JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati merespons kebutuhan penambahan anggaran program makan bergizi gratis (MBG) sebesar Rp 100 triliun pada 2025.

Ia tidak secara gamblang menyatakan akan menambah anggaran program prioritas Presiden Prabowo Subianto itu, sesuai dengan permintaan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana.

"Nanti kita lihat dari sisi, kan ini sekarang seperti yang disampaikan oleh pimpinan MBG jumlah titik-titik pelayanannya akan meningkat dan itu pasti akan meningkatkan kompleksitas yang perlu untuk terus kita jaga," jawabnya ketika ditanya terkait rencana penambahan anggaran MBG, di Jakarta, Jumat (24/1/2025).

Yang jelas, saat ini pihaknya akan fokus membantu program MBG agar dapat diperluas cakupan penerima dengan menambah titik-titik pelayanan dari 190 dapur menjadi 937 dapur pada akhir 2025.

Namun di sisi lain juga secara administrasi, tata kelola, akuntabilitas, dan kualitas tetap terjaga. Hal ini sesuai dengan arahan Presiden Prabowo.

"Itu yang terus dicoba untuk terus ditingkatkan. BGN kan merupakan instansi yang baru dibuat juga untuk melaksanakan sebuah tugas yang begitu besar dan rumit. Memang perlu untuk dibantu oleh banyak pihak dan kita semuanya sedang memperkuat," tuturnya.

Sebelumnya, Kepala BGN Dadan Hindayana meminta tambahan anggaran makan bergizi gratis sebesar Rp 100 triliun. Tambahan ini diperkirakan cukup untuk menjangkau 82,9 juta penerima manfaat hingga akhir 2025.

Hal ini dikarenakan Presiden Prabowo merasa gelisah mendengar laporan banyak anak belum mendapat manfaat program ini.

"Pak Presiden gelisah karena banyak anak belum mendapatkan makan bergizi. Beliau sedang memikirkan percepatan program ini, sehingga di akhir 2025, semua penerima manfaat bisa segera terlayani," kata Dadan usai rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (17/1/2025).

BGN menghitung tambahan Rp 100 triliun yang dicairkan September akan cukup memenuhi target tersebut.

Saat ini, anggaran MBG 2025 sudah dipastikan sebesar Rp 71 triliun. Dana ini akan digunakan untuk 15 juta hingga 17,5 juta penerima manfaat tahun ini.

"Untuk sementara, anggaran fix Rp 71 triliun. Kalau tidak ada penambahan, penerima manfaat hanya 15 juta sampai 17,5 juta," tambahnya.

Dadan menyebut Presiden sangat ingin program ini segera dirasakan seluruh penerima manfaat. Namun, keputusan mengenai tambahan anggaran akan diumumkan langsung oleh Kepala Negara.

"Terkait penambahan anggaran, biar nanti Pak Presiden yang menyampaikan. Kami hanya menyampaikan hitungan kebutuhan tambahan Rp 100 triliun," katanya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati merespons kebutuhan penambahan anggaran program makan bergizi gratis (MBG) sebesar Rp 100 triliun pada 2025.

Ia tidak secara gamblang menyatakan akan menambah anggaran program prioritas Presiden Prabowo Subianto itu, sesuai dengan permintaan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana.

"Nanti kita lihat dari sisi, kan ini sekarang seperti yang disampaikan oleh pimpinan MBG jumlah titik-titik pelayanannya akan meningkat dan itu pasti akan meningkatkan kompleksitas yang perlu untuk terus kita jaga," jawabnya ketika ditanya terkait rencana penambahan anggaran MBG, di Jakarta, Jumat (24/1/2025).

Yang jelas, saat ini pihaknya akan fokus membantu program MBG agar dapat diperluas cakupan penerima dengan menambah titik-titik pelayanan dari 190 dapur menjadi 937 dapur pada akhir 2025.

Namun di sisi lain juga secara administrasi, tata kelola, akuntabilitas, dan kualitas tetap terjaga. Hal ini sesuai dengan arahan Presiden Prabowo.

"Itu yang terus dicoba untuk terus ditingkatkan. BGN kan merupakan instansi yang baru dibuat juga untuk melaksanakan sebuah tugas yang begitu besar dan rumit. Memang perlu untuk dibantu oleh banyak pihak dan kita semuanya sedang memperkuat," tuturnya.

