Padang, Sumbar (ANTARA) - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) berharap program tiga juta rumah yang digagas Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman bisa berdampak pada kemajuan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di tanah air.

"KPPU menyakini program tiga juta rumah ini tidak akan mengandalkan satu supplier saja, namun melibatkan pelaku UMKM lokal dalam menyediakan bahan baku seperti batu batu, semen dan lain sebagainya," kata Kepala Kantor Wilayah I KPPU Ridho Pamungkas di Padang, Sumbar, Rabu.

KPPU berharap implementasi salah satu program unggulan Presiden Prabowo tersebut tidak mengarah pada praktik monopoli atau menunjuk satu pihak saja dalam menyediakan kebutuhan bahan baku.

"Misalnya, penyediaan batu bata, saya menyakini banyak UMKM juga bisa menyuplainya," ujar Ridho.

Oleh karena itu, KPPU menyarankan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman membuka peluang bagi siapa saja termasuk UMKM dalam menyediakan bahan baku bagi program tiga juta rumah.

Selain mendorong UMKM naik kelas, langkah ini juga baik untuk persaingan bisnis.

"Jadi, para supplier bisa berkompetisi dengan menawarkan harga terbaik meskipun nantinya hanya akan ada beberapa penyedia bahan baku," ucap dia.

Terpisah, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI Fahri Hamzah menyakini program tiga juta rumah yang merupakan bagian dari Astacita Presiden Prabowo Subianto, mampu menghidupkan rantai ekonomi masyarakat hingga di tataran lokal.

"Seiring berjalannya program tiga juta rumah maka pusat-pusat produksi seperti batu bata akan hidup dan berdampak pada rantai ekonomi lokal," kata Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI Fahri Hamzah saat berkunjung ke Padang meninjau pembuatan bata interlock presisi.

Apalagi, kata Fahri, Presiden Prabowo Subianto sangat mendukung penggunaan komponen dalam negeri dalam menjalankan program tiga juta rumah. Bata interlock presisi dinilai mempunyai kualitas yang bagus sehingga rumah-rumah yang dibangun juga lebih kuat dan berkualitas.

Padang, Sumbar (ANTARA) - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) berharap program tiga juta rumah yang digagas Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman bisa berdampak pada kemajuan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di tanah air.

"KPPU menyakini program tiga juta rumah ini tidak akan mengandalkan satu supplier saja, namun melibatkan pelaku UMKM lokal dalam menyediakan bahan baku seperti batu batu, semen dan lain sebagainya," kata Kepala Kantor Wilayah I KPPU Ridho Pamungkas di Padang, Sumbar, Rabu.

KPPU berharap implementasi salah satu program unggulan Presiden Prabowo tersebut tidak mengarah pada praktik monopoli atau menunjuk satu pihak saja dalam menyediakan kebutuhan bahan baku.

"Misalnya, penyediaan batu bata, saya menyakini banyak UMKM juga bisa menyuplainya," ujar Ridho.

Oleh karena itu, KPPU menyarankan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman membuka peluang bagi siapa saja termasuk UMKM dalam menyediakan bahan baku bagi program tiga juta rumah.

Selain mendorong UMKM naik kelas, langkah ini juga baik untuk persaingan bisnis.

"Jadi, para supplier bisa berkompetisi dengan menawarkan harga terbaik meskipun nantinya hanya akan ada beberapa penyedia bahan baku," ucap dia.

Terpisah, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI Fahri Hamzah menyakini program tiga juta rumah yang merupakan bagian dari Astacita Presiden Prabowo Subianto, mampu menghidupkan rantai ekonomi masyarakat hingga di tataran lokal.

"Seiring berjalannya program tiga juta rumah maka pusat-pusat produksi seperti batu bata akan hidup dan berdampak pada rantai ekonomi lokal," kata Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI Fahri Hamzah saat berkunjung ke Padang meninjau pembuatan bata interlock presisi.

Apalagi, kata Fahri, Presiden Prabowo Subianto sangat mendukung penggunaan komponen dalam negeri dalam menjalankan program tiga juta rumah. Bata interlock presisi dinilai mempunyai kualitas yang bagus sehingga rumah-rumah yang dibangun juga lebih kuat dan berkualitas.

Padang, Sumbar (ANTARA) - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) berharap program tiga juta rumah yang digagas Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman bisa berdampak pada kemajuan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di tanah air.

"KPPU menyakini program tiga juta rumah ini tidak akan mengandalkan satu supplier saja, namun melibatkan pelaku UMKM lokal dalam menyediakan bahan baku seperti batu batu, semen dan lain sebagainya," kata Kepala Kantor Wilayah I KPPU Ridho Pamungkas di Padang, Sumbar, Rabu.

KPPU berharap implementasi salah satu program unggulan Presiden Prabowo tersebut tidak mengarah pada praktik monopoli atau menunjuk satu pihak saja dalam menyediakan kebutuhan bahan baku.

"Misalnya, penyediaan batu bata, saya menyakini banyak UMKM juga bisa menyuplainya," ujar Ridho.

