Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) Fahri Hamzah menyatakan pembangunan perumahan nasional kini menempatkan perbaikan kawasan sebagai prioritas utama sebelum merenovasi atau membangun rumah baru demi mencegah rusaknya rumah akibat lingkungan kumuh.

"Memang tantangannya adalah pembangunan sekarang ini harus dimodifikasi dengan kepentingan kita untuk memperbaiki kawasan kita, memperbaiki kota kita," kata Fahri dalam Silaturahmi Nasional Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi), di Jakarta, Senin.

Menurutnya, rumah yang dibangun tanpa memperbaiki kawasan sekitar akan cepat rusak, sehingga renovasi berbasis kawasan menjadi pendekatan baru yang didesain untuk mendorong gotong royong dan peran aktif masyarakat dalam pembangunan.

"Kemarin saya sudah ketemu dengan beberapa gubernur dan berkomunikasi tentang mendesain wilayah-wilayah yang tidak layak," ujarnya lagi.

Dia menyebutkan semua bantuan kini akan dikompetisikan, dan hanya diberikan pada daerah yang mampu mendesain kawasan layak huni secara menyeluruh melalui kolaborasi bupati/wali kota dan gubernur bersama arsitek lokal di daerah.

"Jadi kami sekarang di Kementerian (Perumahan dan Kawasan Permukiman) tidak akan lagi ngedrop bantuan sembarangan, tapi semua akan dikompetisikan. Bupati dan wali kota mendesain rumah yang akan direnovasi. Provinsi, para gubernur mendesain kawasan permukiman yang akan direnovasi," katanya.

Ia menegaskan kementeriannya tidak lagi memberikan bantuan secara acak, namun mendorong provinsi dan kabupaten merancang kawasan terpadu sebagai lokasi prioritas renovasi dan pembangunan rumah dalam jangka panjang dan berkelanjutan.

"Di situlah diperlukan arsitek-arsitek untuk mendesain kawasan itu. Di kabupaten dan provinsi, sehingga daerah-daerah yang tadinya tidak nampak baik betul-betul kita sulap dia. Dan anggarannya tentu akan ditambah sebesar-besarnya, tetapi yang kita prioritaskan adalah kawasan terlebih dahulu baru perumahan," ujarnya pula.

Menurut Fahri pendekatan berbasis kawasan akan didukung anggaran besar, karena mampu memberikan efek sosial ekonomi lebih luas serta mempercepat transformasi wajah kota-kota dan permukiman pinggir sungai atau kawasan pesisir.

"Kenapa demikian? Karena para ahli mengatakan kalau kawasannya diperbaiki, apalagi kalau diperbaiki dengan gotong-royong, mudah-mudahan orang juga bisa bergotong royong untuk memperbaiki rumahnya," kata Fahri lagi.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) Fahri Hamzah menyatakan pembangunan perumahan nasional kini menempatkan perbaikan kawasan sebagai prioritas utama sebelum merenovasi atau membangun rumah baru demi mencegah rusaknya rumah akibat lingkungan kumuh.

"Memang tantangannya adalah pembangunan sekarang ini harus dimodifikasi dengan kepentingan kita untuk memperbaiki kawasan kita, memperbaiki kota kita," kata Fahri dalam Silaturahmi Nasional Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi), di Jakarta, Senin.

Menurutnya, rumah yang dibangun tanpa memperbaiki kawasan sekitar akan cepat rusak, sehingga renovasi berbasis kawasan menjadi pendekatan baru yang didesain untuk mendorong gotong royong dan peran aktif masyarakat dalam pembangunan.

"Kemarin saya sudah ketemu dengan beberapa gubernur dan berkomunikasi tentang mendesain wilayah-wilayah yang tidak layak," ujarnya lagi.

Dia menyebutkan semua bantuan kini akan dikompetisikan, dan hanya diberikan pada daerah yang mampu mendesain kawasan layak huni secara menyeluruh melalui kolaborasi bupati/wali kota dan gubernur bersama arsitek lokal di daerah.

