Anggota Satgas Perumahan Presiden Prabowo Subianto, Bonny Z. Minang menjelaskan Program 3 Juta Rumah adalah program pengentasan kemiskinan. Untuk itu, penerima program merupakan masyarakat miskin atau masyarakat tidak berpenghasilan.

Ia menjelaskan program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tidak termasuk dalam program 3 juta rumah. FLPP adalah program tersendiri untuk menyalurkan bantuan pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"MBR suatu hal yang lain. Masyarakat berpenghasilan rendah itu melalui FLPP Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan kan. Nah kalau yang 3 juta ini program pengentasan kemiskinan dengan instrumen perumahan. Nah saya dengan Dewan Pakar Tim TKN (Tim Kampanye Nasional) dengan instruksi Presiden kita persiapkan ini," ujar Bonny kepada detikProperti di Gran Melia Jakarta, Selasa (10/12/2024).

Kriteria masyarakat miskin atau tidak berpenghasilan masih dirumuskan untuk program 3 juta rumah. Namun, secara umum masyarakat ini punya penghasilan di bawah Rp 3 juta dan tidak memiliki slip gaji.

Kemudian, Bonny menyebutkan salah satu usulan kriteria, yakni pelanggan terendan PLN. Tempat tinggal pelanggan PLN itu menggunakan 450 VA. Ciri-ciri pelanggan tersebut misalkan mereka ketika memasak nasi, tidak bisa sambil menyalakan TV atau setrika karena listrik bakal mati.

Dari segi harga rumah pun berbeda antara program 3 juta rumah dan program FLPP. Bonny mengatakan harga rumah yang disasar untuk program 3 juta rumah adalah Rp 100 juta. Sementara itu, rumah FLPP bisa berkisar Rp 160 juta.

"Bukan FLPP, bukan MBR 3 juta ini. FLPP ini (untuk) MBR hanya ditambah 100 ribu unit dari 200 ribu per tahun menjadi 300 ribu per tahun," katanya.

Sebelumnya, Bonny menegaskan program tersebut diperuntukkan bagi masyarakat miskin atau masyarakat tidak berpenghasilan. Program ini akan menyediakan 2 juta rumah akan dibangun di desa oleh UMKM lokal. Sementara itu, sisa 1 juta akan berupa rumah susun di perkotaan.

"Presiden terpilih Republik Indonesia, Pak Prabowo, sebelum terpilih ya dalam kampanyenya, beliau menjanjikan memang dikenal 3 juta rumah ya. Nah, itu adalah dalam rangka program pengentasan kemiskinan," imbuhnya.

Pemerintah akan membayar cicilan Kredit Perumahan Rakyat (KPR) selama 25 tahun agar masyarakat miskin dapat memiliki rumah. Cicilan untuk satu rumah sebesar Rp 600 ribu per bulan, maka anggaran yang dibutuhkan untuk cicilan 3 juta rumah adalah Rp 21,6 triliun per tahun.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Presiden Prabowo Subianto membentuk Satuan Tugas (satgas) Perumahan sebelum ada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Satgas merupakan kelompok orang yang bertugas untuk memberikan masukan kepada kementerian tersebut.

Berdasarkan catatan detikProperti, kabar adanya satgas perumahan mulai muncul sejak Agustus 2024 lalu. Adik Prabowo, Hashim Djojohadikusumo ditunjuk sebagai Ketua Satgas Perumahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

Lantas, apa sebenarnya fungsi dan posisi satgas perumahan dalam pemerintahan?

Anggota Satgas Perumahan Presiden Prabowo Subianto, Bonny Z. Minang menceritakan kelompok tersebut mulai dibentuk setelah Prabowo ditetapkan memang Pemilihan Umum pada Maret 2024 lalu. Satgas Perumahan ini awalnya beranggotakan Hashim, Bonny, Panangian Simanungkalit, Irawan Ronodipuro. Lalu, Fahri Hamzah dan Budiman Sudjatmiko juga ikut bergabung.