Oleh karena itu, KPPU menyarankan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman membuka peluang bagi siapa saja termasuk UMKM dalam menyediakan bahan baku bagi program tiga juta rumah.

Selain mendorong UMKM naik kelas, langkah ini juga baik untuk persaingan bisnis.

"Jadi, para supplier bisa berkompetisi dengan menawarkan harga terbaik meskipun nantinya hanya akan ada beberapa penyedia bahan baku," ucap dia.

Terpisah, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI Fahri Hamzah menyakini program tiga juta rumah yang merupakan bagian dari Astacita Presiden Prabowo Subianto, mampu menghidupkan rantai ekonomi masyarakat hingga di tataran lokal.

"Seiring berjalannya program tiga juta rumah maka pusat-pusat produksi seperti batu bata akan hidup dan berdampak pada rantai ekonomi lokal," kata Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI Fahri Hamzah saat berkunjung ke Padang meninjau pembuatan bata interlock presisi.

Apalagi, kata Fahri, Presiden Prabowo Subianto sangat mendukung penggunaan komponen dalam negeri dalam menjalankan program tiga juta rumah. Bata interlock presisi dinilai mempunyai kualitas yang bagus sehingga rumah-rumah yang dibangun juga lebih kuat dan berkualitas.

Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2025

BEKASI, KOMPAS.com - Perumahan Suropati Residence di Desa Srimukti, Tambun Utara, Kabupaten Bekasi terendam banjir imbas hujan deras yang mengguyur wilayah tersebut sejak Selasa (28/1/2025) malam.

Pengamatan Kompas.com di lokasi pada Rabu (29/1/2025) pukul 08.30 WIB, banjir merendam sejumlah blok perumahan, antara lain Blok E, Blok F, Blok J, dan Blok D di RW 08 Desa Srimukti.

Di lokasi tersebut, ketinggian air mencapai 40 sentimeter hingga 50 sentimeter. Akibat banjir, akses jalan di blok ini terputus hingga menyebabkan beberapa kendaraan roda dua yang melintasi area tersebut mogok.

"Banjir dari (Selasa) jam 22.00 WIB, sampai sekarang belum surut-surut," kata Umi Kalila (29), warga Blok E saat ditemui di lokasi, Rabu.

Selain faktor curah hujan, Umi mengungkapkan, banjir yang terjadi di wilayahnya juga disebabkan karena sistem drainase yang buruk dan belum adanya resapan air atau danau.

"Enggak ada, irigasi juga enggak ada, harusnya ada danau (untuk menampung air)," keluh Umi.

Umi menambahkan, warga sudah beberapa kali menemui PT Mitra Tata Griya selaku pengembang perumahan untuk meminta perbaikan drainase dan pembangunan resapan air.

Dari pertemuan ini, pihak pengembang menjanjikan akan memenuhi permintaan warga. Akan tetapi, hingga kini janji tersebut tak kunjung terealisasi.

"Sampai sekarang belum, padahal warga sudah beberapa kali demo," tegas Umi.

Warga lain, Nada Tri Fani (27) juga menyampaikan, banjir terjadi karena belum adanya saluran pembuangan air yang memadai.

"Saluran tersumbat, dari perumahannya (pengembang) belum ada pembuangan air," imbuh dia.

Bisnis.com, JAKARTA — Sorak-sorai siswa kelas 1D memenuhi ruang kelas tatkala bel istirahat berbunyi menandakan waktu makan tiba. Tak sedikit dari mereka segera meletakkan sendok, garpu, dan minumnya di meja belajar guna menyambut dimulainya program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SDN 07 Slipi Pagi, Jakarta Barat.

Ompreng MBG berlapis stainless steel yang tersusun rapi dengan tali rafia di meja guru sebentar lagi akan berpindah tangan kepada siswa sebagai sang empunya. Sebelum itu terjadi, para siswa berseragam merah putih berlarian keluar kelas dan berbaris mendatangi wastafel berkeran hijau untuk mencuci tangan.

Selesai sudah mencuci tangan, mereka kembali masuk dan melantunkan doa makan dipandu dengan Ibu Nia, guru yang menjadi wali kelas mereka untuk satu semester penuh itu. Setelahnya, tugas Ibu Nia-lah yang membagikan ompreng-ompreng MBG kepada para siswa.

Para siswa kelas dasar itu terlihat antusias membuka tutup ompreng dan segera melahapnya dengan sendok serta garpu yang lengkap di tangan mereka. Sesekali mereka berceloteh dengan kawan sebangkunya hingga tercipta keributan kecil dan Ibu Nia menegurnya kalau sedang makan tak boleh berbicara.

Melihat para siswanya antusias, Ibu Nia berharap pemerintahan Presien Prabowo Subianto tetap konsisten dalam menjalankan program MBG ini, supaya juga gizi anak-anak terjamin. Terlebih, guru yang mendidik 32 siswa dalam satu kelasnya ini turut senang lantaran para siswa menghabiskan makanan masing-masing.

