Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menekankan bahwa era Presiden RI Prabowo memberikan karpet merah kepada wong cilik.

“Saya sudah diperintahkan untuk mengutamakan kebijakan juga kepada wongcilik. Kalau karpet merah selama ini hanya buat investor, tetapi di era Presiden Prabowo, Presiden Prabowo juga meminta karpet merah untuk investor, tetapi juga untuk rakyat kecil dan wongcilik,” ujarnya dalam Program Rumah untuk Guru Indonesia di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa.

Menurut dia, rakyat kecil yang tergolong kategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) itu juga termasuk guru.

Berdasarkan catatan pemerintah, 483.416 guru masih belum memiliki rumah. Ara menganggap seharusnya politik anggaran menunjukkan keberpihakan kepada guru sebagai bukti negara menghargai pendidikan.

Karena itu, pihaknya melakukan serah terima kunci rumah subsidi sebagai tindak lanjut dari hasil kerja sama dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen).

Kementerian PKP juga berkolaborasi dengan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk yang meluncurkan Program Rumah untuk Guru Indonesia, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), hingga Badan Pusat Statistik (BPS).

Total 20 ribu unit rumah akan disalurkan kepada tenaga guru yang tersebar di 8 lokasi, yaitu Aceh, Medan, Bogor, Bangkalan, Pontianak, Makassar, Kupang, dan Jayapura.

Dalam waktu dekat, Kementerian PKP juga akan mengalokasikan 20 ribu unit rumah untuk para pekerja migran yang kebanyakan di luar negeri seperti Hongkong, Taiwan, dan Malaysia.

Program subsidi rumah dialokasikan pula untuk bidan dengan total 10 ribu unit, perawat 15 ribu unit, serta tenaga kesehatan masyarakat 5 ribu unit.

“Kami sudah alokasikan buat petani kita, buat nelayan kita, buat buruh kita. Dengan begitu, dengan bantuan BPS, supaya sasarannya betul-betul tepat sasaran, supaya rumah subsidi jangan lagi ada yang ditempati oleh orang-orang yang tidak berhak, yang memiliki penghasilan yang sudah di atas masyarakat berpenghasilan rendah. Saya pikir era baru tepat sasaran sudah dimulai dengan BPS yang sangat bekerja profesional,” ungkap Menteri PKP.

“Kita doakan ke depan pengembang-pengembang makin banyak Angga-Angga baru (nama pengembang Perumahan Pesona Kahuripan 10 di Cikahuripan, Kabupaten Bogor, dengan kualitas platinum/rating tertinggi), sehingga kualitas-kualitas daripada rumah subsidi makin berkualitas, sehingga para guru, para nelayan, para petani akan bahagia bisa menikmati rumah yang berkualitas,” ucap Ara.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2025

mohon betul-betul pilihlah pengembang-pengembang yang bertanggung jawab dan yang berkualitas buat masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)

Kabupaten Bogor (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meminta Direktur Utama (Dirut) PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Nixon LP Napitupulu benar-benar memilih pengembang (developer) yang bertanggung jawab.

“Pak Nixon sebagai Dirut BTN, sebagai motor daripada pembangunan rumah subsidi bersama Tapera (Badan Pengelola/BP Tabungan Perumahan Rakyat), mohon betul-betul pilihlah pengembang-pengembang yang bertanggung jawab dan yang berkualitas buat masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Saya sudah banyak menemukan rumah-rumah yang bagus kok, yang dibangun oleh pengembang-pengembang yang baik. Tolong berikan kesempatan supaya kita punya tanggung jawab sebagai pemerintah, lahir-batin, dunia-akhirat,” ujarnya dalam Program Rumah untuk Guru Indonesia dari BTN di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa.

Berdasarkan data BTN, terdapat 120 ribu rumah kredit perumahan rakyat (KPR) yang belum memiliki sertifikat sejak 2015, lalu telah tersertifikasi 80 ribu unit rumah pada 2019.

