Jakarta: Sebanyak 27 tower dari total 47 Rumah Susun (Rusun) untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) serta Pertahanan dan Keamanan (Hankam) yang dibangun di Ibu Kota Nusantara (IKN) telah rampung dan siap diresmikan.

"Kami melaporkan bahwa Kementerian PKP telah menyelesaikan 27 tower di IKN dan siap untuk diresmikan," kata Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dalam keterangan tertulis, Rabu, 22 Juni 2025.

Menteri Ara menambahkan untuk 20 tower rusun lainnya juga akan diselesaikan hingga akhir tahun 2025 dengan kemungkinan penyelesaian lebih cepat di pertengahan tahun.

Menteri Ara mengatakan, untuk 27 tower yang telah rampung tersebut selanjutnya tinggal menunggu proses serah terima dan telah menginformasikan hal ini kepada Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono.

"Saya sudah kasih tahu untuk bisa diserahterimakan karena kami sudah selesaikan. 27 tower udah selesai, yang 20 tower juga kita sambil jalan terus pembangunannya," ujar dia.

Pembangunan 47 Tower Rusun tersebut dibagi ke dalam enam paket pekerjaan. Enam paket pekerjaan tersebut terdiri dari Paket I Konstruksi Rusun ASN 1 yang terdiri dari 9 tower, Paket 2 Konstruksi Rusun ASN 2 sebanyak 8 tower, Paket 3 Konstruksi Rusun ASN 3 sebanyak 6 tower.

Selanjutnya Paket 4 Konstruksi Rusun ASN 4 sebanyak 8 tower, Paket 5 Konstruksi Rusun Paspampres sebanyak 9 tower, dan Paket 6 Konstruksi Rusun Polri dan BIN sebanyak 7 tower.

Selain pembangunan tower untuk ASN, Menteri Ara mengatakan, pemerintah juga telah menyelesaikan 36 rumah jabatan menteri. "Kami laporkan di IKN kami Kementerian PKP juga telah menyelesaikan pembangunan rumah jabatan menteri dan itu juga siap untuk diresmikan," ujar dia.

(KIE)

Jakarta (ANTARA) - Badan Gizi Nasional (BGN) bertekad menyukseskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sesuai target pemerintah meskipun bekerja dengan kondisi masih kekurangan sumber daya manusia (SDM).

"Kami di dalam masih 28 orang. Itu pun terdiri dari kepala-wakil kepala badan tingkat eselon 1 dan 2. Kalaupun ada tenaga pekerja itu belum dibayar bermodal semangat 'Merah Putih' saja," kata Pelaksana Tugas Direktur Tata Kelola Pemenuhan Gizi BGN Ermia Sofiyessi dalam seminar Forum Pemred bertajuk "Bersama Mewujudkan Gizi Berkualitas untuk Generasi Indonesia Emas" di gedung Dewan Pers di Jakarta, Rabu.

Ia menjelaskan selain anggaran yang masih harus ditingkatkan, ketersediaan SDM juga faktor yang perlu diperhatikan supaya semua kebutuhan pelaksanaan MBG terpenuhi, khususnya di daerah di luar Pulau Jawa.

"Jadi memang saat ini kami belum memiliki perpanjangan tangan langsung di daerah untuk melaksanakan MBG," kata dia.

Meski demikian, pihaknya memandang keterbatasan yang ada bukan hambatan, melainkan tantangan yang harus dihadapi dengan optimisme, karena ada tujuan besar, yakni memastikan anak-anak dapat tumbuh dan berkembang secara baik.

Apalagi, kata dia, komitmen dukungan dari berbagai kalangan, baik tingkat kementerian, lembaga, pemerintah daerah, maupun sektor swasta yang terus berdatangan menjadi faktor yang turut memperkuat tekad BGN menyukseskan program MBG sesuai target.

BGN menargetkan 5.000 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang terbentuk untuk memimpin tata kelola dan operasional dapur-dapur umum MBG pada pertengahan 2025.

