Dalam mempersiapkan Program MBG tahun ini dibutuhkan Rp128 miliar untuk seluruh siswa SMA dan SMK se-Kepulauan Babel

Pangkalpinang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyiapkan anggaran Rp128 miliar untuk merealisasikan Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi 40.000 siswa SMA dan SMK, guna mendukung Program MBG Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.

"Dalam mempersiapkan Program MBG tahun ini dibutuhkan Rp128 miliar untuk seluruh siswa SMA dan SMK se-Kepulauan Babel," kata Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Babel Fery Afriyanto di Pangkalpinang, Kamis.

Ia menjelaskan, dalam menyukseskan Program Makan Bergizi Gratis di Provinsi Kepulauan Babel ini, Pemprov Kepulauan Babel pada Kamis (23/1) menggelar Rapat Badan Anggaran Bersama Rapat Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Tentang Anggaran Program Makan Bergizi Gratis Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025.

"Siang tadi kita sudah melaksanakan rapat untuk menindaklanjuti Program MBG tahun ini merupakan program prioritas Pemerintahan Presiden Prabowo," katanya.

Ia menyatakan, dalam merealisasikan Program MBG 2025, Pemprov Kepulauan Babel masih menunggu petunjuk teknis (juknis) dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia.

"Beberapa waktu yang lalu, kita mendapat informasi dari Kemendagri, mereka meminta dukungan dalam APBD setiap daerah untuk mendukung program nasional makan gizi gratis ini. Maka dari itu, kita sampaikan jika kita akan mensupport program tersebut, namun kita masih menunggu juknisnya seperti apa dari Kemendagri agar program tersebut dapat kita laksanakan," ujarnya.

Ia menambahkan, anggaran Rp128 miliar untuk MBG siswa-siswi SMA, SMK se-Kepulauan Babel yang berjumlah sekitar 40.000 orang akan didukung juga dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

"Tiga hari yang lalu kita sudah melakukan rapat bersama Badan Gizi Nasional, Satuan Pelaksana -Satpel- Kepulauan Babel yang sedang persiapan. Mereka sampaikan juga bahwa program nasional ini didukung APBN juga," katanya.

Pewarta: Aprionis
Editor: M. Tohamaksun
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com- Program makan bergizi gratis (MBG) tidak hanya digelar di sekolah dan ruang-ruang kelas, kapal perang pun bisa menjadi 'arena' pelaksanaan program unggulan pemerintah ini.

Pada Kamis (23/1/2025), 270 anak berusia 3-7 tahun 'menyerbu' KRI Banda Aceh -593 yang bersandar di Dermaga Mako Kolinlamil, Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Dengan riang gembira, anak-anak murid Pendidikan Anak Usia Dini (Paud) binaan Kolinlamil itu mengikuti pelaksanaan makan bergizi gratis di hangar helikopter KRI Banda Aceh-593 yang disulap menjadi aula makan.

Lantas, bagaimana kegiatan MBG di atas kapal perang ini?

Hiburan sulap

Sebelum menikmati santapan bergizi gratis, anak-anak diajak menikmati pertunjukan sulap.

Anak-anak itu tampak antusias ketika ikut diajari beberapa trik sulap.

“Abrakadabra,” seru pesulap yang menghibur anak-anak di atas kapal.

Suasana pun semakin meriah ketika anak-anak bertepuk tangan menyaksikan topi pesulap yang mengeluarkan beragam mainan.

Selain sulap, hadir pula hiburan badut robot dan superhero yang membuat anak-anak ingin berfoto bersama.

Meskipun kapal berjenis landing platform dock (LPD) tidak berlayar, hiburan ini menghindarkan mereka dari rasa bosan.

Nonton film dan kuis berhadiah

Anak-anak juga diajak menonton film bertema laut yang ditujukan untuk pendidikan.

Dalam film tersebut, mereka diperlihatkan tentang kehidupan bawah laut dan dampak pencemaran terhadap biota laut.