Saat ini, ada lebih dari 38 ribu rumah dengan sertifikat yang belum terselesaikan oleh developer. Rumah-rumah tersebut yang melibatkan 4 ribu proyek menyebabkan kerugian hingga Rp1 triliun terhadap konsumen atau nasabah peserta KPR. Kasus dari developer bermasalah mulai dari tidak menyelesaikan pekerjaan, tidak memberikan sertifikat rumah, developer kabur, sengketa hukum, sertifikat ganda, hingga notaris yang bermasalah.

Kini, BTN sudah membuat rating untuk para developer platinum, gold, silver hingga non-rating untuk mengklasifikasi mana yang bekerja dengan benar dan bermasalah, sehingga harus masuk daftar hitam (blacklist). Selain itu juga membentuk satuan tugas atau taskforce di internal BTN yang bekerja sama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN).

“Jangan lagi ada pengembang yang tidak berkualitas dan bertanggung jawab membangun rumah subsidi. Jangan lagi ada di Indonesia. Mari kita seperti kata Presiden Prabowo, mari kita bersihkan diri, mari kita perbaiki diri kita. Mari kita mulai, kita melayani rakyat sepenuh hati dengan tanggung jawab,” ungkap Menteri PKP.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2025

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) melakukan serah terima secara simbolis untuk program perumahan subsidi untuk guru.

Ada 250 unit rumah yang telah diserahterimakan kunci yang secara simbolis dilakukan di kawasan Pesona Kahuripan 10, Cileungsi, Bogor, Jawa Barat. Sebanyak 250 unit rumah itu tersebar di Banda Aceh, Medan, Bogor, Bangkalan, Pontianak, Makassar, Kupang, dan Jayapura.

Ara berharap, para pengembang dapat membangun rumah dengan kualitas yang baik walaupun harganya terjangkau untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Terlebih lagi, masih banyak guru yang masuk kategori MBR.

"Sehingga para guru, para nelayan, para petani akan bahagia bisa menikmati rumah yang berkualitas. Ini yang akan kita doakan," katanya dalam acara serah terima kunci untuk guru di Cileungsi, Bogor, Jawa Barat, Selasa (25/3/2025).

Sesudah rumah untuk guru, nantinya juga akan ada 20.000 rumah yang disiapkan untuk tenaga migran, 10.000 untuk bidan, 15.000 untuk perawat, dan tenaga kesehatan 5.000. Ke depan juga akan rumah yang disiapkan untuk petani dan nelayan.

Sementara itu, Direktur Utama Bank Tabungan Negara (BTN) Nixon LP Napitupulu mengatakan program ini merupakan salah satu bentuk penghargaan untuk para guru Indonesia sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Penyediaan rumah untuk guru dilakukan dengan kerja sama lintas sektor untuk membantu para guru di seluruh Indonesia untuk memiliki rumah yang layak dan terjangkau.

"Implementasi awal program ditandai dengan akad kredit atau KPR secara serentak hari ini sebesar 300 debitur baik secara onsite maupun maupun online yang tersebar di 8 wilayah, Bogor, Banda Aceh, Medan, Bangkalan, Pontianak, Makassar, Kupang, dan sampai ke Jayapura," tutur Nixon.

Nantinya akan ada 20.000 unit rumah atau senilai Rp 3,4 triliun yang disiapkan untuk para guru di seluruh Indonesia hingga akhir tahun ini.

Dalam acara serah terima ini juga dihadiri oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti, Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho, serta Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indrawijaya.

Sebagai informasi, pemerintah tengah menyediakan rumah untuk masyarakat, termasuk guru. Ara mengatakan, ada 20 ribu unit rumah yang akan diserahkan untuk para guru.

"Totalnya kita 20 ribu unit rumah. Dan nanti pada saat penyerahan kunci (secara) simbolis pada tanggal 25 Maret, total itu sekitar 250 rumah," katanya dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (20/3/2025).

