Program MBG khusus menargetkan bayi usia 1–2 tahun, anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui, guna menekan angka gizi buruk dan stunting, terutama di Kabupaten Bandung

Kabupaten Bandung (ANTARA) - Komisi IX DPR RI bersama mitra kerja Badan Gizi Nasional (BGN) menyelenggarakan sosialisasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Gedung Mohamad Toha, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung.

Anggota Komisi IX DPR RI Asep Romy Romaya mengatakan program ini merupakan bagian dari upaya pemerintah meningkatkan asupan gizi masyarakat guna mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045.

“Program MBG menyasar empat kelompok utama yaitu pelajar PAUD hingga SMA sederajat dan santri, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Program ini menyediakan makanan bergizi sesuai standar nasional, meliputi kebutuhan protein, vitamin, mineral, dan energi yang cukup,” kata Asep di Bandung, Jawa Barat, Sabtu.

Asep menambahkan program ini juga membawa dampak positif bagi perekonomian lokal, sebab bahan makanan untuk dapur MBG akan dibeli dari pengusaha lokal dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Dia menambahkan kehadiran dapur MBG juga diperkirakan membuka lapangan kerja baru di daerah serta menyerap banyak produk dari UMKM maupun petani lokal.

“Program MBG khusus menargetkan bayi usia 1–2 tahun, anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui, guna menekan angka gizi buruk dan stunting, terutama di Kabupaten Bandung,” ujar Asep.

Sementara itu Direktur Promosi dan Edukasi Gizi BGN yang diwakili Gunalan menuturkan Program MBG merupakan investasi penting untuk pengembangan kualitas sumber daya manusia Indonesia ke depan.

“Individu yang kebutuhan gizinya terpenuhi akan memiliki kesehatan prima dan potensi untuk berkembang lebih baik. Ini menjadi kunci bagi Indonesia agar mampu bersaing secara global pada masa mendatang,” kata Gunalan.

Sementara itu Bupati Bandung Dadang Supriatna menyatakan dukungan penuh terhadap implementasi Program MBG di wilayahnya.

Pemerintah daerah, kata dia, siap memfasilitasi penyediaan lahan dan mendorong partisipasi masyarakat dalam mendirikan dapur Sentra Penyediaan Pangan Gizi (SPPG).

“Keberadaan dapur MBG di Kabupaten Bandung akan memberikan manfaat ganda, meningkatkan perekonomian lokal sekaligus memperluas kesempatan kerja,” kata Dadang.

Pewarta: Rubby Jovan Primananda
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025

KOMPAS.com - Sederet kasus keracunan massal dalam program Makan Bergizi Gratis terjadi sepanjang 2025.

Kasus keracunan MBG terbaru, terjadi di Cianjur dan bahkan ditetapkan sebagai kasus luar biasa (KLB) oleh Dinas Kesehatan setempat.

Setiap kasus keracunan massal MBG memilik penyebab yang berbeda-beda.

Salah satunya, di Bombana, Sulawesi Tenggara, keracunan MBG disebabkan oleh menu ayam tepung yang sudah basi.

Sementara itu, penyebab keracunan massal karena MBG di Sukoharjo terjadi karena olahan ayam yang kurang matang.

Dari berbagai kasus keracunan massal dalam program MBG ini, bagaimana tanggapan ahli gizi?

BGN sudah merilis 5 kunci keamanan pangan

Dokter dan Ahli Gizi Masyarakat, Dr. Tan Shot Yen menanggapi bahwa dirinya telah memperhatikan isu ini sejak bulan Januari.

"Sebetulnya dari panduan teknis MBG yang dirilis BGN sudah jelas," terang Tan saat dihubungi Kompas.com, Kamis (24/4/2025).

Tan menjelaskan bahwa BGN sudah merilis 5 kunci keamanan pangan, yaitu menjaga suhu makanan, menggunakan air dan bahan baku yang aman, menjaga kebersihan, memasak dengan benar, serta memisahkan pangan mentah dan pangan matang.

"Apakah semua hal di atas sudah dijalankan dengan baik? Adakah monitoring dan supervisi?" ujarnya.

Tan telah mengimbau bahwa pengelolaan makanan yang tidak sesuai dengan standar keamanan dapat berdampak buruk bagi kesehatan anak.

