Jakarta (ANTARA) - Pengamat Tata Kota Universitas Trisakti Nirwono Joga berpendapat sistem transportasi harus menjadi salah satu syarat menentukan lokasi hunian dalam program tiga juta rumah yang digagas Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

"Mohon dalam rencana induk pengembangan rumah tiga juta harus memasukkan sistem transportasi sebagai salah satu syarat penentuan lokasi," kata Nirwono di Jakarta, Kamis.

Sistem ini meliputi infrastruktur jalan dan layanan transportasi publik yang terintegrasi.

Menurut dia, hadirnya transportasi publik yang terintegrasi dapat menjadi alasan bagi masyarakat mau menghuni rumah yang menurut rencana dibangun sebanyak satu juta di perkotaan dan dua juta rumah setiap tahun.

"Jadi, kalau tidak terintegrasi dengan transportasi publik, maka bisa dipastikan rumah-rumah yang dibangun tadi tidak akan banyak dihuni oleh warga," ujarnya.

Nirwono menuturkan hadirnya sistem transportasi yang mumpuni memungkinkan masyarakat mau menggunakan transportasi publik dalam keseharian.

"Lokasi rumah itu enggak asal menunjuk lahan, tapi tolong perhatikan apakah ada infrastruktur jalannya, apakah itu terhubung dengan transportasi massal, sehingga nanti penduduk bisa didorong untuk naik transportasi massal," katanya.

Adapun program tiga juta rumah bertujuan mengatasi permasalahan kekurangan rumah yang saat ini mencapai 12,7 juta rumah.

Presiden Prabowo Subianto berjanji membangun sebanyak tiga juta rumah setiap tahun yaitu masing-masing satu juta rumah di pedesaan, perkotaan, hingga daerah pesisir.

Dengan begitu, dalam satu periode pemerintahan selama 5 tahun bisa terdapat 15 juta rumah yang terbangun.

Program pembangunan rumah itu termasuk ke dalam salah satu rencana besar yang dia usung bersama pasangannya Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yang diberi nama Strategi Transformasi Bangsa.

Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
Editor: Syaiful Hakim
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkap asal mula usulan tambahan anggaran senilai Rp100 triliun untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kepala BGN Dadan Hindayana mengakui bahwa pihaknya mengusulkan adanya tambahan anggaran Rp100 triliun untuk mendukung program prioritas yang diusung Presiden Prabowo Subianto.

Dadan bercerita, usulan tambahan dana Rp100 triliun itu bermula saat Presiden Prabowo melayangkan pertanyaan kepada BGN. Orang nomor satu di RI itu, kata Dadan, ingin mempercepat program Makan Bergizi Gratis untuk bisa menjangkau penerima manfaat.

“Pak Presiden [Prabowo] ingin ada percepatan [MBG] dan ditanya kalau dilakukan mulai September perlu uang berapa? Kami menjawab Rp100 triliun. Jadi BGN menjawab sesuai pertanyaan kalau keinginan Presiden dilaksanakan,” kata Dadan kepadaBisnis, Kamis (23/1/2025).

Meski begitu, Dadan mengeklaim bahwa anggaran senilai Rp71 triliun yang telah digelontorkan dariAnggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk program MBG cukup hingga akhir tahun.

“Iya, betul [anggaran Rp71 triliun cukup sampai akhir 2025],” ungkapnya.

Dia merincikan dari anggaran senilai Rp71 triliun itu akan digunakan secara bertahap. Pada Januari—April 2025, BGN menargetkan untuk melayani 3 juta penerima manfaat melalui 937 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Kemudian, BGN akan melayani 6 juta penerima manfaat MBG pada April—Agustus. Lalu, pada akhir Agustus—Desember 2025 bakal melayani 15–17,5 juta penerima manfaat MBG melalui 5.000 SPPG.

Sebelumnya, Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara menilai penambahan anggaran program MBG justru akan membuat negara menjadi lebih banyak berutang dan menjadi beban tersendiri bagi pemerintah.