"Anggota satgas mendapat tugas untuk mempersiapkan, membuka kembali Kementerian Perumahan. Mendapat tugas untuk memberikan masukan kepada kementerian baru ini," ujar Bonny kepada detikProperti di Gran Melia Jakarta, Selasa (10/12/2024).

Kementerian Perumahan pun ada untuk mengatur, membuat regulasi, dan membuat pembenahan kepada ekosistem perumahan. Salah satunya untuk mempersiapkan pemberian program pengentasan kemiskinan dengan instrumen perumahan seperti program 3 juta rumah.

Selain itu, kementerian ini untuk memperbaiki perumahan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Bonny mengatakan Satgas Perumahan memberikan rekomendasi yang harus dijalankan oleh Menteri PKP. Ia pun menyebutkan posisi Satgas Perumahan berada di atas Kementerian PKP.

"Hasil kerja kami selama 8 bulan, kami memberikan rekomendasi Satgas kepada Presiden dan Menteri. Nah itu statusnya di mana? Di atas Menteri. Untuk Presiden serahkan ke Menteri, untuk dijalankan Menteri. Dan kami membuat buku putih," ujarnya.

"Anggota Satgas itu diamanahkan dan kita memahami pemikiran presiden, sehingga bisa dipertanggungjawabkan di DPR dan MPR," tambahnya.

Kemudian, Bonny mengungkapkan Satgas Perumahan sudah tinggal 3 orang karena anggota yang keluar sudah ditugaskan ke posisi-posisi lain dalam pemerintahan Prabowo. Kini Satgas Perumahan Presiden Prabowo Subianto beranggotakan Hashim, Bonny, dan Paniyangan Simanungkalit.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Presiden Prabowo Subianto mengatakan program makan bergizi gratis tidak hanya bermanfaat bagi anak-anak, tapi juga mampu memberdayakan ekonomi pedesaan.

"(Program) makan bergizi juga hal strategis, kita selamatkan anak-anak kita, tapi dengan itu kita akan memberdayakan ekonomi pedesaan, kecamatan, kabupaten, provinsi," kata Prabowo dalam acara penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) tahun anggaran 2025, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/12/2024).

Prabowo mengatakan puluhan triliun akan beredar di daerah-daerah karena adanya program makan bergizi gratis. Ia memberikan contoh dari semula Rp 1 miliar kini mencapai Rp 8 miliar uang yang berputar di desa per tahunnya.

"Puluhan triliun akan beredar di daerah-daerah, sebagai contoh yang sederhana, dengan Dana Desa kita gulirkan Rp 1 miliar per desa per tahun, dengan makan bergizi melalui uang makan untuk anak-anak beredar kurang lebih Rp 8 miliar per desa per tahun. Kita akan balikkan uang tersedot ke pusat kita balik uang akan turun ke desa, ke daerah-daerah," ujarnya.

Lebih lanjut, Prabowo menyinggung program pengentasan kemiskinan dan kelaparan yang bukan hanya menjadi fokus pemerintah saja, tapi juga menjadi agenda dunia. Ke depan, Prabowo juga akan memperbaiki pemberian subsidi yang lebih tepat sasaran dan berkeadilan.

"Ternyata fokus kita kepada memerangi kemiskinan dan kelaparan itu menjadi agenda dunia, waktu saya hadir di G20 itu tema dunia memerangi kemiskinan dan kelaparan, karena itu, subsidi dan perlindungan sosial akan kita perbaiki akan lebih tepat sasaran dan berkeadilan," ujarnya.

Prabowo mengatakan pemerintah saat ini tengah merumuskan langkah-langkah agar subsidi dapat meningkat dan tepat sasaran. Efisiensi anggaran kementerian lembaga menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan subsidi.

"Pemerintah sekarang sedang merumuskan langkah-langkah agar semua subsidi bisa dirasakan golongan rakyat kita yang paling lemah. Saudara sekalian dalam rangka meningkatkan efisiensi tentunya ada prioritas sehingga tidak semua pengajuan dari daerah dari kementerian /lembaga kita penuhi tahun ini. Tetapi saya percaya dengan strategi kita di saat mendatang akan terdapat kemampuan kita untuk menjalankan semua prioritas yang saudara canangkan," ujarnya.