“Saya sangat mendukung dengan program seperti ini. Di samping anak-anak merasa antusias, juga ada peningkatan dengan BB-nya [berat badan]. Terus lebih semangat, belajarnya juga lebih aktif gitu,” ujarnya saat ditemui Bisnis secara langsung di SDN 07 Slipi Pagi, Jakarta Barat, Kamis (9/1/2025).

Perbesar

Lulus Uji Coba MBG

Potret siap siaga para pengajar untuk menyambut program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut bukan tanpa alasan. Pasalnya, SD yang terletak di Jakarta Barat itu sudah menjalani uji coba penuh program MBG sejak November 2024.

Guru SDN 07 Slipi Pagi yang menjadi koordinator MBG di sekolah, Herry Pernata berujar pihaknya mulai berkenalan dengan MBG sejak 18 November 2024. Dari saat itu hingga kini, dia mengaku pendistribusian berlangsung mulus tanpa hambatan bak jalan tol.

Mulanya, ompreng stainless steel itu diturunkan serempak dari mobil distribusi. Kemudian, ompreng dikumpulkan terlebih dahulu di ruang kelas tak terpakai. Setelahnya, Herry bersama tim memastikan jumlahnya harus 561 ompreng setiap harinya.

“[mobil datang] sebelum jam 8 pagi. Jam istirahat kita berbeda, jadi kelas 1, 2, 3 MBG dibagikan sekitar 08:20–09:00 WIB. Untuk kelas 4, 5, 6 baru dibagikan MBG-nya sekitar jam 09:00–09:30 WIB,” jelasnya, Kamis (9/1/2025).

Menilik respons anak-anak yang dominan suka MBG, Herry memastikan mereka rerata mampu menghabiskan porsi MBG tiap harinya, meski memang ada yang masih bersisa dikit. Karena suka MBG, dia melanjutkan pembiasaan anak kian berubah. Tak sedikit dari mereka jadi lebih berharap ke MBG dan lupa dengan sarapan.

Karena terjadi demikian, pihak sekolah akhirnya gerak cepat mengimbau orang tua bahwa MBG sebatas tambahan untuk anak, jadi sarapan janganlah dilupakan. Kalau perlu, SDN 07 Slipi Pagi akan kembali melanjutkan program sarapan setiap pagi sebelum adanya MBG.

“Jangan mentang-mentang nanti ada makan gratis, kamu nahan-nahan pagi, itu kan malah akan menjadi risiko yang gak baik kan itu. Kemarin sih sempat kita edukasikan gitu juga ke anak-anak,” bebernya.

Di sisi lain, kala uji coba berlangsung saat itu, Herry mengungkapkan evaluasi yang dikatakan ke SPPG adalah berkenaan menu, seperti mengganti lauk ayam menjadi ikan. Namun, saat dituruti SPPG, nyatanya tak sedikit siswa yang menyatakan ketidaksukaannya.

Menanggapi respons siswa-siswa tersebut, dia menyebut pihaknya mengedukasi bahwa ini merupakan rezeki yang didapat, belum tentu orang lain mendapatkan seperti itu.

Perbesar

MBG Telat Datang, Siswa Nunggu 2 Jam

Lain sekolah, lain pula nasib yang mereka terima. Begitulah ungkapan yang sekiranya dirasakan SDN Kedung Jaya 2, Kota Bogor. SD negeri berlokasikan di Jalan Cimanggu ini harus menerima keterlambatan waktu hingga 2 jam saat debut program MBG.

Seharusnya, kelas yang masuk pagi sudah bisa menyantap porsi MBG pukul 09:00 WIB saat istirahat. Sementara kelas yang dijadwalkan masuk siang, bisa melahap MBG pada pukul 12:00 WIB.

Guru koordinator MBG di sekolah negeri tersebut, Wawan Wibrayoga dan Irawati mengatakan telatnya makanan itu membuat pihak sekolah menahan anak-anak agar tak pulang terlebih dahulu.

“Sebenarnya kan, makanan ini dikasih ketika waktu anak-anak istirahat. Yang kelas pagi 1, 2, 5, sama 6 pulangnya jam 11:00 WIB. Yang siang ada kelas 3, 4, dan 5. Jadi emang pas makannya seharusnya di istirahat, jadi makan pas waktu pulang, karena terlambat [2 jam],” ujar Wawan, Jumat (10/1/2025).

Dikatakan Wawan, imbas dari hal itu pihaknya mendapat permintaan maaf dari penyelenggara. Disebut, keterlambatan itu terjadi lantaran supir mobil distribusi belum tahu letak sekolah-sekolah yang dapat MBG.

Tak sampai di situ, persoalan berikutnya adalah batalnya SDN Kedung Jaya 2 mendapatkan uji coba MBG sebelum debut. Seharusnya, kata Wawan, sekolahnya dapat pada akhir 2024. Namun, hal tersebut urung dilakukan karena bentrok dengan libur semester 1.

Perbesar

Omzet Pedagang Turun Akibat MBG

Bagi para pedagang yang sudah lama berjualan di luar sekitaran sekolah mengalami penurunan pemasukan akibat adanya MBG ini. Salah satunya dirasakan oleh Mastirto, penjual aci telor alias cilor sejak 2013 di depan SDN Kedung Jaya 2.

