Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) akan menyediakan 20 ribu rumah subsidi atau rumah murah untuk pekerja migran Indonesia (PMI) yang sebelumnya disebut Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Ia mengatakan pemerintah berupaya memastikan PMI mendapat akses hunian yang layak dan terjangkau.

"Untuk pekerja migran sebagai pahlawan devisa yang membangun negeri akan dibantu 20 ribu rumah subsidi yang akan disiapkan oleh BP Tapera," ucap Ara dikutip dari keterangan tertulis, Kamis (20/3/2025).

Hal itu disampaikan ketika bertemu dengan Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding di Kantor Kementerian PKP di Jakarta kemarin malam. Pertemuan ini membahas upaya sinergi dalam penyediaan hunian layak bagi PMI sebagai bagian dari perlindungan dan kesejahteraan mereka.

Ia menyebutkan hunian tersebut bisa diperoleh PMI baik sebelum keberangkatan, selama bekerja di luar negeri, maupun setelah kembali ke Tanah Air. Hunian tersebut berupa rumah subsidi yang rencananya akan dibangun di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Lampung, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

"Pekerja Migran Indonesia adalah pahlawan devisa yang berkontribusi besar terhadap perekonomian nasional. Oleh karena itu, mereka berhak mendapatkan fasilitas perumahan yang layak sebagai bentuk apresiasi dan perlindungan dari negara," ujarnya.

Sementara itu, Karding mengatakan kolaborasi diharapkan tak hanya memberi PMI perlindungan saat bekerja di luar negeri, tetapi juga jaminan kesejahteraan di dalam negeri melalui akses terhadap hunian yang layak.

"Pekerja migran adalah orang-orang yang perlu kita bantu. Alhamdulillah Pak Ara bantu," tuturnya.

Ia menambahkan pihaknya ingin memastikan PMI tidak hanya mendapat perlindungan saat bekerja di luar negeri, tetapi juga memiliki kehidupan yang lebih baik setelah mereka kembali.

"Penyediaan perumahan menjadi salah satu aspek penting yang harus kita wujudkan bersama," katanya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Video: KemenP2MI-KemenHAM Jalin Kerja Sama Tingkatkan Kualitas Perlindungan PMI

Video: KemenP2MI-KemenHAM Jalin Kerja Sama Tingkatkan Kualitas Perlindungan PMI

KOMPAS.com -Kabupaten Bantaeng di Sulawesi Selatan saat ini tengah menjadi perhatian calon pemilik rumah.

Dengan berbagai pilihan rumah subsidi yang terjangkau, daerah ini menawarkan kesempatan bagi masyarakat untuk memiliki hunian dengan harga di bawah Rp 200 juta.

Rumah subsidi tersebut dapat diakses melalui Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang), yang memudahkan calon pembeli dalam menemukan pilihan yang sesuai.

Berikut adalah beberapa pilihan rumah terjangkau yang ada di Kabupaten Bantaeng.

1. Boddia Town House: Tipe 36/72

Terletak di Pajukukang, Kabupaten Bantaeng, Boddia Town House adalah proyek yang dikembangkan oleh PT Abadi Jayatunggal Grup.

Rumah tapak ini dirancang dengan luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 72 meter persegi seharga Rp 136 juta per unit.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 6 rumah telah terjual dan 5 unit masih tersedia.

2. Green Valley: Tipe 36/84

Dikembangkan oleh PT Jonjoro Panrita Kampong, perumahan ini terletak di Bissappu, Kabupaten Bantaeng.

Dengan harga Rp 146 juta per unit, luas bangunan 36 meter persegi dengan luas lahan 84 meter persegi.

Saat ini, 92 rumah telah terjual, menyisakan 14 unit yang masih dipasarkan.

3. Green Lino Residence II Bantaeng: Tipe 36/72

Proyek perumahan ini juga terletak di Bissappu, Kabupaten Bantaeng, dan dikembangkan oleh PT Cahaya Lino Barokah.

Dengan harga per unit Rp 146 juta, rumah tapak ini memiliki luas bangunan 36 meter persegi dan total luas tanah 72 meter persegi.

Dari 34 unit yang disediakan, 22 unit lagi masih dipasarkan.

4. Graha Natura Zarindah: Tipe 36/84

Terletak di Pajukukang, Kabupaten Bantaeng, perumahan ini dikembangkan oleh PT Zarindah Perdana.