Sebelumnya, Kepala BGN Dadan Hindayana meminta tambahan anggaran makan bergizi gratis sebesar Rp 100 triliun. Tambahan ini diperkirakan cukup untuk menjangkau 82,9 juta penerima manfaat hingga akhir 2025.

Hal ini dikarenakan Presiden Prabowo merasa gelisah mendengar laporan banyak anak belum mendapat manfaat program ini.

"Pak Presiden gelisah karena banyak anak belum mendapatkan makan bergizi. Beliau sedang memikirkan percepatan program ini, sehingga di akhir 2025, semua penerima manfaat bisa segera terlayani," kata Dadan usai rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (17/1/2025).

Jakarta (ANTARA) - Setiap tanggal 25 Januari diperingati Hari Gizi dan Pangan Nasional (HGN) dan untuk peringatan tahun 2025 ini, Kementerian Kesehatan mengusung tema "Pilih Makanan Bergizi untuk Keluarga Sehat".

Ahli gizi masyarakat Tan Shot Yen saat dihubungi di Jakarta, Jumat, mengatakan peringatan Hari Gizi Nasional 2025 menjadi momentum meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai gizi seimbang serta konsumsi pangan bergizi dalam mendukung kualitas hidup.

Untuk mengolah bahan pangan, Tan menyarankan untuk menghindari pengolahan dengan cara menggoreng karena dapat merusak kandungan omega 3.

Misalnya ikan, lebih baik dimasak dengan cara dibuat pepes, pangek, asam padeh, arsik, naniura (sashimi dari Tapanuli), bakar bungkus daun, kuah ikan asam, kapurung, gulai, pindang, kari, singang, otak-otak, dan tekwan.

Sejauh ini masih banyak orang yang salah kaprah mengenai makanan bergizi, misal, ada yang bilang susu formula lebih superior dari ASI, bahkan, ada seliweran di media sosial menyebut ASI buat orang miskin sedangkan orang berpunya pakai susu formula.

"Anggapan tersebut tentu salah, ASI terbaik," kata Tan Shot Yen.

Jakarta -

Setiap tanggal 25 Januari, terdapat peringatan Hari Gizi Nasional (HGN). Tujuan Hari Gizi Nasional ini untuk menyebarluaskan informasi kepada masyarakat tentang pentingnya memilih dan mengonsumsi makanan bergizi.

Tahun ini merupakan peringatan ke-65 Hari Gizi Nasional. Berikut serba-serbi Hari Gizi Nasional ke-65 tahun 2025.

Sejarah Hari Gizi Nasional

Menurut situs Sehat Negeriku Kemkes, upaya perbaikan gizi masyarakat telah dimulai sejak tahun 1950, yaitu saat Menteri Kesehatan Dokter J Leimena Bapak Gizi Indonesia mengangkat Prof. Poorwo Soedarmo sebagai Kepala Lembaga Makanan Rakyat (LMR). Sejak saat itu, Prof. Poorwo Soedarmo dikenal sebagai Bapak Gizi Indonesia.

Hari Gizi Nasional (HGN) diselenggarakan untuk memperingati dimulainya pengkaderan tenaga gizi Indonesia dengan berdirinya Sekolah Juru Penerang Makanan oleh LMR pada tanggal 25 Januari 1951. Sejak saat itu, pendidikan tenaga gizi terus mengalami perkembangan di banyak perguruan tinggi di Indonesia.

Lalu, disepakati bahwa tanggal 25 Januari menjadi Hari Gizi Nasional Indonesia. Hari Gizi Nasional pertama kali diadakan oleh Lembaga Makanan Rakyat (LMR) pada pertengahan tahun 1960-an, kemudian dilanjutkan oleh Direktorat Gizi Masyarakat sejak tahun 1970-an hingga sekarang.

Tema Hari Gizi Nasional 2025

Berdasarkan 'Panduan Hari Gizi Nasional (HGN) 2025' resmi Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI, Hari Gizi Nasional (HGN) 2025 mengangkat tema "Pilih Makanan Bergizi untuk Keluarga Sehat" dengan slogan "Makan Bergizi, Keluarga Sehat".

Gizi yang optimal sangat penting untuk pertumbuhan normal serta perkembangan fisik dan kecerdasan bayi, anak-anak, serta seluruh kelompok umur. Gizi baik membuat berat badan normal atau sehat, tubuh tidak mudah terkena penyakit infeksi, produktivitas kerja meningkat serta terlindung dari penyakit kronis dan kematian dini.

