JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menggarisbawahi pentingnya pendampingan usaha dan peningkatan akses pembiayaan bagi pengusaha UMKM untuk mendukung keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kementerian UMKM, lanjut Maman telah berkoordinasi dengan 46 bank mitra, termasuk empat bank Himbara, untuk memastikan adanya skema pendanaan yang memadai bagi UMKM.

“Dengan syarat mengantongi surat penunjukan dari Badan Gizi Nasional (BGN), bank akan menyediakan pembiayaan awal hingga Rp500 juta untuk membantu UMKM membeli bahan baku,” kata Maman dalam keterangan resminya.

Maman menjelaskan, sebagai bentuk dukungan konkret, Kementerian UMKM telah menyiapkan berbagai langkah strategis, yakni melalui program business matching dan optimalisasi Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) di berbagai daerah dan fasilitas legalitas bisnis.

“Keberhasilan program ini adalah tanggung jawab kita semua. Oleh karena itu, mari kita semua berkolaborasi, bergandengan tangan, memastikan program Makan Bergizi Gratis ini benar-benar memberikan dampak positif bagi pertumbuhan sektor UMKM dan masyarakat Indonesia,” kata Maman.

Maman menambahkan, program MBG merupakan sebuah ekosistem usaha baru bagi anak-anak muda, pengusaha, dan penggiat UMKM di seluruh Indonesia. Program MBG, lanjut Maman, diharapkan berdampak strategis dalam menciptakan generasi sehat sekaligus meningkatkan ekonomi lokal.

“Selain itu, ada 30.900 UMKM jasa katering yang berpotensi besar terlibat dalam MBG,” kata Menteri UMKM.

Saat ini, lanjut Menteri UMKM, Pemerintah telah menargetkan pengadaan 30.000 titik penyedia makanan bergizi di seluruh Indonesia, sebagaimana diinstruksikan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Program MBG saat ini telah dilakukan di 31 provinsi di Indonesia dengan total 238 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah beroperasi memenuhi pembuatan makanan untuk MBG. Pada periode pertama, yaitu Januari–April 2025, ditargetkan ada 3 juta penerima manfaat dari program MBG, lalu pada tahapan selanjutnya April–Agustus 2025 ditargetkan jumlah tersebut bertambah menjadi 6 juta penerima manfaat.

BEKASI, iNewsBekasi.id- Sebanyak 2.000 rumah yang dihuni 3.500 KK di Perumahan Villa Kencana, Desa Sukajadi, Kecamatan Sukakarya, Kabupaten Bekasi terendam banjir. Banjir mulai menggenangi jalanan hingga masuk ke rumah-rumah warga sejak Rabu, (29/1/2025) pagi.

Kapela Desa (Kades) Sukajadi, Amir Hamzah mengatakan, selain curah hujan yang tinggi, banjir tersebut disebabkan dari luapan Kali Pulo Sirih, yang menjadi pemicu utama meluapnya air merendam permukiman warga.

"Tentunya saat ini melihat banyak sekali rumah yang terendam banjir akibat genangan air yang diakibatkan curah hujan yang cukup tinggi, dan juga disebabkan luapan air dari Kali Pulo Sirih yang ada di depan," katanya kepada wartawam di lokasi bajir, Rabu (29/1/2025).

Amir mengungkapkan, akibat banjir itu hampir merendam sebagian wilayahnya. Namun yang paling berdampak di Perumahan Villa Kencana sebanyak 2.000 rumah dan 3.500 KK.

"Kalau ketinggian airnya itu, rata-rata di atas 50-80 sentimeter," ungkapnya. Sejauh ini, lanjut Amir, pihaknya masih mendata sejumlah korban terdampak serta rumah dan pasilitas yang terandam banjir.

Berdasarkan data sementara, sebagian warga sudah mengungsi di tempat yang lebih tinggi. "Belum ada bantuan dari pihak mana pun yang masuk ke wilayah kami," katanya.

Editor : Wahab Firmansyah

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, berharap Kepala Badan Gizi Nasional membuka seluas-luasnya keterlibatan UMKM untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Muhaimin ingin para pelaku Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) membantu dalam proses penyediaan makanan bergizi gratis untuk anak-anak.