Tonton juga video: Wamendes Targetkan Setiap Desa Bisa Jadi Pemasok Makan Bergizi Gratis

[Gambas:Video 20detik]

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto mengumumkan bahwa program makan bergizi gratis akan meningkatkan alokasi anggaran ke desa-desa, sebagai upaya untuk memberdayakan ekonomi di tingkat pedesaan, kecamatan, hingga provinsi.

"Makan bergizi hal yang strategis. Kita selamatkan anak-anak kita, tapi dengan itu kita akan memberdayakan ekonomi pedesaan, ekonomi kecamatan, ekonomi kabupaten, ekonomi provinsi. Puluhan triliun akan beredar di daerah-daerah," ujar Prabowo saat memberikan arahan dalam acara pemberian Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2025 di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Selasa (10/12/2024).

Prabowo menambahkan bahwa peredaran uang di desa akibat program ini diperkirakan akan meningkat sebesar 800 persen.

Dari sebelumnya Rp 1 miliar per desa per tahun melalui dana desa, angka tersebut akan melonjak menjadi Rp 8 miliar per desa per tahun.

"Dengan (program) makan bergizi, per desa per tahun melalui uang makan untuk tiap anak-anak, itu beredarnya adalah kurang lebih Rp 8 miliar per desa per tahun. 800 persen meningkat peredaran uang di daerah-daerah," jelas Prabowo.

Ia juga menegaskan komitmennya untuk mendistribusikan kembali dana yang selama ini tersedot ke pusat.

"Kita akan balikkan, uang tersedot ke pusat ke Jakarta, kita balik uang sekarang akan turun ke desa-desa, ke daerah-daerah," imbuhnya.

Lebih lanjut, Prabowo menjelaskan bahwa program makan bergizi gratis merupakan salah satu upaya pemerintah untuk memberikan kehidupan yang layak bagi masyarakat.

Memerangi kemiskinan dan kelaparan menjadi agenda global, yang ditandai dengan tema besar G20 di Brasil baru-baru ini.

Oleh karena itu, selain pemberian makan bergizi gratis, pihaknya akan memberikan subsidi dan perlindungan sosial yang lebih tepat sasaran.

"Subsidi dan perlindungan sosial akan kita perbaiki agar lebih tepat sasaran dan berkeadilan. Pemerintah sekarang sedang merumuskan langkah-langkah supaya semua subsidi nanti bisa dirasakan, yang dinikmati adalah golongan rakyat kita yang paling lemah," kata Prabowo.

Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan ada Rp8 miliar uang yang bakal beredar di desa-desa per tahunnya jika program makan bergizi gratis mulai bergulir.

Ia mengatakan selama ini desa hanya mendapatkan Rp1 miliar yang berasal dari dana desa. Namun, angka ini akan melonjak delapan kali lipat jika program makan bergizi gratis bergulir.

"Sebagai contoh dengan dana desa kita gulirkan Rp1 miliar per desa per tahun. Dengan makan bergizi desa per tahun, melalui uang makan untuk tiap anak-anak, itu beredarnya Rp8 miliar per desa per tahun. 800 persen meningkat peredaran uang di daerah-daerah," ujar Prabowo dalam acara penyerahan DIPA dan TKD 2025 di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/12).

Baginya, program makan bergizi gratis menjadi strategis lantaran dapat memberdayakan ekonomi di tingkat desa hingga provinsi.

Karenanya, ia mengatakan bakal mengembalikan uang yang awalnya kerap tersedot di tingkat pusat menjadi turun ke desa-desa.

"Kita akan balikkan yang uang tersedot berpusat ke Jakarta, uang akan turun ke desa-desa dan daerah-daerah," ujarnya.

Di sisi lain, Prabowo mengatakan fokus pemerintahannya untuk program makan bergizi gratis sama seperti tema dunia. Ia mengatakan forum G20 kini memiliki tema memerangi kemiskinan dan kelaparan.

