BOGOR, KOMPAS.com - Pelajar kelas 1-6 Sekolah Dasar (SD) Negeri Cipayung 1, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, menerima makan bergizi gratis (MBG) yang disponsori oleh Badan Komunikasi Nasional Desa se-Indonesia (BKNDI) pada Kamis (23/1/2025).

Program dari Presiden Prabowo ini baru pertama kali dirasakan oleh para siswa di sekolah tersebut sejak dimulai pada 6 Januari 2025.

Namun, program makan bergizi gratis ini membuat pelajar SD lemas karena acara seremonial menyambut pejabat terlalu lama.

Para pejabat tersebut merupakan pimpinan perangkat daerah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, terdiri dari Pj, Sekda, dan kepala dinas.

"Sosialisasi dan pendistribusian program makan bergizi gratis gelombang 3 SDN Cipayung, Kec. Cibinong," tulisan banner lengkap dengan foto Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Pelajar dan guru di sekolah tersebut tampak berbaris menyambut para pejabat.

Siswa dan siswi SD yang masih kecil dibimbing gurunya untuk ikut berbaris di depan kelas.

Selain berbaris, sebagian dari pelajar menyambut kedatangan Pj Bupati Bogor dengan tari-tarian khas Jawa Barat.

Pendistribusian MBG yang seharusnya dimulai pada pagi hari terpaksa molor sampai siang hari.

Acara seremonial itu mulai dari menyambut pejabat hingga foto bersama.

Para orangtua atau wali murid pun tampak ikut menunggu acara tersebut selesai.

Sementara para murid yang tadi antusias mengetahui ada makanan gratis, terpaksa makan pop mi terlebih dahulu di kantin sekolah.

Sejumlah orangtua mengutarakan pendapatnya terkait acara seremonial yang terlalu banyak. "Anak saya sudah lapar ini. (MBG-nya) belum dibagikan dari tadi," kata salah satu orangtua murid, Irma (50) kepada Kompas.com di dekat kantin sekolah.

Irma yang saat itu menunggu di bawah tangga didatangi putrinya menanyakan kapan makanan gratis dibagikan.

Sang ibu pun meminta untuk menunggu.

Meski begitu, kata Irma, anak-anak tetap antusias menunggu makan bergizi gratis dari pemerintah. "Seneng banget sih mereka, nungguin. Kan zaman kita mah nggak ada begini," ujar perempuan berkerudung tersebut.

Irma juga mengakui bahwa MBG ini sangat membantu keluarga.

Sebab, putrinya yang jarang makan pagi akhirnya semangat berangkat sekolah setelah mengetahui ada makan gratis. "Membantu banget ya. Anak yang nggak mau makan jadi akhirnya makan," ujarnya.

Menurutnya, pihak sekolah telah melakukan sosialisasi sebelumnya.

Program MBG bakal berlangsung mulai dari Senin sampai Jumat. "Makanya kita juga tanya, higienis nggak. Tadi lihat itu ada tiga lauk. Nasi lauk ayam, sayur wortel, buah, dan ada susu," ucapnya. "(Apa yang dirasakan anak dari MBG ini?) belum ada dampaknya sih, belum kelihatan. Ini kan baru pertama, jadi belum tahu gimana-gimananya," imbuhnya.

Irma juga mendukung dan setuju dengan program makan bergizi gratis dari pemerintah.

Namun, dirinya akan tetap masak untuk dua anak lainnya yang sekolah di SMK. "Soalnya anak saya bukan cuma ini, ada yang di SMK juga, kan di sana nggak dapat (MBG), baru yang ini (putrinya) aja ngerasain MBG di SD," terangnya.

Sementara itu, Diah (40) merasakan hal serupa.

Sebab, anaknya juga menunggu makan bergizi gratis itu untuk dibagikan setelah acara seremonial selesai.

Untungnya, Diah sudah memberi anaknya sarapan di rumah.

Sementara anak-anak lain ada yang belum sarapan. "(Kelamaan nggak nunggu? Udah aman kali perutnya bocah, kan pada dikasih sarapan duluan di rumah," ujarnya.

Diah mengatakan supaya sekolah mengurangi penyelenggaraan acara seremonial.

Pasalnya, ia dan anaknya sudah datang sejak pagi dan harus menunggu lama lagi. "(Seremonial ini gimana?) Lama, kasihan anak-anak itu belum sarapan, jadi lemas. Saya aja dari pagi nungguin, lama jauh, bolak-balik. Nah, untungnya anak saya udah makan duluan tadi di rumah," bebernya.

Ia menduga acara seremonial yang terlalu banyak itu supaya terlihat ada seninya jelang pembagian makan bergizi gratis dari pemerintah.

Kegiatan-kegiatan seperti itu justru mengurangi nilai penting dari program MBG yang seharusnya cepat dibagikan dan dirasakan anak-anak kecil. "Ya biar ada seninya kali," pungkasnya.

SURABAYA - Perum Bulog bersama TNI menggelar sosialisasi tentang pengadaan gabah dan beras dalam negeri untuk Tahun 2025 di Gedung Graha Sativa Perum Bulog Kanwil Jatim, Surabaya, Rabu (22/1/2025).

Kegiatan ini bertujuan untuk menyampaikan informasi penting terkait pembelian gabah kering panen (GKP) di tingkat petani yaitu sebesar Rp6.500/kg dengan kadar air maksimal 25 persen dan kadar hampa maksimal 10 persen sebagaimana keputusan terbaru Kepala Badan Pangan Nasional.

Keputusan ini mengatur perubahan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) dan harga gabah serta beras dalam negeri, yang diharapkan bisa memberikan harga yang lebih baik bagi petani.

Acara yang berlangsung dengan penuh semangat ini dihadiri oleh berbagai pihak terkait, termasuk Wakil Direktur Utama Perum Bulog, Mayor Jenderal TNI (Purn.) Marga Taufiq; Pangdam V/Brawijaya Mayjend Rudy Saladin; Wakil Asisten Teritorial Kepala Staf Angkatan Darat, Brigjen TNI Heri Susanto; dan Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Jawa Timur, Sumrambah.

Dalam kesempatan tersebut Marga Taufiq mengatakan, kegiatan ini merupakan langkah penting untuk memperkuat sinergi antara Perum Bulog dan TNI AD Kodam V Brawijaya.

"Kami berharap dapat mempercepat proses penyerapan hasil panen petani agar cadangan beras pemerintah (CBP) tetap terjaga dengan baik, serta menciptakan stabilitas pangan yang menguntungkan bagi masyarakat,? ujarnya.

