IDXChannel - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Gizi Nasional bakal membentuk Project Management Office (PMO) alias Satuan Tugas (Satgas) untuk mengoordinasikan tugas perusahaan pelat merah dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Presiden Prabowo telah menekankan pentingnya sinergi lintas sektor termasuk kontribusi aktif BUMN dalam program Makan Bergizi Gratis yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan BUMN memiliki peran strategis sesuai bidangnya,” ujar Erick, ditulis Minggu (26/1/2024).

Melalui Satgas, peran BUMN dalam MBG disesuaikan dengan wilayah. Langkah ini bertujuan memperluas cakupan penerima manfaat program MBG.

Erick Thohir meminta BUMN wajib ambil bagian mendukung program Presiden Prabowo Subianto yang berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, terutama MBG.

Misalnya untuk PT PLN (Persero), Erick meminta perseroan menyiapkan infrastruktur listrik yang andal sebagai sumber energi bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur MBG, termasuk menjangkau desa-desa.

Tercatat, PLN menyuplai listrik di 238 titik Dapur MBG di 31 provinsi dengan total kebutuhan daya lebih dari 4 Megavolt Ampere (MVA).

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo mengatakan, pihaknya diberi mandat menyediakan infrastruktur kelistrikan yang andal. Karena itu, PLN siap mendukung penuh pelaksanaan MBG.

“Seluruh unit kami siap mendukung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis. Seluruh petugas kami sudah memastikan keandalan listrik di setiap titik, baik itu di fasilitas produksi makanan bergizi, fasilitas penyimpanan hingga lokasi distribusi,” ujar Darmawan.

Dia mencatat proyeksi beban puncak nasional tertinggi sepanjang 2025 mencapai 50,1 Gigawatt (GW) dengan daya mampu pasok sebesar 52,9 GW, sehingga kondisi sistem kelistrikan nasional masih sangat aman.

Artinya, PLN menjamin kebutuhan listrik di lokasi SPPG atau Dapur MBG dapat terpenuhi. Hal ini meliputi penyediaan infrastruktur kelistrikan, peningkatan kapasitas, hingga pemeliharaan jaringan listrik.

(Febrina Ratna Iskana)

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta terpilih Pramono Anung-Rano Karno akan mewujudkan program sarapan gratis bagi siswa-siswi di Jakarta.

Koordinator Komunikasi Tim Transisi Pramono-Rano, Chico Hakim menyebut, program ini menjadi salah satu prioritas pada masa transisi pemerintahan mereka dan ditargetkan mulai berjalan dalam 100 hari pertama masa jabatan.

“Pokoknya Mas Pram akan menyiapkan sarapan pagi gratis,” ucap Chico kepada wartawan, Senin (13/1/2025).

Lantas, apa beda program sarapan Pramono-Rano dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden RI Prabowo Subianto?

Beda dengan program MBG

Chico memastikan program ini tidak berkaitan dengan program Makan Bergizi Gratis. Menurutnya, perbedaan utama terletak pada waktu pelaksanaan.

“Enggak, enggak ada hubungan, enggak terkait sama sekali (dengan program Makan Bergizi Gratis). Kan kita sarapan pagi. Jadi kebanyakan kalau yang dari pemerintah pusat itu kan untuk makan siang,” ujar Chico.

Dengan demikian, siswa-siswi di Jakarta berpotensi mendapatkan dua kali makan gratis dalam satu hari, yakni sarapan melalui program Pramono-Rano dan makan siang melalui program MBG pemerintah pusat.

Bertahap

Namun, program sarapan gratis ini tidak langsung diterapkan secara serentak di seluruh sekolah Jakarta.

Sejumlah sekolah akan dijadikan percontohan dalam 100 hari pertama masa jabatan Pramono-Rano.

“Tapi kan mungkin tidak bisa serentak langsung semua sekolah. Karena juga kita harus sesuaikan juga dengan kesiapannya juga,” ungkap Chico.

