KOMPAS.com - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah menyebut bahwa Perum Perumnas memiliki lahan yang bisa dipakai untuk pembangunan rumah rakyat dalam rangka Program 3 Juta Rumah.

Informasi itu didapatkan Fahri ketika melakukan pertemuan dengan Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Dony Oskaria pada Rabu (13/11/2024).

Sebab di dalam pertemuan tersebut, hadir pula pihak dari Perumnas dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN.

"Yang banyak itu ada di Perumnas 1.800 hektar, (menurut Perumnas) yang clear and clean itu 1.242 hektar tersebar di seluruh Indonesia," lapor Fahri kepada Menteri PKP, Maruarar Sirait di dalam Rapat Internal Kementerian PKP pada Kamis (14/11/2024), dikutip dari kanal Youtube Kementerian PKP.

Lanjut dia, apabila Kementerian PKP berkenan untuk memanfaatkan lahan 1.242 hektar tersebut, Perumnas bersedia untuk kerja sama.

"Kalau mau kita kerjasamakan dengan mereka (Perumnas), mereka siap," imbuhnya.

Menanggapi laporan Fahri, Menteri PKP memberikan penugasan kepada salah satu direktur jenderal-nya untuk menindaklanjuti dan berkoordinasi dengan Perumnas.

"Kan katanya (Perumnas) ada sekian ribu hektar, tolong diklarifikasi, disurvei, ini kan jelas gunanya untuk perumahan rakyat, jadi yang idle itu di mana? Saya kasih deadline Rabu (minggu depan) ya laporannya," pungkas Ara, pangglian Maruarar Sirait.

Seperti arahan Presiden Prabowo, birokrasi harus sederhana dan jangan dibuat rumit

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menginginkan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) kementeriannya mengutamakan efisiensi anggaran.

Dalam penyusunan SOTK ini, Maruarar atau disapa Ara menginginkan organisasi yang minim struktur namun banyak fungsi dan mengutamakan efisiensi anggaran dan antikorupsi seperti arahan Presiden Prabowo.

"Seperti arahan Presiden Prabowo, birokrasi harus sederhana dan jangan dibuat rumit. Masalah yang luar biasa tidak bisa ditangani dengan struktur yang biasa dan orang-orang yang biasa saja, maka dari itu perubahan dalam mengatasi masalah yang kami inginkan harus agresif dan revolusioner. Terkait anggaran, APBN kami tidak memungkinkan maka hal tersebut yang membuat kami ingin bergotong royong dengan pihak luar agar ekosistem dapat berjalan dalam kaitannya pemenuhan rumah rakyat," ujarnya di Jakarta, Jumat.

Beberapa unit eselon I yang diusulkan nantinya akan bertugas mengurusi pembangunan rumah di pedesaan, pembangunan rumah di kawasan perkotaan, kawasan permukiman dan yang menangani efisiensi anggaran dan antikorupsi.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dan Wamen PKP Fahri Hamzah beserta jajarannya membahas rencana Peraturan Menteri PKP tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) yang telah dilaporkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) dan rencana anggaran 2025 bersama Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan di Jakarta, Jumat (15/11).

Pada kesempatan tersebut Menteri Ara melaporkan struktur organisasi Kementerian PKP sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2024 tentang Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Dia menyatakan juga sering berkomunikasi dengan MenPANRB mengenai 3 belanja yakni belanja masalah, belanja dukungan dan belanja peluang. Dirinya berterima kasih kepada MenPANRB dan Menkeu karena dari kebijakan-kebijakan yang telah didiskusikan bersama dapat membuat harga rumah turun.

Ara juga menekankan pentingnya kerja sama dan dukungan penuh dari seluruh elemen kementerian guna memastikan pelaksanaan program perumahan yang lebih sistematis, transparan, dan akuntabel.

Sementara itu, Menteri PKP Fahri Hamzah mengatakan, sejak awal bahwa pembentukan Kementerian PKP merupakan tugas khusus Presiden untuk memberantas kemiskinan dan menghidupkan perekonomian di desa.

