JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto mengungkapkan, KPK menerima laporan bahwa anggaran untuk program Makanan Bergizi Gratis (MBG) diutak-atik.

Setyo mengatakan, besaran anggaran yang ditetapkan pemerintah pusat semakin sedikit ketika sampai di daerah, sehingga berdampak terhadap kualitas makanan.

Hal tersebut disampaikan Setyo dalam pertemuan dengan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana dan jajarannya di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (5/3/2025).

"Yang menjadi kekhawatiran, karena posisi anggaran di pusat, jangan sampai begitu sampai di daerah seperti es batu (yang mencair). Kami sudah menerima laporan adanya pengurangan makanan yang seharusnya diterima senilai Rp 10.000, tetapi yang diterima hanya Rp 8.000. Ini harus jadi perhatian karena berimbas pada kualitas makanan," kata Setyo dalam keterangan tertulis, Jumat (7/3/2025).

Setyo memastikan KPK ikut mengawasi program MBG melalui Kedeputian Monitoring.

Ia juga menekankan pentingnya tata kelola keuangan yang transparan serta keterlibatan masyarakat dan penggunaan teknologi dalam pengawasan.

"Harapannya transparan dan melibatkan masyarakat, bisa dari NGO independen untuk pengawasan penggunaan anggaran, dan tentu saja memanfaatkan teknologi," ujar dia.

Dalam kesempatan yang sama, Dadan meminta pengawasan dari KPK, mengingat lembaganya mengelola anggaran sebesar Rp 70 triliun pada 2025, bahkan bisa bertambah menjadi Rp100 triliun.

Ia mengatakan, lembaganya juga berkoordinasi dengan BPKP, BPK, dan Kejaksaan Agung untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program.

"Kami hadir hari ini di KPK untuk mendapatkan pencerahan terkait pengelolaan dana yang besar. Tahun depan kemungkinan besar anggaran akan mencapai Rp400 triliun. Kami mohon dibantu untuk pengawasan," kata Dadan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ikut mengawasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang memakan anggaran sangat besar dan ada potensi curang atau fraud. KPK mendapat laporan pengurangan biaya makan.

Lembaga antirasuah itu telah melakukan pertemuan dengan Badan Gizi Nasional (BGN) di Gedung Merah Putih, Jakarta Selatan, Rabu (5/3) lalu.

Ketua KPK Setyo Budiyanto menyoroti potensi penyimpangan dan menekankan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.

"Pengawasan penting dilakukan karena anggarannya luar biasa besar. Saya ingatkan ada empat hal yang perlu dicermati dalam melaksanakan program MBG ini. Pertama, potensi fraud-nya pasti ada. Semua terpusat di BGN, tentu tidak bisa diawasi sampai ke daerah dan wilayah," ujar Setyo melalui keterangan pers yang disampaikan Humas KPK, Kamis (6/3).

Selain itu, Setyo juga menyoroti eksklusivitas dalam penentuan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Apalagi, kata dia, ada berita sumir yang beredar mengenai perlakuan khusus dalam penentuan SPPG atau pihak-pihak yang menjadi dapur, termasuk pembangunan fisiknya dan bahan baku.

"Ini tentu menjadi perhatian untuk bisa ditertibkan," tegasnya.

Lebih lanjut, Setyo yang merupakan jenderal polisi bintang tiga itu juga mengingatkan pentingnya lokasi SPPG yang strategis agar makanan tetap dalam kondisi laik konsumsi saat diberikan kepada penerima manfaat. Ia juga menyoroti pemberian susu dalam MBG.

Menurut kajian KPK, program pemerintah sebelumnya yang memberikan susu dan biskuit tidak efektif dalam menurunkan angka stunting karena lebih banyak biskuit yang diterima masyarakat dibanding susu.

"Sehingga dari tahun ke tahun penurunan stunting tidak banyak. Oleh karena itu, saya harap ini benar-benar diperhatikan agar tidak terjadi lagi. Pastikan kandungan makanan betul-betul dikaji dan disesuaikan sehingga makanan yang sampai ke anak-anak dan ibu hamil benar-benar berkualitas," ucap dia.