"Karena itu, subsidi dan Perlinsos akan kita perbaiki agar lebih tepat sasaran dan berkeadilan. Pemerintah sekarang merumuskan langkah supaya semua subsidi bisa dirasakan. Dan dinikmati golongan rakyat kita paling lemah," jelasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto mengumumkan bahwa program makan bergizi gratis akan meningkatkan alokasi anggaran ke desa-desa, sebagai upaya untuk memberdayakan ekonomi di tingkat pedesaan, kecamatan, hingga provinsi.

"Makan bergizi hal yang strategis. Kita selamatkan anak-anak kita, tapi dengan itu kita akan memberdayakan ekonomi pedesaan, ekonomi kecamatan, ekonomi kabupaten, ekonomi provinsi. Puluhan triliun akan beredar di daerah-daerah," ujar Prabowo saat memberikan arahan dalam acara pemberian Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2025 di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Selasa (10/12/2024).

Prabowo menambahkan bahwa peredaran uang di desa akibat program ini diperkirakan akan meningkat sebesar 800 persen.

Dari sebelumnya Rp 1 miliar per desa per tahun melalui dana desa, angka tersebut akan melonjak menjadi Rp 8 miliar per desa per tahun.

"Dengan (program) makan bergizi, per desa per tahun melalui uang makan untuk tiap anak-anak, itu beredarnya adalah kurang lebih Rp 8 miliar per desa per tahun. 800 persen meningkat peredaran uang di daerah-daerah," jelas Prabowo.

Ia juga menegaskan komitmennya untuk mendistribusikan kembali dana yang selama ini tersedot ke pusat.

"Kita akan balikkan, uang tersedot ke pusat ke Jakarta, kita balik uang sekarang akan turun ke desa-desa, ke daerah-daerah," imbuhnya.

Lebih lanjut, Prabowo menjelaskan bahwa program makan bergizi gratis merupakan salah satu upaya pemerintah untuk memberikan kehidupan yang layak bagi masyarakat.

Memerangi kemiskinan dan kelaparan menjadi agenda global, yang ditandai dengan tema besar G20 di Brasil baru-baru ini.

Oleh karena itu, selain pemberian makan bergizi gratis, pihaknya akan memberikan subsidi dan perlindungan sosial yang lebih tepat sasaran.

"Subsidi dan perlindungan sosial akan kita perbaiki agar lebih tepat sasaran dan berkeadilan. Pemerintah sekarang sedang merumuskan langkah-langkah supaya semua subsidi nanti bisa dirasakan, yang dinikmati adalah golongan rakyat kita yang paling lemah," kata Prabowo.

KOMPAS.com - Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar mengungkapkan bahwa pihaknya siap mendukung kelancaran program Makan Bergizi Gratis yang digulirkan oleh pemerintah.

Dikutip dari Antara, Senin (9/12/2024), BPOM menyiapkan 13 program unggulan untuk memastikan keberhasilan program tersebut dari hulu hingga hilir.

“Kita kurang lebih ada 13 item program yang akan kita jalankan, mulai dari food security, memastikan fasilitas rumah produksinya aman hingga dikonsumsi masyarakat,” ujar Taruna Ikrar.

Taruna menambahkan, BPOM telah melakukan koordinasi dengan berbagai kementerian terkait, seperti Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Badan Gizi Nasional (BGN), untuk mengawal suksesnya program ini.

Keterlibatan BPOM sangat penting, mengingat tugas pokok dan fungsi lembaga ini dalam memastikan keamanan pangan yang akan dikonsumsi oleh masyarakat.

“Intinya ada 13 item dengan anggaran sebesar Rp2,5 triliun yang sudah disetujui oleh Komisi IX DPR RI. Bahkan, Wakil Ketua Komisi IX DPR datang khusus ke BPOM untuk memberikan support tentang hal tersebut,” tambahnya.