Mayjend Rudy Saladin menyambut baik pelibatan TNI AD dalam mendukung program ini, ?Kami siap mendukung pelaksanaan pengadaan gabah dan beras tahun 2025 guna mendukung program swasembada pangan, terutama beras yang dicanangkan pemerintah pusat,? ucapnya.

Selain itu, Brigjen TNI Heri Susanto juga menambahkan bahwa TNI AD selama ini terlibat aktif dalam pendampingan petani untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi padi.

"Kami berharap melalui kegiatan ini, Perum Bulog dapat menyerap hasil panen petani secara maksimal dan menjadikannya sebagai cadangan pangan pemerintah yang dapat menjamin ketahanan pangan nasional,? katanya.

Sosialisasi ini juga turut memperkenalkan berbagai program penting seperti Rumah Pangan Kita (RPK) dan Program Mitra Tani, yang bertujuan untuk memfasilitasi petani dalam menjual hasil pertaniannya dengan harga yang wajar.

Dengan perubahan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) yang lebih menguntungkan bagi petani, Bulog dan TNI berharap produksi padi di Indonesia pada tahun 2025 akan meningkat, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Hal ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi kesejahteraan petani sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional. Kegiatan ini akan ditindaklanjuti dengan kegiatan bimbingan teknis kepada jajaran Kodim dan Cabang Bulog seluruh Jawa Timur.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah berkomitmen dalam mengentaskan rumah tak layak huni dalam program 3 juta rumah.

Adapun merujuk data Badan Pusat Statistis (BPS),jumlah keluarga di Indonesia yang masih menempati rumah tak layak huni pada 2024 mencapai 34,75%, sedangkan rumah tangga yang menempati rumah layak huni mencapai 65,25%.

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah mengatakan program 3 juta rumah untuk rakyat tidak hanya terkait membangun rumah baru tetapi juga mencakup aspek renovasi rumah yang tidak layak huni seperti yang tidak memiliki sanitasi.

“Backlog kami selesaikan, lalu rumah tidak layak itu harus kita bereskan. Rumah-rumah yang tidak ada sanitasi, kami harus selesaikan,” ujarnya dikutip dari laman resmi, Kamis (23/1/2025).

Menurutnya, renovasi rumah menjadi layak huni sama dengan membangun rumah baru. Pasalnya, tanpa sanitasi tidak dapat dikatakan sebagai rumah yang layak.

“Dengan membuat layak satu rumah itu sebenarnya sudah menghadirkan satu rumah,” kata Fahri.

Ketua Dewan Pengurus Daerah Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (DPD REI) Riau Elvi Syofriadi menuturkan pengembang berkomitmen dalam mengentaskan permasalahan rumah tak layak huni di Riau. Merujuk data BPS, besaran rumah yang layak huni baru di Riau baru mencapai 57,19, artinya jumlah rumah tak layak huni di kawasan tersebut masih besar.

Salah satu yang dilakukan REI dengan berkolaborasi Pangkalan TNI Angkatan Udara (Lanud) Roesmin Nurjadin, dan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Riau menyalurkan bantuan rumah layak huni bagi warga kurang mampu. Hal ini dilakukan dengan pengembangan rumah dan mencakup pemenuhan fasilitas sosial di sekitar kawasan Lanud Roesmin Nurjadin. REI Riau juga menyalurkan bantuan rumah gratis kepada masyarakat. Salah satunya adalah bantuan rumah gratis di Perumahan Bumi Sibam Damai Mandiri, Jalan Uka/Karosin Dusun 1 Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, Provinsi Riau.

“Bantuan rumah gratis ini diberikan kepada keluarga Damri, seorang buruh perkebunan karet dengan penghasilan Rp60 ribu per hari. Beliau memiliki empat anak. Keluarga ini sebelumnya menumpang di tanah milik orang lain dengan mendirikan pondok seadanya dan berlantai tanah,” tuturnya.

Pihaknya juga berkomitmen menanam sebanyak 500 bibit pohon rambutan, mangga dan ketapang di lokasi Perumahan Bumi Sibam Damai Mandiri. Kegiatan ini sebagai bagian dari Program Sejuta Pohon yang telah dicanangkan oleh Ketua Umum REI pada 2024 lalu.

“Kami menanam dua pohon di setiap rumah yang bibitnya. Aksi tanam pohon merupakan upaya REI Riau untuk berperan aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan,” ucap Elvi.

Komandan Lanud (Danlanud) Roesmin Nurjadin Marsekal Pertama (Marsma) TNI Feri Yunaldi menuturkan program bantuan rumah layak huni itu sudah dijalankan sejak tahun 2023. Dalam pelaksanaannya, pihaknya membentuk tim internal yang dibantu oleh perangkat wilayah terkait.

“Kami mendapat bantuan dari pengurus RT/RW setempat untuk membantu memverifikasi serta seleksi calon penerima bantuan rumah layak huni. Kriterianya adalah masyarakat tidak mampu, penghasilan tidak tetap, dan berdomisili di sekitar Lanud Roesmin Nurjadin,” ujarnya.

Lanud Rusmin Nurjadin telah menyalurkan sebanyak 6 unit rumah layak huni kepada warga Pekanbaru sejak November 2023 hingga akhir tahun 2024 kemarin. Calon penerima bantuan rumah layak huni harus memiliki tanah yang dibuktikan dengan sertipikat tanah dan mendapat persetujuan dari aparatur pemerintahan desa setempat.

“Semula program bantuan dari Lanud Roesmin Nurjadin adalah bedah rumah. Kemudian meningkat menjadi membangun rumah baru yang lebih layak huni tipe 36 plus,” kata Feri.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komando Lintas Laut Militer (Kolinlamil) turut mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Kolinlamil melaksanakan MBG di atas kapal perang Republik Indonesia (KRI) Banda Aceh-593, pada hari ini, Kamis (23/1/2025).

Hampir 300 anak dari Pendidikan Anak Usia Dini (Paud) binaan Kolinlamil menjadi penerima MBG.

Pengamatan Kompas.com, makanan MBG yang dihidangkan terdiri dari nasi putih, sayur capcay, rolade ayam, dan perkedel tahu.

Tampak juga susu kotak kecil, buah pisang, dan air mineral sebagai pelengkap hidangan.

Namun, tidak ada ikan di dalam program MBG yang digelar Kolinlamil.

Adapun komoditas perikanan dalam bentuk segar ataupun olahan terus didorong menjadi menu dalam program MBG.

Mengapa tak ada ikan?

