IDXChannel- Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), akan menyediakan hunian bagi masyarakat umum di IKN.

Hal tersebut dikatakan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Basuki Hadimuljono saat mendampingi Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait dalam kegiatan peninjauan ke sejumlah lokasi pembangunan hunian di kawasan IKN.

"Kunjungan Menteri PKP membawa inovasi bahwa beliau akan membangun rusun tidak hanya untuk ASN Hankam, tapi juga untuk masyarakat," ujarnya dalam keterangan resmi, Minggu (19/5/2025).

Basuki menjelaskan, Kementerian PKP rencananya akan membangun 1 unit tower rumah susun IKN. Rusun tersebut bisa ditempati oleh masyarakat umum non ASN yang berminat tinggal di IKN. Namun belum secara spesifik disebut kapan tower rusun tersebut akan mulai dibangun.

"Walaupun satu tower, ini akan membawa kemajuan bahwa IKN juga menyediakan hunian untuk masyarakat," kata Basuki.

Maruarar Sirait menegaskan kebijakan pembangunan hunian harus mencerminkan arahan Presiden untuk inklusif terhadap seluruh lapisan masyarakat.

"Arahan Presiden harus juga ada hunian buat masyarakat, terutama masyarakat kecil. Memang penting TNI, Polri, dan ASN, tapi tentu rakyat kita juga penting untuk mendapatkan kesempatan," ujar Maruarar.

(kunthi fahmar sandy)

Bukan sekedar program fisik, tapi pemenuhan keadilan sosial semua lapisan masyarakat harus punya kesempatan yang sama untuk hidup layak

Balikpapan (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menegaskan program rumah subsidi bukan sekadar pembangunan fisik, melainkan bentuk nyata kehadiran negara dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

"Bukan sekedar program fisik, tapi pemenuhan keadilan sosial semua lapisan masyarakat harus punya kesempatan yang sama untuk hidup layak,” kata Menteri PKP Maruarar Sirait saat menyerahkan kunci rumah secara simbolis kepada penerima manfaat program rumah subsidi di Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, Senin.

Program rumah subsidi langkah konkret pemerintah pastikan akses setara hunian layak dan terjangkau," tambahnya.

Pada tahun ini terdapat terdapat 350 ribu rumah yang telah memiliki pendanaan, kata dia, atau meningkat sekitar 70 persen dari tahun-tahun sebelumnya yang hanya mencapai 200 ribu unit.

Lonjakan tersebut menunjukkan komitmen kuat pemerintah dalam memenuhi hak dasar masyarakat, lanjutnya, serta bukti negara serius hadir dan menginginkan masyarakat tidak hanya memiliki rumah, tetapi juga merasakan keadilan.

Kementerian PKP, kata dia, terus melakukan pembenahan terhadap sejumlah kendala klasik yang menghambat pelaksanaan program, seperti legalitas tanah, kualitas bangunan, dan ketepatan sasaran penerima.

Ia mengatakan pembaharuan data sebagai kunci efektivitas program dan sekarang data Badan Pusat Statistik (BPS) diperbarui setiap tiga bulan sekali sebagai acuan ketepatan sasaran penerima.

Dengan basis data yang dinamis, Menteri Maruarar Sirait optimistis pembangunan perumahan akan semakin menyentuh kelompok yang benar-benar membutuhkan, termasuk untuk awak jurnalis.

Sebagai bagian dari strategi pengawasan sosial, dia juga mengajak wartawan yang memenuhi syarat untuk turut mengambil bagian dalam program rumah subsidi.

Selain memperoleh manfaat hunian, kata dia, para jurnalis menjadi mata dan telinga publik terhadap pelaksanaan pembangunan. Keberadaan wartawan, lanjut dia, bakal menjadi kontrol sosial yang sehat dan memperkuat akuntabilitas program di lapangan.

Ia mengatakan rumah subsidi harus menjadi instrumen perubahan sosial, bukan sekadar angka dalam laporan kementerian, dengan pengawasan aktif dan data yang akurat diharapkan masyarakat dapat menikmati hunian layak secara fisik, serta adil secara sosial.

Pewarta: Nyaman Bagus Purwaniawan/Muhammad Solih Januar
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025

Balikpapan (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menegaskan bahwa program rumah subsidi bukan sekadar pembangunan fisik, melainkan bentuk nyata kehadiran negara dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

“Ini bukan sekadar program fisik, ini adalah bagian dari pemenuhan keadilan sosial. Semua lapisan masyarakat harus punya kesempatan yang sama untuk hidup layak,” kata Maruarar Sirait, di Balikpapan, Minggu (18/5).

Dia di Balikpapan menyerahkan kunci rumah secara simbolis kepada penerima manfaat dari berbagai profesi seperti guru PAUD, pengemudi ojek dalam jaringan (daring) dan lain sebagainya dalam akad masal perumahan Mentari Village, Jalan poros Balikpapan-Samarinda Kilometer 21.

