JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana meminta publik untuk hanya mencerna informasi terkait program makan bergizi gratis dari sumber yang kredibel.

Dadan pun meluruskan sejumlah informasi yang sempat muncul terkait makan bergizi gratis, misalnya seorang anak bernama Gibran di Palembag yang tidak mau makan makanan bergizi gratis.

"Misalnya contoh ya, ini contoh laporan ketika hari pertama ada anak yang namanya Gibran di Palembang tidak mau makan. Media kan meliput ya," ujar Dadan dalam Rapimnas PIRA Gerindra di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Sabtu (25/1/2025).

Dadan mengatakan, setelah ditelusuri, ternyata Gibran tidak mau makan karena sudah kenyang.

Ia menyebutkan, Gibran sudah makan nasi goreng makanan bergizi gratis tiba di sekolah.

"Wah kami cek ternyata anak itu baru saja makan nasi goreng. Jadi dia kenyang, enggak mau makan karena masih kenyang, bukan tidak suka dengan menunya," ujar Dadan.

Dadan juga meluruskan kabar yang menyebut soal ulat yang ditemukan pada menu protein di makan bergizi gratis.

Menurut Dadan, kabar itu tidak benar.

Oleh sebab itu, ia meminta kepada masyarakat untuk mencerna informasi dari sumber yang jelas saja perihal program makan bergizi gratis.

"Kemudian ada berita ditemukan ada ulat di proteinnya, sehingga menimbulkan keracunan. Setelah kami cek tidak ada," kata Dadan.

"Jadi kadang-kadang yang begini itu harus jelas sumbernya. Dan biasanya kalau ada keracunan di satuan pelayanan, pasti kami dapat laporan soal ini," ujar dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana meminta publik untuk hanya mencerna informasi terkait program makan bergizi gratis dari sumber yang kredibel.

Dadan pun meluruskan sejumlah informasi yang sempat muncul terkait makan bergizi gratis, misalnya seorang anak bernama Gibran di Palembang yang tidak mau menyantap makanan bergizi gratis.

"Misalnya contoh ya, ini contoh laporan ketika hari pertama ada anak yang namanya Gibran di Palembang tidak mau makan. Media kan meliput ya," ujar Dadan dalam Rapimnas PIRA Gerindra di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Sabtu (25/1/2025).

Dadan mengatakan, setelah ditelusuri, ternyata Gibran tidak mau makan karena sudah kenyang.

Ia menyebutkan, Gibran sudah makan nasi goreng makanan bergizi gratis tiba di sekolah.

"Wah kami cek ternyata anak itu baru saja makan nasi goreng. Jadi dia kenyang, enggak mau makan karena masih kenyang, bukan tidak suka dengan menunya," ujar Dadan.

Dadan juga meluruskan kabar yang menyebut soal ulat yang ditemukan pada menu protein di makan bergizi gratis.

Menurut Dadan, kabar itu tidak benar.

Oleh sebab itu, ia meminta kepada masyarakat untuk mencerna informasi dari sumber yang jelas saja perihal program makan bergizi gratis.

"Kemudian ada berita ditemukan ada ulat di proteinnya, sehingga menimbulkan keracunan. Setelah kami cek tidak ada," kata Dadan.

"Jadi kadang-kadang yang begini itu harus jelas sumbernya. Dan biasanya kalau ada keracunan di satuan pelayanan, pasti kami dapat laporan soal ini," ujar dia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menegaskan bahwa penambahan anggaran sebesar Rp100 triliun untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) dilatarbelakangi keinginan Presiden Prabowo Subianto mempercepat pemenuhan target penerima manfaat yang berjumlah 82,9 juta orang.

Target tersebut semula dijadwalkan terpenuhi pada akhir tahun 2025, namun diminta oleh Prabowo untuk dipercepat menjadi September 2025.

“Karena Pak Presiden ingin melakukan percepatan-percepatan, maka dibutuhkan tambahan biaya. Pak Presiden bertanya kepada kami, berapa kalau September mulai dilaksanakan untuk 82,9 juta? Kami sampaikan tambahan Rp100 triliun,” ucap Dadan ketika dijumpai di sela-sela acara Rampinas PIRA di Jakarta, Sabtu (25/1/2025).

Dengan demikian, Dadan menegaskan bahwa bukan BGN yang meminta penambahan anggaran, melainkan Prabowo. Penambahan anggaran sebesar Rp100 triliun tersebut, kata dia, merupakan konsekuensi dari percepatan yang diinginkan oleh Prabowo.

