Kehidupan bertetangga memang ada saja ceritanya, mulai dari yang menyenangkan hingga menyebalkan. Salah satu permasalahan yang terjadi terkait dengan bangunan rumah.

Sebagai contoh, A memiliki tetangga yang ingin membangun rumah di samping tanah miliknya. Ternyata, tetangga tersebut membangun rumah dengan 'menumpang' pada tembok A. A pun tidak terima karena hal itu bisa mempengaruhi kekuatan struktur rumah miliknya.

Jika ada kasus seperti itu, masyarakat bisa mengadukannya ke layanan Bantuan Edukasi dan Asistensi Ramah untuk Pengaduan Konsumen Perumahan (BENAR-PKP) yang diluncurkan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Nantinya pengaduan tersebut akan diproses oleh Tim Satgas Pengaduan dengan pihak terkait.

Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PKP Fitrah Nur menuturkan, contoh kasus tersebut sebenarnya merupakan suatu permasalahan yang seharusnya diselesaikan oleh pemerintah daerah (pemda) setempat. Hal itu karena terkait dengan izin persetujuan pembangunan gedung (PBG) yang dikeluarkan oleh pemda.

Walau demikian, masyarakat masih tetap bisa melaporkan ke BENAR-PKP melaluiWhatsApp di nomor 0812-88888-911. Nantinya, masyarakat bisa mengisi data terkait pengaduan. Setelah itu, masyarakat yang sudah mengisi pengaduan akan diberi 'tiket' elektronik untuk mengetahui progres pengaduannya sudah sampai mana. Semua bisa dilakukan hanya melalui WhatsApp saja.

"Kadang-kadang kalau ada pengaduan ke kita sebenarnya itu adalah porsi dari Pemda, ya kita larikan ke Pemda. (Bisa tetap lapor BENAR-PKP?) Oh nggak apa-apa, nanti kami yang kontak Pemda-nya. Bisa (tetap lapor)," ujarnya saat ditemui detikcom di kantor Kementerian PKP, Kamis (27/3/2025).

Sebagai informasi layanan tersebut aktif 24 jam. Namun pengaduan akan diproses pada jam kerja yaitu Senin-Jumat pada pukul 08.00-17.00 WIB.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Video: Ada 1675 Pengaduan Konsumen Sepanjang 2024

Video: Ada 1675 Pengaduan Konsumen Sepanjang 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Dinas Lingkungan Hidup (LH) Jakarta menegaskan bau sampah yang tercium warga di perumahan Jakarta Garden City (JGC) bukan berasal dari fasilitas Refuse Derived Fuel (RDF) Rorotan, Jakarta Utara.

Humas Dinas LH Jakarta Yogi Ikhwan mengatakan, sumber bau yang tercium bersumber dari tumpukan sampah yang belum diangkut dan membusuk di pusat perbelanjaan.

Petugas DLH DKI juga menemukan sumber bau berasal dari tumpukan sampah sisa makanan pada saluran air di depan pasar modern.

"DLH DKI Jakarta menuntaskan pengangkutan sampah pada malam yang sama di sekitar wilayah tersebut guna menghilangkan sumber bau yang dikeluhkan oleh sejumlah warga," ujar Yogi dikutip dari Antara, Jumat (28/3/2025).

Yogi menyampaikan, DLH DKI mendapatkan laporan bau pertama kali pada Kamis (27/3) pukul 20.50 WIB. Adapun wilayah yang mencium bau tersebut berada di Kompleks Jakarta Garden City (JGC) dan sekitarnya, seperti di Cluster Shinano, Casia, La Seine, Asya, North Thames, dan South Thames.

Selain itu, warga Harapan Indah Bekasi berada di Cluster Harmoni, Ifolia, Aralia, dan Symphony, serta Metland juga melapor mencium bau.

Dia memastikan saat ini tidak ada aktivitas apapun di fasilitas RDF Plant dan seluruh sampah di dalam bunker sudah dikosongkan sejak sepuluh hari lalu. Ini dilakukan dalam rangka penyempurnaan sistem operasi di RDF Plant tersebut.

"Tidak ada aktivitas apapun di RDF Plant Rorotan. Bunker sampah sudah dikosongkan dan dibersihkan, termasuk Waste Water Treatment Plant (WWTP) atau pengolahan air limbah atau air lindi pun tertutup rapat, jadi dipastikan bau tersebut bukan dari fasilitas RDF Plant," katanya.

Dia mengimbau kepada masyarakat agar segera melaporkan ke media sosial resmi Dinas LH DKI Jakarta bila mengalami keluhan serupa.

Diketahui sebelumnya, warga mengancam menggelar demo besar di depan Balai Kota Jakarta jika Refuse Derived Fuel (RDF) Rorotan, Jakarta Utara, kembali menimbulkan bau tak sedap.