Menurutnya, hal tersebut merupakan langkah konkret pemerintah dalam memastikan akses setara terhadap hunian layak dan terjangkau.

Maruarar Sirait menyebut pada tahun ini terdapat 350 ribu unit rumah yang telah memiliki pendanaan, atau meningkat sekitar 70 persen dari tahun-tahun sebelumnya yang hanya mencapai 200 ribu unit. Lonjakan ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah dalam memenuhi hak dasar masyarakat.

“Ini bukti bahwa negara serius hadir. Kami ingin masyarakat tidak hanya memiliki rumah, tapi juga merasakan keadilan,” tegasnya.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, katanya terus melakukan pembenahan terhadap sejumlah kendala klasik yang selama ini menghambat pelaksanaan program, seperti legalitas tanah, kualitas bangunan, dan ketepatan sasaran penerima.

Ia menekankan pentingnya pembaruan data sebagai kunci efektivitas program. “Dulu saya dengar, tiba-tiba dari 200 ribu turun ke 30 ribu karena tidak tepat sasaran. Sekarang kita perbaiki. Data BPS sekarang bisa diperbarui setiap tiga bulan,” ujarnya.

Dengan basis data yang dinamis, Maruarar Sirait optimistis pembangunan perumahan akan semakin menyentuh kelompok yang benar-benar membutuhkan termasuk juga untuk awak jurnalis.

Sebagai bagian dari strategi pengawasan sosial, ia mengajak wartawan yang memenuhi syarat untuk turut mengambil bagian dalam program rumah subsidi.

Maruarar Sirait berharap, selain memperoleh manfaat hunian, para jurnalis diharapkan menjadi mata dan telinga publik terhadap pelaksanaan pembangunan.

"Kalau wartawan tinggal di perumahan, mereka akan menyuarakan masalah. Kalau rumahnya banjir pasti ditulis, kalau janji pengembang tidak ditepati akan dikritik. Kalau kementerian saya korupsi, saya ingin itu dilaporkan," katanya.

Dikemukakannya ajakan tersebut tidak bertujuan membungkam kritik, melainkan mendorong partisipasi aktif jurnalis sebagai warga negara yang juga berhak atas tempat tinggal.

“Lihat gajinya, belum punya rumah, dan tetap menyuarakan kebenaran. Itu syaratnya,” ucapnya.

Menurutnya, keberadaan wartawan sebagai penghuni perumahan subsidi akan menjadi kontrol sosial yang sehat, sekaligus memperkuat akuntabilitas program di lapangan.

Ia menegaskan, rumah subsidi harus menjadi instrumen perubahan sosial, bukan sekadar angka dalam laporan kementerian.

"Dengan pengawasan aktif dan data yang akurat, diharapkan masyarakat dapat menikmati hunian yang tidak hanya layak secara fisik, tetapi juga adil secara sosial," ujar Maruarar Sirait.

Walau hanya satu tower akan bawa kemajuan, bahwa IKN juga sediakan hunian untuk masyarakat umum

Penajam Paser Utara (ANTARA) - Pemerintah menyediakan hunian bagi masyarakat umum di Ibu Kota Nusantara (IKN) yang berlokasi pada sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur.

"Pemerintah sediakan hunian bagi masyarakat umum di IKN," kata Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono saat ditanya mengenai konsep kota dunia untuk semua di Sepaku, Penajam Paser Utara, Minggu.

Komitmen pemerintah menyediakan hunian bagi masyarakat umum tersebut, lanjut dia, disampaikan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait saat melakukan peninjauan di wilayah IKN beberapa hari lalu.

Menteri PKP Maruarar Sirait melakukan peninjauan sejumlah lokasi pembangunan hunian di kawasan IKN untuk melihat secara langsung kesiapan infrastruktur hunian yang telah dibangun di IKN.

"Kementerian PKP akan bangun rusun tidak hanya untuk ASN Hankam, tapi juga untuk masyarakat," ucapnya.

"Walau hanya satu tower akan bawa kemajuan, bahwa IKN juga sediakan hunian untuk masyarakat umum,” tambajnya.

Kementerian PKP menegaskan kebijakan pembangunan hunian mencerminkan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk inklusif terhadap seluruh lapisan masyarakat.

Arahan kepala negara tersebut harus ada hunian masyarakat, terutama masyarakat kecil, sehingga rakyat mendapatkan kesempatan tinggal dengan layak di IKN yang sama pentingnya dengan TNI, Polri, dan ASN.

Basuki Hadimuljono mengatakan komitmen pemerintah mewujudkan IKN sebagai kota yang inklusif dan berkeadilan sosial memberikan akses hunian yang layak bagi seluruh lapisan masyarakat.