Setiap SPPG memproduksi 3.000 paket MBG yang akan menjangkau 15-17,5 juta penerima manfaat hingga September 2025, dengan memanfaatkan anggaran saat ini senilai Rp71 triliun.

BGN memastikan setiap SPPG juga melibatkan seorang ahli gizi dan seorang akuntan untuk memastikan kelancaran distribusi makanan, sekaligus mengawasi secara ketat kualitas makanan dan standar gizi yang disalurkan kepada anak-anak dan ibu hamil.

Pewarta: M. Riezko Bima Elko Prasetyo
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2025

Menteri Keuangan Sri Mulyani merespons kebutuhan anggaran tambahan sebesar Rp100 triliun untuk program makan bergizi gratis (MBG).

Program makan gratis sebenarnya sudah dianggarkan Rp71 triliun pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Namun, Badan Gizi Nasional perlu suntikan Rp100 triliun agar program ini bisa menjangkau seluruh target penerima.

Ia akan mengidenfitikasi keseluruhan postur APBN dan mempertimbangkan pos-pos mana yang prioritas, serta mana yang bisa dihemat.

"Yang prioritas-prioritas, yang Pak Presiden (Prabowo) tetapkan dan akan dicapai, bagian-bagian mana yang untuk mengakomodasi kebutuhan tambahan itu, kita sedang mengidentifikasi. Kemudian, supaya bisa betul-betul sesuai dengan prioritasnya beliau dan mengurangi inefisiensi," kata Sri Mulyani di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (22/1).

Namun, sang Bendahara Negara tak menjawab tegas dari mana sumber untuk menambal biaya makan gratis. Wanita yang akrab disapa Ani itu tidak merinci apakah bakal ada pengurangan anggaran di pos-pos tertentu.

Ani menekankan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) masih dalam tahap melihat kembali keseluruhan postur APBN 2025 dan mengidentifikasinya.

"Keseluruhan postur nanti kita lihat ya (untuk mengalokasikan anggaran tambahan Rp100 triliun makan gratis)," tutup Ani.

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menegaskan anggaran Rp71 triliun tidak cukup. Ia mengatakan hanya ada 15 juta sampai 17,5 juta penerima makan gratis yang terlayani dengan uang tersebut.

Sedangkan target Presiden Prabowo Subianto jauh lebih banyak. Pemerintah mematok program ini bisa menjangkau 82,9 juta orang.

"Beliau sedang memikirkan untuk mempercepat proses ini, sehingga di akhir 2025, 82,9 juta itu bisa segera mendapatkan manfaat," ucap Dadan di Istana Negara, Jakarta Pusat, Jumat (17/1).

Sejak pertama dilaksanakan pada 6 Januari 2025, makan gratis disalurkan ke lebih dari 650 ribu penerima manfaat di 31 provinsi. Ini diberikan kepada anak-anak sekolah melalui 234 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Pemerintah menargetkan penerima manfaat bisa mencapai 3 juta orang pada April 2025. Kemudian, pada Agustus 2025 meningkat sampai 6 juta penerima.

PURWOKERTO, KOMPAS.com - Warung Koperasi Indonesia (Warkopin) Maju Jaya melaksanakan uji coba program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang berbasis Artificial Intelligence (AI) di Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP), Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, pada Rabu (22/1/2025).

Sekretaris Warkopin Maju Jaya, Ari Rinaldi, menjelaskan bahwa sistem yang dikembangkan oleh Rafi Wikrama Sahasika, alumni S1 Teknik Bioproses Universitas Indonesia (UI), bertujuan untuk mempermudah pelaksanaan MBG dari hulu hingga hilir.

Kami ada lima sistem yang sudah terintegrasi, sistem ini dibuat oleh anak bangsa yang berprestasi," ungkap Ari di sela-sela uji coba.

Salah satu aplikasi yang diperkenalkan adalah Sistem Gizi Garuda, yang berfungsi untuk menyusun menu secara otomatis di dapur berdasarkan bahan makanan yang tersedia.

Menu yang disusun juga dilengkapi dengan informasi mengenai kandungan gizi dan harganya.

