JAKARTA, KOMPAS.com - Global Strategic Riset Indonesia (GSRI) menyampaikan keprihatinan mendalam terkait implementasi program makanan bergizi gratis (MBG) yang dicanangkan oleh pemerintah.

Direktur Eksekutif GSRI, Sebastian Salang mengatakan, berdasarkan hasil kajian dan riset yang dilakukan, program ini menunjukkan berbagai kelemahan dalam perencanaan, distribusi, dan pengelolaan anggaran.

“Ini berpotensi menyebabkan pemborosan besar-besaran terhadap keuangan negara,” kata Sebastian dalam keterangan resmi, Jumat (28/2/2025).

Dia menyayangkan adanya kelemahan di berbagai sektor tersebut. Sebab, program itu sejatinya bertujuan untuk memberikan asupan makanan bergizi bagi siswa dari tingkat PAUD hingga SMA, serta ibu hamil dan menyusui.

“Ini memang merupakan inisiatif yang terlihat positif. Namun, realisasi di lapangan menunjukkan adanya ketidaksiapan sistem, alokasi anggaran yang tidak realistis, serta skema distribusi yang berpotensi gagal menjangkau kelompok sasaran secara efektif,” ujarnya.

Sebastian menjelaskan, salah satu permasalahan utama adalah duplikasi anggaran dengan program-program bantuan serupa yang sudah ada.

Saat ini, terdapat anggaran program eksisting sebesar Rp 67,147 triliun, sementara makan bergizi gratis memerlukan tambahan dana Rp 171 triliun, sehingga total anggaran program ini membengkak menjadi Rp 238,147 triliun.

“Anggaran sebesar ini tanpa perencanaan yang matang dapat mengganggu kestabilan fiskal negara,” katanya.

Dia juga mengkritik terkait pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menjadi tulang punggung distribusi MBG.

KOMPAS.com/Romensy Augustino Distribusi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SMP N 4 Sragen, Senin (17/2/2025).

Adapun target pembangunan 5.000 SPPG di seluruh Indonesia hingga Juli 2025, namun penyebaran lokasinya disebut tidak berdasarkan kebutuhan nyata penerima manfaat.

Menurut Sebastian, sebagian besar SPPG justru terkonsentrasi di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Sementara wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) yang seharusnya menjadi prioritas utama malah belum tersentuh.

“Padahal, program ini diklaim bertujuan membantu daerah yang mengalami kekurangan gizi dan akses makanan sehat,” ujarnya.

Selain itu, ketidakjelasan skema pengadaan tanah untuk SPPG (apakah akan dibeli atau disewa) serta besarnya anggaran per unit (Rp 1,2 hingga Rp 1,5 miliar per SPPG) tanpa perencanaan teknis yang rinci berpotensi menyebabkan pemborosan dan penyalahgunaan dana.

GSRI juga menyoroti banyaknya celah dalam pengelolaan anggaran makan bergizi gratis, termasuk mark up harga food tray dari harga impor Rp 20.000 per unit menjadi Rp 50.000 per unit.

Kemudian, GSRI menyoroti potensi monopoli pengadaan oleh pihak tertentu tanpa transparansi dalam tender. Demikian juga, alokasi anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan penerima manfaat.

“Saat ini, dengan asumsi HPP Rp 10.000 per penerima manfaat, dana hanya cukup untuk 5,6 juta orang, jauh dari target pemerintah sebesar 17,5 juta penerima,” kata Sebastian.

Selain itu, masih banyak pekerja di SPPG yang belum menerima gaji, karena tidak adanya kejelasan mengenai hubungan kerja mereka (mitra, kontrak, atau pegawai tetap).

“Situasi ini sangat berisiko dan menunjukkan kurangnya perencanaan yang baik dari pemerintah,” ujarnya.

Moratorium dan evaluasi

Berdasarkan temuan tersebut, GSRI mendesak pemerintah untuk segera melakukan evaluasi total terhadap program makan bergizi gratis sebelum terus dilanjutkan.

“Kami merekomendasikan, moratorium pelaksanaan MBG untuk menyempurnakan konsep, skema pengelolaan, serta data penerima manfaat agar lebih transparan dan efektif,” kata Sebastian.

GSRI juga merekomendasikan untuk menghentikan duplikasi anggaran dengan program bantuan gizi lainnya yang sudah berjalan, guna menghindari pemborosan dana negara.

Selain itu, merekomendasikan juga untuk menyusun ulang skema distribusi dan lokasi SPPG berdasarkan kebutuhan nyata penerima manfaat, bukan sekadar proyek politis.