Saat ditanya Kompas.com mengapa tidak ada ikan di MBG Kolinlamil, Panglima Kolinlamil, Laksda TNI Hudiarto Krisno Utomo, mengaku akan mengupayakan ikan sebagai salah satu menu MBG.

"Insyaallah, Pak (akan ada ikan)," ujar Pangkolinlamil kepada Kompas.com di atas KRI Banda Aceh-593 yang bersandar di Dermaga Mako Kolinlamil, Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Ia tidak menjelaskan lebih jauh soal alasan tidak ada ikan di MBG kali ini.

Namun, menurutnya, ada hal unik di program MBG yang dilaksanakan Kolinlamil hari ini.

Keunikan itu, jelas Krisno, karena semua masakan yang dihidangkan berasal dari ketahanan pangan Kolinlamil.

Disebutkan, Kolinlamil memiliki kebun sendiri yang dikelola Jalasenastri, organisasi istri-istri prajurit TNI Angkatan Laut (AL).

"Ya jadi kali ini kita coba, nanti akan saya sampaikan juga bahwa makanan yang kita makan ini agak sedikit unik, yang pertama ini didapat dari kebun ketahanan pangan Kolinlamil sendiri. Kebun ketahanan pangannya Ibu-Ibu Jalasenastri," ucap Krisno.

"Masaknya, itu bukan di dapur darat, tapi di dapur kapal yang dimasak langsung oleh prajurit di KRI Banda Aceh ini," sambung dia.

Ikan untuk MBG

Dikutip dari Harian Kompas, Direktur Jenderal Peningkatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Budi Sulistyo mengemukakan, komoditas ikan terus didorong masuk sebagai menu dalam program makan bergizi gratis yang dicanangkan pemerintah.

Upaya itu mencakup pemetaan sebaran produksi ikan, lokasi pendaratan, unit pengolahan ikan, jenis ikan hasil tangkap dan budidaya, serta jaringan rantai dingin seperti gudang penyimpanan berpendingin untuk menjaga mutu ikan.

Selain itu, pemetaan kebutuhan ikan untuk siswa di setiap kabupaten/kota.

Hingga saat ini, terdata 3.365 unit pengolahan ikan (UPI) di seluruh kabupaten/kota yang telah bersertifikasi kelayakan pengolahan atau standardisasi pengolahan.

Jumlah itu meliputi 1.816 UPI skala menengah besar dan 1.549 UPI skala mikro kecil.

Sementara itu, jumlah koperasi perikanan tercatat 2.884 unit koperasi, meliputi 2.802 unit skala usaha mikro, 69 unit skala usaha kecil, dan 13 unit skala usaha menengah.

"Kami simulasi, angka kebutuhan ikan rata-rata 200 gram per minggu. Dengan pemetaan, kecukupan bahan baku dan sajian ikan untuk makan bergizi gratis disesuaikan dengan potensi wilayah," kata Budi, sebagaimana diberitakan Harian Kompas, November 2024.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komando Lintas Laut Militer (Kolinlamil) turut mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Kolinlamil melaksanakan MBG di atas kapal perang Republik Indonesia (KRI) Banda Aceh-593, pada hari ini, Kamis (23/1/2025).

Hampir 300 anak dari Pendidikan Anak Usia Dini (Paud) binaan Kolinlamil menjadi penerima MBG.

Pengamatan Kompas.com, makanan MBG yang dihidangkan terdiri dari nasi putih, sayur capcay, rolade ayam, dan perkedel tahu.

Tampak juga susu kotak kecil, buah pisang, dan air mineral sebagai pelengkap hidangan.

Namun, tidak ada ikan di dalam program MBG yang digelar Kolinlamil.

Adapun komoditas perikanan dalam bentuk segar ataupun olahan terus didorong menjadi menu dalam program MBG.

Mengapa tak ada ikan?

Saat ditanya Kompas.com mengapa tidak ada ikan di MBG Kolinlamil, Panglima Kolinlamil, Laksda TNI Hudiarto Krisno Utomo, mengaku akan mengupayakan ikan sebagai salah satu menu MBG.

"Insyaallah, Pak (akan ada ikan)," ujar Pangkolinlamil kepada Kompas.com di atas KRI Banda Aceh-593 yang bersandar di Dermaga Mako Kolinlamil, Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Ia tidak menjelaskan lebih jauh soal alasan tidak ada ikan di MBG kali ini.

Namun, menurutnya, ada hal unik di program MBG yang dilaksanakan Kolinlamil hari ini.

Keunikan itu, jelas Krisno, karena semua masakan yang dihidangkan berasal dari ketahanan pangan Kolinlamil.

Disebutkan, Kolinlamil memiliki kebun sendiri yang dikelola Jalasenastri, organisasi istri-istri prajurit TNI Angkatan Laut (AL).

"Ya jadi kali ini kita coba, nanti akan saya sampaikan juga bahwa makanan yang kita makan ini agak sedikit unik, yang pertama ini didapat dari kebun ketahanan pangan Kolinlamil sendiri. Kebun ketahanan pangannya Ibu-Ibu Jalasenastri," ucap Krisno.

"Masaknya, itu bukan di dapur darat, tapi di dapur kapal yang dimasak langsung oleh prajurit di KRI Banda Aceh ini," sambung dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digelar Komando Lintas Laut Militer (Kolinlamil) hari ini, Kamis (23/1/2025), dimasak oleh para prajurit TNI Angkatan Laut (AL).

Panglima Komando Lintas Laut Militer (Pangkolinlamil) Laksda TNI Hudiarto Krisno Utomo mengatakan, para prajurit itu dilatih memasak oleh chef hotel berbintang untuk mensukseskan program MBG.

Hotel ini merupakan mitra TNI AL.

"Yang kemarin bekerja sama dengan salah satu hotel yang tadi sudah saya sampaikan, itu 18 (prajurit)," kata Krisno di atas KRI Banda Aceh-593, tempat pelaksanaan MBG Kolinlamil, Kamis.

Para prajurit ini adalah mereka yang bertugas di satuan maupun di kapal perang.

Setiap kapal, kata dia, akan ada 3-4 prajurit yang dikirim untuk "kursus" memasak di hotel berbintang.

"Ini standar yang harus dipenuhi oleh anak-anak. Ini yang saya harapkan dengan kerjasama tadi, pengetahuan prajurit kita juga akan bertambah," ungkapnya.

Krisno menyatakan bahwa kursus memasak para prajurit TNI AL ini tidak hanya dilakukan ketika MBG.

Kursus semacam ini juga dilakukan untuk digunakan pada saat perbantuan bencana alam.