Program Makan Bergizi Gratis merupakan langkah pemerintah untuk mempersiapkan generasi muda Indonesia yang unggul pada 2045 mendatang, di mana Indonesia diperkirakan akan mengalami bonus demografi.

Program ini diharapkan dapat memberikan kontribusi besar dalam mempersiapkan sumber daya manusia yang sehat dan produktif.

Sebelumnya, Kepala BGN Dadan Hindayana menyampaikan bahwa sekitar 4,78 persen rumah tangga di Indonesia pada 2024 diprediksi masuk dalam kategori miskin menurut kelas pengeluaran, sehingga keberadaan program Makan Bergizi Gratis sangat diperlukan untuk mengurangi risiko bencana demografi.

“Program Makan Bergizi Gratis bukan sekadar memberikan makanan agar masuk ke dalam tubuh lalu dibuang menjadi kotoran, melainkan upaya masif pemerintah melalui BGN untuk terus menyiapkan menu bergizi seimbang sebagai investasi sumber daya manusia ke depan,” kata Dadan.

Program ini direncanakan akan dimulai pada 2 Januari 2025 dan akan berlangsung selama tiga bulan pada tahap awal.

Sebanyak 3 juta penerima manfaat diharapkan dapat menerima manfaat dari program ini, dengan anggaran sebesar Rp71 triliun yang dialokasikan dari APBN.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar mengatakan pihaknya memiliki 13 program unggulan yang siap mengawal program Makan Bergizi Gratis dari hulu hingga hilir.

“Kita kurang lebih ada 13 item program yang akan kita jalankan, mulai dari food security, memastikan fasilitas rumah produksinya aman hingga dikonsumsi masyarakat,” kata Taruna Ikrar di Jakarta, Senin.

Dalam menyukseskan program pemerintah tersebut, pihaknya sudah berkoordinasi dengan berbagai kementerian yang terlibat seperti Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Badan Gizi Nasional.

Dalam program ini, BPOM memang selalu dilibatkan dari mulai hingga akhir pendistribusiannya. Hal tersebut dikarenakan merujuk dari tugas, pokok, dan fungsi BPOM yang dinilai penting dalam menjamin berbagai makanan yang disajikan ke masyarakat.

“Intinya ada 13 item dengan anggaran sebesar Rp2,5 triliun yang sudah disetujui oleh Komisi IX DPR RI. Bahkan, Wakil Ketua Komisi IX DPR datang khusus ke BPOM untuk memberikan support tentang hal tersebut,” ujar dia.

Program Makan Bergizi Gratis dimaksudkan untuk mempersiapkan generasi muda Indonesia yang unggul pada 2045 mendatang. Di mana, Indonesia mendapatkan bonus demografi pada tahun tersebut.

Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyebut terdapat 4,78 persen anggota rumah tangga menurut kelas pengeluaran tahun 2024 masuk dalam kategori miskin, sehingga diperlukan program Makan Bergizi Gratis yang dapat mencegah bencana demografi.

Ia menegaskan program Makan Bergizi Gratis bukan sekadar memberikan makanan agar masuk ke dalam tubuh lalu dibuang menjadi kotoran, melainkan upaya masif pemerintah melalui BGN untuk terus menyiapkan menu bergizi seimbang sebagai investasi sumber daya manusia ke depan.

Program Makan Bergizi Gratis di Indonesia dijadwalkan bergulir mulai 2 Januari 2025. Pada tahap awal, program ini akan berlangsung selama 3 bulan dengan menyasar 3 juta penerima manfaat dan dialokasikan anggaran sebesar Rp71 triliun dari APBN.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar mengatakan pihaknya memiliki 13 program unggulan yang siap mengawal program Makan Bergizi Gratis dari hulu hingga hilir.

“Kita kurang lebih ada 13 item program yang akan kita jalankan, mulai dari food security, memastikan fasilitas rumah produksinya aman hingga dikonsumsi masyarakat,” kata Taruna Ikrar di Jakarta, Senin.

Dalam menyukseskan program pemerintah tersebut, pihaknya sudah berkoordinasi dengan berbagai kementerian yang terlibat seperti Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Badan Gizi Nasional.

