Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Fahri Hamzah mengatakan, pihaknya siap berkoordinasi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR/BPN) untuk mengurus persoalan penyebab mahalnya harga tanah.

"Pokoknya gini, kita ada masalah terkait kesediaan tanah. Kita mau menyelesaikan persediaan tanah itu dan jendralnya namanya Pak Nusron, Menteri ATR/BPN. Jadi persoalan tanah sedang kita urai masalahnya," ujar Fahri dalam jumpa pers di Jakarta, Jumat.

Ia menegaskan, pihaknya tak ingin persoalan harga tanah menjadi batu sandungan yang menyebabkan pemerintah kesulitan menghadirkan rumah dengan harga terjangkau.

"Jangan sampai tanah menjadi ladang spekulasi yg menciptakan kesulitan kita menyiapkan rumah murah gara-gara tanah melambung tinggi oleh satu mekanisme yg kita harus investigasi secara serius," tegasnya.

Hal lain yang menjadi sorotan olehnya adalah perihal perizinan yang diduga ada tindakan penyogokan yang menjadikan harga tanah melambung.

"Ini faktor penyebab biaya tinggi. Suap menyuap sogok menyogok harus dihentikan. Presiden Prabowo sudah minta berkali-kali berhenti korupsi berhenti terima surat," katanya.

Ke depan, dengan upaya yang dilakukan pemerintah dalam menciptakan mekanisme yang baik, diharapkan mampu menghadirkan harga tanah yang semakin terjangkau oleh masyarakat.

"Sehingga otomatis nanti tanah atau rumah bagi rakyat makin affordable, makin terjangkau. Itu tugas pemerintah memastikan itu," pungkasnya.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Fahri Hamzah mengatakan, pihaknya siap berkoordinasi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR/BPN) untuk mengurus persoalan penyebab mahalnya harga tanah.

"Pokoknya gini, kita ada masalah terkait kesediaan tanah. Kita mau menyelesaikan persediaan tanah itu dan jendralnya namanya Pak Nusron, Menteri ATR/BPN. Jadi persoalan tanah sedang kita urai masalahnya," ujar Fahri dalam jumpa pers di Jakarta, Jumat.

Ia menegaskan, pihaknya tak ingin persoalan harga tanah menjadi batu sandungan yang menyebabkan pemerintah kesulitan menghadirkan rumah dengan harga terjangkau.

"Jangan sampai tanah menjadi ladang spekulasi yg menciptakan kesulitan kita menyiapkan rumah murah gara-gara tanah melambung tinggi oleh satu mekanisme yg kita harus investigasi secara serius," tegasnya.

Hal lain yang menjadi sorotan olehnya adalah perihal perizinan yang diduga ada tindakan penyogokan yang menjadikan harga tanah melambung.

"Ini faktor penyebab biaya tinggi. Suap menyuap sogok menyogok harus dihentikan. Presiden Prabowo sudah minta berkali-kali berhenti korupsi berhenti terima surat," katanya.

Ke depan, dengan upaya yang dilakukan pemerintah dalam menciptakan mekanisme yang baik, diharapkan mampu menghadirkan harga tanah yang semakin terjangkau oleh masyarakat.

"Sehingga otomatis nanti tanah atau rumah bagi rakyat makin affordable, makin terjangkau. Itu tugas pemerintah memastikan itu," pungkasnya.

JAKARTA - Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu bersama Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah, Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Hendropriyono, dan Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo hadir dalam dialog interaktif Program 3 Juta Rumah, Gotong Royong Membangun Rumah untuk Rakyat di Menara 1 BTN, Jakarta, Jumat (29/11/2024).

Dalam diskusi tersebut BTN menegaskan dukungannya pada pemerintah dalam mempercepat penyaluran Program 3 Juta Rumah. Untuk itu diperlukan berbagai relaksasi aturan seperti dari OJK terkait Pinjol dan Paylater agar tidak membuat debitur gagal mendapatkan fasilitas KPR dari bank.

Selain itu, untuk mendukung Program 3 Juta Rumah, akan difokuskan sebanyak 800 ribu unit di tahun pertama, diperlukan tambahan anggaran dan skema yang mendukung percepatan realisasinya.