Agar tubuh tetap sehat dan terhindar dari berbagai penyakit kronis atau penyakit tidak menular terkait gizi, maka pola makan masyarakat perlu ditingkatkan ke arah konsumsi gizi
seimbang.

Gizi seimbang adalah kombinasi menu makanan sehari-hari yang mengandung seluruh zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh. Isi Piringku adalah panduan kebutuhan gizi harian seimbang, yang lahir dari perkembangan ilmu dan penyempurnaan para ahli gizi, dan disusun oleh Kementerian Kesehatan RI.

Merujuk pada Isi Piringku, setiap kali makan, 50 persen piring diisi dengan sayur dan buah, sedangkan 50 persen lainnya diisi dengan makanan pokok dan lauk pauk. Isi Piringku juga memuat ajakan untuk mengonsumsi 8 gelas air setiap hari, melakukan aktivitas fisik 30 menit setiap hari, dan mencuci tangan dengan air dan sabun sebelum dan setelah makan.

Gizi seimbang merupakan fondasi penting untuk mewujudkan Generasi Indonesia Emas yang sehat, cerdas, dan produktif. Dengan menerapkan Isi Piringku, kita dapat memastikan asupan nutrisi yang optimal untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak, serta mencegah berbagai masalah kesehatan.

Berikut beberapa tagar (hastag) yang bisa dipasang di media sosial dalam rangka memperingati Hari Gizi Nasional 2025.

• #PilihASIuntukBayiSehat
• #PilihMakananBergizi
• #MakanBergizi
• #HGN65
• #HGN2025

Logo Hari Gizi Nasional 2025

Berikut visual logo Hari Gizi Nasional (HGN) 2025.

Logo Hari Gizi Nasional 2025 (Foto: Panduan HGN 2025)

(kny/imk)

Jakarta - Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri memberikan arahan kepada kadernya terkait sejumlah program pemerintah Presiden Prabowo Subianto. Program yang dibahas Megawati itu di antaranya mencakup makan bergizi gratis (MBG) hingga food estate di Merauke. (afb/afb)

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau langsung pelaksanaan program Makan Siang Gratis (MBG) di SMP, SMA, SMK, dan SMK 2 Ki Hajar Dewantoro yang berada di dalam satu komplek sekolah di Tangerang, Banten, Jumat (24/1/2025).

Melansir Antara, Wapres tiba di lokasi pada pukul 10:30 WIB. Ia langsung mengunjungi beberapa kelas untuk meninjau siswa yang tengah bersiap menikmati menu MBG berupa ayam, tempe orek, sayur, dan buah semangka.

Sesekali, terlihat juga Wapres menerima ajakan swafoto dari para siswa.

Sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto, keterlibatan aktif pemerintah daerah dalam program MBG menjadi elemen penting untuk memperkuat fondasi pembangunan bangsa di masa depan.

Menurutnya, penyiapan generasi penerus yang kuat, cerdas, dan semangat merupakan sebuah keniscayaan, yang salah satunya dapat diintervensi melalui pemberian makanan bergizi.

Oleh sebab itu, pada kesempatan ini Gibran meminta pemerintah daerah agar terus meningkatkan peran dan kontribusinya dalam menyukseskan program MBG, baik dari sisi sarana prasarana, sosialisasi dan edukasi, hingga pemberdayaan komunitas lokal.

Wapres meyakini bahwa partisipasi aktif perangkat daerah dalam program MBG, tidak hanya berkontribusi pada peningkatan kesehatan anak-anak, tetapi juga membangun kesadaran kolektif masyarakat tentang pentingnya asupan gizi seimbang sebagai investasi berharga bagi masa depan bangsa.

Sementara itu, Pj. Gubernur Banten A. Damenta menyampaikan kesiapan pemerintah daerah, khususnya Provinsi Banten dalam melaksanakan arahan Presiden Prabowo untuk berkolaborasi dengan pemerintah pusat dalam memastikan program MBG berjalan lancar.

“Kami seluruhnya sudah siap dan sudah disiapkan (latihan) juga. Mulai dari jumlah sekolah ya, jumlahnya itu totalnya kalau kita lihat dari TK, KB, TPA, SPS, PKN, SKB hingga sampai SMP itu sekitar 14.716," kata Damenta.