Sebelumnya, warga dari tiga wilayah yakni Perumahan Jakarta Garden City (JGC) Jakarta Timur, Harapan Indah Bekasi, dan Rorotan, sudah melakukan unjuk rasa di depan RDF Rorotan meminta tempat pengelolaan sampah itu ditutup karena mencemari udara.

"Akan ada aksi demonstrasi yang lebih besar lagi ke Balai Kota," ucap Ketua RT 18/RW 14 Perumahan JGC Klaster Shinano, Wahyu Andre, saat diwawancarai Kompas.com, Senin (24/3/2025).

Presiden Prabowo Subianto menyatakan Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu program terbesar dan diperhatikan oleh dunia. Ia menyebut banyak dihubungi pemimpin dunia yang ingin mencontoh Indonesia menjalankan program tersebut.

"Pemerintah kita sudah melancarkan suatu program makan bergizi untuk semua anak-anak Indonesia dan untuk semua ibu-ibu hamil. Ini saya kira salah satu program terbesar di dunia dan ini diperhatikan oleh dunia. Banyak pemimpin-pemimpin dunia menghubungi saya, ada yang datang ke sini dan mengatakan ingin mencontoh Indonesia yang berani," kata Prabowo dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (28/3/2025).

Alasan Prabowo berani menjalankan program Makan Bergizi Gratis karena dinilai sebagai suatu keharusan. Ia tidak ingin anak-anak Indonesia ada yang kelaparan.

"Anak-anak kita adalah masa depan kita, anak-anak kita tidak boleh ada yang lapar, anak-anak kita tidak boleh ke sekolah dengan perut yang kosong. Ini tekad pemerintah yang saya pimpin," tegasnya.

Prabowo mengklaim perkembangan program Makan Bergizi Gratis sangat baik, di mana per hari ini sudah lebih dari 3 juta anak sebagai penerima. Sampai akhir tahun 2025 ditargetkan semua anak-anak dan ibu hamil di Indonesia bisa menerima Makan Bergizi Gratis dengan jumlah mencapai 82,9 juta penerima.

"Kita ingin lebih cepat, tapi ya kita harus bertahap, kita harus dengan pengelolaan yang baik, administrasi yang baik karena ini uang rakyat harus dikelola dengan baik. Insya Allah rencana kita akhir tahun ini semua anak-anak Indonesia dan semua ibu hamil akan mendapat makan tiap hari, ini nanti jumlahnya 82,9 juta penerima manfaat," bebernya.

Menurut Prabowo, target itu sangat baik dibandingkan Brazil yang butuh waktu bertahun-tahun untuk menyasar semua warganya mendapatkan Makan Bergizi Gratis.

"Brasil mulai program makan bergizi untuk anak-anak tahun 2011 dan membutuhkan 11 tahun sampai semua anak-anak Brazil terima makan gratis, kalau nggak salah jumlahnya sekitar 26 juta anak, 11 tahun. Kita mulai Januari 2025, berarti satu tahun kita akan mencapai seluruh anak-anak Indonesia di seluruh Tanah Air dengan Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai pulau Rote," imbuhnya.

Tonton juga Video: Prabowo Sebut Jepang Minat Bantu Program Makan Bergizi

Polres Mojokerto mengintensifkan patroli ke perumahan yang banyak ditinggal mudik penghuninya. Peningkatan intensitas patroli ini untuk mencegah pencurian dan kejahatan lainnya.

Patroli salah satunya menyasar Perumahan Zian Residence di Desa Menanggal, Kecamatan Mojosari. Sejumlah personel Satsamapta Polres Mojokerto yang dipimpin Aipda Arik keliling perumahan ini menggunakan mobil dan sepeda motor.

Mereka juga belusukan dengan berjalan kaki untuk menjangkau rumah-rumah di gang sempit. Aipda Arik dan personelnya memantau situasi setiap rumah yang kosong karena ditinggal mudik penghuninya. Ia ingin memastikan semua rumah aman dari pencuri.

Kapolres Mojokerto AKBP Ihram Kustarto menjelaskan, layanan patroli perumahan yang ditinggal mudik ini bagian dari komitmen Polri untuk Masyarakat. Menurutnya, intensitas patroli ditingkatkan pada jam-jam rawan kejahatan, baik siang dan malam hari.

Tujuannya tak lain untuk mencegah pembobolan rumah kosong dan kejahatan lainnya. Sehingga masyarakat bisa mudik dengan aman dan nyaman.

"Patroli ini kami lakukan secara rutin siang dan malam untuk memastikan keamanan lingkungan," jelasnya, Jumat (28/3/2025).

Setiap patroli ke permukiman penduduk, tim dari Polres Mojokerto juga mengedukasi para satpam perumahan dan warga yang tidak mudik. Mereka diimbau melapor ke kantor polisi terdekat apabila menemukan aktivitas mencurigakan di rumah yang kosong karena ditinggal mudik penghuninya.