“Kami juga merekmendasikan untuk mengusut tuntas potensi monopoli dan mark up pengadaan food tray dan kebutuhan logistik lainnya, serta memastikan perlindungan dan kesejahteraan pekerja SPPG agar tidak ada lagi kasus keterlambatan gaji dan eksploitasi tenaga kerja,” ujar Sebastian.

GSRI menegaskan bahwa program yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat tidak boleh menjadi ajang pemborosan dan ladang korupsi.

Pemerintah harus memastikan bahwa makan bergizi gratis benar-benar dirancang untuk kepentingan masyarakat, bukan sebagai alat politik atau proyek bagi-bagi anggaran yang tidak efektif.

“Jika tidak ada perubahan signifikan dalam perencanaan dan pengelolaannya, maka MBG berisiko gagal total dan menjadi beban besar bagi keuangan negara,” kata Sebastian.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Satuan Tugas (Satgas) PerumahanHashim Djojohadikusumo mengaku terkejut saat mengetahui rumah yang disebut tidak layak huni adalah gubuk.

"Saya baru tahu itu berapa bulan lalu, setahun lalu. RTLH, rumah tidak layak kuni. Ini adalah apa Pak CT (Chairul Tanjung)? Gubuk," ungkap Hashim dalam acara di Jakarta, Rabu (26/2/2025).

Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), tercatat 11 juta keluarga di Indonesia menunggu rumah layak huni.

Ini artinya, lebih dari 50 juta jiwa bangsa Indonesia menunggu rumah layak kuni.

"Dan di sini ada demand (permintaan), demand ada. Di samping itu ada 27 juta keluarga di pedesaan yang saat ini tinggal di RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)," katanya.

Oleh karena itu, Presiden Prabowo Subianto ingin memberikan rumah layak huni bagi 37 juta keluarga di Indonesia.

"Itu target dia, target kita, kita mau berikan. Kita mulai dengan yang 11 juta dulu, 27 juta nanti akan nyusul," lanjutnya.

Untuk memenuhi target tersebut, maka Pemerintah harus mendapatkan suntikan modal dari asing. Salah satu yang sudah berkomitmen adalah Qatar maupun Uni Emirat Arab (UEA).

Meskipun di Indonesia ada dana untuk memenuhi target tersebut walaupun terpencah di sana-sini.

"Tapi dana ini terpencah-pencah di sini, di sana. Ada di BPJS (Badan Penyelengara Jaminan Nasional), ada di SBN (Surat Berharga Negara), di BI (Bank Indonesia), dan ini, dan itu, dan ini, dan itu. Ternyata besar sekali dana likuiditas kita yang tidak dipakai untuk the real economy (ekonomi nyata)," tutup Hashim.

Perumahan Omah Indah, Menganti, Gresik terendam banjir mencapai setengah meter akibat tanggul sungai di Desa Talon jebol. Warga penghuni perumahan yang memiliki bayi memilih mengungsi ke tempat yang tidak kebanjiran.

Informasi yang dihimpun detikJatim, sejumlah warga memilih mengungsi ke tempat ibadah hingga gedung fasilitas umum milik Perumahan Omah Indah atau pulang ke rumah keluarga mereka di Surabaya. Beberapa lainnya bertahan di rumahnya karena banjir mulai surut setinggi mata kaki atau 10 cm.

Yudi Saputra, salah satu warga Omah Indah Blok H-10 memilih pindah ke tempat ibadah yang jaraknya 200 meter dari rumahnya. Dia mengevakuasi keluarganya karena memiliki bayi berumur 8 bulan.

"Karena saya punya bayi yang masih berusia 8 bulan, jadi mending mengungsi ke tempat ibadah yang tak kena banjir," kata Yudi kepada detikJatim, Sabtu (1/3/2024) dini hari.

Yudi tidak memiliki pilihan lain selain mengungsi ke tempat ibadah. Selain tidak memiliki tempat tinggal lainnya, dia membutuhkan air bersih untuk sang buah hati.

"Kalau rumah banjir begini susah, apalagi ada bayi. Kami juga butuh air bersih untuk mandi anak saya, buat susu juga. Sementara air di tendon rumah kotor karena terendam banjir," tuturnya.

Hingga sekitar pukul 01.30 WIB dirinya masih menunggu giliran dari Petugas BPBD Kabupaten Gresik untuk datang melakukan evakuasi. Sejak pukul 23.00 WIB dia belum juga dijemput oleh petugas BPBD.