"Saya berharap Kepala Badan Gizi Nasional untuk membuka seluas-luasnya keterlibatan UMKM di dalam proses penyediaan makanan bergizi gratis," tutur Cak Imin, panggilan karib Muhaimin, saat ditemui di TMII, Jakarta Timur, Rabu (29/1/2025).

Terkait wacana UMKM diberikan modal Rp 500 juta yang diusulkan Menteri UMKM Maman Abdurrahman, Cak Imin menyebut hal ini merupakan bagian dari pilot project atau proyek percontohan untuk menyukseskan MBG.

Karena wacana ini merupakan proyek percontohan, kata Cak Imin, tak semua UMKM akan diberikan insentif atau modal untuk membantu MBG.

"Pilot project-nya itu memberikan insentif, tidak semua, beberapa pilot project saja untuk pembiayaan UMKM. Detilnya nanti tanya Menteri UMKM," kata dia.

Cak Imin mengaku sangat senang jika pemerintah dapat melibatkan UMKM untuk penyediaan makanan.

"Tapi, secara umum, kita sangat senang dan mendukung penuh makan bergizi gratis itu menumbuhkan dan melibatkan UMKM di semua lini," kata dia.

Sebelumnya diberitakan, Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mendorong agar pelaku UMKM yang berpartisipasi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) bisa mendapatkan akses pembiayaan awal.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan, saat ini pihaknya telah berkoordinasi dengan 46 bank mitra, termasuk empat bank Himbara, yakni Bank Mandiri, BRI, BNI, dan BTN, untuk memastikan adanya skema pendanaan yang memadai bagi UMKM.

"Dengan syarat mengantongi surat penunjukan dari Badan Gizi Nasional (BGN), bank akan menyediakan pembiayaan awal hingga Rp 500 juta untuk membantu UMKM membeli bahan baku," ujar Maman, dalam keterangan tertulis, dikutip dari laman resmi Kementerian UMKM, Minggu (26/1/2025).

Menurutnya, peningkatan akses pembiayaan bagi UMKM mitra MBG sangat penting untuk mendukung keberlanjutan program.

Untuk menjadi mitra program MBG, UMKM harus memenuhi tiga syarat utama, yaitu memiliki usaha yang bergerak di bidang penyediaan makanan bergizi, baik berupa UMKM, koperasi, atau lembaga lain yang relevan.

Lalu, calon mitra harus menggunakan bahan pangan lokal sebagai bahan utama untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan mendukung produksi pangan dalam negeri.

Setelah itu, calon mitra juga harus memiliki dokumen resmi, antara lain Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan Nomor Induk Berusaha (NIB).

Jakarta -

Pemerintah berencana mendorong Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) terlibat dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan skema pendanaan bagi UMKM hingga Rp 500 juta. Menteri Kordinator Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, menyatakan Kemenko PM siap mendukung wacana ini.

"Ya, Menteri UMKM sebagai bagian dari partisipasi untuk mensukseskan makan bergizi gratis itu membuat ekosistem. Nah ekosistem itu tentu melalui berbagai pilot project," kata Cak Imin di TMII, Jakarta Timur, Rabu (29/1/2025).

"Pilot project-nya itu memberikan insentif, tidak semua, beberapa pilot project saja untuk pembiayaan UMKM. Detilnya nanti tanya Menteri UMKM," sambungnya.

Cak Imin mengaku senang dengan wacana ini. Dia berharap banyak UMKM yang terlibat.

"Tapi secara umum, kita sangat senang dan mendukung penuh makan bergizi gratis itu menumbuhkan dan melibatkan UMKM di semua lini. Baik di sekolah, di lingkungannya, di zonanya, di desanya, ini semua terlibat. Tapi semua ini sedang penyempurnaan sistemnya," katanya.

Cak Imin pun berharap agar Badan Gizi Nasional bisa ikut bekerja sama dengan membuka peluang bagi UMKM untuk dapat bergabung menjadi mitra makanan bergizi gratis (MBG).