PT Bank Tabungan Negara (BTN) (Persero) Tbk menggelar 'Dialog bersama Asosiasi Pengembang dalam Rangka Percepatan Penyaluran Program 3 Juta Rumah'. Dalam acara ini turut hadir beberapa Menteri, Wakil Menteri, Lembaga Keuangan, Pengembang, hingga PLN guna membahas realisasi program perumahan rakyat era Presiden Prabowo ini.

Acara ini digelar di Menara 1 BTN, Jakarta pada Jumat (29/11/2024).

Pantauan detikProperti, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah tiba di lokasi pukul 10.18 WIB. Ia terlihat mengenakan kemeja putih dan celana hitam. Ia masuk ke ballroom bersama dengan Ketua DPP REI Joko Suranto dan Direktur Utama PT BTN (Persero) Tbk Nixon LP Napitupulu.

Nixon mengatakan ini adalah pertemuan kedua mereka dengan asosiasi pengembang. Pertemuan pertama diadakan pada bulan lalu.

Ada beberapa bahasan penting yang akan didiskusikan antara pengembang dengan pemerintah yang diundang hari ini. Mulai dari perizinan AMDAL, penyambungan listrik di rumah subsidi, ketersediaan air bersih yang kerap menjadi kendala saat akan melakukan akad rumah subsidi.

"Yang paling banyak dipertanyakan oleh temen-temen dan butuh edukasi pencerahan, terkait perizinan AMDAL. Ini masih menjadi pertanayaan. Hari ini kita menghadirkan Menteri Lingkungan Hidup. Kemudian, terkait penyambungan listrik ke rumah-rumah. Kemudian yang ketiga kita lihat, air. Tetapi kita ngga bisa kita hadirkan ESDM. Sehingga ini menjadi kendala, terutama rumah subsidi," kata Nixon dalam sambutannya.

Bahasan lainnya, yang akan diangkat pada sesi siang ke sore hari adalah seputar lokasi rumah subsidi yang semakin lama, semakin ke pinggiran, bukan di pusat kota. Kuota pembiayaan rumah subsidi juga akan turut masuk dalam bahasan sesi ini.

"Tentang ketersediaan kuota tentang pembiayaan rumah subsidi ini. Itu juga jadi pertanyaan temen-teman juga, tentang kuota. Nanti ada Pak Wamen (Keuangan) Suahasil di sesi sore tentang pembiayaan rumah subsidi ini," ujarnya.

Permasalahan mengenai SLIK OJK yang kerap menjadi penghambat calon pembeli rumah subsidi mengajukan KPR ke bank juga akan dicarikan solusinya.

"Izin pinjol yang disampaikan teman-teman terkait dengan SLIK OJK. Sehingga bahkan udah ada yang bilang ke saya, 30% aplikasi developer yang diajukan ke developer untuk beli rumah KPR subsidi hari ini ditolak karena memiliki SLIK OJK merah karena pinjol," sebutnya.Se

Selain itu, akan ada bahasan mengenai Online Single Submission (OSS) bersama Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Rosan Perkasa Roeslani.

Adapun dalam acara ini hadir pula Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Hendropriyono; Direktur PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo; Direktur Utama Perum Perumnas, Budi Saddewa Soediro; Ketua Umum Asprumnas, M Syawali Pratna; Ketua Umum Himperra, Ari Tri Priyono; Ketua Umum APERSI, Junaidi Abdillah; Ketua Umum APERNAS Jaya, Andriliwan Muhamad; Ketua Umum PI, Berkah Hidayat, dan lainnya

Menanti Pamor Satgas Impor

Menanti Pamor Satgas Impor

JAKARTA, investor.id – Uni Emirat Arab (UEA) tengah merundingkan investasi untuk program perumahan Presiden RI Prabowo Subianto. Seorang diplomat Emirat mengungkapkan Indonesia telah mendekati beberapa bisnis dari negaranya untuk berinvestasi dalam program Prabowo untuk membangun tiga juta rumah setiap tahun.

