Grobogan (ANTARA) - Jumlah siswa di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, yang nantinya merasakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bakal bertambah, menyusul adanya penambahan jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG.

"Keberadaan SPPG atau dapur MBG mandiri merupakan inisiatif pihak swasta menjalin kemitraan dengan Badan Gizi Nasional (BGN), maka koordinasinya memang langsung dengan BGN. Tetapi, informasi yang kami peroleh jumlah tambahan dapur MBG di Kabupaten Grobogan lebih dari empat dapur," kata Komandan Kodim (Dandim) 0717/Grobogan Letkol Kav Barid Budi Susila, di Grobogan, Rabu.

Dari beberapa dapur MBG mandiri yang nantinya memperluas jangkauan Program MBG tersebut, kata dia, saat ini ada yang tahap verifikasi serta ada yang sudah siap beroperasi tetapi masih menunggu jadwal pelaksanaannya.

Selain itu, kata dia, ada pula yang sudah siap beroperasi, tetapi menunggu kelengkapan personelnya, terutama kepala dapurnya.

Sementara yang sudah beroperasi, yakni baru satu dapur SPPG di Pucang, Kelurahan Grobogan, Kabupaten Grobogan.

Dengan jumlah sasaran mencapai 2.842 siswa dari tingkat PAUD, SD, SMP, hingga SMA yang tersebar di Kecamatan Grobogan. Sedangkan pelaksanaan dimulai sejak 17 Februari 2025.

Ia mengimbau pihak swasta yang bermitra dengan BGN untuk berkoordinasi dengan Kodim 0717/Grobogan sebagai pihak yang mendapat tugas supervisi.

"Nantinya kami cek tempat yang hendak didirikan dapur MBG sudah ada dapur lain yang mendaftar atau belum. Harapannya tidak menumpuk di satu wilayah karena akan merepotkan pihak pengelola SPPG," ujarnya.

Dengan adanya koordinasi tersebut, dia berharap, lokasinya bisa menyebar dan tidak tumpang tindih, karena sasaran siswa sekolahnya juga sudah ada pemetaan.

Terkait dengan SPPG yang sudah beroperasi, kata dia, sejauh ini berjalan lancar dan menu makan yang disajikan kepada ribuan siswa juga sesuai standar yang ditetapkan pihak BGN, karena kebersihan juga dijaga agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Pewarta: Akhmad Nazaruddin
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Gizi Nasional (BGN) menyiapkan sejumlah cara usai muncul kejadian keracunan menu makan bergizi gratis (MBG) di pelbagai wilayah yang dirasakan puluhan siswa.

Adapun cara-cara tersebut ia sampaikan dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (7/5/2025).

Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan, setidaknya terdapat 6 kasus keracunan yang telah terkonfirmasi sejak program ini berjalan.

Kejadian keracunan di Bandung, Tasikmalaya, dan Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) terjadi karena masak yang terlalu cepat. Sedangkan kasus di Cianjur, Jawa Barat, disebut negatif racun berdasarkan hasil laboratorium.

"Yang kami sampaikan adalah yang terkonfirmasi, karena ada beberapa kejadian, dilaporkan keracunan atau makanan busuk, ternyata setelah dikonfirmasi tidak demikian adanya. Dan terutama biasanya yang terkonfirmasi, yang ada laporan di polisi," kata Dadan usai rapat di Kompleks DPR/MPR RI, Selasa.

BGN kemudian memperbaiki standar operasional prosedur (SOP) untuk menghindari keracunan, mengingat misinya adalah zero accident atau nol kasus keracunan.

Uji organoleptik

Salah satu yang diperbaiki adalah pengujian. BGN kini mewajibkan uji organoleptik di sekolah sebelum makanan tersebut dibagikan.

Uji organoleptik merupakan satu dari delapan poin SOP yang diperbaiki. Organoleptik adalah pemeriksaan menggunakan panca indera manusia.

"Jadi nanti kami akan tugaskan orang tertentu untuk melakukan uji organoleptik," sebut Dadan.

Melatih kembali

Selain itu, BGN akan melatih kembali petugas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau petugas dapur umum menyusul sejumlah kasus keracunan.

Dadan menyebut, pogram penyegaran dan pelatihan penjamah makanan ini bakal dilakukan secara rutin pada Sabtu dan Minggu. Pihaknya berencana membuat pelatihan minimal dua bulan sekali secara rutin, untuk mencegah kelengahan petugas.

"Seperti yang di Cianjur, di Tasikmalaya, kami sudah kumpulkan untuk dilatih kembali. Nanti di PALI (Penukal Abab Lematang Ilir, Sumatera Selatan) kami akan kumpulkan untuk dilatih kembali," beber dia.

Awalnya kata Dadan, dirinya memiliki prognosa bahwa kasus keracunan terjadi lantaran SPPG baru beroperasi, sehingga tidak memiliki pengalaman memasak untuk banyak orang setiap hari.