"Tadi menunggu dari jam 11 malam sampai jam 1 ini kami belum dievakuasi," tuturnya.

Terpisah, Kepala BPBD Kabupaten Gresik Sukardi mengatakan bahwa banjir itu akibat curah air hujan yang turun dengan deras sejak Jumat sore. Pihaknya sudah melakukan evakuasi sejak pukul 21.00 WIB.

"Kami masih fokuskan evakuasi warga ke tempat pengungsian sementara. Karena memang banyak warga yang punya bayi dan balita. Kami prioritaskan itu," kata Sukardi.

Dia menjelaskan bahwa saat ini petugas BPBD dan relawan sedang terbagi di sejumlah titik. Sebab dia menerima laporan bahwa beberapa lokasi kembali terendam banjir.

"Petugas gabungan dan relawan kita bagi di beberapa titik. Saya ini mau menuju Balongpanggang karena di sana kembali banjir dan lebih parah," pungkasnya.

Video: Banjir Rendam Puluhan Rumah di Desa Bambe Gresik

Video: Banjir Rendam Puluhan Rumah di Desa Bambe Gresik

Banjir merendam Perumahan Omah Indah di Kecamatan Menganti, Gresik. Banjir kiriman jelang sahur pertama Ramadan itu terjadi akibat tanggul sungai di Desa Talon, Gresik jebol.

Kurniawan, salah satu warga mengatakan banjir mulai meninggi sekitar pukul 18.30 WIB. Saat itu dia dihubungi oleh istrinya bahwa air mulai membanjiri jalan di depan rumahnya.

"Pas pulang air sudah mencapai lutut, atau sekitar 50 cm," kata Kurniawan kepada detikJatim, Sabtu (1/3/2024).

Banjir di Perumahan Omah Indah, Menganti, Gresik imbas tanggul jebol. (Foto: Jemmi Purwodianto/detikJatim)

Kurniawan menambahkan hingga pukul 00.30 WIB, air sudah masuk ke dalam rumahnya. Khawatir air semakin tinggi dia berupaya menyelamatkan barang berharga ke tempat yang lebih tinggi.

"Belum tau mau mengungsi atau tidak. Saat ini air yang masuk rumah sudah mencapai mata kaki. Kami amankan barang-barang yang mudah rusak kena air dulu," tambahnya.

Kurniawan menyebutkan tanggul yang jebol itu diduga karena tingginya intensitas hujan beberapa hari terakhir. Informasi yang dia dapatkan dari group warga perumahan, tanggul di sungai Desa Talon jebol karena debit air sungai terus meningkat.

"Infonya tanggul di Desa Talon jebol. Karena sejak sore memang hujan deras. Bahkan sampai sekarang masih hujan," pungkasnya.

Video: Banjir Rendam Puluhan Rumah di Desa Bambe Gresik

Video: Banjir Rendam Puluhan Rumah di Desa Bambe Gresik

IDXChannel - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengatakan belum ada skema pembiayaan non APBN untuk mewujudkan program 3 juta rumah, terutama dalam mewujudkan renovasi rumah di pedesaan.

Dia pun berharap skema pembiayaan non APBN, terutamanya untuk renovasi rumah di desa dapat dibantu oleh perbankan syariah.

"Dengan adanya Program 3 Juta Rumah yang merupakan salah satu prioritas Presiden Prabowo, menjadi tantangan untuk perbankan syariah semakin berperan dalam memberikan dukungan pembiayaan," kata Fahri Hamzah melalui keterangan resmi, Jumat (28/2/2025).

Menurutnya, perbankan syariah dapat berfokus dalam salah satu program Kementerian PKP untuk memperbaiki rumah-rumah di desa.

"Perbaikan rumah di desa ini belum ada skema pembiayaanya yang non-APBN, jadi perbankan syariah bisa kembangkan skemanya di sini," kata Fahri.

Selain dukungan dalam program perumahan di pedesaan, Fahri juga mendorong perbankan syariah ikut serta dalam menyiapkan skema dalam pengelolaan dana investasi dari beberapa negara yang menyatakan akan berinvestasi pada pembangunan perumahan di Indonesia.

"Silakan (misalnya) dari Bank Syariah Indonesia menyiapkan pengajuan rancangan skemanya, jika bagus dan disetujui maka akan saya arahkan investor-investor dari beberapa Negara Timur Tengah seperti Qatar untuk bekerja sama mengelola dana investasinya," kata Fahri.