Usai menonton, anak-anak diajak bermain teka-teki berhadiah yang dipandu oleh prajurit wanita TNI AL.

“Hayo, berapa nomor lambung KRI Banda Aceh?” tanya pemandu acara.

“196,” jawab salah seorang anak, namun ternyata belum tepat.

“Belum benar. Tapi tidak apa-apa, karena semua yang berani maju ke depan akan diberikan hadiah,” kata pemandu.

Jawaban yang benar adalah 593 untuk nomor lambung KRI Banda Aceh.

Santap makan bergizi gratis

Setelah lebih dari dua jam dihibur oleh TNI AL, tiba saatnya anak-anak menyantap makanan bergizi gratis.

Makanan itu dibagikan oleh para prajurit yang membawa nampan makanan.

Menu yang disajikan mencakup sayur capcay, rolade ayam, perkedel tahu, susu, dan buah pisang, serta air mineral.

“Mari adik-adik dibuka makanannya,” ajak prajurit wanita AL pemandu acara.

Tak lama setelahnya, anak-anak pun mulai menyantap hidangan.

Beberapa dari mereka bahkan tak sabar hingga tertidur sebelum waktu makan tiba.

“Enak, dapat susu juga,” ungkap seorang anak berusia 6 tahun ketika ditanya soal makanan yang ia terima.

Anak laki-laki itu juga mengaku senadng dengan program makan bergizi gratis yang digelar di atas kapal perang ini.

Ketahanan pangan Kolinlamil

Panglima Kolinlamil Laksamana Muda TNI Hudiarto Krisno Utomo memimpin langsung pelaksanaan acara MBG ini.

Ia menjelaskan bahwa semua makanan yang disajikan dimasak oleh prajurit TNI AL di atas KRI Banda Aceh-593.

“Makanan yang kita makan ini agak sedikit unik, yang pertama ini didapat dari kebun ketahanan pangan Kolinlamil sendiri. Kebun ketahanan pangannya adalah Ibu Ibu Jalasenastri (istri-istri prajurit AL),” kata Krisno.

“Masaknya, itu bukan di dapur darat, tapi di dapur kapal,” ujar dia.

Dalam kesempatan tersebut, Pangkolinlamil menegaskan pentingnya edukasi di luar ruangan.

“Kami ingin menyampaikan bahwa edukasi tidak selalu harus berada di dalam ruangan, di dalam kelas. Edukasi seperti ini sangat penting karena justru dari mulai awal mereka sudah punya jiwa kebaharian,” ungkap Krisno.

Ia berharap ke depannya banyak sekolah yang datang ke Kolinlamil untuk mendapatkan pengalaman serupa.

Pangkolinlamil membuka pintu untuk edukasi anak-anak termasuk program MBG.

“Kami siap menerima adik-adik dan bapak ibu sekalian kapan saja,” ujar Panglima Kolinlamil.

Jakarta -

Program 3 juta rumah yang digagas Presiden Prabowo Subianto diharapkan dilengkapi sarana transportasi yang terjangkau. Sarana transportasi yang terjangkau menjadi tulang punggung dalam kelancaran program tersebut.

Pengamat tata kota Nirwono Yoga mengatakan perencanaan pembangunan 3 juta rumah tersebut harus terintegrasi dengan sarana transportasi.

"Jadi, tidak asal. Misalnya, Menteri Perumahan bilang, tanahnya di sana. Di sana ada transportasinya? Ada infrastrukturnya atau tidak? Karena ini perlu diantisipasi, sudah dibangun tetapi tidak akan dihuni. Ini juga terkait dengan yang kawasan dua juta rumah di pedesaan setiap tahun," ujar Nirwono kepada wartawan, Kamis (23/1/2025).

Menurut Nirwono jika program perumahan ini tidak terintegrasi dengan transportasi publik, maka rumah-rumah yang dibangun nanti bisa sepi peminat.