Selanjutnya, aplikasi Menu Gizi Garuda digunakan oleh wali kelas untuk memesan menu sesuai dengan selera anak-anak, sehingga dapat menghindari pemborosan makanan.

"Tidak ada makanan yang mubazir karena disesuaikan dengan keinginan anak-anak," tambah Ari.

Untuk memastikan program ini tepat sasaran, pengiriman menu MBG ke sekolah-sekolah dapat dipantau melalui aplikasi Kepak Garuda.

Pelaksanaan MBG juga dapat diawasi oleh para kepala sekolah melalui aplikasi Komando.

"Semua sistem tersebut dapat dimonitoring secara realtime melalui dashboard. Dengan sistem ini, diharapkan Presiden, Wakil Presiden, atau dari Badan Gizi Nasional dapat memantau secara realtime setiap hari," jelasnya.

Rektor UMP, Prof.Dr.Jebul Suroso, memberikan apresiasi terhadap program ini.

Ia menyatakan bahwa teknologi AI memungkinkan pengelolaan pangan menjadi lebih efisien dan terukur.

"Dengan AI, kita bisa menyediakan makanan bergizi. Program ini berbasis sains dan bukti, sehingga mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara nyata," kata Jebul.

Dandim 0701/Banyumas, Letkol Arm Ida Bagus Adi Purnama, juga menyatakan dukungannya terhadap inisiatif ini.

Ia menegaskan bahwa kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam memastikan keberhasilan program ini di masa depan.

Sementara itu, Pj Bupati Banyumas, Iwanuddin Iskandar, menyampaikan rasa terima kasih atas pelaksanaan uji coba ini di Banyumas.

"Kami tidak akan membiarkan anak-anak kita mengalami stunting, kekurangan gizi, atau kurang pendidikan. Program ini adalah langkah besar untuk mendukung kekuatan negara melalui pemenuhan gizi yang lebih baik," ujar Iwanuddin.

BREBES, KOMPAS.com -Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah dilaksanakan sejak 6 Januari 2024 untuk 3.000 siswa di 10 sekolah di Kecamatan Songgom, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, dihentikan sementara setelah masa uji coba dinyatakan selesai pada Rabu (22/1/2025).

Orangtua dan siswa berharap program tersebut dapat dilanjutkan karena sangat membantu, terutama bagi siswa dari keluarga kurang mampu secara ekonomi.

"Dari WA grup mengabarkan bahwa hari ini sementara dihentikan dulu sampai nanti ada pemberitahuan lagi. Untuk alasannya saya sementara belum tahu," ungkap Agus Marwoso, Wakil Kepala SDN 3 Songgom, saat ditemui di kantornya.

Pantauan di SDN Songgom 3 menunjukkan bahwa siswa yang biasanya mendapatkan makanan bergizi gratis pada pukul 09.00 WIB, kini hanya dapat beristirahat dan membeli jajanan.

Mereka kemudian kembali mengikuti kegiatan belajar di kelas masing-masing.

Setelah pengumuman penghentian program, Agus menambahkan, beberapa siswa mengaku kecewa, terutama siswa yang berangkat ke sekolah tanpa sarapan.

"Tadi pagi anak-anak menanyakan, bahkan ada yang belum sarapan menunggu makanan bergizi, karena anak-anak sangat senang sekali," kata Agus.

Ia berharap agar program MBG dapat dilanjutkan kembali, mengingat manfaatnya bagi siswa yang mayoritas berasal dari keluarga kurang mampu.

"Siswa di sini rata-rata berasal dari keluarga petani, pembuat batu bata, dan pencari pasir. Memang kebanyakan dari keluarga kurang mampu," tambahnya.

Salah satu wali murid, Istiana (35), juga mengungkapkan kebahagiaannya terhadap program MBG.

Ia berharap program tersebut dapat dilanjutkan.

"Anak saya kalau di rumah makan sendiri kurang lahap. Kalau di sekolah makan bareng-bareng temannya senang. Selain itu juga bisa menghemat biaya rumah tangga," kata Istiana.

Kondisi serupa juga terjadi di SMP Negeri 3 Songgom, yang tidak menerima kiriman makanan bergizi pada hari yang sama.