Meskipun belum menutup kesepakatan, negosiasi sejauh ini berjalan dengan baik, menurut Duta Besar (Dubes) UEA untuk Indonesia Abdulla Salem Al Dhaheri.

Pemerintah Prabowo berjanji untuk membangun dua juta rumah di desa setiap tahun, dan satu juta rumah lainnya di kota-kota. Pembangunan besar-besaran ini bertujuan untuk mengatasi kekurangan perumahan di Indonesia, merujuk pada jumlah rumah yang kurang di negara ini.

Adapun kekurangan perumahan di Indonesia saat ini mencapai angka 12,7 juta unit.

Terkait hal ini, Prabowo baru-baru ini mengakhiri lawatan luar negeri pertamanya dengan mengunjungi UEA untuk beberapa pembicaraan dengan mitranya dari Emirat, Presiden UEA Mohamed bin Zayed Al Nahyan (MBZ).

Al Dhaheri mengungkapkan pertemuan itu juga menyinggung kemungkinan keterlibatan bisnis Emirat dalam program perumahan.

Ia tidak menyebutkan nama-nama perusahaan Emirat yang telah didorong Indonesia untuk membantu membangun jutaan rumah terjangkau. Namun pembicaraan sedang berlangsung. Wakil Menteri Perumahan Rakyat Fahri Hamzah, yang ikut bersama Prabowo dalam lawatannya ke UEA, bahkan telah berbicara dengan calon investor Emirat.

“Perusahaan-perusahaan itu belum diidentifikasi. ... Namun ia (Fahri) telah melakukan lebih dari delapan pertemuan dengan berbagai entitas di UEA. Saya telah mengatur setidaknya empat (dari) pertemuan itu untuknya. Kami telah membahas hasilnya. Fahri mengatakan ia sangat senang dengan diskusi yang ia lakukan dengan perusahaan-perusahaan itu,” kata Al Dhaheri dalam jumpa pers di kediamannya di Jakarta, Kamis (28/11/2024).

Para investor Emirat ini juga berencana menuju Indonesia untuk mengevaluasi apa yang benar-benar dibutuhkan sektor perumahan negara itu. Ini termasuk mengidentifikasi provinsi mana yang ingin digarap oleh para investor, menurut AlDhaheri.

"Tapi kami positif," katanya.

Indonesia sebelumnya telah memberikan petunjuk mereka akan mencari mitra internasional untuk program perumahan tersebut.

Pejabat senior Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo belum lama ini mengungkapkan ia telah bertemu dengan calon investor dari China dan Qatar. Hashim, yang juga adik Prabowo, mengklaim China siap untuk ambil bagian.

China adalah salah satu sumber investasi asing langsung (FDI) terbesar di Indonesia, mencapai sekitar US$ 5,8 miliar pada Januari-September 2024. Di sisi lain, UEA menginvestasikan US$ 22,8 juta selama periode yang sama, sementara arus masuk FDI dari Qatar mencapai hampir US$ 8,3 juta, menurut data resmi pemerintah.

Editor: Grace El Dora (graceldora@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Pendiri Agung Sedayu Group, Sugianto Kusuma atau yang akrab disapa Aguan, memastikan kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) bukan hunian eksklusif. Aguan mengatakan PIK akan membangun masjid dengan luas 1,5 hektare di lahan 10 hektare.

Awalnya, Aguan, memastikan bahwa kawasan PIK bukan hunian eksklusif. Hal itu dibuktikan dengan banyaknya masyarakat yang datang ke PIK di saat libur akhir pekan dan libur panjang. Aguan mengatakan itu saat bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara).

"PIK ini kita rancang buat satu itu semua buat umum, kita tidak eksklusif, karena apa, kita bisa buktikan bahwasanya sekarang PIK di masuknya hari mau libur itu hampir 1 juta orang tiap hari. Menjelang lebaran itu dalam 5 hari itu 5 juta orang masuk ke PIK," kata Aguan dalam video yang diterima, Jumat (29/11/2024).

Dia mengatakan warga sering berkunjung ke Pasir Putih yang berada di PIK 2. Dia mengatakan warga bertamasya di sana tanpa dipungut biaya.