Video Menteri Ara Serahkan 250 Unit Rumah Subsidi Guru, Pesan Tepat Sasaran

Video Menteri Ara Serahkan 250 Unit Rumah Subsidi Guru, Pesan Tepat Sasaran

Jakarta: Brebes merupakan salah satu kabupaten di Jawa Tengah. Kabupaten ini dijuluki Kota Telur Asin yang menjadi ciri khas oleh-oleh karena memiliki banyak peternakan bebek yang berkualitas.

Memiliki suasana yang nyaman, Kabupaten Brebes menjadi salah satu daerah yang diminati oleh para pencari rumah. Akses transportasi dan sarana tempat wisata pun memadai sehingga hal ini membuatnya semakin menarik perhatian.

Jika kamu tertarik membeli rumah di Brebes, banyak pilihan dan variasi harga mulai dari Rp135 juta. Berikut lima rekomendasi rumah murah yang dikutip dari laman SiKumbang Kementerian PUPR.

Rekomendasi rumah di Brebes

Perumahan subsidi di Brebes. Foto: SiKumbang PUPR

1. Delima Village

Berlokasi di Pesantunan, Wanasari, Kab. Brebes, Jawa Tengah, perumahan ini dibuat oleh Citra Properti Internusa dengan total 53 unit rumah.

Rumah murah tersebut memiliki luas bangunan 30 meter persegi, luas lahan 60 meter persegi. Harga yang ditawarkan Rp150 juta dengan fasilitas dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Rumah ini juga dilengkapi dengan atap baja ringan, dinding pasangan bata plester acian dan finishing cat, lantai keramik 40x40 dan pondasi batu kali.

2. Perumnas Samesta Cigedog

Perumahanini terletak di Cigedog, Kersana, Kab. Brebes, Jawa Tengah dan dibangun oleh Pembangunan Perumahan Nasional. Perumahan ini menawarkan 43 unit rumah subsidi dengan harga Rp149 juta.

Luas bangunan dari rumah-rumah tersebut yaitu 36 meter persegi, luas lahan 66 meter persegi. Rumah ini memiliki dua kamar tidur, dan satu kamar mandi.

Rumah subsidi ini dilengkapi dengan rangka baja ringan, penutup atap spandek, dinding bata merah dan finishing cat. Lantai keramik30 x 30 (interior) dan keramik 20 x 20 (KM), serta pondasi batu kali setempat.

3. PT Orion Jaya Bersama Agung Pratama

Rumah ini masih tersedia sebanyak 21 unit subsidi dengan harga dari Rp150 juta setiap unitnya. Mempunyai luas bangunan 30 meter persegi dan luas lahan 60 meter persegi, setiap unitnya sudah dilengkapi dengan dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Perumahan ini berlokasi di Karanglo, Jatibarang, Kab. Brebes, Jawa Tengah dibangun oleh Orion Jaya Bersama. Spesifikasi teknisnya meliputi atap baja ringan, dinding bata merah, lantai keramik 40x40 dan pondasi batu belah.

4. Griya Pratama Asri

Perumahan ini dibangun oleh Sofiyan Jaya Prima dan berlokasi di Bulakamba, Bulakamba, Kab. Brebes, Jawa Tengah. Rumah subsidi yang tersedia ada 13 unit.

Rumah di perumahan ini memiliki luas bangunan seluas 30 meter persegi, luas lahan 60 meter persegi, serta dua kamar tidur, dan satu kamar mandi. Harga yang dibanderol untuk satu rumah yaitu sebesar Rp135 juta.

Spesifikasi dari rumah subsidi ini berupa kerangka atap baja ringan dan genteng, dinding pasangan batu bata, lantai keramik 40x40, dan pasangan batu kali belah.

5. Limbangan Agung Permai

Perumahan yang terletak di Limbangan, Kersana, Kab. Brebes, Jawa Tengah ini dibangun oleh Mandiri Berkah Illahi. Perumahan ini memiliki 3 unit tipe rumah subsidi, harga mulai dari Rp140 juta.

