MAKASSAR, iNewsCelebes.id - Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar terus menunjukkan komitmennya dalam menyukseskan implementasi program strategis nasional Makan Bergizi Gratis (MBG).

Hal itu ditegaskan Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham saat mengikuti Rapat Koordinasi bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) secara virtual di Ruang Rapat Wakil Wali Kota, Kantor Balai Kota Makassar, Rabu (16/4/2025).

Mewakili Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin, Aliyah Mustika Ilham melaporkan kepada Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Andi Sudirman Sulaiman dan Wakil Gubernur Fatmawati Rusdi tentang kesiapan Pemkot Makassar di dalam menyukseskan program unggulan pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto.

“Di Makassar sudah ada tujuh titik lokasi dapur MBG yang sedang dalam proses pembangunan. Ini merupakan bagian dari total 80 titik kuota yang ditetapkan untuk Kota Makassar dan akan tersebar di beberapa kecamatan nantinya,” ujar Aliyah Mustika Ilham.

Aliyah juga menambahkan seluruh proses yang dilalui telah mengikuti pedoman dari pemerintah pusat. Mulai dari registrasi ke Badan Gizi Nasional, kesiapan lahan, hingga kepatuhan pada standar minimum investasi.

Lebih lanjut, setiap lokasi juga disesuaikan agar berada maksimal 30 menit dari titik distribusi, untuk menjamin ketepatan dan efisiensi layanan.

Ia pun mengapresiasi arahan Gubernur Andi Sudirman Sulaiman yang akan terus mengawal proses koordinasi dengan pemerintah pusat dan memastikan tidak ada ruang bagi praktik percaloan atau informasi yang menyesatkan.

“Kami dari Pemkot Makassar sangat serius mengawal program ini. Koordinasi akan dilaksanakan secara menyeluruh, dari tingkat kecamatan hingga RT/RW,” ujarnya.

Sebagai langkah lanjutan, Pemkot Makassar juga telah menginstruksikan seluruh OPD untuk mendukung kebutuhan teknis dan administratif demi kesuksesan program MBG.

Mulai dari Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Ketahanan Pangan, hingga Dinas Sosial akan bersinergi dalam menyusun strategi distribusi dan pendataan agar tepat sasaran.

Aliyah juga menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam mengawal program ini.

Untuk itu, ia meminta agar seluruh lapisan masyarakat turut memantau dan melaporkan jika ada oknum tidak bertanggung jawab yang mencoba mengambil keuntungan pribadi.

“Program ini adalah hak masyarakat. Jangan biarkan ada yang mencoba memanipulasi prosesnya,” tegas Aliyah Mustika Ilham.

Dukungan penuh yang ditunjukkan Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham beserta jajarannya menjadi bukti bahwa Pemkot Makassar tidak hanya responsif terhadap kebijakan pusat, tetapi juga proaktif menciptakan sistem pelaksanaan yang akuntabel, transparan, dan tepat sasaran.

Dalam rapat tersebut, Aliyah turut didampingi Asisten II Fathur Rahim, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Andi Zulkifli Nanda, Kepala Dinas Kesehatan Nursaidah Sirajuddin, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Achi Sulaeman, Kepala Dinas Sosial Ita Isdiana, Kepala Dinas Perikanan dan Pertanian Evy Aprialti, Plt Kepala Dinas Pendidikan Andi Bukti Djufri, Plt Kepala Dinas Ketahanan Pangan Aryati Puspasari Abady, Kepala Bagian Pemberdayaan Masyarakat Anshar, dan Kepala  Bagian Perekonomian Nur Kamarul Zaman.

Ini mencerminkan keseriusan dan sinergitas lintas OPD di lingkup Pemkot Makassar demi terwujudnya program MBG secara utuh dan tepat sasaran.

Turut hadir dalam rapat virtual tersebut seluruh pemimpin daerah kabupaten/kota se-Sulsel, serta seluruh jajaran pemerintahan tingkat kecamatan, kelurahan, dan desa di wilayah Sulsel.

Editor : Muhammad Nur

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengundang pimpinan Lippo Group James Riady dan John Riady untuk membahas Meikarta pada 23 April 2025.

"Saya Rabu (23/4) undang James Riady dan anaknya John Riady untuk membahas soal Meikarta di sini. Saya sudah telepon dia dan dia oke datang hari Rabu," ujar Ara di Jakarta, Rabu.

Selain James Riady dan John Riady, Kementerian PKP juga mengundang konsumen Meikarta untuk menghadiri pertemuan pada 23 April tersebut.

Menteri PKP Maruarar Sirait menandatangani surat undangan untuk pimpinan Lippo Group James Riady dan John Riady untuk membahas soal Meikarta tersebut.