Dipasarkan seharga Rp 146 juta per unit, masing-masing punya luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 84 meter persegi.

5. Griya Hana Lestari: Tipe 36

Berlokasi di Bissappu, Kabupaten Bantaeng, Griya Hana Lestari menawarkan total 68 rumah.

Dengan harga per unit Rp 146 juta, rumah tapak ini memiliki luas bangunan 36 meter persegi dan lahan 100 meter persegi.

Saat ini, masih tersedia 6 unit lagi menanti pemilik baru.

Mengapa Kabupaten Bantaeng?

Rumah subsidi di Kabupaten Bantaeng menawarkan banyak keuntungan bagi calon pemilik rumah, terutama bagi mereka yang mencari hunian terjangkau.

Dengan harga yang bersaing dan lokasi yang strategis, peluang untuk memiliki rumah menjadi semakin nyata.

Di samping itu, keberadaan proyek-proyek perumahan yang dikelola oleh pengembang tepercaya memberikan jaminan kualitas dan keamanan bagi para pembeli.

Jakarta: Tuban merupakan salah satu kabupaten di Jawa Timur. Dikenal sebagai Kota Wali, Tuban menjadi salah satu penyebaran agama Islam di Pulau Jawa.

Kabupaten ini sudah ada sejak pemerintahan Kerajaan Majapahit atau tahun 1293. Banyak destinasi wisata religi, sejarah, ataupun alam, salah satunya Goa Putri Asih di Nguluhan.

Jika kamu tertarik membeli rumah di Tuban, banyak pilihan dan variasi harga mulai dari Rp140 juta. Berikut lima rekomendasi rumah murah yang dikutip dari laman SiKumbang Kementerian PUPR.

Rekomendasi rumah di Tuban

Perumahan subsidi di Tuban. Foto: SiKumbang PUPR

1. Mutiara Tegalbang

Perumahan yang terletak di Tegalbang, Palang, Kab. Tuban, Jawa Timur. Perumahan ini dikembangkan oleh Dipo Makmur Sentosa.

Perumahan ini memiliki 13 unit dengan tipe subsidi. Adapun harga rumah subsidi seharga Rp150,5 juta dengan luas bangunan 32 meter persegi dan luas lahan 60 meter persegi serta memiliki dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Adapun spesifikasi teknis rumah ini berupa atap baja ringan, dinding bata kumbung, lantai keramik 40x40, serta pondasi batu umpak kumbung.

2. Bangilan Indah Permai

Perumahan subsidi ini berlokasi di Sidodadi, Bangilan, Kab. Tuban, Jawa Timur. Dibangun oleh Tata Indah Pratama, ada 15 unit yang dijual mulai dari harga Rp140 juta.

Rumah ini memiliki luas bangunan 36 meter persegi, luas lahan 72 meter persegi, serta dilengkapi dengan dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi teknis mencakup rangka atap galvalum ditutup genteng Beton, dinding batu kumbung diplester diaci dicat, lantai keramik 40x40 dan Strauss, serta pondasi cakar ayam dan sloof yang kuat.

3. Perumahan Griya Widengan Indah

Perumahanini terletak di Gedongombo, Semanding, Kab. Tuban, Jawa Timur dibangun oleh Duta Wulyo. Perumahan ini memiliki 7 unit tipe subsidi dibanderol mulai dari Rp140 juta.

Tipe rumahnya memiliki luas bangunan 35 meter persegi dan luas lahan 72 meter persegi dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Adapun spesifikasi rumah meliputi atap galvalum, dinding bata kumbung, lantai keramik, dan pondasi batu kali.

4. Graha Utama Tobo Residence

Rumah yang berlokasi di Tobo, Merakurak, Kab. Tuban, Jawa Timur ini dibangun oleh Antarest Willis Resort. Ada 184 unit rumah subsidi yang dijual mulai dari harga Rp140 juta.

Rumah ini memiliki luas bangunan 30 meter persegi, luas lahan 72 meter persegi, serta dilengkapi dengan dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi teknis mencakup atap galvalum, dinding bata kumbung, plester, dan finishing cat. Lantai keramik 40x40 dan pondasi batu umpak.