"Presiden percaya sektor perumahan dapat menambah pertumbuhan perekonomian. Dari sana muncul gagasan subsidi angsuran yang akan mengakomodir masyarakat yang paling bawah. Kami juga tengah mencari skenario terbaik agar pemenuhan 3 juta rumah untuk rakyat dapat berjalan optimal." ujar Fahri Hamzah.

Sedangkan Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan, Perumahan dan Kawasan Permukiman sangat penting untuk menjadi atensi bagi semua.

"Ini merupakan target luar biasa dari Presiden karena dengan penyediaan rumah yang affordable bagi rakyat bawah dapat mengurangi angka kemiskinan. Menarik sekali, pembangunan 2 juta rumah di desa tidaklah mudah, namun dengan memanfaatkan pengembang dari desa tentu dapat membangun ekosistem yang lebih baik," ujar AHY.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2024

LAMPUNG, KOMPAS.com - Kawanan gajah liar sumatera (Elephas maximus sumatrensis) masuk permukiman dan merusak belasan rumah warga di Tanggamus, Lampung.

Dari video yang diterima Kompas.com, terlihat sejumlah rumah semi permanen mengalami kerusakan parah.

Dinding dan atap rumah warga tersebut tampak ambrol diterjang kawanan gajah liar tersebut.

Kepala Bidang Teknis dan Konservasi (Kabidtek) Balai Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) Wawan membenarkan adanya peristiwa tersebut.

Wawan mengatakan, peristiwa itu terjadi pada Jumat (15/11/2024) dini hari di wilayah perbatasan Tanggamus - Lampung Barat.

Menurutnya, kawasan permukiman yang diterjang kawanan gajah itu berada di KPHL (Kawasan Pengelolaan Hutan Lindung) Kota Agung.

"Bukan berada di dalam kawasan TNBBS (Taman Nasional Bukit Barisan Selatan)," katanya, saat dihubungi, Jumat (15/11/2024) siang.

Sementara itu, Kepala Bidang (Kabid) Humas Polda Lampung Komisaris Besar (Kombes) Umi Fadillah mengatakan, lokasi permukiman itu berada di Talang Sindang, Register 39, Blok 8 Banding, Tanggamus.

"Total rumah yang mengalami kerusakan sebanyak 15 unit. (Rumah) yang rusak parah ada 5 unit," katanya.

Dari hasil keterangan yang dihimpun oleh Polsek Wonosobo, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut.

Kawanan gajah liar di perbatasan Kabupaten Lampung Barat dan Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung masuk ke permukiman warga. Kawanan gajah itu merusak 15 rumah hingga mengambil hasil panen warga.

Dilansir detikSumbagsel, diketahui ada 18 gajah yang masuk permukiman tepatnya di Dusun Talang Sindang, Kecamatan Bandar Negeri Suoh, sekitar pukul 01.00 WIB. Warga Tanggamus, Endang susanti bercerita bahwa saat gajah-gajah itu membuat suara keras hingga dirinya terbangun dari tidur.

Dia menyebut gajah merusak semuanya. Selain itu, hasil panen seperti beras juga dimakan oleh Gajah.

"Kami itu lagi istirahat, lagi tidur. Tiba-tiba ada suara keras, nggak tahunya suara itu dari kawanan gajah. Gajah-gajah merusak semuanya, mereka ini ambil hasil panen kaya beras, gabah itu semua dimakan," katanya, Jumat (15/11/2024).

Melihat hal itu, dia dan keluarganya langsung meninggalkan rumah karena takut. Tak lama kemudian, kawanan gajah itu meninggalkan rumah Endang.

"Iya langsung ke luar rumah, takut. Semua warga langsung keluar semua dari dalam rumah, terus nggak lama kawanan gajah itu pergi," jelasnya.

Seperti diketahui 15 rumah rusak akibat kawanan gajah tersebut. 5 dari 15 rumah itu mengalami rusak berat.

Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Umi Fadillah Astutik, mengatakan hingga sore tadi, kawanan gajah berjumlah 18 ekor masih berada sekitar kawasan pemukiman warga. Dia pun mengimbau masyarakat untuk berhati-hati.

"Hingga saat ini, hasil keterangan tim yang berada di lokasi bahwa kawanan gajah liar tersebut masih berada di sana. Maksudnya, dekat dengan kawasan atau pemukiman warga yang tadi malam didatanginya, kami mengimbau masyarakat untuk selalu berhati-hati," tandasnya.

Video Penampakan Kobaran Api Melahap Gudang BBM di Bandar Lampung

Video Penampakan Kobaran Api Melahap Gudang BBM di Bandar Lampung

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri (Wamen) Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah menginginkan pola pembiayaan perumahan tidak menjadi tanggungan pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) saja.

Akan tetapi, harus ada sumber-sumber dana perumahan lainnya yang bisa digunakan.

Sehingga, jumlah masyarakat yang mendapatkan rumah bersubsidi dengan kualitas baik bisa lebih banyak lagi.

Oleh karena itu, semangat gotong-royong ini juga harus ada dalam pembiayaan perumahan.

"Kami akan segera berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengenai sistem yang ada serta rencana penyempurnaan pola pembiayaan yang kami rencanakan untuk Program Tiga Juta Rumah," tegas Fahri dalam siaran persnya, Kamis (14/11/2024).

Kementerian PKP juga akan membahas lebih mendalam mengenai skema dan strategi pembiayaan perumahan agar rakyat yang bekerja di sektor informal bisa mengaksesnya dengan baik.

Saat ini, tengah dirumuskan pola pembiayaan perumahan yang tepat dan melengkapi kekurangan dalam hal penyaluran pembiayaan perumahan seperti yang sudah dilaksanakan selama ini.

Fahri ingin masyarakat yang bekerja di sektor informal dan tidak memiliki slip gaji juga bisa diakomodasi dan mendapatkan pembiayaan perumahan sesuai aturan yang ada.

"Selama ini banyak dana pembiayaan perumahan yang sudah disalurkan ke masyarakat mulai dari KPR FLPP, skema bantuan uang muka, subsidi selisih bunga. Jika dana-dana tersebut dikelola dengan baik tentu masyarakat juga yang diuntungkan," tandas dia.

KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait berencana melakukan pertemuan dengan sejumlah perwakilan dari asosiasi buruh di Indonesia.

Hal itu diutarakan Ara, sapaan akrabnya, dalam Rapat Internal Kementerian PKP pada Kamis (14/11/2024), dikutip dari kanal Youtube Kementerian PKP.

Adapun sosok yang akan ditemui ialah Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, dan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani Nena Wea.

"Saya mau ketemu dengan asosiasi buruh, paling tidak nanti Said Iqbal dan Andi Gani. Minggu depan dijadwalin, nanti Pak Wamen (PKP, Fahri Hamzah) dampingi saya," ucap Ara.

Menurut dia, tujuan dari pertemuan itu menanyakan tentang isu perumahan, salah satunya manfaat pembiayaan perumahan dalam program BPJS Ketenagakerjaan.

"Kita tanya apa manfaat misalnya BPJS Ketenagakerjaan dalam perumahan. Kita mulai dengan buruhnya dulu, tujuannya supaya saya tahu dari sisi buruh itu seperti apa," tukas Menteri PKP itu.

Sebagaimana diketahui, BPJS Ketenagakerjaan juga memiliki layanan pembiayaan perumahan yang dapat dimanfaatkan oleh para pesertanya.

Layanan ini merupakan bagian dari fasilitas Manfaat Layanan Tambahan (MLT) yang diberikan BPJS Ketenagakerjaan kepada peserta program Jaminan Hari Tua (JHT).