"Saya berharap Kepala Badan Gizi Nasional untuk membuka seluas-luasnya keterlibatan UMKM di dalam proses penyediaan makanan bergizi gratis," katanya.

Sebelumnya, pemerintah menjanjikan akses permodalan awal bagi mitra UMKM program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga Rp 500 juta. Melalui Kementerian UMKM, pemerintah berkoordinasi dengan 46 bank mitra, termasuk empat bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), untuk memastikan adanya skema pendanaan yang memadai bagi UMKM mitra MBG.

Namun begitu, Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan, ada syarat yang perlu dipenuhi mitra MBG untuk mengakses modal tersebut. Ia mengatakan, UMKM perlu mengantongi surat penunjukan dari Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai mitra program MBG.

"Dengan syarat mengantongi surat penunjukan dari Badan Gizi Nasional (BGN), bank akan menyediakan pembiayaan awal hingga Rp 500 juta untuk membantu UMKM membeli bahan baku," kata Maman dikutip dari laman resmi Kementerian UMKM, Minggu (26/1/2025).

Berdasarkan data Kementerian UMKM, kata Maman, terdapat sekitar 2,9 juta pelaku usaha kuliner di Indonesia. Selain itu, tercatat sebanyak 30.900 UMKM bergerak di jasa katering yang potensial terlibat dalam program MBG.

Maman mengatakan pemerintah juga menargetkan pengadaan 30.000 titik penyedia makanan bergizi di seluruh Indonesia sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto. "Selain itu, ada 30.900 UMKM jasa katering yang berpotensi besar terlibat dalam MBG," jelasnya.

Maman menambahkan, pihaknya melakukan langkah strategis melalui program business matching dan optimalisasi Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) di berbagai daerah dan fasilitas legalitas bisnis. Hal ini dilakukan untuk memperkuat kolaborasi UMKM dalam program MBG.

"Kita semua berkolaborasi, bergandengan tangan, memastikan program Makan Bergizi Gratis ini benar-benar memberikan dampak positif bagi pertumbuhan sektor UMKM dan masyarakat Indonesia," tutupnya.

(zap/idh)

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menyatakan, pelaku UMKM yang berpartisipasi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) bisa mendapatkan pembiayaan hingga Rp 500 juta.

Peningkatan akses pembiayaan bagi UMKM mitra MBG sangat penting untuk mendukung keberlanjutan program.

Menurut Maman, pihaknya telah berkoordinasi dengan 46 bank mitra, termasuk empat bank Himbara, yakni Bank Mandiri, BRI, BNI, dan BTN, untuk memastikan adanya skema pendanaan bagi UMKM yang ikut dalam program MBG.

Lalu apa persyaratan agar UMKM yang ikut program Makan Bergizi Gratis ini bisa mendapatkan pembiayaan dari bank?

Dikutip dalam keterangan tertulisnya, Menteri Maman menyebutkan bahwa UMKM tersebut harus mempunyai surat penunjukan dari BGN.

"Dengan syarat mengantongi surat penunjukan dari Badan Gizi Nasional (BGN), bank akan menyediakan pembiayaan awal hingga Rp 500 juta untuk membantu UMKM membeli bahan baku," ujarnya dikutip dari laman resmi Kementerian UMKM, Minggu (26/1/2025).

Selain itu, Kementerian UMKM juga memberikan dukungan melalui program business matching dan optimalisasi Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) di berbagai daerah serta fasilitas legalitas bisnis.

Berdasarkan data Kementerian UMKM, terdapat sekitar 2,9 juta pelaku usaha kuliner di Indonesia, dan 49 persen di antaranya adalah perempuan. Sementara UMKM jasa katering yang berpotensi terlibat program MBG mencapai 30.900 UMKM.

Saat ini, pemerintah telah menargetkan pengadaan 30.000 titik penyedia makanan bergizi di seluruh Indonesia, sebagaimana diinstruksikan oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Maka dari itu, diperlukan kolaborasi berbagai pihak, termasuk dari PIRA sebagai mitra strategis yang sangat penting untuk mencapai tujuan besar ini," sebut Maman.