5. Tubanyu Residence

Perumahan yang terletak di Sugihwaras, Jenu, Kab. Tuban, Jawa Timur ini dibangun oleh Grha Tubanyu Sentosa. Perumahan ini memiliki 50 unit tipe rumah subsidi, harga mulai dari Rp150 juta.

Rumah tersebut memiliki luas bangunan 30 meter persegi dan luas lahan 60 meter persegi serta dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Rumah ini dibangun dengan spesifikasi berupa atap baja ringan, dinding bata ringan, lantai keramik, serta pondasi batu kumbung slup beton.(Theresia Vania Somawidjaja)

(KIE)

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Permukiman Maruarar Sirait memaparkan capaian program rumah subsidi melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Hingga saat ini, kata Ara total 69.000 unit rumah telah diterima masyarakat setelah akad kredit dan pencairan dana.

“Kemudian yang sudah sampai kepada masyarakat itu 69.000. ini akad dan sudah cair. Akad tapera khusus PNS yang sudah terbangun dan akad 1.384, jadi totalnya 134.937. Ini Bank penyalurnya, dan ini asosiasi yang membangun,” ujarnya di kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (19/3/2025) malam.

Sementara itu, dia memerinci bahwa angka lain yang menunjukkan progres program ini mencakup pembangunan yang sedang berjalan di 9.330 unit. Lalu, rumah subsidi dengan status ready stock mencapai 14.042 unit.

Persetujuan kredit dari bank mencapai 19.643 unit dan akad kredit yang belum cair ada di 20.603 unit sehingga total keseluruhan mencapai 134.937 unit termasuk Tapera khusus PNS di 1.384 unit.

Untuk 2025, Ara mengatakan bahwa pemerintah telah menyiapkan 220.000 unit rumah subsidi. dia menegaskan bahwa rumah subsidi harus memiliki kualitas yang baik dan tidak boleh asal dibangun.

“Kami juga menemukan yang tidak hujan banjir, yang belum setahun retak-retak, dan sebagainya, Presiden memerintahkan, karena ini rumah subsidi, rumah subsidi bukan berarti tidak berkualitas, harus berkualitas,” jelasnya.

Maruarar menyatakan bahwa pihaknya telah meminta audit dari BPK serta membahas persoalan ini dalam pertemuan dengan KPK untuk memastikan kualitas pembangunan rumah subsidi tetap terjaga.

“Bagi yang tidak berkualitas ini merugikan rakyat. Jadi kami sudah minta audit ke BPK, dan kami juga sudah sampaikan dalam pertemuan dengan KPK kemarin,” pungkas Ara.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto sebanyak 20 menara (tower) hunian di Ibu Kota Nusantara (IKN) rampung dibangun dan siap huni.

Ara menjelaskan pembangunan hunian di IKN terus berjalan sesuai rencana.

“Pembangunan tower di IKN itu yang sudah selesai 20 tower. 20 tower itu sudah selesai, dan itu bisa digunakan,” kata Menteri Perumahan saat jumpa pers selepas menghadap Presiden Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (19/3) malam.

Pembangunan rumah beserta infrastruktur dasar dan pendukungnya merupakan bagian dari pembangunan tahap II di IKN yang ditargetkan rampung dalam periode 2025–2029.

Dalam kesempatan terpisah, Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti pada Januari 2025 menyebut 47 menara rumah susun (rusun) hunian untuk ASN di IKN ditargetkan rampung pada 2025.

Sementara itu, Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono pada Januari 2025 juga menargetkan seluruh tower atau menara hunian untuk ASN di IKN bakal rampung Maret 2025.

Tidak hanya melaporkan pembangunan rumah di IKN, Maruarar saat bertemu Presiden di Istana, Rabu malam, juga melaporkan perkembangan pelaksanaan program perumahan pemerintah, di antaranya kebijakan pembebasan biaya persetujuan bangunan gedung (PBG), bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), dan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk rumah-rumah yang diperuntukkan kepada masyarakat berpenghasilan rendah, kemudian hasil renovasi tower-tower di Wisma Atlet yang akan diperuntukkan kepada MBR, aparatur sipil negara (ASN), prajurit TNI dan anggota Polri.

Maruarar juga melaporkan kepada Presiden pemerintah telah membangun dan menyalurkan total 130.000 lebih unit rumah subsidi.

Presiden kemudian menekankan berbagai kebijakan perumahan pemerintah yang prorakyat terus disosialisasikan, dan digelar secara masif.