Dalam hal anggaran, Setyo mengingatkan agar distribusi dana yang terpusat di BGN tidak menimbulkan penyimpangan di tingkat daerah.

"Yang menjadi kekhawatiran karena posisi anggaran di pusat, jangan sampai begitu sampai di daerah seperti es batu (yang mencair). Kami sudah menerima laporan adanya pengurangan makanan yang seharusnya diterima senilai Rp10.000, tetapi yang diterima hanya Rp8.000. Ini harus jadi perhatian karena berimbas pada kualitas makanan," ungkap dia.

Menurut Setyo, penting untuk mendorong keterlibatan masyarakat dan penggunaan teknologi dalam pengawasan tata kelola keuangan terhadap program andalan Presiden Prabowo Subianto tersebut.

"Harapannya transparan dan melibatkan masyarakat, bisa dari NGO independen untuk pengawasan penggunaan anggaran, dan tentu saja memanfaatkan teknologi," kata dia.

Terakhir, Setyo menekankan pentingnya pemberdayaan kearifan lokal.

"Bahan baku, sumber daya dan aspek lain terkait MBG harus memanfaatkan masyarakat lokal," pungkasnya.

Wakil Ketua KPK Ibnu Basuki Widodo dan Fitroh Rohcahyanto yang turut hadir dalam pertemuan itu juga menegaskan pentingnya pengawasan agar program berjalan tepat sasaran, serta mengingatkan BGN agar berhati-hati dalam penggunaan anggaran.

Sementara itu, Ketua BGN Dadan Hindayana menjelaskan lembaganya mengelola anggaran sebesar Rp70 triliun pada 2025, dengan kemungkinan tambahan Rp100 triliun pada triwulan ketiga sehingga total dana MBG bisa mencapai Rp170 triliun.

BGN, terang Dadan, telah berkoordinasi dengan berbagai lembaga pengawas, termasuk Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Kejaksaan Agung untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program.

"Kami hadir di KPK untuk mendapatkan pencerahan terkait pengelolaan dana yang besar. Tahun depan kemungkinan besar anggaran akan mencapai Rp400 triliun. Kami mohon dibantu untuk pengawasan," ungkap Dadan.

BANDUNG, KOMPAS.com – Bupati Bandung Dadang Supriatna mengungkapkan bahwa Badan Gizi Nasional (BGN) telah menyiapkan 361 titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Kabupaten Bandung untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dalam waktu dekat, program MBG akan kembali dijalankan secara bertahap di beberapa sekolah.

"Saya sudah berkoordinasi langsung dengan Kepala BGN Prof Dadan Hindayana di Komplek Kementerian Pertanian Jakarta, ternyata untuk Kabupaten Bandung disiapkan SPPG di 361 titik," ujar Dadang saat ditemui di Desa Cangkuang Wetan, Kecamatan Dayeuhkolot, Rabu (5/3/2025).

Setiap titik SPPG ditargetkan mampu menyediakan lebih dari 3.000 porsi makanan bagi anak PAUD, TK, hingga pelajar SD-SMA, termasuk para santri pondok pesantren. Dengan jumlah tersebut, total penerima manfaat diperkirakan mencapai 1,2 juta anak.

Dadang menjelaskan bahwa pemerintah pusat telah menyiapkan anggaran sebesar Rp400 triliun untuk pelaksanaan program MBG di seluruh Indonesia.

"Jadi, tidak usah khawatir, anggaran sudah disiapkan pemerintah pusat," katanya.

Selain pendanaan dari pusat, Dadang meminta para kepala desa untuk ikut mendukung program ini melalui skema pembiayaan dari Alokasi Dana Desa (ADD) guna operasional SPPG di masing-masing desa.

"Para kepala desa juga tolong untuk dipersiapkan pelaksanaan program MBG ini dengan skema pembiayaan dari ADD melalui koperasi desa," tegasnya.

Selain anggaran, aspek teknis seperti mekanisme distribusi, jenis makanan bergizi, mitra program, serta kriteria penerima manfaat juga telah dibahas agar program ini berjalan optimal.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Ddan Hindayana menyatakan, BGN tengah menyusun skema akreditasi bersama dengan Kantor Akreditasi Nasional (KAN).