Undangan tersebut untuk menindaklanjuti undangan sebelumnya dalam peluncuran kanal Bantuan Edukasi dan Asistensi Ramah untuk Perlindungan Konsumen Perumahan (BENAR-PKP) dan Pertemuan Konsolidasi Penanganan Aduan Konsumen Perumahan Meikarta beberapa waktu lalu oleh Kementerian PKP.

Kementerian PKP mengundang pimpinan Lippo Group dalam rangka pembahasan tindak lanjut pengaduan konsumen perumahan Meikarta.

Ara menyampaikan bahwa pembahasan soal Meikarta dengan pimpinan Lippo Group pada Rabu 23 April tersebut terbuka dan diliput oleh wartawan.

Sebagai informasi, Kementerian PKP kembali menginisiasi pertemuan antara pihak konsumen dan pengembang Meikarta untuk memastikan akan menuntaskan masalah ganti rugi korban proyek apartemen Meikarta di Cikarang, Jawa Barat.

Pertemuan ini adalah tindak lanjut dari instruksi Menteri PKP saat peluncuran layanan Pengaduan Konsumen Perumahan Terpadu Bantuan Edukasi dan Asistensi Ramah untuk Pengaduan Konsumen Perumahan (BENAR -PKP) beberapa waktu lalu.

Saat itu, konsumen Meikarta hadir dan meminta bantuan Kementerian PKP untuk menyelesaikan permasalahan yang telah mereka hadapi bertahun-tahun dimana unit hunian yang mereka beli belum terwujud sedangkan mereka tetap diwajibkan membayar KPR setiap bulan dan jumlahnya cukup besar.

Salah seorang konsumen Meikarta yakni Jeffry Victor memberikan keterangan terkait masalah yang dihadapinya selama ini.

Dirinya menyampaikan bahwa unit yang dibeli tipe studio 35/76 di lantai 1 dengan harga sekitar Rp 286 juta dan telah dibayar tunai.

Namun saat itu dirinya dijanjikan mendapatkan unit di tower lain di tahun 2020 dengan penandatanganan kembali berkas dokumen persyaratan. Namun sejak saat itu tidak ada progres sama sekali pembangunannya dan ketidaksesuaian untuk fasilitas bedroom, yang dijanjikan 2 bedroom menjadi 1 bedroom.

Saya sudah telepon dia dan dia oke datang hari Rabu

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengundang pimpinan Lippo Group James Riady dan John Riady untuk membahas Meikarta pada 23 April 2025.

"Saya Rabu (23/4) undang James Riady dan anaknya John Riady untuk membahas soal Meikarta di sini. Saya sudah telepon dia dan dia oke datang hari Rabu," ujar Ara di Jakarta, Rabu.

Selain James Riady dan John Riady, Kementerian PKP juga mengundang konsumen Meikarta untuk menghadiri pertemuan pada 23 April tersebut.

Menteri PKP Maruarar Sirait menandatangani surat undangan untuk pimpinan Lippo Group James Riady dan John Riady untuk membahas soal Meikarta tersebut.

Undangan tersebut untuk menindaklanjuti undangan sebelumnya dalam peluncuran kanal Bantuan Edukasi dan Asistensi Ramah untuk Perlindungan Konsumen Perumahan (BENAR-PKP) dan Pertemuan Konsolidasi Penanganan Aduan Konsumen Perumahan Meikarta beberapa waktu lalu oleh Kementerian PKP.

Kementerian PKP mengundang pimpinan Lippo Group dalam rangka pembahasan tindak lanjut pengaduan konsumen perumahan Meikarta.

Ara menyampaikan bahwa pembahasan soal Meikarta dengan pimpinan Lippo Group pada Rabu 23 April tersebut terbuka dan diliput oleh wartawan.

Sebagai informasi, Kementerian PKP kembali menginisiasi pertemuan antara pihak konsumen dan pengembang Meikarta untuk memastikan akan menuntaskan masalah ganti rugi korban proyek apartemen Meikarta di Cikarang, Jawa Barat.

Pertemuan ini adalah tindak lanjut dari instruksi Menteri PKP saat peluncuran layanan Pengaduan Konsumen Perumahan Terpadu Bantuan Edukasi dan Asistensi Ramah untuk Pengaduan Konsumen Perumahan (BENAR -PKP) beberapa waktu lalu.

Saat itu, konsumen Meikarta hadir dan meminta bantuan Kementerian PKP untuk menyelesaikan permasalahan yang telah mereka hadapi bertahun-tahun dimana unit hunian yang mereka beli belum terwujud sedangkan mereka tetap diwajibkan membayar KPR setiap bulan dan jumlahnya cukup besar.

Salah seorang konsumen Meikarta yakni Jeffry Victor memberikan keterangan terkait masalah yang dihadapinya selama ini.

Dirinya menyampaikan bahwa unit yang dibeli tipe studio 35/76 di lantai 1 dengan harga sekitar Rp 286 juta dan telah dibayar tunai.