Sementara, Ketua tim transisi Pramono-Rano, Ima Mahdiah mengatakan, saat awal pelaksanaan, tidak mungkin semua siswa di Jakarta langsung bisa menerima sarapan gratis.

Kesiapan program ini sangat bergantung Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jakarta.

“Tidak mungkin langsung bisa keseluruhan, kita coba dulu. Trial di beberapa hari, mungkin beberapa minggu, beberapa bulan,” ucap Ima saat ditemui di Balai Kota Jakarta, Jumat (24/1/2025).

Libatkan UMKM dan kantin

Nantinya, program sarapan Pramono-Rano akan melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta kantin sekolah.

Dengan demikian, diharapkan program ini juga dapat memberdayakan ekonomi lokal.

“Sarapan gratis yang pasti arahan Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur dipastikan untuk merekrut UMKM dan kantin-kantin sekolah kita berdayakan,” lanjut Ima.

Guna menjamin kualitas makanan, tim transisi bakal bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Jakarta untuk melakukan uji klinis terhadap pengolahan UMKM dan kantin sekolah yang terlibat.

Dari sekitar 3.000 UMKM dan kantin sekolah yang terdaftar, hanya 2.600 yang dinyatakan lolos uji klinis dan memenuhi standar kelayakan.

“Dinas Kesehatan itu sudah harus mengetahui kantin UMKM diperiksa dulu dapur-dapurnya, jadi dari sekitar 3.000 yang ada, hanya 2.600 yang siap lolos dari uji klinisnya Dinas Kesehatan," ucap Ima.

Adapun program ini diprioritaskan untuk sekolah yang berada di wilayah kumuh Jakarta.

Plt Kepala Dinas Pendidikan Jakarta, Sarjoko menyatakan realisasinya tetap bergantung pada APBD Jakarta.

“Target kita akan direalisasikan di tahun ini. Sama seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), perlu kesiapan, kita coba secara parsial, kita plotting lokasi, mungkin lokasi prioritasnya di kawasan RW kumuh, menyesuaikan kemampuan kita,” ucap Sarjoko kepada wartawan di Balai Kota Jakarta, Kamis (16/1/2025).

Presiden Prabowo Subianto melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri India Narendra Modi, sebagai rangkaian kunjungan kenegaraannya di New Delhi, India. Dalam pertemuan itu, PM Modi membagikan pengalaman program makan siang gratis.

Hal itu diungkap PM Modi saat konferensi pers usai bilateral di Hyderabad House, New Delhi, India, Sabtu (25/1/2025). PM Modi juga menjelaskan sistem distribusi program tersebut.

"India berbagi pengalaman di bidang kesehatan dan ketahanan pangan, termasuk skema makan siang (gratis) dan sistem distribusi (layanan) publik kepada Pemerintah Indonesia," kata PM Modi.

Lebih lanjut, PM Modi bicara banyak hal terkait kerja sama dengan Indonesia. Kerja sama itu meliputi bidang energi hingga teknologi.

"Kami memutuskan untuk bekerja sama di bidang-bidang seperti energi, mineral kritis, sains dan teknologi, luar angkasa, dan pendidikan STEM," ujarnya.

PM Modi menyebut Indonesia sebagai mitra penting dalam kerangka kerja sama ASEAN dan Indo-Pasifik. Keduanya berkomitmen untuk terus menjaga ketertiban hukum di kawasan.

"Kami berdua (India dan Indonesia) berkomitmen memelihara perdamaian, keamanan, mewujudkan kesejahteraan, dan menjaga ketertiban hukum di kawasan. Kami sepakat kebebasan navigasi harus selalu dijaga sebagaimana diatur dalam hukum internasional," ujarnya.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

KOMPAS.com - Dokter Spesialis Gizi Klinik, Raissa Edwina Djuanda, mengajak orang tua untuk melibatkan anak-anak dalam kegiatan menyiapkan makanan sebagai bagian dari peringatan Hari Gizi Nasional.