Sebenarnya, setiap pagi hari sampai sore dirinya bisa menghasilan pendapatan bersih hingga Rp400 ribu. Namun sejak MBG debut, dia harus berpuas diri dengan mengalami penurunan pendapatan.

Untuk menyiasati hal tersebut, Mastirto akhirnya harus rela menambah waktu jualannya hingga malam hari di lain tempat, karena jika hanya mengandalkan di depan sekolah tidak akan bisa menutupi kekurangan tersebut.

Kendati demikian, dia tetap menyambut baik program andalan Prabowo Subianto tersebut. Katanya, ini memang bagus untuk anak-anak, walaupun dirinya terkena ikut terkana dampak lainnya.

“Kalau buat anak-anak bagus ya karena bisa ada gizi gitu ya, tepat. Kalau buat orang dagang di sekolahan sini, ada ngaruhnya juga sedikit karena jajannya ya kurang gitu, berasa signifikan,” katanya kepada Bisnis, Jumat (10/1/2025).

Hal serupa berlaku pada Anwar, penjual batagor yang sudah berjualan di depan SDN Kedung Jaya 2 sejak 1997 silam. Katanya, pendapatannya berkurang hingga setengahnya sejak ada MBG.

Namun, beda halnya dengan pendapat Mastirto soal MBG, Anwar merasa dirinya kurang setuju dengan adanya MBG tersebut, karena berpengaruh terhadap pedagang kecil sepertinya.

“Kalau saya mah kurang ini [setuju] sih. Soalnya pengaruh ke kita yang pedagang kecil di sekolah, apalagi yang jualannya di kantin. Kalau saya kan masih mending ada dari yang lewat gitu, yang di luar sekolah,” pungkasnya.

Perbesar

Berbeda dengan pedagang, salah satu ibu dari siswa penerima MBG mengaku bersyukur akan adanya program debutan anyar di era pemerintahan Prabowo ini. Bagi Fitriah, MBG membuat anaknya bisa makan lagi, meski sebelumnya sudah sarapan di rumah.

Meski bersyukur, dirinya tetap menyoroti soal menu MBG. Dia sering dengar keluh kesah anaknya yang duduk di kelas 6 di SDN Kedung Jaya 2 mengatakan sayurnya kurang enak dan terasa hambar.

“Mama sayurnya ini [kurang enak], terus kayak makanan rumah sakit ya? ‘iya kan namanya makan sehat begitu’ [jawab Fitriah]. Kan pernah alami [dirawat di] rumah sakit kan, jadi rasa makanan kayak rumah sakit katanya,” ujarnya kepada Bisnis, Jumat (10/1/2025).

Walau begitu, Fitriah tetap mengungkapkan dirinya merasa terbantu dengan MBG karena jadi ada pembatasan dalam diri anaknya untuk tidak jajan es dan mie. Kemudian, juga lebih mengirit uang jajan di lingkungan sekolah.

Di sisi lain, Aqshal yang merupakan siswa kelas 5 di SDN Kedung Jaya 2 merasa senang dengan MBG. Karenanya anak berusia 10 tahun ini di rumah jarang makan lagi, sehingga dia menggap jadi tak boros. Adapun, selang empat hari debut MBG, Aqshal mengatakan menu yang paling disukainya adalah saat Senin.

“Hari Senin [menu yang paling disuka], soalnya ada ayam kecap, pisang, semuanya enak. [ratingnya] sepuluh lah semuanya,” ujarnya kepada Bisnis pada waktu yang sama.

Senada, siswa kelas 1 di SDN 07 Slipi Pagi bernama Zio menyatakan kesukaannya dengan MBG. Bahkan, ini terlihat dari bersihnya ompreng tanpa sedikitpun sisa makanan.

“Enak [makanannya], suka. [ratingnya] sepuluh,” katanya saat ditemui Bisnis, Kamis (9/1/2025).

Makassar (ANTARA) - Pagi itu, dimulai Program Makan Gratis Bergiziserentak pada 10 sekolah terpilih di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, masing-masing SMPN 23 Makassar, SMPN 17 Makassar, SMAN 3 Makassar, SMAN 10 Makassar, SDN Cenderawasih, SDI Sambung Jawa, KB-TKIT Wihdatul Ummah, SDI Tamajene, dan SDI Tamamaung IV.

Program MBG ini menyasar 5.437 siswa di sekolah yang tunjuk, tersebar pada tiga kecamatan, yakni Panakukang, Manggala dan Kecamatan Mamajang. Selanjutnya, berlangsung bertahap di sekolah lainnya di Kota Makassar.

Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto, saat meninjau di sekolah itu mengakui bahwa program pemerintah ini sangat luar biasa, apalagi dengan menyasar anak-anak yang merupakan generasi baru masa depan bangsa. Pemberian makanan gratis ini juga merupakan bagian dari ajaran Islam yang sudah diterapkan pendahulu kita.