Rumah tersebut memiliki luas bangunan 30 meter persegi dan luas lahan 60 meter persegi serta dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Rumah ini dibangun dengan spesifikasi berupa atap kayu dan kusen kayu mahoni, dinding bata merah, struktur beton bertulang, plester, acian dan finishing cat. Lantai keramik 40x40 dan pondasi batu kali. (Theresia Vania Somawidjaja)

(KIE)

KOMPAS.com - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengalokasikan 30.000 unit rumah subsidi bagi tenaga kesehatan (nakes) di seluruh Indonesia.

Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan, nakes merupakan garda terdepan dalam pelayanan kesehatan masyarakat, sehingga sudah sewajarnya mendapatkan akses hunian yang layak dan terjangkau.

"Kami mengalokasikan total 30.000 unit untuk tenaga kesehatan masyarakat sebagai komitmen Presiden Prabowo guna memberikan dukungan kepada para tenaga kerja medis. Ini sejarah dan terobosan pertama kali yang dilakukan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo untuk tenaga Kesehatan," ujar Ara dalam keterangannya dikutip pada Senin (24/3/2025).

Kuota 30.000 rumah subsidi untuk nakes tersebut terbagi menjadi 15.000 untuk perawat, 10.000 untuk bidan, dan 5.000 untuk tenaga kesehatan masyarakat.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengapresiasi atas terobosan pemberian bantuan perumahan bagi para nakes di seluruh Indonesia.

"Terobosan Pak Ara luar biasa sekali. Karena harus menyediakan tanah kurang lebih 3 juta meter persegi untuk 30 ribu nakes dan pembiayaan yang tidak sedikit," katanya.

Sementara itu, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menambahkan, BP Tapera sebagai pengelola dana fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) menyatakan kesiapan dalam mendukung program ini.

Pihaknya juga berkomitmen bekerja sama dengan BTN sebagai penyalur rumah subsidi untuk menyediakan hunian yang layak dan terjangkau.

"Syarat utama penerima manfaat adalah masuk dalam kategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), belum memiliki rumah, dan maksimal penghasilan sebesar Rp 6 juta per bulan untuk yang tidak kawin dan Rp 8 juta bagi yang berstatus kawin," jelasnya.

Ketua Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Harif Fadhillah menyampaikan apresiasinya kepada pemerintah. Menurutnya, bantuan kepemilikan rumah subsidi baru yang sangat berarti bagi tenaga kesehatan.

"Kami akan menyosialisasikan berita baik ini ke seluruh Indonesia agar dapat dimanfaatkan dengan baik," pungkasnya.

KOMPAS.com - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengalokasikan 30.000 unit rumah subsidi bagi tenaga kesehatan (nakes) di seluruh Indonesia.

Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan, nakes merupakan garda terdepan dalam pelayanan kesehatan masyarakat, sehingga sudah sewajarnya mendapatkan akses hunian yang layak dan terjangkau.

"Kami mengalokasikan total 30.000 unit untuk tenaga kesehatan masyarakat sebagai komitmen Presiden Prabowo guna memberikan dukungan kepada para tenaga kerja medis. Ini sejarah dan terobosan pertama kali yang dilakukan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo untuk tenaga Kesehatan," ujar Ara dalam keterangannya dikutip pada Senin (24/3/2025).

Kuota 30.000 rumah subsidi untuk nakes tersebut terbagi menjadi 15.000 untuk perawat, 10.000 untuk bidan, dan 5.000 untuk tenaga kesehatan masyarakat.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengapresiasi atas terobosan pemberian bantuan perumahan bagi para nakes di seluruh Indonesia.

"Terobosan Pak Ara luar biasa sekali. Karena harus menyediakan tanah kurang lebih 3 juta meter persegi untuk 30 ribu nakes dan pembiayaan yang tidak sedikit," katanya.

