Jakarta -

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkap akan ada 700 rumah tidak layak huni (RTLH) yang akan direnovasi di Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat. Renovasi tersebut dilakukan bekerja sama dengan menggandeng pengusaha swasta.

"Buddha Tzu Chi menyiapkan 500 rumah yang mau dibangun maupun direnovasi," ujar Ara di Sekretariat RW 12 Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat, Selasa (11/3/2025).

Kementerian PKP semula menggandeng Pendiri Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma (Aguan) melalui Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia. Aguan akan merenovasi dan membangun 500 RTLH. Kemudian ada tambahan 200 rumah yang akan direnovasi oleh Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia.

"Ini saya bawa satu orang lagi yang mau bantu. Kadin di sini. Hebat Kadin nih ya. Dia nggak mau kalah dari Buddha Tzu Chi ya. Mau bantu berapa renovasi? Ini berbuat kebaikan," ucapnya.

Sementara itu, Dirjen Perumahan Perkotaan Kementerian PKP Sri Haryati menyebutkan ada 232 kepala keluarga yang siap direnovasi rumahnya. Biaya renovasi maupun sewa kontrak untuk warga akan dibiayai oleh Yayasan Buddha Tzu Chi.

Ia mengatakan pembangunan tahap pertama sebanyak 148 unit rumah akan dimulai pada 14 April 2025. Para warga sementara akan tinggal di kontrakan selama 6 bulan mulai 10 April 2025.

"Kontrakan pun sudah dibantu oleh Pak Camat, Lurah Pak Wali, Pak. Itu kisarannya (biaya sewa) antara Rp 800 (ribu per bulan) sampai dengan Rp 1 juta (per bulan) yang nantinya akan ditanggung oleh Buddha Tzu Chi selama 6 bulan. Demikian, Pak. Untuk yang 84 lagi, tadi sudah dibicarakan, setelah 6 bulan, Pak. Jadi, sekitar 8 November itu akan dilakukan tahap kedua," jelas Sri.

Kemudian, Aguan menjanjikan akan membayar uang sewa tambahan selama 3 bulan kalau pembangunan belum selesai dalam 6 bulan. "Tambah 3 bulan (bayar sewa kontrakan)," tuturnya.

Ia pun mengungkapkan anggaran minimum untuk renovasi setiap rumah sebesar Rp 20 juta. "Kalau kita bicara mau buat berapa minimum satu rumah 20 juta, dikali aja," imbuhnya.

Di samping itu, WKU Bidang Pembangunan dan Pengembangan Desa Tertinggal Thomas Jusman menyatakan Kadin Indonesia siap merenovasi 200 rumah warga.

"Pak Menteri tadi memang totalnya 500 rumah, tetapi memang kita sebar ke lima provinsi, salah satunya DKI siap (renovasi) 200 (unit rumah)," tuturnya.

(dhw/das)

Jakarta -

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) dan Pendiri Agung Sedayu Group, Sugianto Kusuma (Aguan) mendatangi Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat untuk menindaklanjuti program renovasi 500 rumah tidak layak huni (RTLH). Ia meminta data warga yang siap direnovasi rumahnya.

Pantauan detikProperti di lokasi, Ara tiba di Sekretariat RW. 012 pukul 16.43 WIB. Ia tampak mengenakan seragam dinas berwarna coklat.

"Sekarang bantuin ya coba yang saya perintahin, coba laporin jelas," ujar Ara di Sekretariat RW. 12 Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat, Selasa (11/3/2025).

Pada kesempatan itu, ia menanyakan kesiapan warga untuk pindah ke kontrakan selagi rumah direnovasi. Ara juga memastikan kesediaan warga untuk direnovasi rumahnya.

Ara memastikan kalau warga tahu rumahnya akan direnovasi oleh siapa. Warga pun menyorak rumahnya akan dibangun oleh Yayasan Buddha Tzu Chi.

Untuk diketahui Yayasan Buddha Tzu Chi merupakan yayasan milik Pendiri Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma (Aguan).

Dirjen Perumahan Perkotaan Kementerian PKP Sri Haryati menyebutkan ada 232 kepala keluarga yang bersedia direnovasi rumahnya.