"Sehingga kita siapin, kenapa bisa itu, karena kita semua siapin yang misalnya pasir putih apa segala yang lain-lain itu semuanya tidak ada pungut bayaran, sehingga rakyat datang itu bisa betul-betul bertamasya di sana," imbuhnya.

Aguan juga menyebut ada isu-isu yang tidak benar tentang PIK. Kepada Ara, Aguan mengatakan mereka merelokasi warga perkampungan dan juga akan membangun masjid.

"Kedua, itu wisatawan yang kita bisa bawa terutana yang di PIK di sini pak supaya yang rame juga tahu banyak isu-isu yang tidak bener bahwa yang di sini hampir 90% lebih itu semuanya ladang ikan, ladang apa, tempat kumuh semuanya, terus kedua dia punya... untuk yang tinggal di sini kita yang ada kampung kita relokasi pak. kita bukan pebarisan, kita relokasi rumahnya itu sama besar kita bangun baru di sana, semua fasilitas ada, ada masjid, ada apa semuanya ada," katanya.

"Jadi masjid yang direncanakan itu kira-kira 10 hektare ya Pak?" tanya Ara kepada Aguan.

Aguan kemudian mengungkapkan rencana pembangunan masjid di lahan 10 hektare. Aguan mengatakan masjid itu nantinya dibangun seluas 1,5 hektare, sedangkan sisanya dibangun ruko-ruko makanan halal.

"Dan kita udah ada satu eh apa rencana yang besar, masjidnya itu, kita bangun masjid kemarin sudah kita lapor ke Pak Presiden juga, masjid ada 10 hektare kita bangun di sana, untuk masjidnya satu setengah hektare, sisanya ada ruko, ada makanan-makanan muslim, semuanya halal semuanya," jelasnya.

"Jadi di sana tempatnya ada di pinggir danau, viewnya luar biasa, sehingga masjidnya bisa buat orang kawin, bisa buat apa segala fasilitas ada," sambungnya.

Ara pun bertanya kembali ke Aguan, mengenai target rencana pembangunan tahun depan. Aguan mengatakan dirinya berencana membangun 10 ribu rumah di PIK.

"Baik Pak Aguan, jadi satu tahun 2025 ini PIK bangun berapa rumah? targetnya 2025 tahun depan?" tanya Ara.

"Untuk PIK bangun itu kira-kira paling sedikit bisa 10 ribu rumah," jawab Aguan.

Menteri Ara pun meminta Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah menyiapkan. Ara pun berkelakar mengenai 'untung' Aguan.

"Oke berarti kerjaan kita lumayan Pak Fahri, tolong 10 ribuan ya. Untungnya banyak dong Pak Aguan ya?" kelakar Ara.

"Untung saya, untung baru bisa disumbang Pak ha-ha-ha," kata Aguan sambil tertawa.

Lihat juga Video 'Potret Masjid Ivan Gunawan yang Selesai Dibangun di Uganda':

[Gambas:Video 20detik]

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan masyarakat yang tinggal di bawah kolong jembatan akan direlokasi ke hunian yang layak.

"Sesuai arahan Presiden Prabowo, kita harus mengurus mereka, berikan hunian yang layak, kita kembangkan keterampilan mereka, melakukan pemberdayaan dan memberikan mata pencaharian," ujar Ara di Jakarta, Jumat.

Menurut dia, relokasi masyarakat yang tinggal di bawah kolong jembatan ke hunian yang lebih layak tersebut harus dilakukan secara komprehensif.

"Relokasi harus dilakukan secara komprehensif, perlu pendataan yang benar dari pemerintah provinsi agar tepat sasaran, tidak mendorong lahir urbanisasi dari daerah lain, dan masyarakat tidak kembali untuk tinggal kolong jembatan di Jakarta," katanya.

Ara telah menggelar rapat bersama Menteri Dalam Negeri, Wakil Menteri Sosial, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, dan Pj Gubernur DKI untuk membahas relokasi masyarakat yang tinggal di bawah kolong jembatan.

Sebelumnya, Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah mendorong para BUMN karya yang selama ini terlibat konstruksi pembangunan jembatan layang dan jalan tol untuk memberikan saran untuk solusi penertiban permukiman di kolong jembatan.