Sementara itu, Direktur Penjualan dan Distribusi Bank Syariah Indonesia (BSI) Anton Sukarna menyambut baik ajakan Wamen PKP untuk meningkatkan peran ekonomi syariah dalam mendukung Program 3 Juta Rumah. Terutama dalam hal pembiayaan non APBN untuk membangun hunian bagi masyarakat.

"Kami insyaallah siap mendukungnya dengan menyiapkan rancangan skema-skema seperti yang tadi disampaikan Pak Wamen," kata dia.

Sebelumnya Menteri PKP Maruarar Sirait menjelaskan, dalam road map program 3 juta telah disusun sasaran program, segmentasi market, jumlah hunian yang dibangun baru, jumlah rumah yang akan di renovasi, hingga lokasi-lokasi yang dipilih untuk program 3 juta rumah.

Program 3 juta rumah terbagi menjadi dua, yakni 2 juta di pedesaan dan 1 juta unit di perkotaan.

Program 2 juta di pedesaan mencakup 1,5 juta renovasi rumah, dan 500 ribu unit pembangunan rumah baru dengan harga dibawah Rp100 juta. Sedangkan program 1 juta di perkotaan mencakup 500 ribu rumah tapak baru di suburb melalui program FLPP dan 500 unit rumah vertikal di city center.

Adapun target 500 ribu rumah vertikal di city center, terdiri untuk Gen Z 250 ribu rusun sewa ukuran 21 meter persegi (low rent 1), milenial 200 ribu rusun milik ukuran 32 meter persegi (low cost), dan Gen X 50 ribu unit rusun sewa ukuran 50-80 meter persegi (low rent 2).

(NIA DEVIYANA)

TASIKMALAYA, iNewsTasikmalaya.id - Tembok Penahan Tebing (TPT) ambruk tergerus longsor mengancam perumahan warga di Kampung Balariuk RT 08 RW 02, Desa Singasari, Kecamatan Taraju, Kabupaten Tasikmalaya.

TPT setinggi 8 meter dengan panjang 15  meter itu ambruk tergerus longsor usai diguyur hujan deras pada Selasa, 25 Februari 2 2025 kemarin. 

"Kejadiannya Senin kemarin sekira jam 16.37 WIB setelah diguyur hujan deras sehingga TPT sepanjang 15 meter dan tinggi 8 meter itu Ambruk," kata Dadang, perangkat Desa Singasari, Kepada iNewsTasikmalaya, Jumat (28/2/2025).

Dampak Ambruknya tembok penahan tebing itu mengancam rumah warga. Petugas Kepolisian setempat sudah meninjau lokasi dan memasang garis polisi.

Selain mengancam perumahan warga matrial longsoran juga menimbun bahu jalan dan saluran parit jalan. Petugas bersama warga telah melakukan evakuasi agar tidak menggangu kelancaran arus lalu lintas.

"Di perumahan itu ada 20 rumah yang terancam tergerus oleh longsoran. Pemerintah desa pun mengimbau agar warga lebih waspada terlebih musim hujan masih berpotensi turun," tandasnya.

Editor : Asep Juhariyono

JAKARTA, KOMPAS.com - Hashim Djojohadikusumo, Ketua Dewan Penasihat Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, mengungkapkan bahwa Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) akan memanfaatkan likuiditas dari bank-bank pemerintah untuk membantu membiayai program perumahan pemerintah.

Program perumahan ini bertujuan membangun 3 juta rumah setiap tahunnya dan mengambil inspirasi dari model Housing and Development Board (HDB) Singapura.

Pencapaian target pembangunan 30 juta rumah dalam 10 tahun ke depan melalui program 3 juta rumah per tahun, yang didukung oleh Danantara dan sektor perbankan, diharapkan dapat memberikan solusi nyata bagi krisis perumahan di Indonesia, sekaligus memperkuat sektor investasi dan ekonomi nasional.

Menurut Hashim, BPI Danantara akan memainkan peran penting dalam menyediakan pembiayaan untuk proyek ini dengan melibatkan bank-bank pemerintah sebagai sumber likuiditas.

Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa program perumahan yang dirancang untuk 37 juta keluarga di kota dan pedesaan dapat berjalan lancar. Selain itu, Danantara juga akan memberikan kontribusi untuk meningkatkan minat investasi guna mendukung pembangunan perumahan yang terjangkau dan ramah lingkungan.

"Indonesia akan memulai program perumahan yang sangat ambisius. Kita akan meniru Singapura, model HDB," kata Hashim pada acara Indonesia Green Energy Investment Dialogue 2025 di Jakarta, Kamis (27/2/2025).