"Jadi kami sekarang di Kementerian (Perumahan dan Kawasan Permukiman) tidak akan lagi ngedrop bantuan sembarangan, tapi semua akan dikompetisikan. Bupati dan wali kota mendesain rumah yang akan direnovasi. Provinsi, para gubernur mendesain kawasan permukiman yang akan direnovasi," katanya.

Ia menegaskan kementeriannya tidak lagi memberikan bantuan secara acak, namun mendorong provinsi dan kabupaten merancang kawasan terpadu sebagai lokasi prioritas renovasi dan pembangunan rumah dalam jangka panjang dan berkelanjutan.

"Di situlah diperlukan arsitek-arsitek untuk mendesain kawasan itu. Di kabupaten dan provinsi, sehingga daerah-daerah yang tadinya tidak nampak baik betul-betul kita sulap dia. Dan anggarannya tentu akan ditambah sebesar-besarnya, tetapi yang kita prioritaskan adalah kawasan terlebih dahulu baru perumahan," ujarnya pula.

Menurut Fahri pendekatan berbasis kawasan akan didukung anggaran besar, karena mampu memberikan efek sosial ekonomi lebih luas serta mempercepat transformasi wajah kota-kota dan permukiman pinggir sungai atau kawasan pesisir.

"Kenapa demikian? Karena para ahli mengatakan kalau kawasannya diperbaiki, apalagi kalau diperbaiki dengan gotong-royong, mudah-mudahan orang juga bisa bergotong royong untuk memperbaiki rumahnya," kata Fahri lagi.

Fenomena alam air terjun dadakan muncul di perumahan warga Sukabumi. Hujan deras yang mengguyur kawasan itu ditengarai jadi penyebab.

Hujan deras yang mengguyur Palabuhanratu di Kabupaten Sukabumi, pada Sabtu malam (19/4/2025), tak hanya menyebabkan longsor, tapi juga memunculkan pemandangan tak biasa di Perumahan Frinanda, Desa Citepus, ada air terjun mini yang muncul tiba-tiba di tengah permukiman warga.

Longsor yang terjadi membuat sebagian badan jalan amblas dan membentuk lubang besar tepat di depan rumah warga. Yang mencolok, aliran air dari pipa yang pecah kini jatuh bebas dari bibir longsoran, menciptakan curug dadakan yang mengalir deras menyerupai air terjun alami.

"Itu tadinya jalan aspal, sekarang sudah hilang, tinggal jurang sama air," ucap seorang warga, sembari menampung air dari pipa yang menggantung di tepi longsoran. Akses jalan utama pun kini terputus total.

Pantauan di lokasi pada Minggu pagi (20/4/2025) menunjukkan kondisi wilayah terdampak bencana alam itu sangat memprihatinkan. Permukaan jalan yang sebelumnya menopang aktivitas warga, kini berubah menjadi tebing terjal dengan air mengalir deras di sela-sela tanah dan bebatuan yang longsor.

Dampak longsor juga mengubah wajah lingkungan secara drastis. Deretan rumah yang sebelumnya berdampingan dengan jalan kini hanya menyisakan lorong sempit.

Lorong itu pun dipenuhi aliran air dari lima pancuran alami yang mengucur dari sela-sela tembok batu penahan tanah-seperti air terjun mini yang muncul secara tiba-tiba.

"Ini bukan banjir, ini seperti kampung yang diganggu air terjun liar," ujar seorang warga sambil menunjuk ke pancuran yang jatuh dari ketinggian dua meter, melintasi pot tanaman, motor, dan ember yang berserakan.

Aliran air terjun yang terus menggerus struktur tanah menyebabkan retakan muncul di beberapa titik, termasuk di Blok B yang dilaporkan warga menjadi pusat longsoran.

"Kejadiannya malam tadi, ramai di grup perumahan. Katanya ada longsor di blok B depan. Sampai saat ini masih ada retakan," ungkap Rissa, salah satu warga.

Warga kini harus ekstra hati-hati. Tak ada rambu, garis pengaman, atau penutup akses. Semua mengandalkan naluri dan kewaspadaan sendiri.