"Nah masing-masing telah menyiapkan kebutuhan anggaran oleh Pemda dan kita sudah siap semua dan juga kalau untuk provinsi sendiri kita telah menyiapkan sekitar Rp 316 miliar itu sudah siap," sambung dia.

Damenta mengatakan saat ini pihaknya tengah menunggu arahan serta petunjuk teknis (juknis) dan petunjuk pelaksanaan (juklak) lebih lanjut dari pemerintah pusat.

"Poin utamanya kebijakan makanan bergizi sehat untuk Provinsi Banten siap dilaksanakan. Oleh karena itu dengan kehadiran Bapak Wakil Presiden pada pagi hari ini kami sangat berbahagia sekali,” pungkasnya.

Bisnis.com, DENPASAR — Menteri Perumahan dan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meminta Pemerintah Daerah di Bali untuk segera menggratiskan pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi masyarakat kurang mampu.

Maruarar menegaskan bahwa pemerintah telah menetapkan biaya pembuatan PBG sebesar Rp0, sehingga masyarakat yang ingin mendirikan bangunan tidak perlu mengeluarkan biaya.

“Kebijakan PBG Rp0 khusus untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Aturan itu tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 menteri, yaitu Menteri PKP, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pekerjaan Umum,” jelas Menteri yang akrab disapa Ara itu saat meninjau Mall Pelayanan Publik (MPP) Badung, Jumat (24/1/2024)

Kebijakan tersebut merupakan bagian dari program prioritas Presiden RI Prabowo Subianto dalam pembangunan tiga juta rumah yang diturunkan dalam bentuk Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 menteri dan sudah ditindaklanjuti oleh sekitar 180 kepala daerah yang membuat peraturan kepala daerah untuk PBG Rp0 bagi MBR.

Selain biaya, pemerintah juga telah memangkas waktu pengurusan PBG dari yang sebelumnya 45 hari menjadi hanya 10 hari. Bahkan di beberapa daerah, pengurusan dapat diselesaikan dalam hitungan belasan menit. Namun, Maruarar mengingatkan pentingnya menjaga kualitas layanan.

"Walaupun kita mengejar proses pengurusan yang singkat, tapi jangan sampai mengabaikan substansinya. Sehingga cepat tapi kurang berkualitas, karena melewatkan syarat-syarat penting yang harus dilengkapi. Jadi tetap harus berkualitas, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Ya, standar waktu yang harus dilewati maksimal 10 hari," ujar Ara.

Sementara itu, Pj. Gubernur Bali, Sang Made Mahendra Jaya menjelaskan bahwa program ini sangat didukung oleh Pemprov Bali karena diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu.

“Pemprov Bali sangat mendukung program ini, karena diperuntukkan bagi warga yang kurang mampu. Sangat menguntungkan bagi mereka, disamping proses yang tidak berbelit-belit, efisiensi waktu, yang terpenting efisiensi biaya, sepanjang persyaratannya lengkap. Untuk itu kami pun memacu Pemkab/Pemkot se-Bali untuk mempercepat realisasi dan sosialisasi program ini," ujar Mahendra.

JAKARTA - Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto-Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dengan skor positif paling tinggi dalam 100 hari kerja. Sementara usulan Pemilihan Kepala Daerah oleh DPRD menjadi wacana yang mendapat respons paling negatif dari masyarakat.

Hal ini merupakan hasil laporan LSI Denny JA yang menggunakan dua pendekatan yakni LSI Weight Scoring Model dan Aplikasi LSI Internet. Model pertama menentukan ranking program positif melalui kriteria berbobot yang mencakup dampak strategis (30%), dampak langsung (25%), keberlanjutan dan efisiensi (20%), sentimen publik (15%), serta dukungan politik dan internasional (10%).

Model kedua menganalisis frekuensi dan sentimen percakapan daring antara 20 Desember 2024 hingga 20 Januari 2025. Kombinasi metodologi ini memberikan gambaran kuantitatif dan kualitatif terhadap program yang dievaluasi.

"Program Makan Bergizi Gratis menempati peringkat pertama dengan skor 8,4 karena dampaknya yang langsung terhadap pengurangan stunting dan peningkatan kesehatan masyarakat, mendukung kualitas generasi mendatang. Efeknya juga akan terasa pada perekonomian melalui peningkatan permintaan pangan lokal," ujar peneliti senior LSI Denny JA Ardian Sopa, Jumat (24/1/2025).