"Kecamatan Johar Baru siap 232 KK (kepala keluarga) atau rumah yang siap direnovasi. Untuk tahap pertama ada 148 rumah yang sudah disepakati akan mulai pembangunan di tanggal 14 April dan akan pindah ke kontrakan di tanggal 10 April," ungkap Sri.

Untuk Tanah Tinggi sendiri ada 28 rumah yang siap direnovasi. Selanjutnya tahap dua, 84 rumah di Kecamatan Johar Baru yang akan direnovasi mulai November mendatang.

Sebelumnya, Ara mengatakan akan merenovasi 500 rumah tidak layak huni (RTLH) di Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat. Ia mengunjungi lagi Kelurahan Tanah Tinggi untuk meminta data warga yang siap direnovasi rumahnya.

"Nanti hari Selasa (11/3) saya ke situ lagi, ke Tanah Tinggi ya," ujar Ara saat ditemui di Serang, Banten, Minggu (10/3/2025).

Ia akan mengumpulkan data terkait rumah warga yang siap direnovasi serta kontrakan yang bakal ditempat untuk sementara waktu. Biaya renovasi dan sewa kontrakan warga akan dibiayai oleh Pendiri Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma (Aguan) melalui Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia.

"Hari Selasa mudah-mudahan lurahnya sudah bisa memberikan data yang udah mau siap renovasi mana, dan kontraknya kemana dan berapa bayarnya. Kan udah siap dibayar sama Pak Aguan," katanya.

Ara menyebut program ini termasuk merenovasi rumah Nenek Hasna. Untuk diketahui, Nenek Hasna merupakan Tanah Tinggi yang sempat viral karena tinggal di rumah 2x3 meter bersama 12 anggota keluarganya. Ara sempat membantu Nenek Hasna dengan merenovasi rumah dan menyewakan kontrakan untuk ditempati sementara waktu.

"(Juga nengok Bu Hasna?) Iya, kan kita tadinya kan mau bangun ini (renovasi 500 rumah tidak layak huni) ya. Selasa jam 4 sore ya" imbuhnya.

(dhw/das)

JAYAPURA, iNews.id – Sekretaris Dewan Adat Suku Moy, Benhur Yaboisembut menyampaikan dukungan penuh terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas oleh pemerintah pusat. Program ini bertujuan untuk mengurangi angka malnutrisi dan stunting serta meningkatkan kualitas pendidikan melalui penyediaan makanan sehat bagi siswa di tingkat SD, SMP, dan SMA. 

Dalam keterangannya, Benhur Yaboisembut menegaskan bahwa program ini sangat bermanfaat bagi anak-anak sekolah di Papua, terutama dalam mendukung tumbuh kembang mereka melalui asupan gizi yang baik. Selain berdampak positif bagi kesehatan dan prestasi belajar, program ini juga dapat membantu meningkatkan perekonomian keluarga serta memberdayakan masyarakat lokal, termasuk petani dan nelayan. 

"Kami masyarakat adat sangat bersyukur dan berterima kasih kepada pemerintah pusat atas kebijakan ini. Makanan bergizi sangat penting bagi anak-anak sekolah agar mereka tumbuh cerdas dan mampu bersaing dengan bangsa lain," ujar Benhur Yaboisembut dalam pernyataannya, Senin (10/3/2025). 

Ia juga menegaskan bahwa Dewan Adat Suku Moy sepenuhnya mendukung kebijakan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi generasi muda di Papua. 

"Kami mendukung penuh kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang telah memikirkan kesejahteraan anak-anak bangsa, terutama melalui penyediaan makanan bergizi bagi siswa. Harapannya, program ini dapat terus berjalan dan memberikan manfaat nyata bagi pendidikan dan masa depan anak-anak di Papua," tambahnya. 

Dukungan dari tokoh adat ini mencerminkan harapan besar masyarakat Papua terhadap keberlanjutan program MBG, sebagai salah satu langkah strategis dalam membangun generasi muda yang sehat, cerdas, dan siap bersaing di masa depan.