"Masyarakat juga kami imbau bekerja sama dengan tetangga untuk saling menjaga rumah masing-masing, serta memastikan rumah dalam keadaan terkunci dan aman sebelum ditinggal mudik," terang Ihram.

Polres Mojokerto juga menyediakan penitipan kendaraan gratis di 14 kantor polsek mulai 24 Maret sampai 8 April 2025. Masyarakat yang hendak mudik bisa menitipkan kendaraan yang tidak dipakai di kantor polisi terdekat. Sehingga kendaraan dijamin lebih aman dari pencurian.

"Dengan upaya-upaya ini, kami berharap dapat menciptakan situasi kamtibmas yang kondusif selama musim mudik lebaran," tandas Ihram.

Video: KCIC Sediakan 808 Ribu Kursi Whoosh saat Masa Mudik Lebaran

Video: KCIC Sediakan 808 Ribu Kursi Whoosh saat Masa Mudik Lebaran

Menteri BUMN Erick Thohir buka suara soal pengangkatan sejumlah pejabat kementerian menjadi komisaris di bank BUMN. Langkah ini ditujukan sebagai bagian dari strategi meningkatkan efisiensi, transparansi dan sinergi program pemerintah dengan kebijakan perbankan BUMN.

"Kita lihat juga kemarin perwakilan daripada para kementerian yang hadir, tentu komposisi pemegang saham yang ada di Himbara sendiri tidak lain untuk memastikan sinergitas program pemerintah, tetapi tetap transparansi publik terus terjadi secara korporasi," kata Erick saat ditemui di Kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat, Kamis (27/3/2025).

Erick mengatakan, pengangkatan pejabat kementerian menjadi komisaris tersebut disesuaikan dengan fokus daripada bank tersebut. Misalnya, kata Erick, Komisaris Bank Rakyat Indonesia (BRI) diisi oleh perwakilan Kementerian Usaha Kecil Menengah (UMKM). Kemudian, Bank Tabungan Negara (BTN) diisi oleh perwakilan dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

"Kita lihat kemarin di BRI ada perwakilan dari Kementerian UMKM misalnya. Lalu kita lihat dari BTN ada perwakilan pemerintahan perumahan. Nah tidak lain ini untuk mensinergikan," katanya.

Lebih lanjut, Erick Thohir mengatakan meskipun ada pejabat kementerian dalam jajaran komisaris Himbara, transparansi bakal tetap dijaga dengan pengawasan ketat dari Kementerian Keuangan, Bank Indonesia dan lembaga terkait lainnya.

"Tetapi tetap diawasi ada Kemenkeu, BI dan lain-lainnya," katanya.

Berikut beberapa pejabat kementerian yang jadi komisaris di bank pelat merah:

-Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moraza: Komisaris BRI
-Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah: Komisaris BTN
-Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung: Komisaris Bank Mandiri
-Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Suryo Utomo: Komisaris Utama BTN
-Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu Luky Alfirman: Komisaris Bank Mandiri
-Deputi Bidang Sumber Daya Manusia, Teknologi dan Informasi Kementerian BUMN Tedi Bharata: Wakil Komisaris Utama BNI

Wakil Menteri Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah resmi diangkat menjadi Komisaris Bank Tabungan Negara (BTN). Ia ditunjuk oleh Menteri BUMN Erick Thohir untuk mengisi posisi tersebut.

Dilansir dari detikFinance, Erick menjelaskan pengangkatan pejabat kementerian menjadi komisaris tersebut disesuaikan dengan fokus daripada bank tersebut. Ia mencontohkan Komisaris Bank Rakyat Indonesia (BRI) diisi oleh perwakilan Kementerian Usaha Kecil Menengah (UMKM).

Hal itu juga berlaku untuk Bank Tabungan Negara (BTN) yang diisi oleh perwakilan dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

"Kita lihat kemarin di BRI ada perwakilan dari Kementerian UMKM misalnya. Lalu kita lihat dari BTN ada perwakilan pemerintahan perumahan. Nah tidak lain ini untuk mensinergikan," kata Erick saat ditemui di Kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat, Kamis (27/3/2025).

Langkah tersebut merupakan bagian dari strategi meningkatkan efisiensi, transparansi, dan sinergi program pemerintah dengan kebijakan perbankan BUMN.

"Kita lihat juga kemarin perwakilan daripada para kementerian yang hadir, tentu komposisi pemegang saham yang ada di Himbara sendiri tidak lain untuk memastikan sinergitas program pemerintah, tetapi tetap transparansi publik terus terjadi secara korporasi,"

Erick menambahkan meski ada pejabat kementerian dalam jajaran komisaris Himbara, transparansi bakal tetap dijaga dengan pengawasan ketat dari Kementerian Keuangan, Bank Indonesia dan lembaga terkait lainnya.

"Tetapi tetap diawasi ada Kemenkeu, BI dan lain-lainnya," katanya.