Di peringkat kedua adalah program Rehabilitasi dan Renovasi Sekolah dengan skor 8,0. Program memperbaiki infrastruktur pendidikan, mengurangi kesenjangan akses antara wilayah perkotaan dan pedesaan, serta meningkatkan kualitas belajar, ini mencerminkan komitmen pemerintah terhadap keadilan sosial.

Ketika seorang anak di pedesaan dapat belajar di ruang kelas yang layak, mereka diberi kesempatan untuk bermimpi lebih besar. "Pendidikan adalah fondasi untuk membangun masa depan bangsa dan investasi pada infrastruktur sekolah bukan hanya menciptakan lingkungan belajar yang nyaman, tetapi juga memberdayakan guru dan siswa untuk memberikan serta menerima yang terbaik," kata Ardian.

Program yang mendapat respons positif ketiga adalah Swasembada Pangan dengan skor 7,8. Program ini fokus pada pengurangan impor pangan, peningkatan ketahanan pangan, dan dukungan terhadap petani lokal menjadikan program ini sangat strategis untuk jangka panjang.

Swasembada pangan adalah cerminan kemandirian bangsa. Dalam dunia yang semakin rentan terhadap krisis global, kemampuan untuk memproduksi kebutuhan pokok sendiri adalah bentuk ketahanan nasional.

Program-program selanjutnya adalah Peningkatan Kesejahteraan Guru dengan skor 7,8; Kenaikan Upah Minimum Nasional dengan skor 7,8; Keanggotaan Indonesia dalam BRICS dengan skor 7,8; Program Transisi Energi Hijau dengan skor 7,7; Pemberantasan Judi Online dengan skor 7,3; dan Penurunan Harga Tiket Transportasi Publik dengan skor 7,2.

"Transportasi publik yang terjangkau adalah fondasi mobilitas masyarakat. Ketika harga tiket turun, masyarakat dari berbagai lapisan memiliki akses yang lebih besar untuk bergerak baik untuk bekerja, belajar, maupun menjalani kehidupan sehari-hari," katanya.

Selain program/isu yang mendapat tanggapan positif, 100 hari kerja Presiden Prabowo-Wapres Gibran juga mendapat respons negatif pada tiga isu yakni Usulan Pemilihan Kepala Daerah oleh DPRD, Pembentukan Kabinet Jumbo, dan Penghapusan Piutang Macet UMKM.

Ardian menuturkan usulan kepala daerah dipilih oleh DPRD mendapat skor -7,9 (minus 7,9). Kebijakan ini mendapat kritik tajam karena melemahkan partisipasi langsung masyarakat, meningkatkan risiko korupsi, dan menimbulkan resistensi publik.

Selain itu, mekanisme pemilihan melalui DPRD membuka celah yang lebih besar untuk praktik politik transaksional yang merusak kepercayaan terhadap lembaga pemerintahan.

Pembentukan kabinet jumbo oleh Prabowo-Gibran juga mendapat skor negatif yakni -6,8. Kabinet yang terlalu besar dianggap inefisien, membebani anggaran, serta memicu konflik kepentingan jika didasarkan pada utang budi politik semata.

Kabinet yang besar tidak selalu mencerminkan kekuatan melainkan seringkali simbol dari beban. Penambahan kementerian atau pejabat baru tanpa perencanaan yang matang berisiko menciptakan birokrasi yang lamban dan tidak efektif.

Kemudian, penghapusan piutang macet UMKM mendapat skor -5,7. Kebijakan ini memicu moral hazard, mengurangi likuiditas lembaga keuangan, dan dinilai tidak adil bagi debitur yang patuh. Meskipun niatnya baik untuk membantu UMKM yang kesulitan, kebijakan ini berisiko menciptakan preseden yang salah.

"Debitur lain mungkin merasa bahwa kewajiban finansial dapat diabaikan dengan harapan akan ada penghapusan di masa depan. Ini melemahkan kedisiplinan keuangan dan merugikan lembaga keuangan yang harus menanggung risiko lebih besar," ujarnya.

Hasil survei LSI Denny JA soal 100 hari kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran mencatat makan bergizi gratis (MBG) sebagai program yang paling mendapatkan respons positif dari masyarakat.