Namun saat itu dirinya dijanjikan mendapatkan unit di tower lain di tahun 2020 dengan penandatanganan kembali berkas dokumen persyaratan. Namun sejak saat itu tidak ada progres sama sekali pembangunannya dan ketidaksesuaian untuk fasilitas bedroom, yang dijanjikan 2 bedroom menjadi 1 bedroom.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2025

TNI Angkatan Darat (AD) memastikan dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dikelola tidak mengalami masalah. Ada 71 dapur MBG yang dikelola oleh TNI AD.

"Yang ada di area atau lahan TNI Angkatan Darat 71 (dapur MBG). Sampai sekarang masih beroperasi, itu yang bisa saya pastikan, saya yakinkan," terang Kepala Dinas Penerangan (Kadispen) TNI AD Brigjen Wahyu Yudhayana kepada wartawan di Mabes TNI AD, Jakarta Pusat, Rabu (16/4/2025).

Brigjen Wahyu menyampaikan pengoperasian dapur MBG ini dilaksanakan dengan menggunakan anggaran yang diperoleh dari Badan Gizi Nasional (BGN). Dia mengatakan tidak ada masalah yang terjadi hingga saat ini pada dapur-dapur hasil kelola TNI AD.

"Untuk anggarannya itu berasal dari Badan Gizi, itu anggarannya kita dapat dari Badan Gizi. Sampai sekarang semuanya beroperasi," ungkap Wahyu.

Seperti diketahui, terdapat salah satu mitra dapur MBG di Kalibata, Jakarta Selatan, melaporkan Yayasan MBG berinisial MBN ke kepolisian. Laporan terkait dugaan penggelapan dana sebesar Rp 975.375.000.

"Kami selaku kuasa hukum menyesalkan tindakan MBN yang tidak membayarkan sepeser pun hak dari Ibu Ira, selaku mitra dapur Makan Bergizi Gratis di Kalibata," kata kuasa hukum korban, Danna Harly, dilansir Antara, Rabu (16/4).

Danna mengatakan laporan itu tertuang dalam Nomor: LP/B/1160/IV/2025/SPKT/POLRES METRO JAKSEL/POLDA METRO JAYA pada Kamis (10/4) pukul 14.11 WIB.

Dijelaskan bahwa pada awalnya Ira telah bekerja sama dengan pihak yayasan dan SPPG Kalibata sejak bulan Februari sampai Maret 2025. Pihaknya sudah memasak kurang lebih sebanyak 65.025 porsi yang terbagi dalam dua tahap.

"Perselisihan ini terjadi pada Senin (24/3), di mana Ibu Ira mengetahui ternyata terdapat perbedaan anggaran untuk siswa-siswi PAUD, TK, RA, atau SD," ungkapnya.

Dalam kontraknya, perjanjian dengan yayasan dicantumkan harga Rp 15 ribu per porsi. Namun, di tengah jalan sebagian diubah menjadi Rp 13 ribu. Pihak yayasan juga disebut telah mengetahui adanya perbedaan anggaran ini sebelum tanda tangan kontrak, yakni pada Desember 2024.

"Setelah ada pengurangan, hak kami sebagai mitra dapur masih dipotong sebesar Rp 2.500. Jadi dari Rp 15 ribu dipotong Rp 2.500 menjadi Rp 12.500 dan dari Rp 13 ribu dipotong pula Rp 2.500 setiap porsinya," katanya.

Terlebih, diketahui dari BGN telah melakukan pembayaran kepada pihak yayasan sebesar Rp 386.500.000. Ketika Ira hendak menagih haknya kepada pihak yayasan, pihak yayasan malah mengatakan Ira kekurangan bayar sebesar Rp 45.314.249 dengan dalil kebutuhan di lapangan.

"Fakta di lapangannya, seluruh dana operasional dikeluarkan oleh Ibu Ira, mulai dari bahan pangan, sewa tempat, kendaraan, listrik, peralatan dapur dan juru masak. "Itu semua Ibu Ira yang membiayai," katanya.

Saat ditagih untuk pencairan tahap dua, pihaknya mengaku tidak dibayarkan sama sekali oleh pihak yayasan. Pihaknya juga menyesalkan tindakan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tidak ada keterbukaan informasi.

Hingga akhirnya, pihaknya sepakat untuk mengakhiri menjadi mitra Program MBG di Kalibata dan melaporkan yayasan ke kepolisian.

"Saya sudah somasi, sudah ajukan hak tagih dan sudah ke BGN untuk mengonfirmasi ini dan sampai sekarang belum ada. Maka dari itu kami sudah siapkan untuk langkah hukum baik gugatan maupun laporan polisi," katanya.

Atas perbuatannya, MBN disangkakan dugaan tindak pidana penipuan/perbuatan curang berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP dan/atau 372 KUHP.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyebut Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kalibata, Jakarta Selatan akan beroperasi kembali pada Kamis (17/4).