"Sebagian akan didanai oleh Danantara," tambahnya.

Program ini bertujuan untuk menyediakan perumahan yang tidak hanya terjangkau, tetapi juga memiliki kualitas lingkungan yang baik. Rumah-rumah yang dibangun nantinya akan dilengkapi dengan teknologi ramah lingkungan, seperti panel surya dan turbin angin, untuk mendukung penggunaan energi terbarukan.

Hashim juga menekankan bahwa perumahan ini akan dirancang untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, seperti akses air bersih, listrik yang stabil, dan fasilitas lainnya yang layak.

"Sebagian besar dari 37 juta keluarga di Indonesia membutuhkan perumahan yang layak. Mereka membutuhkan air bersih dan lancar, mereka membutuhkan listrik. Mereka membutuhkan lantai keramik, bukan lantai tanah," ujar Hashim, seraya menambahkan bahwa lingkungan tempat tinggal yang layak juga menjadi salah satu cara untuk memerangi stunting di Indonesia.

Menurut Hashim, stunting bukan hanya disebabkan oleh kekurangan gizi, tetapi juga karena lingkungan yang tidak sehat. Oleh karena itu, dengan menghadirkan perumahan yang lebih baik dan lebih sehat, program ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat, termasuk mencegah stunting.

Selain itu, Hashim juga menyebutkan bahwa pembangunan perumahan yang dilakukan secara masif dapat mendorong pertumbuhan investasi sekitar 2 persen hingga 2,5 persen per tahun.

"Dengan program pembangunan 3 juta unit per tahun, kita berharap bisa melakukannya dalam 10 tahun ke depan. Itu berarti 30 juta unit rumah, yang tentunya akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang stabil," ujar Hashim.

Program ini juga diharapkan bisa memberikan dampak positif bagi sektor perbankan, di mana bank-bank pemerintah yang terlibat dalam pembiayaan akan memperoleh likuiditas yang dapat digunakan untuk mendukung pembiayaan program perumahan.

Dengan adanya dukungan likuiditas dari Danantara, perbankan dapat memberikan pembiayaan yang lebih terjangkau bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang membutuhkan rumah dengan harga yang wajar.

Dalam mendukung program ini, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) juga telah melibatkan BPI Danantara untuk mendorong minat investasi dalam proyek 3 juta rumah.

Pandu Sjahrir, perwakilan dari Danantara, menjelaskan bahwa salah satu langkah yang dilakukan oleh Danantara adalah melalui proses "book building," yaitu pengumpulan minat dari pasar untuk menarik lebih banyak investor.

"Book building adalah proses mengumpulkan interest serta masukan dari pasar. Ini yang sedang kami jalankan dengan berbagai pihak untuk meningkatkan minat terhadap program ini," jelas Pandu.

Danantara, yang baru dibentuk pada awal 2025, memiliki peran penting dalam mengelola aset negara dan memastikan efisiensi penggunaan sumber daya untuk mendukung program-program strategis nasional.

Dengan total nilai aset yang dikelola mencapai Rp 9,085 triliun, Danantara akan membantu mengurangi tumpang tindih dan inefisiensi di berbagai lembaga pemerintah, termasuk dalam sektor perumahan.

Pandu Sjahrir menambahkan bahwa selain menarik investasi, Danantara juga berperan dalam menampung masukan dari pelaku pasar guna meningkatkan minat terhadap program ini.

"Kami berharap dapat mengoptimalkan segala potensi untuk menciptakan pembiayaan yang lebih efisien dan efektif," tambahnya.

Ke depan, Danantara berencana untuk mengonsolidasikan pengelolaan aset negara di bawah satu entitas, yang diharapkan dapat meningkatkan daya guna dan nilai tambah aset negara.

Dengan langkah ini, Indonesia diharapkan mampu mengoptimalkan potensi sumber daya yang ada dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Hashim Djojohadikusumo, Ketua Dewan Penasihat Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, mengungkapkan bahwa Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) akan memanfaatkan likuiditas dari bank-bank pemerintah untuk membantu membiayai program perumahan pemerintah.

Program perumahan ini bertujuan membangun 3 juta rumah setiap tahunnya dan mengambil inspirasi dari model Housing and Development Board (HDB) Singapura.

Pencapaian target pembangunan 30 juta rumah dalam 10 tahun ke depan melalui program 3 juta rumah per tahun, yang didukung oleh Danantara dan sektor perbankan, diharapkan dapat memberikan solusi nyata bagi krisis perumahan di Indonesia, sekaligus memperkuat sektor investasi dan ekonomi nasional.