Pewarta: Nyaman Bagus Purwaniawan
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025

Pemerintah tengah membangun Ibu Kota Negara (IKN) di Nusantara, Kalimantan Timur. Selain rumah susun untuk aparatur sipil negara (ASN) serta pertahanan dan keamanan (Hankam), pemerintah akan menyediakan hunian bagi masyarakat di sana.

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Basuki Hadimuljono bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) telah meninjau sejumlah lokasi pembangunan hunian di kawasan IKN. Peninjauan ini dilakukan untuk melihat secara langsung kesiapan infrastruktur hunian yang telah dibangun di IKN.

Dalam kesempatan tersebut, Basuki menyampaikan bahwa Kementerian PKP akan mengambil langkah progresif untuk menyediakan hunian bagi masyarakat umum di IKN.

"Kunjungan Pak Menteri PKP membawa inovasi bahwa beliau akan membangun rusun tidak hanya untuk ASN Hankam, tapi juga untuk masyarakat. Walaupun satu tower, ini akan membawa kemajuan bahwa IKN juga menyediakan hunian untuk masyarakat," ujar Basuki dikutip dari keterangan tertulis, Minggu (18/5/2025).

Sementara itu, Ara menegaskan bahwa kebijakan pembangunan hunian harus mencerminkan arahan Presiden Prabowo Subianto, yakni inklusif terhadap seluruh lapisan masyarakat.

"Arahan Presiden harus juga ada hunian buat masyarakat, terutama masyarakat kecil. Memang penting TNI, Polri, dan ASN, tapi tentu rakyat kita juga penting untuk mendapatkan kesempatan," ucap Ara.

Kegiatan merupakan upaya pemerintah dalam mewujudkan IKN sebagai kota yang inklusif dan berkeadilan sosial. Hal itu dengan memberikan akses hunian yang layak bagi seluruh lapisan masyarakat.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Rumah tak layak huni (RTLH) di Jawa Tengah akan direhabilitasi. Rata-rata masing-masing Kabupaten/Kota diberikan bantuan rehab RTLH sejumlah 322 unit.

Dilansir dari detikJateng, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengatakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kembali menganggarkan bantuan rehab RTLH pada 2025. Ia bakal menggenjot bantuan rehab RTLH untuk mengatasi kemiskinan ekstrem.

"Hampir semua rata. Kita sama rata. Bagito, bagi roto (dibagi merata)," kata Luthfi saat meninjau salah satu RTLH yang akan mendapat bantuan rehab di Dukuh Karangnongko, Desa Selodoko, Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali, Kamis (15/5/2025).

Ahmad Luthfi datang bersama Bupati Boyolali Agus Irawan saat meninjau langsung kondisi rumah milik bapak Wagiman (70) yang akan mendapat bantuan RTLH itu.

"Kemiskinan ekstrem di Jawa Tengah, (tahun) 2024 itu kita bangun RTLH 1,2 juta rumah. 2025 ini masih kurang hampir 1 juta lebih," ucapnya.

Selain itu, ia menyatakan Jawa Tengah juga mendapatkan bantuan dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) untuk RTLH sebanyak 500 ribu unit. Bantuan ini akan diberikan untuk wilayah Banyumas.

"Artinya RTLH ini akan kita genjot, sehingga biar habis semuanya. Minimal membantu masyarakat kita yang miskin ekstrem. Ketentuannya adalah pertama mereka harus punya rumah sendiri, (pekarangan rumah) tidak bersengketa, hak milik," ucapnya.

Luthfi menjelaskan akan ada proses verifikasi yang dilakukan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Prakim) Jateng dan kabupaten/kota terhadap masyarakat yang menginginkan bantuan. Setelah dinyatakan memenuhi kriteria, barulah dilakukan rehab.

"Minggu depan sudah mulai dan ini nanti akan kita gandeng juga TNI, Polri ya, terutama Babinsa Bhabinkamtibmas untuk turut serta membangun RTLH di tempat kita. Targetnya dua minggu selesai," imbuhnya.

Luthfi menyebut bantuan rehab RTLH dari Pemprov Jateng ini sebesar Rp 20 juta per rumah. Luthfi menyebut bantuan ini diberikan untuk renovasi rumah yang sudah ada, bukan membangun dari nol.

Sementara itu, Bupati Boyolali Agus Irawan mengatakan Pemkab Boyolali juga menganggarkan bantuan RTLH sebanyak 1.000 unit tahun ini. Rinciannya 800 unit di anggaran murni dan 200 unit di anggaran perubahan nanti dengan nominal bantuan Rp 15 juta per rumah.

"Untuk (bantuan RTLH) dari provinsi (tahun 2025) kita dapat 322 unit. Yang dari Kabupaten juga ada. Sudah kita persiapkan semuanya, ada 800 unit dan 200 (unit) di (anggaran) perubahan," tutur Agus.