Namun, prognosa itu terbantahkan ketika kasus keracunan justru terjadi di SPPG lama yang sudah beroperasi 2-3 bulan. Oleh karenanya, pelatihan bakal digalakkan.

"Di Cianjur, Bandung, termasuk di PALI, itu adalah SPPG-SPPG yang sudah 2-3 bulan beroperasi. Jadi baru pertama kali terjadi, mereka mungkin menganggap segala sesuatunya berjalan normal sehinga terjadi kelengahan-kelengahan," beber dia.

Bahan baku dipilih lebih segar

Perbaikan SOP lainnya menyangkut pemilihan bahan baku. Hal ini berkaca pada kasus di PALI, saat ikan yang disediakan untuk menu makan bergizi sudah diolah jauh-jauh hari.

Meski ikan tersebut masih dalam keadaan baik, menurut Dadan, keracunan bisa diminimalisir jika bahan bakunya disajikan dalam kondisi segar.

"Di PALI, ikan diterima hari jumat kemudian dimasukkan ke dalam freezer, kemudian pada saat dimasak, dikeluarkan lalu diolah setengah matang. Setelah diolah setengah matang, masuk lagi ke dalam freezer, kemudian diolah. Setelah dites dalam keadaan baik, tapi terjadi di lapangan," jelas dia.

Persingkat waktu penyiapan dan pengiriman

Kemudian, BGN memerintahkan SPPG untuk mempersingkat waktu memasak dan penyiapan makanan dengan waktu pengiriman untuk mencegah basi.

Lalu, menerapkan toleransi waktu sekitar 15 menit makanan sampai sebelum dikonsumsi, dan menerapkan waktu konsumsi makanan sekitar 15-30 menit setelah dibagikan.

"Kami juga meningkatkan protokol keamanan saat proses pengantaran dari SPPG ke sekolah. Kami ingin menerapkan mekanisme distribusi sekolah termasuk penyimpanan penyerahan kepada siswa yg lebih singkat," beber Dadan.

Batasi yayasan hanya kelola 10 SPPG

Untuk mencegah penyimpangan lebih lanjut, BGN akan membatasi yayasan untuk mengelola SPPG.

Yayasan hanya bisa mengelola 10 SPPG di satu provinsi yang sama, kecuali terafiliasi dengan institusi besar.

Dadan menuturkan, jumlahnya akan lebih kecil jika SPPG berada di lintas provinsi.

"Kalau lintas provinsi hanya 5 SPPG, kecuali untuk yayasan yang terafiliasi dengan institusi. Contoh lain Muhammadiyah, Muhammadiyah (hanya ada) satu di seluruh dunia, maka mereka sudah memiliki pojok khusus sehingga memungkinkan untuk mengolah SPPG di seluruh Indonesia," sebut Dadan.

Di sisi lain, ia pun memprioritaskan yayasan yang memiliki fasilitas dapur umum atau SPPG sebagai mitra, menyusul kasus tepatnya pembayaran dari yayasan sehingga operasional SPPG di Kalibata, Jakarta Selatan, sempat terhenti.

Nantinya saat pemilihan mitra, pihaknya akan bertanya terlebih dahulu mengenai fasilitas yang dimiliki.

Jika SPPG belum memiliki mitra yayasan, BGN akan merekomendasikan yayasan-yayasan yang bisa digunakan sementara, sebelum pemilik fasilitas memiliki yayasan tersendiri.

"Kami akan tanya apakah mitra memiliki yayasan sendiri atau tidak. Jika kemudian menggunakan yayasan yang bukan milik sendiri, maka kami akan tanya ada perjanjian apa antara yayasan dengan pemilik fasilitas. Tetapi yang kami utamakan sekarang adalah seluruh pemilik fasilitas (jadi mitra)," ungkap Dadan.

Akreditasi SPPG

Untuk penentuan insentif petugas lapangan, BGN berencana mengakreditasi SPPG. Sertifikasi akreditasi ini bakal bekerja sama dengan Komite Akreditasi Nasional (KAN).

Nantinya, ada sejumlah kategori yang ditetapkan berdasarkan kriteria tersebut, yakni SPPG dengan kategori unggul, baik sekali, dan baik.

Menurut Dadan, akreditasi akan meningkatkan semangat SPPG memberikan pelayanan terbaik dan mengevaluasinya.

Adapun saat ini, pihaknya masih menyamakan besaran insentif yang diterima petugas di tiap SPPG lantaran akreditasi belum dijalankan.

"Sekarang ini kami pukul rata sama, karena sekaligus memberikan dorongan agar mereka meningkatkan kualitasnya agar terus meningkatkan fasilitasnya. Nanti begitu sudah kami lakukan akreditasi, maka saat itulah besaran insentif akan kami tetapkan," tuturnya.

Tak ada sistem reimburse

BGN juga menghapus sistem reimburse dan menggantinya dengan sistem pembayaran melalui virtual account untuk operasional SPPG.