Dokter ingatkan prinsip keamanan pangan HACCP

Diberitakan Kompas.com (3/1/2025), Tan menjelaskan salah satu prinsip keamanan pangan, yaitu Hazard Analysis Critical Control Points (HACCP).

Tan menjelaskan bahwa metode HACCP mengatur pengelolaan makanan sesuai dengan standar kebersihan dan keamanan, mulai dari bahan baku dipilih hingg sampai ke konsumen.

Berikut enam prinsip dan langkah penerapan HACCP.

• Menyeleksi bahan pangan

Dokter Tan mengatakan bahwa pada saaat dibeli, bahan baku makanan perlu diperhatikan kesegarannya.

Bebrapa jenis makanan juga memiliki syarat-syarat kelayakan tertentu, misalnya daging, ikan, sayuran, dan bumbu dapur.

Tan mengimbau bahwa bahan mentah yang hendak diolah tidak booleh dalam keadaan busuk dan berjamur.

• Menyimpan bahan makanan dengan benar

Indonesia memiliki iklim lembab yang dapat menyebabkan bahan makanan menjadi mudah busuk.

Tan menerangkan bahwa makanan yang tidak segar karena masalah penyimpanan tidak boleh diberikan pada anak-anak.

“Bukan cuma beras, bahan makanan yang lain misalnya daging dan bumbu dapur lainnya, harus benar-benar tepat suhu dan cara penyimpanannya,” ujar Dokter Tan.

• Menjaga kebersihan masakan

Kebersihan bahan baku dan alat masak juga perlu diperhatikan.

Dokter Tan juga menyarankan untuk menjaga kebersihan dapur agar tidak menjadi sarang tikus, kucing, atau binatang lainnya yang berisiko merusak mutu makanan.

• Memperhatikan penyedap rasa atau bahan tambahan lain

Dokter menyoroti risiko yang dapat ditimbulkan dari penggunaan micin, saus, atau penyedap rasa lainnya dalam masakan.

Dia menyarankan agar bahan tambahan ini digunakan sesuai porsinya atau bahkan sebisa mungkin dihindari.

“Micin atau persausan itu punya risiko kelebihan kandungan garam, gula, atau bahkan micin itu sendiri,” ujarnya.

• Memilih bahan kemasan yang aman

Bahan untuk mengemasa makanan haruslah bebas dari zat-zat berbahaya.

Selain itu, makanan panas juga tidak diperbolehkan untuk langsung disimpan di wadah plastik yang mengandung BPA.

Dokter Tan juga melarang penggunaan styrofoam atau kertas nasi yang dilapisi plastik sebab berpotensi meleleh saat terkena makanan panas.

"Pengemasan plastik harus bebas BPA. Haram hukumnya memakai plastik gula atau es. Nanti ada mikroplastik di makanannya," kata dia.

• Memperhatikan cara dan waktu mendistribusikan makanan

Dokter mengungkapkan bahwa makanan yang sudah matang harus segera dikonsumsi dalam waktu dua jam setelah dimasak.

Sesudah 2 jam, makanan akan berada pada suhu antara 5 sampai 60 derajat Celsius.

Pada suhu kritis tersebut, bakteri dan jamur dapat tumbuh.

Dokter Tan menambahkan bahwa makanan basi disebabkan proses menyimpan makanan dalam suhu kritis tersebut, bukan karena wadah makanan yang ditutup saat masih panas.

(Sumber: Kompas.com/Devi Pattricia | Editor: Bestari Kumala Dewi)

Bisnis.com, BALIKPAPAN – Pemerintah pusat menegaskan pentingnya pengawasan menyeluruh terhadap implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada sekolah-sekolah di Kalimantan Timur.

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya menyoroti dua pilar utama dalam pelaksanaan program MBG, yaitu aspek higienitas dan kandungan gizi makanan.

Selain itu Wamendagri Bima Arya menyinggung dampak ekonomi lokal dengan pelibatan pelaku usaha daerah sebagai vendor MBG.

"Yang paling utama adalah pastikan higienis dan nutrisi. Yang kedua itu harus membelikan dampak ekonomi bagi wilayah lingkungan di sini, jadi supplier-nya juga harus di sini semuanya pengusaha katering dan sebagainya," kata Wamendagri Bima Arya Sugiarto di Balikpapan, Jumat (25/4/2025).