Sementara itu, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menambahkan, BP Tapera sebagai pengelola dana fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) menyatakan kesiapan dalam mendukung program ini.

Pihaknya juga berkomitmen bekerja sama dengan BTN sebagai penyalur rumah subsidi untuk menyediakan hunian yang layak dan terjangkau.

"Syarat utama penerima manfaat adalah masuk dalam kategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), belum memiliki rumah, dan maksimal penghasilan sebesar Rp 6 juta per bulan untuk yang tidak kawin dan Rp 8 juta bagi yang berstatus kawin," jelasnya.

Ketua Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Harif Fadhillah menyampaikan apresiasinya kepada pemerintah. Menurutnya, bantuan kepemilikan rumah subsidi baru yang sangat berarti bagi tenaga kesehatan.

"Kami akan menyosialisasikan berita baik ini ke seluruh Indonesia agar dapat dimanfaatkan dengan baik," pungkasnya.

Ketersediaan tanah menjadi salah satu aspek utama dalam membangun perumahan. Bukan sembarang tanah, tak semua lahan boleh dibangun rumah, termasuk lahan persawahan.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengingatkan pengembang untuk tidak membangun perumahan di atas lahan sawah. Sebab, hal itu dapat mengganggu ketahanan pangan negara.

Pesan itu disampaikan Ara ketika mengunjungi Perumahan Shanaya Bintang Residence di Bangle, Karawang, Jawa Barat pada Sabtu (22/3). Ia awalnya menanyakan ketersediaan lahan kosong perumahan subsidi tersebut.

"Lahannya tolong jangan di sawah ya Bu (pengembang). Jangan nanti kita menyelesaikan masalah perumahan tapi masalah ketahanan pangan jadi berkurang. Kedua itu masalah yang penting bagi negara kita. Ya, pangan harus benar-benar kan Presiden (Prabowo Subianto) ingin swasembada pangan," ujar Ara di Karawang, Jawa Barat, Sabtu (22/3/2025).

Untuk menjaga swasembada pangan, caranya dengan tidak membangun perumahan menggunakan lahan persawahan.

Sebelumnya, Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah pun pernah menyampaikan pesan Presiden Prabowo Subianto yang melarang penggunaan tanah produktif seperti sawah sebagai lahan perumahan.

Hal ini ia sampaikan pada saat menghadiri seminar internasional bertajuk Sustainable Housing, Building, and Cities di Fairmont Jakarta pada Selasa (14/1/2025).

"Kami tidak akan menggunakan tanah produktif. Presiden sudah melarang kita untuk memakai persawahan untuk rumah," kata Fahri.

Ia menyebut masih banyak lahan bekas sawah masih diincar untuk pembangunan rumah karena mudah sekali menawar harga tanah bekas sawah dan perizinan pembangunannya. Padahal, rumah yang dibangun di atas bekas lahan sawah berisiko tidak kokoh, terutama saat terjadi gempa bumi.

Fahri pernah menyaksikan sendiri kejadiannya. Maka dari itu, ia menentang pembangunan rumah atau bangunan lain di atas lahan bekas sawah.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Pengembang memiliki peran penting dalam menyediakan rumah yang layak buat masyarakat. Pengembang yang bertanggung jawab dinilai dapat membangun rumah yang berkualitas.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) melakukan kunjungan ke dua perumahan subsidi di Karawang pada Sabtu (22/3). Ia memastikan rumah yang diterima masyarakat dalam kondisi baik dan berkualitas.

Lokasi pertama ada di perumahan Eternal Village, Cengkong, Karawang, Jawa Barat. Ia pun berbincang dengan sejumlah warga dan mendapati tidak ada keluhan soal bangunan maupun lingkungan perumahan. Ia menanyakan terkait banjir, kebocoran bangunan, aliran air hingga pengelolaan sampah.