Dengan kata lain, SPPG tidak boleh beroperasi sebelum memiliki virtual account tersebut. Pengubahan sistem ini dilakukan menyusul banyaknya keluhan terkait lambatnya pencairan dana.

"Jadi yang dibuat oleh Badan Gizi, ketika mitra sudah terverifikasi sebagai mitra Badan Gizi, kemudian kita buatkan virtual account. Jadi sekarang tidak ada lagi sistem reimburse," kata Dadan.

Dadan bilang, pemerintah akan mengirimkan kebutuhan anggaran untuk 10 hari ke depan melalui virtual account yang hanya bisa dicairkan oleh dua pihak, yaitu oleh perwakilan yayasan dan oleh kepala SPPG.

Adapun penerapannya akan dimulai pekan ini. Sementara pembayaran sistem reimburse yang diberlakukan sebelumnya, bakal diselesaikan maksimal minggu ini.

"Jadi kalau tanggal 6 Januari sampai minggu kemarin kami masih mengizinkan mitra menanggulangi dengan sistem reimburse, mulai sekarang tidak ada SPPG yang boleh jalan sebelum ada virtual account dan uang muka yang masuk," ucap dia.

Karena perubahan sistem, Kepala SPPG harus membuat perencanaan anggaran yang dikirim kepada MBG untuk diverifikasi terlebih dahulu sebelum pencairan.

Proposal harus berisi tiga komponen utama, yaitu pengeluaran untuk bahan baku, operasional, dan insentif. Harga bahan baku pada proposal bersifat estimasi yang akan direvisi pada laporan realisasi anggaran.

Jika terdapat uang sisa dari pembelian bahan baku di minggu sebelumnya, BGN akan meng-carry over dana tersebut untuk keperluan membeli bahan baku di pekan depan.

Sementara itu, proposal disusun untuk periode 10 hari, diikuti dengan laporan keuangan atas realisasi anggaran pada pekan sebelumnya.

"(Misalnya) pada tanggal 15 ketika uang muka sudah masuk, maka mitra dan kepala SPPG sudah membuat proposal untuk tanggal 25 sambil membuat laporan penggunaan uang yang tanggal 5-10," tandasnya.

Dikritik keras

Di sisi lain, kasus keracunan MBG dikritik keras, utamanya ketika Presiden Prabowo Subianto mengatakan program ini berhasil 99,99 persen.

Angka ini diestimasi setelah melihat kasus keracunan yang dirasakan oleh 200 orang dari total 3,5 juga penerima.

Direktur Kebijakan Publik Center of Economic and Law Studies (Celios), Media Wahyudi Iskandar, menyatakan hitung-hitungan tersebut tidak berdasar.

“Keracunan itu bukan hanya soal makanan basi. Ini menyangkut nyawa manusia. Satu nyawa saja tidak bisa dinilai dengan angka statistik. Tidak bisa dibilang hanya sebagian kecil dari keseluruhan,” kata Media Wahyudi Iskandar kepada Kompas.com, Selasa (5/5/2025).

Dia menegaskan bahwa indikator keberhasilan MBG tidak bisa hanya diukur dari jumlah penerima manfaat atau besaran anggaran yang disalurkan.

Yang lebih penting, menurut dia, adalah sejauh mana program ini tepat sasaran, apakah pelaksanaannya berjalan baik, serta dampaknya terhadap anak-anak penerima.

"Dampaknya harus dilihat dari sisi gizi, motivasi belajar, dan aspek lainnya. Kalau itu belum bisa dibuktikan, belum bisa diklaim program ini berhasil,” ujarnya.

KOMPAS.COM/M. Elgana Mubarokah Sejumlah siswa TK dan SD di Kecamatan Rancaekek tengah menerima program Makan Bergizi Gratis (MBG) beberapa waktu lalu

Belum punya pengawasan sempurna

MBG juga dinilai belum punya pengawasan yang matang.

Pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansyah menilai MBG yang diklaim sukses 99,9 persen itu adalah program yang terburu-buru.

"Ini program yang terburu-buru dan cenderung dipaksakan, tapi memang animo masyarakat tinggi terhadap MBG,” ujar Trubus.

Meskipun Trubus mengakui secara umum program MBG dapat dikategorikan sukses karena antusiasme publik, ia menyoroti lemahnya pengawasan dan distribusi yang menyebabkan sejumlah kasus keracunan makanan di berbagai daerah.

Hal ini, menurutnya, mencerminkan pengelolaan yang belum optimal.

“Masih banyak celah, pengawasan dan tata kelola belum berubah signifikan. BGN harus menyesuaikan strategi dengan kondisi daerah masing-masing,” tandasnya.

KOMPAS.com - Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkapkan alasan mengapa anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih sekitar tiga persen.

Kepala BGNDadan Hindayana mengatakan alasan pertama adalah penerima manfaat makan bergizi gratis pada tiga bulan pertama hanya tiga juta orang.