"Kita harus ingatkan kembali, dalam rencana ini, pengembangan tiga juta rumah tadi harus memasukkan sistem transportasi sebagai salah satu syarat penentuan lokasi yang terutama. Lokasi lahan rumah itu tidak asal menunjuk lahan, tetapi tolong perhatikan apakah ada infrastrukturnya, apakah ini terhubung dengan transportasi massal. Sehingga nanti penduduk bisa didorong untuk naik transportasi massal," terang Nirwono.

Sebagai informasi, menurut catatan detikcom, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP), Fahri Hamzah, bakal menjadikan Nusa Tenggara Barat (NTB) sebagai pilot project program tiga juta rumah.

"Saya memang memilih NTB sebagai percontohan," ujar Fahri saat Rapat Koordinasi (Rakor) Desain Penataan Perumahan dan Permukiman di NTB beberapa waktu lalu.

Pemilihan NTB sebagai percontohan program tiga juta rumah karena Fahri telah mengenal seluk-beluk Bumi Gora.

"Jadi kalau ada yang bohong, saya tahu itu bohong. Kalau ada yang salah, saya tahu itu salah. Karena saya mengenal," ujar Fahri.

(hns/hns)

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyebut Presiden Prabowo Subianto memastikan anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) cukup dari APBN.

Walaupun demikian, Dadan enggan menjelaskan detailnya, karena urusan anggaran di luar kewenangannya.

“Itu tadi wartawan disuruh keluar kan? Bapak (Presiden, red.) menceritakan efisiensi yang dilakukan, tetapi saya gak boleh ceritakan,” kata Kepala BGN saat ditemui selepas sidang kabinet di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (22/1).

Dalam sidang kabinet yang berlangsung tertutup, Presiden mengumumkan kemampuan negara membiayai Makan Bergizi Gratis.

“Tadi, kami dikasih tahu, makanya tepuk tangan berkali-kali di dalam, karena ternyata uang itu ada. Sebetulnya itu rahasia, makanya wartawan disuruh keluar. Ada itu, ada sekali. Ini masalah efisiensi penggunaan anggaran. Ada hal yang bisa diefisiensikan, tetapi detailnya itu ada di Presiden dan Menteri Keuangan yang siapkan,” sambung Kepala BGN.

Dalam kesempatan yang sama, Dadan juga memastikan anggaran untuk Makan Bergizi Gratis tidak menggunakan dana-dana CSR BUMN ataupun hibah-hibah asing.

“CSR tidak digunakan untuk makan bergizi, tetapi (untuk) menyiapkan infrastruktur yang akan menjadi mitra Badan Gizi. SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) tetap dari kami. Dipastikan semua itu (anggaran MBG, red.) dari APBN ya,” kata Dadan.

Sementara itu, terkait bantuan asing untuk program MBG, Dadan menyebut negara-negara mitra Indonesia hanya akan memberikan bantuan pelatihan dan pendampingan teknis.

“Nggak ada namanya Makan Bergizi Gratis dari negara asing. Gak ada! Murni ini Pemerintah Indonesia, negara kepada rakyatnya,” ujar Kepala BGN.

Anggaran untuk MBG dialokasikan sebesar Rp71 triliun untuk periode Januari sampai dengan April 2025 dengan target penerima manfaat sebesar 3 juta anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui. Namun, penerima makan bergizi ditargetkan terus bertambah menjadi 6 juta orang pada periode April-Agustus 2025, kemudian 15-17 juta orang pada Agustus-September 2025. Akhir 2025, Presiden menargetkan MBG dapat dinikmati oleh 82,9 juta orang.

Oleh karena itu, anggaran untuk makan bergizi gratis perlu ditambah seiring dengan bertambahnya jumlah penerima.