Adapun fasilitas pembiayaan perumahan yang ditawarkan BPJS Ketenagakerjaan meliputi Kredit Pemilikan Rumah (KPR), Pinjaman Uang Muka Perumahan (PUMP), Pinjaman Renovasi Perumahan (PRP), dan Fasilitas Pembiayaan Perumahan Pekerja/Kredit Konstruksi (FPPP/KK).

IDXChannel - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menargetkan harga rumah masyarakat bisa segera turun lewat penghapusan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Maruarar menegaskan, kebijakan penghapusan BPHTB akan segera dibahas bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Salah satunya yang harus segera dibahas adalah penghapusan BPHTB dengan Kementerian Dalam Negeri. Lakukan pertemuan dengan Biro Hukum Kemendagri untuk dapat menyusun draft Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri," ujarnya dalam keterangan resmi, Jakarta, Jumat (15/11/2024).

Selain penghapusan BPHTB, bersama Kemendagri juga telah disepakati berbagai bantuan kemudahan perizinan untuk pembangunan rumah bagi MBR, seperti mempersingkat waktu penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung menjadi 10 hari dan penyederhanaan perizinan lainnya.

"Bahkan Pak Mendagri sudah menyampaikan ke saya jika masih ada hal lain yang bisa dibantu untuk kelancaran program tiga juta rumah bisa disampaikan lagi," kata pria yang akrab disapa Ara tersebut.

Selain sinergi dengan Kemendagri, kata Ara, Kementerian PKP juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk adanya insentif pajak berupa penghapusan PPh dan PPN khusus untuk rumah bagi MBR.

"Selanjutnya yang juga tidak kalah penting adalah belajar meningkatkan efisiensi, salah satunya dengan menciptakan sistem central purchasing atau pembelian terpusat dalam pembelian bahan material. Nanti silahkan juga undang instansi terkait seperti Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)," ujar Ara.

(Dhera Arizona)

KOMPAS.com – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, berharap proses relokasi warga terdampak erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki dipercepat.

Hal itu disampaikan Sirait saat rapat bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di posko pengungsian Desa Kobasoma, Kecamatan Titehena, Kabupaten Flores Timur, NTT pada Kamis (14/11/2024).

Sirait mengungkapkan pihaknya telah meninjau lokasi yang dipersiapkan untuk relokasi warga pada Rabu (13/11/2024).

Namun lokasi yang dimaksud cukup berat, lantaran berada di ketinggian sehingga butuh waktu lama dan biaya yang besar untuk membangun infrastruktur.

"Itu bisa lima sampai enam bulan, karena medannya sekitar 30 derajat. Cukup besar apalagi buat 2.000-an (rumah) itu banyak orang dan tinggi. Kami jalan sekitar 6 kilometer dan sudutnya tinggi. Itu medannya cukup berat," ungkapnya.

Sirait berharap ada lokasi baru yang lebih mudah dijangkau agar pembangunan infrastruktur untuk korban erupsi dipercepat.

"Maksud saya pengungsi sebaiknya jangan lama-lama di sini (tempat pengungsian). Kalau kita bangun lima bulan, bangun rumah lima bulan, itu sudah hampir satu tahun,” tandasnya.

Dia berharap dukungan Penjabat Gubernur NTT Andriko Noto Susanto, dan Penjabat Bupati Flores Timur Sulastri Rasyid untuk mencari lokasi yang sudah siap dipakai.

“Supaya bangun rumah, termasuk sekolah. Supaya lebih cepat pindahnya,” pungkas Sirait.

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meminta agar penentuan titik relokasi warga terdampak harus didahului dengan dialog bersama warga.

"Pastikan dalam menentukan titik lokasi yang baru ini untuk lebih dahulu berdialog dengan warga. Jangan sampai nanti sudah dibangun tapi tempatnya tidak ditinggali,” ujarnya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan penghapusan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) dapat menurunkan harga rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Ini suatu kebijakan yang pasti akan membuat harga rumah menjadi turun," ujar Maruarar atau disapa Ara di Jakarta, Jumat.