Artikel ini sudah tayang di detikJateng.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Video: Bos BTN Beberkan Kontribusi KPR ke PDB RI Paling Rendah di ASEAN

Video: Bos BTN Beberkan Kontribusi KPR ke PDB RI Paling Rendah di ASEAN

Kebutuhan hunian di Kabupaten Majalengka terus meningkat. Data Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Majalengka mencatat, ada sekitar 60 ribu kepala keluarga (KK) yang belum memiliki rumah.

"Data backlog kita saat ini sekitar 60 ribuan. Artinya, itu jumlah warga yang belum punya rumah. Masih banyak rumah yang dihuni lebih dari satu kepala keluarga, bahkan sampai tiga keluarga," kata Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Majalengka, Sidharta saat dihubungi detikJabar, Jumat (16/5/2025).

Untuk menjawab tantangan ini, Pemkab Majalengka mendorong pengembangan perumahan dengan memberikan berbagai insentif bagi investor maupun pengembang. Beberapa di antaranya berupa pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta kemudahan perizinan bangunan (PBG), khusus untuk pembangunan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

"Tujuannya agar pengembang tertarik membangun rumah layak bagi warga yang belum memiliki hunian, terutama kalangan MBR," ujar Sidharta.

Saat ini, lanjut Sidharta, sudah tercatat 96 pengembang yang membuka atau tengah membangun proyek perumahan di Majalengka. Adapun fokus pengembangan saat ini ada di wilayah utara Majalengka.

"Wilayah yang paling berkembang antara lain Kecamatan Kasokandel, Kertajati, Ligung, hingga tengah kota di antaranya Cigasong dan Sukahaji," ucapnya.

Masuk Program Nasional 3 Juta Rumah

Di sisi lain, Majalengka juga masuk dalam program nasional 3 juta rumah yang diluncurkan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Dalam rapat bersama Menteri PKP, Maruarar Sirait, Majalengka menjadi salah satu dari tujuh kabupaten/kota di Jawa Barat yang diundang untuk percepatan program tersebut.

"Dari 10 ribu unit yang dialokasikan untuk Jawa Barat, jika dibagi rata ke 27 kabupaten/kota, kita bisa dapat jatah sekitar 500-600 unit rumah. Namun sejauh ini teknisnya belum kami ketahui, masih perlu dibahas lagi," ungkap Sidharta.

Skema rumah subsidi ini menyasar warga non-penerima gaji tetap. Harga rumah yang akan dibangun itu diperkirakan sekitar Rp112 juta hingga Rp115 juta per unit, dengan cicilan ringan sekitar Rp1 jutaan per bulan dan tenor 20 tahun dengan bunga cicilan ditetapkan 5% flat.

"Jadi ada subsidinya betul, si harga rumahnya itu sudah ditentukan oleh pemerintah pusat karena bersubsidi, ukuran spesifikasi segala macam sudah ditentukan, nanti pengembang itu membangun rumah dengan spesifikasi seperti itu," jelasnya.

Cegah Lonjakan Harga Tanah, Pemkab Terapkan Strategi Zonasi

Pemkab Majalengka juga menyiapkan sejumlah langkah antisipasi untuk mencegah lonjakan harga tanah di tengah perkembangan wilayah. Strateginya meliputi penetapan zonasi proaktif, pengembangan kawasan industri baru di luar pusat kota (desentralisasi), serta penerapan zona campuran (mixed-use zoning).

"Kalau yang menjadi praktek pekerjaan, karena kami kan ada bidang pertanahan ya. Khusus untuk yang kami lakukan untuk pengadaan tanah, untuk kepentingan pemerintah kalau aturan yang sudah mengaturkan kita dengan penaksir harga KJPP KJSV gitu dengan appraisal ada perhitungannya, jadi ya tidak bisa harganya meroket gitu, harga pasar dengan harga kelayakan yang dihitung oleh appraisal tadi," ucapnya.

"Kalau secara keseluruhan kalau dalam artian untuk keperluan investasi, ya tidak ada campur tangan pemerintah. Yang pertama barangkali mungkin si lokasi tanahnya itu kan diikat dulu, dipagari dulu dengan deleanisasi kawasan. Kayak ini kan, kawasan peruntukan industri misalkan kayak di Kertajati kan ada KIEM ya, di situ kan sudah dipatok begitu itu untuk kawasan industri gitu, saya kira kalau untuk pelepasan tanahnya kan standarnya sudah jelas semua di situ jadi tidak ada yang bisa mainin harga. Karena kan sudah satu kawasan jadi itu tadi kawasan tadi sehingga harganya tidak lari-lari begitu," sambungnya.

Video: Momen Maruarar Sirait dan Mayor Teddy Tinjau Revitalisasi Wisma Atlet

Video: Momen Maruarar Sirait dan Mayor Teddy Tinjau Revitalisasi Wisma Atlet

KOMPAS.com - Masyarakat yang sedang mencari rumah murah di Kota Malang, Provinsi Jawa Timur, terdapat beberapa hunian yang bisa dipilih.