Di samping itu, program unggulan Presiden Prabowo ini bisa memicu melebarnya defisit APBN.Menurut dia, solusi dari program MBG yang digaungkan Presiden Prabowo Subianto bukanlah penambahan anggaran.

“Untuk makan bergizi gratis ini, solusinya bukan menambah anggaran. Karena anggaran Rp71 triliun sebenarnya sudah sangat besar,” kata Bhima kepadaBisnis, Selasa (21/1/2025).

Bhima menilai bahwa program MBG semestinya jangan mengambil porsi terlalu besar, lantaran masih ada kebutuhan prioritas lain yang tidak kalah penting. Misalnya, untuk mendorong hilirisasi, belanja pendidikan, belanja kesehatan, hingga infrastruktur pendukung sektor pertanian.

“MBG ini jangan sampai mengambil porsi yang terlalu besar, sehingga menjadi beban bagi defisit APBN,” ujarnya.

Bhima juga menyebut jika anggaran MBG terus dipaksa maka akan berdampak pada penambahan utang negara.

“Implikasi MBG ini kalau dipaksakan terhadap beban dari defisit APBN, konsekuensinya akan menambah utang, dan 2025 beban bunga utang menjadi salah satu yang cukup mahal. Dan ini akan mendorong APBN untuk berutang, untuk nutup utang lagi. Jadi MBG akan jadi beban, bukan mendorong produktivitas di level masyarakat,” ujarnya.

Untuk itu, menurutnya, semestinya sejak awal pemerintah memfokuskan program MBG berdasarkan wilayah dan individu.

Semestinya, imbuh dia, pemerintah memfokuskan pada daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) untuk menghemat anggaran yang terbatas.

Pemerintah juga dinilai perlu menyasar penerima manfaat secara perorangan. Misalnya, jika program MBG menyasar sekolah di perkotaan, maka pemerintah hanya perlu memberikan subsidi untuk kalangan miskin.

“Jadi untuk yang anaknya orang kaya dikenakan iuran. Nah, yang miskin digratiskan. Itu bisa menghemat anggaran,” pungkasnya.

Ambon (ANTARA) - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kini mulai menyasar 365 siswa di Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), Maluku, bertepatan dengan syukuran HUT ke-21 kabupaten tersebut

“Program ini dilaksanakan sebagai pilot project bagi semua desa di Kabupaten SBB, sekaligus syukuran HUT ke-21 kabupaten berjuluk Saka Mese Nusa yang menyasar 365 siswa SD dan SMP,” kata Penjabat (Pj) Bupati SBB Achmad Jaiz Ely dalam keterangan tertulis yang diterima di Ambon, Kamis.

Ia mengatakan program tersebut dilaksanakan pada tiga sekolah yakni SD Inpres Hatusua 68 siswa, SD Negeri Hatusua 122 siswa, dan 175 siswa SMP 2 Kairatu Barat.

Dalam seporsi makanan bergizi gratis yang disajikan dalam kotak makan siang itu tersedia nasi, ayam, tahu, sayur, buah, air mineral, dan susu, semua bahan makanan itu telah diolah dan disiapkan secara higienis.

Sementara itu Pj Gubernur Maluku Sadali Ie yang hadir dalam kegiatan pembagian makanan bergizi gratis itu berharap Program MBG dapat melahirkan generasi muda yang cerdas dan mampu menyambung estafet perjuangan bangsa, termasuk di Provinsi Maluku, dan secara khusus di Kabupaten SBB.

“Anak-anak kita akan menjadi generasi yang cerdas karena dididik dan diberikan kualitas makanan yang baik dan menghasilkan kecerdasan anak bangsa yang berkualitas,” katanya.

Sebelumnya di Maluku Program MBG baru dilaksanakan di Kota Ambon karena hanya memiliki dua Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur yang siap beroperasi. Kedua SPPG tersebut berlokasi di RT03 RW03, Negeri Hative Besar, Kecamatan Teluk Baguala, Kota Ambon, dan SPPG yang berada di Jalan Laksda. Leo Wattimena, Desa Waiheru, Kecamatan Teluk Ambon.