Para siswa mendapatkan informasi tentang penghentian sementara program ini pada Selasa (21/1/2025) malam.

"Sudah tahu hari ini tidak dapat. Tahunya semalam info dari guru. Akhirnya uang saku hari ini dibanyakin. Harapannya ya masih berlanjut," kata Zahwa, siswa kelas 8 SMPN 3 Songgom.

Wakil Kepala SMPN 3 Songgom, Dewi Antari, mengonfirmasi penghentian sementara program makan bergizi gratis.

"Informasi itu lewat WA dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Untuk pemberhentiannya karena masa uji coba sudah cukup. Jadi dihentikan dulu. Belum ada pemberitahuan kapan akan dimulai lagi," jelas Dewi.

Dewi menambahkan bahwa hingga saat ini, tidak ada siswa yang mengeluh karena tidak mendapatkan makanan bergizi gratis.

Beberapa dari mereka bahkan menambah uang saku untuk makan.

"Kami berharap makan bergizi gratis bisa dilanjutkan karena ini merupakan program pemerintah yang sangat dibutuhkan oleh siswa," ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Pendamping Program Makan Bergizi Gratis di Brebes sekaligus Komandan Kodim 0713 Brebes, Letkol Inf Saptono Broto, menjelaskan bahwa pelaksanaan MBG di Songgom hanya dihentikan sehari setelah masa uji coba selesai.

"Sebenarnya bukan dihentikan, jadi masa uji cobanya sudah selesai. Sehingga ada break (istirahat) sehari. Untuk penyiapan, langsung dipegang yayasan yang ditunjuk oleh BGN (Badan Gizi Nasional) dari pusat," katanya.

Diketahui, 10 sekolah di Kecamatan Songgom menjadi sasaran program makan bergizi gratis ini, yang menyasar 3.000 siswa dari tingkat TK hingga SMA/SMK.

Sepuluh sekolah tersebut meliputi TK Pertiwi Songgom, SDN 1 hingga SDN 8 Songgom, SMPN 3 Songgom, dan SMKN 1 Songgom.

Program MBG di Kecamatan Songgom diluncurkan pada 6 Januari 2025 oleh Pj Bupati Brebes, Djoko Gunawan, dan Komandan Kodim 0713 Brebes, Letkol Inf Sapto Broto, di SMK Negeri 1 Songgom.

Bojonegoro -

Bengawan Solo meluap di sejumlah wilayah di Kabupaten Bojonegoro hingga menyebabkan banjir di beberapa lokasi.

Pantauan detikJatim, genangan banjir terjadi di Lorong II Kelurahan Ledok Kulon, dengan ketinggian air luapan Bengawan mencapai 30 hingga 40 sentimeter. Beberapa rumah warga juga terlihat kebanjiran, namun penghuni masih bertahan di rumah masing-masing.

Banjir langganan di pemukiman warga Ledok Wetan, Kecamatan Kota Bojonegoro, menjadi tempat bermain anak-anak selepas pulang sekolah.

"Air mulai masuk tadi sekitar jam 4 pagi. Tapi masih stagnan kondisi tinggi airnya," jelas Budi, warga Ledok Kulon, Rabu (22/1/2025).

Genangan banjir juga terlihat di jalan lingkungan RT 2 dan 3 Desa Ngablak serta di lapangan Ngulanan, Kecamatan Dander, dengan kedalaman 20 hingga 30 sentimeter. Sementara itu, di Kecamatan Baureno, banjir menggenangi lahan pertanian di Desa Kalisari seluas 174 hektare.

Lalu, di Desa Leran, Kecamatan Kalitidu, terdapat 6 rumah terdampak banjir dengan ketinggian air sekitar 40 sentimeter.

"Hingga siang ini, tinggi muka air Bengawan Solo masih siaga 3 atau siaga merah. Ada beberapa lokasi sawah dan permukiman yang mulai terdampak banjir," jelas Kalaksa BPBD Bojonegoro, Laela Noer Ainy.