Menurutnya, cara ini dapat membantu anak lebih menghargai pentingnya makanan sehat sejak dini.

“Jadilah contoh, libatkan anak dalam mempersiapkan makanan, misalnya dalam belanja bahan makanan, mengolah, mencuci, memasak agar mereka lebih menghargai makanan,” ujar Raissa, seperti dikutip dari Antara, Sabtu (25/1/2025).

Raissa juga menyarankan orang tua untuk membuat jadwal rutin makan bersama keluarga secara teratur.

Kegiatan ini tidak hanya mempererat kedekatan keluarga, tetapi juga memberikan kesempatan untuk edukasi mengenai gizi yang baik.

“Perkenalkan tentang gizi atau makanan sehat sedari dini, dan berilah pujian jika mereka makan dengan baik,” tambahnya.

Ia menekankan pentingnya membangun kebiasaan makan yang sehat dalam keluarga guna mencegah risiko penyakit seperti obesitas, stunting, dan penyakit tidak menular lainnya.

Menurut Raissa, memberikan contoh makan sehat kepada anak-anak sangatlah penting, karena keluarga memegang peran besar dalam membentuk kebiasaan makan anak sejak kecil.

“Sebaiknya orang tua memberikan contoh makan yang baik kepada anak-anaknya, karena keluarga sangat berperan dalam membentuk kebiasaan makan anak sejak dini,” tuturnya.

Mencegah penyakit, lanjut Raissa, jauh lebih mudah daripada mengobati. Anak-anak dengan gizi yang baik akan tumbuh menjadi generasi yang sehat dan produktif.

Peringatan Hari Gizi dan Pangan Nasional (HGN) yang jatuh setiap tanggal 25 Januari, tahun ini mengangkat tema “Pilih Makanan Bergizi untuk Keluarga Sehat”.

Tema ini sangat relevan mengingat tantangan global yang semakin berat, seperti meningkatnya prevalensi obesitas, ketidakseimbangan gizi, serta berbagai penyakit yang terkait dengan gaya hidup.

Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas Kementerian Kesehatan, Maria Endang Sumiwi, mencatat beberapa masalah gizi yang masih menjadi perhatian di Indonesia.

Stunting masih terjadi pada 21,5 persen balita, gizi kurang pada balita mencapai 8,5 persen, anemia pada remaja mencapai 16,3 persen, kelebihan berat badan pada remaja 12,1 persen, dan obesitas pada orang dewasa mencapai 23,4 persen.

Dengan peringatan HGN ke-65 ini, Kemenkes berharap masyarakat semakin sadar akan pentingnya memilih makanan bergizi untuk menciptakan keluarga yang sehat dan mencegah masalah gizi yang lebih serius di masa depan.

Bisnis.com, MALANG —Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) mengapresiasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang merupakan inisiatif Corporate Social Responsibility (CSR) dari PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. (GOTO) untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis Presiden Prabowo Subianto.

Apresiasi ini disampaikan saat kunjungan tim Kementerian PANRB di SDN Lowokwaru 3 Malang, yang merupakan salah satu sekolah penerima manfaat dari CSR GOTO.

Asisten Deputi Perumusan Sistem dan Strategi Kebijakan Layanan Publik Kementerian PAN-RB, Muhammad Yusuf Kurniawan yang hadir dalam kesempatan tersebut mengapresiasi Gojek dalam menjalankan program tersebut karena sejalan dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi bagi generasi muda.

“Kami sangat mendukung program yang diinisiasi Gojek, karena bukan hanya memberikan manfaat langsung bagi anak-anak, tetapi juga memperlihatkan bagaimana sektor swasta dapat berkolaborasi dengan pemerintah dan masyarakat untuk menciptakan solusi konkret bagi kebijakan yang ada,” ujarnya dalam keterangan resminya, Sabtu (25/1/2025).