Dalam program ini, BPOM memang selalu dilibatkan dari mulai hingga akhir pendistribusiannya. Hal tersebut dikarenakan merujuk dari tugas, pokok, dan fungsi BPOM yang dinilai penting dalam menjamin berbagai makanan yang disajikan ke masyarakat.

“Intinya ada 13 item dengan anggaran sebesar Rp2,5 triliun yang sudah disetujui oleh Komisi IX DPR RI. Bahkan, Wakil Ketua Komisi IX DPR datang khusus ke BPOM untuk memberikan support tentang hal tersebut,” ujar dia.

Program Makan Bergizi Gratis dimaksudkan untuk mempersiapkan generasi muda Indonesia yang unggul pada 2045 mendatang. Di mana, Indonesia mendapatkan bonus demografi pada tahun tersebut.

Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyebut terdapat 4,78 persen anggota rumah tangga menurut kelas pengeluaran tahun 2024 masuk dalam kategori miskin, sehingga diperlukan program Makan Bergizi Gratis yang dapat mencegah bencana demografi.

Ia menegaskan program Makan Bergizi Gratis bukan sekadar memberikan makanan agar masuk ke dalam tubuh lalu dibuang menjadi kotoran, melainkan upaya masif pemerintah melalui BGN untuk terus menyiapkan menu bergizi seimbang sebagai investasi sumber daya manusia ke depan.

Program Makan Bergizi Gratis di Indonesia dijadwalkan bergulir mulai 2 Januari 2025. Pada tahap awal, program ini akan berlangsung selama 3 bulan dengan menyasar 3 juta penerima manfaat dan dialokasikan anggaran sebesar Rp71 triliun dari APBN.

Pewarta: Chairul Rohman
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto berkomitmen menyediakan hunian layak bagi seluruh masyarakat, terutama yang berpenghasilan rendah, lewat program 3 juta rumah.

Di Jakarta, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta memulai program relokasi warga yang tinggal di kolong jembatan dan tol ke rumah susun (rusun) pada 30 November 2024.

Selain relokasi, pemerintah juga menyediakan rumah susun dengan harga sewa rumah. Salah satunya di Rusunawa Pasar Rumput, Setiabudi, Jakarta Selatan, yang diperuntukan untuk warga berpenghasilan rendah.

Kementerian PKP melakukan semua upaya tersebut untuk merealisasikan janji Prabowo menyediakan 3 juta rumah bagi rakyat kecil.

Relokasi warga kolong jembatan dan tol

Pemprov Jakarta telah merelokasi warga yang selama ini tinggal di kolong jembatan dan tol. Relokasi ini dilakukan secara bertahap sejak 30 November 2024.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Kelik Indriyanto menuturkan, 274 kepala keluarga (KK) sudah dipindahkan ke rusun dari target 1.060 KK.

"Yang sudah dipindah sebanyak 274 KK dari 1.060 KK. Mereka tersebar ke rusun di Jakarta Barat, Jakarta Utara, Jakarta Timur, dan Jakarta Pusat," kata Kelik saat ditemui di Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (6/12/2024).

Warga yang ber-KTP di luar Jakarta tidak mendapatkan rusun. Mereka dibantu biaya sewa kontrakan, pengurusan kepulangan atau ditampung sementara di panti milik Dinas Sosial.

Camat Grogol Petamburan, Agus Sulaiman mengatakan, kompensasi uang sewa rumah selama dua bulan telah diberikan untuk 98 Kepala Keluarga (KK) yang ber-KTP dari luar Jakarta.

Mereka selama ini tinggal di bawah kolong Tol Angke. Karena tak dapat rusun, mereka diberikan uang untuk mengontrak rumah sementara.

"Pemberian uang kompensasi sewa rumah selama dua bulan sebesar Rp 1,5 juta untuk membantu sebanyak 98 KK pindah dari kolong Tol Angke, Jelambar Baru," kata Agus.