Dadan menyebutkan, akreditasi ini diperlukan untuk mengontrol kualitas makanan yang diproduksi dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

“BGN sedang menyusun skema akreditasi bersama KAN (Kantor Akreditasi Nasional),” kata Dadan saat dihubungi Kompas.com, Jumat (7/3/2025).

“BGN akan mengkategorisasi SPPG berbagai kriteria, di antaranya sarana prasarana, keamanan pangan, halal, dan proses bisnis,” lanjut Dadan.

Dadan mengatakan, ada dua lembaga akreditasi yang akan dilibatkan untuk melakukan akreditasi, yakni IDSurvey dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

Diberitakan sebelumnya, kualitas dari program makan bergizi gratis ke depannya akan diakreditasi.

Akreditasi bakal dilakukan ketika Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah mencapai 2.000.

"Nanti ada akreditasi terkait itu (kualitas makan bergizi gratis). Nanti kita jalankan dulu intervensi sampai mentok di 2.000 SPPG mencakup 6 juta orang, akan bertahan sampai Agustus. Selama tidak bertambah SPPG, kita akan lakukan akreditasi," kata Dadan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (4/3/2025).

Nantinya, makan bergizi gratis yang telah diakreditasi akan masuk ke beberapa klasifikasi.

"Nanti yang bagus disebut unggul, yang menengah baik sekali, yang standar itu baik," ucap dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Gizi Nasional (BGN) menggandeng ID Survey dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) untuk mengakreditasi pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG).

“Lembaga-lembaga Sertifikasi (LS) di antaranya ID Survey dan BPJPH,” kata Kepala BGN Dadan Hindayana saat dihubungi Kompas.com, Jumat (7/3/2025).

Lembaga sertifikasi ini ditunjuk guna mengontrol kualitas makanan yang diproduksi dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Dadan mengatakan, saat ini BGN sedang menyusun skema akreditasi bersama KAN (Kantor Akreditasi Nasional).

“BGN akan mengkategorisasi SPPG berbagai kriteria, di antaranya sarana prasarana, keamanan pangan, halal, dan proses bisnis,” ujar dia.

Diberitakan sebelumnya, kualitas dari program makan bergizi gratis ke depannya akan diakreditasi.

Akreditasi bakal dilakukan ketika Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah mencapai 2.000.

"Nanti ada akreditasi terkait itu (kualitas makan bergizi gratis). Nanti kita jalankan dulu intervensi sampai mentok di 2.000 SPPG mencakup 6 juta orang, akan bertahan sampai Agustus. Selama tidak bertambah SPPG, kita akan lakukan akreditasi," kata Dadan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (4/3/2025).

Nantinya, makan bergizi gratis yang telah diakreditasi akan masuk ke beberapa klasifikasi.

"Nanti yang bagus disebut unggul, yang menengah baik sekali, yang standar itu baik," ucap dia.

Jakarta (ANTARA) - Sekolah Dasar Negeri (SDN) Cipulir 01 Pagi terbantu dengan adanya Program Makan Bergizi Gratis (MBG) saat bulan Ramadhan untuk ketercukupan gizi bagi siswa.

"Terbantu banget, anak-anak senang dan orangtua murid juga senang," kata Kepala Sekolah SDN Cipulir 01 Pagi Winarti saat ditemui di Jakarta, Jumat.

Winarti mengatakan, menu saat bulan Ramadhan berbeda dengan biasanya lantaran berupa makanan kering seperti snack coklat, susu, telur rebus dan kurma yang dikemas dalam tas kain.

Dia menambahkan, program ini telah dilaksanakan sejak Februari 2025 dengan menyasar 293 siswanya. Karena itu, pihaknya bersyukur tetap berjalan di bulan Ramadhan ini.

"Bulan Ramadhan saya pikir stop, ternyata berlangsung. Dengan menu yang berbeda, kalau bulan Ramadhan bisa dibawa pulang ya," ujarnya.

Dalam prosesnya, dia menerangkan memang ada beberapa anak yang tidak menyukai sayur dalam paket makanan itu.