Menurut Hashim, BPI Danantara akan memainkan peran penting dalam menyediakan pembiayaan untuk proyek ini dengan melibatkan bank-bank pemerintah sebagai sumber likuiditas.

Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa program perumahan yang dirancang untuk 37 juta keluarga di kota dan pedesaan dapat berjalan lancar. Selain itu, Danantara juga akan memberikan kontribusi untuk meningkatkan minat investasi guna mendukung pembangunan perumahan yang terjangkau dan ramah lingkungan.

"Indonesia akan memulai program perumahan yang sangat ambisius. Kita akan meniru Singapura, model HDB," kata Hashim pada acara Indonesia Green Energy Investment Dialogue 2025 di Jakarta, Kamis (27/2/2025).

"Sebagian akan didanai oleh Danantara," tambahnya.

Program ini bertujuan untuk menyediakan perumahan yang tidak hanya terjangkau, tetapi juga memiliki kualitas lingkungan yang baik. Rumah-rumah yang dibangun nantinya akan dilengkapi dengan teknologi ramah lingkungan, seperti panel surya dan turbin angin, untuk mendukung penggunaan energi terbarukan.

Hashim juga menekankan bahwa perumahan ini akan dirancang untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, seperti akses air bersih, listrik yang stabil, dan fasilitas lainnya yang layak.

"Sebagian besar dari 37 juta keluarga di Indonesia membutuhkan perumahan yang layak. Mereka membutuhkan air bersih dan lancar, mereka membutuhkan listrik. Mereka membutuhkan lantai keramik, bukan lantai tanah," ujar Hashim, seraya menambahkan bahwa lingkungan tempat tinggal yang layak juga menjadi salah satu cara untuk memerangi stunting di Indonesia.

Menurut Hashim, stunting bukan hanya disebabkan oleh kekurangan gizi, tetapi juga karena lingkungan yang tidak sehat. Oleh karena itu, dengan menghadirkan perumahan yang lebih baik dan lebih sehat, program ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat, termasuk mencegah stunting.

Selain itu, Hashim juga menyebutkan bahwa pembangunan perumahan yang dilakukan secara masif dapat mendorong pertumbuhan investasi sekitar 2 persen hingga 2,5 persen per tahun.

"Dengan program pembangunan 3 juta unit per tahun, kita berharap bisa melakukannya dalam 10 tahun ke depan. Itu berarti 30 juta unit rumah, yang tentunya akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang stabil," ujar Hashim.

Program ini juga diharapkan bisa memberikan dampak positif bagi sektor perbankan, di mana bank-bank pemerintah yang terlibat dalam pembiayaan akan memperoleh likuiditas yang dapat digunakan untuk mendukung pembiayaan program perumahan.

Sebanyak 28 sekolah tingkat taman kanak-kanak, dasar dan menengah di Kabupaten Banyuwangi telah menerima program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari Pemerintah Pusat, dengan total jumlah siswa sebanyak 5.642 siswa yang dilayani melalui 3 Dapur Umum di 3 kecamatan berbeda.

Sejak di launching pada 3 Februari 2025 lalu oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas), Dapur Umum di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) kecamatan Rogojampi telah menyasar 17 sekolah dengan capaian siswa penerima sebanyak 2.915 orang.

Komandan Kodim (Dandim) 0825 Banyuwangi Letkol Arh Joko Sukoyo menyampaikan sesuai arahan Badan Gizi Nasional (BGN), selain di Rogojampi, SPPG Jambewangi dan Kebalenan juga sudah dioperasikan.

"Arahan BGN yang di Desa Jambewangi dan Kebalenan sudah beroperasi, artinya, dapur umum pendistribusi menu MBG itu sudah sama seperti SPPG yang ada di Kecamatan Rogojampi," kata Joko Sukoyo, Kamis (27/2/2025).

Dia menambahkan saat ini SPPG Jambewangi melayani 8 sekolah dengan jumlah siswa 1.347 orang, sementara SPPG Kebalenan melayani 3 sekolah dengan 1.380 siswa.

"Dengan demikian saat ini program MBG di Banyuwangi telah menjangkau 28 sekolah mulai jenjang TK, SD, SMP, dan pondok pesantren," tabah Joko.

Dia tegaskan pihaknya berkomitmen mengawal dan melaksanakan program MBG di Banyuwangi demi menyukseskan Asta Cita Presiden Prabowo. Sementara, terkait operasional SPPG lainnya di Banyuwangi dia sebutkan masih menunggu persetujuan dari BGN.