"Ternyata rumah subsidi juga bisa berkualitas. Hal itu sangat tergantung kepada pengembangnya, kalau dia tanggung jawab, profesional, bisa seperti Bapak dan Ibu mendapatkan tempat yang bertanggung jawab dan bagus dan layak huni seperti ini," ujar Ara di Karawang, Jawa Barat, Sabtu (22/3/2025).

Menurutnya, masyarakat dan negara sangat membutuhkan pengembang yang bertanggung jawab. Ara berharap pengembang dapat meningkatkan pembangunan rumah yang berkualitas agar semakin banyak masyarakat bisa memiliki hunian yang layak dan terjangkau.

"Saya senang menemukan pengembang-pengembang yang bertanggung jawab. Masyarakat bisa memiliki rumah yang berkualitas dan bagus. Coba bayangkan jika pembelian rumah pertama dan masa cicilannya sampai belasan tahun, tapi rumah yang didapatkan tidak berkualitas. Bayangkan bagaimana perasaan pembeli hunian," katanya.

Kemudian, Ara melanjutkan kunjungannya ke Perumahan Shanaya Bintang Residence di Bangle, Karawang, Jawa Barat. Ia berbicara langsung dengan warga dan menanyakan keluhan mereka.

"Kita ajak ngobrol sebagai pengembang juga bertanggung jawab dengerin warga keluhannya," imbuhnya.

Ara menyampaikan sudah ada anggaran untuk menyalurkan 220 ribu rumah subsidi tahun ini. Untuk itu, pihaknya pun ingin memastikan masyarakat mendapat kualitas rumah yang lebih baik.

Pada kesempatan itu, Ara menemukan warga yang bekerja di bidang informal. Mesti tak punya slip gaji, ada warga yang dapat membeli rumah komersial seharga Rp 450 juta dengan cicilan Rp 3,5 juta per bulan.

"Di sini ada rumah komersial dan subsidi yang fasilitasnya bisa dinikmati semua. Ini ada penghuni, yang satu pedagang batagor yang satu buka usaha warkop dan rental PS. Mereka tidak punya slip gaji, tapi bisa membeli rumah. Pak Prabowo sangat mengedepankan perumahan. Inilah contoh bagaimana kita melihat developer yang bertanggung jawab dengan apa yang dijual," ujar Menteri Ara.

Di samping itu, salah satu penghuni Eternal Village Muhammad Azzam (31) merasa puas dengan rumah yang sudah ditempati selama empat tahun. Ia yakin untuk membeli rumah tersebut lantaran kawasannya tidak terkena banjir ketika melakukan survei.

"Alhamdulillah ngga kebayang dan ngga kepikiran dengan DP Rp 3 juta udah bisa punya rumah tipe 30/60, bangunannya bagus, jalannya rapi sudah dicor, saluran airnya aman dan lokasinya juga strategis," tuturnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

KARAWANG, iNEWSKarawang.id – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengunjungi perumahan subsidi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) Eternal Village di Cengkong, Karawang, Jawa Barat, pada Sabtu (22/3/2025).

Dalam kunjungannya, Menteri Ara mengapresiasi pengembang Eternal Village karena masyarakat merasa puas dengan kualitas hunian yang mereka tempati.

“Saya senang melihat pengembang yang bertanggung jawab. Masyarakat harus mendapatkan rumah yang layak dan berkualitas, apalagi ini adalah rumah pertama mereka dengan masa cicilan bertahun-tahun. Bayangkan jika rumah yang mereka dapatkan tidak memenuhi standar, tentu akan sangat mengecewakan,” ujar Menteri Ara.

Ia juga berharap lebih banyak pengembang yang berkomitmen menghadirkan rumah subsidi berkualitas, sehingga semakin banyak masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang bisa memiliki hunian layak dan terjangkau.

“Jika pengembang bekerja secara profesional dan bertanggung jawab, rumah subsidi pun bisa berkualitas baik, sehingga masyarakat benar-benar mendapatkan manfaat dari program ini,” tambahnya.