“Bapak (Presiden) ingin akhir 2025 itu 82,9 juta (orang) sudah terima (makan bergizi), dan anggaran sudah disiapkan Bapak (Presiden). Kalau mulai September, dikejar sejumlah itu (82,9 juta, butuh) Rp100 triliun. Tetapi, kalau misalnya dikejar bertahap mulai Oktober, November, itu bisa kurang dari itu. (Butuh) Rp100 T kalau dari September,” kata Dadan menjelaskan kebutuhan anggaran MBG sampai akhir 2025.

Dia melanjutkan, ke depannya yaitu pada periode Januari-Desember 2026 anggaran MBG mencapai Rp400 triliun, karena jumlah penerimanya sebanyak 82,9 juta orang.

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi NasionalDadan Handayani mengaku kurang tidur karena menjalankan program Makan Bergizi Gratis yang dimulai sejak 6 Januari 2025.

Dia mengatakan, program MBG adalah kegiatan yang hampir tidak terputus dilakukan setiap hari, sehingga ini menyita waktu istirahatnya.

"Karena masaknya hampir setiap hari, selama seminggu, dan akan berlangsung selama setahun, jadi kegiatan yang tidak pernah berhenti, makanya saya mulai agak kurang tidur," imbuh Dadan dalam acara penandatanganan nota kesepahaman di Kantor Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Jakarta, Kamis (23/1/2025).

Kegiatan ini berlangsung mulai pagi, bahkan subuh, untuk mempersiapkan masakan, dan kemudian dibagikan kepada para siswa pada siang hari.

"Kita sore sudah evaluasi, subuh sudah masak (lagi), dan kemudian deliver, kita sudah deg-degan lagi apa yang akan terjadi," tuturnya.

Sebab itu, Dadan meminta keterlibatan semua pihak untuk membantu menjalankan program MBG ini.

Salah satunya adalah BPOM sebagai pengawas keamanan, gizi, dan mutu makanan yang dibagikan kepada anak-anak Indonesia ini.

"Dan saya kira BPOM akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari program ini," imbuh dia.

Dia juga mengatakan, setelah berjalan selama 18 hari, cakupan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) masih jauh dari target, yakni hanya 0,7 persen.

Meski demikian, perkembangan program MBG masih ke arah positif, yakni dengan penambahan cakupan yang semula hanya 190 SPPG di 26 provinsi, kini menjadi 244 SPPG di 33 provinsi.

Jakarta - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI dan Badan Gizi Nasional (BGN) resmi menandatangani memorandum of understanding (MoU) untuk kerjasama pengawasan keamanan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kepala BPOM RI Taruna Ikrar mengatakan langkah pengawasan penting dilakukan untuk memastikan MBG yang sampai ke tangan masyarakat benar-benar berkualitas.

Dalam praktiknya, BPOM RI akan ikut melakukan mitigasi kesehatan dan kebersihan makanan yang nantinya dibagikan. Taruna menuturkan keterlibatan BPOM RI akan dimulai sejak makanan tersebut diproduksi.

"Pertama kita tahu bahwa ada yang kita sebut dengan kesehatan dan kebersihan makanan. Oleh karena itu, pertama dalam hal mitigasi karena ada risiko terjadinya hal-hal yang kejadian luar biasa," kata Taruna ketika ditemui awak media di Jakarta Pusat, Kamis (23/1/2025).

Selain itu, Taruna menuturkan pihak BPOM nanti juga ikut memberikan pelatihan pada orang-orang yang terlibat dalam proses distribusi MBG ke masyarakat. Pengembangan laboratorium pemeriksaan juga akan dilakukan.

Menurut Taruna, apabila mitigasi dilakukan dengan baik, maka probabilitas untuk kejadian luar biasa terjadi bisa ditekan.

"Kita juga membantu seperti pemadam kebakaran, bisa secepatnya bertindak supaya tidak terjadi kejadian, bisa berbahaya pada tingkatan anak sakit bahkan kehilangan jiwa," sambungnya.