Editor : Darul Muttaqin

Depok -

Warga di RW 26, Mekarjaya, Perumahan Pesona Depok Estate II, Depok, Jawa Barat, menolak pembangunan tanki air berkapasitas 10 juta liter di dekat tempat tinggal mereka. Warga mengaku takut keberadaan tanki itu membahayakan.

Perwakilan warga RW 26, Didik J Rachbini, mengatakan penolakan warga sudah terjadi sejak tahun 2020. Dia mengatakan keberadaan tangki air berkapasitas 10 juta liter itu dapat membahayakan warga.

"Warga terdampak tetap ingin bangunan water tank 10 juta liter air di relokasi. Proyek ini diperkirakan menghabiskan dana setengah triliun rupiah dan ada indikasi kuat korupsi pemerintahan sebelumnya. Tetapi setelah 4 tahun vakum karena ditolak warga, proyek ini akan dilakukan lagi dengan kondisi bangunan sudah semakin miring," ujar Didik dalam keterangan tertulis, Selasa (11/3/2025).

Didik mengatakan ada analisis teknis dari Universitas Indonesia (UI) yang menemukan banyak cacat serius pada desain, jenis tanah dan konstruksi tangki air itu. Dia menyebut analisis itu menemukan pekerjaan perkuatan struktur terhadap water tank wajib melibatkan warga terdampak untuk keamanan, kenyamanan dan keselamatan warga terdampak.

"Adapun cacat teknis yang di analisa oleh Lemtek UI yang akhirnya berimbas kerugian kepada warga terdampak dari watertank tersebut yang mulai berdiri di tahun 2022 menyebabkan tanah longsor, banjir lumpur ke kompleks kami dan beberapa rumah," ujarnya.

Dia mengatakan analisis oleh Lembaga Teknologi (Lemtek) UI menunjukkan design engineering details yang cacat dan tidak memenuhi standar keselamatan. Pengerjaan ulang perkuatan struktur dengan desain baru disebut tidak melibatkan warga.

Dia mengatakan pekerjaan memperkuat struktur water tank sulit karena kondisi tangki itu sudah miring ke arah perumahan Pesona Depok Estate II meski belum diisi air. Dia mengatakan hal itu disebabkan jenis tanah yang berubah menjadi hujan akan berubah menjadi clay atau tanah liat dan jika musim panas akan kering.

Dia mengatakan kondisi itu menyebabkan kondisi itu membuat kondisi water tank tidak seimbang. Kondisi itu memicu bangunan retak dan miring.

Warga di Depok tolak proyek water tank berkapasitas 10 juta liter (dok. Istimewa)

Dia menyebut posisi water tank berada di atas atap perumahan warga. Dia juga menyebut tanah warga terdampak hanya berjarak 6 sampai 7 meter dari garis sepadan proyek itu.

"Keempat, dengan jenis tanah yang sudah dijelaskan di atas dan lokasi water tank di atas atap perumahan kami warga terdampak dengan logika sehat kami akan sulit untuk PDAM melakukan penguatan karena setiap musim akan ada perubahan sifat tanah yang akan mengakibatkan posisi water tank akan mengalami kemiringan, hanya menunggu waktu saja water tank tersebut akan mengalami tragedi yang berdampak kerugian materi dan nyawa," ujarnya.

Dia menyebut PDAM dan Pemkot Depok membangun tangki air berkapasitas 10 juta liter itu dengan angkuh tanpa memikirkan hak-hak warga. Dia menyebut banyak kerugian yang dialami warga gara-gara proyek itu.

"PDAM dan Pemkot melakukan pembangunan dengan angkuh tanpa memikirkan hak-hak warga terdampak dan mengakibatkan kerugian yang di PDAM dan Pemkot ciptakan, membangun atas nama kebutuhan air bagi masyarakat tanpa melihat banyak aspek di antara adalah dampak lingkungan yang sudah dirasakan akibat berkurangnya penyerapan air, longsor, serta jebol tembok-tembok pembatasan di kompleks perumahan kami. Warga terdampak tidak pernah menghalangi pembangunan yang bersifat untuk kepentingan masyarakat tapi ada cara-cara yang sesuai norma dan adab yang benar," ujarnya.