Selain itu, Menteri Ara mengapresiasi peran Bank BTN sebagai bank penyalur KPR subsidi, yang memungkinkan masyarakat tanpa slip gaji, seperti pedagang, untuk mendapatkan fasilitas cicilan rumah subsidi.

Salah satu penghuni Eternal Village, Muhammad Azzam (31), mengaku puas dengan rumah yang telah dihuni sejak 2021.

“Saat survei di tahun 2020, saya sengaja datang saat musim hujan, dan perumahan ini terbukti tidak banjir. Itu membuat saya semakin yakin membeli rumah di sini. Dengan DP Rp 3 juta, saya bisa memiliki rumah seharga Rp 160 jutaan dengan cicilan Rp 1,15 juta per bulan selama 15 tahun. Alhamdulillah, rumahnya bagus, jalan sudah dicor, saluran air aman, dan lokasinya strategis,” ungkapnya.

Perumahan yang dikembangkan oleh PT Adhimix Precast Indonesia ini menyediakan fasilitas lengkap, termasuk musholla dan ruang terbuka hijau. Ke depan, pengembang berencana membangun masjid dan taman bermain anak untuk meningkatkan kenyamanan penghuni.

Editor : Frizky Wibisono

KARAWANG, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara meninjau lokasi rumah subsidi Eternal Village di Cengkong, Purwasari, Karawang, Jawa Barat, Sabtu (22/3/2025).

Tinjauan ini dilakukan Ara yang didampingi Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho.

Berdasarkan pantauan Kompas.com, Ara tiba di lokasi perumahan subsidi tersebut sekitar pukul 16:40 WIB.

Pada saat kunjungannya, dia berdialog dengan Muhammad Azzam (31) sebagai salah satu penghuni dari perumahan subsidi itu.

Ara bertanya pada Azzam bagaimana kondisi rumahnya sejak ditempati pada tahun 2020 tersebut apakah bermasalah atau tidak.

“Gimana bangunannya ada retak-retak atau apa 5 tahun ini?” tanya Ara.

“Aman, bagus ya, tebal, airnya bagus,” ungkap Azzam yang berprofesi sebagai jurnalis di salah satu media massa tersebut.

Ara pun meminta Azzam agar melapor langsung dirinya apabila terjadi masalah di Eternal Village.

Setelah mengunjungi Eternal Village, Ara melanjutkan perjalanan menuju perumahan lainnya di Karawang.

Kompas.com/Suhaiela Bahfein Menteri PKP Maruarar Sirait atau Ara bertemu dengan penghuni rumah komersial Shanaya Bintang Residences, Midi, di Karawang, Jawa Barat, Sabtu (22/3/2025).

Ara berdialog dengan salah seorang penghuni rumah komersial tersebut bernama Midi (39).

Midi merupakan seorang penjual batagor yang justru bisa memiliki rumah komersial seharga Rp 450 juta itu.

“Nyicil berapa sebulan? Banknya? Lancar enggak jualannya? Masih bisa ada tabungan buat keluarga? Buat anak sekolah?,” tanya Ara.

“Sebulan Rp 3,5 juta, Bank BTN. Alhamdulillah lancar. Ada tabungan untuk keluarga dan anak bersekolah,” ungkap Midi.

Menurut Ara, Presiden Prabowo Subianto sangat mengedepankan soal perumahan bagi masyarakat.

“Jadi, inilah Bapak Prabowo, sangat mengedepankan sekali perumahan,” tandas dia.

Banjir besar melanda perumahan The Arthera Hill 2, Bekasi pada Selasa (4/3/2025) lalu. Penyebab utama banjir ini berasal dari luapan limpasan air Sungai Cikarang dan curah hujan yang tinggi.

Pengembang The Arthera Hill 2, PT Prisma Inti Propertindo berjibaku membantu warga perumahan yang terdampak. Beberapa tim diturunkan dibantu dengan pihak terkait seperti pemadam kebakaran dan BPBD Kabupaten Bekasi untuk mempercepat proses pemulihan.