“Presiden meminta kebijakan yang prorakyat oleh Presiden Prabowo, yang tadinya bayar menjadi gratis, yaitu BPHTB, tadinya 5 persen menjadi 0 persen, kemudian juga retribusi PBG, persetujuan bangunan gedung, dari bayar menjadi 0 persen, dan PPN ini ditanggung pemerintah sampai Juni 2025. Ini supaya disosialisasikan secara masif ke daerah supaya bisa dinikmati oleh MBR. Ini khusus kebijakan untuk MBR, yaitu masyarakat berpenghasilan rendah,” kata Maruarar.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Menteri Perumahan lapor Presiden 20 menara hunian di IKN siap huni

Djakarta, 29/9/1950 (ANTARA) - Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) segera menyerahkan kunci rumah subsidi untuk guru berjumlah 20 ribu unit di berbagai wilayah secara serentak pada 25 Maret mendatang.

"Tanggal 25 Maret itu akan memulai menyerahkan kunci. Jadi bukan groundbreaking ya, menyerahkan kunci kepada guru-guru," kata Menteri PKP Maruarar Sirait dalam keterangan pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu, (19/3).

Maruarar atau akrab disapa Ara menjelaskan penyerahan kunci rumah untuk guru akan dilakukan di berbagai wilayah, antara lain Bogor, Makassar, Aceh, Medan, Kupang, Bangkalan, dan Jayapura.

Ara merinci ada 20 ribu unit rumah yang siap dihuni oleh para guru, namun pada 25 Maret mendatang, penyerahan kunci dilakukan secara simbolis untuk 250 unit rumah.

Dalam kesempatan sebelumnya, Ara menjelaskan bahwa rumah subsidi untuk guru akan memiliki skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Program penyediaan rumah subsidi ini merupakan salah satu program pemerintah untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) agar memiliki rumah.

Penyediaan 20.000 unit rumah subsidi bagi para guru bertujuan memastikan lokasi mengajar mereka tak jauh dari tempat tinggal, sehingga guru bisa lebih fokus mengajar murid-muridnya.

Adapun total rumah subsidi yang telah terbangun dan tersalurkan mencapai lebih dari 130 ribu unit, dengan berbagai status pembangunan, akad, dan penyaluran kredit.

Dalam pertemuan Ara dengan Presiden Prabowo Subianto, Kepala Negara memberi perhatian khusus terhadap kualitas rumah subsidi yang dibangun dan menegaskan bahwa kualitas rumah subsidi harus tetap terjaga.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Pemerintah serahkan kunci rumah guru serentak pada 25 Maret mendatang

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyebut pemerintah segera membentuk Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan (BP3) sebagai tindak lanjut dari amanat Undang-Undang Cipta Kerja.

Maruarar, saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (19/3) malam, mengatakan dia telah melaporkan proses pembentukan BP3 kepada Presiden Prabowo Subianto.

“Saya juga laporkan, sesuai Undang-Undang Cipta Kerja, itu harus dibentuk Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan, BP3,” kata Maruarar saat jumpa pers selepas menghadap Presiden di Istana.

Dia menjelaskan BP3 dibentuk untuk mengedepankan keberimbangan dalam kepemilikan rumah.

“BP3 ini adalah hunian berimbang, di mana pengembang kalau dia membangun satu rumah mewah, dia wajib membangun dua rumah yang sedang, dan tiga rumah yang sederhana. Ini untuk mengedepankan keadilan sosial,” kata Maruarar.

Dia menyebut prinsip keadilan itu menjadi salah satu penekanan Presiden Prabowo dalam program pembangunan rumah rakyat.

“Bapak Presiden selalu dengan Pancasila dan konstitusi, ada (asas) keadilan sosial. Jadi, BP3 ini akan segera kami bentuk supaya ini bisa berjalan asas keadilan,” kata Menteri Perumahan.

Menteri Perumahan dalam pertemuannya dengan Presiden melaporkan sejumlah pencapaian kementeriannya terutama terkait program prioritas pemerintah membangun rumah subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Maruarar kepada Presiden melaporkan pemerintah telah membangun dan menyalurkan total 130.000 lebih unit rumah subsidi.

Presiden kepada menterinya itu juga menekankan berbagai kebijakan perumahan pemerintah yang prorakyat terus disosialisasikan, dan digelar secara masif.