“Dan berikutnya dari mulai Mei, Juni, Juli, kami targetkan 6 juta. Mudah-mudahan itu bisa tercapai di akhir Mei atau awal Juni, sehingga penyerapannya akan meningkat," kata Dadan seperti yang dikutip dari Antara pada Selasa (6/5/2025).

Selain itu, ia mengatakan bahwa sumber daya manusia di Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) juga masih sedikit, karena yang baru dididik hanya dua ribu orang.

Lalu, yang sedang mengikuti pendidikan saat ini ada 30.000 orang.

Usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IX DPR itu, Dadan mengatakan, penyerapan anggaran di BGN identik dengan jumlah penerima manfaat.

Sehingga, ia mengatakan, apabila penerima manfaat semakin besar, maka serapan anggaran otomatis bertambah besar pula.

Ia menyebut bahwa kunci sukses program Makan Bergizi Gratis ada tiga, yaitu anggaran, sumber daya manusia, dan infrastruktur.

"Infrastruktur ini kita sedang berusaha sebaik mungkin untuk menyeleksi sekian banyak mitra,” ucapnya.

Pada saat ini, ia menyebutkan bahwa operasional program Makan Bergizi Gratis dilakukan oleh 1.286 mitra, yang mana semuanya 100 persen UMKM.

Membangun SPPG untuk program Makan Bergizi Gratis

Lebih lanjut, Dadan mengungkapkan bahwa BGN akan membangun 1.542 SPPG yang saat ini masih dalam proses perencanaan.

"Tendernya mungkin akan akhir bulan ini, sehingga baru akan selesai Agustus. Jadi, ini harus sejalan antara SDM dan infrastruktur," ungkapnya.

Pihaknya memperkirakan pada Agustus itu SDM yang dibutuhkan juga sudah terpenuhi, sehingga bisa membuka 7.000 SPPG, yang akan melayani lebih dari 20 juta orang.

"Kalau sudah seperti itu maka akan menyerap Rp 7 triliun per bulan. Kemudian pada September 2025, bisa dua kali lipat, menjadi 40 juta, dan itu akan menyerap anggaran Rp 14 triliun," bebernya.

Sebelumnya, Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara meminta BGN mengakselerasi belanja program Makan Bergizi Gratis yang baru terealisasi sebesar Rp 2,3 triliun per 29 April 2025.

Suahasil menjelaskan realisasi belanja MBG per Februari tercatat sebesar Rp 300 miliar.

Artinya, penyaluran belanja MBG pada Maret dan April mencapai Rp 2 triliun atau masing-masing sebesar Rp 1 triliun per bulan.

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengatakan perlu ada kebijakan subsidi tanah untuk membangun rumah masyarakat. Hal ini dilakukan akibat tingginya harga tanah terutama di kota-kota besar.

"Pemerintah ingin supaya tanah-tanah negara itu dipakai untuk membangun rumah rakyat. Nah karena harganya murah kan artinya kan ada subsidi dalam harga tanah kan," ujar Fahri dalam acara 2nd Innovation Summit Southeast Asia di The Energy Building, SCBD, Jakarta Selatan, Selasa (06/05/2025).

Fahri menjelaskan bahwa tingginya harga tanah menyebabkan masyarakat sulit punya rumah. Hal itu membuat rumah menjadi kebutuhan sekunder, terutama di perkotaan.

Alhasil menurutnya orang-orang yang tidak punya uang dan tidak punya kemampuan bisa terdepak dari perkotaan. Dengan begitu kota terkesan menjadi milik orang kaya saja.

"Soal tanah ini adalah pemerintah harus hadir kembali dalam pengadaan tanah. Maka Presiden (Prabowo Subianto) mengatakan pakai tanah negara di pusat-pusat kota, pakai tanah negara yang ada di pusat kota bangun rumah rakyat di pusat-pusat kota," imbuhnya.

Ia juga mengatakan tanah yang diberikan subsidi akan berdampak pada penurunan harga rumah. Jika tanahnya murah, bangunan rumah juga akan terjangkau.

"Tanah ini 30-40 persen daripada harga bangunan, sehingga tanahnya kalau murah itu harga rumah akan tanah. Jadi tanah akan menjadi elemen of subsidy. Jangan kayak sekarang, elemen of subsidy-nya itu jatuhnya ke kredit perbankan," sambung Fahri.

Selain itu, pemerintah juga akan memikirkan terkait subsidi lainnya, seperti subsidi angsuran atau subsidi bunga. Namun, fokus pemerintah saat ini adalah pada subsidi tanah sebagai subsidi awal.

Adapun tanah yang dapat disubsidi bisa dari tanah milik pemerintah atau tanah sengketa, sehigga menjadi murah untuk dibangun perumahan masyarakat. Ia menyebut ada banyak tanah yang bisa dimanfaatkan, seperti milik pemerintah daerah, pemerintah pusat, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

"Bisa 50 persen (penurunan harga rumah), berarti harganya rumah tinggal setengah. Berarti kan negara sudah mensubsidi melalui harga tanah kan. Apakah diperlukan subsidi lagi yang lainnya misalnya subsidi bunga atau subsidi angsuran dan sebagainya nanti kita lihat," ucapnya usai acara.