"Tidak (tidak hanya untuk MBG). Jadi memang begini, kita mengikuti perkembangan zaman. Jadi, kita kapal ini selain sebagai tugas operasi militer untuk perang, juga operasi militer selain perang," tutur Krisno.

"Salah satunya adalah pada saat bencana alam, pada saat mengantar pengungsi. Juga kemarin mengantar bantuan ke Palestina. Juga Angkut Lebaran. Kalau memang chef ini hanya mendapatkan pengetahuan ataupun juru masak kapal ini, mendapatkan pengetahuannya ini di lembaga pendidikan saja, ini tidak akan berkembang," sambung dia.

Oleh karena itu, Krisno mengaku tak heran jika anak-anak penerima MBG Kolinlamil hari ini bilang makanan yang dihidangkan terasa sedap.

Namun, menurutnya, tidak hanya rasa sedap yang ditekankan pada makanan, melainkan juga tidak mengandung pengawet.

"Bagaimana mengolah makanan ini menjadi menarik. Kalau kita lihat, lahap sekali. Begitu saya tanya (ke anak-anak), 'Makannya enak ya?'. Enak banget, katanya gitu," katanya.

"Berarti rasanya sudah kena, tetapi saya juga menekankan tidak menggunakan pengawet, tidak menggunakan penyedap rasa, harus low sugar, gulanya rendah," pungkas dia.

PALANGKA RAYA, KOMPAS.com - Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) Kalimantan Tengah (Kalteng) berkomitmen untuk melibatkan pelaku usaha lokal dalam produksi Makan Bergizi Gratis (MBG) di provinsi tersebut.

Langkah ini diambil sebagai respons terhadap permintaan banyak pelaku usaha yang ingin berpartisipasi dalam program ini.

Koordinator SPPG Kalteng, Elisa Agustino, menjelaskan bahwa pelaku usaha seperti peternak, pekebun sayur, dan petambak ikan dapat menyalurkan hasil produksi mereka kepada SPPG.

"Setiap SPPG terbuka dengan hasil produksi dari masyarakat," ungkap Elisa saat diwawancarai Kompas.com, Kamis (23/1/2025).

Elisa menambahkan bahwa untuk bergabung sebagai penyedia bahan baku MBG, usaha penyedia bahan makanan harus berbadan hukum, seperti CV, UD, atau memiliki status hukum badan usaha lainnya.

"Jadi ketika barang itu kami beli, mereka juga punya kuitansi yang resmi dari badan usahanya," jelasnya.

Namun, bagi peternak, pekebun sayur, dan petambak ikan yang belum berbadan hukum, tetap ada kesempatan untuk menjual hasil usaha mereka.

"Mereka bisa menitipkan produk ke pelaku usaha yang memiliki legalitas, seperti kelompok UMKM, kelompok koperasi, atau Badan Usaha Milik Desa," ujar Elisa.

Elisa juga mengundang masyarakat pemilik usaha untuk membuat badan hukum sendiri agar dapat terlibat dalam produksi MBG.

"Kami terbuka selama apa yang ditawarkan sesuai dengan yang kami butuhkan, selain punya legalitas, barang yang dijual oleh mereka itu bergaransi (memiliki jaminan kualitas), dan kuantitasnya mencukupi kebutuhan SPPG," tuturnya.

Saat ini, SPPG masih membeli bahan baku dari toko-toko resmi yang didata oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Palangka Raya, seperti di Pasar Besar dan Pasar Kahayan.

"Jadi sejauh ini untuk memenuhi bahan baku MBG kami membeli dari pelaku usaha dalam kota, sesuai arahan dari Disperindag Kota," kata Elisa.

Elisa menegaskan bahwa pihaknya telah mendapatkan arahan dari Badan Gizi Nasional (BGN) agar program tersebut dapat menggerakkan berbagai sektor, termasuk pelaku usaha lokal.

"Program ini diharapkan bisa menggerakkan seluruh sektor, baik itu UMKM, Bumdes, dan lain-lain," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah terus berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program sosial. Salah satu inisiatif yang tengah menjadi sorotan adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Program ini tidak hanya bertujuan untuk mengatasi masalah gizi buruk, tetapi juga sebagai upaya mendorong kesetaraan dan kesehatan masyarakat secara menyeluruh.

Namun, keberhasilan program ini membutuhkan lebih dari sekadar pendistribusian manfaat kepada penerima. Stimulan tambahan dari sisi kebijakan dan ekonomi juga diperlukan mengingat program andalan Presiden Prabowo Subianto itu menyasar hingga 82,9 juta jiwa penerima manfaat sehingga membutuhkan biaya yang besar

Jumlah Anak yang Menerima Makan Bergizi Gratis

Kawasan	Jumlah Anak Penerima Manfaat
Asia Selatan	125 juta anak
Amerika Latin-Karibia	80 juta anak
Asia Timur Pasifik	57 juta anak
Eropa-Asia Tengah	55 juta anak
Afrika Sub-Sahara	53 juta anak
Amerika Utara	29 juta anak
Timur Tengah-Afrika Utara	19 juta anak

Sumber: World Food Programme, Indonesia Baik (diolah)

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira Adhinegara meyakini bahwa stimulan yang dimaksud termasuk melalui potensi penurunan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada sektor pendukungnya.

Menurutnya, langkah Presiden Prabowo Subianto yang resmi mengumumkan pemberlakuan kenaikan PPN sebesar 12% yang mulai berlaku pada 1 Januari 2025 untuk barang-barang mewah masih belum cukup.

Penyebabnya, dia menyebut bahwa amanah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) dengan tujuan untuk menjaga daya beli masyarakat, menjaga inflasi rendah, dan mendorong pertumbuhan ekonomi juga bisa menurunkan pungutan negara untuk masyarakat itu.

“Idealnya PPN bisa diturunkan di tarif 8—9% persen dan tentu untuk menggantikan penerimaan PPN yang tarifnya turun ke barang umum maka ada beberapa opsi yang bisa dipilih,” ujarnya kepada Bisnis, Kamis (23/1/2025).

Bhima menilai pemerintah bisa mulai merancang pajak kekayaan dengan fokus agar total harta orang super kaya dipungut hingga 2% dengan estimasi pendapatan Negara hingga Rp81,6 triliun sekali apabila menerapkan pajak harta atau kekayaan.

Apalagi, kata Bhima, Indonesia yang tengah berproses untuk bergabung di Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) dan sudah lebih dulu menjadi anggota BRICS serta G20 sebenarnya perlu mendorong pemberlakuan pajak kekayaan.

Nantinya, dia mengatakan bahwa pajak kekayaan bisa menggunakan revisi UU HPP sebagai jalur masuk menerapkan aturan tersebut setelah paska reses DPR telah selesai.