Laela juga mengingatkan warga Bojonegoro di seluruh bantaran sungai untuk selalu berhati-hati dalam beraktivitas di sekitar Bengawan Solo.

"Mohon untuk selalu waspada. Dan dilarang bermain atau berenang di sungai Bengawan Solo. Segera laporkan jika terjadi keadaan darurat kebencanaan," pungkas Laela.

(hil/iwd)

Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau Makan Bergizi Gratis (MBG) di SMP 2 Hang Tuah dan SMA 1 Hang Tuah Cipulir, Jakarta Selatan.

Gibran tiba di lokasi tersebut sekitar pukul 11.30 WIB ketika siswa sedang menikmati MBG dari pemerintah pusat. Adapun menu yang disajikan siang ini adalah nasi putih, telur, tempe, tumis sayur, dan buah jeruk.

Gibran berpesan kepada seluru siswa agar tetap konsisten menjaga pola makan sehat, tidak hanya di sekolah tetapi juga di luar sekolah.

"Mempertahankan kebiasaan pola makan sehat berkorelasi positif dengan kualitas hidup yang sehat," tuturnya di Jakarta, Rabu (22/1/2025).

Gibran menjelaskan bahwa makan bergizi sangat penting bagi siswa untuk menunjang pertumbuhan, menambah konsentrasi untuk belajar dan mencegah berbagai penyakit yang berhubungan dengan pola makan yang kurang baik.

"Ini bisa menjadi langkah awal untuk menuju perubahan pola pikir masyarakat dalam memahami pentingnya asupan makanan sehat sebagai investasi kesehatan jangka panjang," katanya.

Sementara itu, salah seorang murid di kelas IX, Livia mengungkapkan makan bergizi gratis tidak hanya bermanfaat menghemat uang jajannya, tetapi program MBG ini juga membantunya dalam mempertahankan konsistensi pola makan sehat yang tidak hanya dilakukan di rumah, namun juga di lingkungan sekolah.

“Terima kasih karena makan siangnya sangat bermanfaat,” ungkap Livia.

Turut mendampingi Wapres Gibran dalam peninjauan ini, Kepala Sekolah SMP Hang Tuah 2 Aris Supriyanto, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum SMA Hang Tuah 1 Teguh Adriana, dan Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMA Hang Tuah 1 Ainul Yakin.

Jakarta -

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati buka suara soal anggaran tambahan untuk Makan Bergizi Gratis (MBG). Badan Gizi Nasional (BGN) memperhitungkan butuh tambahan Rp 100 triliun untuk mengejar target seluruh anak mendapatkan MBG.

Sri Mulyani mengatakan, pihaknya sedang mengidentifikasi anggaran dalam postur APBN untuk memberikan dana tambahan untuk MBG. Menurutnya, MBG merupakan program prioritas, maka dari itu kemungkinan besar tambahan anggaran tadi bisa dibiayai APBN.

"Ya itu dalam keseluruhan postur APBN akan dipertimbangkan seluruh yang prioritas-prioritas yang pak presiden tetapkan dan akan dicapai dan bagian mana yang untuk akomodasi kebutuhan tambahan itu kita sedang identifikasi dan supaya bisa sesuai dengan prioritas beliau dan kurangi inefisiensi," sebut Sri Mulyani di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (22/1/2025).

"Keseluruhan postur (APBN) akan kita lihat ya," lanjutnya ketika ditanya dari mana anggaran tambahan akan dibiayai.

Kepala BGN Dadan Hindayana mengungkapkan sejauh ini Presiden Prabowo Subianto sudah memberikan komitmen tambahan anggaran untuk program MBG akan dibiayai APBN.

Dalam Sidang Kabinet Paripurna hari ini, kata Dadan, Prabowo sudah memaparkan sederet efisiensi yang dilakukan pada APBN 2025. Dari efisiensi tersebut kemungkinan MBG mendapatkan tambahan anggaran. Sayangnya, dia enggan merinci efisiensi yang dimaksud.