“Jadi, bukan BGN yang mengajukan penambahan, ya,” kata dia.

Selain penambahan anggaran, sebelumnya Dadan mengatakan salah satu strategi yang ditekankan Presiden Prabowo untuk percepatan program MBG dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (17/1/2025), adalah meminta kementerian dan lembaga di lintas sektor lebih solid.

"Bapak Presiden menginginkan agar program ini betul-betul menjadi lintas sektor, dan kemudian saling bekerja sama satu dengan yang lainnya," kata Dadan.

Setelah 10 hari berjalan, program MBG saat ini telah dilakukan di 31 provinsi di Indonesia dengan total 238 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah beroperasi memenuhi pembuatan makanan untuk MBG.

Pada periode pertama, yaitu Januari–April 2025, ditargetkan ada 3 juta penerima manfaat dari program MBG, lalu pada tahapan selanjutnya April–Agustus 2025 ditargetkan jumlah tersebut bertambah menjadi 6 juta penerima manfaat.

Sebelumnya, program MBG mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 71 triliun yang dikelola oleh BGN.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana membantah bahwa pihaknya yang mengajukan tambahan Rp 100 triliun untuk program makan bergizi gratis.

Dadan menyebut, justru Prabowo yang bertanya kepada Badan Gizi Nasional perihal biaya yang dibutuhkan untuk mempercepat pencapaian target penerima program makan bergizi gratis.

"Kamu jangan salah paham. Ketika program ini dilaksanakan, kemudian banyak anak-anak yang ingin segera mendapatkan manfaat. Kemudian Pak Presiden menginginkan ada percepatan. Jadi Pak Presiden bertanya kepada Badan Gizi, 'kalau dilakukan percepatan, berapa dana yang dibutuhkan?' Kami jawab Rp 100 triliun," ujar Dadan saat ditemui di Hotel Bidakara, Jakarta, Sabtu (25/1/2025).

"Jadi bukan Badan Gizi Nasional yang mengajukan tambahan ya. Tapi karena Pak Presiden ingin melakukan percepatan, 'kalau mulai September, berapa dana yang dibutuhkan?' Kami jawab, 'tambahan Rp 100 triliun'. Ingat sekali lagi, Badan Gizi sudah punya Rp 300 triliun, dan itu akan dilaksanakan," ujar dia.

Dadan tidak memungkiri bahwa butuh tambahan biaya apabila Prabowo ingin melakukan percepatan

Ia mengatakan, butuh Rp 100 triliun jika Prabowo ingin 82,9 juta anak menerima makan bergizi gratis di bulan September 2025.

"Karena Pak Presiden ingin melakukan percepatan-percepatan, maka dibutuhkan tambahan biaya. Dan Pak Presiden bertanya kepada Badan Gizi, 'berapa kalau September mulai dilaksanakan untuk 82,9 juta?' Maka kami menyampaikan tambahan Rp 100 triliun," kata Dadan.

"Jadi bukan Badan Gizi yang minta tambahan. Tapi karena konsekuensi dari keinginan Presiden yang ingin melakukan percepatan,"ujar dia.

Diberitakan sebelumnya, Dadan mengaku butuh tambahan anggaran makan bergizi gratis sebesar Rp 100 triliun.

Tambahan ini diperkirakan cukup untuk menjangkau 82,9 juta penerima manfaat hingga akhir 2025.

Hal ini dikarenakan Presiden Prabowo merasa gelisah mendengar laporan banyak anak belum mendapat manfaat program ini.

"Pak Presiden gelisah karena banyak anak belum mendapatkan makan bergizi. Beliau sedang memikirkan percepatan program ini, sehingga di akhir 2025, semua penerima manfaat bisa segera terlayani," kata Dadan usai rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (17/1/2025).

Sesuai data IT yang ada, presisi, artinya bukan hanya waktu, tapi juga kualitas akurasi data. Hari ini rekor dari segi kecepatan dan kualitas pecah di Kabupaten Gianyar

Gianyar, Bali (ANTARA) - Dua menteri yakni Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait memuji kinerja mal pelayanan publik (MPP) di Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali.

Humas Pemkab Gianyar dalam keterangan tertulis yang diterima, Sabtu, melaporkan proses layanan persetujuan bangunan gedung (PBG) MPP Gianyar meraih waktu pengurusan tercepat dengan waktu 14,18 menit.