Bima menambahkan, penyajian makanan harus dilakukan secara higienis mulai dari proses pengolahan hingga waktu penyajian. Menurutnya, kandungan gizi dalam setiap porsi makanan harus menjadi perhatian utama.

Hal ini dinilai menjadi indikator keberhasilan program yang menargetkan peningkatan kualitas kesehatan dan daya pikir anak-anak Indonesia.

Bima menyebut pentingnya tata kelola yang transparan dan profesional. Menurut Bima seluruh kepala daerah wajib terlibat aktif dalam pengawasan pelaksanaan MBG di wilayah masing-masing.

"Ada penyimpangan atau hal yang tidak sesuai, ya sampaikan kepada pemerintah daerah. Nah, kepala daerahnya harus menindaklanjuti, jadi harus dilakukan proses evaluasi terus-menerus," sebutnya.

Bima menuturkan pelaksanaan program MBG di sejumlah daerah telah menunjukkan hasil yang menjanjikan, meski masih dalam tahap awal.

"Yang awal-awal ini saya kira cukup baik. Di setiap provinsi sudah mulai ada percontohan (yang bisa jadi rujukan)," katanya.

JAKARTA - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait mendapatkan keluhan dari pengembangan terkait permasalahan Sistem Layanan Informasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (SLIK OJK) yang dinilai menghambat masyarakat mendapatkan KPR Perumahan .

"Kami mengajak pengembang dan perbankan untuk berdiskusi langsung dengan OJK terkait SLIK ini. Sebab masih banyak pengembang yang menyampaikan bahwa ada masyarakat yang ingin memiliki rumah namun terganjal SLIK," ujar Menteri PKP dalam keterangan resmi, Jumat (25/4/2025).

Guna mencari solusi bersama atas permasalahan tersebut, Menteri PKP mengajak para Ketua Asosiasi Pengembang Perumahan seperti REI, APERSI, Himperra, Apernas, Apernas Jaya, Asprumnas dan Pengembang Indonesia dan perwakilan Bank Mandiri, BNI, BRI, BSI, BTN dan Bank BJB untuk bertemu dan berdiskusi langsung dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dian Ediana Rae, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Yusuf Ateh.

Pertemuan ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut atas masukan para pengembang yang mengalami masalah ketika banyak konsumen yang harusnya bisa memiliki rumah dengan KPR bersubsidi namun terganjal SLIK OJK.

"Kementerian PKP sebagai fasilitator tentunya harus bisa mengajak semua pihak untuk duduk bersama dan mencari atas masalah ini. Apalagi saat ini pemerintah ingin kemudahan akses masyarakat untuk memiliki rumah," katanya.

SLIK OJK merupakan sistem yang dikelola oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) yang menyimpan informasi mengenai riwayat kredit debitur di berbagai lembaga keuangan. Sistem ini berfungsi untuk memberikan pelayanan informasi keuangan, termasuk penyediaan informasi debitur (iDeb).

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dian Ediana Rae menyatakan, OJK telah mengeluarkan surat yang ditujukan kepada seluruh Direksi Bank Umum dengan Nomor S-2/D.03/2025 tanggal 14 Januari 2025 perihal Dukungan terhadap program pemerintah dalam pengadaan rumah kepada masyarakat berpenghasilan rendah dan peningkatan kualitas pelaporan SLIK.

"SLIK pada dasarnya menjadi masalah bagi masyarakat yang ingin KPR. Kami juga menjalin kerjasama dengan perbankan agar terus mensukseskan Program 3 Juta Rumah," pungkasnya.

IDXChannel - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) akan mempermudah masyarakat saat mengajukan Kredit Kepemilikan Rumah (KPR).

Langkah ini diambil setelah Maruarar mendapatkan keluhan dari pengembangan terkait permasalahan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang dinilai menghambat masyarakat mendapatkan KPR.

"Kami mengajak pengembang dan perbankan untuk berdiskusi langsung dengan OJK terkait SLIK ini. Sebab masih banyak pengembang yang menyampaikan bahwa ada masyarakat yang ingin memiliki rumah namun terganjal SLIK," kata Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Jumat (25/4/2025).

"Kementerian PKP sebagai fasilitator tentunya harus bisa mengajak semua pihak untuk duduk bersama dan mencari atas masalah ini. Apalagi saat ini pemerintah ingin kemudahan akses masyarakat untuk memiliki rumah," katanya.