Direncanakan jumlah sekolah yang menerima makan bergizi gratis dari pemerintah itu akan bertambah sesuai dengan kapasitas dan jumlah dapur yang ada.

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Gizi Nasional (BGN) dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menandatangani nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) untuk sinergisitas program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Penandatanganan MoU tersebut digelar di Kantor BPOM RI, Johar Baru, Jakarta Pusat, pada Kamis (23/1/2025).

Dengan penandatanganan ini, BPOM bakal terlibat dalam pelaksanaan makan bergizi gratis.

Dalam kesempatan itu, Kepala BPOM RI, Taruna Ikrar, mengatakan bahwa nota kesepahaman ini menjadi awal untuk landasan hukum kerja sama kedua lembaga dalam menjalani program MBG.

"Kita akan melakukan MoU sehingga dengan demikian secara resmi ada semacam landasan hukum dari BPOM bisa bekerja secara bersama-sama," imbuh dia.

Dengan adanya MoU ini, BPOM bisa memberikan dukungan secara maksimal kepada BGN untuk menjalankan program MBG.

Komitmen tersebut, kata Taruna, sudah lama lahir bahkan sejak ia menjadi dewan pakar Tim Pemenangan Nasional Prabowo-Gibran.

"Kita sudah memikirkan betapa urgennya kebutuhan makan bergizi gratis ini. Kita tahu data yang kita miliki sekarang menunjukkan 21,6 persen anak-anak kita mengalami stunting," katanya.

Sedangkan Kepala BGN, Dadang Hindayana, mengatakan bahwa kerja sama antara BGN dan BPOM sebenarnya sudah terlaksana sejak lama, namun sebatas kerja sama informal.

Ada banyak pegawai profesional BPOM yang juga diperbantukan ke BGN untuk melancarkan program makan gratis ini.

Kali ini, BPOM bisa diminta bekerja sama secara formal karena memiliki rekam jejak mitigasi dan evaluasi aspek higienis yang baik.

"Jadi keterlibatan BPOM sangat penting," imbuh Dadang.

Terdapat 11 ruang lingkup yang menjadi nota kesepahaman antara BPOM dan BGN.

1. Penyusunan pedoman mitigasi dan risiko keamanan pangan olahan.
2. Pendampingan dan pembinaan satuan pelayanan badan gizi.
3. Pengawasan keamanan pangan pada sarana produksi.
4. Sampling pengujian produk pangan MBG.
5. Pengawasan keamanan pangan pada rantai pasok.
6. Peningkatan kompetensi tenaga penjamah pangan.
7. Peningkatan kapasitas laboratorium pangan.
8. Tindak lanjut pengawasan makan bergizi.
9. Peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM.
10. Pemberdayaan partisipasi masyarakat melalui komunikasi dan informasi.
11. Pertukaran data dan informasi.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mencatat penyerapan semen untuk kebutuhan program 3 juta rumah yang digaungkan pemerintah hanya akan mendorong konsumsi kurang dari 10 juta ton per tahun di tengah kondisi overkapasitas produksi nasional.

Direktur Industri Semen, Keramik, dan Pengolahan Bahan Galian Nonlogam Kemenperin Putu Nadi Astuti mengatakan, saat ini pasokan semen nasional mencapai 120 juta ton per tahun, tak seimbang dengan kebutuhan dalam negeri yang hanya menyerap setengahnya.

"Kemudian dengan adanya program 3 juta rumah ini kebutuhan semen peningkatannya hanya sekitar kurang dari 10 juta ton," kata Putu dalam RDP Komisi VII DPR RI, Kamis (23/1/2025).

Terkait kelebihan pasokan semen yang terjadi saat ini, pihaknya telah memberlakukan kebijakan moratorium atau pembatasan investasi pembangunan pabrik semen baru, khususnya untuk penanaman modal asing (PMA) yang dibatasi melalui sistem Online Single Submission (OSS).