"Besok operasional kembali," katanya saat dihubungi ANTARA melalui pesan singkat di Jakarta, Rabu.

Dia mengatakan hal tersebut menyusul kasus penggelapan dana oleh Yayasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berinisial MBN yang mengakibatkan SPPG tersebut tidak mendapatkan pembayaran dana operasional sesuai perjanjian awal.

Ia menegaskan kasus penggelapan tersebut disebabkan permasalahan internal yang terjadi di pihak mitra. Saat ini, pihak BGN telah menindaklanjuti kasus tersebut dan terus melakukan mediasi terhadap pihak-pihak yang bersengketa.

"Ada masalah di internal mitra," ucapnya.

Sebelumnya, mitra dapur di Kalibata, Jakarta Selatan, melaporkan Yayasan Makan Bergizi Gratis (MBG) berinisial MBN ke kepolisian terkait dengan dugaan penggelapan dana Rp975.375.000.

"Kami selaku kuasa hukum menyesalkan tindakan MBN yang tidak membayarkan sepeserpun hak dari Ibu Ira, selaku mitra dapur Makan Bergizi Gratis di Kalibata," kata kuasa hukum korban, Danna Harly, kepada wartawan di Jakarta, Selasa.

Ia mengatakan laporan itu tertuang dalam Nomor: LP/B/1160/IV/2025/SPKT/POLRES METRO JAKSEL/POLDA METRO JAYA pada Kamis (10/4) pukul 14.11 WIB.

Dia menjelaskan pada awalnya Ira telah bekerja sama dengan pihak yayasan dan SPPG Kalibata sejak Februari-Maret 2025.

Pihaknya sudah memasak kurang lebih 65.025 porsi yang terbagi dalam dua tahap.

Dalam kontraknya, perjanjian dengan yayasan dicantumkan harga Rp15 ribu per porsi. Namun, di tengah jalan sebagian diubah menjadi Rp13 ribu.

Dia menyatakan pihak yayasan telah mengetahui adanya perbedaan anggaran ini sebelum tanda tangan kontrak, yakni pada Desember 2024, padahal BGN telah melakukan pembayaran kepada pihak yayasan Rp386.500.000.

Namun, ketika Ira hendak menagih haknya kepada pihak yayasan, pihak yayasan malah berkata bahwa Ira kekurangan bayar Rp45.314.249 dengan dalil kebutuhan di lapangan.

Atas perbuatannya, MBN disangkakan dugaan tindak pidana penipuan/perbuatan curang berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP Dan Atau 372 KUHP.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menghadiri pertemuan dengan Yayasan Media Berkat Nusantara, Mitra dan Kepala SPPG Pancoran guna menindaklanjuti isu yang beredar terkait penyelewengan dana progam Makan Bergizi Gratis (MBG), Rabu (16/4/2025).

Menanggapi isu terkait penyaluran dana yang terjadi di SPPG Kalibata, Pancoran, Jakarta, BGN selaku pemrakarsa program MBG turut melakukan evaluasi dan pengecekan mengenai penyaluran dana yang telah dilakukan.

“BGN telah melakukan kewajiban pembayaran kepada SPPG Pancoran sesuai dengan aturan, yakni melalui transfer ke rekening Virtual Account Yayasan MBN [Media Berkat Nusantara],” ujar Dadan lewat rilisnya, Rabu (16/4/2025).

Pada dialog tersebut, pihak mitra menjelaskan bahwa tidak ada permasalahan dengan Badan Gizi Nasional karena hal tersebut murni kesalahpahaman antara mitra dengan yayasan. Selanjutnya, kegiatan reguler di SPPG dalam penyediaan MBG akan dilanjutkan kembali seperti biasa.

Dadan juga menyampaikan bahwa isu penyelewengan dana MBG ini adalah persoalan internal mitra (yayasan dan penyedia fasilitas). BGN juga telah menyalurkan dana yang dilengkapi dengan sistem keamanan.

Dia menambahkan bahwa pihaknya akan lebih selektif dalam menentukan mitra yang dapat bekerja sama dengan BGN dalam pembangunan SPPG.

BGN berharap seluruh pihak mampu mengevaluasi kinerja masing-masing dan memperbaiki koordinasi yang telah terjalin.

“Kami juga berkomitmen agar ke depannya dapat melakukan penguatan kembali kepada para mitra dan yayasan serta seluruh karyawan yang bertugas di SPPG, sehingga program MBG dapat terlaksana secara kredibel serta memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada seluruh pihak dan kelompok penerima manfaat,” pungkas Dadan.

JAKARTA, KOMPAS.com -Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) yang terletak di Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, terpaksa menghentikan operasionalnya sejak akhir Maret 2025.