Kedua, Bhima melanjutkan pemerintah dapat menarik pajak karbon yang diamanatkan UU HPP bisa dijalankan pada tahun ini. Khususnya, dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dan diberlakukan ke salah satu potensi pemasukan Negara, yakni PLTU batubara. Maka, hasil pajak karbon dengan potensi Rp69 triliun dapat digunakan.

Ketiga, pemerintah juga bisa menarik pajak produksi batubara di luar tarif royalti yang lebih tinggi. Pendapatan Pajak batubara nantinya bisa diringankan pemerintah dalam pembiayaan infrastruktur energi, membiayai mitigasi iklim sampai untuk MBG.

Lalu, Bhima meyakini bahwa perlu untuk tutup kebocoran pajak di sektor sawit dan tambang. Di sektor sawit kan potensi pajak nya dari sisi penegakan kepatuhan bisa tembus Rp300 triliun.

Terakhir, evaluasi seluruh insentif pajak yang tidak tepat sasaran. Misalnya perusahaan smelter nikel yang laba nya besar sekali tidak perlu dikasih tax holiday.

Meski begitu, Bhima pun menyampaikan bahwa penurunan tarif PPN 8—9% yang memberikan dampak signifikan. Khususnya, membantu menurunkan biaya-biaya program MBG.

Penurunan tarif ini menjadi 8% atau 9% dapat memberikan stimulus signifikan bagi pelaku usaha untuk berkontribusi lebih besar dalam mendukung program makan bergizi gratis.

“Misalnya vendor dapur MBG meski bahan pokoknya seperti beras dikecualikan dari PPN, tetapi barang jasa operasional lainnya menjadi objek PPN. Contohnya pembelian kendaraan bermotor untuk logistik MBG juga kena PPN. Bensinnya kena PPN,” tandas Bhima.

Jumlah SPPG Tahap Awal yang Beroperasi

No	Wilayah	Jumlah SPPG
1	Jakarta	5 titik
2	Jawa Tengah	40 titik
3	Jawa Timur	32 titik
4	Jawa Barat	58 titik
5	Banten	3 titik
6	Yogyakarta	3 titik
7	Aceh	6 titik
8	Bali	1 titik
9	Gorontalo	1 titik
10	Kalimantan Selatan	2 titik
11	Kalimantan Timur	1 titik
12	Kalimantan Utara	1 titik
13	Kepulauan Riau	8 titik
14	Lampung	4 titik
15	Maluku	2 titik
16	Maluku Utara	2 titik
17	Nusa Tenggara Timur	1 titik
18	Papua Barat	2 titik
19	Papua Selatan	1 titik
20	Riau	3 titik
21	Sulawesi Barat	1 titik
22	Sulawesi Utara	1 titik
23	Sulawesi Selatan	8 titik
24	Sulawesi Tenggara	2 titik
25	Sumatra Barat	1 titik
26	Sumatra Utara	1 titik
Total	26 Provinsi	190 titik

Sumber: Data Bahan Gizi Nasional (BGN) 5 Januari 2025

Sementara itu, Kepala Center of Macroeconomics and Finance Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M Rizal Taufikurahman menyebut bahwa kontribusi tambahan pendapatan dari kenaikan PPN yang hanya menyasar barang mewah terhadap total anggaran negara relatif kecil.

Dia menyampaikan bahwa belanja negara dalam APBN 2025 ditetapkan sebesar Rp3.621,3 triliun, dengan pendapatan negara sebesar Rp2.996,9 triliun. Dengan demikian, tambahan pendapatan dari kenaikan PPN barang mewah tidak signifikan dalam menopang program sebesar Rp71 triliun.

Selain itu, program "Makan Bergizi Gratis" telah dianggarkan dalam APBN 2025 sebelum keputusan kenaikan PPN ini. Hal ini menunjukkan bahwa pendanaan program tersebut tidak secara langsung bergantung pada kenaikan tarif PPN barang mewah.

Tarif PPN umum sebesar 11% yang berlaku sejak 2022 tetap dipertahankan untuk barang dan jasa selain barang mewah. Hal ini bertujuan untuk menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat.

Menurutnya, dengan tidak menaikkan PPN untuk barang dan jasa umum, pemerintah berupaya mencegah inflasi yang dapat menggerus daya beli, terutama bagi kelompok berpenghasilan rendah yang menjadi sasaran program MBG.

“Namun, disayangkan, tantangan utama dalam program ini bukan hanya terkait tarif PPN, tetapi juga efektivitas penyaluran anggaran, infrastruktur pendukung, dan mekanisme distribusi yang efisien. Kenaikan PPN barang mewah mungkin memberikan tambahan pendapatan, tetapi tanpa manajemen yang baik, program ini berisiko tidak mencapai target yang diharapkan,” pungkas Rizal.

Utak Atik Kebijakan

Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Mari Elka Pangestu menegaskan bahwa mengutak-atik kebijakan tak semudah membalik telapak tangan. Termasuk menurunkan PPN hingga di angka 8—9%.

Apalagi, kata Mari, saat ini dalam meningkatkan pendapatan negara, maka pemerintah memang bakal gencar dalam memperbaiki administrasi pajak, mengurangi penghindaran pajak, hingga meningkatkan kepatuhan.

“Jadi saya pikir step pertamanya adalah tingkatkan kepatuhan, dan kedua data. Dengan adanya data sehingga kami bisa mendesain kebijakan yang lebih tepat,” ujarnya kepada Bisnis.

Dia menekankan bahwa pemerintah pun memahami ada banyak ceruk penerimaan Negara, tetapi langkah bijak yang perlu dilakukan adalah mempelajari perubahan kebijakan dengan mengkaji berdasarkan data komprehensif yang telah dikumpulkan.

“Kami mesti pelajari perubahan kebijakan itu, menurut kami bisa dilakukan nanti kalau kami sudah punya datanya. Jadi pertama, kepatuhan dulu, setelah berjalan, maka dengan transformasi digital, kami bisa profiling, siapa saja yang bayar pajak dan profiling itu seperti apa, baru kita bisa desain kebijakan yang lebih tepat,” imbuhnya.

Mari melihat dari laporan Bank Dunia pada Desember lalu, ada temuan bahwa tax gap atau selisih antara penerimaan dan dana yang benar-benar diperoleh mencapai 6,4% dari PDB. Ini setara dengan Rp 1.500 triliun, dengan rincian 3,7% dari gap kepatuhan dan 2,7% karena kebijakan.