Dia menambahkan, program Makanan Bergizi Gratis (MBG) bertujuan memastikan anak-anak tumbuh sehat dan cerdas, serta mendapat akses pendidikan berkualitas.

Kolaborasi dengan Gojek dalam program ini menjadi contoh penerapan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi. Program MBG diharapkan dapat direplikasi di daerah lain, terutama yang masih menghadapi masalah gizi.

Menurutnya, dDigitalisasi memberikan banyak kemudahan, tidak hanya dalam hal efisiensi waktu, tetapi juga dalam memastikan bahwa bantuan sampai pada target yang tepat.

Penggunaan platform digital, seperti yang dilakukan oleh Gojek, dapat mempermudah masyarakat yang membutuhkan untuk mengakses bantuan dengan lebih mudah, transparan, dan terjamin kualitasnya.

“Ini adalah langkah penting dalam memastikan program-program lainnya lebih inklusif dan dapat menjangkau lebih banyak orang secara efektif,” ujar Yusuf Kurniawan.

Chief Public Policy and Government Relations GoTo, Ade Mulya, menegaskan melalui program CSR ini, GoTo mendapatkan pengalaman dan pelajaran yang harapannya dapat berguna bagi penerapan program MBG oleh pemerintah kedepannya.

Pelaksanaan program CSR MBG, kata dia, GoTo menggunakan pendekatan digital terintegrasi dengan memanfaatkan portal untuk pemesanan makanan dari pihak sekolah yang akan dikirimkan langsung ke mitra UMKM GoFood dan juga secara otomatis dikirimkan ke mitra driver Gojek ketika makanan siap diambil.

Mitra UMKM GoFood yang berpartisipasi dalam program ini menerima pesanan paket makanan 4 hari sebelumnya dari pihak sekolah sehingga UMKM dapat mengaji kebutuhan belanja bahan baku agar bahan yang dipakai selalu segar.

GoTo juga memberikan pelatihan dan panduan untuk para mitra UMKM GoFood agar dapat memastikan kandungan nutrisi dan higienitas tetap terjaga.

Ekosistem digital GoTo memungkinkan orang tua untuk memantau proses pemesanan makanan bagi anak secara transparan, sehingga meningkatkan rasa aman.

Fitur ini juga memberikan kontrol kepada orang tua untuk terlibat aktif, bahkan dapat membatalkan pesanan jika anak berhalangan hadir. Dengan demikian, GoTo memberikan solusi praktis bagi orang tua dalam mengawasi konsumsi makanan anak.

Sedangkan untuk memastikan makanan diantar tepat waktu, aplikasi mitra UMKM GoFood yang disebut GoBiz secara otomatis menjadwalkan panggilan ke mitra driver Gojek untuk mengambil makanan ketika sudah siap. Untuk memastikan keamanan pada saat pengiriman, GoTo membatasi jarak pengiriman maksimal 3 km dari lokasi mitra UMKM GoFood ke sekolah.

“Dengan menggunakan ekosistem digital GoTo yang terintegrasi, mulai dari teknologi, hingga UMKM GoFood dan mitra Gojek, kami ingin mempermudah seluruh proses pengiriman dan pengantaran makanan untuk siswa, dengan higienitas yang terjaga, sembari memberikan dampak ekonomi positif ke mitra kami,” ujar Ade.

Program MBG yang berbasis teknologi juga membuka peluang untuk berkolaborasi dengan lebih banyak pihak, seperti UMKM lainnya, hingga semua stakeholder yang ingin memantau distribusi bantuan dengan lebih terorganisir. Selain itu, digitalisasi memungkinkan evaluasi dan pelaporan yang lebih cepat, membantu pihak terkait untuk menilai sejauh mana program ini dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat.

Program MBG CSR GoTo di SDN Lowokwaru 3 Malang telah dimulai sejak 19 Agustus 2024 dengan total lebih dari 34.000 paket MBG telah didistribusikan kepada siswa.