Namun, pihak sekolah terus memotivasi agar anak belajar makan sayur dengan menjelaskan beragam manfaatnya yang baik bagi kesehatan. "Kita motivasi supaya anak belajar makan sayur," ujarnya.

Sementara, seorang siswa kelas 4 SD bernama Irwan mengaku senang bisa mendapatkan MBG selama Ramadhan. "Senang nerimanya, aku paling suka susu," ujar Irwan.

Dalam kesempatan itu, Irwan menyarankan agar buah kurma bisa bergantian dengan buah lainnya seperti apel.

Selain SDN Cipulir 01 Pagi di kawasan Kebayoran Lama, sekolah yang menerima Program MBG selama Ramadhan, yakni SDN Cipulir 11 Pagi dan SDN Cipulir 03 Pagi.

Sekolah-sekolah di Jakarta Selatan mengapresiasi pemberian MBG untuk Bulan Ramadhan kali ini karena sesuai dengan anjuran dari Badan Gizi Nasional (BGN), yang terdiri dari makanan-makanan kering dan buah yang tidak basi serta aman dikonsumsi saat berbuka.

Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menyatakan bahwa bagi masyarakat yang berpuasa, menu MBG dapat dibawa pulang selama Ramadhan untuk dinikmati saat berbuka puasa.

“Kita tetap akan melaksanakan, untuk yang berpuasa nanti bisa dibawa pulang. Yang tidak puasa silakan dikonsumsi di tempat, terutama untuk daerah-daerah yang mayoritas penduduknya tidak berpuasa,” ujarnya.

Pewarta: Luthfia Miranda Putri
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mengawal berjalannya program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto seperti Cek Kesehatan Gratis hingga Makan Bergizi Gratis (MBG).

Hal itu disampaikan usai pertemuan KPK dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) hingga Badan Gizi Nasional (BGN) dalam dua hari berturut-turut. Lembaga antirasuah diminta untuk memberikan pendampingan kepada dua lembaga tersebut dalam menjalankan program-program amanat Presiden.

Pada hari ini, Kamis (6/3/2025), Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin bertemu dengan pimpinan KPK untuk meminta pendampingan hingga pengawasan terhadap sejumlah program di Kemenkes.

Budi menyebut kementeriannya mengelola sejumlah program maupun proyek senilai Rp70 triliun yang bersumber dari APBN hingga pinjaman luar negeri.

"Dalam prinsip keterbukaan kita lapor dulu ke KPK. Ini adalah proyek-proyek besarnya, kita minta didampingin, diawasi, dan dikasih tahu kalau ada di luar berita-berita mengenai penyimpangan, sehingga kita bisa perbaiki termasuk masukan dari KPK," katanya di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (6/3/2025).

Menkes pada pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) itu lalu memerinci proyek maupun program senilai Rp70 triliun yang dimaksud olehnya berasal dari APBN senilai Rp10 triliun, serta pinjaman Bank Dunia Rp60 triliun.

Program dari APBN meliputi program-program Quick Wins Prabowo seperti cek kesehatan gratis, percepatan eliminasi TBC serta pembangunan rumah sakit.

Sementara itu, program pinjaman dari Bank Dunia meliputi infrastruktur kesehatan sebanyak 10.000 puskesmas serta 514 laboratorium kesehatan masyarakat di kabupaten, kota, dan provinsi, sekaligus peningkatan alat kesehatan di 514 RSUD seluruh kabupaten, kota.

Kepala Badan Gizi Sambangi KPK

Sehari sebelumnya, Rabu (5/3/2025), Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana serta jajarannya turut menyambangi KPK. Lembaga pelaksana program Makan Bergizi Gratis (MBG) itu turut meminta pendampingan KPK untuk transparansi dan akuntabilitas program.

Dadan menjelaskan bahwa lembaganya mengelola anggaran sebesar Rp70 triliun pada 2025 untuk MBG. Anggaran itu rencananya bakal ditambah Rp100 triliun sehingga mencapai total Rp170 triliun pada kuartal III/2025.

Dia menyebut pendampingan juga bakal dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) hingga Kejaksaan Agung (Kejagung).