Video: Makan Bergizi Gratis Buat Bumil Wilayah Jakarta Dimulai 9 Januari

Video: Makan Bergizi Gratis Buat Bumil Wilayah Jakarta Dimulai 9 Januari

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Banyuwangi terus digencarkan dengan memperhatikan standar mutu dan perluasan cakupan. Untuk memenuhi target cakupan, sejak 25 Februari 2025 telah ditambahkan dua Satuan Layanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang berlokasi di dua kecamatan berbeda.

Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani mengungkapkan, sebelumnya hanya terdapat satu dapur umum di Kecamatan Rogojampi, namun kini jumlahnya telah bertambah menjadi tiga dapur umum, yakni di Desa Jambewangi, Kecamatan Sempu, dan di Kelurahan Kebalenan, Kecamatan Banyuwangi.

Dapur umum pertama sebelumnya telah dioperasikan di Desa/Kecamatan Rogojampi.

"Alhamdulillah, mulai pekan ini kita ada tambahan dua SPPG lagi. Jadi sudah ada 3 SPPG yang menyokong program MBG di Banyuwangi. Harapannya, secara bertahap akan terus ditambah agar jangkauan MBG di Banyuwangi semakin meluas," ujar Bupati Ipuk Fiestiandani, Kamis (27/2/2025).

Menurut Ipuk, kedua dapur umum yang baru telah mulai beroperasi dan melayani sejumlah sekolah di masing-masing kecamatan. SPPG di Kecamatan Banyuwangi telah beroperasi sejak 24 Februari 2025, sedangkan SPPG di Kecamatan Sempu mulai beroperasi sejak 25 Februari 2025.

Sinergi dengan berbagai pihak diharapkan dapat semakin meningkatkan cakupan program ini. Selain itu, keberlangsungan program juga membutuhkan pengawasan sinergis dari berbagai pihak terkait agar berjalan dengan optimal.

"Sinergi dengan sejumlah pihak supaya program ini berjalan lancar, agar cakupan program semakin luas, sehingga semakin banyak siswa yang mendapat manfaat program unggulan Presiden Prabowo ini," pungkas Ipuk.

Video: Menu MBG di Empat Lawang Diduga Basi, 8 Siswa Dilarikan ke Puskesmas

Video: Menu MBG di Empat Lawang Diduga Basi, 8 Siswa Dilarikan ke Puskesmas

JAKARTA, investor.id – Pemerintah Qatar akan mulai membangun 1 juta unit apartemen di Indonesia pada April 2025, sebagai bagian dari komitmennya untuk mendukung program 3 juta rumah. Inisiatif pemerintah ini diambil untuk mengatasi kekurangan perumahan di negara tersebut.

Menurut Kepala Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo, investasi Qatar untuk tahap pertama diperkirakan mencapai US$ 18 miliar hingga US$ 20 miliar (sekitar Rp 295 triliun hingga Rp 328 triliun).

“Proyek pertama akan dimulai pada April, setelah Lebaran. Investor Qatar membawa modal untuk membangun 1 juta apartemen,” kata Hashim pada Rabu (26/2/2025).

Nota kesepahaman untuk proyek tersebut ditandatangani pada 8 Januari 2025 di Istana Merdeka di Jakarta oleh Menteri Perumahan Rakyat Maruarar Sirait dan Sheikh Abdulaziz Al Thani dari Qilaa International Group Qatar.

Di luar tahap awal, pihak berwenang Qatar berencana memperluas investasinya untuk mendanai pembangunan 3-5 juta rumah dan apartemen di daerah perkotaan dan pedesaan.

Di samping itu, Perusahaan Investasi Mubadala Abu Dhabi diharapkan untuk berinvestasi dalam 1 juta unit apartemen yang selanjutnya memperkuat partisipasi asing dalam program tersebut.

Hashim mengatakan minat dari investor internasional sedang tumbuh, dengan India, Singapura, dan Turki juga menyatakan kesediaan untuk berinvestasi di sektor perumahan Indonesia.

Indonesia menawarkan tanah milik negara yang tidak digunakan kepada investor, termasuk properti yang dikelola oleh operator kereta api Kereta Api Indonesia, pengembang perumahan Perumnas, perusahaan konstruksi PTPP, serta Kementerian Keuangan dan Sekretariat Negara.

Lahan-lahan ini, yang sebagian besar terletak di daerah perkotaan, akan disurvei oleh perwakilan Qatar untuk menentukan lokasi pembangunan awal.