Sementara itu, untuk penanaman modal dalam negeri (PMDN) masih belum sepenuhnya dibatasi investasinya, sebab pelaksanaan verifikasi perizinan merupakan tanggung jawab daerah sehingga investasi baru masih terjadi.

"Ke depan kami mengusulkan supaya pembatasan investasi untuk industri semen ini dituangkan dalam regulasi jadi didalam revisi Perpres 49/2021 yang saat ini sudah, dan investasi hanya bisa dilakukan di wilayah-wilayah yang belum ada industri semen seperti di Maluku Utara, dan semua provinsi di Papua," jelasnya.

Dia menerangkan, pembatasan pabrik semen akan dilakukan di wilayah Sumatra, Jawa, hingga Sulawesi dengan pertimbangan bahwa sudah ada industri semen di wilayah tersebut.

Tak hanya itu, untuk mengurangi beban overkapasitas semen nasional, Putu juga menyebut akan mendorong peningkatan ekspor karena semen menjadi salah satu komoditas yang nilai ekspornya cukup tinggi.

"Kemudian juga mendorong produk-produk barang dari semen, kami akan identifikasi produk barang dari semen apakah ada impornya atau tidak karena kami mendapat informasi beberapa produk barang dari semen ini banyak impor," terangnya.

Menurut dia, apabila importasi barang dari semen dibatasi, maka secara otomatis dapat meningkatkan penggunaan semen termasuk meningkatkan kinerja industri barang dari semen yang utilitasnya saat ini di kisaran 50%.

JAKARTA, KOMPAS.com - Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Program Makan Bergizi Gratis (MBG) baru mencakup 0,7 persen dari jumlah yang ditargetkan sejak mulai dijalankan pada 6 Januari 2025.

Hal itu disampaikan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Handayani, dalam acara penandatanganan nota kesepahaman dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Kantor BPOM RI, Jakarta, Kamis (23/1/2025).

Cakupan yang sangat minim ini dikarenakan program yang memang sangat baru dan dimulai dari nol.

"Program sendiri baru dilaksanakan di sejumlah 244 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di 33 provinsi itu baru mencapai 0,7 persen dari target keseluruhan, jadi ini betul-betul baru dari awal," ujarnya.

Meski demikian, Dadan menyebut akselerasi program MBG berjalan dengan baik.

Karena pada saat baru diluncurkan, hanya ada 190 SPPG di 26 provinsi.

Kini telah berkembang menjadi 244 SPPG di 33 provinsi.

"Alhamdulillah sudah berjalan, sebagian besar lancar, tapi tentu saja kami sangat membutuhkan keterlibatan semua pihak, termasuk dari BPOM," katanya.

Dia menyebut keterlibatan BPOM sangat penting untuk mitigasi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti kasus keracunan yang terjadi akibat MBG beberapa waktu lalu.

"Oleh sebab itu, program ini tidak bisa dilepas secara bebas kepada pihak yang melaksanakan, karena kami betul-betul memperkirakan dan menduga bahwa program ini akan sangat riskan kalau tidak diawasi dari awal terkait dengan aspek higienis dan keamanan pangan," ucapnya.

Setelah MoU, Dadan mengatakan, aspek higienis dan mitigasi sudah didampingi oleh BPOM.

Kepala BPOM Taruna Ikrar menambahkan, BPOM akan menjadi pengawas dari tahap supervisi, monitoring, hingga pencegahan terkait isu krusial makan bergizi gratis.

Hal ini dilakukan untuk melancarkan program MBG yang benar-benar sehat dan bergizi sampai di tangan anak-anak Indonesia.

"Jadi, karena kita ingin komitmen untuk menyukseskan program utama ini, maka kami bersepakat untuk terlibat," katanya.

Karawang (ANTARA) - PT Pupuk Kujang mendistribusikan ribuan paket Makan Bergizi Gratis yang disalurkan ke 17 sekolah yang ada di sekitar perusahaan, untuk mendukung program pemerintah dalam meningkatkan gizi dan kesehatan masyarakat.