Rumah murah yang dimaksud ialah rumah subsidi yang bisa dibeli melalui skema KPR subsidi.

Untuk mengetahui di mana saja daftar rumah subsidi di Kota Malang, masyarakat bisa mengunjungi situs Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (SiKumbang).

Namun sebagai gambaran, Kompas.com menyajikan beberapa pilihan rumah subsidi di Kota Malang berikut ini:

1. Perumahan Diamond City Wonokoyo

Perumahan terletak di Desa Wonokoyo, Kecamatan Kedungkandang ini dikembangkan PT Bumi Mentari Megah.

PT Bumi Mentari Megah telah terdaftar di Sistem Informasi Registrasi Pengembang (Sireng) Kementerian PKP dan tergabung dalam asosiasi Real Estate Indonesia (REI).

Perumahan Diamond City Wonokoyo menawarkan rumah subsidi tipe 26/60 dengan harga Rp 166 juta.

Dengan luas bangunan 26 meter persegi dan luas lahan 60 meter persegi, rumah ini memiliki dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi teknis huniannya meliputi atap rangka baja ringan dan genteng cor, gypsum; dinding bata merah diplester dan diaci; lantai keramik 40 x 40; serta fondasi batu kali.

2. Perumahan Graha Malang Indah Tahap 2

Perumahan yang dibesut PT Turen Indah Property ini berlokasi di Desa Buring, Kecamatan Kedungkandang.

PT Turen Indah Property telah terdaftar di Sistem Informasi Registrasi Pengembang (Sireng) Kementerian PKP dan tergabung dalam Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi).

Perumahan Graha Malang Indah Tahap 2 menawarkan rumah subsidi tipe 23 dengan harga Rp 166 juta.

Dengan luas bangunan 23 meter persegi dan luas lahan 60 meter persegi, rumah ini memiliki satu kamar tidur dan satu kamar mandi.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) sudah melaporkan harta kekayaannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hasil laporannya menunjukkan Ara mempunyai koleksi properti dengan total nilai mencapai Rp 393,2 miliar.

Dengan jabatan menteri, Ara wajib melaporkan harta kekayaannya kepada KPK. Ia menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) untuk periode 2024 pada 17 Januari 2025.

Berdasarkan LHKPN, diketahui Ara mempunyai total harta kekayaan mencapai Rp 1,55 triliun. Sebagian kekayaannya berupa properti dengan total nilai Rp 393.261.530.000 atau Rp 393,2 miliar.

Ara memiliki 40 properti berbentuk tanah dan bangunan yang tersebar di Jakarta Pusat hingga Toba Samosir. Berikut ini daftar properti milik Ara.

1. Tanah Seluas 590 m2 di KAB / KOTA TANGERANG, HIBAH DENGAN AKTA Rp 66.847.000

2. Tanah Seluas 200 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp 1.237.500.000

3. Tanah dan Bangunan Seluas 205 m2/120 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp 1.468.550.000

4. Tanah dan Bangunan Seluas 170 m2/85 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, HIBAH DENGAN AKTA Rp 1.193.621.000

5. Tanah dan Bangunan Seluas 340 m2/48 m2 di KAB / KOTA SUBANG, HASIL SENDIRI , HIBAH DENGAN AKTA, Rp 106.216.000

6. Tanah Seluas 208 m2 di KAB / KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp 291.491.000

7. Tanah Seluas 484 m2 di KAB / KOTA TOBA SAMOSIR, HASIL SENDIRI Rp 209.766.000

8. Tanah Seluas 675 m2 di KAB / KOTA TOBA SAMOSIR, HASIL SENDIRI Rp 292.545.000

9. Tanah Seluas 1080 m2 di KAB / KOTA TOBA SAMOSIR, WARISAN Rp 468.072.000

10. Tanah dan Bangunan Seluas 180 m2/68 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN, WARISAN Rp 2.528.007.000

11. Tanah dan Bangunan Seluas 560 m2/36 m2 di KAB / KOTA BOGOR, WARISAN Rp 832.304.000

12. Tanah Seluas 9395 m2 di KAB / KOTA TANGERANG, HIBAH DENGAN AKTA Rp 1.064.454.000

13. Tanah dan Bangunan Seluas 502 m2/250 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN, HASIL SENDIRI Rp 2.798.466.000

14. Tanah Seluas 372 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN, HIBAH DENGAN AKTA Rp 1.700.226.000

15. Tanah dan Bangunan Seluas 425 m2/66 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN, HIBAH TANPA AKTA Rp 2.012.739.000