Pihak sekolah juga memuji inovasi teknologi yang diterapkan GoTo dalam menjalankan program ini. Dengan adanya fitur admin portal, pihak sekolah dapat memberikan masukan terkait variasi menu, alergi siswa, dan preferensi makanan secara mudah dan efektif.

“Misalnya, jika ada menu yang terlalu pedas, kami bisa langsung memberitahu pihak GoTo dan UMKM melalui fitur feedback. Alhamdulillah, masukan kami selalu ditindaklanjuti sehingga menu yang disediakan kini lebih sesuai dengan selera siswa,” kata Kepala SDN Lowokwaru 3, Anis Yuniati.

Sejak uji coba yang dimulai pada 20 Mei 2024, program ini telah menjangkau 13 kota/kabupaten, termasuk Bogor, Bandung, Jakarta Timur, Malang, Surabaya, dan Medan, dengan total 31 sekolah dan lebih dari 10.000 siswa penerima manfaat setiap harinya. Secara total, GoTo menargetkan penyaluran sekitar 3 juta porsi makanan bergizi gratis.

Direktur Utama GoTo, Patrick Walujo, menjelaskan bahwa inisiatif ini mencerminkan komitmen perusahaan sebagai karya anak bangsa. “Program ini merupakan salah satu wujud nyata dari komitmen GoTo Group untuk berjuang bersama pemerintah dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Kami juga memanfaatkan program ini untuk mengukur dampak ekonomi, seperti efek pengganda pada UMKM dan mitra pengemudi,” katanya.

Hasil riset yang dilakukan oleh Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menunjukkan bahwa Program MBG CSR GoTo memberikan dampak ekonomi yang signifikan.

UMKM yang terlibat dalam program ini rata-rata menambah tiga tenaga kerja baru dan mengalami peningkatan pendapatan bersih sebesar 33,7% per bulan dibandingkan sebelum mengikuti program. Sementara itu, mitra pengemudi yang terlibat juga mengalami peningkatan pendapatan bersih sebesar 17%.

Program ini tidak hanya memberikan manfaat langsung kepada siswa melalui makanan bergizi, tetapi juga memberdayakan UMKM dan mitra pengemudi sebagai bagian dari ekosistem GoTo. UMKM yang berpartisipasi dalam program ini telah memenuhi standar higienitas dan keamanan yang disertifikasi oleh Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) serta dipantau oleh dinas kesehatan dan dinas pendidikan setempat.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan anggaran untuk pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) didistribusikan ke rekening mitra, sehingga pada Februari, tidak perlu lagi menggunakan mekanisme reimburse.

"Kami sedang mengusahakan mulai Februari, bukan lagi reimburse, tetapi uang negara ada di rekening mitra," ucap Dadan ketika dijumpai di sela-sela acara Rampinas PIRA di Jakarta, Sabtu (25/1).

Dadan menyampaikan bahwa anggaran untuk Badan Gizi Nasional baru dibuka blokirnya pada 6 Januari 2025 lalu, sedangkan program MBG sudah diluncurkan pada tanggal yan gsama.

Oleh karena itu, pada dua pekan pertama pelaksanaan program MBG, penyedia makanan harus mengeluarkan dana pribadi terlebih dahulu sebelum mendapatkan penggantian (reimburse) dari pemerintah.

"Dan kami sudah melakukan proses reimburse-nya," ucap Dadan.

Di tempat yang sama, Dadan mengatakan ada penambahan anggaran sebesar Rp100 triliun untuk program MBG yang dilatarbelakangi keinginan Presiden RI Prabowo Subianto mempercepat pemenuhan target penerima manfaat yang berjumlah 82,9 juta orang.

Target tersebut semula dijadwalkan terpenuhi pada akhir tahun 2025, namun diminta oleh Prabowo untuk dipercepat menjadi September 2025.