Presiden Prabowo Subianto menargetkan untuk membangun 2 juta rumah di desa dan 1 juta di kota setiap tahunnya sebagai bagian dari upayanya untuk mengurangi kekurangan perumahan di Indonesia, yang saat ini mencapai 12,7 juta unit.

Editor: Grace El Dora (graceldora@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Penasihat Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia yang juga adik kandung dari Presiden Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo mengatakan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) bakal mendanai program perumahan pemerintah.

Hashim bilang, pemerintah berencana mengembangkan perumahan publik yang meniru program dari Housing and Development Board (HDB) Singapura.

"Indonesia sebenarnya akan memulai program perumahan yang sangat ambisius. Kita akan meniru Singapura, model HDB," ujar Hashim di acara Indonesia Green Energy Investment Dialogue 2025 di Jakarta, Kamis (27/2/2025).

"Sebagian didanai oleh Danantara," tuturnya.

Hashim bilang, Danantara akan menggunakan likuiditas kepada bank-bank pemerintah untuk membantu membiayai program perumahan.

Nantinya pembiayaan perumahan juga akan merujuk pada sistem skema tabungan sosial di Singapura (CPF) dan simpanan pekerja di Malaysia (EPF).

Meski begitu menurut Hashim, pihaknya akan merancang perumahan yang harganya terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Kemudian perumahan juga dirancang ramah lingkungan, menggunakan panel surya, kincir angin atau turbin angin di atas bangunan apartemen.

"Kita berbicara tentang 37 juta keluarga di kota dan pedesaan yang membutuhkan perumahan yang layak. Mereka membutuhkan air bersih dan lancar, mereka membutuhkan listrik. Mereka membutuhkan lantai keramik dibandingkan lantai tanah," ungkapnya.

Ia menekankan, lingkungan tempat tinggal yang layak menjadi salah satu cara memerangi stunting di Indonesia.

"Karena stunting bukan hanya karena kekurangan gizi, tapi juga karena lingkungan hidup yang negatif," katanya.

Sebelumnya Hashim mengatakan, 30 juta unit rumah bisa dibangun selama 10 tahun dari realisasi program 3 juta rumah per tahun.

Menurut Hashim, program tersebut bisa mendorong pertumbuhan investasi sekitar 2 persen-2,5 persen per tahunnya.

"Jadi dalam keadaan stabil, 3 juta unit per tahun, kita berharap bisa melakukannya dalam 10 tahun ke depan, 3 juta per tahun, itu berarti 30 juta unit," ujar Hashim pada acara Indonesia Economic Summit (IES) 2025 di Jakarta, Rabu (18/2/2025).

"Hal ini akan mendorong pertumbuhan investasi sekitar 2 hingga 2,5 persen," tuturnya.

Hashim menjelaskan, program 3 juta rumah yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto rencananya memang bisa berjalan paling tidak selama 10 tahun mendatang.

Yang mana setiap tahunnya ada 3 juta rumah yang dibangun. Dari jumlah tersebut terdiri dari 1 juta unit apartemen di perkotaan dan 2 juta rumah di kawasan desa termasuk rumah untuk nelayan di pesisir.

Dari program ini, ada perputaran ekonomi dari pembelian bahan bangunan seperti semen, alumunium, furniture dan sebagainya.

"Kita dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 2 hingga 2,5 persen per tahun," ungkapnya.

Lebih lanjut Hashim mengungkapkan, ia optimistis program 3 juta rumah bisa berjalan lancar hingga 10 tahun.

Pasalnya saat ini sudah ada beberapa sumber investasi untuk mendukung program itu.

Antara lain dari pemerintah Qatar, pengusaha swasta asal Qatar, pemerintah Uni Emirat Arab (UEA) hingga China.

"Pemerintah Qatar telah berkomitmen untuk mendanai dan mengembangkan 3 hingga 5 juta unit. Seorang pengusaha sektor swasta Qatar dan kelompoknya akan memproduksi 1 juta unit. Itu hanyalah negara bagian Qatar saja," ungkap Hashim.

"UEA telah berkomitmen untuk melakukan 1 juta dan mempertimbangkan lebih banyak lagi. Ini hanyalah dua negara, hanya dua negara. Saya telah berkunjung China," lanjutnya.

Hashim bilang, saat ini sektor konstruksi China sedang tertekan sehingga mereka mencari pasar lain.

Selain itu, pengembang perumahan asal India, Masen, juga sudah memberikan contoh pembangunan rumah dengan biaya 3.000-4.000 dollar AS (sekitar Rp 48-65 juta) di luar biaya tanah.