Pelaksanaan MBG juga dilakukan di kabupaten lainnya, seperti di Maros ada 10 sekolah terpilih, yakni TK Angkasa Pura, TK Dharma Wanita, dan KB Ananda. Kemudian, SD Negeri 103 Inpres Hasanuddin, SD Angkasa Pura, SDN 24 Batangase, SDN 99 Kadieng. Disusul SMPN 5 Mandai, SMP 3 PGRI Mandai, serta SMA Pratama Batangase.

Berdasarkan Data Pokok Pendidikan Dinas Pendidikan Sulsel yang diperoleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Sulsel, penerima manfaat program MBG menyasar 16 ribuan sekolah, dengan jumlah peserta didik 1,8 juta siswa di provinsi itu.

Rinciannya, 212.645 siswa berasal dari TK, PAUD, TPA, dan SPS di 6.563 sekolah. Tingkat jenjang SD sebanyak 6.460 sekolah dengan penerima 876.962 siswa. Berikutnya, jenjang SMP sebanyak 336.156 siswa tersebar di 1.742 sekolah pada 24 kabupaten kota se-Sulsel.

Sementara untuk jenjang SMA sebanyak 615 sekolah dengan sebaran penerima 228.216 siswa, SMK sebanyak 115.043 siswa, tersebar pada 432 sekolah, dan untuk sekolah luar biasa (SLB) juga mendapatkan manfaat ini, dengan penerima sebanyak 4.745 siswa.

Selain peserta didik, program ini juga menyasar penerima manfaat pada pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM) dan sanggar kegiatan belajar (SKB), yang melibatkan 104.143 orang di 397 lembaga.

Makan Bergizi Gratis bukan sekadar upaya memenuhi kebutuhan tubuh anak-anak Indonesia.

Menurut Kanwil Kemenag Sulsel H Ali Yafid, program ini sejalan dengan ajaran Islam yang dijalankan Rasulullah SAW, saat berdakwah. Dalam ajarannya, ada nilai kemanusiaan, kasih sayang, dan kepedulian sosial.

Kanwil Kemenag Sulsel telah menjalankan uji coba program MBG di berbagai pondok pesantren, madrasah tsnawiyah (MTs) serta madrasah aliyah (MA) maupun sekolah pendidikan agama lainnya. Bahkan, Kemenag Sulsel menyasar sekitar 27 ribuan peserta didik, sesuai SE Nomor 10 Tahun 2024 tentang program MBG di lingkungan pesantren.

Konsep berbagi makanan, menurut ajaran Islam menempatkan kesejahteraan umat sebagai prioritas, apalagi memberikan makan kepada fakir miskin, seusai yang terkandung di AL Quran Surat Al-Maun, ayat 1-3, serta sabda Nabi Besar Muhammad SAW berkaitan pemberian makan kepada orang yang membutuhkan.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mewanti-wanti agar program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) atau rumah subsidi tidak salah sasaran. Pria yang akrab disapa Ara itu mengingatkan agar subsidi tidak dinikmati oleh orang-orang kaya.

Ara menegaskan FLPP adalah program pemerintah untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) memiliki rumah. "Jangan sampai orang kaya dapat subsidi, itu tidak tepat sasaran," ujarnya dalam kunjungan kerjanya di Buleleng, Bali, Selasa (28/1/2025).

Ia menjelaskan program rumah subsidi tersebut akan dibahas dalam rapat bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Selain itu, program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) juga akan turut dibahas.

"Minggu depan saya rapat dengan komisi V. Tentu saya akan membahas bagaimana APBN yang ada yang terbatas, bisa kami gunakan untuk yang paling bermanfaat. Menurut saya, BSPS juga harus diprioritaskan selain FLPP atau rumah subsidi," imbuh politikus Partai Gerindra itu.

Ara mengatakan pemerintah harus membuat skala prioritas di tengah anggaran yang terbatas. Kementerian PKP, dia berujar, tengah berusaha merancang skema pembiayaan baru untuk program FLPP.

Selama ini, program rumah subsidi tersebut dibiayai 75 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sisanya, sebesar 25 persen dari perbankan.

"Kami sudah rapat berkali-kali dengan Kementerian Keuangan, perbankan, Tapera, BPKP, untuk membuat formula baru di tahun ini. Apakah 60/40, apakah 50/50, apakah pola yang lain. Tujuannya hanya satu, bagaimana dengan anggaran yang sama, penerima manfaat rumah subsidi, yaitu masyarakat berpenghasilan rendah jumlahnya meningkat," imbuhnya.

Larang Pembangunan di Lahan Pertanian

Kementerian PKP, Ara berujar, memiliki target untuk membangun rumah, merenovasi, dan memperbaiki rumah warga di Indonesia. Namun, dia melanjutkan, Presiden Prabowo Subianto juga memiliki program swasembada pangan sehingga pembangunan perumahan di atas lahan pertanian produktif dilarang.

"Kami mau bangun rumah buat rakyat? Iya, tapi kami juga mau swasembada pangan, swasembada energi, jadi jangan menyelesaikan masalah dengan masalah itu tegas jelas," kata Ara.

Ia berharap pemerintah daerah dapat membuat kebijakan untuk mendukung program swasembada pangan sekaligus melarang pembangunan permukiman di lahan pertanian produktif di daerah masing-masing.