"Itu ranahnya Presiden dan Menteri Keuangan. Tadi kita dikasih tahu, makanya tepuk tangan berkali-kali di dalam karena ternyata uang itu ada, tu rahasia. Makanya wartawan suruh keluar. Ada itu ada sekali. Ini masalah efisiensi penggunaan anggaran, ada hal yang bisa diefisienkan tapi detilnya itu ada di Presiden dan Menkeu yang siapkan," beber Dadan di tempat yang sama.

"Kita hanya menerima info dan ketika Badan Gizi butuh anggaran, bapak sudah siapkan, nggak usah khawatir, kamu kerja aja. Anggaran sudah disiapkan," tegasnya menambahkan.

(hal/ara)

Jakarta -

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait buka-bukan soal temuan lambatnya proses pembangunan proyek swasta di Ibu Kota Nusantara (IKN). Maruarar pun mengungkap rencana pemerintah meninjau ulang kinerja investor di IKN.

Maruarar mengatakan saat ini banyak groundbreaking proyek yang sudah dilakukan di IKN. Hanya saja proyek yang diteruskan pembangunannya sedikit sehingga menjadi pertanyaan pemerintah soal komitmen swasta yang berinvestasi di IKN.

"Tadi kita diskusi panjang soal bagaimana peranan swasta di IKN. Karena yang groundbreaking banyak tapi yang membangun sedikit. Tadi saya sudah diskusikan, Pak Bas (Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono) juga setuju, direview yang sudah groundbreaking," katanya usai Rapat Terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, seperti dilansir detikFinance, Selasa (21/1/2025).

Pria yang akrab disapa Ara ini menegaskan pemerintah akan memperjelas komitmen investor. Jika memang tidak ingin melanjutkan, maka kesempatan akan diberikan kepada pihak yang mau dan lebih produktif.

"Pengusaha yang memang sudah groundbreaking tapi mungkin tidak jadi atau tidak cepat membangun supaya itu bisa ditanya baik-baik apakah mau lanjut atau tidak. Nanti akan diberikan kepada yang memang serius mau membangun. Sehingga kesempatan itu juga jadi produktif waktunya," tambah dia.

Ara menyampaikan Presiden Prabowo Subianto juga sudah memberikan arahan agar swasta harus diutamakan untuk membangun IKN. Dengan catatan, harus ada deadline atau tenggat waktu yang harus dipenuhi para investor demi mengebut pembangunan di IKN.

"Jadi tidak usah menunggu misalnya dikasih kesempatan 1,5 tahun tapi ditanya saja satu-satu direview supaya ada suatu gerak cepat sesuai arahan Pak Prabowo supaya langkah-langkahnya juga swasta itu diutamakan untuk bisa menjalankan melakukan investasi di IKN, terutama yang serius," imbuhnya.

Jika tidak menyanggupi maka proyek tersebut akan diberikan ke investor lain yang mumpuni. Ara menilai hal itu diperlukan sesuai arahan Prabowo.

"Saya rasa itu harus dikasih deadline waktunya kapan. Kalau nggak ada ya sudah berarti diberikan kesempatan ke yang lain. Kalau nggak digituin nanti jadinya lama, sementara arahan Presiden Prabowo harus ada waktu deadlinenya," tutupnya.

(asm/hsr)

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN memastikan tidak akan menyalurkan kredit kepada pengembang yang membangun proyek perumahan di atas lahan persawahan.

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengungkapkan hal ini dalam konferensi pers bersama Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Sealsa (21/1/2025).

"Nah, kalau Perizinan Bagungan Gedung (PBG) induknya enggak ada, sertifikat induknya enggak ada, kita enggak akan PKS (penandatanganan kerja sama)," tegas Nixon.

Nixon mengungkapkan, Kementerian Agaria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) telah menerapkan program Lahan Sawah Dilindungi (LSD) sejak tiga tahun lalu.

Memang, penerapan LSD tersebut menimbulkan konflik dengan banyak pengembang pada awalnya.

Sehingga, PBG pun tidak bisa diurus oleh pengembang apabila proyek mereka memasuki kategori LSD.