Dari rentang penilaian 1 hingga 9, MBG mendapatkan skor 8,4. Survei dilakukan pada 20 Desember 2024 hingga 20 Januari 2025.

Peneliti LSI Denny JA, Ardian Sopa menjelaskan ada tiga alasan positif responden atas program itu.

"Pertama mengurangi angka stunting dan malnutrisi yang menjadi masalah kronis di Indonesia," kata Ardian dalam konferensi pers, Jumat (24/1).

Lalu kedua, MBG dinilai mampu mendukung pertumbuhan ekonomi lewat peningkatan permintaan produk pangan lokal.

Hal itu dinilai membuat banyak produk lokal pangan yang terserap dalam program ini.

"Kemudian, alasan positif ketiga, meningkatkan kualitas generasi mendatang dengan kesehatan yang lebih baik," ucapnya.

Setelah MBG, di urutan kedua program yang menerima respons positif ialah rehabilitasi dan renovasi sekolah (skor 8,0), swasembada pangan (skor 7,8), peningkatan kesejahteraan guru dengan skor 7,8.

Lalu, kenaikan upah minimum nasional (skor 7,8), keanggotaan Indonesia dalam BRICS (skor 7,8), program transisi energi hijau (skor 7,7), pemberantasan judi online (skor 7,3), hingga penurunan harga tiket transportasi publik di angka 7,2.

Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto menargetkan seluruh siswa di Indonesia menjadi penerima manfaat program makan bergizi gratis (MBG) pada akhir 2025.

"Akhir 2025 target kita adalah semua anak-anak Indonesia bisa dapat makan bergizi gratis," ujar Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna, Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (22/1).

Ia menjelaskan program MBG dimulai 6 Januari 2025 lalu dan telah melayani sekitar 650 ribu anak-anak di 31 provinsi.

Jakarta: PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG) mendukung perwujudan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Salah satunya ditunjukkan melalui kehadiran produk bata interlock presisi sebagai solusi untuk mengejar target pembangunan 3 juta rumah.

Apa sih bata interlock presisi itu?

Bata interlock presisi merupakan hasil penelitian terapan dengan mekanisme kerja yang saling mengunci antar balok seperti sistem lego. Penggunaan bata interlock presisi memberikan banyak keuntungan dalam pembangunan rumah dibandingkan material konvensional.

Hal itu karena lebih efisien dalam penggunaan material, lebih mudah dalam pengaplikasian yang membuat durasi pembangunan lebih cepat, serta telah dinyatakan ramah gempa.

Selain bata interlock presisi, SIG juga mendorong aplikasi beton inovatif berbasis semen hijau, seperti beton dekoratif, dan paving block berpori sebagai solusi kawasan tergenang.

Hadirnya material bahan bangunan ramah lingkungan yang bisa mempercepat konstruksi rumah tersebut, diharapkan menjadi solusi konkret untuk mendukung Pemerintah menghadirkan sarana infrastruktur dan hunian yang layak bagi masyarakat.

Semangat ini sejalan dengan arahan Kementerian BUMN untuk menghadirkan solusi perumahan yang terjangkau dan berkelanjutan.

Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan bahwa kapasitas Kementerian BUMN sebagai support systemkementerian-kementerian teknis, siap berkomitmen dan mendukung penuh seluruh program yang telah menjadi fokus pemerintahan Presiden Prabowo.

"Dalam 100 hari kerja pemerintahan, perusahaan BUMN terkait akan mendukung percepatan pembangunan proyek infrastruktur utama, termasuk rumah subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR),” kata Erick dalam keterangan tertulis, Jumat, 24 Januari 2025.

Solusi pembangunan rumah MBR

Sebagai perusahaan BUMN yang bergerak dalam industri bahan bangunan, SIG mendorong penggunaan bata interlock presisi yang merupakan produk turunan semen hijau SIG, sebagai solusi untuk menjawab tantangan pembangunan rumah MBR, yaitu waktu pembangunan, biaya pembangunan, dan kualitas bahan bangunan.

Menindaklanjuti koordinasi Kementerian BUMN dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah, mengunjungi fasilitas produksi bata interlock presisi SIG yang dioperasikan oleh anak usaha SIG, yaitu PT Semen Padang di Indarung, Padang, 24 Januari 2025.