SLIK OJK merupakan sistem yang dikelola oleh OJK yang menyimpan informasi mengenai riwayat kredit debitur di berbagai lembaga keuangan.

Sistem ini berfungsi untuk memberikan pelayanan informasi keuangan, termasuk penyediaan informasi debitur (iDeb).

Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dian Ediana Rae menyatakan, OJK telah mengeluarkan surat yang ditujukan kepada seluruh Direksi Bank Umum dengan Nomor S-2/D.03/2025 tanggal 14 Januari 2025 perihal Dukungan terhadap program pemerintah dalam pengadaan rumah kepada masyarakat berpenghasilan rendah dan peningkatan kualitas pelaporan SLIK.

"SLIK pada dasarnya menjadi masalah bagi masyarakat yang ingin KPR. Kami juga menjalin kerjasama dengan perbankan agar terus mensukseskan Program 3 Juta Rumah," kata dia.

(Nur Ichsan Yuniarto)

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Depok, Jawa Barat, menyediakan lahan seluas 1,5 hektare (ha) di kawasan Kampung Baru, Harjamukti, Cimanggis untuk program 3 juta rumah yang digulirkan pemerintah pusat.

Wali Kota Depok Supian Suri mengaku sudah turun langsung meninjau lokasi dan menginventarisasi aset pemerintah di wilayah yang akan dibangun program 3 juta rumah.

"Kemarin saya juga sudah melihat ke sana, menginventarisasi aset yang memang menjadi aset Kota Depok, aset pemerintah termasuk juga aset Setneg," ujar Supian Suri dilansir dari Antara, Jumat (25/4/2025).

Pemkot Depok akan berkoordinasi lebih lanjut dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk menentukan kebijakan lanjutan.

"Kami usulkan supaya lahan itu dimanfaatkan untuk hunian vertikal. Mudah-mudahan ini bisa dikabulkan, supaya kebutuhan rumah warga bisa terjawab," kata dia.

Penyediaan rumah layak huni di lokasi itu akan membuka jalan bagi penataan administratif, termasuk pemberian identitas kependudukan yang selama ini masih menjadi kendala bagi sebagian warga di sana.

"Kalau rumah sudah tersedia dan mereka sudah tinggal di situ, identitas kependudukan bisa kita berikan. Karena sudah ada kepastian terhadap tempat tinggal," ucap dia.

Supian Suri mengakui upaya ini memerlukan waktu dan proses yang tidak singkat, tetapi pihaknya siap bekerja sama lintas instansi, termasuk dengan pemerintah pusat.

"Ini juga akan kami sampaikan dan koordinasikan dengan pemerintah provinsi, mudah-mudahan jadi salah satu lokasi dari program 3 juta rumah itu, dan warga bisa dapat kepastian hukum serta tempat tinggal yang layak," ujar dia.

Langkah ini merupakan bagian dari komitmen Pemkot Depok dalam menjawab kegelisahan warga terkait hak atas tempat tinggal, khususnya di kawasan yang selama ini rawan konflik kepemilikan lahan.

Sebelumnya diketahui ribuan warga yang tinggal di Kampung Baru, Harjamukti, Cimanggis, belum tercatat secara resmi sebagai penduduk Kota Depok.

Secara geografis, Kampung Baru memang berada dalam wilayah administratif Kota Depok. Namun, karena lokasinya sangat dekat dengan perbatasan Jakarta, Pondok Ranggon dan Bekasi, sering terjadi kerancuan batas wilayah.

Dua akar masalah yang saling terkait terus membayangi wilayah tersebut, yaitu persoalan status tanah dan administrasi kependudukan.

Kami usulkan itu dimanfaatkan untuk hunian vertikal. Mudah-mudahan dikabulkan supaya kebutuhan rumah warga bisa terjawab

Depok (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Depok, Jawa Barat, menyediakan lahan seluas 1,5 hektare (ha) di kawasan Kampung Baru, Harjamukti, Cimanggisuntuk Program Nasional Tiga Juta Rumah yang digulirkan pemerintah pusat.

Wali Kota Depok Supian Suri di Depok, Jumat, menyampaikan bahwa pihaknya sudah turun langsung meninjau lokasi dan menginventarisasi aset pemerintah di wilayah tersebut.

"Kemarin saya juga sudah melihat ke sana, menginventarisasi aset yang memang menjadi aset Kota Depok, aset pemerintah termasuk juga aset Setneg," ujarnya.