Sekretaris Perusahaan Pupuk Kujang, Ade Cahya Kurniawan, di Karawang, Jawa Barat, Kamis mengatakan bahwa Pupuk Kujang mendukung program Makan Bergizi Gratis kepada para pelajar.

"Di tahap pertama ini, kita menyalurkan makanan bergizi gratis kepada para pelajar di sejumlah sekolah yang ada di sekitar perusahaan," katanya.

Pada tahap pertama ini, kata dia, sebanyak 1.453 paket makanan bergizi didistribusikan ke 17 sekolah. Pendistribusian pada tahap pertama ini dilaksanakan setiap hari selama sepekan ini, mulai Senin (20/1) hingga Jumat (24/1).

Ade Cahya menyampaikan, dalam menjalankan program tersebut, Departemen Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) PT Pupuk Kujang bekerja sama dengan Baitul Maal Pupuk Kujang.

Para ahli gizi juga dilibatkan dalam mengatur menu yang sehat. Termasuk para juru masak andal untuk memastikan agar makanan yang didistribusikan rasanya lezat dan menggugah selera.

Menurut dia, menu yang diberikan dipastikan mengandung gizi seimbang yang memberikan energi, meningkatkan konsentrasi, dan menjaga daya tahan tubuh para pelajar. Pada akhirnya, berdampak positif pada kesehatan dan kecerdasan mereka.

Dalam menentukan menu makanan, Pupuk Kujang menyusunnya sedemikian rupa. Setiap paket makanan mengandung nilai gizi ideal yang dibutuhkan. Menu yang diberikan bervariasi, di hari kedua misalnya, para pelajar mendapat sepotong ayam goreng, tahu, tempe, dan tumis sayuran. Sepotong pisang dan susu kotak melengkapi paket makan siang tersebut.

Didin Nahrudin Syah dari Departemen Keselamatan Kesehatan Kerja dan Lingkungan Hidup PT Pupuk Kujang menuturkan, dalam satu paket makanan, memenuhi kebutuhan kalori, keamanan makanan, dan variasi masakan.

Untuk kandungannya disesuaikan dengan konsep piring gizi seimbang, yaitu karbohidrat, protein, vitamin. Dalam menu hari kedua misalnya, terdiri dari nasi 150 gram, ayam goreng 150 gram, sayur 150 gram, buah 150 gram, tahu tempe 100 gram.

"Sebelum didistribusikan, kami lakukan pemeriksaan secara visual, aroma, dan rasa. Jadi menu yang kita berikan tak hanya mencukupi gizi, kita juga harus pastikan makanannya enak dan disukai para pelajar, katanya.

Disebutkan bahwa program itu merupakan wujud nyata tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat, khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan.

Pewarta: M.Ali Khumaini
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI, dan Badan Gizi Nasional (BGN) menandatangani Nota Kesepahaman (MoU), untuk kerjasama pengawasan keamanan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kepala BPOM RI Taruna Ikrar mengatakan langkah pengawasan penting dilakukan untuk memastikan MBG yang sampai ke tangan masyarakat benar-benar berkualitas.

Dalam praktiknya, BPOM RI akan ikut melakukan mitigasi kesehatan dan kebersihan makanan yang nantinya dibagikan. Taruna menuturkan keterlibatan BPOM RI akan dimulai sejak makanan tersebut diproduksi.

"Pertama kita tahu bahwa ada yang kita sebut dengan kesehatan dan kebersihan makanan. Oleh karena itu, pertama dalam hal mitigasi karena ada risiko terjadinya hal-hal yang kejadian luar biasa," kata Taruna ketika ditemui awak media usai penandatanganan MoU, Kamis (23/1/2025).

Selain itu, Taruna menuturkan pihak BPOM nanti juga ikut memberikan pelatihan pada orang-orang yang terlibat dalam proses distribusi MBG ke masyarakat. Pengembangan laboratorium pemeriksaan juga akan dilakukan.