Fahri menilai penurunan harga rumah sampai 50 persen sudah luar biasa. Ia pun menegaskan pemerintah akan mengkaji lebih lanjut terkait regulasi subsidi tanah.

"Nanti sedang kita regulate secara teknis bagaimana mekanismenya untuk menjadikan tanah itu menjadi legal untuk pembangunan rumah," kata Fahri.

BANDUNG, KOMPAS.com - Sebuah video yang memperlihatkan banjir bandang beredar di media sosial.

Dalam video itu terlihat luapan air sungai beserta material lumpur meluap dari halaman sebuah rumah berwarna hijau.

Dalam video itu juga terdengar warga sekitar khawatir akan peristiwa itu sambil menginformasikan lokasi kejadian.

Diketahui, banjir bandang itu terjadi di Kampung Leuwi Bingbin, Desa Malasari, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, pada Selasa (6/5/2025) sore.

Kapolsek Cimaung, Ipda Budi Ma’mun, membenarkan adanya kejadian banjir bandang tersebut.

Dia menjelaskan, banjir bandang itu terjadi usai wilayah Kecamatan Cimaung diguyur hujan dengan intensitas tinggi.

"Iya, memang tadi ada luapan air yang melebihi dari kapasitas sungainya. Tapi itu hanya berlangsung 30 menit-an," ujarnya dikonfirmasi via telepon, Rabu (6/5/2025).

Luapan air tersebut datang dari sungai sambungan di daerah Sukamaju dan Malasari, yang bersumber dari wilayah Pangalengan.

Kendati begitu, tak ada korban jiwa dalam peristiwa banjir bandang kemarin.

Selain melanda pemukiman warga, beberapa perkebunan sayuran milik warga rusak akibat derasnya luapan air sungai.

"Nah, itu kalau hujan besar yang dari arah Pangalengan suka sering terjadi seperti itu (air deras). Namun di sana tidak ada pemukiman, cuman hanya ada kebun saja," ucapnya.

Usai hujan reda dan banjir mulai surut, pihaknya beserta jajaran pemerintah setempat langsung membersihkan sisa-sisa lumpur dan material lain seperti sampah yang terbawa hingga ke pemukiman warga.

"Kami melaksanakan pembersihan, namun tidak terlalu banyak yang material-material (yang terbawa) dan lumpurnya tidak terlalu banyak. Alhamdulillah, jalan tidak ada yang tertutup, bahkan sudah bisa dilalui normal kembali," ujarnya.

Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan akan memberi sanksi tegas hingga pemutusan kontrak terhadap mitra dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) alias Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang berkinerja buruk atau lalai dalam pelaksanaan tugasnya.

Langkah ini merupakan bagian dari upaya peningkatan kualitas layanan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang ditargetkan menjangkau hingga 82,9 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia.

Wakil Kepala BGN Mayjen (Purn) Lodewjk Pusung mengatakan pihaknya telah menyiapkan mekanisme pengawasan dan pemberian sanksi terhadap SPPG yang tidak menjalankan kewajiban secara benar.

"Sanksi kepada SPPG yang enggak benar, ya memang kalau dia kejadian pertama kayak umpamanya di Cianjur, oh ini sudah kita peringatkan. Kalau kejadian lagi yang ketiga, memang kita harus putuskan kontrak," ujar Lodewjk dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IX DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (6/5).

Ia menambahkan sistem sanksi tersebut telah dirumuskan oleh Deputi Penyediaan dan Penyaluran BGN bekerja sama dengan Deputi Pemantauan dan Pengawasan. Tim dari Inspektorat Utama BGN juga telah diturunkan ke berbagai wilayah yang dianggap rawan untuk memastikan pengawasan berjalan efektif.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala BGN Dadan Hindayana menyampaikan lembaganya juga sedang menyiapkan sistem evaluasi berbasis akreditasi untuk menilai kinerja tiap SPPG. Sistem ini akan menjadi dasar pemberian insentif yang berbeda sesuai kualitas layanan masing-masing mitra.

"Begitu (target) 1.994 SPPG tercapai, maka kami akan bekerja sama dengan Kantor Akreditasi Nasional (KAN) untuk menyusun kriteria-kriteria sertifikasi dan akreditasi. Nanti SPPG itu akan mendapatkan evaluasi, apakah masuk dalam kategori 'unggul', 'baik sekali', atau 'baik'," kata Dadan.

Hasil evaluasi itu, lanjutnya, akan menjadi dasar penentuan besaran insentif.

"Sekarang ini kami pukul rata sama, karena sekaligus memberikan dorongan agar mereka meningkatkan kualitasnya," tambahnya.