“Presiden meminta kebijakan yang prorakyat oleh Presiden Prabowo, yang tadinya bayar menjadi gratis, yaitu BPHTB, tadinya 5 persen menjadi 0 persen, kemudian juga retribusi PBG, persetujuan bangunan gedung, dari bayar menjadi 0 persen, dan PPN ini ditanggung pemerintah sampai Juni 2025. Ini supaya disosialisasikan secara masif ke daerah supaya bisa dinikmati oleh MBR. Ini khusus kebijakan untuk MBR, yaitu masyarakat berpenghasilan rendah,” kata Maruarar.

Pemerintah menetapkan biaya persetujuan bangunan gedung (PBG), bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), dan pajak pertambahan nilai (PPN) digratiskan untuk rumah-rumah yang diperuntukkan kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Pengenaan PBG 0 persen itu dapat mengacu kepada Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri, yaitu Menteri Perumahan, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, yang diteken ketiganya pada 25 November 2024. PBG semula dikenal dengan nama Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Kemudian, BPHTB yang semula dikenakan 5 persen, tetapi saat ini menjadi 0 persen untuk rumah-rumah yang dibeli oleh masyarakat berpenghasilan rendah. Terakhir, PPN untuk rumah-rumah yang nilainya Rp2 miliar ke bawah juga dikenakan 0 persen alias gratis.

Jakarta (ANTARA) - Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan akan pentingnya kualitas fisik dan lingkungan dalam pembangunan rumah bersubsidi yang difasilitasi pemerintah bagi masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruar Sirait di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, setelah ditemukan adanya perbedaan signifikan dalam mutu hunian subsidi di berbagai daerah.

"Presiden memerintahkan bahwa rumah subsidi bukan berarti tidak berkualitas, rumah subsidi harus tetap berkualitas," ujar Maruarar dalam keterangannya.

Dalam laporannya kepada Presiden, Maruarar menyebut bahwa ada banyak rumah subsidi yang dibangun dengan baik, memiliki jalan yang layak, tembok yang kokoh, ubin yang rata, air bersih, serta lingkungan yang hijau.

Namun, di sisi lain, kata Maruarar, ditemukan pula rumah-rumah subsidi yang mengalami permasalahan serius, seperti banjir meski tidak hujan, tembok yang retak dalam waktu kurang dari setahun, serta kualitas konstruksi yang buruk.

Menindaklanjuti temuan tersebut, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman telah meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit terhadap proyek-proyek rumah subsidi.

Selain itu, laporan terkait masalah ini juga telah disampaikan dalam pertemuan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pemerintah juga terus mendorong percepatan pembangunan rumah subsidi. Total rumah subsidi yang telah terbangun dan tersalurkan mencapai lebih dari 130 ribu unit, dengan berbagai status pembangunan, akad, dan penyaluran kredit.

Hingga saat ini, capaian pembangunan rumah subsidi meliputi 9.330 unit yang masih dalam tahap konstruksi, 14.042 unit yang siap huni, serta 19.643 unit yang telah mendapatkan persetujuan kredit dari bank.

Selain itu, 20.603 unit telah dalam proses akad kredit meskipun pencairannya masih menunggu. Secara keseluruhan, sebanyak 69.000 unit telah resmi disalurkan kepada masyarakat.

Sementara itu, khusus bagi pegawai negeri sipil (PNS), program Tapera telah membangun dan menyalurkan 1.384 unit, dengan total realisasi mencapai 1.134.937 unit.

Untuk tahun 2025, pemerintah telah menyiapkan anggaran dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) untuk membangun 220.000 unit rumah subsidi.

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah memfasilitasi kebijakan pro-rakyat dengan memberikan keringanan biaya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam transaksi kepemilikan rumah.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait menyebut kebijakan itu menyasar Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang sebelumnya 5% kini menjadi 0%, retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) juga dihapus, dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) rumah subsidi ditanggung pemerintah hingga Juni 2025.

"Kebijakan ini diminta oleh Presiden untuk segera disosialisasikan agar bisa dinikmati oleh masyarakat kecil," kata Maruarar sesuai menemani buka puasa bersama Presiden Prabowo Subianto di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu.

Selain pembebasan biaya, kata Maruarar, pemerintah juga mempercepat proses perizinan pembangunan rumah subsidi.