16. Tanah Seluas 21354 m2 di KAB / KOTA HUMBANG HASUNDUTAN, HIBAH DENGAN AKTA Rp 625.132.000

17. Tanah Seluas 2980 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG, HIBAH DENGAN AKTA Rp 307.043.000

18. Tanah dan Bangunan Seluas 75 m2/59 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp 409.497.000

19. Tanah dan Bangunan Seluas 91 m2/235 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp 1.188.572.000

20. Tanah dan Bangunan Seluas 68 m2/182 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp 906.631.000

21. Tanah dan Bangunan Seluas 448 m2/203 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp 3.181.309.000

22. Tanah dan Bangunan Seluas 136 m2/544 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA PUSAT, HASIL SENDIRI Rp 4.515.152.000

23. Tanah dan Bangunan Seluas 67.5 m2/270 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA UTARA, HASIL SENDIRI Rp 8.000.000.000

24. Tanah dan Bangunan Seluas 67.5 m2/270 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA UTARA, HASIL SENDIRI Rp 8.000.000.000

25. Tanah dan Bangunan Seluas 67.5 m2/270 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA UTARA, HASIL SENDIRI Rp 8.000.000.000

26. Tanah dan Bangunan Seluas 67.5 m2/270 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA UTARA, HASIL SENDIRI Rp 8.000.000.000

27. Tanah dan Bangunan Seluas 493 m2/72 m2 di KAB / KOTA KOTA PEMATANG SIANTAR, HASIL SENDIRI Rp 137.368.000

28. Tanah dan Bangunan Seluas 65 m2/68 m2 di KAB / KOTA TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp 378.421.000

29. Tanah Seluas 5520 m2 di KAB / KOTA HUMBANG HASUNDUTAN, HASIL SENDIRI Rp 85.008.000

30. Tanah Seluas 93 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp 284.292.000

31. Tanah dan Bangunan Seluas 909 m2/400 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA PUSAT, HASIL SENDIRI Rp 45.000.000.000

32. Tanah dan Bangunan Seluas 119 m2/88 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp 813.684.000

33. Tanah dan Bangunan Seluas 1991 m2/1137 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA PUSAT, HASIL SENDIRI Rp 220.000.000.000

34. Tanah Seluas 5323 m2 di KAB / KOTA HUMBANG HASUNDUTAN, HASIL SENDIRI Rp 81.974.000

35. Tanah Seluas 2125 m2 di KAB / KOTA HUMBANG HASUNDUTAN, HASIL SENDIRI Rp 32.725.000

36. Tanah Seluas 7620 m2 di KAB / KOTA HUMBANG HASUNDUTAN, HASIL SENDIRI Rp 18.348.000

37. Tanah dan Bangunan Seluas 923 m2/425 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp 28.385.297.000

38. Tanah Seluas 1002 m2 di KAB / KOTA TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp 9.782.025.000

39. Tanah dan Bangunan Seluas 647 m2/361 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN, HASIL SENDIRI Rp 28.000.000.000

40. Tanah Seluas 7575 m2 di KAB / KOTA TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp 858.248.000

Selain aset properti, kekayaan Ara juga terdiri dari kendaraan bermotor mewah. Total nilai kendaraannya Rp 7.652.701.000, ini rinciannya.

1. MOBIL, TOYOTA ALPHARD Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp 641.000.000

2. MOBIL, TOYOTA FORTUNER Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp 325.000.000

3. MOBIL, LAND ROVER RANGE ROVER Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp 1.200.000.000

4. MOBIL, MERCEDEZ MAYBACH Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp 3.500.000.000

5. MOBIL, MERCEDEZ BENZ E 240 AT Tahun 2004, HASIL SENDIRI Rp 110.000.000

6. MOBIL, LEXUS LEXUS Tahun 2018, WARISAN Rp 500.000.000

7. MOBIL, TOYOTA LAND CRUISER Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp 1.050.000.000

8. MOBIL, HONDA HR-V Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp 326.701.000

Selain itu, Ara juga memiliki harta bergerak lainnya dengan nilai Rp 33.919.457.123, surat berharga senilai Rp 900.223.551.910, kas dan setara kas senilai Rp 65.555.580.924, dan harta lainnya dengan nilai mencapai Rp 163.211.238.714.

Di sisi lain, ia tercatat mempunyai utang sebesar Rp 9.792.150.015. Dengan begitu, total harta kekayaan Ara sebesar Rp 1.554.031.909.656 atau Rp 1,55 triliun.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) telah mengalokasikan 1.000 unit rumah subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Halmahera Tengah, Maluku Utara. Hal itu ditandai oleh penandatanganan nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) dengan Bupati Halmahera Tengah Ikram Malan Sangadji serta Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti pada Kamis (15/5) kemarin.

Untuk memiliki rumah subsidi tersebut, masyarakat bisa memanfaatkan kredit pemilikan rumah fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (KPR FLPP).

"Hari ini (Kamis, (15/5)) saya bersama Bupati Halmahera Tengah hari ini bersama Kepala BPS dan Bupati Halmahera Utara melakukan penandatanganan nota kesepahaman alokasi kuota rumah subsidi bagi MBR sebanyak 1.000 rumah," kata Ara dalam keterangannya, dikutip Jumat (16/5/2025).