"Kalau boleh itu dikeluarkan kebijakan. Jangan kita menyelesaikan masalah satu ada masalah lain yang muncul. Jangan lahan pertanian sawah produktif digunakan untuk perumahan bahkan untuk hal-hal lain," pungkasnya.

Video BPHTB dan PPN Pembelian Rumah Mau Dihapus!

Video BPHTB dan PPN Pembelian Rumah Mau Dihapus!

Makassar (ANTARA) - Pagi itu, sejumlah anak-anak SMP Negeri 1 Makassar, Sulawesi Selatan, berbaris rapi mengikut upacara bendera. Terlihat pula beberapa guru sibuk mengatur bangku kelas untuk menyambut makanan yang dibawa penyedia Makan Gratis Bergizi (MBG), program prioritas dari Presiden RI Prabowo Subianto.

Seusai upacara, anak-anak diarahkan masuk ke beberapa kelas dan diberikan pengarahan, selanjutnya menyantap makanan bergizi yang disiapkan oleh penyedia. Pada wadah itu ada nasi, telur, ayam, sayur, tahu, tempe, dan susu. "Makanannya enak, saya suka," ucap Dewi Sastri, siswi SMP Negeri setempat, ketika berbincang dengan ANTARA.

Makan Gratis Bergizi perdana tersebut tidak hanya di SMP Negeri 1 Makassar, tapi berlangsung serentak pada 10 sekolah terpilih, masing-masing SMPN 23 Makassar, SMPN 17 Makassar, SMAN 3 Makassar, SMAN 10 Makassar, SDN Cenderawasih, SDI Sambung Jawa, KB-TKIT Wihdatul Ummah, SDI Tamajene, dan SDI Tamamaung IV.

Program MBG ini menyasar 5.437 siswa di sekolah yang tunjuk, tersebar pada tiga kecamatan, yakni Panakukang, Manggala dan Kecamatan Mamajang. Selanjutnya, berlangsung bertahap di sekolah lainnya di Kota Makassar.

Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto, saat meninjau di sekolah itu mengakui bahwa program pemerintah ini sangat luar biasa, apalagi dengan menyasar anak-anak yang merupakan generasi baru masa depan bangsa. Pemberian makanan gratis ini juga merupakan bagian dari ajaran Islam yang sudah diterapkan pendahulu kita.

Pelaksanaan MBG juga dilakukan di kabupaten lainnya, seperti di Maros ada 10 sekolah terpilih, yakni TK Angkasa Pura, TK Dharma Wanita, dan KB Ananda. Kemudian, SD Negeri 103 Inpres Hasanuddin, SD Angkasa Pura, SDN 24 Batangase, SDN 99 Kadieng. Disusul SMPN 5 Mandai, SMP 3 PGRI Mandai, serta SMA Pratama Batangase.

Berdasarkan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Dinas Pendidikan Sulsel yang diperoleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Sulsel, penerima manfaat program MBG menyasar 16 ribuan sekolah, dengan jumlah peserta didik 1,8 juta siswa di provinsi itu.

Rinciannya, 212.645 siswa berasal dari TK, PAUD, TPA, dan SPS di 6.563 sekolah. Tingkat jenjang SD sebanyak 6.460 sekolah dengan penerima 876.962 siswa. Berikutnya, jenjang SMP sebanyak 336.156 siswa tersebar di 1.742 sekolah pada 24 kabupaten kota se-Sulsel.

Sementara untuk jenjang SMA sebanyak 615 sekolah dengan sebaran penerima 228.216 siswa, SMK sebanyak 115.043 siswa, tersebar pada 432 sekolah, dan untuk sekolah luar biasa (SLB) juga mendapatkan manfaat ini, dengan penerima sebanyak 4.745 siswa.

Selain peserta didik, program ini juga menyasar penerima manfaat pada pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM) dan sanggar kegiatan belajar (SKB), yang melibatkan 104.143 orang di 397 lembaga.

Program ini menjadi langkah strategis dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan bagi peserta didik di Sulsel.

Ajaran Islam

Peluncuran program MBG oleh Presiden dan Wakil Presiden RI Prabowo Subinato-Gibran Rakabuming Raka pada November 2024, dengan alokasi anggaran awal sekitar Rp71 triliun, dengan Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai koordinator pelaksana program di 26 provinsi tersebut bukan sekadar upaya memenuhi kebutuhan tubuh anak-anak Indonesia.

Menurut Kanwil Kemenag Sulsel H Ali Yafid, program ini sejalan dengan ajaran Islam yang dijalankan Rasulullah SAW, saat berdakwah. Dalam ajarannya, ada nilai kemanusiaan, kasih sayang, dan kepedulian sosial. Islam mengajarkan pentingnya berbagi rezeki kepada sesama, karena itu menjadi nilai ibadah.