Beberapa dari mereka bahkan berinisiatif mengangkut tanah dan batu dengan sekop untuk membuka jalur darurat agar kendaraan bisa masuk.

Di sisi lain, warga yang khawatir rumahnya tergenang, memilih menutup saluran air agar aliran tak masuk ke dalam rumah. Meski tinggal berdampingan dengan ancaman, aktivitas tetap berlangsung-anak-anak pun masih bermain di dekat aliran air, meski lumpur membasahi kaki mereka.

Fenomena air terjun mini ini memang menarik perhatian, tapi juga menjadi pengingat akan kondisi tanah yang tak lagi stabil dan perlunya penanganan darurat dari pihak berwenang.

--------

Artikel ini telah naik di detikJabar.

Video: Keindahan Air Terjun Niagara saat Diselimuti Es

Video: Keindahan Air Terjun Niagara saat Diselimuti Es

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) Fahri Hamzah mengungkapkan data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) terkait backlog(ketimpangan) perumahan mencapai 15 juta unit.

Fahri mengungkapkan hal ini dalam sambutannya pada acara Silatnas Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) di Jakarta, Senin (21/4/2025).

"Karena, ini juga data keluar dari BPS (Badan Pusat Statistik). Jumlah backlog baru itu bukan 9,9 (juta) atau 12 (juta) yang disebutkan. Jumlah backlog baru adalah sekitar 15 juta antrean untuk kepemilikan rumah baru," jelas Fahri.

Sementara untuk angka backlog rumah tidak layak huni (RTLH) mencapai 26 juta unit.

"Jadi masyarakat kita ini bertumbuh Bapak/Ibu sekalian. Jumlah keluarga nambah, jumlah rumah tidak bertambah secara kuat. Itu artinya yang tadi dikatakan pasarnya ini membesar," ungkap dia.

Untuk itu, dia mengajak Apersi maupun stakeholder (pemangku kepentingan terkait) untuk melihat pasar dengan cara lebih progresif.

"Tiga hal sebenarnya yang menjadi mandat dari kementerian baru itu. Yang pertama adalah kita memberantas kemiskinan. Tadi data-data yang kita katakan tadi itu," tamah dia.

Kedua, Pemerintah ingin menambah tenaga kerja dari daerah sampai ke pusat.

Karena, sektor ini akan menyebabkan terjadinya begitu banyak pekerjaan baru, terutama apabila ada renovasi-renovasi di daerah.

"Dan ini juga perlu dicari polanya. Karena renovasi tidak boleh lagi pakai pola renovasi lama Pak. Kami lagi mengatur, mendesain satu kebijakan baru," tandasnya.

IDXChannel - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menemui dan melakukan diskusi bersama 39 konsumen apartemen Meikarta.

Hal ini dilakukan guna mendapatkan informasi dan klarifikasi terkait proyek apartemen Meikarta.

"Kami siap menindaklanjuti pengaduan konsumen apartemen Meikarta ini secepatnya. Saya juga sudah sampaikan hal ini kepada Presiden Prabowo Subianto di depan Ketua Satgas Perumahan di Qatar dan beliau ingin penyelesaian Meikarta ini diselesaikan sesuai prinsip hukum dan berkeadilan," kata Menteri PKP, Maruarar Sirait di Kantor Kementerian PKP di Wisma Mandiri 2, Jakarta, Senin (21/4/2025).

Pada pertemuan itu, Menteri PKP juga melakukan diskusi dan menanyakan kepada sejumlah konsumen mengenai berbagai masalah yang dialami.

Selain itu, dirinya juga meminta jajaran Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman untuk segera melakukan verifikasi terhadap konsumen Meikarta yang hadir.

"Siapa konsumen Meikarta di sini yang sudah lunas 100 persen? janjinya kapan apartemen mau diserahkan?," tanya Menteri PKP.

Beberapa konsumen yang hadir pun menjawab bahwa ada sebagian yang sudah melunasi pembelian apartemen sejak 2017 dan ada juga yang masih memgangsur dan ada juga yang menghentikan angsuran karena keterbatasan ekonomi dan tidak adanya progres pembangunan apartemen di lapangan.