Oleh sebab itu, dia melanjutkan bahwa saat ini langkah yang telah dilakukan pemerintah, yakni modernisasi melalui sistem administrasi Coretax untuk melayani administrasi perpajakan secara digital.

Melalui sistem ini, harap Mari, wajib pajak dapat melakukan pendaftaran, pelaporan, dan pembayaran pajak secara elektronik dimulai dari pajak pertambahan nilai (PPN).

“Jadi posisi kita dari segi sequencing, percuma kita melakukan perubahan rate atau perubahan tax base, kalau kepatuhannya tidak dilaksanakan,” tandas Mari.

Racik Solusi, Anggaran Perlu Naik?

Di sisi lain, sejumlah pihak pun meracik solusi dalam menyikapi program yang membutuhkan dana besar itu, tak perlu secara harfiah untuk naik, tetapi ada banyak jalan menuju Roma.

Misalnya, Gubernur Jawa Timur terpilih Khofifah Indar Parawansa menyarankan agar Presiden Prabowo Subianto juga turut mendorong peran APBD dalam pembiayaan program MBG.

Dia menilai bahwa sejauh ini program andalan orang nomor satu di Indonesia itu lebih berkutat dalam mengorek kantung APBN yang diturunkan kepada Badan Gizi Nasional (BGN).

"Tadi saya matur ke Pak Presiden, ada juknis dari BGN. Juknis BGN itu APBN. Padahal sharing APBD menurut saya juga penting," ujarnya.

Ketua Umum Muslimat NU ini pun menilai bahwa APBD sebenarnya memiliki kemampuan fiskal yang sehat dalam menyokong program dengan anggaran Rp71 triliun dari APBN ini.

Termasuk, kata Khofifah, Pemprov Jawa Timur yang memiliki ruang fiskal untuk memberikan bantuan pembiayaan bagi program yang dimulai pada Senin (6/1/2025) lalu itu.

Bahkan, dia melanjutkan dengan bantuan APBD dari Jawa Timur saja penerima manfaat berpeluang untuk mendapatkan satu menu tambahan sebagai komposisi. Misalnya, menambahkan telur melalui pembiayaan APBD.

Sementara itu, anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani mengusulkan agar pembiayaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bisa didanai dari pendapatan hasil cukai rokok.

"Untuk [anggaran] Makan Bergizi Gratis, saya usul ambil dari cukai rokok saja. Sudah, selesai. Cukai rokok per tahun Rp150 triliun," katanya.

Sebagai catatan, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membukukan pendapatan negara dari bea dan cukai senilai Rp183,2 triliun per Agustus 2024. Secara perinci, kepabeanan dan cukai berasal dari penerimaan bea masuk, bea keluar, dan cukai.

Dari ketiga pos tersebut, penerimaan dari cukai merupakan sumber utama yang senilai Rp138,4 triliun. Utamanya, cukai hasil tembakau (CHT) atau rokok, yang mencapai Rp132,8 triliun, tumbuh 4,7% (year on year/YoY).

Ide lain bermunculan, Ketua DPD Sultan B. Najamudin mengusulkan zakat untuk bisa dipergunakan sebagai tambahan dana anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dia berpandangan demikian lantaran menurutnya kultur budaya masyarakat Indonesia adalah orang yang dermawan dan gotong royong.

Maka demikian, katanya, kenapa tak manfaatkan saja hal tersebut dan dengan itu pun masyarakat umum jadi terlibat dalam program MBG.

“Saya kemarin berpikir kenapa tidak ya zakat kita yang luar biasa besarnya juga kita mau libatkan kesana [ke MBG], itu salah satu contoh,” tandas Sultan.

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana pun menyambut positif agar APBD turut membiayai program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya hal ini bisa dilakukan untuk memperluas cakupan penerima manfaat.

"Tentu saja bisa direalisasikan, dan sangat perlu untuk mempercepat implementasi program," katanya kepada Bisnis melalui pesan singkat.

Menurutnya ada 3 hal yang bisa dilakukan antara Pemerintah Daerah dengan BGN dalam program MBG ini.

Pertama Pemda bisa menyiapkan infrastruktur, kedua Pemda melakukan pembinaan masyarakat untuk memasok bahan baku berbasis potensi sumber daya lokal. Kemudian beberapa dinas juga dapat bersama menyalurkan bantuan terutama untuk ibu hamil/menyusui dan anak balita.

Namun menurutnya usulan penggunaan keterlibatan APBD dalam program masih baru dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Mengingat pemerintah menganggarakan alokasi kepada Badan Gizi Nasional (BGN) sebesar Rp 71 triliun di tahun 2025. Dadan menjelaskan ada tiga tahap yang akan dilakukan untuk memenuhi target penerima manfaat.

"Januari - April melayani 3 juta penerima manfaat melalui 937 SPPG, April - Agustus melayani 6 juta melalui 2.000 SPPG, kemudian akhir Agustus - Desember melayani 15 - 17,4 juta (pemerima manfaat) melalui 5.000 SPPG," tutur Dadan.

Di tengah itu, Presiden Prabowo Subianto menjanjikan bahwa pada akhir 2025 semua anak Indonesia akan mendapatkan manfaat dari program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Orang nomor satu di Indonesia itu mengaku bahwa pemerintah memiliki dana untuk menyokong program yang memakan anggaran hingga Rp71 triliun dari APBN itu.

“Ini proyek yang sangat besar, tidak ringan, fisiknya tidak ringan. Tapi saya jamin dananya ada. Saya jamin dananya ada untuk semua anak-anak Indonesia yang makan,” imbuhnya kepada wartawan usai meresmikan secara serentak 37 Proyek Strategis Ketenagalistrikan di 18 Provinsi di PLTA Jatigede, Sumedang, Senin (20/1/2025).

BREBES, KOMPAS.com - Setelah sempat dihentikan selama sehari, program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi ribuan pelajar di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, kembali dilanjutkan mulai Kamis (23/1/2025).

Sebanyak 10 sekolah di Kecamatan Songgom menerima kiriman makanan sehat dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang didampingi oleh pihak Koramil Songgom.

Sekolah-sekolah yang terlibat dalam program ini meliputi TK Pertiwi Songgom, SDN 1-6 Songgom, SDN 8 Songgom, SMPN 3 Songgom, dan SMKN 1 Songgom.

Penambahan sekitar 500 porsi makanan bergizi juga disediakan untuk satu sekolah TK dan ibu hamil di wilayah Kecamatan Songgom.