Menurut Taruna, apabila mitigasi dilakukan dengan baik, maka probabilitas untuk kejadian luar biasa terjadi bisa ditekan.

"Kita juga membantu seperti pemadam kebakaran, bisa secepatnya bertindak supaya tidak terjadi kejadian, bisa berbahaya pada tingkatan anak sakit bahkan kehilangan jiwa," sambungnya.

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menuturkan keterlibatan BPOM RI sangat penting dalam mendukung kelancaran program MBG. Ia berharap kerjasama yang dilakukan bisa berjalan lancar sehingga masyarakat tetap sehat dan aman.

"Kita butuh segala pihak termasuk BPOM untuk bisa mitigasi, evaluasi, dari aspek higienis, keamanan pangan. Memitigasi apa yang akan terjadi di lapangan, sehingga keterlibatan BPOM ini penting. Kita masak setiap hari selama seminggu selama setahun," tutupnya.

Pewarta: PR Wire
Editor: PR Wire
Copyright © ANTARA 2025

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui Perumnas terus mengembangkan konsep hunian berbasis Transit Oriented Development (TOD). Salah satunya adalah perumahan di Samesta Parayasa Parung Panjang yang disebut sebagai hunian landed berkonsep TOD pertama di Indonesia yang berkonsep hijau.

Biasanya rumah berbasis TOD bentuknya hunian vertikal seperti apartemen atau rusun. Namun, Perumnas menghadirkan rumah tapak yang dekat dengan transportasi massal yakni Stasiun Lumpang.

Sebagai bentuk komitmen dalam meningkatkan value added dan aksesibilitas kawasan perumahan di Parung Panjang, Perumnas bersama PT KAI, Kementerian BUMN, dan Kementerian Perhubungan merencanakan pelaksanaan ground breaking Stasiun Lumpang pada Kuartal I tahun 2025.

"Kami siap mendukung inisiasi pembangunan Stasiun Lumpang karena manfaat dari stasiun ini lah yang ditunggu masyarakat. Jadi perlu dipercepat proses pembangunan dari stasiun ini," kata Wakil Menteri Perhubungan Suntana seperti yang dikutip dari keterangan, Kamis (23/1/2025).

Hal senada juga disampaikan oleh Asisten Deputi Penyediaan Lahan Perumahan Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Djoko Wibowo. Ia melihat dengan adanya pembangunan Stasiun Lumpang, masyarakat sekitarnya akan terbantu dengan transportasi massal ini.

"Kami melihat ini satu bentuk sinergi yang sangat bagus, yang mana secara fungsi ini memang kita lihat ada kebutuhan untuk pembangunan stasiun. Tidak hanya untuk Perumnas, tetapi bagi masyarakat yang ada di sini. Sepertinya akan banyak terbantu dengan adanya eksistensi dari stasiun ini," ujar Djoko.

Direktur Utama Perumnas Budi Saddewa Soediro menuturkan bukan hanya perumahan yang akan berkonsep hijau, melainkan Stasiun Lumpang Parayasa pun demikian.

"Samesta Parayasa bukan hanya hunian, tetapi juga solusi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan menghadirkan akses transportasi publik yang terintegrasi. Kami bersama dengan pihak-pihak terkait, seperti PT KAI berkomitmen untuk membangun stasiun berkonsep hijau di Lumpang Parayasa," ungkap Budi.

Stasiun Lumpang diproyeksikan dapat mengakomodasi 5.160 penumpang per hari di tahun pertama operasional dengan relasi jalur Stasiun Tanah Abang-Rangkas Bitung.

Budi pun menambahkan bahwa ke depannya pengembangan Kawasan Samesta Parayasa tentu memerlukan dukungan dari berbagai stakeholder terkait, termasuk pemerintah. Tidak hanya dalam pembangunan dan pengembangan stasiun, namun juga sarana pendukung lainnya. Sehingga dukungan pemerintah menjadi hal yang sangat diapresiasi.