Menteri PKP pun meminta agar para konsumen Meikarta tersebut dapat menunjukkan bukti perjanjian dan bukti pelunasan pembelian. Sekitar 39 konsumen Meikarta yang hadir pun mengaku siap menyampaikan bukti untuk validasi konsumen.

"Harus ada bukti sudah lunas dan ada perjanjiannya sesudah lunas akan diserahkan. Tolong disiapkan berkasnya ya dan ada bukti pelunasannya," kata Maruarar.

Para konsumen yang hadir pun menjawab dan menyampaikan tuntutannya yakni meminta uang yang sudah dibayarkan ke Meikarta kembali 100 persen.

Salah seorang konsumen Meikarta, Trianto mengaku sudah membayar angsuran pembelian apartemen Meikarta sejak 8 tahun lalu.

Namun hingga saat ini unit apartemen yang dibelinya tidak kunjung dibangun dan diserahterimakan.

"Terima kasih atas dukungan Menteri PKP yang sudah memfollow up dan ada harapan terkait penyelesaian kasus Meikarta ini," kata dia.

(Nur Ichsan Yuniarto)

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) berencana akan menambah KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR.

"Mudah-mudahan kita menargetkan Juni siap untuk menambah lagi," ujar Ara di Jakarta, Senin.

Dirinya mendapatkan laporan dari Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho bahwa pengalokasian KPR FLPP untuk rumah subsidi bagi MBR pada tahun ini sepertinya sudah mau habis.

"Dari data yang ada, saya mendapatkan laporan dari Pak Heru, pengalokasiannya itu sepertinya sudah mau habis," katanya.

Sebagai informasi, BP Tapera ditargetkan oleh pemerintah tahun 2025 menyalurkan dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebesar 220 ribu unit rumah senilai Rp28,2 Triliun.

Untuk tahun 2025, BP Tapera telah menyampaikan secara resmi kepada seluruh bank penyalur Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) kalau semua bidang bisa memanfaatkan fasilitas pembiayaan ini asalkan memenuhi persyaratan yang ada. PNS, Non PNS dan Non Fixed Income bisa dapatkan fasilitas FLPP ini.

Tahun 2025 ini, BP Tapera juga telah mengalokasikan penyaluran pembiayaan perumahan sebanyak 20.000 unit rumah kepada tenaga pendidik (guru) yang mana pada tanggal 25 Maret 2025 kemarin juga telah dilaksanakan akad massal melalui sinergitas bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian PKP, Badan Pusat Statistik (BPS), dan Bank BTN.

Selain itu, telah dialokasikan juga sebanyak 14.500 unit rumah untuk POLRI dan 5.760 unit rumah untuk TNI dan telah dilaksanakan Ground Breaking di Serang pada tanggal 9 Maret lalu.

Selanjutnya, untuk perawat, bidan, dan tenaga kesehatan masyarakat dialokasikan kuota sebanyak 30.000 unit rumah dan rencananya akan dilakukan akad dan serah terima kunci pada tanggal 28 April 2025 yang akan datang.

Disusul alokasi sebanyak 20.000 unit rumah untuk Tenaga migran melalui kerja sama dengan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) dan rencananya akan dilaksanakan akad dan serah terima kunci pada tanggal 8 Mei 2025 yang akan datang.

Kemudian, alokasi FLPP tahun 2025 juga ditujukan untuk pegawai Kementerian Dalam Negeri sebanyak 2.000 unit rumah, Pegawai Kementerian Keuangan sebanyak 2.000 unit rumah, Pegawai Badan Pusat Statistik sebanyak 2.000 unit rumah, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebanyak 3.000 unit rumah, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sebanyak 2.000 unit rumah.

Tidak hanya itu, alokasi penyaluran dana FLPP juga disiapkan kuota bagi pekerja non fixed income seperti nelayan, petani, dan buruh masing-masing diberikan kuota masing-masih sebanyak 20.000 unit rumah, dan driver transportasi online sebanyak 2.000 unit rumah dan Asisten Rumah Tangga sebanyak 1.000 unit rumah.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Ketum DPP Apersi) Junaidi Abdillah meminta diajak berbincang-bincang dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara terkait blueprint atau dokumen cetak biru Program 3 Juta Rumah.