Pendaftaran mitra program Makan Bergizi Gratis (MBG)

Untuk menjadi mitra program MBG, pelaku UMKM bisa mendaftar di web resmi Badan Gizi Nasional (BGN), yakni mitra.bgn.go.id.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menegaskan, pihaknya hanya membuka pendaftaran di situs resmi.

Dengan demikian, apabila terdapat pihak yang mendatangi langsung masyarakat untuk menawarkan menjadi mitra, mereka bukan perwakilan dari Badan Gizi Nasional.

"Kami buka pendaftaran (mitra program Makan Bergizi Gratis) hanya lewat BGN.go.id, tidak melalui yang lain," kata Dadan dalam Rapat Kerja bersama Komite III DPD RI di Jakarta, Selasa (21/1/2025)

BATAM, iNewsBatam.id – Warga Perumahan Central Hills, Batam Center, Batam, Kepulauan Riau mengeluhkan kesulitan dalam membangun masjid, meskipun permohonan hibah lahan untuk tujuan tersebut telah diajukan sejak lama.

Ketua Pembangunan Masjid Perumahan Central Hills, Harianto, mengatakan bahwa pemilik lahan dan pengembang terkesan memberikan informasi yang tidak sesuai, terutama terkait luas lahan perumahan.

"Perumahan ini awalnya dipromosikan dengan luas 55 hektare, namun yang benar adalah hanya 24,9 hektare yang bisa digunakan. Dan tidak ada lahan fasum untuk pembangunan masjid," ujarnya, Rabu (29/1/2025).

Permohonan hibah lahan seluas 5.000 meter persegi untuk masjid yang diajukan oleh warga juga belum mendapatkan respons hingga saat ini. Harianto menambahkan, kebutuhan akan tempat ibadah sangat mendesak bagi sekitar 1.000 kepala keluarga di kawasan tersebut.

Berdasarkan aturan pengembangan perumahan, pengembang dan pemilik lahan diwajibkan menyediakan 30-40 persen dari total luas lahan untuk fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos), termasuk tempat ibadah.

Namun, hingga kini, titik fasum atau fasos yang seharusnya disediakan oleh pengembang dan PT Menteng Griya Lestari (MGL) selaku pemilik lahan masih belum jelas, dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Batam belum memberikan jawaban yang memadai.

“Seharusnya Perkimtan sudah tahu lokasi fasum dan fasos, tapi hingga rapat terakhir pun mereka hanya bertanya tanpa memberikan solusi,” kata Harianto.

Warga juga mengungkapkan bahwa PT MGL terkesan menolak pembangunan masjid di Central Hills, meskipun seharusnya pemilik lahan memiliki kewajiban yang sama dengan pengembang.

Selain itu, dalam proyek-proyek sebelumnya, warga mencatat tidak ada fasilitas masjid atau musala yang memadai, dengan banyak fasum yang dialihkan untuk kepentingan komersial.

“Seharusnya pemilik lahan, pengembang, dan pemerintah sudah memikirkan kebutuhan tempat ibadah sejak awal, bukan malah mengalihkan fasum untuk kepentingan komersial seperti tempat kuliner,” tegas Harianto.

Warga juga mempertanyakan peran Badan Pengusahaan (BP) Batam dalam mengawasi rencana tata ruang kawasan tersebut. Mereka berharap BP Batam memastikan bahwa lokasi untuk tempat ibadah telah dialokasikan sebelum mengeluarkan izin pembangunan perumahan.

Harianto berharap bahwa di bawah kepemimpinan Amsakar-Li Claudia, masalah ini dapat segera diselesaikan.

Selain masalah pembangunan masjid, warga juga mengeluhkan mangkraknya pengembangan tahap kedua perumahan yang sudah terbengkalai sejak 2021, menambah daftar panjang masalah yang dihadapi warga Central Hills.

Jika masalah hibah lahan fasum untuk masjid tidak segera diselesaikan, Harianto menyatakan bahwa warga akan membawa masalah ini ke DPRD Batam dan menyurati Kementerian terkait untuk mencari solusi.