Ara mengatakan, penandatanganan MoU itu merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya antara dirinya dengan Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda. Ia juga meminta agar rumah subsidi dibangun oleh pengembang yang bagus.

Sementara itu, Bupati Halmahera Tengah Ikram Malan Sangadji mengungkapkan rasa senangnya mendapat alokasi rumah 1.000 rumah subsidi dari Kementerian PKP. Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah melihat pembangunan rumah akan membantu masyarakat tidak saja secara fisik tapi juga ekonomi.

"Kebijakan pemerintah khususnya program-program perumahan Presiden Prabowo Subianto sangat luar biasa. Secara sosiologi sangat membantu karena rumah menentukan status sosial masyarakat,"
terangnya.

Lalu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan pihaknya sudah berkoordinasi dengan Bupati Halmahera Tengah dan Wali Kota Surabaya untuk menjadikan kedua kota tersebut sebagai lokasi percontohan kegiatan pendataan BPS.

"Kami sudah melakukan diskusi yang sangat intensif dan produktif dan kami akan menjadikan Kabupaten Halmahera Tengah dan Kota Surabaya sebagai lokasi contohan untuk program pendataan BPS," katanya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Video: Menteri PKP-Bupati Halmahera Tengah Teken MoU 1.000 Unit Rumah Subsidi

Video: Menteri PKP-Bupati Halmahera Tengah Teken MoU 1.000 Unit Rumah Subsidi

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menemukan ada dugaan penyalahgunaan bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Ada bantuan yang diberikan kepada masyarakat, tetapi tidak tepat sasaran.

Melihat temuan tersebut, Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) mengatakan akan menyusun aturan BSPS dan membangun sistem pengawasan. Ia juga akan mendiskusikan solusinya dengan Dewan Perwakilan Rakyat soal sanksi penerima tidak tepat sasaran tersebut.

"Sanksinya apakah uangnya dikembalikan? Apakah seperti apa ya? Kita akan pikirkan ya. Kita akan rapat hari Senin ke DPR, salah satunya akan ditanyakan ya. Kita berdiskusi dengan DPR, secara aturan bagaimana. Kalau sudah ada yang salah kepada orang kaya diberikan, padahal harusnya itu haknya orang miskin," ujar Ara di Kantor Kementerian PKP, Jl. Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (15/5/2025).

"Kalau saya pribadi, uangnya harus dikembalikan dan diberikan kepada rakyat. Tapi bagaimana mekanisme hukumnya?" tuturnya.

Kemudian, ia mengaku sudah menelepon Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin tentang temuannya tersebut. Ara meminta persoalan ini diatensi agar ada penegakan hukum dan keadilan. Menurutnya, Jaksa Agung sepenuhnya mendukung untuk hal tersebut.

Di samping itu, Ara mengatakan ada indikasi keterlibatan jajaran Kementerian PKP dalam persoalan ini. Lalu, ia menyampaikan permohonan maaf ke publik dan berjanji akan menindak tegas.

Di sisi lain, Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Heri Jerman menjelaskan Kabupaten Sumenep mendapatkan anggaran Rp 109,80 miliar buat BSPS. Bantuan tersebut diberikan untuk 5.490 rumah untuk tahun anggaran 2024.

Heri melakukan sampling terhadap 13 kecamatan yang terdiri dari 2.830 penerima bantuan dan 20 toko. Ia pun menemukan 18 penyimpangan yang tidak sesuai dengan mekanisme yang tidak sesuai dengan peraturan yang dibuat oleh Dirjen Perumahan pada 2022.

"Potensi kerugian sesuai dengan nilai proyek Rp 109 (miliar) tapi itu kan harus diaudit oleh BPKP," tuturnya.

Heri mengungkap berdasarkan pemeriksaan dokumen, pihaknya menemukan beberapa nota yang isinya sama tetapi dibedakan nama penerimanya.

"Ini ratusan nota yang kita dapatkan ini semua isinya sama padahal satu rumah pasti berbeda kebutuhannya. 'Saya akan membangun, saya akan memperbaiki rumah saya'. Pasti tidak sama dengan rumah satu dan yang lain," ucapnya.

Selain itu, beberapa penerima bantuan juga tidak tepat sasaran. Masyarakat yang tergolong sebagai orang mampu malah menerima bantuan. Ada penerima yang kondisi rumahnya bagus, sehingga dana bantuan dibuat membangun belakang rumah dan warung.

Sebelumnya diberitakan, Heri Jerman mendatangi Kejaksaan Tinggi Sumenep. Dia melaporkan dugaan korupsi terkait BSPS.

Dilansir dari detikJatim, Heri Jerman tiba di Kejaksaan Tinggi Sumenep pada pukul 09.40 pagi. Ia didampingi sejumlah stafnya akan menemui kepala kejaksaan negeri Sumenep, Sigit Waseso.