Dinas Sosial Provinsi Jakarta juga memberikan bantuan sosial berupa kebutuhan bahan pokok untuk masing-masing keluarga.

"Kebutuhan pokok berupa minyak goreng, beras, kecap dan lain lain diberikan untuk meringankan kebutuhan warga yang pindah ke rumah sewa," ujar dia.

Untuk 139 KK warga kolong Tol Angke yang direlokasi ke rumah susun (rusun) juga diberikan bantuan berupa uang, paket sembako dan tempat tidur.

Target 3 juta rumah

Belum lama ini, Prabowo melemparkan guyonan kepada Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah terkait program 3 juta rumah saat hadir dalam pembukaan Sidang Tanwir dan Resepsi Milad ke-112 Muhammadiyah, di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Rabu (4/12/2024).

Prabowo mengatakan, Fahri Hamzah baru boleh tersenyum ketika program 3 juta rumah sudah berdiri. Namun, jika belum terealisasi, ia meminta Fahri untuk tidak senyum dulu.

Untuk merealisasikan programnya itu, Prabowo sedang meminta jajaran untuk menghemat anggaran dan mengurangi pengeluaran yang bersifat tidak kritis.

"Jadi saya mohon juga para gubernur terpilih, bupati terpilih, ketat, efisien, kurangi yang bersifat tidak kritis. Kritis untuk kepentingan rakyat, kritis untuk kepentingan langsung. Tidak usah terlalu banyak seminar, kita sudah tahu kesulitan rakyat, sudah tahu," kata Prabowo dikutip dari tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Rabu.

Prabowo menyinggung program 3 juta rumah yang dicanangkan, mengingat masih banyak rakyat yang kesulitan memiliki rumah.

Kepala Negara tersebut meminta jajarannya untuk mencari solusi secepatnya, bukan hanya melaksanakan seminar tanpa aksi pasti.

"Rakyat miskin, rakyat muda, yang masih muda, butuh rumah yang terjangkau. Enggak usah diseminarkan berapa jumlah rumah, tipe berapa, dia butuh segera," imbuh Prabowo.

Sewa rusun murah

Demi mewujudkan target itu, pemerintah juga menyediakan rusun dengan harga sewa murah. Salah satunya di rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) Pasar Rumput, Setiabudi, Jakarta Selatan.

Pada Kamis (28/11/2024), Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta Teguh Setyabudi didampingi Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara), Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Wakil Menteri Sosial (Mensos) Agus Jabo Priono, menyerahkan 334 kunci kepada warga penyewa.

Penyewaan Rusunawa Pasar Rumput yang diturunkan harganya itu sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

"Presiden minta kami bergerak cepat untuk rakyat, terutama rakyat kecil," ucap Ara.

Ara berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk merelisasikan hunian harga murah untuk rakyat kurang mampu.

"Kami sudah mengikuti berkali-kali arahan Presiden Pak Prabowo. Bapak Presiden sangat peduli pada wong cilik, ada program pangan untuk bantu masyarakat tak mampu," ucap dia.

Rusunawa Pasar Rumput memiliki 1.980 unit. 1.295 unit di antaranya diperuntukan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), dan 418 unit lainnya diberikan untuk korban kebakaran Manggarai yang digratiskan biaya sewa hingga 27 Oktober 2025.

Awalnya harga sewa Rusunawa Pasar Rumput mencapai Rp 3,5 juta per bulan. Namun akhirnya disepakati kalau harga sewanya turun menjadi Rp 1,1 juta sampai Rp 2,5 juta per bulan.

Bisnis.com, JAKARTA – Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Presiden Prabowo Subianto mencatat sebanyak 9,9 juta rumah tangga disebut belum memiliki rumah.

Adapun, Satgas Perumahan Prabowo Subianto menjelaskan bahwa Pulau Jawa menjadi wilayah dengan ketimpangan pemilikan rumah paling besar dibandingkan dengan wilayah-wilayah lainnya.

“Backlog ini paling tinggi di Pulau Jawa, diikuti oleh Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua,” jelas Satgas Perumahan dalam Buku Putih, dikutip Minggu (8/12/2024).