“Kami sudah menunggu lebih dari tiga minggu sejak rapat terakhir dengan Perkimtan, namun belum ada jawaban. Jika tidak ada kejelasan, kami akan melibatkan DPRD Batam agar masalah ini segera diselesaikan,” tegasnya.

Editor : S. Widodo

Jakarta -

Masyarakat Indonesia terdiri dari beragam etnis, salah satunya China. Nah, ternyata ada permukiman masyarakat etnis China yang terletak di tengah-tengah kota yang identik berbagai elemen berwarna merah, lho. Permukiman itu disebut Pecinan.

Dilansir dari detikNews, Rabu (29/1/2025), Pecinan sering menjadi lokasi perayaan Imlek, seperti ibadah sembahyang di Klenteng, acara Cap Go Meh, festival lampion, hingga pertunjukan barongsai.

Lantas, tempat seperti apa pecinan itu? Yuk, simak ulasannya berikut ini.

Apa Itu Pecinan?

Dikutip dari situs Balai Arkeologi Jawa Barat, pecinan adalah permukiman masyarakat etnis China di Indonesia yang sudah ada jauh sebelum bangsa Eropa datang. Biasanya, pecinan berada di bandar-bandar perdagangan sepanjang pesisir pantai utara Pulau Jawa.

Bukan cuma hunian masyarakat China, pecinan juga merupakan pusat perekonomian kota. Hal ini lantaran banyak pedagang di kawasan pecinan.

Asal Usul Pecinan

Setelah kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia, permukiman etnis China tersebut tumbuh pesat. Perkembangan pecinan sangat dipengaruhi oleh strategi kebijakan politik dan ekonomi pemerintahan kolonial Belanda.

Meski sudah memasuki era modern, masih ada bangunan-bangunan lama dengan plafon tinggi dan jendela besar, serta cungkup atap melengkung yang merupakan khas rumah warga China era lama. Unsur-unsur filosofi budaya, tradisi, dan warna religius etnis China tetap terlihat.

Ciri Khas Pecinan

Permukiman di pecinan terbagi menjadi blok-blok yang setiap bloknya dipisahkan oleh jalan kecil. Rumah-rumah di pecinan umumnya tidak memiliki pekarangan, sehingga terlihat terintegrasi dengan jalan raya.

Tata ruang pada bangunan di pecinan disebabkan oleh lokasi tersebut yang memiliki fungsi permukiman dan daerah perdagangan. Penataan ruang rumah tinggal di pecinan dengan arsitektur khas China cenderung simetris dengan ruang terbuka.

Sebuah rumah biasanya terdiri dari tiga pelataran yang jika dilihat dari susunan massa yang terbentuk, akan nampak susunan atap yang makin tinggi ke belakang. Semakin tinggi bangunan, maka semakin penting makna dan fungsi sebagai bangunan utama.

Selain itu, bagian atap bangunan sangat menunjukkan gaya khas arsitektur etnis China. Ujung atap berbentuk melengkung dengan cara ditonjolkan agar tampak memiliki bidang besar pada bagian ujung bubungan berbentuk kipas.

Filosofi Klenteng di Kawasan Pecinan

Klenteng Foto: Pius Erlangga/Detikcom

Selain sebagai tempat ibadah, Klenteng di pecinan juga digunakan untuk keperluan masyarakat. Klenteng adalah sarana untuk menanamkan dan melestarikan nilai-nilai luhur budaya pada antar generasi etnis China.

Arsitektur khas bangunan terletak pada atapnya. Bentuk atap pada setiap bangunan klenteng tidak selalu sama. Atap klenteng umumnya berbentuk landai, bergenteng, dan dihias dengan indah.

Sudut-sudut atap melengkung ke atas dengan ujung-ujungnya dihiasi dengan naga dan gambar-gambar yang terbuat dari porselin. Ornamen klenteng itu sebagai bentuk pemuasan kebutuhan religi serta sarana penyampaian konsep ajaran dan falsafah. Kawasan pecinan di Indonesia memiliki empat jenis klenteng, yaitu Klenteng Buddhis, Klenteng Taois, Klenteng Kejuruan, dan Klenteng Peringatan.