"Hari ini (Kamis 23/1/2025) sudah mulai didistribusikan lagi ke 10 sekolah. Kemudian ada penambahan untuk satu TK dan ibu hamil. Penambahan sekitar 500 porsi," kata Komandan Koramil Songgom, Kapten Caj Bambang, saat dikonfirmasi wartawan.

Kapten Caj Bambang juga menambahkan bahwa para Babinsa di lapangan telah melakukan monitoring pendistribusian makanan bergizi.

"Selama kegiatan distribusi berjalan aman dan lancar," pungkasnya.

Sebelumnya, program MBG yang telah dilaksanakan sejak 6 Januari 2025 untuk 3.000 siswa di 10 sekolah di Kecamatan Songgom dihentikan sementara setelah masa uji coba dinyatakan selesai pada Rabu (22/1/2025).

Orangtua dan siswa berharap agar program tersebut dapat dilanjutkan karena sangat membantu, terutama bagi siswa dari keluarga kurang mampu secara ekonomi.

"Dari WA grup mengabarkan bahwa hari ini sementara dihentikan dulu sampai nanti ada pemberitahuan lagi. Untuk alasannya saya sementara belum tahu," ungkap Agus Marwoso, Wakil Kepala SDN 3 Songgom, saat ditemui di kantornya, Rabu (22/1/2025).

Agus menambahkan, beberapa siswa mengaku kecewa setelah mendengar penghentian program, terutama siswa yang berangkat ke sekolah tanpa sarapan.

"Tadi pagi anak-anak menanyakan, bahkan ada yang belum sarapan menunggu makanan bergizi, karena anak-anak sangat senang sekali," kata Agus.

Ia berharap agar program MBG dapat dilanjutkan kembali, mengingat manfaatnya bagi siswa yang mayoritas berasal dari keluarga kurang mampu. "Siswa di sini rata-rata berasal dari keluarga petani, pembuat batu bata, dan pencari pasir. Memang kebanyakan dari keluarga kurang mampu," tambahnya.

Salah satu wali murid, Istiana (35), juga mengungkapkan kebahagiaannya terhadap program MBG.

Ia berharap program tersebut dapat dilanjutkan. "Anak saya kalau di rumah makan sendiri kurang lahap. Kalau di sekolah makan bareng-bareng temannya senang. Selain itu juga bisa menghemat biaya rumah tangga," kata Istiana.

Kondisi serupa juga terjadi di SMP Negeri 3 Songgom, yang tidak menerima kiriman makanan bergizi pada hari yang sama.

Para siswa mendapatkan informasi tentang penghentian sementara program ini pada Selasa (21/1/2025) malam. "Sudah tahu hari ini tidak dapat. Tahunya semalam info dari guru. Akhirnya uang saku hari ini dibanyakin. Harapannya ya masih berlanjut," kata Zahwa, siswa kelas 8 SMPN 3 Songgom.

Wakil Kepala SMPN 3 Songgom, Dewi Antari, mengonfirmasi penghentian sementara program makan bergizi gratis.

"Informasi itu lewat WA dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Untuk pemberhentiannya karena masa uji coba sudah cukup. Jadi dihentikan dulu. Belum ada pemberitahuan kapan akan dimulai lagi," jelas Dewi.

Dewi menambahkan bahwa hingga saat ini, tidak ada siswa yang mengeluh karena tidak mendapatkan makanan bergizi gratis.

Beberapa dari mereka bahkan menambah uang saku untuk makan. "Kami berharap makan bergizi gratis bisa dilanjutkan karena ini merupakan program pemerintah yang sangat dibutuhkan oleh siswa," ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Pendamping Program Makan Bergizi Gratis di Brebes sekaligus Komandan Kodim 0713 Brebes, Letkol Inf Saptono Broto, menjelaskan bahwa pelaksanaan MBG di Songgom hanya dihentikan sehari setelah masa uji coba selesai.

"Sebenarnya bukan dihentikan, jadi masa uji cobanya sudah selesai. Sehingga ada break (istirahat) sehari. Untuk penyiapan, langsung dipegang yayasan yang ditunjuk oleh BGN (Badan Gizi Nasional) dari pusat," katanya.

Diketahui, 10 sekolah di Kecamatan Songgom menjadi sasaran program makan bergizi gratis ini, yang menyasar 3.000 siswa dari tingkat TK hingga SMA/SMK yang dimulai sejak 6 Januari 2025.

Dalam mempersiapkan Program MBG tahun ini dibutuhkan Rp128 miliar untuk seluruh siswa SMA dan SMK se-Kepulauan Babel

Pangkalpinang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyiapkan anggaran Rp128 miliar untuk merealisasikan Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi 40.000 siswa SMA dan SMK, guna mendukung Program MBG Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.

"Dalam mempersiapkan Program MBG tahun ini dibutuhkan Rp128 miliar untuk seluruh siswa SMA dan SMK se-Kepulauan Babel," kata Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Babel Fery Afriyanto di Pangkalpinang, Kamis.

Ia menjelaskan, dalam menyukseskan Program Makan Bergizi Gratis di Provinsi Kepulauan Babel ini, Pemprov Kepulauan Babel pada Kamis (23/1) menggelar Rapat Badan Anggaran Bersama Rapat Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Tentang Anggaran Program Makan Bergizi Gratis Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025.

"Siang tadi kita sudah melaksanakan rapat untuk menindaklanjuti Program MBG tahun ini merupakan program prioritas Pemerintahan Presiden Prabowo," katanya.

Ia menyatakan, dalam merealisasikan Program MBG 2025, Pemprov Kepulauan Babel masih menunggu petunjuk teknis (juknis) dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia.

"Beberapa waktu yang lalu, kita mendapat informasi dari Kemendagri, mereka meminta dukungan dalam APBD setiap daerah untuk mendukung program nasional makan gizi gratis ini. Maka dari itu, kita sampaikan jika kita akan mensupport program tersebut, namun kita masih menunggu juknisnya seperti apa dari Kemendagri agar program tersebut dapat kita laksanakan," ujarnya.

Ia menambahkan, anggaran Rp128 miliar untuk MBG siswa-siswi SMA, SMK se-Kepulauan Babel yang berjumlah sekitar 40.000 orang akan didukung juga dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

"Tiga hari yang lalu kita sudah melakukan rapat bersama Badan Gizi Nasional, Satuan Pelaksana -Satpel- Kepulauan Babel yang sedang persiapan. Mereka sampaikan juga bahwa program nasional ini didukung APBN juga," katanya.

Pewarta: Aprionis
Editor: M. Tohamaksun
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com- Program makan bergizi gratis (MBG) tidak hanya digelar di sekolah dan ruang-ruang kelas, kapal perang pun bisa menjadi 'arena' pelaksanaan program unggulan pemerintah ini.