Dadan juga menegaskan mulai bulan depan, proses audit dan akreditasi oleh lembaga independen akan mulai dilaksanakan.

"SPPG yang sudah jalan itu akan diaudit melalui lembaga independen untuk sertifikasi dan akreditasi. Nah, dengan hasil audit itu, maka insentif yang diterima oleh mitra yang kualitasnya baik pasti akan beda dengan yang cukup atau baik sekali," katanya.

Sebagai bagian dari strategi peningkatan cakupan layanan, BGN juga bekerja sama dengan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN dalam menjangkau kelompok rentan seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita di luar sekolah.

Dadan menjelaskan SPPG wajib mengidentifikasi kelompok sasaran dalam radius 4 kilometer dari lokasi dapur. Lalu, kader Posyandu akan dilibatkan sebagai penyalur makanan ke rumah-rumah.

"BGN akan memberikan insentif kurang lebih Rp1 juta per bulan kepada para kader tersebut, lebih besar dari yang mereka terima dari kementerian lain," ujarnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kompleks perumahan yang menyematkan nama regencydan residence banyak ditemui di Indonesia.

Masyarakat awam mungkin menilai keduanya sama. Padahal, perumahan dengan nama regency dan residence sebetulnya memiliki perbedaan.

Menurut Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Real Estat Indonesia (Waketum DPP REI) Bambang Ekajaya, perbedaan keduanya lebih mengarah ke fasilitasnya.

Bambang mengatakan, perumahan yang menyematkan regency memiliki desain dan unit lebih eksklusif ketimbang residence.

"Jadi, lebih untuk membagi kelas hunian landed, mirip kondominium dan apartemen utk hunian vertikal," ucap Bambang kepada Kompas.com, Selasa (6/5/2025).

Sebaliknya untuk residence, sesuai artinya lebih ke hunian yang fungsional, atau secara desain lebih simple (sederhana).

"Lokasi dan aksesnya lebih di pinggir kota, dan harganya tentu lebih terjangkau," terang Bambang.

Selain itu, perbedaan regency dan residence juga terlihat dari segi ukuran setiap unit hunian.

"Regency umumnya di dekat pusat kota tentu lebih kecil lahannya dibanding residence. Tapi sekarang ini sering menggunakan residence tapi luasannya juga kecil, semacam cluster-cluster di pinggiran kota," pungkasnya.

Salah satu tuntutan pada Hari Buruh lalu adalah rumah subsidi bagi buruh. Hari ini kami mendapatkan konfirmasi langsung dari Pak Menteri

Surabaya (ANTARA) - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak menemui Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait di Jakarta, Selasa (6/5) malam, guna membahas penyediaan rumah subsidi bagi buruh dan wartawan.

Khofifah dalam keterangan diterima di Surabaya, Rabu, mengatakan pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari tuntutan buruh saat peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 1 Mei 2025, yang meminta adanya rumah subsidi bagi pekerja.

Dalam pertemuan tersebut disepakati rencana pembangunan 20.000 unit rumah subsidi di Jawa Timur.

“Salah satu tuntutan pada Hari Buruh lalu adalah rumah subsidi bagi buruh. Hari ini kami mendapatkan konfirmasi langsung dari Pak Menteri terkait hal tersebut,” ujar Khofifah.

Rumah subsidi tersebut akan disalurkan melalui Program Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) oleh BP Tapera, dengan sejumlah kemudahan, seperti uang muka 1 persen, bunga tetap 5 persen hingga tenor maksimal 20 tahun.

Gubernur menegaskan meski harganya terjangkau, rumah subsidi ini tetap mengutamakan kualitas dan kelayakan huni.

“Rumah yang layak dan berkualitas untuk kehidupan lebih baik masyarakat Jatim,” katanya.

Sebagai tahap awal, Pemprov Jatim bersama Kementerian PKP menyepakati pembangunan 200 unit rumah subsidi di Kabupaten Gresik yang akan diserahkan kepada buruh dan wartawan pada Juni 2025.

Selain itu, disepakati pula kerja sama renovasi 500 rumah antara Pemprov Jatim dan Lippo Group, yang akan dimulai dari rumah-rumah tunawisma di Kota Malang dan Pasuruan.

Menteri PKP Maruarar Sirait menyampaikan, pihaknya bersama BP Tapera menargetkan pembangunan 350.000 unit rumah subsidi secara nasional, terbesar sepanjang sejarah perumahan di Indonesia.

“Pak Presiden memerintahkan kami untuk memprioritaskan rakyat kecil. Rumah subsidi ini untuk buruh, guru, petani, nelayan, ART, hingga pekerja migran,” katanya.

Ia berharap program ini dapat menggerakkan roda perekonomian di berbagai sektor yang terkait langsung dengan industri perumahan.

Pertemuan tersebut turut dihadiri Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jatim Lutfil Hakim, Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Jatim Ahmad Fauzi, serta Ketua Kwarda Pramuka Jatim Arum Sabil.