Penutupan ini disebabkan oleh dugaan penggelapan dana operasional oleh Yayasan Media Berkat Nusantara (MBN) yang diperkirakan mencapai hampir Rp1 miliar.

Menurut laporan dari Tribun Jakarta, dapur MBG Kalibata dikelola oleh Ira Mesra, yang merupakan mitra dari Yayasan MBN dan Satuan Pelayanan dan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Sejak Februari 2025, Ira telah menyediakan total 65.025 porsi makanan dalam dua tahap program.

Namun, hingga saat ini, Ira belum menerima pembayaran apapun dari yayasan untuk menutupi biaya operasional yang dikeluarkan.

Danna Harly, kuasa hukum Ira, menjelaskan bahwa seluruh biaya, termasuk bahan makanan, listrik, peralatan dapur, sewa tempat, dan gaji juru masak, ditanggung sepenuhnya oleh kliennya.

"Kami tidak dapat lagi memberikan modal karena dua tahap, 60 ribu porsi. Kami tidak dibayar sepeser pun," ungkap Harly.

Ironisnya, yayasan MBN telah menerima dana sebesar Rp 386.500.000 dari Badan Gizi Nasional (BGN) yang terkait dengan program ini.

Namun, dana tersebut tidak pernah disalurkan kepada Ira sebagai pelaksana di lapangan.

Ketika Ira berusaha menagih pembayaran, muncul klaim sepihak dari yayasan yang menyatakan bahwa Ira memiliki tunggakan sebesar Rp45.314.249.

Tunggakan tersebut diduga terkait dengan invoice pembelian barang oleh SPPG atau yayasan di lapangan.

Namun, Harly dan Ira membantah klaim tersebut, menegaskan bahwa semua kegiatan dan pengadaan dilakukan oleh Ira sendiri tanpa campur tangan yayasan.

"Fakta di lapangan adalah semua dana operasional dikeluarkan oleh Ibu Ira," tegas Harly.

Akibat permasalahan ini, Ira mengalami kerugian yang hampir mencapai Rp 1 miliar, tepatnya Rp 975.375.000, dan telah memutuskan untuk menempuh jalur hukum.

Ira telah melaporkan Yayasan MBN ke Polres Metro Jakarta Selatan atas dugaan penggelapan dana, dengan nomor registrasi laporan LP/B/1160/IV/2025/SPKT/Polres Metro Jaksel/Polda Metro Jaya yang terdaftar pada 10 April 2025.

Kasus ini menimbulkan keprihatinan terkait pengelolaan dana bantuan sosial serta lemahnya sistem pengawasan dan pelaporan.

Harly mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) untuk segera mengambil tindakan tegas terhadap situasi ini.

"Yang terpenting saat ini adalah bagaimana BGN dapat memfasilitasi penyelesaian masalah ini," pungkas Harly.

Sumber: Kompas.com

Saya sudah telepon dia dan dia oke datang hari Rabu

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengundang pimpinan Lippo Group James Riady dan John Riady untuk membahas Meikarta pada 23 April 2025.

"Saya Rabu (23/4) undang James Riady dan anaknya John Riady untuk membahas soal Meikarta di sini. Saya sudah telepon dia dan dia oke datang hari Rabu," ujar Ara di Jakarta, Rabu.

Selain James Riady dan John Riady, Kementerian PKP juga mengundang konsumen Meikarta untuk menghadiri pertemuan pada 23 April tersebut.

Menteri PKP Maruarar Sirait menandatangani surat undangan untuk pimpinan Lippo Group James Riady dan John Riady untuk membahas soal Meikarta tersebut.

Undangan tersebut untuk menindaklanjuti undangan sebelumnya dalam peluncuran kanal Bantuan Edukasi dan Asistensi Ramah untuk Perlindungan Konsumen Perumahan (BENAR-PKP) dan Pertemuan Konsolidasi Penanganan Aduan Konsumen Perumahan Meikarta beberapa waktu lalu oleh Kementerian PKP.

Kementerian PKP mengundang pimpinan Lippo Group dalam rangka pembahasan tindak lanjut pengaduan konsumen perumahan Meikarta.

Ara menyampaikan bahwa pembahasan soal Meikarta dengan pimpinan Lippo Group pada Rabu 23 April tersebut terbuka dan diliput oleh wartawan.

Sebagai informasi, Kementerian PKP kembali menginisiasi pertemuan antara pihak konsumen dan pengembang Meikarta untuk memastikan akan menuntaskan masalah ganti rugi korban proyek apartemen Meikarta di Cikarang, Jawa Barat.

Pertemuan ini adalah tindak lanjut dari instruksi Menteri PKP saat peluncuran layanan Pengaduan Konsumen Perumahan Terpadu Bantuan Edukasi dan Asistensi Ramah untuk Pengaduan Konsumen Perumahan (BENAR -PKP) beberapa waktu lalu.