Bantuan logistik berupa makanan dan obat-obatan disediakan untuk memenuhi kebutuhan warga. Kemudian, pengungsian darurat dan dapur umum pun didirikan. Semua bantuan tersebut didistribusikan dibantu oleh perwakilan Prisma Properties dan pengurus Paguyuban Perumahan The Arthera Hill 2.

Banjir yang melanda bukan hanya membawa air, melainkan lumpur tebal. Setelah surut, lumpur tersebut tertinggal di halaman rumah warga, selokan, hingga ke jalanan. Pengembang bekerja sama dengan pemadam kebakaran melakukan pembersihan lumpur pada area jalan dan selokan agar akses di perumahan lancar dan saluran air tidak mampet.

Tim khusus juga diturunkan untuk memperbaiki kanopi rumah warga yang rusak imbas diterjang banjir. Bantuan alat berat juga disediakan untuk mengangkut puing-puing barang yang berserakan imbas terseret air.

Lalu, perbaikan infrastruktur di perumahan The Arthera Hill 2 juga dilakukan untuk mengantisipasi bencana jangka panjang yakni meninggikan tanggul dan memperkuat struktur tanah di sekitarnya. Selain itu, sistem drainase juga dioptimalkan dengan menambah kapasitas pompa penyedot air agar debit di dalamnya tidak meluap dan membuat water pond untuk mencegah terjadinya genangan.

Setelah banjir terjadi, banyak warga yang menginginkan adanya keringanan angsuran KPR. Seperti yang diketahui, perumahan The Arthera Hill 2 merupakan perumahan subsidi yang sebagian besar warganya mengambil KPR dengan masa angsuran yang baru berjalan sekitar 1 tahun.

Pengembang memberikan kesempatan kepada warga untuk menyampaikan keluhannya terkait KPR di posko khusus yang dihadiri oleh perwakilan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk pada Minggu (16/3/2025) lalu.

Video: Kondisi Terkini Sapi-sapi di RPH Bekasi Seusai Terendam Banjir

Video: Kondisi Terkini Sapi-sapi di RPH Bekasi Seusai Terendam Banjir

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) akan mengalokasikan 30.000 unit rumah subsidi yang diperuntukkan untuk tenaga kesehatan di seluruh Indonesia.

Menteri PKP Maruarar Sirait atau Ara menuturkan, rumah murah diberikan karena tenaga kesehatan merupakan garda terdepan dalam pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

"Tenaga kesehatan merupakan garda terdepan dalam pelayanan kesehatan masyarakat sehingga sudah sewajarnya mendapatkan akses hunian yang layak dan terjangkau," ujar Ara dikutip dalam keterangannya, Sabtu (22/3/2025).

Ara menuturkan, rencana rumah subsidi ini merupakan komitmen Presiden Prabowo Subianto guna memberikan dukungan kepada para tenaga kerja medis.

"Ini sejarah dan terobosan pertama kali yang dilakukan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo untuk tenaga kesehatan," kata dia.

Adapun, kuota rumah subsidi untuk tenaga kesehatan tersebut terbagi dengan rincian:

15.000 untuk perawat, 10.000 untuk bidan, dan 5.000 untuk tenaga kesehatan masyarakat.

Sementara itu, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menyampaikan, pemerintah akan menyediakan tanahnya dan membangun rumah tersebut.

"Terobosan luar biasa sekali karena harus menyediakan tanah kurang lebih 3 juta meter persegi untuk 30 ribu nakes dan pembiayaan yang tidak sedikit," tutur Budi.

Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menambahkan BP Tapera sebagai pengelola dana fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) siap mendukung program ini.

Heru menjelaskan, syarat utama penerima manfaat adalah masuk dalam kategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

"Belum memiliki rumah, dan maksimal penghasilan sebesar Rp 6 juta per bulan untuk yang tidak kawin dan Rp 8 juta bagi yang berstatus kawin," jelas Heru.