Selain itu turut dihadiri Sekjen Kementerian PKP RI Didyk Choiroel, Irjen Kementerian PKP RI Heri Jerman, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho, CEO Lippo Group James Riyadi, serta sejumlah pejabat Pemprov Jatim.

Pewarta: Willi Irawan
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengapresiasi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Rini Widyantini lantaran telah peduli terhadap kesejahteraan pegawai dengan mendorong program penyediaan hunian layak. Awalnya program ini dirancang untuk pegawai Kementerian PAN-RB.

Namun dalam perkembangannya Rini meminta agar cakupan program diperluas untuk menjangkau pegawai di instansi paguyuban, seperti Badan Kepegawaian Negara (BKN), Lembaga Administrasi Negara (LAN), dan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI).

"Ibu hebat tidak hanya mikir Kementerian PAN-RB saja. Tadinya kita mau buat Kementerian PANRB saja tapi Ibu memikirkan juga ekosistem yang lain," ujar Maruarar dalam keterangan tertulis, Rabu (7/5/2025).

Hal itu dia sampaikan dalam pertemuan di Kantor Kementerian PKP, Jakarta beberapa waktu lalu. Maruarar Sirait pun menyambut baik inisiatif penyediaan hunian layak bagi para pegawai, yang menjadi kebutuhan dasar.

Menurutnya ini merupakan wujud semangat kebersamaan dan keadilan sosial dalam pelaksanaan reformasi birokrasi, yang berdampak langsung dan menyentuh sisi kemanusiaan dari aparatur negara.

Lebih lanjut dia menjelaskan saat ini proses inventarisasi pegawai kembali dilakukan, sebagai langkah awal untuk memetakan kebutuhan hunian secara akurat. Inventarisasi ini akan menjadi dasar bagi penyusunan kebijakan lanjutan dan perjanjian kerja sama antarinstansi. Inventarisasi pegawai ini akan menjadi dasar untuk merancang program penyediaan rumah secara tepat sasaran.

Sementara itu, Rini Widyantini menegaskan peningkatan kesejahteraan pegawai merupakan bagian penting dari agenda reformasi birokrasi yang menyeluruh.

"Kita ingin memastikan bahwa reformasi birokrasi juga dirasakan manfaatnya secara langsung oleh para pegawai, bukan hanya dari sisi pekerjaan tetapi juga dalam kehidupan mereka," ujarnya.

Dia berharap langkah ini menjadi contoh kolaborasi lintas kementerian yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan ASN secara berkelanjutan.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

JAKARTA, KOMPAS.com – Sebuah tembok beton di kawasan Kalibata Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, roboh saat hujan deras mengguyur wilayah tersebut pada Rabu (7/5/2025) sore.

Peristiwa ini menjadi viral di media sosial setelah rekaman video dibagikan akun Instagram @jakarta.terkini.

Dalam video yang diunggah, terlihat aliran air deras menyapu kawasan di sekitar tembok yang roboh.

Selain itu, air menenggelamkan sejumlah sepeda motor yang terparkir dan merendam perabotan seperti lemari.

Selain menyebabkan banjir di permukiman warga, tembok yang roboh itu juga disebut menimpa sejumlah pedagang di lokasi sekitar.

Camat Pasar Minggu, Arif Wibowo, membenarkan insiden tersebut. Ia menjelaskan bahwa tembok beton yang roboh merupakan dinding pembatas antara kali kecil atau saluran penghubung (PHB) dan kawasan apartemen.

“Kebetulan di situ memang ada saluran kali, ada kali kecil juga. Saluran PHB Niffaro (Park),” ujar Arif saat dikonfirmasi Kompas.com, Rabu.

Arif mengatakan, penanganan darurat telah dilakukan dengan mengerahkan petugas dari Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU).

Kini, puing-puing dinding beton yang roboh telah dipinggirkan untuk mencegah gangguan bagi warga sekitar.

“Sudah, jadi sementara penanganan darurat itu dirapikan, dipinggirkan. Tadi juga ada rapat mendadak dengan pihak Niffaro,” kata Arif.

Panjang tembok yang roboh diperkirakan mencapai 10 meter. Meski penyebab pasti belum disebutkan secara rinci, cuaca ekstrem diduga menjadi faktor utama.

"Terkait informasi pedagang di situ memang ada UMKM. Tapi laporan (tertimpa tembok roboh) tidak ada," kata Arif.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) memastikan pemerintah bakal menambah kuota rumah subsidi atau Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) naik menjadi 350.000 unit pada tahun ini.

Menteri PKP, Maruarar Sirait menyebut saat ini pihaknya tengah menjalin koordinasi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk mengakselerasi rencana penambahan kuota rumah subsidi tersebut.

Ara memastikan, likuiditas untuk menambah kuota itu telah siap. Apabila resmi terealisasi, dia menyebut kuota rumah subsidi yang dialokasikan pemerintah tahun ini menjadi yang paling jumbo sepanjang sejarah.