"Tapi, by rule, by regulation (berdasarkan aturan, regulasi), itu sudah dilindungi sawah-sawah yang aktif, produktif, misalnya dekat dengan sumber air dan sebagainya, itu masuk kategori lahan sawah dilindungi, sehingga PBG-nya tidak akan keluar," tandas Nixon.

Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto meminta BUMN berkolaborasi mendukung percepatan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di berbagai daerah sehingga cakupan penerima manfaat semakin banyak.

Hal ini diungkapkan oleh Wakil Menteri BUMN Aminuddin Ma'ruf usai melihat pelaksanaan MBG di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Curug, Kabupaten Tangerang, Selasa (22/1/2025).

Di mana Kementerian BUMN akan membentuk Project Management Office (PMO) untuk BUMN yang terlibat, disesuaikan dengan tugas, peran, dan penentuan wilayah masing-masing.

"Kementerian BUMN bersama direksi dan komisaris sejumlah BUMN, sepakat akan membantu Program MBG, khususnya di daerah-daerah," kata Wakil Menteri BUMN Aminuddin Ma'ruf dalam keterangan tertulis, Rabu (22/1).

Adapun dalam kunjungan ini, Amin mengajak para pejabat dari PT. Pertamina (Persero), PT. PLN (Persero), PT. Perkebunan Nusantara III (Persero), dan PT. Pos Indonesia. Kunjungan ini untuk mengetahui secara utuh pelaksanaan MBG, dari proses penyiapan bahan baku makanan, pengemasan, hingga pendistribusian ke sejumlah sekolah.

"Hari ini, kami mengecek langsung ke dapur MBG yang cukup modern. Kami akan siapkan pilot project dapur untuk nantinya menjadi contoh saat BUMN mendirikan dapur di daerah-daerah," jelas Amin.

Amin mengatakan, saat ini Kementerian BUMN masih dalam tahap pemetaan bentuk PMO guna menentukan bantuan yang paling memungkinkan dilaksanakan untuk mendukung Program MBG.

Kementerian BUMN juga mandata aset berupa bangunan dan tanah yang memungkinkan diberdayakan untuk mendukung pelaksanaan MBG.

"Misalnya Pertamina nanti mencoba fokus membantu ketersediaan pasokan gas untuk memasak, atau PLN memastikan keamanan suplai listrik di lokasi dapur. Telkom terkait dengan ekositem digital. Yang pasti semua berkolaborasi sesuai bidangnya," ujar Amin.

Sementara itu, Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Adita Irawati mengatakan, rencana Kementerian BUMN dan sejumlah BUMN tersebut merupakan respons atas keinginan Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat capaian Program MBG.

Menurut Adita, hal serupa juga memungkinkan dilakukan para kepala daerah. Mereka bisa menggunakan sumber pembiayaan dari APBD masing-masing sebagai pendamping atau yang sifatnya mendukung Program MBG.

"Kalau Pemda ini ranahnya Kementerian Dalam Negeri. Sama halnya dengan pengawasan program yang dilakukan oleh pihak sekolah, itu ranahnya di Kementerian Pendidikan. Yang pasti semua dukungan akan diapresiasi sepanjang memenuhi tata kelola dan ketentuan yang berlaku," kata Adita.

Adita menegaskan, tahap awal pelaksanaan Program MBG menggunakan APBN sebesar Rp71 triliun untuk tahun 2025.

Saat ini, sudah 238 SPPG atau Dapur MBG di 31 provinsi yang beroperasi. Sasaran penerima manfaat, mulai dari anak sekolah (PAUD hingga SMK dan SLB), ibu hamil, ibu menyusui dan balita, kian hari terus bertambah. Sejak dimulai 6 Januari hingga memasuki pekan ketiga ini, MBG sudah menyentuh lebih dari 650 penerima. manfaat

Adapun sebelumnya pada umat, 17 Januari, Presiden memimpin rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, untuk membahas percepatan implementasi program MBG.

Dalam pertemuan itu, Presiden menekankan pentingnya sinergi lintas sektor untuk memastikan kelancaran Program MBG. Presiden menaruh perhatian besar terhadap percepatan Program MBG sehingga seluruh anak Indonesia mendapatkan asupan makanan bergizi.