Dia mengatakan warga setempat berharap Wali Kota Depok yang baru, Supian Suri, dan Gubernur Jawa Barat yang baru, Dedi Mulyadi, dapat merelokasi proyek itu. Dia juga menyarankan ada audit terhadap anggaran proyek tersebut.

"Catatan pengingat Depok bukan punya PDAM atau Pemkot dan water tank terbangun dari hasil uang tax payer, masyarakat. Warga terdampak meminta Gubernur Jawa Barat yang baru, Kang Dedi Mulyadi dan Wali kota Depok, bisa segera menghentikan pekerjaan penguatan struktur dan merelokasikan ke tempat lain. Juga tidak kalah penting memeriksa proyek berbiaya setengah triliun tersebut, yang lebih penting dialihkan untuk pendidikan atau MBG," ujarnya.

(haf/dhn)

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan kembali mengantongi komitmen pembangunan rumah rakyat dari konglomerat Sugianto Kusuma atau Aguan.

Dalam penjelasannya, Aguan melalui Yayasan Budha Tzu Chi bakal merenovasi sebanyak 500 rumah yang tak layak huni milik warga di Kelurahan Tanah Tinggi, Johar Baru, Jakarta Pusat.

"Dengan semangat melaksanakan arahan Bapak Presiden Prabowo, Gotong Royong membangun rumah untuk rakyat, saya bersama Pak Aguan dari Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia siap merenovasi 500 unit rumah tidak layak huni di Kelurahan Johar Baru," kata Aguan dalam keterangan resmi, Senin (10/3/2025).

Tak hanya itu, Ara menjelaskan bahwa Yayasan Budha Tzu Chi Indonesia juga menyatakan siap membangun rumah vertikal untuk warga yang tinggal di atas bidang tanah yang kepemilikannya berkelompok.

Akan tetapi, tambah Ara, berdasarkan hasil dialog dengan warga disepakati bahwa program perumahan yang dilakukan adalah program bedah rumah melalui renovasi rumah warga.

Seiring dengan hal itu, Ara menegaskan bahwa proses renovasi rumah itu bakal dilakukan setelah momentum Lebaran 2025.

“Jadi kami akan menjadikan program bedah rumah melalui renovasi rumah warga di Kelurahan Johar Baru ini. Nanti renovasinya setelah Lebaran dan ini diskusi ini menunjukkan bahwa pemerintah mendengarkan aspirasi rakyat" terang Ara.

Sementara itu, mengutip unggahan video yang dibagikan Ara dalam akun Instagram pribadinya @maruararsirait, dia menegaskan bahwa pemerintah tak mengeluarkan biaya sepeserpun untuk menyukseskan program tersebut.

Selain melakukan renovasi, Yayasan Budha Tzu Chi juga bakal mendukung pembangunan 30 rumah apung dengan nilai Rp150 juta per rumah.

“Ini bukan BSPS [Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya] jadi tak gunakan anggaran negara. Ini seperti yang di Tangerang itu, jadi sifatnya gotong royong tanah dari saya yang bangun Agung Sedayu Group,” pungkasnya.

Jakarta: Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah menyatakan perlu adanya Bank Tanah yang khusus membidangi ketersediaan lahan untuk sektor perumahan.
Bank Tanah khusus sektor perumahan agar fokus dan bergerak cepat bisa dibentuk sebagai Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Kementerian PKP.

"BLU ini akan bertugas untuk serah terima aset lahan milik negara dari berbagai institusi lain yang berpotensi untuk dibangun hunian rakyat," kata Wamen PKP dalam keterangan tertulis, Senin, 10 Maret 2025.

Dengan adanya Bank Tanah khusus sektor perumahan, dirinya berharap dapat mendorong sisi pasokan ketersediaan (supply side) hunian rakyat yang dibangun.

"Karena dengan terjaminnya ketersediaan lahan, maka akan memberikan kepastian pula bagi para calon investor yang ingin membantu membangun hunian," ujar dia.

Menurutnya, dengan adanya Bank Tanah khusus sektor perumahan, diharapkan pemerintah dapat mengintervensi harga hunian untuk rakyat yang selama ini terus ikut naik akibat harga tanah yang terus mengalami kenaikan.