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menuturkan keterlibatan BPOM RI sangat penting dalam mendukung kelancaran program MBG. Ia berharap kerjasama yang dilakukan bisa berjalan lancar sehingga masyarakat tetap sehat dan aman.

"Kita butuh segala pihak termasuk BPOM untuk bisa mitigasi, evaluasi, dari aspek higienis, keamanan pangan. Memitigasi apa yang akan terjadi di lapangan, sehingga keterlibatan BPOM ini penting. Kita masak setiap hari selama seminggu selama setahun," tandasnya.

(avk/kna)

PALEMBANG - Palembang merupakan salah satu kota di kawasan Sumatera yang terus berkembang. Jumlah penduduknya kini mendekati 1,8 juta jiwa. Tak pelak sejumlah pengembang pun melakukan ekspansi membangun hunian di kawasan ini.

Salah satunya di kawasan Ulu Palembang (Jakabaring) yang wilayah yang mendapat perhatian lebih dari Pemkot Palembang dan bisa diakses dengan Transmusi juga LRT.

Ulu punya potensi besar menjadi kawasan pertumbuhan ekonomi baru dengan sentra aktivitas di Jakabaring, yang tengah bergerak menjadi "kota baru" karena disiapkan menjadi pusat pemerintahan.

Berdasarkan RTRW Kota Palembang 2004-2014, Kawasan Jakabaring diarahkan menjadi pusat pelayanan dan akan ada sejumlah pembangunan penting.



Di antaranya meliputi kawasan pusat perdagangan dan jasa, kawasan perumahan, kawasan pusat kegiatan olahraga, kawasan perkantoran, kawasan pendidikan pariwisata dan industri kecil.

Pengembang yang mengembangkan kawasan Ulu Palembang di antaranya Terrakon Properti yang membangun Royal Grande Residences (RGR).

Kawasan ini akan dibangun gedung DPRD, kejaksaan tinggi, hingga kantor bank. Selain itu juga akan dilengkapi berbagai fasilitas pendidikan dan rumah sakit.

Pembangunan berada di lokasi yang tengah berkembang pesat di Kota Palembang dengan fasilitas infrastruktur yang memadai serta didukung lokasi strategis.

?Dulu kawasan Tegal Binangun (masuk dalam wilayah Ulu Palembang) sepi, sekarang ramai karena kami bikin perumahan. Saya yakin ini akan terulang di kawasan Sungai Pinang ini,? kata Direktur Utama RGR Nata Susanto dalam keterangannya, Kamis (23/1/2025).

Perumahan ini dibangun di atas lahan seluas 6,3 hektare dan berada dekat gerbang tol Trans Sumatera. Untuk membangun kawasan hunian berkualitas dan elit ini digelontorkan investasi sekitar Rp300 miliar.

?Ketertarikan konsumen dengan perumahan yang berlokasi di kawasan Jakabaring, Palembang ini akan semakin tinggi,? ujar Nata.

Palembang -

Dinas Pendidikan Kota Palembang bakal menghentikan sementara penyaluran program makan bergizi gratis di wilayahnya selama bulan Ramadan. Hal itu disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang, Adrianus Amri.

Ia menyampaikan berdasarkan rencana, program bergizi gratis di Palembang disetop sementara atau tidak disalurkan.

"Untuk makanan bergizi gratis selama Ramadan, informasi sementara disetop dulu dan akan kembali disalurkan usai Ramadan," kata Amri kepada detikSumbagsel, Rabu (22/1/2025).

Wacana penyetopan program makan bergizi gratis yang disampaikan Dinas Pendidikan Kota Palembang ini berbanding terbalik dengan pemerintah pusat.

Dilansir detikNews, Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan program MBG akan tetap berjalan di bulan Ramadan. Bahkan skema pembagian menu MBG tersebut sudah disusun matang.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan pihaknya akan menerapkan skema khusus pembagian MBG selama Ramadan. Nantinya, BGN akan menyiapkan makanan yang dapat dibawa ke rumah oleh anak-anak sekolah selama Ramadan.