Ia menjelaskan Pemkot Depok akan berkoordinasi lebih lanjut dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk menentukan kebijakan lanjutan.

"Kami usulkan supaya lahan itu dimanfaatkan untuk hunian vertikal. Mudah-mudahan ini bisa dikabulkan, supaya kebutuhan rumah warga bisa terjawab," katanya.

Supian menegaskan bahwa penyediaan rumah layak huni di lokasi tersebut akan membuka jalan bagi penataan administratif, termasuk pemberian identitas kependudukan yang selama ini masih menjadi kendala bagi sebagian warga di sana.

"Kalau rumah sudah tersedia dan mereka sudah tinggal di situ, identitas kependudukan bisa kita berikan. Karena sudah ada kepastian terhadap tempat tinggal," jelasnya.

Ia juga mengakui bahwa upaya ini memerlukan waktu dan proses yang tidak singkat, namun pihaknya siap bekerja sama lintas instansi, termasuk dengan pemerintah pusat.

"Ini juga akan kami sampaikan dan koordinasikan dengan pemerintah provinsi, mudah-mudahan jadi salah satu lokasi dari program 3 juta rumah itu, dan warga bisa dapat kepastian hukum serta tempat tinggal yang layak," jelasnya.

Langkah ini merupakan bagian dari komitmen Pemkot Depok dalam menjawab kegelisahan warga terkait hak atas tempat tinggal, khususnya di kawasan yang selama ini rawan konflik kepemilikan lahan.

Sebelumnya diketahui ribuan warga yang tinggal di Kampung Baru, Harjamukti, Cimanggis, belum tercatat secara resmi sebagai penduduk Kota Depok.

Secara geografis, Kampung Baru memang berada dalam wilayah administratif Kota Depok. Namun, karena lokasinya sangat dekat dengan perbatasan Jakarta, Pondok Ranggon dan Bekasi, sering terjadi kerancuan batas wilayah.

Dua akar masalah yang saling terkait terus membayangi wilayah tersebut, yaitu persoalan status tanah dan administrasi kependudukan.

Pewarta: Feru Lantara
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta -

Kabar gembira bagi para pengembang, pemerintah sudah resmi menaikkan batas maksimal gaji masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) menjadi Rp 14 juta. Hal ini dapat memperluas pasar rumah subsidi. Namun, para pengembang memberikan masukan, salah satunya agar ada segmentasi besaran penghasilan MBR.

Ketua Umum Aliansi Pengembang Perumahan Nasional Jaya (Apernas Jaya) Andriliwan Mohamad menilai kenaikan batas atas gaji MBR memberikan cukup peluang bagi masyarakat untuk mempunyai rumah. Pria yang akrab disapa Andre Bangsawan itu pun mengucapkan terima kasih atas langkah yang diambil pemerintah untuk mengeluarkan peraturan baru tersebut.

"Dari kawasan Timur Pak (Menteri PKP Maruarar Sirait) sangat susah kami mendapatkan rumah dulu. Karena kenapa? Di wilayah kami itu banyak pabrik-pabrik besar Pak Seperti di wilayah Sulawesi Tengah Itu penghasilannya mereka besar sampai Rp 15 juta, Rp 20 juta tapi mereka tidak bisa mendapatkan rumah karena tidak masuk dalam kategori MBR. Tapi dengan ada aturan baru ini alhamdulillah," ujarnya di Kantor Kementerian Hukum, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (24/4/2025).

Hal itu disampaikan dalam acara pengumuman aturan soal kriteria MBR oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dan Kementerian Hukum.

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pengembangan dan Pemasaran Rumah Nasional (Asprumnas) Muhamad Syawali Pratna berharap ada kejelasan dari pemerintah tentang harga rumah yang boleh dibeli oleh MBR. Menurutnya, masyarakat berpenghasilan Rp 14 juta mampu membeli rumah subsidi seharga Rp 166 juta.

"Kami ingin tegas bahwa penghasilan yang Rp 12 (juta) sampai Rp 14 juta tersebut, saya berharap ada segmentasinya, Pak MBT tersebut, Masyarakat Berpenghasilan Tanggung atau Tengah. Jadi mereka tidak beli di harga Rp 166 atau Rp 185 (juta)," kata Syawali.