Fahri Hamzah berpendapat bahwa solusi yang dihadirkan SIG adalah langkah terobosan dalam pemenuhan kebutuhan perumahan yang terjangkau bagi masyarakat sebagai salah satu langkah mengatasi kemiskinan.

Fahri Hamzah menuturkan bahwa Kementerian PKP berfokus untuk membantu mengatasi kemiskinan dan gap ekonomi, salah satunya melalui pembangunan perumahan yang masif di seluruh Indonesia yaitu program 3 juta rumah setahun.

Dirinya menyebutkan, bahwa bersama beberapa lembaga pemerintah, Kementerian PKP tengah mengidentifikasi dan menyepakati data kemiskinan, termasuk dalam parameter kepemilikan rumah.

Menurutnya, saat ini terdapat sekitar 30 - 40 juta rumah keluarga dengan berbagai permasalahan. Di pedesaan, banyak orang punya rumah tapi tidak layak karena tidak teratur/rapi, kurang sanitasi, dan dihuni terlalu banyak orang dalam satu rumah. Sedangkan di kota, rumah bertumpuk tak teratur dan menjadi sumber polusi yang masif.

“Pemerintah melalui Kementerian PKP akan mendorong system side ekonomi kita supaya pembangunan rumah tidak terlalu memikirkan pasar. Pemerintah akan menjamin dan mengkonsolidasi dukungan yang dibutuhkan termasuk pembiayaan dan ketersediaan tanah dan berbagai skema dan perizinan yang dipermudah.

Pemerintah juga akan membantu untuk ketersediaan bahan bangunan, termasuk bata interlockpresisi, tidak hanya untuk rumah tapak tapi juga hunian vertikal. SIG harus terus fokus pada peluang blue ocean untuk mendukung proyek Pemerintah, perkuat ekosistemnya, karena solusi ini adalah masa depan pembangunan rumah kita di Indonesia.

Direktur Utama SIG Donny Arsal menyampaikan terima kasih atas dukungan Wakil Menteri PKP, Satgas Perumahan Republik Indonesia, para pemangku kepentingan, serta para pelaku usaha pengembang perumahan yang turut serta dalam kunjungan.

SIG meyakini, berkumpulnya para pemangku kepentingan di bidang perumahan ini didasari oleh kesamaan visi untuk menghadirkan hunian yang ramah lingkungan, berkualitas dan terjangkau untuk masyarakat di seluruh Indonesia.

Setelah memperkenalkan Rumah Contoh Bata Interlock Presisi tipe 36 di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada Agustus lalu, SIG juga menghadirkan Rumah Contoh Bata Interlock Presisi tipe 36 dan tipe 57 di Bambu Apus, Jakarta Timur.

”Untuk mendukung Pemerintah memenuhi target pembangunan 3 juta rumah per tahun, dibutuhkan kolaborasi seluruh pihak dan tentunya inovasi teknologi. Bata interlock presisi merupakan teknologi yang mengubah metode pembangunan rumah menjadi lebih mudah, cepat dan efisien, dengan kualitas konstruksi yang kokoh dan tampilan yang modern, sehingga memberikan nilai tambah bagi pengembang dan pemilik rumah,” ujar Donny Arsal.

(KIE)

KOMPAS.com -Hari Gizi Nasional (HGN) yang diperingati setiap tanggal 25 Januari menjadi momentum penting bagi masyarakat Indonesia untuk lebih sadar dalam memilih dan mengonsumsi makanan sehat yang bergizi.

Menurut ahli gizi masyarakat Tan Shot Yen, peringatan ini seharusnya dimanfaatkan untuk meningkatkan kesadaran kolektif tentang pentingnya asupan gizi yang seimbang.

“Makanan sehat itu semakin dekat dengan bentuk aslinya,” ujar Tan Shot Yen, seperti ditulis oleh Antara, Jumat (24/1/2025).

Pernyataan ini menggarisbawahi pentingnya memilih bahan makanan yang alami dan tidak banyak melalui proses pengolahan yang dapat mengurangi kandungan gizi penting.

Tan Shot Yen juga menekankan bahwa dalam mengolah bahan pangan, masyarakat sebaiknya menghindari teknik pengolahan seperti menggoreng yang dapat merusak kandungan omega 3 yang sangat bermanfaat bagi tubuh.

Sebagai alternatif, ia menyarankan sejumlah cara pengolahan yang lebih sehat, seperti membuat ikan menjadi pepes, pangek, asam padeh, arsik, atau bahkan nasi ikan Tapanuli yang dikenal dengan nama naniura.