Mendagri Tito Karnavian mengapresiasi kinjerja Gubernur Bali bersama Bupati Gianyar yang mendorong seluruh kabupaten/kota untuk membangun Mal Pelayanan Publik guna mempercepat dan mempermudah masyarakat untuk mengurus perizinan.

"Setahu saya di Provinsi Bali, MPP Gianyar merupakan satu-satunya yang kabupaten yang sudah memiliki mal pelayanan publik," kata Tito Karnavian saat meninjau pelayanan di MPP tersebut.

Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengapresiasi proses transformasi layanan pengurusan PBG gratis yang dilakukan Pemkab Gianyar.

"Sesuai data IT yang ada, presisi, artinya bukan hanya waktu, tapi juga kualitas akurasi data. Hari ini rekor dari segi kecepatan dan kualitas pecah di Kabupaten Gianyar," ucap Maruarar Sirait.

Menurutnya, hal ini tidak terlepas dari peran semua gerai pelayanan yang ada di MPP Gianyar.

"Saya ucapkan terima kasih, untuk pelayanan publik yang membuktikan bahwa kita bisa cepat dan lebih baik. Yang susah kita bikin mudah dan yang lama kita bikin cepat untuk rakyat kecil," lanjutnya.

Dalam kunjungannya bersama dengan beberapa pejabat kementerian, kedua menteri Kabinet Merah Putih ingin melihat langsung tahapan-tahapan proses pelaksanaan layanan PBG ke masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang dilakukan MPP Gianyar guna mendukung program pembangunan 3 juta rumah.

Baik itu terkait kendala proses penerbitan PBG maupun inovasi yang telah dilakukan demi tercapainya efisiensi dan transparansi.

Pewarta: Adi Lazuardi
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana berupaya agar mitra program Makam Bergizi Gratis (MBG) tak lagi dibayar menggunakan sistem reimburse mulai Februari mendatang.

Dadan menjelaskan pemerintah ingin membayar langsung biaya penyelenggaraan MBG ke rekening mitra-mitra BGN.

"Kami sedang mengusahakan mulai Februari bukan lagi reimburse, tapi uang negara ada di rekening mitra," kata Dadan di Hotel Bidakara, Jakarta, Sabtu (25/1).

Di sisi lain, Dadan mengakui pada awal penyelenggaraan MBG, para mitra harus terlebih dahulu menggunakan modal usaha untuk pelaksanaan MBG karena anggaran MBG baru terbuka pada 6 Januari silam.

"Untuk yang dua minggu pertama memang reimburse. Karena anggaran badan gizi kan baru dibuka tanggal 6 Januari," ujar dia.

Sebelumnya, Kepala Chef SPPG Dapur Sehat Anak Bangsa di Halim Perdanakusuma Jonie Kusuma Hadi bercerita sistem pembayaran untuk menu makanan program MBG menggunakan modal pribadi mitra terlebih dahulu, kemudian diganti atau reimburse oleh BGN.

"Ngadain dulu, nanti reimburse ke Badan Gizi Nasional per minggu. Itu food cost Rp10.000," ujar Jonie saat ditemui di SD Angkasa 5 Halim, Jakarta Timur, pekan pertama Januari.

Program MBG menjadi salah satu program unggulan di pemerintahan Prabowo-Gibran. Program itu telah mulai berjalan sejak 6 Januari 2025 lalu.

BGN mendapatkan anggaran negara sebesar Rp71 triliun untuk pelaksanaan program MBG di tahun 2025.

Secara bertahap ke depannya, program itu akan dilaksanakan di seluruh provinsi di Indonesia.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyampaikan bahwa serangga bisa masuk ke menu program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam rangka menyesuaikan potensi sumber daya yang ada di setiap daerah.

“Kalau ada daerah-daerah tertentu yang terbiasa makan seperti itu (serangga), itu (serangga) bisa menjadi menu di daerah tersebut,” ucap Dadan ketika dijumpai di sela-sela acara Rampinas PIRA di Jakarta, Sabtu.

Variasi menu tersebut, kata Dadan, merupakan contoh bahwa Badan Gizi Nasional tidak menetapkan standar menu nasional, tetapi menetapkan standar komposisi gizi nasional.

Serangga merupakan salah satu sumber protein bagi beberapa daerah. Dadan pun mencontohkan beragam sumber protein yang berdasarkan kepada potensi sumber daya lokal.

“Ada daerah yang banyak telur, ada yang banyak ikan, seperti itu,” kata Dadan.