“Bersama juga dengan Bank Indonesia, Ibu Sri Mulyani, Pak Dasco di DPR membantu, Komisi X dan XI juga Pak Misbakhun. Kita ada alokasi 350.000 yang sudah ada uangnya. Ini belum ada setahun [pemerintahan Prabowo],” kata Maruarar saat memberikan sambutan di agenda penyerahan kunci rumah subsidi untuk pelaku Industri Media di Cibitung, Selasa (6/5/2025).

Melengkapi pernyataan Ara, Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), Heru Pudyo Nugroho menjelaskan bahwa dirinya bersama Kementerian PKP bakal mempercepat proses usulan penambahan kuota rampung pada akhir semester I/2025.

Hal itu dilakukan guna menambah kesempatan masyarakat memiliki hunian layak. Terlebih, kategori penerima rumah subsidi kini resmi telah diperluas.

Meski demikian, Heru mengaku belum dapat memastikan kapan tepatnya penambahan itu dapat direalisasikan. Pasalnya, kuota tambahan itu baru dapat disalurkan apabila Peraturan Menteri Keuangan (PMK) resmi telah terbit,

“Oh, kalau itu [kapan mulai bisa disalurkan] kan nanti keputusan dari Kementerian Keuangan ya terkait dengan alokasi fiskalnya yang itu kan kita eksekusi. Kita koordinasi terus lah dengan Kementerian Keuangan,” tegasnya.

Untuk diketahui sebelumnya, pemerintah telah mengalokasikan kuota rumah subsidi pada tahun ini sebesar 220.000 unit dengan alokasi anggaran sebesar Rp18,7%. Namun demikian, dalam perkembangan terbarunya pemerintah Prabowo disebut bakal menambah kuota naik 130.000 unit menjadi 350.000 unit pada tahun ini.

Hal itu juga telah dikonfirmasi Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dia menyebut saat ini pihaknya tengah mengkaji pengalokasian tambahan anggaran untuk menambah kuota rumah subsidi pada tahun ini.

“Nanti konsekuensi dari FLPP-nya [yang diusulkan naik] kita akan hitung lagi,” tegasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Bill Gates menyampaikan opininya terkait Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Indonesia yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyampaikan bahwa salah satu pendiri Microsoft itu menyebut makanan bergizi penting bagi ibu hamil hingga anak-anak.

"Iya menurut beliau ini program yg sangat penting dan terutama beliau menekankan kepada 1000 hari pertama yaitu ibu hamil, anak balita, serta juga anak anak yg masih butuh pertumbuhan," ujarnya saat berkunjung ke SDN Jati 03, Pulogadung, Jakarta Timur, bersama Presiden Prabowo Subianto pada Rabu (7/5/2025).

Apalagi, sambung Dadan, Bill Gates terkesan dengan pelaksanaan MBG di Indonesia yang membutuhkan anggaran besar.

"Iya beliau sangat impres karena untuk melakukan ini kan pasti membutuhkan anggaran yang cukup besar. Pak Presiden menyampaikan itu sudah dipersiapkan oleh Pemerintah Indonesia dan kemudian beliau terkesan dengan apa yang dilakukan," katanya.

Adapun, dalam kunjungan ke Indonesia, pemilik Gates Foundation, Bill Gates membeberkan sejumlah bantuan berasal dari filantropinya yang disalurkan ke Indonesia.

Bantuan yang paling banyak diterima Indonesia selama ini meliputi sektor kesehatan hingga pertanian. Selain itu, Bill Gates turut menyinggung kerja sama yang dijalinnya dengan para konglomerat Tanah Air.

Bill menyebut yayasannya mulai melakukan kegiatan filantropi pada 2000. Kemudian, yayasan itu masuk ke Indonesia sejak 2009.

Presiden Prabowo Subianto sempat menyebut Gates Foundation telah memberikan bantuan senilai total US$159 juta ke Indonesia sejak 16 tahun yang lalu. Pendiri Microsoft itu menyebut kerja-kerja filantropinya paling banyak berada di sektor kesehatan.

Dia menyebut sahamnya di Microsoft banyak dialihkan untuk kegiatan filantropi kesehatan.

"Sebagaimana yang sering didengar, kami paling banyak bekerja di sektor kesehatan. Ketika saya melihat kepemilikan saham saya di Microsoft bakal sangat berharga, maka saya bertanya: Apa yang bisa saya lakukan untuk menciptakan dampak yang tinggi? Lalu saya belajar soal penyakit da kematian anak-anak," ucapnya di Ruang Oval Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (7/5/2025).

Salah satu bentuk konkret yang dilakukan yayasannya adalah membentuk Gavi, yayasan di bawah Gates Foundation yang berfokus pada penyediaan vaksin. Dia menyebut Indonesia menjadi salah satu contoh terbaik dalam pengembangan vaksin untuk rotavirus, pneumococcus serta HPV.