"Karena Pak Presiden ingin melakukan percepatan-percepatan, maka dibutuhkan tambahan biaya. Pak Presiden bertanya kepada kami, berapa kalau September mulai dilaksanakan untuk 82,9 juta? Kami sampaikan tambahan Rp100 triliun," ucap Dadan.

Dengan demikian, Dadan menegaskan bukan BGN yang meminta penambahan anggaran, melainkan Prabowo. Penambahan anggaran sebesar Rp100 triliun tersebut, kata dia, merupakan konsekuensi dari percepatan yang diinginkan oleh Prabowo.

"Jadi, bukan BGN yang mengajukan penambahan, ya," kata dia.

Selain penambahan anggaran, sebelumnya Dadan mengatakan salah satu strategi yang ditekankan Presiden Prabowo untuk percepatan program MBG dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (17/1), adalah meminta kementerian dan lembaga di lintas sektor lebih solid.

"Bapak Presiden menginginkan agar program ini betul-betul menjadi lintas sektor, dan kemudian saling bekerja sama satu dengan yang lainnya," kata Dadan.

Setelah 10 hari berjalan, program MBG saat ini telah dilakukan di 31 provinsi di Indonesia dengan total 238 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah beroperasi memenuhi pembuatan makanan untuk MBG.

Pada periode pertama, yaitu Januari-April 2025, ditargetkan ada 3 juta penerima manfaat dari program MBG, lalu pada tahapan selanjutnya April-Agustus 2025 ditargetkan jumlah tersebut bertambah menjadi 6 juta penerima manfaat.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan anggaran untuk pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) didistribusikan ke rekening mitra, sehingga pada Februari, tidak perlu lagi menggunakan mekanisme reimburse.

“Kami sedang mengusahakan mulai Februari, bukan lagi reimburse, tetapi uang negara ada di rekening mitra,” ucap Dadan ketika dijumpai di sela-sela acara Rampinas PIRA di Jakarta, Sabtu.

Dadan menyampaikan bahwa anggaran untuk Badan Gizi Nasional baru dibuka blokirnya pada 6 Januari 2025 lalu, sedangkan program MBG sudah diluncurkan pada 6 Januari 2025.

Oleh karena itu, pada dua pekan pertama pelaksanaan program MBG, penyedia makanan harus mengeluarkan dana pribadi terlebih dahulu sebelum mendapatkan penggantian (reimburse) dari pemerintah.

“Dan kami sudah melakukan proses reimburse-nya,” ucap Dadan.

Program MBG saat ini telah dilakukan di 31 provinsi di Indonesia dengan total 238 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah beroperasi memenuhi pembuatan makanan untuk MBG.

Pada periode pertama, yaitu Januari–April 2025, ditargetkan ada 3 juta penerima manfaat dari program MBG, lalu pada tahapan selanjutnya April–Agustus 2025 ditargetkan jumlah tersebut bertambah menjadi 6 juta penerima manfaat.

Tambahan anggaran sebesar Rp100 triliun diusulkan untuk mempercepat pemenuhan target penerima manfaat yang berjumlah 82,9 juta.

Target tersebut semula dijadwalkan terpenuhi pada akhir tahun 2025, namun diminta oleh Prabowo untuk dipercepat menjadi September 2025.

“Karena Pak Presiden ingin melakukan percepatan-percepatan, maka dibutuhkan tambahan biaya. Pak Presiden bertanya kepada kami, berapa kalau September mulai dilaksanakan untuk 82,9 juta? Kami sampaikan tambahan Rp100 triliun,” ucap Dadan.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan anggaran untuk pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) didistribusikan ke rekening mitra, sehingga pada Februari, tidak perlu lagi menggunakan mekanisme reimburse.

“Kami sedang mengusahakan mulai Februari, bukan lagi reimburse, tetapi uang negara ada di rekening mitra,” ucap Dadan ketika dijumpai di sela-sela acara Rampinas PIRA di Jakarta, Sabtu.