(hns/hns)

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait menyatakan rumah susun (Rusun) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara siap diresmikan dalam waktu dekat.

Maruarar menjelaskan, dirinya akan meresmikan 27 tower dari total 47 tower rusun ASN yang saat ini tengah dalam proses konstruksi.

"Kami melaporkan bahwa Kementerian PKP telah menyelesaikan 27 tower di IKN dan siap untuk diresmikan," kata Maruarar dalam keterangan resmi, Rabu (22/1/2025).

Sejalan dengan hal itu, Ara memastikan bahwa 20 tower rusun lainnya juga akan diselesaikan hingga akhir tahun 2025.

Dia menegaskan pihaknya menargetkan penyelesaian konstruksi dapat dilakukan lebih cepat pada pertengahan tahun.

Adapun, 27 tower yang telah rampung tersebut selanjutnya bakal menunggu proses serah terima dan telah menginformasikan hal ini kepada Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono.

"Saya sudah kasih tahu untuk bisa diserahterimakan karena kami sudah selesaikan. 27 tower sudah selesai, yang 20 tower juga kita sambil jalan terus pembangunannya," ujarnya.

Untuk diketahui, pembangunan 47 Tower Rusun tersebut dibagi ke dalam enam paket pekerjaan. Perinciannya, terdiri dari Paket I Konstruksi Rusun ASN 1 yang terdiri dari 9 tower, Paket 2 Konstruksi Rusun ASN 2 sebanyak 8 tower, Paket 3 Konstruksi Rusun ASN 3 sebanyak 6 tower.

Selanjutnya Paket 4 Konstruksi Rusun ASN 4 sebanyak 8 tower, Paket 5 Konstruksi Rusun Paspampres sebanyak 9 tower, dan Paket 6 Konstruksi Rusun Polri dan BIN sebanyak 7 tower.

Diberitakan sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum memastikan kesiapan rumah susun atau rusun di IKN Nusantara jelang pemindahan para ASN yang rencananya bakal dilakukan pada April 2025.

Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU), Diana Kusumastuti menjelaskan bahwa seluruh rusun untuk ASN telah rampung dikerjakan oleh Direktorat Jenderal Perumahan.

“Kan sudah selesai dibangun oleh teman-teman Direktorat Jenderal Perumahan, harusnya tahun ini sudah 47 tower sudah ada Insya Allah,” kata Diana saat ditemui di Kantor Kementerian PU, Senin (13/1/2025).

Diana memastikan tidak ada proyek molor dalam pembangunan IKN, Diana menjelaskan seluruh proses konstruksi dijalankan sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam kontrak tahun jamak atau multi years contract (MYC).

“Pembangunan kalau kita sesuai dengan MYC-MYC yang lalu kita lanjutkan. Tapi kalau yang (kontrak) baru-baru nanti di OIKN,” tambahnya.

Sebelumnya, Direktur Rumah Susun Aswin Grandiarto Sukahar mengatakan, pembangunan 47 Tower Rusun rata-rata progresnya telah mencapai 90%. Adapun, proyek itu dibagi ke dalam enam paket pekerjaan.

Perinciannya, enam paket itu terdiri dari Paket I Konstruksi Rusun ASN 1 yang terdiri dari 9 tower dengan progres 91,02% dan Paket 2 Konstruksi Rusun ASN 2 sebanyak 8 tower dengan progres 83,84%.

Selanjutnya, Paket 3 Konstruksi Rusun ASN 3 sebanyak 6 tower dengan progres 85,16% dan Paket 4 Konstruksi Rusun ASN 4 sebanyak 8 tower dengan progres 87,81%.

Terakhir, Paket 5 Konstruksi Rusun Paspampres sebanyak 9 tower dengan progres 89,91%, dan Paket 6 Konstruksi Rusun Polri dan BIN sebanyak 7 tower dengan progres 92,44%.

"Saat ini progres keseluruhan pembangunan 47 Tower Rusun tersebut sudah sebesar 91,36%," ujarnya.