Pemerintah akan menghemat belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Rp 306 triliun. Hal ini sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025 yang diteken Presiden Prabowo Subianto pada tanggal 22 Januari 2025.

Menurut Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, penghematan ini bisa saja digunakan untuk menambah anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG). Seperti diketahui, hitungan dari Badan Gizi Nasional (BGN), program MBG butuh tambahan Rp 100 triliun untuk menggenjot penerima manfaat menjadi 82,9 juta orang pada akhir 2025.

Prasetyo mengatakan, sejauh ini Prabowo memang memiliki perhatian khusus untuk program MBG. Dengan anggaran yang ada sekarang Rp 71 triliun hanya cukup untuk memberi makan gratis bagi 17 juta penerima saja, Prabowo ingin agar jumlah itu ditingkatkan.

"Nanti kita lihat ya. Sebagaimana yang saudara-saudara ketahui ini Alhamdulillah MBG sudah berjalan namun Presiden merasa agar bisa juga segera mungkin itu penerima manfaatnya lebih banyak dan merata lagi. Tentu akan ada konsekuensi mungkin butuh penambahan biaya. Maka dari hasil penghematan kemarin kita lakukan ada kemungkinan juga diprioritaskan untuk program MBG," sebut Prasetyo di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Kamis (23/1/2025).

Seperti diketahui, program MBG butuh tambahan anggaran Rp 100 triliun. Kepala BGN Dadan Hindayana pernah menjelaskan rencana penambahan anggaran dilakukan karena Presiden Prabowo Subianto ingin program MBG segera bisa dijalankan sesuai target untuk 82,9 juta penerima.

Menurutnya, anggaran Rp 71 triliun yang ditetapkan sepanjang 2025 hanya cukup untuk membiayai MBG untuk 17 jutaan penerima saja, masih jauh dari target yang ditetapkan.

"Begini untuk sementara yang sudah fix itu Rp 71 triliun itu kalau tidak ada penambahan maka akan mencapai 15 sampai 17,5 juta penerima saja," beber Dadan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (17/1/2025) lalu.

Dia mengatakan, dari hitungan sementara dari BGN untuk mencapai target 82,9 juta penerima pada akhir 2025 butuh tambahan anggaran hingga Rp 100 triliun.

"Kalau dari hitungan Badan Gizi kalau tambahan itu terjadi di September sebetulnya Rp 100 triliun sudah cukup untuk memberi makan 82,9 juta," sebut Dadan.
Soal keputusan tambah anggaran, dia bilang semua kembali lagi kepada Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akan mengikuti semua keputusan Prabowo.

"Beliau (Prabowo) punya keinginan untuk menggapai seluruh penerima manfaat, otomatis anggaran akan bertambah, dan tadi Menteri Keuangan kelihatannya menyampaikan semua sangat tergantung kepada Presiden," pungkas Dadan.

Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Palembang terus berjalan lancar sejak Senin (6/1/2025) lalu. Sejauh ini, sembilan sekolah di Kecamatan Ilir Barat I dan Sukarami telah menerima manfaat program MBG tersebut dengan 6.000 porsi per hari.

Distribusi paket MBG yang disalurkan ke sembilan sekolah ini berasal dari dua dapur umum MBG. Dua dapur itu berada di Jalan Sei Hitam dan Sukarami.

Pekan pertama distribusi program MBG dilakukan oleh dapur umum di Jalan Sei Hitam sebagai penanggung jawab Pelayanan Pemenuhan Gizi (PPG). Selang seminggu, giliran dapur Sukarami yang menyediakan MBG.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang Adrianus Amri mengatakan, untuk menyokong dua dapur yang sudah beroperasi, dapur Kecamatan Kalidoni akan segera diaktifkan dalam waktu dekat. Jumlah paket MBG pun ditargetkan bertambah menjadi 9.000 paket per hari.

"Dalam waktu dekat ini dapur Kecamatan Kalidoni Palembang akan aktif. Sekarang kan 6 ribu paket makanan di bagikan nanti akan menjadi 9 ribu kita terus bertahap melakukan pembagian MBG ini," katanya kepada detikSumbagsel, Kamis (23/1/2025).