Menurutnya, program yang masih berjalan hingga sampai saat ini adalah Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

"Artinya, yang lain-lain kita merasakan belum berjalan itu. Makanya, kita pengennya itu diajak berbincang bagaimana sih yang 3 juta rumah ini? Seperti apa sih?" ungkap Junaidi sebelum acara Silatnas Apersi, Jakarta, Senin (21/4/2025).

Sementara sebelumnya, dia telah bertemu dengan Anggota Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Bonny Z Minang beberapa waktu lalu mengenai buku putih program tersebut.

"Itu bagus sekali. Tapi, ketika dengan menterinya kita tunggu blueprint. Karena, yang punya legalitas kan Kementerian PKP, nah kita pengen keluarnya dari Kementerian PKP walaupun rekomendasi dari Satgas itu sudah baik," tegas Junaidi.

Wakil Menteri (Wamen) PKP Fahri Hamzah buka suara terkait permintaan blue print atau dokumen cetak biru Program 3 Juta Rumah oleh Komisi V DPR RI.

Menurut Fahri, Kementerian PKP siap memaparkan dokumen tersebut apabila nantinya akan kembali diundang Komisi V DPR RI untuk presentasi.

"Kita sedang menyiapkan karena DPR yang minta ya. Tapi, nanti kita paparkan di DPR," ungkap Fahri usai menghadiri rapat dengan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan lima kementerian teknis lainnya di Kantor Kementerian IPK, Jakarta, Rabu (8/1/2024).

Sebelumnya, Anggota Komisi V DPR RI ramai-ramai meminta Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara memberikan blue print program tersebut.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto meminta masalah apartemen Meikarta segera dibereskan.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengatakan dirinya sudah membahas masalah ini dengan Prabowo ketika mendampinginya ke Doha, Qatar.

"Saksinya ada Pak Ketua Satgas saya, namanya Pak Hashim (Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo) dan Pak Presiden sudah minta dibereskan dengan prinsip-prinsip hukum dan keadilan," katanya di Kantor Kementerian PKP, Wisma Mandiri II, Jakarta Pusat, Senin (21/04/2025).

Sementara Direktur Jenderal Kawasan Pemukiman Fitrah Nur mengungkapkan, ada 78 orang yang melapor ke layanan pengaduan konsumen perumahan bertajuk Bantuan Edukasi dan Asistensi Ramah untuk Pengaduan Konsumen Perumahan (BENAR-PKP).

Dari 78 orang tersebut, 35 di antaranya sudah divalidasi oleh Kementerian PKP, sementara sisanya terdeteksi belum memiliki dokumen yang lengkap.

"Hasilnya itu ada sekitar Rp 6,8 miliar yang harus dikembalikan," ucapnya.

Fitrah menargetkan, seluruh pengaduan konsumen Meikarta tersebut bisa selesai maksimal pada empat bulan mendatang.

Namun dalam hal ini, Kementerian PKP hanya bisa menjadi fasilitator antara konsumen, pengembang, hingga Otoritas Jasa Keungan (OJK).

Sebelumnya, Fitrah mengatakan bahwa konsumen dan PT Mahkota Sentosa Utama (MSU), bagian dari Lippo Group, selaku pengembang apartemen Meikarta akhirnya mencapai kata sepakat untuk menyelesaikan permasalahan dalam waktu maksimal empat bulan ke depan.

Pertemuan yang berlangsung di Kantor Kementerian PKP, Jakarta Selatan, Kamis, 27 Maret 2025, menghasilkan kesepakatan penting terkait penyelesaian sengketa antara konsumen dan pengembang proyek properti raksasa tersebut.

Fitrah Nur menegaskan, proses penyelesaian diawali dengan verifikasi dokumen konsumen, yang menjadi tantangan utama dalam penanganan kasus ini.