"Untuk rekan-rekan BUMN karya perlu lebih detail lagi bagaimana menyelesaikan persoalan permukiman di kolong jembatan. Selama ini rekan-rekan BUMN karya yang banyak terlibat dalam pembangunan jembatan dan jalan tol," katanya.

Selain penertiban permukiman di kolong jembatan, Fahri juga meminta keterlibatan semua pihak untuk juga memikirkan solusi penertiban permukiman di bantaran sungai.

Dirinya menyampaikan bagaimana ke depannya semua pihak bisa memberikan keputusan bahwa seluruh rumah atau bangunan yang di bantaran sungai harus pindah, tetapi konsep penataannya juga harus mulai dipikirkan seperti diikuti dengan normalisasi sungai dan penataan kawasannya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan masyarakat yang tinggal di bawah kolong jembatan akan direlokasi ke hunian yang layak.

"Sesuai arahan Presiden Prabowo, kita harus mengurus mereka, berikan hunian yang layak, kita kembangkan keterampilan mereka, melakukan pemberdayaan dan memberikan mata pencaharian," ujar Ara di Jakarta, Jumat.

Menurut dia, relokasi masyarakat yang tinggal di bawah kolong jembatan ke hunian yang lebih layak tersebut harus dilakukan secara komprehensif.

"Relokasi harus dilakukan secara komprehensif, perlu pendataan yang benar dari pemerintah provinsi agar tepat sasaran, tidak mendorong lahir urbanisasi dari daerah lain, dan masyarakat tidak kembali untuk tinggal kolong jembatan di Jakarta," katanya.

Ara telah menggelar rapat bersama Menteri Dalam Negeri, Wakil Menteri Sosial, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, dan Pj Gubernur DKI untuk membahas relokasi masyarakat yang tinggal di bawah kolong jembatan.

Sebelumnya, Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah mendorong para BUMN karya yang selama ini terlibat konstruksi pembangunan jembatan layang dan jalan tol untuk memberikan saran untuk solusi penertiban permukiman di kolong jembatan.

"Untuk rekan-rekan BUMN karya perlu lebih detail lagi bagaimana menyelesaikan persoalan permukiman di kolong jembatan. Selama ini rekan-rekan BUMN karya yang banyak terlibat dalam pembangunan jembatan dan jalan tol," katanya.

Selain penertiban permukiman di kolong jembatan, Fahri juga meminta keterlibatan semua pihak untuk juga memikirkan solusi penertiban permukiman di bantaran sungai.

Dirinya menyampaikan bagaimana ke depannya semua pihak bisa memberikan keputusan bahwa seluruh rumah atau bangunan yang di bantaran sungai harus pindah, tetapi konsep penataannya juga harus mulai dipikirkan seperti diikuti dengan normalisasi sungai dan penataan kawasannya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan masyarakat yang tinggal di bawah kolong jembatan akan direlokasi ke hunian yang layak.

"Sesuai arahan Presiden Prabowo, kita harus mengurus mereka, berikan hunian yang layak, kita kembangkan keterampilan mereka, melakukan pemberdayaan dan memberikan mata pencaharian," ujar Ara di Jakarta, Jumat.

Menurut dia, relokasi masyarakat yang tinggal di bawah kolong jembatan ke hunian yang lebih layak tersebut harus dilakukan secara komprehensif.

"Relokasi harus dilakukan secara komprehensif, perlu pendataan yang benar dari pemerintah provinsi agar tepat sasaran, tidak mendorong lahir urbanisasi dari daerah lain, dan masyarakat tidak kembali untuk tinggal kolong jembatan di Jakarta," katanya.

Ara telah menggelar rapat bersama Menteri Dalam Negeri, Wakil Menteri Sosial, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, dan Pj Gubernur DKI untuk membahas relokasi masyarakat yang tinggal di bawah kolong jembatan.

Sebelumnya, Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah mendorong para BUMN karya yang selama ini terlibat konstruksi pembangunan jembatan layang dan jalan tol untuk memberikan saran untuk solusi penertiban permukiman di kolong jembatan.