Jika sebelumnya pengurusan PBG membutuhkan waktu berhari-hari, kini di beberapa daerah, seperti Subang hanya butuh kurang dari satu jam, di Gianyar 14 menit dan di Badung 17 menit.

"Presiden Prabowo sangat pro-rakyat, kebijakan yang tadinya bayar menjadi gratis, yang tadinya lama menjadi cepat. Ini harus disosialisasikan dan dijalankan oleh semua kepala daerah di Indonesia," katanya.

Untuk memastikan implementasi kebijakan ini berjalan lancar, pemerintah akan berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri agar kepala daerah segera menerbitkan peraturan kepala daerah (Perkada) sebagai payung hukum pelaksanaannya.

Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan akses kepemilikan rumah bagi MBR dan mempercepat realisasi program perumahan nasional.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menerima laporan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu (19/3/2025).

Dalam pertemuan tersebut, Prabowo menegaskan komitmennya untuk terus mendorong kebijakan prorakyat di sektor perumahan, mulai dari pembebasan biaya hingga percepatan layanan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Maruarar atau Ara menjelaskan bahwa Kepala Negara meminta agar sejumlah kebijakan yang meringankan beban masyarakat segera disosialisasikan secara masif hingga ke daerah-daerah.

Prabowo, kata Ara, meminta supaya hal-hal yang kebijakan yang prorakyat yang dari tadinya bayar menjadi gratis, seperti BPHTB tadinya 5 persen menjadi 0 persen. Kemudian juga retribusi PBG (persetujuan bangunan gedung) dari membayar menjadi 0, dan PPN ini ditanggung pemerintah sampai Juni 2025.

“Ini supaya disosialisasikan secara masif ke daerah supaya bisa dinikmati oleh MBR [masyarakat berpenghasilan rendah],” ujarnya dalam keterangan persnya usai pertemuan di kompleks Istana Kepresidenan

Dalam kesempatan tersebut, Ara juga melaporkan progres penyelesaian Wisma Atlet di Pademangan, Jakarta. Tiga tower di kawasan tersebut—tower 8, 9, dan 10—telah rampung dan siap diserahterimakan.

“Sudah selesai, sudah siap diserah terimakan. Nanti ada yang menghuni, ada bagi masyarakat dan juga bagi ASN, nanti yang mendistribusikannya adalah Mensesneg,” terangnya.

Selain itu, Maruarar juga memaparkan capaian pembangunan rumah subsidi hingga Maret 2025. Total rumah subsidi yang telah terbangun dan tersalurkan mencapai lebih dari 130.000 unit, dengan berbagai status pembangunan, akad, dan penyaluran kredit.

Namun, dia melanjutkan bahwa Prabowo memberi perhatian khusus terhadap kualitas rumah subsidi yang dibangun dan menegaskan bahwa kualitas rumah subsidi harus tetap terjaga.

“Presiden memerintahkan, karena ini rumah subsidi, rumah subsidi bukan berarti tidak berkualitas, harus berkualitas. Karena ada contoh yang banyak yang berkualitas, yang tidak berkualitas ini merugikan rakyat,” ucap Maruarar.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyebut pemerintah segera membentuk Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan (BP3) sebagai tindak lanjut dari amanat Undang-Undang Cipta Kerja.

Maruarar, saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (19/3) malam, mengatakan dia telah melaporkan proses pembentukan BP3 kepada Presiden Prabowo Subianto.

“Saya juga laporkan, sesuai Undang-Undang Cipta Kerja, itu harus dibentuk Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan, BP3,” kata Maruarar saat jumpa pers selepas menghadap Presiden di Istana.

Dia menjelaskan BP3 dibentuk untuk mengedepankan keberimbangan dalam kepemilikan rumah.

“BP3 ini adalah hunian berimbang, di mana pengembang kalau dia membangun satu rumah mewah, dia wajib membangun dua rumah yang sedang, dan tiga rumah yang sederhana. Ini untuk mengedepankan keadilan sosial,” kata Maruarar.

Dia menyebut prinsip keadilan itu menjadi salah satu penekanan Presiden Prabowo dalam program pembangunan rumah rakyat.

“Bapak Presiden selalu dengan Pancasila dan konstitusi, ada (asas) keadilan sosial. Jadi, BP3 ini akan segera kami bentuk supaya ini bisa berjalan asas keadilan,” kata Menteri Perumahan.