Kementerian PKP tengah mematangkan rencana sinergi sejumlah inovasi yang akan berdampak pada penurunan biaya rumah untuk rakyat kecil atau masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sebagai bagian dari upaya mewujudkan program tiga juta rumah dari Pemerintahan Prabowo-Gibran.

Ara mengatakan salah satunya yang harus segera dapat diimplementasikan dalam waktu dekat adalah terkait kemudahan perizinan dan dukungan insentif pajak.

"Salah satunya yang harus segera dibahas adalah penghapusan BPHTB dengan Kementerian Dalam Negeri. Lakukan pertemuan dengan Biro Hukum Kemendagri untuk dapat menyusun draf surat K
keputusan bersama (SKB) Menteri," katanya.

Selain penghapusan BPHTB, bersama Kemendagri juga telah disepakati berbagai bantuan kemudahan perizinan untuk pembangunan rumah bagi MBR, seperti mempersingkat waktu penerbitan persetujuan bangunan gedung menjadi 10 hari dan penyederhanaan perizinan lainnya.

"Bahkan Pak Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian sudah menyampaikan ke saya jika masih ada hal lain yang bisa dibantu untuk kelancaran program tiga juta rumah bisa disampaikan lagi," kata Ara.

Dia juga menambahkan selain sinergi dengan Kemendagri, Kementerian PKP juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk adanya insentif pajak berupa penghapusan PPH dan PPN khusus untuk rumah bagi MBR.

"Selanjutnya yang juga tidak kalah penting adalah belajar meningkatkan efisiensi, salah satunya dengan menciptakan sistem central purchasing atau pembelian terpusat dalam pembelian bahan material. Nanti, silahkan juga undang instansi terkait seperti Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)," ujarnya.

Ini suatu kebijakan yang pasti akan membuat harga rumah menjadi turun

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan penghapusan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) dapat menurunkan harga rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Ini suatu kebijakan yang pasti akan membuat harga rumah menjadi turun," ujar Maruarar atau disapa Ara di Jakarta, Jumat.

Kementerian PKP tengah mematangkan rencana sinergi sejumlah inovasi yang akan berdampak pada penurunan biaya rumah untuk rakyat kecil atau masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sebagai bagian dari upaya mewujudkan program tiga juta rumah dari Pemerintahan Prabowo-Gibran.

Ara mengatakan salah satunya yang harus segera dapat diimplementasikan dalam waktu dekat adalah terkait kemudahan perizinan dan dukungan insentif pajak.

"Salah satunya yang harus segera dibahas adalah penghapusan BPHTB dengan Kementerian Dalam Negeri. Lakukan pertemuan dengan Biro Hukum Kemendagri untuk dapat menyusun draf surat K
keputusan bersama (SKB) Menteri," katanya.

Selain penghapusan BPHTB, bersama Kemendagri juga telah disepakati berbagai bantuan kemudahan perizinan untuk pembangunan rumah bagi MBR, seperti mempersingkat waktu penerbitan persetujuan bangunan gedung menjadi 10 hari dan penyederhanaan perizinan lainnya.

"Bahkan Pak Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian sudah menyampaikan ke saya jika masih ada hal lain yang bisa dibantu untuk kelancaran program tiga juta rumah bisa disampaikan lagi," kata Ara.

Dia juga menambahkan selain sinergi dengan Kemendagri, Kementerian PKP juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk adanya insentif pajak berupa penghapusan PPH dan PPN khusus untuk rumah bagi MBR.

"Selanjutnya yang juga tidak kalah penting adalah belajar meningkatkan efisiensi, salah satunya dengan menciptakan sistem central purchasing atau pembelian terpusat dalam pembelian bahan material. Nanti, silahkan juga undang instansi terkait seperti Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)," ujarnya.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2024

TANGERANG, KOMPAS.com - Dua minibus terbakar usai terlibat kecelakaan lalu lintas di depan Perumahan Navapark, Jalan Foresta, BSD, Kabupaten Tangerang, Kamis (14/11/2024).