Artikel ini sudah tayang di detikNews.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(dhw/abr)

kenyamanan dari konsumen yang telah memberi rumah apalagi rumah pertama itu merupakan suatu keharusan

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengungkapkan pembangunan rumah yang ramah lingkungan memberikan nilai tambah kenyamanan kepada para penghuninya, terutama untuk aspek kesehatan.

Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PKP Fitrah Nur mengatakan kepada para pengembang rumah subsidi yang memiliki sertifikat bangunan hijau (green building), pemerintah memberikan bantuan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) dengan porsi yang lebih banyak sepanjang anggaran tersedia.

"Kami sudah anjurkan itu karena kita akan membuat peraturan bahwa selama rumah subsidi memiliki sertifikat green building maka mereka bisa mendapatkan bantuan PSU yang lebih dari 50 persen selama anggaran tersedia seperti yang selama ini dijalankan," kata Fitrah Nur di Jakarta, Rabu.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mendorong pengembang perumahan bersubsidi untuk memiliki sertifikat bangunan hijau yang ramah lingkungan.

Fitrah Nur juga menyampaikan kepada pengembang perumahan subsidi untuk tetap menjaga kualitas rumah dan fasilitas yang dibangun.

"Harus tetap dijaga karena kenyamanan dari konsumen yang telah memberi rumah apalagi rumah pertama itu merupakan suatu keharusan, sehingga kenyamanan itu yang kita harapkan dapat ditemukan oleh konsumen yang telah membeli rumah subsidi," ujarnya.

Sebagai informasi, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengungkapkan Program 3 Juta Rumah perlu memperhatikan pengelolaan sampah.

Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian PKP Imran menyatakan pelaksanaan pembangunan Program 3 Juta Rumah juga perlu memperhatikan pengelolaan sampah domestik rumah tangga.

Selain mampu membuat lingkungan hunian bersih dan sehat, pengelolaan sampah yang baik mampu meningkatkan kesejahteraan dan membangun budaya hidup yang baik.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Secara umum, industri asuransi secara keseluruhan siap berkomitmen untuk mendukung seluruh program pemerintah

Jakarta (ANTARA) - Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian Penjaminan dan Dana Pensiun (PPDP) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Ogi Prastomiyono menyatakan bahwa program 3 juta rumah dan makan bergizi gratis (MBG) dapat menjadi peluang bagi pertumbuhan industri asuransi.

"Adanya berbagai program prioritas pemerintah seperti program pembangunan 3 juta rumah dan program makan bergizi gratis memiliki potensi bagi industri asuransi untuk dapat ikut berkontribusi," ucap Ogi Prastomiyono di Jakarta, Rabu.

Ia mengatakan bahwa pihaknya telah berdiskusi dengan asosiasi para pelaku perasuransian mengenai dukungan mereka terhadap program-program pemerintah.

“Secara umum, industri asuransi secara keseluruhan siap berkomitmen untuk mendukung seluruh program pemerintah,” ujarnya.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK Agusman menuturkan bahwa program-program pemerintah dapat membantu mendorong kinerja sektor pembiayaan saat penjualan kendaraan bermotor dikhawatirkan masih belum pulih pada tahun ini.

“Pembiayaan ke sektor perumahan diperkirakan menjadi segmen pembiayaan yang potensial dengan adanya program 3 juta rumah oleh pemerintah,” katanya.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menyampaikan bahwa untuk mendukung realisasi pembangunan 3 juta rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), pihaknya senantiasa melakukan koordinasi mengenai penyaluran kredit perumahan dengan lembaga dan instansi terkait.

“Dalam hal ini, pemberian kredit kepada masyarakat didasarkan pada prinsip manajemen risiko yang memperhatikan risk appetite dan prinsip kehati-hatian dalam masing-masing bank, sehingga tidak hanya didasarkan pada kualitas fasilitas kredit pada sistem layanan informasi keuangan (SLIK),” tuturnya.