"Karena pada umumnya harga lahan ini 40 persen dari harga rumah yang dijual," ungkap Fahri.

Fahri berharap Bank Tanah untuk sektor perumahan dapat segera dibentuk diawali dengan rencana dimulainya pembangunan Rumah Susun di eks lokasi perumahan DPR RI, di Kalibata, Jakarta Selatan yang bekerja sama dengan Investor dari Qatar yang sudah menandatangani MoU di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu, 8 Januari 2025.

Dirjen Perumahan Perkotaan Kementerian PKP Sri Haryati mengatakan, saat ini Kementerian PKP sedang melakukan pembahasan pembahasan bersama dengan DJKN, terkait skema pemanfaatan aset di maksud.

(KIE)

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengungkap rencana pembentukan badan baru berupa Bank Tanah yang akan secara khusus untuk memastikan ketersediaan lahan sektor perumahan.

Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Menteri (Wamen) PKP Fahri Hamzah yang menyebut Bank Tanah Perumahan itu nantinya bakal menjadi Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Kementerian PKP.

“BLU ini akan bertugas untuk serah terima aset lahan milik negara dari berbagai institusi lain yang berpotensi untuk dibangun hunian rakyat," kata Fahri dalam keterangan tertulis, dikutip Senin (10/3/2025).

Dengan adanya Bank Tanah khusus sektor perumahan, Wamen PKP berharap dapat mendorong sisi pasokan ketersediaan (supply side) hunian rakyat yang dibangun.

Selain itu, keberadaan Bank Tanah pada sektor perumahan itu juga diproyeksi bakal meningkatkan minat investasi sektor properti lantaran meningkatkan kepastian status lahan bagi para calon investor.

"Karena dengan terjaminnya ketersediaan lahan, maka akan memberikan kepastian pula bagi para calon investor yang ingin membantu membangun hunian," ujarnya.

Selain itu, keberadaan Bank Tanah khusus perumahan itu diharapkan dapat mengintervensi harga hunian untuk rakyat yang selama ini terus ikut naik akibat harga tanah yang terus mengalami kenaikan.

Pasalnya, tanah menjadi komponen utama hingga 40% yang mempengaruhi mahalnya harga jual rumah.

Sejalan dengan hal itu, dia berharap pembentukan Bank Tanah untuk sektor perumahan dapat segera dilakukan bersamaan dengan dimulainya pembangunan Rumah Susun di eks lokasi perumahan DPR RI, di Kalibata, Jakarta Selatan yang bekerja sama dengan Investor dari Qatar yang sudah menandatangani MoU di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu (8/1/2025).

Untuk diketahui, sebenarnya pemerintah telah memiliki Badan Bank Tanah yang dibentuk khusus untuk mengelola tanah milik negara. Badan Bank Tanah yang saat ini telah ada bertanggung jawab kepada Presiden melalui komite yang terdiri dari Menteri ATR/BPN, Menteri Keuangan dan Menteri PU.

Adapun, pembentukan Badan Bank Tanah diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 113 Tahun 2021. Dalam beleid itu, Bank Tanah memiliki fungsi untuk mengelola, mengembangkan, mengamankan hingga mengendalikan tanah negara.

Jakarta -

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) sedang mengupayakan pembentukan Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan (BP3) untuk mempercepat pembangunan perumahan. Upaya tersebut saat ini masih dalam tahap revisi peraturan.

Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PKP Fitrah Nur mengungkapkan terdapat revisi untuk Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 9 Tahun 2021 tentang Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan dan Keputusan Presiden (Keppres) 30/2021 tentang Pengangkatan Dewan Pembina Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan.

"Sekarang itu kan ada revisi Perpres 9 dan Keppres 30, itu baru keluar dari persetujuan dari Presiden (Prabowo Subianto) Jumat kemarin. Itu baru kita proses dulu," ujar Fitrah saat ditemui di Serang, Banten.

Pihaknya sedang menyelesaikan peraturan yang mengatur badan tersebut. Setelah itu, baru akan dibentuk panelis dan mengundang peserta yang ingin bergabung dengan badan tersebut. Menurutnya, pembentukan BP3 dapat rampung pada semester II tahun ini.