Sementara itu, backlogkepemilikan rumah didominasi oleh segmentasi Masyarakat Berpenghasilan Rendah atau MBR dengan total mencapai 5,67 juta rumah tangga. Sedangkan sisanya yakni sekitar 2,59 juta merupakan masyarakat miskin.

Tak hanya masalah backlog, Satgas Perumahan juga mencatat terdapat 26,9 juta rumah tangga yang tinggal di rumah tak layak huni. Untuk itu, sektor perumahan menjadi salah satu program yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subiano.

“Setiap tahun, terdapat kekurangan suplai rumah sebesar 600.000 unit rumah, namun ketersediaan hunian per tahun hanya mencapai 400.000 unit, sehingga menyebabkan adanya kebutuhan hunian yang semakin besar,” tulis Tim Satuan Tugas Perumahan yang diketuai Oleh Hasim S. Djojohadikusumo.

Untuk itu, penyelesaian masalah suplai pada sektor perumahan perlu segera mendapat perhatian. Tantangan seperti regulasi yang rumit hingga ketersediaan lahan yang terbatas perlu segera diselesaikan pemerintah.

Lebih lanjut, Satgas mengimbau agar pemerintah dapat melakukan penyederhanaan prosedur perizinan melalui sistem satu pintu dan insentif bagi pengembang rumah bersubsidi untuk mempercepat pembangunan rumah yang layak dan terjangkau.

Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi mengapresiasi komitmen Muslimat NU mendukung salah satu program strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, yaitu Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Terlebih lagi, Muslimat NU memiliki Koperasi An-Nisa yang bisa turut serta mendukung berjalannya program melalui koperasi," kata Menkop, usai menerima kunjungan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) Khofifah Indar Parawansa, di kantornya, Jakarta, Jumat (6/12/2024).

Budi Arie menekankan pentingnya keterlibatan koperasi dalam penyediaan bahan baku seperti telor, beras, susu dan lainnya hingga terlibat dalam distribusinya pada program MBG.

Dia meminta agar dilakukan validasi koperasi-koperasi aktif yang siap untuk terlibat dalam program tersebut. "Kita berharap koperasi menjadi bagian dari ekosistem ini, sehingga harus diorganisir secara bagus karena ini program nasional yang memiliki multiplayer effect yang sangat besar bagi masyarakat," ujar Budi Arie.

Kabupaten Sukabumi, jelas dia, bisa dijadikan sebagai percontohan karena ekosistemnya sudah terbentuk dengan baik. Bahkan, koperasi-koperasi yang ada di Sukabumi sudah dipetakan untuk terlibat dalam program MBG tersebut.

Bagi Budi Arie, ini piloting (Sukabumi) yang yang paling bagus dari 85 piloting, dan ini bisa ditiru untuk Satuan Pelayanan MBG di daerah lain. "Yang pasti, keterlibatan masyarakat dan koperasi harus dilakukan. Sebab, salah satu tujuan dari program ini adalah bagaimana perekonomian rakyat bergerak," katanya.

Hal itu merujuk pada empat tujuan utama dari program MBG. Yaitu, menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul, menurunkan angka stunting, menurunkan angka kemiskinan, hingga menggerakkan ekonomi rakyat.

Dalam kesempatan itu, Khofifah mengutarakan bahwa pertemuan ini juga sekaligus mengundang Menkop Budi Arie hadir mengisi materi dalam Kongres ke-XVIII Muslimat NU yang akan digelar 12 -15 Februari 2025 di Asrama Haji Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur.

"Rencana yang akan hadir dalam acara kongres tersebut sekitar 2860 orang, yang terdiri dari Pimpinan Cabang, Pimpinan Wilayah Muslimat se-Indonesia, dan Pimpinan Cabang Istimewa Dunia," ujar Khofifah.

Video: Senyum Khofifah Seusai Nyoblos Ditemani Dua Putranya

Video: Senyum Khofifah Seusai Nyoblos Ditemani Dua Putranya