Di samping itu, ia mengusulkan dari pihak perbankan dapat menaikkan ketentuan kredit scoring. Terutama untuk wilayah yang upah minimum regionalnya di angka Rp 2 juta seperti di Jawa Tengah.

"Miris kalau Rp 2 juta, skoringnya 30 persen. At least bawa Rp 600 ribu pendapatan tidak bisa mengangsur (kredit pemilikan rumah subsidi), Pak. Nah, saya mohon kepada Pak Menteri (Maruarar Sirait) dan Pak Supratman (Menteri Hukum) bahwa ini mohon diperjelas atau ada peraturan khusus Pak Menteri untuk Jawa Tengah ini, khusus untuk perbankannya, kita usulkan skoringnya mungkin 50% atau 60%," ucapnya.

Selanjutnya, Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) Ari Tri Priyono menilai kenaikan batas maksimum gaji MBR memperluas pasar perumahan. Semula hanya masyarakat berpenghasilan sampai Rp 8 juta boleh beli rumah subsidi. Kini masyarakat yang penghasilannya mencapai Rp 14 juta juga bisa beli rumah subsidi.

Selain menaikkan batas penghasilan MBR, Ari menyarankan agar pemerintah juga memperluas harga jual rumah subsidi. Dengan begitu, masyarakat berpenghasilan Rp 14 tidak harus membeli rumah subsidi seharga Rp 166 juta.

"Kami mengusulkan untuk menambah pasarnya ini, sehingga menjadi rumah-rumah yang selama ini kita menyebutnya MBT rumah tanggung Rp 200-400 juta ini bisa diakses juga dengan perhatian pemerintah dikasih juga subsidi," imbuhnya.

Menurutnya, pemerintah dapat memberikan subsidi. Suku bunga kredit pemilikan rumah (KPR) subsidi pun tidak harus di angka 5 persen, tetapi 7-8 persen.

Di sisi lain, Wakil Ketua Umum Apersi Mohamad Solikin menyampaikan apresiasinya atas penerbitan aturan soal batas gaji MBR. Namun, ia mengingatkan agar adanya sinkronisasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sehingga kebijakan bisa cepat berjalan.

"Ketika permen (peraturan menteri) ini nanti diundangkan tentu ada perbup-perbup yang masih menggunakan pergub lama. Jadi perbup itu misalnya di daerah Bogor, Kerawang, kemudian Bekasi Kabupaten itu masih menggunakan angka Rp 8 juta," katanya.

Pada kesempatan itu, Ketua Umum DPP Realestat Indonesia (REI) Joko Suranto juga mengapresiasi sinergitas antara Kementerian PKP, Kementerian Hukum, dan Badan Pusat Statistik (BPS) atas kebijakan ini. Akan tetapi, ia menyoroti backlog perumahan 9,9 juta unit dapat dilakukan profiling agar bisa menyesuaikan dengan pembangunan perumahan.

"Kita perlu membuat sebuah terobosan kalau boleh profiling terhadap 9,9 juta itu, sehingga nantinya Pak Menteri PKP akan mendapatkan support data sehingga kebijakannya itu akan relive dan reliable," tuturnya.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) sudah resmi mengeluarkan kebijakan baru terkait kriteria masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di berbagai daerah. Kebijakan itu mengatur kenaikan batas maksimum MBR penerima rumah subsidi, salah satunya di wilayah Jabodetabek menjadi Rp 14 juta bagi yang sudah menikah.

"Dari proses ini saya merasakan betul Menteri Hukum dan jajaran membantu kami. Maka minggu lalu dua hari pun sudah siap, ini true story. Dua hari itu sudah siap. Artinya, beliau begitu membantu koleganya. Banyak sekali membantu. Tadi saya juga umumkan resmi," ujar Ara di Kantor Kementerian Hukum, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (24/4/2025).

Ketentuan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman No. 5 Tahun 2025 tentang besaran penghasilan dan kriteria masyarakat berpenghasilan rendah serta persyaratan kemudahan pembangunan dan perolehan rumah.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(dhw/das)

DEPOK, KOMPAS.com - Pengembang Perumahan Al Fatih di Pasir Putih, Sawangan, Kota Depok, mengeklaim telah mengajukan izin pemanfaatan ruang (IPR) kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Depok pada September 2024.

Namun, pengajuan tersebut ditolak karena lahan seluas dua hektar yang dimaksud terdata sebagai situ sejak tahun 1938. Kini, perumahan tersebut telah disegel.