Kanwil Kemenag Sulsel telah menjalankan uji coba program MBG di berbagai pondok pesantren, madrasah tsnawiyah (MTs) serta madrasah aliyah (MA) maupun sekolah pendidikan agama lainnya. Bahkan, Kemenag Sulsel menyasar sekitar 27 ribuan peserta didik, sesuai SE Nomor 10 Tahun 2024 tentang program MBG di lingkungan pesantren.

Kemenag Sulsel sangat mendukung penuh program ini, karena tujuannya untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan peserta didik, termasuk menanamkan nilai-nilai moral dan etika peserta didik, pada saat makan.

Konsep berbagi makanan, menurut ajaran Islam menempatkan kesejahteraan umat sebagai prioritas, apalagi memberikan makan kepada fakir miskin, seusai yang terkandung di AL Quran Surat Al-Maun, ayat 1-3, serta sabda Nabi Besar Muhammad SAW berkaitan pemberian makan kepada orang yang membutuhkan.

Masakan khas

Guna mendukung program MBG, Pelaksana tugas (Plh) Dinas Pendidikan Kota Makassar Nielma Palamba telah meminta penyedia agar menyuguhkan makanan khas daerah untuk mengangkat nilai kearifan lokal, mengingat Kota Makassar telah menyandang sebagai "Kota Makan Enak".

Dengan demikian, sesekali menunya ikan atau coto yang berbahan dasar daging, sehingga anak-anak tertarik untuk mengonsumsinya. Selain itu, ada juga Pallumara dan Pallucella.

Program MBG juga mendapat dukungan penganggaran dari Pemerintah Provinsi dan DPRD Sulsel melalui APBD Pokok 2025. Penjabat (Pj) Gubernur Sulsel Prof Fadjry Djufry menyebutkan dukungan anggaran untuk program tersebut sebesar Rp78 miliar dialokasikan tahun ini.

Untuk itu, seluruh kepala daerah di kabupaten dan kota juga perlu mengalokasikan dukungan anggaran untuk MBG ini.

Editor: Masuki M. Astro
Copyright © ANTARA 2025

Hujan deras dan luapan Sungai Cibarengkok mengakibatkan banjir di Desa Situsari, Cileungsi, Kabupaten Bogor. Banjir merendam 330 rumah hingga Jalan Transyogi Cileungsi-Jonggol.

"Banjir dengan ketinggian kuranglebih 30-45 cm, sehingga merendam perumahan dan Jalan Raya Transyogi Jonggol-Cileungsi," kata Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bogor M Adam Hamdani, Selasa (28/1/2025).

"(Banjir) Dikarenakan hujan deras dengan intensitas yang lama sehingga mengakibatkan debit air Sungai Cibarengkok meluap dan mengakibatkan banjir," imbuhnya.

Adam menyebutkan, ada 330 kepala keluarga atau 934 jiwa yang menghuni 330 rumah di perumahan Desa Situsari terdampak akibat banjir.

"Korban terdampak (perumahan) Desa Situsari, Kecamatan Cileungsi dengan jumlah penghuni kurang lebih 330 KK (Kepala Keluarga), 934 Jiwa," kata Adam.

"Perumahan Desa Situsari memiliki kurang lebih 520 unit rumah, kemudian yang sudah dibangun kurang lebih 380 unit, dan yang sudah huni kurang lebih 330 Unit rumah," imbuhnya.

Kondisi banjir saat ini sudah berangsur surut. Akses Jl Transyogi Jonggol-Cileungsi sudah bisa dilalui kendaraan.

"Kondisi terkini banjir Desa Situsari dan Jalan Raya Transyogi Jonggol-Cileungsi sudah berangsur surut dan sudah bisa dilalui kembali oleh kendaraan roda dua maupun roda empat," kata Adam.

Lihat juga Video: Ratusan Rumah Warga di Lumajang Terendam Banjir Gegara Sungai Meluap

[Gambas:Video 20detik]

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

BULELENG, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI, Maruarar Sirait, meminta Pemerintah Provinsi Bali membuat aturan untuk melarang perumahan dibangun di lahan produktif atau persawahan.

Hal itu demi mendukung program swasembada pangan yang dicangkan Presiden RI Prabowo Subianto.

Menurutnya, lahan pertanian sangat diperlukan dalam program tersebut.

Maruarar meminta agar pemerintah provinsi mengeluarkan kebijakan yang di dalamnya berisikan aturan dan wilayah yang bisa dibangun untuk perumahan.

Ia menyebut, dengan demikian, akan bisa menguntungkan masyarakat dan juga menjaga ketahanan pangan.

"Kalau boleh dikeluarkan kebijakan. Jangan lahan-lahan pertanian digunakan untuk perumahan," katanya, Selasa (28/1/2025), dalam kunjungannya di Lovina, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali.

Menurut Maruarar, lahan pertanian yang hilang berganti dengan perumahan berpotensi memunculkan masalah baru.

"Jangan selesaikan masalah dengan masalah. Jangan sampai kami selesaikan satu masalah, masalah lain muncul. Kami bangun rumah untuk rakyat, tapi kita juga mau ketahanan pangan," lanjutnya.