Dadan menyampaikan bahwa anggaran untuk Badan Gizi Nasional baru dibuka blokirnya pada 6 Januari 2025 lalu, sedangkan program MBG sudah diluncurkan pada 6 Januari 2025.

Oleh karena itu, pada dua pekan pertama pelaksanaan program MBG, penyedia makanan harus mengeluarkan dana pribadi terlebih dahulu sebelum mendapatkan penggantian (reimburse) dari pemerintah.

“Dan kami sudah melakukan proses reimburse-nya,” ucap Dadan.

Program MBG saat ini telah dilakukan di 31 provinsi di Indonesia dengan total 238 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah beroperasi memenuhi pembuatan makanan untuk MBG.

Pada periode pertama, yaitu Januari–April 2025, ditargetkan ada 3 juta penerima manfaat dari program MBG, lalu pada tahapan selanjutnya April–Agustus 2025 ditargetkan jumlah tersebut bertambah menjadi 6 juta penerima manfaat.

Tambahan anggaran sebesar Rp100 triliun diusulkan untuk mempercepat pemenuhan target penerima manfaat yang berjumlah 82,9 juta.

Target tersebut semula dijadwalkan terpenuhi pada akhir tahun 2025, namun diminta oleh Prabowo untuk dipercepat menjadi September 2025.

“Karena Pak Presiden ingin melakukan percepatan-percepatan, maka dibutuhkan tambahan biaya. Pak Presiden bertanya kepada kami, berapa kalau September mulai dilaksanakan untuk 82,9 juta? Kami sampaikan tambahan Rp100 triliun,” ucap Dadan.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan anggaran untuk pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) didistribusikan ke rekening mitra, sehingga pada Februari, tidak perlu lagi menggunakan mekanisme reimburse.

“Kami sedang mengusahakan mulai Februari, bukan lagi reimburse, tetapi uang negara ada di rekening mitra,” ucap Dadan ketika dijumpai di sela-sela acara Rampinas PIRA di Jakarta, Sabtu.

Dadan menyampaikan bahwa anggaran untuk Badan Gizi Nasional baru dibuka blokirnya pada 6 Januari 2025 lalu, sedangkan program MBG sudah diluncurkan pada 6 Januari 2025.

Oleh karena itu, pada dua pekan pertama pelaksanaan program MBG, penyedia makanan harus mengeluarkan dana pribadi terlebih dahulu sebelum mendapatkan penggantian (reimburse) dari pemerintah.

“Dan kami sudah melakukan proses reimburse-nya,” ucap Dadan.

Program MBG saat ini telah dilakukan di 31 provinsi di Indonesia dengan total 238 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah beroperasi memenuhi pembuatan makanan untuk MBG.

Pada periode pertama, yaitu Januari–April 2025, ditargetkan ada 3 juta penerima manfaat dari program MBG, lalu pada tahapan selanjutnya April–Agustus 2025 ditargetkan jumlah tersebut bertambah menjadi 6 juta penerima manfaat.

Tambahan anggaran sebesar Rp100 triliun diusulkan untuk mempercepat pemenuhan target penerima manfaat yang berjumlah 82,9 juta.

Target tersebut semula dijadwalkan terpenuhi pada akhir tahun 2025, namun diminta oleh Prabowo untuk dipercepat menjadi September 2025.

“Karena Pak Presiden ingin melakukan percepatan-percepatan, maka dibutuhkan tambahan biaya. Pak Presiden bertanya kepada kami, berapa kalau September mulai dilaksanakan untuk 82,9 juta? Kami sampaikan tambahan Rp100 triliun,” ucap Dadan.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan anggaran untuk pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) didistribusikan ke rekening mitra, sehingga pada Februari, tidak perlu lagi menggunakan mekanisme reimburse.