Menteri Perumahan dalam pertemuannya dengan Presiden melaporkan sejumlah pencapaian kementeriannya terutama terkait program prioritas pemerintah membangun rumah subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Maruarar kepada Presiden melaporkan pemerintah telah membangun dan menyalurkan total 130.000 lebih unit rumah subsidi.

Presiden kepada menterinya itu juga menekankan berbagai kebijakan perumahan pemerintah yang prorakyat terus disosialisasikan, dan digelar secara masif.

“Presiden meminta kebijakan yang prorakyat oleh Presiden Prabowo, yang tadinya bayar menjadi gratis, yaitu BPHTB, tadinya 5 persen menjadi 0 persen, kemudian juga retribusi PBG, persetujuan bangunan gedung, dari bayar menjadi 0 persen, dan PPN ini ditanggung pemerintah sampai Juni 2025. Ini supaya disosialisasikan secara masif ke daerah supaya bisa dinikmati oleh MBR. Ini khusus kebijakan untuk MBR, yaitu masyarakat berpenghasilan rendah,” kata Maruarar.

Pemerintah menetapkan biaya persetujuan bangunan gedung (PBG), bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), dan pajak pertambahan nilai (PPN) digratiskan untuk rumah-rumah yang diperuntukkan kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Pengenaan PBG 0 persen itu dapat mengacu kepada Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri, yaitu Menteri Perumahan, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, yang diteken ketiganya pada 25 November 2024. PBG semula dikenal dengan nama Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Kemudian, BPHTB yang semula dikenakan 5 persen, tetapi saat ini menjadi 0 persen untuk rumah-rumah yang dibeli oleh masyarakat berpenghasilan rendah. Terakhir, PPN untuk rumah-rumah yang nilainya Rp2 miliar ke bawah juga dikenakan 0 persen alias gratis.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Menteri Perumahan segera bentuk BP3 percepat bangun rumah rakyat

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto sebanyak 20 menara (tower) hunian di Ibu Kota Nusantara (IKN) rampung dibangun dan siap huni.

Ara menjelaskan pembangunan hunian di IKN terus berjalan sesuai rencana.

“Pembangunan tower di IKN itu yang sudah selesai 20 tower. 20 tower itu sudah selesai, dan itu bisa digunakan,” kata Menteri Perumahan saat jumpa pers selepas menghadap Presiden Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (19/3) malam.

Pembangunan rumah beserta infrastruktur dasar dan pendukungnya merupakan bagian dari pembangunan tahap II di IKN yang ditargetkan rampung dalam periode 2025–2029.

Dalam kesempatan terpisah, Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti pada Januari 2025 menyebut 47 menara rumah susun (rusun) hunian untuk ASN di IKN ditargetkan rampung pada 2025.

Sementara itu, Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono pada Januari 2025 juga menargetkan seluruh tower atau menara hunian untuk ASN di IKN bakal rampung Maret 2025.

Tidak hanya melaporkan pembangunan rumah di IKN, Maruarar saat bertemu Presiden di Istana, Rabu malam, juga melaporkan perkembangan pelaksanaan program perumahan pemerintah, di antaranya kebijakan pembebasan biaya persetujuan bangunan gedung (PBG), bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), dan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk rumah-rumah yang diperuntukkan kepada masyarakat berpenghasilan rendah, kemudian hasil renovasi tower-tower di Wisma Atlet yang akan diperuntukkan kepada MBR, aparatur sipil negara (ASN), prajurit TNI dan anggota Polri.

Maruarar juga melaporkan kepada Presiden pemerintah telah membangun dan menyalurkan total 130.000 lebih unit rumah subsidi.

Presiden kemudian menekankan berbagai kebijakan perumahan pemerintah yang prorakyat terus disosialisasikan, dan digelar secara masif.

“Presiden meminta kebijakan yang prorakyat oleh Presiden Prabowo, yang tadinya bayar menjadi gratis, yaitu BPHTB, tadinya 5 persen menjadi 0 persen, kemudian juga retribusi PBG, persetujuan bangunan gedung, dari bayar menjadi 0 persen, dan PPN ini ditanggung pemerintah sampai Juni 2025. Ini supaya disosialisasikan secara masif ke daerah supaya bisa dinikmati oleh MBR. Ini khusus kebijakan untuk MBR, yaitu masyarakat berpenghasilan rendah,” kata Maruarar.