Maruarar mengatakan, saat ini pemerintah melalui Kementerian PKP tengah membangun jutaan rumah dan merenovasi rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Meski program tersebut saat ini tengah digalakkan, namun pemerintah pusat melarang keras pengembang membangun permukiman di lahan produktif atau pertanian.

Mengingat, pemerintah juga sedang menggalakkan swasembada pangan.

"Sebagai Menteri Perumahan, kami mempunyai target membangun rumah, merenovasi rumah, dan memperbaiki rumah," sebut dia.

"Tetapi di pemerintahan Pak Prabowo itu juga bagaimana kami swasembada pangan. Jadi dilarang keras, lahan-lahan pertanian digunakan untuk perumahan," ungkap dia.

KUNINGAN,iNEWS.ID - Kebakaran melanda sebuah rumah di Perumahan Grage Manoa, Desa Sampora, Kecamatan Cilimus, Kabupaten Kuningan, pada Selasa dini hari (28/1). Kejadian ini diduga akibat korsleting listrik dari colokan TV yang tidak dicabut.

Kepala UPT Damkar Kuningan, Andri Arga Kusumah menjelaskan, bahwa pihaknya menerima laporan kebakaran dari Polsek Cilimus pada pukul 04.04 WIB.

"Setelah menerima laporan, kami segera mengerahkan lima anggota piket dengan menggunakan satu unit mobil pemadam kebakaran, menuju lokasi kejadian yang berjarak sekitar 16 km dari markas. Tim tiba di lokasi pada pukul 04.37 WIB dan langsung melakukan investigasi," ungkapnya.

Menurut pemilik rumah, kebakaran diketahui saat dirinya terbangun karena suara alarm motor dan suara berisik dari ruang keluarga sekitar pukul 03.30 WIB.

"Awalnya, pemilik rumah mengira ada maling. Karena takut, dia bersama anaknya keluar melalui jendela kamar dan meminta bantuan warga dan satpam setempat," jelasnya.

Dia menyebut, jika satpam perumahan telah berhasil memadamkan api menggunakan APAR jenis foam kapasitas 9 liter, sebelum petugas pemadam kebakaran tiba. Berdasarkan hasil investigasi, kebakaran menghanguskan sebagian bangunan rumah seluas 18 meter persegi serta beberapa barang berharga seperti TV LCD, kasur, sofa, lemari, dan perhiasan dengan total kerugian mencapai Rp 66,3 juta.

Selain itu, kebakaran ini juga menimbulkan kepanikan dan trauma bagi pemilik rumah dan warga sekitar.

Menurut Andri, korsleting listrik menjadi salah satu penyebab kebakaran yang sering terjadi. Oleh karena itu, ia mengimbau masyarakat untuk lebih waspada.

"Pastikan penggunaan perangkat listrik sesuai standar, jangan biarkan colokan listrik menumpuk, dan gunakan kabel yang ber-SNI. Pemerintah desa dan pengelola perumahan juga perlu menyediakan proteksi kebakaran seperti APAR dan tandon air," tegasnya.

Meski tak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun ditekankan pentingnya kesadaran masyarakat untuk segera melapor jika terjadi kebakaran. "Jangan ragu untuk menghubungi UPT Damkar Kuningan agar penanganan kebakaran dapat dilakukan dengan cepat dan tepat," pungkasnya.***

Editor : Andri Yanto

Bisnis.com, JAKARTA – Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia mengungkap bahwa masyarakat menginginkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar tersebar lebih merata.

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menyebut bahwa hampir separuh warga ingin program tersebut diberikan ke seluruh anak di Indonesia

"Hampir separuh warga menilai bahwa program tersebut sebaiknya diberikan kepada seluruh anak di Indonesia (47.4%)," ujarnya dalam tayangan YouTube bertajuk Evaluasi Publik atas Kinerja Presiden dan Kabinet Merah Putih, Selasa (28/1/2025).

Lebih lanjut, Burhanuddin juga mengungkap bahwa sebanyak 87,1 persen responden atau mayoritas setuju atas MBG yang telah digiatkan oleh pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto sejak 6 Januari 2025.

“Yang tahu besar sekali, sebanyak 91,3 persen. Dari 91,3 persen, yang mengaku sangat puas dan puas mencapai 64,6 persen," imbuhnya.

Dalam hasil survei yang sama turut terungkap bahwa mayoritas masyarakat menilai, program Makan Bergizi Gratis tersebut akan membantu pemenuhan kebutuhan pangan di Indonesia dengan persentase sangat percaya dan percaya mencapai angka 76,9 persen.

Selain itu, sebanyak 78,4 persen responden meyakini program MBG dapat membantu mengatasi masalah stunting di Indonesia. Adapun masyarakat yang menilai program MBG cukup atau sangat baik dalam membantu meningkatkan kegiatan usaha kecil di masyarakat mencapai 74,2 persen.

"Kemudian, meski tampak kritik warga juga sangat besar terkait kecukupan nilai gizi dan penyelenggaraan yang bersih dari praktik korupsi, mayoritas warga tetap puas ataS pelaksanaan program yang sudah berjalan sejak 6 Januari 2025 lalu, 64.6%," pungkas Burhanuddin.