“Kami sedang mengusahakan mulai Februari, bukan lagi reimburse, tetapi uang negara ada di rekening mitra,” ucap Dadan ketika dijumpai di sela-sela acara Rampinas PIRA di Jakarta, Sabtu.

Dadan menyampaikan bahwa anggaran untuk Badan Gizi Nasional baru dibuka blokirnya pada 6 Januari 2025 lalu, sedangkan program MBG sudah diluncurkan pada 6 Januari 2025.

Oleh karena itu, pada dua pekan pertama pelaksanaan program MBG, penyedia makanan harus mengeluarkan dana pribadi terlebih dahulu sebelum mendapatkan penggantian (reimburse) dari pemerintah.

“Dan kami sudah melakukan proses reimburse-nya,” ucap Dadan.

Program MBG saat ini telah dilakukan di 31 provinsi di Indonesia dengan total 238 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah beroperasi memenuhi pembuatan makanan untuk MBG.

Pada periode pertama, yaitu Januari–April 2025, ditargetkan ada 3 juta penerima manfaat dari program MBG, lalu pada tahapan selanjutnya April–Agustus 2025 ditargetkan jumlah tersebut bertambah menjadi 6 juta penerima manfaat.

Tambahan anggaran sebesar Rp100 triliun diusulkan untuk mempercepat pemenuhan target penerima manfaat yang berjumlah 82,9 juta.

Target tersebut semula dijadwalkan terpenuhi pada akhir tahun 2025, namun diminta oleh Prabowo untuk dipercepat menjadi September 2025.

“Karena Pak Presiden ingin melakukan percepatan-percepatan, maka dibutuhkan tambahan biaya. Pak Presiden bertanya kepada kami, berapa kalau September mulai dilaksanakan untuk 82,9 juta? Kami sampaikan tambahan Rp100 triliun,” ucap Dadan.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan anggaran untuk pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) didistribusikan ke rekening mitra, sehingga pada Februari, tidak perlu lagi menggunakan mekanisme reimburse.

“Kami sedang mengusahakan mulai Februari, bukan lagi reimburse, tetapi uang negara ada di rekening mitra,” ucap Dadan ketika dijumpai di sela-sela acara Rampinas PIRA di Jakarta, Sabtu.

Dadan menyampaikan bahwa anggaran untuk Badan Gizi Nasional baru dibuka blokirnya pada 6 Januari 2025 lalu, sedangkan program MBG sudah diluncurkan pada 6 Januari 2025.

Oleh karena itu, pada dua pekan pertama pelaksanaan program MBG, penyedia makanan harus mengeluarkan dana pribadi terlebih dahulu sebelum mendapatkan penggantian (reimburse) dari pemerintah.

“Dan kami sudah melakukan proses reimburse-nya,” ucap Dadan.

Program MBG saat ini telah dilakukan di 31 provinsi di Indonesia dengan total 238 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah beroperasi memenuhi pembuatan makanan untuk MBG.

Pada periode pertama, yaitu Januari–April 2025, ditargetkan ada 3 juta penerima manfaat dari program MBG, lalu pada tahapan selanjutnya April–Agustus 2025 ditargetkan jumlah tersebut bertambah menjadi 6 juta penerima manfaat.

Tambahan anggaran sebesar Rp100 triliun diusulkan untuk mempercepat pemenuhan target penerima manfaat yang berjumlah 82,9 juta.

Target tersebut semula dijadwalkan terpenuhi pada akhir tahun 2025, namun diminta oleh Prabowo untuk dipercepat menjadi September 2025.

“Karena Pak Presiden ingin melakukan percepatan-percepatan, maka dibutuhkan tambahan biaya. Pak Presiden bertanya kepada kami, berapa kalau September mulai dilaksanakan untuk 82,9 juta? Kami sampaikan tambahan Rp100 triliun,” ucap Dadan.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Indra Arief Pribadi
Copyright © ANTARA 2025