Artikel ini sudah tayang di detikFinance.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang bekerja sebagai tenaga kesehatan (nakes) mendapat rumah murah. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin sudah menandatangani nota kesepahaman (MoU) dukungan 30 ribu unit rumah subsidi untuk perawat, bidan, dan tenaga kesehatan kemarin.

Ara mengatakan Presiden Prabowo Subianto memperhatikan tenaga kesehatan. Ia berharap program ini dapat segera dilakukan proses serah terima kunci rumah subsidi kepada nakes yang berhak.

"Tanggal 28 April saya minta sudah penyerahan kunci kepada perawat, bidan dan tenaga kesehatan masyarakat. Jangan terlalu banyak basa basi kalau bisa cepat jangan diperlambat," ujar Ara dalam keterangan tertulis, Jumat (28/3/2025).

Selain itu, Ara mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang sudah mendukung terwujudkan program tersebut. Program ini pun baru pertama kalinya dilakukan dalam sejarah Indonesia.

"Terima kasih Bu Mufti atas inisiatifnya. Terima kasih Kepala Bappenas yang punya perencanaan yang kokoh dan memberikan bantuan supervisi data dengan BPS. Terima kasih BPS atas datanya yang cepat dan akan diperbarui lagi 3 Mei 2025 datanya, terima kasih atas kerja kerasnya. Terima kasih Pak Menkes, pesan satu saja pilih pengembang yang bertanggung jawab, supaya nanti niat baik Presiden Prabowo kepada Nakes dapat terwujud dengan baik," kata Ara.

Sementara itu, Budi menyampaikan kegembiraannya terhadap kolaborasi yang terjalin saat ini antaran Kementerian PKP dan Kementerian Kesehatan.

"Terobosan Pak Ara luar biasa sekali. Karena harus menyediakan tanah kurang lebih 3 juta meter persegi untuk 30 ribu nakes dan pembiayaan yang tidak sedikit. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Prabowo melalui Menteri Ara dapat memberikan bantuan perumahan kepada para nakes di seluruh Indonesia," ujarnya.

Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Putih Sari mengatakan tenaga kesehatan mempunyai peran penting dalam dunia kesehatan di Indonesia. Langkah ini diharapkan bisa mendukung kinerja tenaga kesehatan.

"Alhamdulillah bisa diakomodir sebanyak 30 ribu. Tentu nantinya akan bertahap, ini bagian daripada percepatan pemerataan pembangunan. Diharapkan dapat mempengaruhi kinerja tenaga kesehatan. Ini kolaborasi luar biasa dalam program penyediaan perumahan," imbuhnya.

Kemudian, Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan pihaknya akan terus menyediakan berbagai indikator statistik yang diperbarui secara rutin.

"Untuk perumahan kami menyediakan data makro dan mikro. Di data makro kita menyelenggarakan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), salah satunya data backlog. Untuk data mikro kami ada Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dapat digunakan untuk berbagai program intervensi pemerintah termasuk penyaluran rumah subsidi," terangnya.

Sebagai informasi, penandatanganan MoU juga disaksikan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Video Mendikdasmen: 483.816 Guru di RI Belum Punya Rumah

Video Mendikdasmen: 483.816 Guru di RI Belum Punya Rumah

JAKARTA, KOMPAS.com - Angka prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan di Indonesia masih berada di angka 8,53 persen, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2024.

Data tersebut menunjukkan banyak anak di Indonesia yang masih kurang asupan gizi yang memadai, baik dari segi jumlah maupun kualitas.

Selain itu, tantangan gizi anak di Indonesia juga semakin kompleks, dengan tingginya angka kekurangan zat gizi mikro yang terjadi bersamaan dengan meningkatnya prevalensi kelebihan berat badan dan obesitas akibat pola makan yang tidak sehat.

Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, menekankan pentingnya akses keluarga miskin terhadap makanan bergizi seimbang.

“Salah satu tantangan utama adalah kurangnya akses keluarga miskin terhadap makanan dengan gizi seimbang," kata Dadan dalam keterangan pers, Kamis (27/3/2025) malam.

Dadan menyebutkan, pihaknya berusaha memastikan bahwa setiap anak, terutama dari kelompok rentan, mendapatkan asupan gizi yang baik. Gizi seimbang, lanjutnya, mencakup protein, karbohidrat, serat, buah, dan susu.

"Jika intervensi ini tidak dilakukan sejak dini, kita berisiko memiliki tenaga kerja produktif yang kurang berkualitas pada tahun 2045,” ucap Dadan.