"Banyak konsumen tidak memiliki dokumen asli, sehingga kami butuh waktu untuk memastikan keabsahan klaim mereka," jelas Fitrah Nur.

Selain itu, Fitrah menjelaskan, terdapat dua opsi penyelesaian yang dituntut konsumen dalam kesepakatan.

Pertama, pengembang mengembalikan uang sebanyak nilai yang telah dibayarkan oleh konsumen.

Kedua, pengembang memenuhi kewajiban menyerahkan unit-init apartemen Meikarta yang telah dijanjikan saat pembelian maupun transaksi jual beli.

Lippo sendiri menurut Fitrah, telah membangun lebih dari 10.000 unit apartemen, dan secara keseluruhkan menargetkan total 18.000 unit terbangun pada akhir 2027.

"Dari puluhan ribu unit ini, Lippo menawarkan unit-unit kepada konsumen yang memilih opsi kedua, tanpa syarat seperti tambahan biaya dan lain-lain," kata Fitrah.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto meminta masalah apartemen Meikarta segera dibereskan.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengatakan dirinya sudah membahas masalah ini dengan Prabowo ketika mendampinginya ke Doha, Qatar.

"Saksinya ada Pak Ketua Satgas saya, namanya Pak Hashim (Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo) dan Pak Presiden sudah minta dibereskan dengan prinsip-prinsip hukum dan keadilan," katanya di Kantor Kementerian PKP, Wisma Mandiri II, Jakarta Pusat, Senin (21/04/2025).

Sementara Direktur Jenderal Kawasan Pemukiman Fitrah Nur mengungkapkan, ada 78 orang yang melapor ke layanan pengaduan konsumen perumahan bertajuk Bantuan Edukasi dan Asistensi Ramah untuk Pengaduan Konsumen Perumahan (BENAR-PKP).

Dari 78 orang tersebut, 35 di antaranya sudah divalidasi oleh Kementerian PKP, sementara sisanya terdeteksi belum memiliki dokumen yang lengkap.

"Hasilnya itu ada sekitar Rp 6,8 miliar yang harus dikembalikan," ucapnya.

Fitrah menargetkan, seluruh pengaduan konsumen Meikarta tersebut bisa selesai maksimal pada empat bulan mendatang.

Namun dalam hal ini, Kementerian PKP hanya bisa menjadi fasilitator antara konsumen, pengembang, hingga Otoritas Jasa Keungan (OJK).

Sebelumnya, Fitrah mengatakan bahwa konsumen dan PT Mahkota Sentosa Utama (MSU), bagian dari Lippo Group, selaku pengembang apartemen Meikarta akhirnya mencapai kata sepakat untuk menyelesaikan permasalahan dalam waktu maksimal empat bulan ke depan.

Pertemuan yang berlangsung di Kantor Kementerian PKP, Jakarta Selatan, Kamis, 27 Maret 2025, menghasilkan kesepakatan penting terkait penyelesaian sengketa antara konsumen dan pengembang proyek properti raksasa tersebut.

Fitrah Nur menegaskan, proses penyelesaian diawali dengan verifikasi dokumen konsumen, yang menjadi tantangan utama dalam penanganan kasus ini.

"Banyak konsumen tidak memiliki dokumen asli, sehingga kami butuh waktu untuk memastikan keabsahan klaim mereka," jelas Fitrah Nur.

Selain itu, Fitrah menjelaskan, terdapat dua opsi penyelesaian yang dituntut konsumen dalam kesepakatan.

Pertama, pengembang mengembalikan uang sebanyak nilai yang telah dibayarkan oleh konsumen.

Kedua, pengembang memenuhi kewajiban menyerahkan unit-init apartemen Meikarta yang telah dijanjikan saat pembelian maupun transaksi jual beli.

Lippo sendiri menurut Fitrah, telah membangun lebih dari 10.000 unit apartemen, dan secara keseluruhkan menargetkan total 18.000 unit terbangun pada akhir 2027.

"Dari puluhan ribu unit ini, Lippo menawarkan unit-unit kepada konsumen yang memilih opsi kedua, tanpa syarat seperti tambahan biaya dan lain-lain," kata Fitrah.