"Kita bertahap dulu lah, kita selesaikan peraturannya dulu, kemudian kita bentuk panelis, lalu kita undang nanti panelisnya, kita undang peserta yang mau ikut di BP3," ucapnya.

"(Target rampung bisa semester II-2025?) Bisa, insyaallah bisa," tuturnya.

Sebagai informasi, hunian berimbang adalah regulasi pemerintah yang mewajibkan pengembang rumah mewah dan rumah menengah untuk membangun rumah subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Namun, bagi pengembang yang tidak bisa langsung membangun, dapat memenuhi kewajiban dengan menyetor dana konversi.

Sebelumnya diberitakan pada Senin (17/2) lalu, Direktorat Jenderal (Ditjen) Kawasan Permukiman Kementerian PKP membentuk Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan (BP3) untuk Hunian Berimbang dan Dana Konversi. Langkah ini sebagai upaya percepatan pembangunan perumahan.

Pembentukan BP3 merupakan amanat UU 1/2011 tentang PKP, amanat UU 20/2011 tentang rusun, dan amanat UU 6/2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti UU 2/2022 tentang Cipta Kerja.

Badan ini akan mendorong percepatan Program 3 Juta Rumah melalui Lembaga khusus sebagai eksekutor teknis, mengelola sumber pendanaan selain APBN (Dana konversi, Hunian Berimbang untuk penyediaan perumahan bagi MBR, menyempurnakan ekosistem perumahan, untuk melakukan percepatan program perumahan MBR, dan menjamin ketersediaan rumah bagi MBR (housing stock dan ketepatan sasaran penyaluran bantuan pemerintah untuk perumahan MBR).

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(dhw/das)

Jakarta -

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) akan merenovasi 500 rumah tidak layak huni (RTLH) di Kelurahan Tanah Tinggi, Johar Baru, Jakarta Pusat. Ia mengunjungi lagi Tanah Tinggi untuk meminta data warga yang siap direnovasi rumahnya kepada Kelurahan.

Ara menyatakan akan mengunjungi kembali Tanah Tinggi hari Selasa (11/3) pukul 16.00 WIB.

"Nanti hari Selasa (11/3) saya ke situ lagi, ke Tanah Tinggi ya," ujar Ara saat ditemui di Serang, Banten, Minggu (10/3/2025).

Ia akan mengumpulkan data terkait rumah warga yang siap direnovasi serta kontrakan yang bakal ditempat untuk sementara waktu. Biaya renovasi dan sewa kontrakan warga akan dibiayai oleh Pendiri Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma (Aguan) melalui Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia.

"Hari Selasa mudah-mudahan lurahnya sudah bisa memberikan data yang udah mau siap renovasi mana, dan kontraknya kemana dan berapa bayarnya. Kan udah siap dibayar sama Pak Aguan," katanya.

Ara menyebut program ini termasuk merenovasi rumah Nenek Hasna. Untuk diketahui, Nenek Hasna merupakan Tanah Tinggi yang sempat viral karena tinggal di rumah 2x3 meter bersama 12 anggota keluarganya. Ara sempat membantu Nenek Hasna dengan merenovasi rumah dan menyewakan kontrakan untuk ditempati sementara waktu.

"(Juga nengok Bu Hasna?) Iya, kan kita tadinya kan mau bangun ini (renovasi 500 rumah tidak layak huni) ya. Selasa jam 4 sore ya" imbuhnya.

Semula rencananya renovasi rumah Nenek Hasna ditargetkan rampung pada Februari 2025. Namun, kini renovasinya akan dilakukan sekaligus dalam program renovasi 500 RTLH.

"(Renovasi rumah Bu Hasna belum selesai atau gimana?) Masa cuma satu aja kan sekaligus semuanya. Tetangganya gimana? Kita kan bangun semuanya sama-sama," tutur Ara.

"(Waktu itu rencana Februari 2025 rumah sudah jadi?) Iya, tapi kan mesti kebersamaan semuanya. Kita kan mesti kebersamaan semuanya, ada solusi bersama. Kan gitu kan? Ya mesti solusi yang bersama, yang adil seperti apa," tambahnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(dhw/das)

Jakarta: Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah menyatakan perlu adanya Bank Tanah yang khusus membidangi ketersediaan lahan untuk sektor perumahan.
Bank Tanah khusus sektor perumahan agar fokus dan bergerak cepat bisa dibentuk sebagai Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Kementerian PKP.