Kerjasama dengan Kemendikdasmen

Dok. Kemdikdasmen Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) bersama Badan Gizi Nasional menandatangani Nota Kesepahaman memperkuat kerja sama dalam meningkatkan pemenuhan gizi bagi peserta didik di seluruh Indonesia. Nota Kesepahaman yang ditandatangani hari ini menjadi landasan penting bagi pelaksanaan program ini, dengan tujuan utama memastikan kerja sama yang lebih erat antara Kemendikdasmen dan Badan Gizi Nasional dalam mendukung pelaksanaan program pemenuhan gizi di lingkungan sekolah.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) bersama Badan Gizi Nasional menandatangani Nota Kesepahaman memperkuat kerja sama dalam meningkatkan pemenuhan gizi bagi peserta didik di seluruh Indonesia.

Nota Kesepahaman yang ditandatangani hari ini menjadi landasan penting bagi pelaksanaan program ini, dengan tujuan utama memastikan kerja sama yang lebih erat antara Kemendikdasmen dan Badan Gizi Nasional dalam mendukung pelaksanaan program pemenuhan gizi di lingkungan sekolah.

Diketahui, pemerintah telah meluncurkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai bagian dari upaya nasional dalam memastikan anak-anak mendapatkan akses makanan sehat dan bergizi.

Dalam sambutannya, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, menyampaikan apresiasi terhadap Badan Gizi Nasional atas percepatan program pemenuhan gizi bagi peserta didik.

“Alhamdulillah, kita bersyukur program-program Badan Gizi Nasional berjalan lebih cepat dan melampaui ekspektasi sebelumnya. Kami berterima kasih karena penerima manfaat terbesar dari program ini adalah mereka yang belajar di Kemendikdasmen, mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, hingga SMA. Dengan program Makan Bergizi Gratis, Insya Allah kita memiliki generasi yang lebih sehat, kuat, dan berkarakter,” ucap Mu'ti dalam keterangan persnya.

Lebih lanjut, Mu’ti mengatakan bahwa program MBG tidak hanya bertujuan meningkatkan gizi peserta didik, tetapi juga menjadi sarana membangun pendidikan karakter, seperti kebiasaan berdoa sebelum makan, menjaga kebersihan, serta menanamkan nilai-nilai tanggung jawab dan kemandirian.

Mu’ti menambahkan bahwa Kemendikdasmen mendukung sepenuhnya program Makan Bergizi Gratis sebagai bagian dari upaya membangun generasi yang sehat dan kuat, serta berkarakter dan berakhlak mulia.

“Program ini juga menjadi sarana untuk memperkuat pendidikan karakter dan menanamkan nilai-nilai utama, seperti kebersamaan, tanggung jawab, serta kesantunan. Selain itu, kami telah mengoptimalkan peran UKS sebagai ujung tombak implementasi program ini di sekolah, melakukan digitalisasi sarana-prasarana pendukung gizi, serta memperkuat data melalui dashboard program MBG guna memastikan kebijakan berbasis bukti,” ujar Mu'ti.

Dadan menambahkan, bahwa kerja sama ini merupakan bagian dari strategi nasional dalam menurunkan angka kekurangan gizi pada anak usia sekolah.

“Program ini merupakan bentuk investasi besar dari pemerintah Indonesia dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia menuju Generasi Emas 2045. Saat ini, pertumbuhan penduduk Indonesia masih tinggi, bertambah sekitar enam orang per menit atau tiga juta per tahun. Jika mencakup seluruh anak usia sekolah, jumlah yang seharusnya mendapatkan manfaat ini adalah 70 juta anak,” kata Dadan.

Dalam laporannya, Sekretaris Jenderal Kemendikdasmen, Suharti, menjelaskan bahwa Nota Kesepahaman ini mencakup berbagai aspek kerja sama, termasuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia, koordinasi dan edukasi, pemanfaatan sarana dan prasarana, serta pertukaran data dan informasi.

“Nota Kesepahaman ini telah melalui proses yang cukup panjang sejak Februari lalu dan akhirnya siap untuk ditandatangani hari ini. Komunikasi antara Kemendikdasmen dengan Badan Gizi Nasional sudah dijalin sejak September 2024. Kami berharap kerja sama ini memberikan manfaat besar bagi pemenuhan gizi peserta didik,” terang Suharti.

Dengan adanya sinergi ini, intervensi gizi diharapkan lebih tepat sasaran, tidak hanya mengatasi kekurangan gizi tetapi juga membentuk karakter dan mendukung gerakan 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat.

Pengembang Meikarta, PT Mahkota Sentosa Utama, menghadiri undangan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) untuk bertemu dengan konsumen Meikarta di Kantor Kementerian PKP, Jakarta Selatan, Kamis (27/3/2025). Pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut dari keluhan konsumen Meikarta yang tak kunjung terima unit yang sudah dibeli.

Dalam keterangan pers yang diterima detikcom, disebutkan bahwa perusahaan berinteraksi dengan Perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta dengan baik dan kondusif. Perusahaan juga menampung masukkan-masukkan baru untuk menjadi bahan pertimbangan.