"Kami akan memberikan makanan yang dibawa ke rumah untuk buka puasa. Jadi, bulan Ramadan pun kami, Badan Gizi, akan tetap menyelenggarakan itu (Makan Bergizi Gratis) karena itu bagian yang penting dan bagian yang ditunggu oleh anak-anak," kata Dadan kepada wartawan di kantor PBNU, Jakarta, dilansir Antara, belum lama ini.

Hal tersebut Dadan sampaikan merespons soal skema pembagian Makan Bergizi Gratis selama Ramadan mendatang. Sementara itu, Dadan melanjutkan, bagi para santri di pesantren yang menjadi penerima manfaat Makan Bergizi Gratis, mereka juga akan menerima makanan di saat berbuka puasa.

"Nah, terkait dengan pelaksanaan di Ramadan di pesantren akan lebih mudah karena aktivitas masak akan seperti biasa dan akan dibagikan pada saat buka," ujarnya.

(dai/dai)

Bisnis.com, SURABAYA - Pemerintah Kota Surabaya memperjuangkan pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) terlibat langsung dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi di Kota Surabaya, Jawa Timur, Rabu (22/1/2025) mengatakan pihaknya bersama DPRD menyiapkan anggaran sekitar Rp1,1 triliun untuk mendukung program tersebut dan berharap, anggaran ini dapat memberikan dampak signifikan terhadap pergerakan ekonomi UMKM Surabaya.

"Yang saya harapkan adalah ketika kita memberikan bantuan Rp1,1 triliun, saya berharap yang bergerak juga UMKM Kota Surabaya. Karena apa ini menggerakkan ekonomi, jadi bukan lagi pengusaha-pengusaha besar tapi itu untuk UMKM-UMKM," katanya.

Ia menjelaskan, sebelumnya banyak UMKM di bidang makanan dan minuman yang terlibat dalam program permakanan lansia. Namun, karena kebijakan baru dari pemerintah pusat, program tersebut kemudian dialihkan.

"Jadi saya berharap anggaran Rp1,1 triliun untuk program makan bergizi ini bisa dikerjakan oleh UMKM Surabaya, sehingga ekonomi masyarakat bergerak," katanya.

Pemkot memastikan UMKM Surabaya bisa terdaftar di Badan Gizi Nasional (BGN) agar dapat terlibat dalam pelaksanaan program MBG. Hal ini dilakukan agar manfaat program tidak dirasakan oleh pihak luar, melainkan oleh UMKM setempat.

"Saat BGN menentukan siapa yang memasak, kami akan mendaftarkan UMKM Surabaya. Jadi jangan sampai program MBG di Surabaya justru melibatkan UMKM dari luar daerah," katanya.

Melalui program MBG, Eri berharap dapat mendorong pertumbuhan ekonomi UMKM Surabaya sekaligus mendukung visi nasional dalam mengurangi kemiskinan. Menurutnya, pemberdayaan UMKM merupakan salah satu langkah konkret yang sejalan dengan program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

"Pak Presiden juga memiliki delapan program prioritas, salah satunya adalah pengentasan kemiskinan. Nah, untuk mengurangi kemiskinan adalah dengan menggerakkan UMKM-UMKM yang ada di masing-masing wilayah," tuturnya.

Terkait keluhan beberapa UMKM yang mengelola kantin sekolah akibat sepinya pelanggan karena program MBG, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memastikan pihaknya akan mengevaluasi situasi tersebut.

"Kami akan mengecek kantin-kantin sekolah, apakah benar dikelola UMKM atau oleh pihak tertentu yang bukan bagian dari UMKM. Jika memang UMKM, kami akan mengupayakan mereka menjadi bagian dari penyedia makanan di program ini," ujarnya.

Kami siapkan 270 porsi makan bergizi gratis untuk siswa.