“Pendaftaran meminta IPR sudah dilakukan tapi terbentur aturan, karena disinyalir di zaman Hindia Belanda (tanah ini) ditetapkan sebagai tanah situ," ucap Tim Legal Perumahan Al Fatih, Prayanwar Wirama, kepada Kompas.com, Jumat (25/4/2025).

Pembangunan perumahan yang disebutkan telah berlangsung sejak 2023 itu akhirnya tetap dilanjutkan karena pengembang mengeklaim telah mengantongi sertifikat hak milik (SHM) atas tanah tersebut.

“Kalau tanah ini, sah milik Perumahan Al Fatih, karena suratnya SHM. Kalau di dalam ilmu pertanahan, SHM yang paling tertinggi,” tambah Wirama.

Pengembang juga mempertanyakan keputusan Pemkot yang masih menetapkan tanah seluas dua hektar itu sebagai situ.

Menurut mereka, luas total tanah yang dinyatakan hendak dibangun situ buatan adalah delapan hektar, di mana enam hektar lainnya sudah berstatus zona kuning untuk kebutuhan hunian.

Namun, Satpol PP tetap menyegel sementara perumahan tersebut setelah tiga surat peringatan (SP) disampaikan kepada pengembang.

Diperkirakan, sebanyak 100 unit rumah berpenghuni terdampak dari tindakan ini, yang terdiri dari 60 rumah berpenghuni dan 40 unit lainnya dalam tahap pembangunan, tinggal menunggu proses penyerahan.

Saat ini, Perumahan Al Fatih telah mengajukan uji materi ke Mahkamah Agung (MA) dan hasilnya akan digunakan untuk mengajukan banding ke Pemkot Depok.

Jogja -

Pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) di sejumlah sekolah di Kota Jogja berhenti berjalan. Pihak sekolah mengungkapkan alasannya.

Diketahui, pelaksanaan MBG yang dihentikan di sekolah yang berada di bawah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kecamatan Kotagede. SPPG Kotagede menaungi 12 sekolah, salah satunya yakni SMP Negeri 9 Jogja.

Dimintai konfirmasi mengenai kabar ini, Wakil Kepala Bidang Kesiswaan SMP Negeri 9 Jogja Wahidi mengungkapkan alasan MBG disetop. Wahidi menyebut, pada Rabu (23/4), disampaikan informasi melalui grup WhatsApp koordinasi SPPG Kotagede.

"Bersama ini kami sampaikan bahwa berdasarkan keputusan dari Badan Gizi Nasional Republik Indonesia, kegiatan operasional SPPG Kecamatan Kotagede dinyatakan dihentikan sepenuhnya terhitung sejak disampaikannya pemberitahuan ini," bunyi pemberitahuan yang dibacakan Wahidi, saat ditemui wartawan di SMPN 9 Jogja, Kamis (24/4/2025).

(rih/ams)

DEPOK, KOMPAS.com - Perumahan Al Fatih di Pasir Putih, Kota Depok, disegel sementara oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) setelah menerima tiga surat peringatan (SP) dari Pemerintah Kota (Pemkot) Depok.

Surat peringatan tersebut diterbitkan terkait dugaan bahwa pengembang tidak mengantongi izin mendirikan bangunan (IMB).

"Iya (ada tiga SP), tentunya itu punya aturan ya Pemkot (terkait SP). Memang sudah ada SP 1-3 tentang izin," kata Tim Legal Perumahan Al Fatih, Prayanwar Wirama, kepada Kompas.com, Jumat (25/4/2025).

"Tapi bukan berarti pemilik Perumahan Al Fatih tidak menempuh untuk memperoleh izin," ucap Prayanwar menambahkan.

Menurut dia, pengajuan izin pemanfaatan ruang (IPR) dilakukan pada September 2024. Namun, kata dia, pengajuan itu ditolak oleh Pemkot Depok.

Penolakan tersebut disebabkan status lahan yang hendak dimanfaatkan sebagai situ dengan luas sekitar delapan hektar.

Wirama menjelaskan, rencana pembangunan situ pertama kali muncul pada tahun 1938, beberapa tahun sebelum Indonesia merdeka.

Namun, hingga pembangunan Perumahan Al Fatih pada 2023, rencana itu tidak pernah direalisasikan.