Pimpinan perusahaan melaporkan bahwa ada mekanisme konsumen menjual ke pasar atas unit inden yang belum terjadwal penyerahan dan mekanisme penukaran unit inden terhadap unit siap serah terima. Perusahaan mengaku selama ini sudah ada ribuan unit yang telah memanfaatkan peluang tersebut

Perusahaan juga melaporkan per 26 Maret 2025 sudah ada 11.224 unit apartemen di Meikarta uang sudah dibangun dan diserahkan ke konsumen. Saat ini juga sedang berjalan proses penyerahan berkelanjutan April sampai dengan Desember 2025 sebanyak 4,904 unit.

Dengan demikian, akan selesai penyerahan 16,128 unit hunian per akhir 2025. Sesuai jadwal penyerahan, sisa 12.7% atau 1,647 unit dan 722 unit sudah terjadwal penyerahan di tahun 2026 dan 2027.

Perusahaan juga menegaskan bahwa selama ini ada mekanisme konsumen menjual ke pasar atas unit indent yang belum terjadwal penyerahan dan mekanisme penukaran unit indent terhadap unit siap serah terima. Menurut pihak Meikarta sudah ada ribuan unit yang telah memanfaatkan peluang tersebut.

Sebelumnya diberitakan konsumen Meikarta sempat menyampaikan keluh kesahnya yang tak kunjung mendapatkan unit apartemen yang sudah dibelinya kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Hal itu dilakukan di tengah-tengah acara peluncuran Bantuan Edukasi dan Asistensi Ramah untuk Pengaduan Konsumen Perumahan (BENAR-PKP), di Kantor Kementerian PKP, Jakarta Selatan, Rabu (26/3/2025).

Salah satu konsumen Meikarta, Yosafat (30), mengatakan dirinya masih belum mendapatkan unit yang dibelinya sejak 2017. Ia membeli sebuah unit apartemen tipe 55 seharga Rp 300 juta-an dan sudah membayar DP Rp 40 juta serta melakukan cicilan 60 kali dari total 180 kali. Karena tak kunjung mendapatkan unitnya, Yosafat hanya ingin uang cicilannya kembali.

"Kita ingin minta uang kita kembali. (Jawaban dari Meikarta apa?) Belum ada jawaban, hanya ketemu dengan stafnya saja," ujar Yosafat di lokasi.

Konsumen lainnya, Aminah, membeli unit studio di Meikarta. Ia membeli unit tersebut pada 2017 dan sudah lunas pada 2018.
"Tapi sampai sekarang unitnya nggak ada, Pak," keluhnya.

Ada pula Rini, konsumen Meikarta, yang juga tidak mendapatkan unitnya padahal sudah membelinya dengan cara cash bertahap sebanyak 14 kali dari total 24 kali pembayaran. Ia hanya ingin uang yang sudah dibayarkannya dikembalikan karena dirinya sangat membutuhkan uang tersebut untuk kehidupan sehari-hari.

"Pada tahun 2018 saya stop. Saya melakukan pemesanan unit ini sejak September 2017. Saya melakukan pembayaran DP, bahkan saya top up DP-nya, saya tambah lagi Rp 60 juta saat itu. Jadi dari Rp 500 sekian juta, uang saya sudah masuk sebanyak Rp 387 juta sekian," tutur Rini.

"Apa harapan Ibu?" tanya Ara.

"Saya berharap uang saya yang sudah masuk itu kembali. Saya hanya minta uang saya yang sudah masuk saja kembali. Tidak ada bunga, tidak ada apa-apa lagi. Hanya uang yang saya bayar kembali," ucap Rini dengan suara bergetar.

Video: Turki hingga UEA Akan Jadi Investor Program 3 Juta Rumah

Video: Turki hingga UEA Akan Jadi Investor Program 3 Juta Rumah

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) bersama Badan Gizi Nasional menandatangani Nota Kesepahaman guna meningkatkan pemenuhan gizi bagi peserta didik di seluruh Indonesia.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti pun menyampaikan apresiasi terhadap Badan Gizi Nasional atas percepatan program pemenuhan gizi bagi peserta didik.

“Kami berterima kasih karena penerima manfaat terbesar dari program ini adalah mereka yang belajar di Kemendikdasmen, mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, hingga SMA. Dengan program Makan Bergizi Gratis, Insya Allah kita memiliki generasi yang lebih sehat, kuat, dan berkarakter,” ucap Mendikdasmen Mu'ti dalam pernyataan tertulis di Jakarta pada Kamis.

Pendidikan yang berkualitas, lanjutnya, tidak dapat dipisahkan dari kondisi kesehatan peserta didik. Status gizi yang baik berperan besar dalam mendukung perkembangan kognitif, meningkatkan daya konsentrasi, serta memperbaiki prestasi akademik anak-anak di sekolah.