"BLU ini akan bertugas untuk serah terima aset lahan milik negara dari berbagai institusi lain yang berpotensi untuk dibangun hunian rakyat," kata Wamen PKP dalam keterangan tertulis, Senin, 10 Maret 2025.

Dengan adanya Bank Tanah khusus sektor perumahan, dirinya berharap dapat mendorong sisi pasokan ketersediaan (supply side) hunian rakyat yang dibangun.

"Karena dengan terjaminnya ketersediaan lahan, maka akan memberikan kepastian pula bagi para calon investor yang ingin membantu membangun hunian," ujar dia.

Menurutnya, dengan adanya Bank Tanah khusus sektor perumahan, diharapkan pemerintah dapat mengintervensi harga hunian untuk rakyat yang selama ini terus ikut naik akibat harga tanah yang terus mengalami kenaikan.

"Karena pada umumnya harga lahan ini 40 persen dari harga rumah yang dijual," ungkap Fahri.

Fahri berharap Bank Tanah untuk sektor perumahan dapat segera dibentuk diawali dengan rencana dimulainya pembangunan Rumah Susun di eks lokasi perumahan DPR RI, di Kalibata, Jakarta Selatan yang bekerja sama dengan Investor dari Qatar yang sudah menandatangani MoU di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu, 8 Januari 2025.

Dirjen Perumahan Perkotaan Kementerian PKP Sri Haryati mengatakan, saat ini Kementerian PKP sedang melakukan pembahasan pembahasan bersama dengan DJKN, terkait skema pemanfaatan aset di maksud.

(KIE)

Serang -

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) melakukan peletakan batu pertama atau groundbreaking pembangunan perumahan Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat (AD) di Serang Banten. Groundbreaking dilakukan bersamaan dengan empat kota lainnya.

Lokasinya di Perumahan Graha Kartika Pesona Serang, tepatnya Jl. Warung Jaud Kec. Serang, Banten. Jaraknya kurang lebih 15 menit dari pintu Tol Serang Timur dengan jarang sekitar 6 km.

"Kan ini ada di Serang, Bogor, Brebes, Bantul, Bekasi. Ada lima kota kan hari ini (groundbreaking)," ujar Ara di Serang, Banten, Minggu (9/3/2025).

Ara berpesan agar TNI segera mendata kuota rumah yang dibutuhkan. Lalu, memastikan memilih pengembang yang membangun rumah berkualitas. Ia juga mengingatkan agar TNI AD agar mencegah dan menindaktegas pungutan liar selama pembangunan.

Selain rumah, Ara menyebut di perumahan itu akan dibangun taman bermain anak-anak dan rumah ibadah berupa masjid. Rumah ibadah akan dibangun dari uang sumbangan sebesar Rp 1 miliar dari Komisaris Utama PT Harum Energi Tbk. Lawrence Barki dan Rp 1 miliar dari Pendiri Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma (Aguan).

"Jadi ada Rp 2 miliar nanti dibangun rumah ibadah di sini," ucapnya.

"Saya sebagai menteri sumbang Rp 500 juta ya pribadi ini ya buat taman bermain anak-anak supaya bagus ya," tambah Ara.

Sementara itu, Inspektur Jenderal TNI Angkatan Darat (Irjenad) Letjen TNI Erwin Djatniko mengatakan groundbreaking bangunan perumahan ini merupakan program dari TNI AD untuk mendukung program pemerintah.

"TNI Angkatan Darat berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan prajurit dan mendukung program pemerintah melalui pembangunan rumah TWP (Tabugan Wajib Perumahan) Angkatan Darat," ucapnya.

Ia mengungkapkan jumlah rumah yang akan dibangun sebanyak 5.760 unit yang tersebar di lima lokasi. Total luas tanah untuk perumahan di lima lokasi 70,6 hektare

Untuk Kabupaten Serang akan dibangun 2.023 unit rumah oleh PT Semangat Berkarya Bersama di atas tanah milik TNI AD. Angka tersebut termasuk 1.282 unit rumah subsidi, 290 rumah komersil, dan 451 unit rumah TNI AD.