"Untuk rekan-rekan BUMN karya perlu lebih detail lagi bagaimana menyelesaikan persoalan permukiman di kolong jembatan. Selama ini rekan-rekan BUMN karya yang banyak terlibat dalam pembangunan jembatan dan jalan tol," katanya.

Selain penertiban permukiman di kolong jembatan, Fahri juga meminta keterlibatan semua pihak untuk juga memikirkan solusi penertiban permukiman di bantaran sungai.

Dirinya menyampaikan bagaimana ke depannya semua pihak bisa memberikan keputusan bahwa seluruh rumah atau bangunan yang di bantaran sungai harus pindah, tetapi konsep penataannya juga harus mulai dipikirkan seperti diikuti dengan normalisasi sungai dan penataan kawasannya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan masyarakat yang tinggal di bawah kolong jembatan akan direlokasi ke hunian yang layak.

"Sesuai arahan Presiden Prabowo, kita harus mengurus mereka, berikan hunian yang layak, kita kembangkan keterampilan mereka, melakukan pemberdayaan dan memberikan mata pencaharian," ujar Ara di Jakarta, Jumat.

Menurut dia, relokasi masyarakat yang tinggal di bawah kolong jembatan ke hunian yang lebih layak tersebut harus dilakukan secara komprehensif.

"Relokasi harus dilakukan secara komprehensif, perlu pendataan yang benar dari pemerintah provinsi agar tepat sasaran, tidak mendorong lahir urbanisasi dari daerah lain, dan masyarakat tidak kembali untuk tinggal kolong jembatan di Jakarta," katanya.

Ara telah menggelar rapat bersama Menteri Dalam Negeri, Wakil Menteri Sosial, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, dan Pj Gubernur DKI untuk membahas relokasi masyarakat yang tinggal di bawah kolong jembatan.

Sebelumnya, Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah mendorong para BUMN karya yang selama ini terlibat konstruksi pembangunan jembatan layang dan jalan tol untuk memberikan saran untuk solusi penertiban permukiman di kolong jembatan.

"Untuk rekan-rekan BUMN karya perlu lebih detail lagi bagaimana menyelesaikan persoalan permukiman di kolong jembatan. Selama ini rekan-rekan BUMN karya yang banyak terlibat dalam pembangunan jembatan dan jalan tol," katanya.

Selain penertiban permukiman di kolong jembatan, Fahri juga meminta keterlibatan semua pihak untuk juga memikirkan solusi penertiban permukiman di bantaran sungai.

Dirinya menyampaikan bagaimana ke depannya semua pihak bisa memberikan keputusan bahwa seluruh rumah atau bangunan yang di bantaran sungai harus pindah, tetapi konsep penataannya juga harus mulai dipikirkan seperti diikuti dengan normalisasi sungai dan penataan kawasannya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan masyarakat yang tinggal di bawah kolong jembatan akan direlokasi ke hunian yang layak.

"Sesuai arahan Presiden Prabowo, kita harus mengurus mereka, berikan hunian yang layak, kita kembangkan keterampilan mereka, melakukan pemberdayaan dan memberikan mata pencaharian," ujar Ara di Jakarta, Jumat.

Menurut dia, relokasi masyarakat yang tinggal di bawah kolong jembatan ke hunian yang lebih layak tersebut harus dilakukan secara komprehensif.

"Relokasi harus dilakukan secara komprehensif, perlu pendataan yang benar dari pemerintah provinsi agar tepat sasaran, tidak mendorong lahir urbanisasi dari daerah lain, dan masyarakat tidak kembali untuk tinggal kolong jembatan di Jakarta," katanya.

Ara telah menggelar rapat bersama Menteri Dalam Negeri, Wakil Menteri Sosial, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, dan Pj Gubernur DKI untuk membahas relokasi masyarakat yang tinggal di bawah kolong jembatan.

Sebelumnya, Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah mendorong para BUMN karya yang selama ini terlibat konstruksi pembangunan jembatan layang dan jalan tol untuk memberikan saran untuk solusi penertiban permukiman di kolong jembatan.