Lebih lanjut, Menteri Mu’ti mengatakan program MBG tidak hanya bertujuan meningkatkan gizi peserta didik, tetapi juga menjadi sarana membangun pendidikan karakter, seperti kebiasaan berdoa sebelum makan, menjaga kebersihan, serta menanamkan nilai-nilai tanggung jawab dan kemandirian.

Menurut dia, Kemendikdasmen mendukung sepenuhnya program Makan Bergizi Gratis sebagai bagian dari upaya membangun generasi yang sehat dan kuat, serta berkarakter dan berakhlak mulia.

“Selain itu, kami telah mengoptimalkan peran UKS sebagai ujung tombak implementasi program ini di sekolah, melakukan digitalisasi sarana-prasarana pendukung gizi, serta memperkuat data melalui dashboard program MBG guna memastikan kebijakan berbasis bukti,” imbuhnya.

Pada kesempatan itu, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menyampaikan kerja sama tersebut merupakan bagian dari strategi nasional dalam menurunkan angka kekurangan gizi pada anak usia sekolah.

“Program ini merupakan bentuk investasi besar dari pemerintah Indonesia dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia menuju Generasi Emas 2045. Jika mencakup seluruh anak usia sekolah, jumlah yang seharusnya mendapatkan manfaat ini adalah 70 juta anak,” kata Dadan.

Ia menekankan pentingnya akses keluarga miskin terhadap makanan bergizi seimbang.

Oleh karena itu, pihaknya berusaha memastikan bahwa setiap anak, terutama dari kelompok rentan, mendapatkan asupan gizi yang baik.

Gizi seimbang, lanjutnya, mencakup protein, karbohidrat, serat, buah, dan susu. Jika intervensi ini tidak dilakukan sejak dini, Indonesia berisiko memiliki tenaga kerja produktif yang kurang berkualitas pada tahun 2045.

Ia juga menyoroti dampak positif dari program tersebut di sekolah-sekolah yang telah mendapatkan makanan bergizi lebih dari satu tahun.

Anak-anak menjadi lebih ceria, aktif, dan sehat, serta angka kehadiran sekolah meningkat hingga 99 persen.

“Bahkan di Papua, ada cerita seorang nenek yang kesulitan membangunkan cucunya untuk sekolah. Namun, sejak adanya program makanan bergizi, anak tersebut bangun lebih awal dan semangat ke sekolah,” katanya.

Melalui kerja sama ini, pemerintah berharap bahwa setiap anak Indonesia, tanpa terkecuali, dapat tumbuh dengan asupan gizi yang cukup dan memiliki masa depan yang lebih cerah.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) bersama Badan Gizi Nasional menandatangani Nota Kesepahaman guna meningkatkan pemenuhan gizi bagi peserta didik di seluruh Indonesia.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti pun menyampaikan apresiasi terhadap Badan Gizi Nasional atas percepatan program pemenuhan gizi bagi peserta didik.

“Kami berterima kasih karena penerima manfaat terbesar dari program ini adalah mereka yang belajar di Kemendikdasmen, mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, hingga SMA. Dengan program Makan Bergizi Gratis, Insya Allah kita memiliki generasi yang lebih sehat, kuat, dan berkarakter,” ucap Mendikdasmen Mu'ti dalam pernyataan tertulis di Jakarta pada Kamis.

Pendidikan yang berkualitas, lanjutnya, tidak dapat dipisahkan dari kondisi kesehatan peserta didik. Status gizi yang baik berperan besar dalam mendukung perkembangan kognitif, meningkatkan daya konsentrasi, serta memperbaiki prestasi akademik anak-anak di sekolah.

Lebih lanjut, Menteri Mu’ti mengatakan program MBG tidak hanya bertujuan meningkatkan gizi peserta didik, tetapi juga menjadi sarana membangun pendidikan karakter, seperti kebiasaan berdoa sebelum makan, menjaga kebersihan, serta menanamkan nilai-nilai tanggung jawab dan kemandirian.

Menurut dia, Kemendikdasmen mendukung sepenuhnya program Makan Bergizi Gratis sebagai bagian dari upaya membangun generasi yang sehat dan kuat, serta berkarakter dan berakhlak mulia.

“Selain itu, kami telah mengoptimalkan peran UKS sebagai ujung tombak implementasi program ini di sekolah, melakukan digitalisasi sarana-prasarana pendukung gizi, serta memperkuat data melalui dashboard program MBG guna memastikan kebijakan berbasis bukti,” imbuhnya.

Pada kesempatan itu, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menyampaikan kerja sama tersebut merupakan bagian dari strategi nasional dalam menurunkan angka kekurangan gizi pada anak usia sekolah.

“Program ini merupakan bentuk investasi besar dari pemerintah Indonesia dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia menuju Generasi Emas 2045. Jika mencakup seluruh anak usia sekolah, jumlah yang seharusnya mendapatkan manfaat ini adalah 70 juta anak,” kata Dadan.