Sementara luas tanah perumahan di Serang sebesar 23 hektare. Adapun spesifikasi rumahnya 30/72 untuk rumah subsodo dan 36/72 untuk rumah komersil dan rumah TNI AD.

Sebelumnya, Ara menyatakan groundbreaking pembangunan rumah subsidi untuk TNI AD akan segera dilakukan pada Minggu (9/3). Hal itu disampaikan di Istana Kepresidenan, Selasa (4/3) malam.

Ia mengungkapkan akan ada sekitar 5.400 rumah subsidi yang akan dibangun untuk TNI AD.

"Hari Minggu, 4 hari lagi, nanti bersama Bapak KSAD Jenderal Maruli, saya akan groundbreaking perumahan buat TNI Angkatan Darat di Serang, sekitar 5.400 rumah," katanya di lokasi.

Pembangunan rumah subsidi tersebut dilakukan melalui kerja sama dengan PT Bank Mandiri (Persero). Tak hanya TNI AD saja, nantinya juga akan pembangunan rumah subsidi untuk TNI Angkatan Laut (AL) dan juga TNI Angkatan Udara (AU).

(dhw/das)

Jakarta -

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menyatakan Kementerian PKP akan merenovasi 500 rumah tidak layak huni milik warga di Kelurahan Tanah Tinggi, Johar Baru, Jakarta Pusat. Hunian di Tanah Tinggi diharapkan bisa menjadi percontohan penataan kawasan permukiman di perkotaan.

Renovasi rumah dilakukan dengan menggandeng Pendiri Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma (Aguan) melalui Yayasan Buddha Tzu Chi. Proyek tersebut merupakan hasil dari kesepakatan antara warga bersama pihak Kecamatan Johar Baru dengan yayasan.

"Dengan semangat melaksanakan arahan Bapak Presiden Prabowo, Gotong Royong membangun rumah untuk rakyat, hari ini saya bersama Pak Aguan dari Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia siap merenovasi 500 unit rumah tidak layak huni di Kelurahan Johar Baru," ujar Ara dikutip dari keterangan tertulis, Minggu (9/3/2025).

Hal itu diungkapkan Ara saat melakukan dialog dengan warga di Sekretariat RW 012 Kelurahan Tanah Tinggi Kecamatan Johar Baru Jakarta Pusat kemarin.

Ara mengatakan Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia semula menyatakan siap membangun rumah vertikal untuk warga yang memiliki hak atas tanahnya secara berkelompok. Namun, berdasarkan hasil dialog dengan warga, disepakati bahwa program perumahan yang dilakukan adalah program bedah rumah melalui renovasi rumah warga.

Ia menambahkan dukungan Yayasan Budha Tzu Chi Indonesia dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini adalah bentuk dari gotong royong untuk membantu rakyat memiliki rumah layak huni. Hal ini juga sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto gotong royong membangun rumah rakyat menjadi cara mewujudkan Program 3 Juta Rumah.

"Masyarakat maunya dibangun atau direnovasi? Ternyata maunya direnovasi. Jadi kami akan menjadikan program bedah rumah melalui renovasi rumah warga di Kelurahan Johar Baru ini. Nanti renovasinya setelah Lebaran dan ini diskusi ini menunjukkan bahwa pemerintah mendengarkan aspirasi rakyat," ungkapnya.

Terpisah, Ketua RW 012 Imron Buchori menyampaikan Ara dan Aguan mendatangi ke tanah tinggi untuk program renovasi rumah warga. Program tersebut termasuk bedah rumah Nenek Hasna, warga Tanah Tinggi yang sempat viral lantaran tinggal di rumah 2x3 meter bersama 12 anggota keluarganya.

"Pak Menteri (PKP) dan Pak Aguan datang untuk program rumah Bu Hasna/renovasi (rumah) warga, malah ditambah 18 rumah lagi tahap kedua sisa dari 500 untuk wilayah Kecamatan Johar Baru," kata Imron kepada detikProperti.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(dhw/das)