"Untuk rekan-rekan BUMN karya perlu lebih detail lagi bagaimana menyelesaikan persoalan permukiman di kolong jembatan. Selama ini rekan-rekan BUMN karya yang banyak terlibat dalam pembangunan jembatan dan jalan tol," katanya.

Selain penertiban permukiman di kolong jembatan, Fahri juga meminta keterlibatan semua pihak untuk juga memikirkan solusi penertiban permukiman di bantaran sungai.

Dirinya menyampaikan bagaimana ke depannya semua pihak bisa memberikan keputusan bahwa seluruh rumah atau bangunan yang di bantaran sungai harus pindah, tetapi konsep penataannya juga harus mulai dipikirkan seperti diikuti dengan normalisasi sungai dan penataan kawasannya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sayembara untuk menemukan buronan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Harun Masiku kembali menjadi sorotan publik.

Harun Masiku, mantan kader PDI-P, masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) setelah ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 2019.

Inisiatif sayembara ini pernah diungkapkan oleh Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah pada 31 Oktober 2023.

Melalui akun X (Twitter) resminya, Fahri menawarkan imbalan sebesar Rp 100.000 bagi siapa saja yang berhasil menemukan Harun Masiku.

"Yang bisa tangkap Harun Masiku aku kasih Rp 100 ribu, oke," tulis Fahri.

Dihubungi terpisah, Fahri menjelaskan bahwa penangkapan Harun Masiku diharapkan dapat mengungkap modus kecurangan dalam pemilu.

"Prinsipnya adalah bahwa kecurangan pemilu pada masa lalu itu harus menjadi pelajaran penting. Dan Harun Masiku adalah pengingat terpenting dari kecurangan di masa lalu," ujar Fahri Hamzah.

"Semuanya tidak bisa terjadi karena saksi kunci yang bernama Harun Masiku belum ditemukan," kata Fahri yang saat ini menjabat Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

Kini, langkah serupa juga diambil oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, yang mengadakan sayembara dengan imbalan hingga Rp 8 miliar dari kocek pribadinya.

Ara, sapaan akrab Maruarar, menegaskan pentingnya partisipasi publik dalam menunjukkan bahwa tidak ada individu yang kebal hukum di Indonesia.

“Kita berharap negara ini tidak ada kebal hukum. Masa ada orang yang sudah bertahun-tahun tersangka, kok bisa bebas berkeliaran?” ujarnya saat ditemui di Stasiun Manggarai, Rabu (27/11/2024), dikutip Kontan.

Ara juga menyoroti perlunya mengangkat kembali kasus hilangnya Harun Masiku, yang sudah lama tidak menunjukkan perkembangan.

Ia menegaskan bahwa Indonesia tidak boleh kalah dengan koruptor, dan sayembara ini merupakan langkah untuk menegaskan komitmen terhadap penegakan hukum.

“Orang itu kok hebat sekali sih? Berapa tahun nggak ketemu, nggak ada jejaknya. Nah dengan sekarang kan isu ini terbuka lagi, hangat lagi,” ungkapnya.

KPK tetap cari Harun Masiku

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menegaskan bahwa KPK tetap berupaya mencari keberadaan Harun Masiku meskipun Maruarar Sirait telah membuka sayembara tersebut.

"KPK tetap mencari HM, hanya sampai dengan saat ini kan belum dapat," kata Alex saat dihubungi Kompas.com, Kamis (28/11/2024).

Alex menilai bahwa langkah yang diambil oleh Menteri Ara tidak mendahului tugas KPK dalam menangkap Harun Masiku.

Ia mengapresiasi peran serta masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi.

"Apanya yang mendahului (tugas KPK)? Peran serta masyarakat sangat penting dalam pemberantasan korupsi," ujarnya.

Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM), Zaenur Rohman, menilai bahwa dari sisi hukum, tindakan Menteri PKP adalah hal yang biasa.

Namun, ia juga mencatat bahwa langkah tersebut terkesan sarat nilai politis.

"Dari sisi politik silakan pengamat dan para politisi yang menilai apakah ini sebuah pesan kepada PDIP atau seperti apa. Yang jelas dari sisi hukum sah-sah saja," kata Zaenur saat dihubungi, Jumat (29/11/2024).