Selain variasi protein, Dadan juga tidak menutup kemungkinan adanya variasi menu untuk memenuhi kebutuhan karbohidrat.

Bagi wilayah yang terbiasa memakan jagung, singkong, maupun pisang rebus, maka tidak menutup kemungkinan nasi dalam menu MBG yang disediakan diganti oleh ketiga hal tersebut.

“Itu contoh, ya, bagaimana keragaman pangan itu bisa diakomodir dalam program makan bergizi,” kata Dadan.

Program MBG saat ini telah dilakukan di 31 provinsi di Indonesia dengan total 238 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah beroperasi memenuhi pembuatan makanan untuk MBG.

Pada periode pertama, yaitu Januari–April 2025, ditargetkan ada 3 juta penerima manfaat dari program MBG, lalu pada tahapan selanjutnya April–Agustus 2025 ditargetkan jumlah tersebut bertambah menjadi 6 juta penerima manfaat.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyampaikan bahwa serangga bisa masuk ke menu program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam rangka menyesuaikan potensi sumber daya yang ada di setiap daerah.

“Kalau ada daerah-daerah tertentu yang terbiasa makan seperti itu (serangga), itu (serangga) bisa menjadi menu di daerah tersebut,” ucap Dadan ketika dijumpai di sela-sela acara Rampinas PIRA di Jakarta, Sabtu.

Variasi menu tersebut, kata Dadan, merupakan contoh bahwa Badan Gizi Nasional tidak menetapkan standar menu nasional, tetapi menetapkan standar komposisi gizi nasional.

Serangga merupakan salah satu sumber protein bagi beberapa daerah. Dadan pun mencontohkan beragam sumber protein yang berdasarkan kepada potensi sumber daya lokal.

“Ada daerah yang banyak telur, ada yang banyak ikan, seperti itu,” kata Dadan.

Selain variasi protein, Dadan juga tidak menutup kemungkinan adanya variasi menu untuk memenuhi kebutuhan karbohidrat.

Bagi wilayah yang terbiasa memakan jagung, singkong, maupun pisang rebus, maka tidak menutup kemungkinan nasi dalam menu MBG yang disediakan diganti oleh ketiga hal tersebut.

“Itu contoh, ya, bagaimana keragaman pangan itu bisa diakomodir dalam program makan bergizi,” kata Dadan.

Program MBG saat ini telah dilakukan di 31 provinsi di Indonesia dengan total 238 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah beroperasi memenuhi pembuatan makanan untuk MBG.

Pada periode pertama, yaitu Januari–April 2025, ditargetkan ada 3 juta penerima manfaat dari program MBG, lalu pada tahapan selanjutnya April–Agustus 2025 ditargetkan jumlah tersebut bertambah menjadi 6 juta penerima manfaat.

IDXChannel - Pemerintah berencana memberikan bantuan modal awal bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang akan berkontribusi menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Insyaallah nanti akan disiapkan sebuah skema khusus, khusus untuk memberikan keringanan atau seperti diberikan pembiayaan awal dulu," ujar Menteri UMKM Maman Abdurrahman saat hadiri Rapimnas Perempuan Indonesia Raya (PIRA) di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Sabtu (25/1/2025).

Maman menjelaskan, bantuan itu ditujukan agar pelaku UMKM bisa langsung mendapat modal awal ketika sudah mendapat surat perintah kerja (SPK) dari Badan Gizi Nasional (BGN).

"Agar misalnya mereka sudah mendapatkan surat SPK dari BGN, nanti langsung bank terkait langsung men-top up ke rekeningnya masing-masing untuk bisa belanja ataupun beli permodalan untuk kebutuhan (program) makan bergizi," ujar Maman.

Meski demikian, dia menyampaikan, nilai bantuan modal untuk pelaku UMKM itu masih tentatif besarannya. Sebab, besaran bantuan itu akan ditentukan oleh BGN dan pihak terkait sesuai kebutuhan.

"Tentatif nanti, tentunya akan disesuaikan kan detail teknisnya misalnya Badan Gizi dengan para pihak-pihak yang terlibat kan jumlahnya kan masing-masing itu fluktuatif. Itu tergantung dari kebutuhan dan kemampuan dari UMKM," katanya.

Maman pun menyampaikan, akan ada syarat bagi pelaku UMKM yang ingin memdapat modal untuk turut serta menjalankan program Makan Bergizi Gratis. Hal itu ditujukan agar makanan yang disajikan bisa menghasilkan kualitas yang bagus.