Ia menekankan pentingnya akses keluarga miskin terhadap makanan bergizi seimbang.

Oleh karena itu, pihaknya berusaha memastikan bahwa setiap anak, terutama dari kelompok rentan, mendapatkan asupan gizi yang baik.

Gizi seimbang, lanjutnya, mencakup protein, karbohidrat, serat, buah, dan susu. Jika intervensi ini tidak dilakukan sejak dini, Indonesia berisiko memiliki tenaga kerja produktif yang kurang berkualitas pada tahun 2045.

Ia juga menyoroti dampak positif dari program tersebut di sekolah-sekolah yang telah mendapatkan makanan bergizi lebih dari satu tahun.

Anak-anak menjadi lebih ceria, aktif, dan sehat, serta angka kehadiran sekolah meningkat hingga 99 persen.

“Bahkan di Papua, ada cerita seorang nenek yang kesulitan membangunkan cucunya untuk sekolah. Namun, sejak adanya program makanan bergizi, anak tersebut bangun lebih awal dan semangat ke sekolah,” katanya.

Melalui kerja sama ini, pemerintah berharap bahwa setiap anak Indonesia, tanpa terkecuali, dapat tumbuh dengan asupan gizi yang cukup dan memiliki masa depan yang lebih cerah.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) bersama Badan Gizi Nasional menandatangani Nota Kesepahaman guna meningkatkan pemenuhan gizi bagi peserta didik di seluruh Indonesia.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti pun menyampaikan apresiasi terhadap Badan Gizi Nasional atas percepatan program pemenuhan gizi bagi peserta didik.

“Kami berterima kasih karena penerima manfaat terbesar dari program ini adalah mereka yang belajar di Kemendikdasmen, mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, hingga SMA. Dengan program Makan Bergizi Gratis, Insya Allah kita memiliki generasi yang lebih sehat, kuat, dan berkarakter,” ucap Mendikdasmen Mu'ti dalam pernyataan tertulis di Jakarta pada Kamis.

Pendidikan yang berkualitas, lanjutnya, tidak dapat dipisahkan dari kondisi kesehatan peserta didik. Status gizi yang baik berperan besar dalam mendukung perkembangan kognitif, meningkatkan daya konsentrasi, serta memperbaiki prestasi akademik anak-anak di sekolah.

Lebih lanjut, Menteri Mu’ti mengatakan program MBG tidak hanya bertujuan meningkatkan gizi peserta didik, tetapi juga menjadi sarana membangun pendidikan karakter, seperti kebiasaan berdoa sebelum makan, menjaga kebersihan, serta menanamkan nilai-nilai tanggung jawab dan kemandirian.

Menurut dia, Kemendikdasmen mendukung sepenuhnya program Makan Bergizi Gratis sebagai bagian dari upaya membangun generasi yang sehat dan kuat, serta berkarakter dan berakhlak mulia.

“Selain itu, kami telah mengoptimalkan peran UKS sebagai ujung tombak implementasi program ini di sekolah, melakukan digitalisasi sarana-prasarana pendukung gizi, serta memperkuat data melalui dashboard program MBG guna memastikan kebijakan berbasis bukti,” imbuhnya.

Pada kesempatan itu, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menyampaikan kerja sama tersebut merupakan bagian dari strategi nasional dalam menurunkan angka kekurangan gizi pada anak usia sekolah.

“Program ini merupakan bentuk investasi besar dari pemerintah Indonesia dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia menuju Generasi Emas 2045. Jika mencakup seluruh anak usia sekolah, jumlah yang seharusnya mendapatkan manfaat ini adalah 70 juta anak,” kata Dadan.

Ia menekankan pentingnya akses keluarga miskin terhadap makanan bergizi seimbang.

Oleh karena itu, pihaknya berusaha memastikan bahwa setiap anak, terutama dari kelompok rentan, mendapatkan asupan gizi yang baik.

Gizi seimbang, lanjutnya, mencakup protein, karbohidrat, serat, buah, dan susu. Jika intervensi ini tidak dilakukan sejak dini, Indonesia berisiko memiliki tenaga kerja produktif yang kurang berkualitas pada tahun 2045.

Ia juga menyoroti dampak positif dari program tersebut di sekolah-sekolah yang telah mendapatkan makanan bergizi lebih dari satu tahun.

Anak-anak menjadi lebih ceria, aktif, dan sehat, serta angka kehadiran sekolah meningkat hingga 99 persen.

“Bahkan di Papua, ada cerita seorang nenek yang kesulitan membangunkan cucunya untuk sekolah. Namun, sejak adanya program makanan bergizi, anak tersebut bangun lebih awal dan semangat ke sekolah,” katanya.

Melalui kerja sama ini, pemerintah berharap bahwa setiap anak Indonesia, tanpa terkecuali, dapat tumbuh dengan asupan gizi yang cukup dan memiliki masa depan yang lebih cerah.