“Kami hadir hari ini di KPK untuk mendapatkan pencerahan terkait pengelolaan dana yang besar. Tahun depan kemungkinan besar anggaran akan mencapai Rp400 triliun. Kami mohon dibantu untuk pengawasan,” ujar Dadan di Gedung KPK, Rabu (5/3/2025).

Pada kesempatan yang sama, Ketua KPK Setyo Budiyanto berharap agar implementasi program di lapangan sejalan dengan paparan yang disampaikan oleh BGN.

Selanjutnya, kerja sama antara KPK dan BGN dapat berupa koordinasi serta metode pengawasan secara tertutup untuk mengevaluasi kondisi di lapangan, guna mendeteksi potensi penyimpangan sejak dini.

“Nanti bisa dikoordinasikan untuk pelaksanaan kerja sama KPK dengan BGN. Tapi prinsipnya, kegiatan dilakukan dengan metode mystery shopping sehingga jika nanti ada sesuatu yang berpotensi menimbulkan risiko, mitigasinya bisa dilakukan,” pungkas Setyo.

Bupati Bandung Dadang Supriatna melakukan kunjungan kerja ke Badan Gizi Nasional (BGN) di Kompleks Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, pada Rabu (5/3).

Kunjungan tersebut bertujuan membahas aspek teknis implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang merupakan program prioritas pemerintah dalam mendukung pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) unggul menuju Indonesia Emas 2045.

Kedatangan Bupati Bandung disambut langsung oleh Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana. Dalam pertemuan tersebut, dibahas secara mendalam mekanisme pelaksanaan program, jenis makanan bergizi yang akan disediakan, mekanisme distribusi, mitra pelaksana, serta kriteria penerima manfaat.

Program Makan Bergizi Gratis merupakan bagian dari visi Presiden Prabowo Subianto dalam mempercepat pembangunan SDM dan mendukung cita-cita Indonesia Emas 2045.

Program ini bertujuan menekan angka malnutrisi dan stunting, memenuhi kebutuhan gizi harian sesuai Angka Kecukupan Gizi (AKG), serta meningkatkan prestasi belajar siswa melalui penyediaan makanan bergizi di sekolah.

Selain itu, program ini juga diharapkan mampu menggerakkan perekonomian lokal dengan melibatkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), petani, serta nelayan sebagai mitra penyedia bahan pangan.

Dengan semangat menciptakan generasi yang sehat dan berkualitas, Bupati Bandung Dadang Supriatna yang akrab disapa Kang DS berkomitmen untuk terus berupaya dalam mengimplementasikan Program Makanan Bergizi Gratis dalam mendukung visi Presiden Prabowo Subianto.

"Kunjungan ke Badan Gizi Nasional ini merupakan langkah awal yang penting dalam mewujudkan visi tersebut," katanya.

Menu makan bergizi gratis (MBG) selama Ramadan adalah makanan yang tahan lama dan bisa dibawa pulang. Program ini tetap berjalan meski di bulan puasa.

Di Surabaya, Jawa Timur, menu MBG diberikan kepada siswa saat jam pulang sekolah untuk dibawa pulang siswa sebagai panganan berbuka puasa di rumah.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya, Yusuf Masruh mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) terkait teknis MBG selama Ramadan.

"Kemarin saya rapat dengan Bagan Gizi Nasional puasa itu, kalau sekolah masuk, MBG tetap jalan," kata Yusuf, Selasa kemarin (4/3).

Ia menjelaskan makanan tersebut nantinya akan diberikan menyesuaikan jam pulang sekolah masing-masing siswa, sehingga bisa dikonsumsi saat buka puasa di rumah.

"(Waktu pemberian MBG) tergantung, menyesuaikan, koordinasi dengan sekolah jam terakhirnya jam berapa," ucap Yusuf.

Menu MBG Ramadan pun, kata Yusuf, bakal disesuaikan dengan panganan berbuka puasa, yakni yang mudah dibawa pulang oleh siswa.

"Kemarin saya koordinasi dengan BGN, menunya menyesuaikan. Mungkin yang bernuansa buah, kurma, roti," imbuhnya.

BGN sempat menguji coba ketahanan makanan untuk persiapan menu MBG selama Ramadan. Kepala BGN, Dadan Hindayana menuturkan skema pemberian MBG akan dimodifikasi selama bulan puasa.