Kepala BPBD Kabupaten Tangerang, ujat Sudrajat menjelaskan, kecelakaan itu terjadi setelah mobil Toyota Innova berpelat nomor B 1359 BOZ menabrak mobil Toyota Innova Hybrid berpelat B 1422 DDW yang sedang menepi di tepi jalan.

Akibatnya memicu percikan api yang kemudian menyulut kebakaran pada dua kendaraan itu.

"Awal terjadinya kebakaran karena adanya laka lantas," ujar Ujat Sudrajat saat dikonfirmasi Kompas.com, Kamis (14/11/2024).

Dia mengatakan, peristiwa itu pertama kali dilaporkan pada pukul 12.42 WIB dari petugas keamanan BSD. Tim Damkar BSD berangkat ke lokasi pada pukul 12.45 WIB dan tiba di lokasi kejadian tiga menit kemudian, tepatnya pukul 12.48 WIB.

"Kami mulai melakukan proses pemadaman selama kurang lebih 31 menit, hingga pukul 13.20 WIB," kata dia.

Proses pemadaman itu melibatkan tiga unit mobil pemadam kebakaran (damkar), yaitu dari Pos BSD Kabupaten Tangerang yang kemudian dibantu oleh satu unit Damkar Sinarmas dan satu unit Damkar Tangerang Selatan.

Adapun jumlah personel yang terlibat sebanyak 11 orang, di antaranya personel dari BPBD Kabupaten Tangerang, kepolisian, dan keamanan BSD.

Tak ada korban jiwa dari peristiwa, namun dua mobil tersebut mengalami kerusakan yang cukup parah.

"Mobil bernomor plat B 1422 DDW mengalami kerusakan di bagian belakang, sedangkan mobil yang berplat B 1359 BOZ rusak pada bagian depan mobil," ucap dia.

IDXChannel – Lahan milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan dimanfaatkan pemerintah untuk Program 3 Juta Rumah andalan Presiden Prabowo Subianto. Sinkronisasi data tanah pun bakal dilakukan dalam waktu dekat.

Rencana tersebut dibahas dalam pertemuan Wakil Menteri (Wamen) Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah, dengan Wakil Menteri BUMN, Dony Oskaria, di Jakarta, Rabu (13/11/2024) kemarin. Dalam forum itu, keduanya membicarakan tindak lanjut rencana pemanfaatan aset lahan BUMN untuk dibangun rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Yang jelas harus segera dilakukan sinkronisasi data aset tanah di bawah lingkungan Kementerian BUMN beserta seluruh statusnya, sehingga bisa kita mulai sisir untuk tindak lanjutnya," ujar Fahri Hamzah, Kamis (14/11/2024).

Dia menjelaskan, setelah sinkronisasi data tanah rampung, Fahri mengatakan perlu dilakukan perubahan regulasi untuk mengatur skema pemanfaatan aset-aset tersebut. Skema itu akan diterbitkan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Lebih jauh, dia juga mendorong BUMN Karya yang selama ini terlibat konstruksi pembangunan jembatan layang dan jalan tol, untuk memberikan solusi penertiban pemukiman di kolong jembatan.

"Untuk rekan-rekan BUMN Karya perlu lebih detail lagi bagaimana menyelesaikan persoalan pemukiman di kolong jembatan. Selama ini rekan-rekan BUMN Karya yang banyak terlibat dalam pembangunan jembatan dan jalan tol," tuturnya.

Selain penertiban pemukiman di kolong jembatan, dia juga meminta keterlibatan semua pihak untuk memikirkan solusi penertiban pemukiman di bantaran sungai.

"Bagaimana ke depannya kita bisa memberikan keputusan bahwa seluruh rumah atau bangunan yang di bantaran sungai harus pindah, tetapi konsep penataannya juga harus mulai dipikirkan seperti diikuti dengan normalisasi sungai dan penataan kawasannya."

(Ahmad Islamy Jamil)