Saat itu, konsumen Meikarta hadir dan meminta bantuan Kementerian PKP untuk menyelesaikan permasalahan yang telah mereka hadapi bertahun-tahun dimana unit hunian yang mereka beli belum terwujud sedangkan mereka tetap diwajibkan membayar KPR setiap bulan dan jumlahnya cukup besar.

Salah seorang konsumen Meikarta yakni Jeffry Victor memberikan keterangan terkait masalah yang dihadapinya selama ini.

Dirinya menyampaikan bahwa unit yang dibeli tipe studio 35/76 di lantai 1 dengan harga sekitar Rp 286 juta dan telah dibayar tunai.

Namun saat itu dirinya dijanjikan mendapatkan unit di tower lain di tahun 2020 dengan penandatanganan kembali berkas dokumen persyaratan. Namun sejak saat itu tidak ada progres sama sekali pembangunannya dan ketidaksesuaian untuk fasilitas bedroom, yang dijanjikan 2 bedroom menjadi 1 bedroom.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2025

Badan Gizi Nasional (BGN) buka suara soal mitra program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kalibata, Jakarta Selatan, tidak dibayar hampir Rp 1 miliar oleh Yayasan MBG berinisial MBN. Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan hal itu sebagai masalah internal mitra dan tidak ada kaitan dengan BGN.

"Jadi gini, sebetulnya apa yang terjadi di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kalibata itu murni masalah internal mitra," kata Dadan kepada wartawan di Kantor BGN, Jakarta Selatan, Rabu (16/4/2025).

Dadan mengatakan BGN juga baru mengetahui yayasan dan mitra tersebut partner program MBG. BGN hanya mengetahui pihak yayasan sebagai satu-satunya kesatuan mitra BGN.

"Rupanya kami juga baru tahu kalau mitra itu adalah partner. Jadi mereka itu antara yayasan dengan pemilik fasilitas, dua pihak yang berbeda dan di antara mereka kan ada perjanjian khusus. Kami tahunya kan itu satu kesatuan mitra dan itulah yang menjadi mitra Badan Gizi Nasional," jelasnya.

"Jadi apa pun yang terjadi di Kalibata, itu murni urusan internal. Tidak ada hubungannya dengan Badan Gizi," tegasnya.

Dadan menuturkan hasil mediasi antara mitra dan yayasan yang dilakukan hari ini karena adanya kesalahpahaman. Dia meminta mitra tersebut tidak membawa-bawa BGN dalam permasalahan ini.

"Dan kami tadi mediasi di dalam, kemudian kami dengarkan masalah di antara mereka. Itu hanya masalah salah paham di antara mereka saja dan saya sudah minta kepada yang melakukan konpers untuk mengklarifikasi," tuturnya.

"Bahwa itu masalah internal di antara mereka dan mohon tidak dibawa-bawa masalah Badan Gizi Nasional. Karena urusan Badan Gizi Nasional sudah selesai dan kami tadi sudah minta agar besok SPPG Kalibata sudah operasional kembali," tutupnya.

Mitra MBG Tak Dibayar Hampir Rp 1 M

Sebelumnya diberitakan, mitra dapur di Kalibata, Jakarta Selatan, melaporkan Yayasan MBG berinisial MBN ke kepolisian terkait dugaan penggelapan dana Rp 975.375.000.

"Kami selaku kuasa hukum menyesalkan tindakan MBN yang tidak membayarkan sepeser pun hak dari Ibu Ira, selaku mitra dapur Makan Bergizi Gratis di Kalibata," kata kuasa hukum korban, Danna Harly, Rabu (16/4).

Danna mengatakan laporan itu tertuang dalam Nomor: LP/B/1160/IV/2025/SPKT/POLRES METRO JAKSEL/POLDA METRO JAYA pada Kamis (10/4) pukul 14.11 WIB.

Pada awalnya Ira telah bekerja sama dengan pihak yayasan dan SPPG Kalibata sejak Februari sampai Maret 2025. Pihaknya sudah memasak kurang lebih 65.025 porsi yang terbagi dalam dua tahap.

"Perselisihan ini terjadi pada Senin (24/3), di mana Ibu Ira mengetahui ternyata terdapat perbedaan anggaran untuk siswa-siswi PAUD, TK, RA, atau SD," ungkapnya.

Dalam kontraknya, perjanjian dengan yayasan dicantumkan harga Rp 15 ribu per porsi. Namun, di tengah jalan, sebagian diubah menjadi Rp 13 ribu. Dinyatakan bahwa pihak yayasan telah mengetahui adanya perbedaan anggaran ini sebelum tanda tangan kontrak, yakni pada Desember 2024.

"Setelah ada pengurangan, hak kami sebagai mitra dapur masih dipotong sebesar Rp 2.500. Jadi dari Rp 15 ribu dipotong Rp 2.500 menjadi Rp 12.500 dan dari Rp 13 ribu dipotong pula Rp 2.500 setiap porsinya," katanya.