"Saya ke sini ingin melaporkan kasus BSPS Kabupaten Sumenep kepada kejaksaan negeri," ujarnya saat ditemui wartawan di depan kantor Kejari Sumenep, Senin (28/4/2025).

BSPS adalah bantuan pemerintah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam merenovasi rumah secara swadaya. Setiap kepala keluarga dapat bantuan sekitar Rp 20 juta dalam bentuk material bangunan.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

KOMPAS.com - Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto memiliki ambisi besar untuk membangun 3 juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Namun, pernyataan Ketua Umum DPP Real Estate Indonesia (REI), Joko Suranto, mengungkapkan tantangan besar yang menghambat target tersebut.

Dalam diskusi terbuka, Joko menyoroti sistem yang ada saat ini tidak memungkinkan tercapainya target tersebut, meskipun REI siap berkontribusi dengan membangun 2 juta rumah, termasuk 1 juta rumah tanpa APBN.

Menurut Joko, ada beberapa masalah fundamental yang membuat target 3 juta rumah sulit tercapai.

Pertama adalah regulasi yang belum jelas dan lambatnya pergerakan kementerian terkait seperti Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Kementerian ATR/BPN, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Dalam Negeri.

Sistem yang ada saat ini dinilainya tidak cukup untuk mengejar target 3 juta rumah.

"Koordinasi yang lambat juga membuat pengembang ragu untuk berinvestasi," ujar Joko, Kamis (25/5/2025).

Joko menegaskan bahwa pemerintah perlu segera membuat kebijakan dan regulasi yang tepat, minimal terkait empat kebijakan utama: pertanahan, perizinan (legalitas), pembiayaan, dan pengawasan.

Joko juga menyinggung bahwa tanpa kebijakan yang jelas, seperti melalui Peraturan Presiden (perpres) atau Peraturan Pemerintah (PP), masyarakat desa dengan pendapatan tidak tetap sulit diakui sebagai penerima manfaat.

Lebih jauh Joko menyoroti skema pembiayaan perbankan saat ini yang sulit diakses oleh MBR karena legalitas tanah yang tersebar dan pendapatan informal mereka yang tidak diakui secara resmi.

Tanpa kebijakan yang jelas terkait legalitas (perizinan), aset KPR menjadi tidak bisa disekuritisasi, akibatnya perbankan enggan memberikan pembiayaan.

"Oleh karena itu, saya mengusulkan adanya subsidi selisih bunga (SSB) dan sistem yang mengakomodasi pendapatan informal, seperti yang pernah didiskusikan oleh Satuan Tugas (Satgas) Perumahan pimpinan Hashim Djojohadikusumo, di mana 80 persen angsuran ditanggung pemerintah sehingga MBR hanya membayar sekitar Rp 120.000 per bulan," jelas Joko.

Solusi REI untuk Program 3 Juta Rumah

REI menunjukkan komitmennya dengan menyatakan kesiapan membangun 2 juta rumah, termasuk 1 juta rumah tanpa APBN.

Berikut solusi yang diusulkan:

1. Regulasi yang Cepat dan Jelas

Pemerintah harus segera mengeluarkan regulasi yang mendukung pembangunan massal, termasuk kebijakan pertanahan dan pembiayaan.

Joko menekankan pentingnya Perpres atau PP untuk memberikan kepastian hukum bagi pengembang dan perbankan.

2. Skema Pembiayaan Khusus untuk MBR

REI mengusulkan skema pembiayaan khusus, seperti Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), dengan suku bunga rendah dan subsidi dari pemerintah.

Selisih Suku Bunga (SSB) harus ditanggung pemerintah untuk meringankan beban MBR, sehingga angsuran menjadi lebih terjangkau.

3. Sistem Pengakuan Pendapatan Informal

Untuk masyarakat berpenghasilan informal, perlu ada sistem yang mengakui pendapatan mereka secara resmi. Hal ini akan memudahkan perbankan memberikan pembiayaan tanpa risiko tinggi.

Jika ini dijalankan, Joko menegaskan bahwa sektor properti yang memiliki efek domino besar terhadap perekonomian, akan dengan cepat bangkit.

Dengan terwujudnya program 3 juta rumah, lapangan pekerjaan akan tercipta, PDB sektor properti dapat meningkat, bahkan melampaui negara tetangga seperti Thailand.

Untuk diketahui, saat ini sektor properti hanya 2,5 persen atau Rp 520,7 triliun terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional.

Selain itu, program ini akan memberikan dampak sosial berupa peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui kepemilikan rumah yang layak.

Target 3 juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto merupakan langkah ambisius untuk mengatasi backlog perumahan di Indonesia yang saat ini mencapai 9,9 juta.

Namun, tanpa regulasi yang jelas, pembiayaan yang inklusif, dan koordinasi lintas sektor yang kuat, target tersebut sulit tercapai.