Pada Kamis (23/1/2025), 270 anak berusia 3-7 tahun 'menyerbu' KRI Banda Aceh -593 yang bersandar di Dermaga Mako Kolinlamil, Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Dengan riang gembira, anak-anak murid Pendidikan Anak Usia Dini (Paud) binaan Kolinlamil itu mengikuti pelaksanaan makan bergizi gratis di hangar helikopter KRI Banda Aceh-593 yang disulap menjadi aula makan.

Lantas, bagaimana kegiatan MBG di atas kapal perang ini?

Hiburan sulap

Sebelum menikmati santapan bergizi gratis, anak-anak diajak menikmati pertunjukan sulap.

Anak-anak itu tampak antusias ketika ikut diajari beberapa trik sulap.

“Abrakadabra,” seru pesulap yang menghibur anak-anak di atas kapal.

Suasana pun semakin meriah ketika anak-anak bertepuk tangan menyaksikan topi pesulap yang mengeluarkan beragam mainan.

Selain sulap, hadir pula hiburan badut robot dan superhero yang membuat anak-anak ingin berfoto bersama.

Meskipun kapal berjenis landing platform dock (LPD) tidak berlayar, hiburan ini menghindarkan mereka dari rasa bosan.

Nonton film dan kuis berhadiah

Anak-anak juga diajak menonton film bertema laut yang ditujukan untuk pendidikan.

Dalam film tersebut, mereka diperlihatkan tentang kehidupan bawah laut dan dampak pencemaran terhadap biota laut.

Usai menonton, anak-anak diajak bermain teka-teki berhadiah yang dipandu oleh prajurit wanita TNI AL.

“Hayo, berapa nomor lambung KRI Banda Aceh?” tanya pemandu acara.

“196,” jawab salah seorang anak, namun ternyata belum tepat.

“Belum benar. Tapi tidak apa-apa, karena semua yang berani maju ke depan akan diberikan hadiah,” kata pemandu.

Jawaban yang benar adalah 593 untuk nomor lambung KRI Banda Aceh.

Santap makan bergizi gratis

Setelah lebih dari dua jam dihibur oleh TNI AL, tiba saatnya anak-anak menyantap makanan bergizi gratis.

Makanan itu dibagikan oleh para prajurit yang membawa nampan makanan.

Menu yang disajikan mencakup sayur capcay, rolade ayam, perkedel tahu, susu, dan buah pisang, serta air mineral.

“Mari adik-adik dibuka makanannya,” ajak prajurit wanita AL pemandu acara.

Tak lama setelahnya, anak-anak pun mulai menyantap hidangan.

Beberapa dari mereka bahkan tak sabar hingga tertidur sebelum waktu makan tiba.

“Enak, dapat susu juga,” ungkap seorang anak berusia 6 tahun ketika ditanya soal makanan yang ia terima.

Anak laki-laki itu juga mengaku senadng dengan program makan bergizi gratis yang digelar di atas kapal perang ini.

Ketahanan pangan Kolinlamil

Panglima Kolinlamil Laksamana Muda TNI Hudiarto Krisno Utomo memimpin langsung pelaksanaan acara MBG ini.

Ia menjelaskan bahwa semua makanan yang disajikan dimasak oleh prajurit TNI AL di atas KRI Banda Aceh-593.

“Makanan yang kita makan ini agak sedikit unik, yang pertama ini didapat dari kebun ketahanan pangan Kolinlamil sendiri. Kebun ketahanan pangannya adalah Ibu Ibu Jalasenastri (istri-istri prajurit AL),” kata Krisno.

“Masaknya, itu bukan di dapur darat, tapi di dapur kapal,” ujar dia.

Dalam kesempatan tersebut, Pangkolinlamil menegaskan pentingnya edukasi di luar ruangan.

“Kami ingin menyampaikan bahwa edukasi tidak selalu harus berada di dalam ruangan, di dalam kelas. Edukasi seperti ini sangat penting karena justru dari mulai awal mereka sudah punya jiwa kebaharian,” ungkap Krisno.

Ia berharap ke depannya banyak sekolah yang datang ke Kolinlamil untuk mendapatkan pengalaman serupa.

Pangkolinlamil membuka pintu untuk edukasi anak-anak termasuk program MBG.

“Kami siap menerima adik-adik dan bapak ibu sekalian kapan saja,” ujar Panglima Kolinlamil.

Jakarta -

Program 3 juta rumah yang digagas Presiden Prabowo Subianto diharapkan dilengkapi sarana transportasi yang terjangkau. Sarana transportasi yang terjangkau menjadi tulang punggung dalam kelancaran program tersebut.

Pengamat tata kota Nirwono Yoga mengatakan perencanaan pembangunan 3 juta rumah tersebut harus terintegrasi dengan sarana transportasi.

"Jadi, tidak asal. Misalnya, Menteri Perumahan bilang, tanahnya di sana. Di sana ada transportasinya? Ada infrastrukturnya atau tidak? Karena ini perlu diantisipasi, sudah dibangun tetapi tidak akan dihuni. Ini juga terkait dengan yang kawasan dua juta rumah di pedesaan setiap tahun," ujar Nirwono kepada wartawan, Kamis (23/1/2025).

Menurut Nirwono jika program perumahan ini tidak terintegrasi dengan transportasi publik, maka rumah-rumah yang dibangun nanti bisa sepi peminat.

"Kita harus ingatkan kembali, dalam rencana ini, pengembangan tiga juta rumah tadi harus memasukkan sistem transportasi sebagai salah satu syarat penentuan lokasi yang terutama. Lokasi lahan rumah itu tidak asal menunjuk lahan, tetapi tolong perhatikan apakah ada infrastrukturnya, apakah ini terhubung dengan transportasi massal. Sehingga nanti penduduk bisa didorong untuk naik transportasi massal," terang Nirwono.

Sebagai informasi, menurut catatan detikcom, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP), Fahri Hamzah, bakal menjadikan Nusa Tenggara Barat (NTB) sebagai pilot project program tiga juta rumah.

"Saya memang memilih NTB sebagai percontohan," ujar Fahri saat Rapat Koordinasi (Rakor) Desain Penataan Perumahan dan Permukiman di NTB beberapa waktu lalu.

Pemilihan NTB sebagai percontohan program tiga juta rumah karena Fahri telah mengenal seluk-beluk Bumi Gora.

"Jadi kalau ada yang bohong, saya tahu itu bohong. Kalau ada yang salah, saya tahu itu salah. Karena saya mengenal," ujar Fahri.

(hns/hns)