Biasanya, pemberian MBG selama ini terdiri dari makanan segar yang dikirim ke sekolah. Nah, sepanjang bulan puasa ini BGN bakal menyiapkan makanan tahan lama untuk disantap kala berbuka.

"Contohnya telur, susu, kemudian buah. Ringan modifikasi dan kami sedang mencoba agar ada sayur yang bisa dimakan mereka di sore hari," kata Dadan di Kompleks Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah, Kamis (27/2).

KOMPAS.com –Badan Gizi Nasional (BGN) menyiapkan skema khusus untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) guna memastikan pemenuhan gizi siswa selama bulan Ramadan.

Seiring dimulainya masa pembelajaran pada 6 Maret 2025, program ini akan disesuaikan agar tetap optimal bagi seluruh pelajar.

“Menjelang masa pembelajaran sekolah di bulan Ramadan yang dimulai tanggal 6 Maret, Badan Gizi Nasional telah menyiapkan menu yang disesuaikan dengan kebutuhan gizi para siswa sekolah,” seperti tertulis pada laman media sosial Instagram Kantor Komunikasi Kepresidenan, Kamis (06/03/25).

Menu makan bergizi gratis bisa dibawa pulang untuk berbuka

Berdasarkan pantauan Kompas.com, pelaksanaan MBG selama masa pembelajaran di bulan Ramadan akan disesuaikan dengan kondisi demografis di setiap daerah.

Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, mengatakan bahwa pelaksanaan MBG di daerah dengan mayoritas penduduk yang berpuasa akan menyesuaikan dengan waktu berbuka.

"Untuk tahap awal ini mekanismenya di daerah yang mayoritas puasa, makanannya (MBG) dibawa untuk buka. Kemudian, untuk daerah-daerah yang nanti teridentifikasi lebih banyak yang tidak puasanya, pelayanannya akan normal seperti biasa," ujar Dadan.

Penyesuaian ini mengakomodasi kebutuhan seluruh pelajar, baik yang menjalankan ibadah puasa maupun tidak. Makanan akan dibagikan saat jam pulang sekolah dan dapat dibawa pulang untuk dinikmati saat berbuka puasa.

Tantangan utama dalam penyesuaian program MBG selama masa pembelajaran di bulan Ramadan adalah memastikan makanan tetap layak konsumsi hingga waktu berbuka puasa.

Dadan memastikan bahwa pihaknya telah siap menghadapi tantangan tersebut dan berkomitmen untuk memastikan makanan tetap segar ketika dimakan saat berbuka dengan merancang menu khusus yang terdiri dari makanan-makanan yang dapat bertahan lebih lama.

"Kami usahakan semua makanan yang tahan lama, misalnya susu, telur, buah, kurma, dan kue kering. Hari ini kami juga sedang menguji sayuran yang bisa bertahan hingga 12 jam," kata Dadan.

Beberapa contoh menu yang akan didistribusikan termasuk:

1. Roti
2. Telur
3. Susu
4. Buah jeruk
5. Kurma
6. Kue kering fortifikasi

Badan Gizi Nasional selalu lakukan evaluasi harian

Menanggapi laporan terkait dugaan keracunan makanan yang basi di beberapa daerah dalam pelaksanaan program MBG sebelumnya, BGN telah menerapkan sistem evaluasi harian yang lebih ketat, khususnya selama masa pembelajaran di bulan Ramadan.

"Setelah makanan diberikan di pagi hingga siang hari, sorenya kami langsung evaluasi. Kami cek semua laporan, baik dari media maupun dari masyarakat, lalu kami kroscek dan klarifikasi," jelas Dadan.

Dadan menjelaskan evaluasi ini juga mencakup pengawasan terhadap Satuan Pengelola Pengelolaan Gizi (SPPG), serta klarifikasi terhadap berbagai laporan yang beredar di media.

BGN juga mengakui bahwa sebagian besar insiden terjadi karena mitra SPPG masih baru dan belum terbiasa menangani produksi makanan dalam jumlah besar.