Terlebih, diketahui dari BGN telah membayar yayasan Rp 386.500.000. Ketika Ira hendak menagih haknya kepada pihak yayasan, pihak yayasan malah berkata bahwa Ibu Ira kekurangan bayar Rp 45.314.249 dengan dalil kebutuhan di lapangan.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan, kasus dapur makan bergizi gratis (MBG) yang berhenti beroperasi di Kalibata, Jakarta Selatan, merupakan murni masalah internal pada mitra.

Dadan mengaku juga mengaku baru tahu, kalau mitra MBG di Jakarta yakni Yayasan Media Berkat Nusantara (MBN) rupanya mengunakan pihak ketiga atau vendor untuk penyediaan makanan yang disalurkan ke sekolah-sekolah.

“Rupanya kami juga baru tahu kalau mitra itu adalah partner. Jadi mereka itu, antara yayasan dengan pemilik fasilitas, adalah dua pihak yang berbeda,” kata Dadan.

Dengan skema kerja sama seperti itu, maka persoalan berhentinya operasional dapur MBG yang ada di Kalibata murni masalah internal, meski BGN sudah membayarkan uang ke Yayasan MBN.

"Itu murni masalah internal mitra. Dan di antara mereka kan ada perjanjian khusus,” tutur dia.

Sebagai informasi, mitra MBG, Ira Mesra, melaporkan Yayasan Media Berkat Nusantara (MBN) ke Polres Metro Jakarta Selatan karena dugaan penggelapan dana makan bergizi gratis hingga Rp 1 miliar.

Kuasa hukum Ira, Danna Harly, mengatakan bahwa yayasan itu diduga tidak menyalurkan dana MBG yang semestinya digunakan untuk pembiayaan operasional dapur.

Harly menjelaskan bahwa kliennya sudah memasak lebih dari 65.000 porsi, tapi tidak menerima pembayaran sepeser pun.

Yayasan MBN telah menerima transfer dana sebesar Rp 386,5 juta dari Badan Gizi Nasional (BGN), lembaga pemerintah yang menaungi program MBG. Namun, dana tersebut diduga tidak disalurkan kepada mitra yang seharusnya menjalankan kegiatan memasak dan distribusi makanan.

Terbaru, pada hari ini, Rabu, BGN telah mengadakan pertemuan dengan Yayasan Media Berkat Nusantara.

Siaran pers BGN menulis, pihak mitra menjelaskan bahwa tidak ada permasalahan dengan Badan Gizi Nasional karena hal tersebut murni kesalahpahaman antara mitra dengan yayasan.

“Selanjutnya, kegiatan reguler di SPPG dalam penyediaan MBG akan dilanjutkan kembali seperti biasa,” tulis siaran pers BGN.

(Penulis: Nirmala Maulana Achmad | Editor: Erlangga Djumena)

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mendatangi Yayasan Media Berkat Nusantara selaku Mitra dan Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Pancoran. Pertemuan itu guna menindaklanjuti isu yang beredar terkait penyelewengan dana Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dadan mengevaluasi dan mengecek penyaluran dana yang telah dilakukan di SPPG Kalibata, Pancoran, Jakarta. Ia menyebut telah melakukan kewajiban pembayaran kepada SPPG Pancoran sesuai dengan aturan.

"Yakni melalui transfer ke rekening Virtual Account Yayasan MBN (Media Berkat Nusantara)," kata Dadan dalam keterangan tertulis, Rabu (16/4/2025).

Pada dialog tersebut, pihak mitra menjelaskan tidak ada permasalahan dengan BGN karena hal tersebut murni kesalahpahaman antara mitra dengan yayasan. Selanjutnya, kegiatan reguler di SPPG dalam penyediaan MBG disebut akan dilanjutkan kembali seperti biasa.

"Isu penyelewengan dana MBG ini adalah persoalan internal mitra (yayasan dan penyedia fasilitas). BGN juga telah menyalurkan dana yang dilengkapi dengan sistem keamanan," terang Dadan.

Dadan menyebut pihaknya akan lebih selektif dalam menentukan mitra yang dapat bekerja sama dengan BGN dalam pembangunan SPPG. BGN berharap seluruh pihak mampu mengevaluasi kinerja masing-masing dan memperbaiki koordinasi yang telah terjalin.

"BGN juga berkomitmen agar ke depannya dapat melakukan penguatan kembali kepada para mitra dan yayasan, serta seluruh karyawan yang bertugas di SPPG sehingga program MBG dapat terlaksana secara kredibel serta memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada seluruh pihak dan kelompok penerima manfaat," ucapnya.