Beberapa hidangan lainnya yang juga direkomendasikan adalah bakar bungkus daun, kuah ikan asam, kapurung, gulai, pindang, kari, singang, otak-otak, dan tekwan.

Lebih lanjut, Tan Shot Yen menyesalkan adanya kesalahpahaman yang masih berkembang di masyarakat terkait konsep makanan bergizi.

“Selama 80 tahun kita merdeka, istilah makanan bergizi ini masih banyak simpang siurnya, mulai dari bayi hingga lansia. Sufor (susu formula) dianggap lebih superior dari ASI. Bahkan ada seliweran di media sosial yang menyebut ASI itu buat orang miskin, orang punya uang pakai sufor,” ungkapnya.

Peringatan Hari Gizi Nasional 2025 yang diusung oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengangkat tema “Pilih Makanan Bergizi untuk Keluarga Sehat.”

Tema ini diharapkan dapat memperkuat kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pola makan sehat untuk mendukung tumbuh kembang generasi muda yang cerdas dan sehat, serta sebagai langkah preventif terhadap penyakit tidak menular yang seringkali timbul akibat pola makan yang buruk dalam keluarga.

Hari Gizi Nasional merupakan momen yang sangat penting untuk mengingatkan kita akan pentingnya konsumsi makanan bergizi yang tepat, terutama dalam mencegah masalah kesehatan seperti stunting dan malnutrisi yang masih menjadi tantangan besar di Indonesia.

Gresik -

Polisi meringkus dua dari tiga pelaku perampokan rumah lansia di Perumahan De Naila, Desa Mojosarirejo, Driyorejo, Gresik. Satu pelaku masih buron dan masuk Daftar Pencarian Orang (DPO).

Kasat Reskrim Polres Gresik AKP Abid Uais Al-Qarni mengatakan ada tiga orang yang terlibat dalam perampokan rumah Paulina Siahaya (69), pada 6 Januari 2025 lalu. Kedua pelaku yang berhasil diamankan yakni MA (48) warga Kelurahan Kauman, Mojokerto dan KS (51) warga Wringinanom, Gresik.

"Sementara satu orang berinisial MY masih DPO. Saat ini petugas masih melakukan pengejaran," ujar Abid, Jumat (24/1/2024).

Abid menambahkan para pelaku bersekongkol untuk menggasak sejumlah barang berharga milik korban. Otak perampokan tersebut, yakni KS.

"Perampokan ini didasari rasa sakit hati dari tersangka KS. Pelaku KS ini pernah menggadaikan perhiasan kepada korban. Namun sampai jatuh tempo KS tidak mampu membayar saat ditagih korban," tambah Abid.

Karena hal tersebut, tersangka KS menghubungi MA dan KY untuk melakukan perampokan. Mulanya, KS mengajak satu tersangka lain untuk berkeliling ke sekitar TKP untuk memberitahu posisi rumah korban.

"Jadi tersangka KS ini tidak ikut masuk ke rumah korban. Tapi dia yang mengetahui kalau ada perhiasan di rumah korban dan memberitahui lokasi rumahnya. Eksekutornya MA dan KY," tandasnya.

Modus operandinya, tersangka mengaku kenal dengan anak korban yang bernama Viki. Korban yang berusia lanjut itu pun dengan mudah mempercayai hal tersebut dan mempersilahkan dua tersangka untuk masuk ke rumah.

Aksi yang dilakukan saat siang bolong itu pun berjalan mulus. MA dan KY menyekap Paulina Siahaya hingga tak berdaya. Lalu mengacak-acak seisi rumah dan membawa kabur sejumlah barang berharga. 25 gram emas, 2 HP dan uang tunai Rp 500 ribu.

KS dan MA kini sudah dibekuk dan ditahan di Rutan Mapolres Gresik. Sementara KY masih dalam pengejaran.

"Tersangka dikenakan Pasal 363 KUHP tentang Pencurian dengan Pemberatan. Ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara," tutupnya.

Sementara itu, tersangka KS mengakui semua perbuatannya. Awalnya ia menggadaikan perhiasan senilai Rp 5,8 juta kepada korban. Namun tidak bisa menebusnya kembali. Ia lantas merencanakan perampokan tersebut.

(abq/iwd)