"Ada, pasti ini kan nanti dari BGN menyiapkan syarat-prasyaratnya. Kata kuncinya kan pengen menghasilkan sebuah kualitas produk yang bagus. Dan tidak membebankan juga kepada UMKM," kata dia.

(Dhera Arizona)

KOMPAS.com - Hari Gizi Nasional (HGN) diperingati setiap 25 Januari atau yang tahun ini jatuh pada Sabtu (25/1/2025).

Tujuannya, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat Indonesia akan pentingnya mencukupi kebutuhan gizi seimbang guna mendukung kesehatan dan hidup yang lebih baik.

Peringatan Hari Gizi Nasional merupakan yang ke-65 sejak pertama kali dirayakan pada 1964.

Guna mendalaminya, simak sejarah, tema, panduan, dan twibbon Hari Gizi Nasional 2025 berikut ini.

Sejarah Hari Gizi Nasional

Dikutip dari laman Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Hari Gizi Nasional dipelopori oleh Prof. Poorwo Soedarmo.

Pada 1950, Menteri Kesehatan, Johannes Leimena mengangkat Prof. Poorwo Soedarmo sebagai kepala Lembaga Makanan Rakyat (LMR), yang kala itu dikenal sebagai Instituut Voor Volksvoeding (IVV).

IVV merupakan bagian dari Lembaga Penelitian Kesehatan yang dikenal sebagai Lembaga Eijckman.

LMR lalu mulai melakukan pengkaderan tenaga gizi Indonesia dengan mendirikan Sekolah Juru Penerang Makanan pada 25 Januari 1951. Sejak saat itu, pendidikan tenaga gizi terus berkembang pesat di banyak perguruan tinggi di Indonesia.

Akhirnya, pemerintah pun menyepakati tanggal 25 Januari sebagai Hari Gizi Nasional. Prof. Poorwo Soedarmo lalu dikenal sebagai Bapak Gizi Indonesia.

Hari Gizi Nasional diadakan pertama kali oleh LMR pada pertengahan tahun 1960-an, dilanjutkan oleh Direktorat Gizi Masyarakat sejak tahun 1970-an hingga sekarang.

Tema Hari Gizi Nasional 2025

Pada tahun ini, Kemenkes mengangkat tema "Pilih Makanan Bergizi untuk Keluarga Sehat" dengan slogan "Makan Bergizi, Keluarga Sehat".

Tema ini menegaskan urgensi pola makan sehat dan bergizi untuk mendukung tumbuh kembang generasi muda yang cerdas dan sehat.

Melalui tema tersebut sekaligus menjadi langkah preventif terhadap penyakit tidak menular yang kerap timbul akibat pola makan kurang baik dari lingkup terdekat, yakni keluarga.

Selain itu, pemerintah mengajak masyarakat untuk mengadopsi pola makan seimbang agar terhindar dari berbagai penyakit kronis, seperti stunting, diabetes, hingga obesitas.

Panduan Hari Gizi Nasional 2025

Sesuai panduan Hari Gizi Nasional 2025, guna memenuhi kebutuhan gizi, masyarakat dianjurkan untuk mengonsumsi makanan yang terdiri atas karbohidrat, protein, lemak, serat, vitamin, dan mineral.

Komposisi makanan harus mengikuti pedoman Isi Piringku, di mana setiap kali makan, 50 persen piring terdiri dari sayur dan buah, sedangkan 50 persen lainnya adalah makanan pokok dan lauk pauk.

Konsep Isi Piringku juga memuat ajakan untuk mengonsumsi delapan gelas air setiap hari, melakukan aktivitas fisik 30 menit, dan mencuci tangan dengan air dan sabun sebelum serta setelah makan.

Masyarakat juga perlu memperhatikan tingkat kecukupan konsumsi kalori dan protein.

Berdasarkan standar rekomendasi dari hasil Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi ke-11 tahun 2018, angka kecukupan gizi yang dianjurkan bagi bangsa Indonesia adalah 2.100 kkal dan 57 gram protein.