Pengembang Real Estate Indonesia (REI) telah menyiapkan program untuk mendukung Program 3 Juta Rumah. Ketua Umum DPP REI Joko Suranto menyampaikan pihaknya siap untuk membangun 1 juta rumah di pedesaan tanpa bantuan anggaran negara yakni APBN.

"Hari REI me-launching Propertinomic 2.0. REI siap bangun 1 juta rumah di desa tanpa APBN. Kami berharap apa yang kita sampaikan, nanti dokumennya kita serahkan, ini cara kita untuk sama-sama mendorong program mulia, Program 3 Juta Rumah untuk segera bisa berjalan," kata Joko kepada awak media saat hadir di acara Halal Bihalal Keluarga Besar Realestate Indonesia di Hotel Sheraton, Jakarta, Senin (21/4/2025).

Joko menyampaikan dalam dokumen Propertinomic 2.0 terdapat empat poin penting yang didorong oleh REI kepada pemerintah, yakni mengenai pertanahan, perizinan, perbankan atau pembiayaan, dan pengawasan.

"Membutuhkan 4 kebijakan, pertama adalah mengenai pertanahan, kebijakan perizinan untuk Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)-nya, pertanahan berarti sertifikat dong, Rencana Detail Tata Ruang (RTDR) dong. Ketiganya adalah kebijakan pembiayaan atau perbankannya. Yang keempat adalah kebijakan pengawasan," sebut Joko.

Pria yang juga sering disebut sebagai Crazy Rich Grobogan ini menjelaskan Propertinomic 2.0 dapat berjalan apabila pemerintah telah mengeluarkan mengesahkan kebijakan untuk mendukung program ini. Ia berharap lewat kebijakan tersebut tertera jelas mengenai target pasar konsumen rumah di desa, luas rumahnya, batasan penghasilan konsumen, dan lain-lain.

"Kalau sudah ada kriterianya, sudah ada kebijakan ini, kita tinggal bangun. Kita biasa bangun. Ketika bangun itu (Propertinomic 2.0 berjalan) karena sudah ada kriteria, batas pendapatannya, dan sebagainya," jelasnya.

Ia menilai dengan adanya program ini perekonomian di desa akan berjalan. Lalu, akan muncul pengusaha-pengusaha baru yang mendukung pasokan kebutuhan pembangunan seperti pengusaha batu bata, kusen, kayu, dan lain-lain.

"Karena kita tahu bahwa properti itu kan padat karya. Industri yang related ke sana (properti) itu 180 industri. Karena rumah itu kan hilir, bukan hulu. Hulunya pabrik-pabrik sama sumber daya alam," ujarnya.

Seusai acara, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan dukungan untuk program yang diusung REI tersebut.

"Bagus dong. REI ini kan organisasi tertua, dan terbesar dari pengembang. (Apakah akan ada bantuan dari pemerintah agar program ini berjalan?) Sudah saya bilang, kami ini sudah punya track record. Kalau soal mendukung pengembang, misalnya soal ke OJK, saya bantu nggak ke OJK? (Iya). Saya berani ngomong bukti-bukti yang sudah saya dukung untuk pengembang," terangnya.

Video: Momen Maruarar Sirait dan Mayor Teddy Tinjau Revitalisasi Wisma Atlet

Video: Momen Maruarar Sirait dan Mayor Teddy Tinjau Revitalisasi Wisma Atlet

KOMPAS.com - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dan Multilateral Development Bank (MDB) akan menjalin kerja sama kemitraan dalam rangka pelaksanaan Program 3 Juta Rumah.

Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah telah melakukan pertemuan dengan MDB yakni World Bank, Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), Islamic Development Bank (IsDB) dan The Asian Development Bank (ADB) untuk Indonesia pada Senin (21/4/2025) di Jakarta.

Fahri mengatakan, pertemuan ini merupakan inisiasi awal untuk kerja sama kemitraan Indonesia dengan MDB dalam mewujudkan Program 3 Juta Rumah.