Amri menjelaskan tiga dapur umum itu masing-masing memiliki Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), dengan tanggung jawab seluruh dapur umum dimonitor Ketua PPG Palembang Diana Putri.

"Untuk dapur umum Jalan Sei Hitam, menyalurkan paket MBG ke lima sekolah yang menjadi wilayah distribusi Ilir Barat (IB) 1. Penanggung jawab dapur tersebut dikelola Muhammad Dicky Alghafarr sebagai SPPG program MBG untuk IB 1 Palembang. Berdasarkan jumlah hidangan MBG yang dibagikan, total ada 2.928 paket hampir 3 ribu begitu juga di Sukarami dan Kalidoni yang dibagikan setiap Senin-Jumat," jelasnya.

Dana dari MBG sepenuhnya dari APBN melalui Badan Gizi Nasional dengan Satuan Kerja Pelayanan Pemenuhan Gizi (Satker PPG).

"Untuk anggarannya per siswa untuk anak TK sampai kelas 3 SD Rp 11 ribu sedangkan untuk Kelas 4 SD-SMA Rp 15 ribu, untuk di Palembang sendiri dana yang dikeluarkan hampir Rp 100 juta sehari kalau dihitung untuk MBG ini," tutupnya.

Video: Makan Bergizi Gratis Buat Bumil Wilayah Jakarta Dimulai 9 Januari

Video: Makan Bergizi Gratis Buat Bumil Wilayah Jakarta Dimulai 9 Januari

Produksi Semen Luber, tapi Kebutuhan 3 Juta Rumah Tak Sampai 10 Juta Ton

Jakarta - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) tengah menyetop sementara atau moratorium penanaman modal asing (PMA) untuk industri semen. Hal ini dilakukan karena produksi semen dalam negeri berlebih mencapai 120 juta ton.

Di sisi lain, pemerintah memiliki program pembangunan 3 juta rumah. Program itu dinilai akan membutuhkan semen cukup banyak.

Menurut Direktur Industri Semen, Keramik, dan Pengolahan Bahan Galian Nonlogam Kemenperin, Putu Nadi Astuti kebutuhan untuk program itu hanya 10 juta ton semen.

"Kapasitas (produksi semen) 120 juta ton. Sementara kebutuhan (dalam negeri) hanya setengahnya. Kemudian dengan adanya program 3 juta rumah ini kebutuhan peningkatan kurang dari 10 juta ton," kata dia dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VII DPR RI, Kamis (23/1/2025).

Pembatasan investasi asing baru telah dilakukan beberapa tahun belakangan. Sementara investasi dari pelaku usaha dalam negeri disarankan untuk dibangun di daerah Indonesia Wilayah Timur.

"Sedangkan untuk PMDN karena pelaksanaan perizinan di daerah masih di daerah, sepertinya masih bisa ada investasi baru. Ke depan kami mengusulkan supaya pembatasan industri semen ini dituangkan di regulasi Perpres 49/2021. Saat ini investasi hanya bisa dilakukan di wilayah-wilayah yang belum ada industri semen," terangnya.

Dikutip dari keterangan resmi Kemenperin pada 2023, pemerintah melakukan upaya penerapan kebijakan moratorium atau pengaturan investasi baru. Langkah strategis ini dalam rangka memperhatikan kondisi kelebihan kapasitas (overcapacity) di industri semen nasional.

Kala itu, Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil (IKFT) Kemenperin, dijabat oleh Ignatius Warsito mengatakan kondisi overcapacity industri semen terjadi hampir di seluruh wilayah, kecuali Bali-Nusa Tenggara dan Maluku-Papua.

"Persentase overcapacity terbesar terjadi di Pulau Jawa, yaitu lebih dari 55,4 persen," ungkapnya, pada acara Kunjungan Kerja DPR RI di PT Semen Indonesia (Persero Tbk.), Gresik, Jawa Timur, Jumat (14/7/2023).