Twibbon Hari Gizi Nasional 2025

Menggunakan twibbon menjadi salah satu cara menyemarakkan Hari Gizi Nasional. Berikut link twibbon HGN 2025 yang bisa digunakan dan dibagikan ke media sosial:

Twibbon Hari Gizi Nasional 2025

Twibbon Hari Gizi Nasional 2025

Twibbon Hari Gizi Nasional 2025

Twibbon Hari Gizi Nasional 2025

Twibbon Hari Gizi Nasional 2025

Twibbon Hari Gizi Nasional 2025

Twibbon Hari Gizi Nasional 2025

Twibbon Hari Gizi Nasional 2025

Twibbon Hari Gizi Nasional 2025

Twibbon Hari Gizi Nasional 2025

Twibbon Hari Gizi Nasional 2025

Twibbon Hari Gizi Nasional 2025.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menegaskan bahwa penambahan anggaran sebesar Rp100 triliun untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) dilatarbelakangi keinginan Presiden Prabowo Subianto mempercepat pemenuhan target penerima manfaat yang berjumlah 82,9 juta orang.

Target tersebut semula dijadwalkan terpenuhi pada akhir tahun 2025, namun diminta oleh Prabowo untuk dipercepat menjadi September 2025.

“Karena Pak Presiden ingin melakukan percepatan-percepatan, maka dibutuhkan tambahan biaya. Pak Presiden bertanya kepada kami, berapa kalau September mulai dilaksanakan untuk 82,9 juta? Kami sampaikan tambahan Rp100 triliun,” ucap Dadan ketika dijumpai di sela-sela acara Rampinas PIRA di Jakarta, Sabtu.

Dengan demikian, Dadan menegaskan bahwa bukan BGN yang meminta penambahan anggaran, melainkan Prabowo. Penambahan anggaran sebesar Rp100 triliun tersebut, kata dia, merupakan konsekuensi dari percepatan yang diinginkan oleh Prabowo.

“Jadi, bukan BGN yang mengajukan penambahan, ya,” kata dia.

Selain penambahan anggaran, sebelumnya Dadan mengatakan salah satu strategi yang ditekankan Presiden Prabowo untuk percepatan program MBG dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (17/1), adalah meminta kementerian dan lembaga di lintas sektor lebih solid.

"Bapak Presiden menginginkan agar program ini betul-betul menjadi lintas sektor, dan kemudian saling bekerja sama satu dengan yang lainnya," kata Dadan.

Setelah 10 hari berjalan, program MBG saat ini telah dilakukan di 31 provinsi di Indonesia dengan total 238 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah beroperasi memenuhi pembuatan makanan untuk MBG.

Pada periode pertama, yaitu Januari–April 2025, ditargetkan ada 3 juta penerima manfaat dari program MBG, lalu pada tahapan selanjutnya April–Agustus 2025 ditargetkan jumlah tersebut bertambah menjadi 6 juta penerima manfaat.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menegaskan bahwa penambahan anggaran sebesar Rp100 triliun untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) dilatarbelakangi keinginan Presiden Prabowo Subianto mempercepat pemenuhan target penerima manfaat yang berjumlah 82,9 juta orang.

Target tersebut semula dijadwalkan terpenuhi pada akhir tahun 2025, namun diminta oleh Prabowo untuk dipercepat menjadi September 2025.

“Karena Pak Presiden ingin melakukan percepatan-percepatan, maka dibutuhkan tambahan biaya. Pak Presiden bertanya kepada kami, berapa kalau September mulai dilaksanakan untuk 82,9 juta? Kami sampaikan tambahan Rp100 triliun,” ucap Dadan ketika dijumpai di sela-sela acara Rampinas PIRA di Jakarta, Sabtu.

Dengan demikian, Dadan menegaskan bahwa bukan BGN yang meminta penambahan anggaran, melainkan Prabowo. Penambahan anggaran sebesar Rp100 triliun tersebut, kata dia, merupakan konsekuensi dari percepatan yang diinginkan oleh Prabowo.

“Jadi, bukan BGN yang mengajukan penambahan, ya,” kata dia.

Selain penambahan anggaran, sebelumnya Dadan mengatakan salah satu strategi yang ditekankan Presiden Prabowo untuk percepatan program MBG dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (17/1), adalah meminta kementerian dan lembaga di lintas sektor lebih solid.

"Bapak Presiden menginginkan agar program ini betul-betul menjadi lintas sektor, dan kemudian saling bekerja sama satu dengan yang lainnya," kata Dadan.

Setelah 10 hari berjalan, program MBG saat ini telah dilakukan di 31 provinsi di Indonesia dengan total 238 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah beroperasi memenuhi pembuatan makanan untuk MBG.

Pada periode pertama, yaitu Januari–April 2025, ditargetkan ada 3 juta penerima manfaat dari program MBG, lalu pada tahapan selanjutnya April–Agustus 2025 ditargetkan jumlah tersebut bertambah menjadi 6 juta penerima manfaat.