Ia menyatakan bahwa OJK beserta pemerintah dan regulator lainnya akan terus memonitor berbagai indikator sistem keuangan nasional agar dapat mendorong pertumbuhan dan stabilitas perekonomian domestik secara berkelanjutan melalui berbagai bauran kebijakan ataupun stimulus.

Hingga November 2024, ia menuturkan bahwa kondisi likuiditas perbankan dinilai memadai dengan kondisi alat likuid terhadap non-core deposit (AL/NCD), alat likuid terhadap dana pihak ketiga (AL/DPK), dan liquidity coverage ratio (LCR) masing-masing sebesar 112,94 persen, 25,57 persen dan 213,07 persen.

“Adapun LDR (Loan to Deposit Ratio/perbandingan kredit pinjaman dengan deposit) sebesar 87,34 persen dinilai masih memadai dalam mengantisipasi peningkatan kredit,” imbuh Dian.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta: Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mendorong pengembang perumahan bersubsidi untuk memiliki sertifikat bangunan hijau yang ramah lingkungan (green building). Pembangunan rumah yang ramah lingkungan memberikan nilai tambah kenyamanan bagi para penghuninya, terutama untuk aspek kesehatan.

Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Fitrah Nur mengatakan bagi para pengembang rumah subsidi yang memiliki sertifikat bangunan hijau, pemerintah akan memberikan bantuan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) dengan porsi yang lebih banyak sepanjang anggaran tersedia.

"Kami sudah anjurkan itu karena rencananya kita akan membuat peraturan bahwa selama rumah subsidi memiliki sertifikat green building maka mereka bisa mendapatkan bantuan PSU yang lebih dari 50 persen selama anggaran tersedia seperti yang selama ini dijalankan," kata Fitrah dalam keterangan tertulis, Rabu, 29 Januari 2025.

Dirjen Kawasan Permukiman juga menyampaikan kepada pengembang perumahan subsidi untuk tetap menjaga kualitas rumah dan fasilitas yang dibangun.

"Harus tetap dijaga karena kenyamanan dari konsumen yang telah memberi rumah apalagi rumah pertama itu merupakan suatu keharusan, sehingga kenyamanan itu yang kita harapkan dapat ditemukan oleh konsumen yang telah membeli rumah subsidi," ujar Fitrah.

Kunjungan dilakukan ke tiga perumahan bersubsidi yang ada di Kota Serang, yaitu Perumahan Puri Delta Angsana, Perumahan Harmony Residence 3, dan Perumahan Pondok Taktakan Indah.

"Kita hari ini melihat perkembangan yang ada di Banten tepatnya di Kota Serang melihat jumlah KPR di tahun 2024 dan juga untuk mengecek kesediaan stok rumah yang siap di KPR kan," ujar Dirjen Kawasan Permukiman.

Dari ketiga perumahan tersebut, dikatakan Fitrah, realisasi FLPP-nya sudah cukup bagus. "Seperti di Perumahan Harmony Residence 3 tadi, itu adalah nomer 3 di Banten untuk FLPP. Kita berusaha kuota FLPP itu kita besarkan dari target 2025 sebanyak 220 ribu, kita harapkan bisa lebih dari 220 ribu dan merubah komposisi APBN dan Perbankan," jelas dia.

(KIE)

Jakarta -

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mendorong pengembang perumahan subsidi untuk memiliki sertifikat bangunan hijau atau ramah lingkungan (green building). Bagi pengembang yang memiliki sertifikat tersebut, nantinya akan dibantu penyediaan sarana dan prasarana oleh pemerintah.

Pembangunan rumah yang ramah lingkungan memberikan nilai tambah kenyamanan bagi para penghuninya, terutama kesehatan. Maka dari itu, kata Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Fitrah Nur, bagi para pengembang rumah subsidi yang memiliki sertifikat bangunan hijau, pemerintah akan memberikan bantuan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) dengan porsi yang lebih banyak sepanjang anggaran tersedia.

"Kami sudah anjurkan itu karena rencananya kita akan membuat peraturan bahwa selama rumah subsidi memiliki sertifikat green building maka mereka bisa mendapatkan bantuan PSU yang lebih dari 50% selama anggaran tersedia seperti yang selama ini dijalankan," kata Fitrah dalam keterangannya, dikutip Rabu (29/1/2025).