"Masing-masing sektor dalam bidang perumahan akan difokuskan kepada masing-masing perwakilan Development Bank seperti World Bank yang akan berfokus pada peningkatan penataan kawasan kumuh dan perbaikan rumah di perkotaan serta kawasan pesisir," ujarnya dikutip dari keterangan resmi.

Sedangkan untuk AIIB akan berfokus pada pengembangan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di perdesaan.

Sementara untuk pengembangan hunian vertikal di perkotaan akan bermitra dengan IsDB, dan untuk pengembangan bangunan hijau akan bermitra dengan ADB.

"Kalau sudah sepakat dengan konsep kemitraan ini maka dapat dilanjutkan ke langkah berikutnya untuk finalisasi dokumen rencana perjanjian kemitraan antara Indonesia-MDB dalam Program 3 Juta Rumah," pungkas Fahri.

Hadir dalam pertemuan tersebut Urban Specialist dari World Bank Anangga Wirasatya, Senior Urban Development Specialist World Bank Luis Triveño, Senior Investment Officer AIIB Dani, Project Management Specialist Annisa Pratiwi, Country Operations Head ADB Country Operations Head.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait melakukan pertemuan dengan konsumen Meikarta yang merasa dirugikan karena sudah membeli unit namun tak kunjung mendapatkannya. Pertemuan itu dilakukan di kantor Kementerian PKP, Wisma Mandiri 2, Jakarta Pusat, Senin (21/4/2025).

Dalam pertemuan tersebut, pria yang akrab disapa Ara ini mengatakan dirinya telah melaporkan persoalan Meikarta kepada Presiden Prabowo Subianto saat mendampinginya ke Doha, Qatar. Ia menyampaikan, Prabowo memintanya untuk menyelesaikan masalah tersebut.

"Dan Pak Presiden sudah minta dibereskan dengan prinsip-prinsip hukum dan keadilan. Karena Presiden kita, Prabowo, adalah Presiden yang sangat menjunjung hak-hak rakyat dan kebenaran dan keadilan," katanya dalam pertemuan tersebut.

Ara mengatakan akan turut mencari solusi yang terbaik untuk menyelesaikan permasalahan konsumen Meikarta. Ia juga mengungkapkan pihak Meikarta juga bersedia untuk mencari solusi.

"Dan dari omongan saya dan Pak James, Pak James bersedia untuk mencari solusi yang terbaik," tuturnya.

Lebih lanjut, Ara akan mengundang bos Lippo Group, James Riady, ke kantornya untuk duduk bersama konsumen Meikarta yang mengalami kerugian atas pembelian unit. Pertemuan itu rencananya akan dilakukan pada Rabu, (23/4/2025) mendatang.

"Saya undang Pak James, dan saya sudah bicara Pak James hari Rabu luas saya akan undang beliau ke sini," katanya.

Sebagai informasi, Kementerian PKP telah menerbitkan surat resmi kepada bos Lippo Group, James Riady dan John Riady. Surat ini berkaitan dengan aduan konsumen Meikarta yang belum mendapatkan hak mereka.

Surat untuk orang nomor satu di Lippo Group ini sudah disampaikan oleh Ara sejak tiga minggu yang lalu, tetapi keduanya belum kunjung bertatap muka karena waktu yang belum cocok.

Ara menyampaikan pihaknya telah mengatur jadwal pertemuan baru yakni pada Rabu (23/4/2025) depan di Ruang Kerja Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Jakarta Pusat.

"Saya hari Rabu undang James Riady sama anaknya John Riady untuk membahas Meikarta di sini. Saya sudah telepon dia dan dia oke datang hari Rabu," kata Ara di Kantor Kementerian PKP, Gedung Wisma Mandiri 2, Jakarta, Rabu (16/4/2025).

Di depan awak media, Ara menandatangani surat untuk kedua orang penting Lippo Group tersebut.

Video: Menteri PKP Izin ke Bos Lippo Group Tiru Desain Rumah Contoh untuk MBR

Video: Menteri PKP Izin ke Bos Lippo Group Tiru Desain Rumah Contoh untuk MBR