Jakarta (ANTARA) - Jajaran Komando Lintas Laut Militer (Kolinlamil) di Jakarta Utara menggelar program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk siswa SD dan PAUD di atas KRI Banda Aceh 593, Kamis.

Panglima Kolinlamil Laksda TNI Hudiarto Krisno Utomo menjelaskan bahwa kegiatan MBG di atas KRI itu guna memberikan pengalaman baru sekaligus makanan bergizi kepada siswa sekolah dasar (SD) dan pendidikan anak usia dini (PAUD).

"Siang hari ini ada satu SD dari Sukabumi, SD Golden Age Islamic School dan enam PAUD di lingkungan kompleks TN AL yang merupakan binaan dari Kolinlamil," kata Laksda TNI Krisno saat ditemui di atas KRI Banda Aceh 593.

Sebelum makan siang, pihaknya mengajak seluruh siswa untuk keliling KRI agar mendapatkan pengalaman menjelajahi kapal perang.

Setelah berkeliling menjelajahi kapal, mereka dikumpulkan di tenda yang ada di helly deck. Di sana siswa mendapatkan beragam hiburan hingga akhirnya menyantap makan bergizi gratis yang disediakan oleh pihak dapur kapal.

"Kami siapkan 270 porsi makan bergizi gratis untuk siswa," jelas dia.

Laksda TNI Krisno mengatakan bahwa lauk dalam program MBG, yakni nasi, sayur, tahu, telur, pisang, dan susu. Bahan pangan tersebut diolah sesuai dengan standar yang ditetapkan Badan Gizi Nasional (BGN).

Bahan makanan yang diolah, menurut dia, merupakan hasil dari pemanfaatan lahan yang dilakukan Kolinlamil dalam program Ketahanan Pangan.

"Dari bahan dasar tersebut dibawa ke kapal, diolahnya juga menjadi unik karena biasanya dapurnya ada di darat, tetapi ini di dapur kapal yang biasanya digunakan pada saat kapal beroperasi," jelas dia.

Laksda TNI Krisno menilai seluruh siswa tampak antusias mengikuti program tersebut. Oleh karena itu, pihaknya akan mengupayakan program tersebut terus berlangsung di Kolinlamil ataupun di setiap lokasi KRI Banda Aceh bersandar.

Pewarta: Walda Marison
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian BUMN mencatat sejumlah capaian penting yang diraih bersama kementerian dan lembaga lainya selama 100 hari kerja pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Selama periode kerja itu, Menteri BUMN Erick Thohir telah menjalin kerja sama dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Menteri Koperasi dan UMKM, serta Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Hasilnya, kata Erick, berbagai kebijakan strategis telah diimplementasikan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, memperkuat sektor UMKM, serta meningkatkan kualitas dan keamanan produk konsumsi.

“Kapasitas Kementerian BUMN sebagai support system kementerian-kementerian teknis siap berkomitmen dan mendukung penuh seluruh program yang telah menjadi fokus pemerintahan Presiden Prabowo,” ujarnya dalam siaran pers, Rabu (22/1/2025).

Di sektor pembangunan infrastruktur dan hunian layak, misalnya, Kementerian BUMN dan Menteri PKP Maruarar Sirait telah mempercepat mempercepat pembangunan hunian subsidi dengan konsep transit oriented development (TOD).

Proyek ini mencakup Samesta Mahata Margonda, Serpong, Tanjung Barat, dan Parayasa, yang terintegrasi dengan stasiun KRL. Di samping itu, BTN juga mendukung program ini melalui rancangan skema KPR dengan tenor 30 tahun.

Dari sisi UMKM dan industri kreatif, BUMN bekerja sama dengan Kementerian UMKM untuk mendorong kewirausahaan dan industri kreatif dengan melibatkan ‘Rumah BUMN’ sebagai pusat pelatihan dan pendampingan.