Mitra MBG Tak dibayar hampir Rp 1 M

Sebelumnya diberitakan, mitra dapur di Kalibata, Jakarta Selatan melaporkan Yayasan MBG berinisial MBN ke Kepolisian terkait dugaan penggelapan dana Rp 975.375.000.

"Kami selaku kuasa hukum menyesalkan tindakan MBN yang tidak membayarkan sepeserpun hak dari Ibu Ira, selaku mitra dapur Makan Bergizi Gratis di Kalibata," kata kuasa hukum korban, Danna Harly dikutip dari detikNews.

Danna mengatakan laporan itu tertuang dalam Nomor: LP/B/1160/IV/2025/SPKT/POLRES METRO JAKSEL/POLDA METRO JAYA pada Kamis (10/4) pukul 14.11 WIB.

Pada awalnya Ira telah bekerja sama dengan pihak yayasan dan SPPG Kalibata sejak Februari sampai Maret 2025. Pihaknya sudah memasak kurang lebih 65.025 porsi yang terbagi dalam dua tahap.

"Perselisihan ini terjadi pada Senin (24/3), di mana Ibu Ira mengetahui ternyata terdapat perbedaan anggaran untuk siswa-siswi PAUD, TK, RA, atau SD," ungkapnya.

Dalam kontraknya, perjanjian dengan yayasan dicantumkan harga Rp 15.000 per porsi, namun di tengah jalan sebagian diubah menjadi Rp 13.000. Dinyatakan bahwa pihak yayasan telah mengetahui adanya perbedaan anggaran ini sebelum tanda tangan kontrak, yakni pada Desember 2024.

"Setelah ada pengurangan, hak kami sebagai mitra dapur masih dipotong sebesar Rp 2.500. Jadi dari Rp 15.000 dipotong Rp 2.500 menjadi Rp 12.500 dan dari Rp 13.000 dipotong pula Rp 2.500 setiap porsinya," katanya.

Terlebih, diketahui dari BGN telah membayar yayasan Rp 386.500.000. Ketika Ira hendak menagih haknya kepada pihak yayasan, pihak yayasan malah berkata bahwa Ibu Ira kekurangan bayar Rp 45.314.249 dengan dalil kebutuhan di lapangan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana telah menghadiri pertemuan dengan Yayasan Media Berkat Nusantara (MBN), mitra MBN, dan Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Pancoran guna menindaklanjuti isu yang beredar terkait penyelewengan danaMakan Bergizi Gratis (MBG) senilai hampir Rp 1 miliar.

BGN mengklaim mereka turut melakukan evaluasi dan pengecekan mengenai penyaluran dana yang telah dilakukan di SPPG Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan.

Berdasarkan keterangan yang didiseminasikan oleh Kantor Komunikasi Kepresidenan, Rabu (16/4/2025) malam, BGN telah melakukan kewajiban pembayaran kepada SPPG Pancoran sesuai dengan aturan.

Uang itu ditransfer ke rekening virtual account Yayasan Media Berkat Nusantara (MBN).

Pihak mitra MBN pun menyebut tidak ada permasalahan dengan BGN karena hal tersebut murni kesalahpahaman antara yayasan dengan mitranya.

Walhasil, kegiatan penyediaan MBG di kawasan Pancoran akan dilanjutkan kembali seperti biasa.

"Isu penyelewengan dana MBG ini adalah persoalan internal yayasan dan mitranya. BGN juga telah menyalurkan dana yang dilengkapi dengan sistem keamanan," ujar Kepala BGN Dadan Hindayana.

Dadan mengatakan, BGN akan lebih selektif dalam menentukan mitra yang dapat bekerja sama dengan BGN dalam pembangunan SPPG.

Dia berharap seluruh pihak dapat mengevaluasi kinerja masing-masing. “Kami berharap seluruh pihak mampu mengevaluasi kinerja masing-masing dan memperbaiki koordinasi yang telah terjalin," tuturnya.

Sementara itu, kata Dadan, BGN juga berkomitmen agar ke depannya dapat melakukan penguatan kembali kepada para mitra, serta seluruh karyawan yang bertugas di SPPG.

Dengan begitu, program MBG dapat terlaksana secara kredibel, serta memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada seluruh pihak dan kelompok penerima manfaat.

Sebelumnya diberitakan, dana Makan Bergizi Gratis (MBG) diduga senilai hampir Rp 1 miliar digelapkan oleh sebuah yayasan di Jakarta Selatan.

Kasus ini terkuak dari laporan vendor dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, Ira Mesra.

Dilansir dari Tribun Jakarta, Ira Mesra melaporkan yayasan Media Berkat Nusantara (MBN) ke Polres Metro Jakarta Selatan.

Laporan dugaan penggelapan itu teregistrasi dengan nomor LP/B/1160/IV/2025/SPKT/Polres Metro Jaksel/Polda Metro Jaya tertanggal Kamis, 10 April 2025.