"Rata-rata itu karena masih belum terbiasa. Jadi kami sekarang menyarankan, menginstruksikan kepada mitra yang baru-baru agar memulai program dari jumlah kecil," ujar Dadan.

Jakarta (ANTARA) - Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri 5 Jakarta, Palmerah, Jakarta Barat, membagikan Makan Bergizi Gratis (MBG) Kamis ini yang sekaligus menjadi hari pertama masuk bagi siswa usai libur Ramadhan 2025 dan berharap bisa bebas dari gluten.

Sekitar pukul 11.30 WIB, guru membagikan makanan kepada para siswa SMA LB. Mereka dipanggil ke kelas ketika sedang beristirahat sebelum memasuki mata pelajaran berikutnya, yakni keterampilan.

Kepala Sekolah SLB Negeri 5 Jakarta Hani Rustiani saat ditemui di sekolah tersebut, Kamis, berharap menu MBG yang dibagikan bisa lebih bebas gluten agar ramah kepada para siswa yang berkebutuhan khusus.

“Saya sudah sampaikan kalau bisa seperti ayam tepung itu, menggunakan tepung yang bebas gluten, karena itu kan tidak hanya bagus untuk anak-anak berkebutuhan khusus, untuk anak-anak umum kan juga berpengaruh itu, kalau gluten-free sangat baik,” katanya.

Namun, ia tetap mengapresiasi pemberian MBG untuk Bulan Ramadhan kali ini karena sesuai dengan anjuran dari Badan Gizi Nasional (BGN), yang terdiri dari makanan-makanan kering dan buah yang tidak basi serta aman dikonsumsi saat berbuka.

Menu MBG yang dibagikan kepada para siswa sebelumnya telah disosialisasikan di grup Whatsapp sejak pagi. Hari ini, para siswa mendapatkan menu berupa buah jeruk, kurma, susu kotak, satu telur rebus, dan biskuit cokelat.

Hani mengemukakan, terutama untuk menu susu, lebih baik diberikan yang kadar susunya lebih tinggi daripada gula, karena akan berpengaruh pada siswa hiperaktif apabila terlalu banyak mengkonsumsi gula.

“Untuk menu susu terutama, ketika di awal, kami memberikan evaluasi dan saran, ada susu dengan merk tertentu yang kadarnya cuma 10 persen (susu), sisanya banyak gula. Sekarang, susunya sudah 50 persen lebih baik, tapi susu semenjak Bulan Januari tidak diberikan setiap hari, jadi sepekan sekitar dua atau tiga kali,” ujar dia.

Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menyatakan bahwa bagi masyarakat yang berpuasa, menu Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat dibawa pulang selama Ramadhan untuk dinikmati saat berbuka puasa.

“Kita tetap akan melaksanakan, untuk yang berpuasa nanti bisa dibawa pulang. Yang tidak puasa silakan dikonsumsi di tempat, terutama untuk daerah-daerah yang mayoritas penduduknya tidak berpuasa,” ujarnya.

Menurut Dadan, hal itu merupakan kebijakan terbaru dari pemerintah yang berlaku selama Ramadhan tahun ini di sejumlah daerah dengan mayoritas penerima manfaat beragama Islam.

Dadan menjelaskan bahwa selama satu pekan pertama Ramadhan, kebijakan itu akan dievaluasi.

“Kita akan evaluasi selama satu pekan, kalau ternyata seluruhnya tidak puasa, layanan akan kembali normal,” kata dia.*

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mendatangi Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk bertemu pimpinan KPK. Tujuannya meminta bimbingan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Kami datang untuk bersilaturahmi sekaligus memohon bimbingan atas kegiatan yang dilakukan Badan Gizi," ujar Dadan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (5/3/2025).

Permohonan pendampingan ini demi kelancaran program utama Presiden Prabowo Subianto. Program tersebut juga memakan biaya yang besar sehingga perlu pengawasan KPK.

Dalam pertemuan tersebut, KPK juga menyatakan akan melakukan sidak terkait pelaksanaan program makan bergizi gratis.

"Secara khusus KPK akan melakukan sidak-sidak untuk membandingkan antara apa yang kami jelaskan mengenai sistem tata kelola dengan kenyataan di lapangan," kata Dadan.