Program tersebut juga mencakup penghapusan piutang macet para pelaku UMKM melalui Bank Himbara yang terdiri atas Bank Mandiri, BRI, BNI, dan BTN.

Sementara itu, kerja sama Kementerian BUMN dengan juga BPOM bertujuan meningkatkan daya saing UMKM melalui sertifikasi produk. BPOM menyediakan pendampingan, sementara BRI, Pegadaian, dan PNM mendukung pembiayaan.

“Keberhasilan 100 hari kerja juga mencerminkan sinergi antar-instansi yang semakin solid. Perusahaan-perusahaan BUMN tidak hanya berperan sebagai penggerak pembangunan infrastruktur, tetapi juga sebagai mitra strategis,” kata Erick.

PALANGKA RAYA, KOMPAS.com - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diluncurkan di Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, diperkirakan akan menciptakan peluang usaha baru bagi masyarakat setempat.

Permintaan terhadap hasil ternak, kebun sayur, dan tambak ikan diprediksi akan melonjak seiring dengan bertambahnya jumlah dapur umum atau Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) di kota tersebut.

Komandan Komando Distrik Militer (Kodim) 1016 Palangka Raya, Kolonel Arh Jimmy Hutapea, mendorong masyarakat untuk memanfaatkan peluang usaha yang muncul akibat kehadiran program MBG.

“Dapur umum-dapur umum yang menjadi pusat produksi makan bergizi gratis ini membutuhkan bahan baku yang banyak. Masyarakat harus menangkap itu sebagai sebuah peluang, ini akan sangat baik untuk meningkatkan kesejahteraan mereka,” ungkap Jimmy saat diwawancarai di ruang kerjanya, Kamis (23/1/2025).

TNI juga berperan dalam program MBG, di mana Kodim 1016 Palangka Raya bertugas memfasilitasi komunikasi antarlembaga, termasuk Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Balai Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Jimmy menjelaskan bahwa satu dapur umum dapat memproduksi hingga 3.000 porsi makanan per hari.

"Setiap satu porsi makanan membutuhkan banyak bahan baku, mulai dari sayur-sayuran, telur ayam, daging ayam, ikan, buah-buahan, dan sumber makanan bergizi lengkap lainnya," tuturnya.

Lebih lanjut, Jimmy menjelaskan bahwa rencananya akan dibangun 20 dapur umum untuk memenuhi target penyediaan makanan bagi sekitar 80 ribu siswa di Palangka Raya.

“Ini dapurnya akan diperbanyak, rencananya sampai 20 dapur umum untuk memenuhi target seluruh siswa di Palangka Raya yang jumlahnya sekitar 80 ribu sekian,” tambahnya.

Kepala Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) Kalteng, Elisa Agustino, menegaskan bahwa program ini diharapkan dapat menggerakkan berbagai sektor, termasuk pelaku usaha lokal.

“Program ini diharapkan bisa menggerakkan seluruh sektor, baik itu UMKM, Bumdes, dan lain-lain,” ungkap Elisa saat diwawancarai, Kamis (23/1/2025).

Elisa menjelaskan bahwa untuk bergabung sebagai penyedia bahan baku MBG, usaha penyedia bahan makanan milik masyarakat harus berbadan hukum.

Hal ini penting agar pencatatan laporan keuangan dapat dipertanggungjawabkan.

“Misalnya sudah ada CV, UD, dan status hukum badan usaha lainnya, jadi ketika barang itu kami beli, mereka juga harus punya kuitansi yang resmi dari badan usahanya,” tuturnya.

Namun, bagi peternak, pekebun sayur, dan petambak ikan yang belum memiliki legalitas, tetap dapat menjual hasil usahanya untuk bahan baku MBG dengan menitipkan produk mereka ke badan usaha resmi. “Misalnya tetap mau menjual produknya tapi belum punya legalitas, bisa dititipkan ke UMKM, kelompok koperasi, atau Bumdes untuk menjualnya,” ungkap Elisa.