“Jadi waktu kami ajukan IPR itu, mereka buka data dan bilang mereka enggak bisa keluarkan izin karena itu tanah situ. Yang ditetapkan situ kan 8 hektar tapi 2 hektarnya ini (Perumahan Al Fatih) yang masih berstatus tanah situ,” jelas Wirama.

Setelah pengajuan izin ditolak, pihak perumahan memutuskan untuk tetap melanjutkan pembangunan. Saat ini, sebanyak 60 unit rumah sudah mulai dihuni selama setahun terakhir.

Sementara 40 unit lainnya sudah selesai dibangun dan tinggal menunggu proses penyerahan kepada calon penghuni.

“Karena kan kami tidak bisa menunggu, saat orang punya tanah sebesar ini ya harus punya nilai. Kalau ikutin aturan yang ada, kami juga akhirnya dirugikan,” terang Wirama.

Ia juga menegaskan bahwa pihak perumahan sudah memiliki sertifikat hak milik (SHM) atas tanah tersebut.

Saat ini, Perumahan Al Fatih telah mengajukan uji materi ke Mahkamah Agung (MA) dan hasilnya akan dibawa untuk mengajukan banding ke Pemkot Depok.

Jakarta -

Pemerintah mengalokasikan 1.000 kuota rumah subsidi untuk wartawan dan akan mulai serah terima 100 unit bulan depan. Namun, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) baru mencatat ada 11 orang wartawan yang mendaftarkan diri untuk rumah subsidi tersebut.

"Yang daftar (rumah subsidi wartawan) baru 11 (orang)," ujar Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho di Kantor Kementerian Hukum, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (24/4/2025).

Wakil Ketua Umum Apersi Mohamad Solikin pun menambahkan sebenarnya sudah ada puluhan wartawan yang ingin mendapatkan rumah subsidi tersebut. Menurutnya, segmentasi profesi wartawan dalam alokasi kuota rumah subsidi ini memudahkan wartawan untuk berkomunikasi dengan asosiasi pengembang.

Ia mengatakan saat ini data wartawan itu sedang dikoordinasikan dengan pihak perbankan untuk dilakukan pengecekan sistem layanan informasi keuangan (SLIK).

"Apersi telah data masuk permintaan dari PWI (Persatuan Wartawan Indonesia) Jawa Barat sekitar 67 orang untuk memiliki rumah subsidi, khususnya di Kabupaten Bogor dan Bekasi. Demikian mungkin ini menjadi tambahan bahwa segmentasi ini sangat baik," kata Solikin.

Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Perumahan (PKP) Maruarar Sirait (Ara) meminta tolong kepada wartawan untuk mensosialisasikan program ini. Ia memastikan wartawan tidak perlu takut menerima rumah subsidi, sebab masih diperkenankan untuk mengkritisi pemerintah.

"Kenapa wartawan (baru 11 yang mendaftar), menurut saya sosialisasinya perlu dimasifkan. Kedua menurut saya, saya tahu wartawan itu punya idealisme yang tinggi. Jadi mesti clear bahwa Anda boleh punya hak dapat rumah subsidi tapi Anda juga berhak mengkritisi pemerintah," ucap Ara.

Ia pun merasa selama ini sudah banyak mendapatkan kritikan dari wartawan. Ara menjelaskan wartawan juga warga negara yang berhak mendapatkan rumah subsidi beserta bantuan sosial lainnya.

Ara mengaku optimistis jumlah wartawan penerima rumah subsidi akan bertambah. Ke depannya, ia akan membagikan data dan perkembangan penyaluran rumah subsidi tersebut.

"Wartawan kan tadi Pak Heru bilang 11 ternyata dari Apersi juga lain lagi, jadi memang kita terus terang sinkronisasi data ini masih perlu perjuangan," katanya kepada awak media.

Sebelumnya diberitakan, pemerintah menyediakan 1.000 rumah rumah khusus untuk wartawan. Ara meminta Bank Tabungan Negara (BTN) dan BP Tapera untuk menyiapkan 100 unit rumah untuk serah terima terlebih dahulu.

"Kita sudah menetapkan tanggal 6 Mei, jam 4 sore, untuk melanjutkan pembicaraan. Ibu (Menteri Komdigi) nanti kita langsung membagikan 100 kunci ya untuk wartawan," ujar Ara di Kantor Kementerian PKP di Jl. Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (8/4/2025).

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(dhw/das)