Ia juga meminta para pengembang perumahan subsidi untuk tetap menjaga kualitas dan fasilitas rumah yang dibangun. Hal itu supaya para penghuni rumah subsidi, yang rata-rata pemilik rumah pertama, bisa merasa nyaman.

"Harus tetap dijaga karena kenyamanan dari konsumen yang telah memberi rumah apalagi rumah pertama itu merupakan suatu keharusan, sehingga kenyamanan itu yang kita harapkan dapat ditemukan oleh konsumen yang telah membeli rumah subsidi," ujar Fitrah.

Sebagai informasi, bantuan PSU merupakan pemberian komponen PSU bagi perumahan yang membangun rumah umum berupa rumah tunggal atau rumah deret, yang bersifat stimulan di lokasi perumahan yang dibangun oleh pelaku pembangunan.

Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 03/PRT/M/2018, komponen bantuan PSU umumnya meliputi jalan, tempat tempat Pengolahan Sampah dengan Prinsip 3R (reduce, reuse dan recycle); dan/atau jaringan Sistem Penyediaan Air Minum. Pengembang yang dapat mengajukan bantun PSU ini umumnya sudah memiliki tanah untuk pembangunan PSU dan kondisi rumah yang sudah terbangun.

(abr/abr)

BEKASI, iNewsBekasi.id- Diguyur hujan deras sejak Selasa (28/1/2025) malam membuat Perumahan Villa Kencana di Desa Sukajadi, Kecamatan Sukakarya, Kabupaten Bekasi terendam banjir. Ketinggian air bervariasi mulai dari 30-60 cm, sehingga sebagian warga memilih untuk mengungsi ke tempat yang lebih tinggi.

Salah satu warga, Evi mengaku memilih mengungsi karena air sudah mulai masuk ke rumahnya, terlebih akses jalan yang sudah terputus menyulitkan aktivitasnya.

"Baru semalam banjir sih, belum masuk sih ke rumah cuma khawatir aja punya balita juga sih, kalau punya stok makanan sih enak ya, baru depan aja. Akses jalan sudah ditutup semua, mau ngungsi lah soalnya tahun kemarin itu biasanya sampai 5 hari kalau begini tuh," kata Evi, Rabu (29/1/2025).

Sementara itu, Ketua RT 02 Bambang Aminullah mengatakan, banjir yang merendam permukiman warga di wilayah terjadi di enam RT dan 2 RW dengan ketinggian 30-60 cm akibat adanya curah hujan yang tinggi juga adanya luapan air dari kali Cikarang.

"Kondisi banjir di sini sudah merata jadi hampir semua blok, banjir mulai naik semalam jam 9 malam, ketinggian bertambah karena ada dua sumber dari curah hujan yang tinggi sama limpasan Kali Cikarang," ujarnya.

Bambang menuturkan, ada sekitar 2.400 jiwa terdampak akibat adanya banjir sejak semalam. Sejauh ini sebagian warga sudah ada yang memilih mengungsi ke posko-posko yang disediakan pengurus-pengurus RT.

"Per blok diperkirakan sekitar 200 KK ada yang 250 KK jadi 6 blok itu sekitar 2.400 Jiwa. Paling parah di Blok EE, CC, sama Blok B itu ketinggian sudah 80 cm, akses jalan sudah terputus pintu masuk dan keluar Villa Kencana itu ditutup," ujarnya.

"Sudah beberapa yang mengungsi karena air yang sudah mulai masuk ke rumah-rumah jadi warga mulai siap-siap mengungsi ada juga yang mengungsi di posko blok-blok," lanjutnya.

Bambang mengaku saat ini juga terus berkoordinasi untuk mendirikan posko pengungsian di tingkat desa, mengingat curah hujan yang masih tinggi ketinggian air pun masih terus bertambah sehingga pihaknya telah mengajukan bantuan perahu karet guna evakuasi warga.

 

 

Editor : Wahab Firmansyah