Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher meminta Badan Gizi Nasional (BGN) melacak laporan keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) yang terjadi di beberapa daerah.

"Lakukan tracing (pelacakan) mulai dari seperti apa bahan lokalnya, bagaimana penerimaan, penyiapan, pengelolaan, sampai distribusinya," katanya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama BGN di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.

Netty menyampaikan laporan dari Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives CISDI tentang standardisasi penyediaan MBG, yang menyatakan hanya 17 persen makanan bergizi gratis memenuhi standar gizi dan keamanan pangan.

"Yang menjadi temuan CISDI juga, 45 persen menu yang disajikan adalah makanan ultra-proses, padahal justru kita ingin memberdayakan petani lokal dan mengenalkan pangan lokal," ujar dia.

CISDI juga memberikan beberapa catatan tentang kelayakan SPPG jika harus melayani 3.000-3.500 orang, padahal di Jepang misalnya, untuk makan bergizi gratis bagi siswa hanya melayani 500 orang.

"Di Brasil juga tidak boleh diberikan makanan ultra-proses untuk anak-anak sekolah. Praktik baik ini perlu dijadikan catatan bagi BGN agar kepercayaan masyarakat semakin tinggi terhadap Program MBG," paparnya.

Ia juga meminta BGN mengoptimalkan koordinasi dan pelibatan aktif kementerian/lembaga terkait untuk memastikan respons yang cepat dalam menangani kasus keracunan makanan dan mencegah penyebaran lebih lanjut.

Selain itu, Komisi IX juga menyarankan BGN terus berkoordinasi dengan BPOM RI guna memastikan setiap mitra yang terlibat dalam program MBG memenuhi standar keamanan pangan yang ketat.

Sementara itu, Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan pihaknya tengah memperketat prosedur distribusi makanan untuk mencegah kasus keracunan MBG berulang.

"Sebagai langkah korektif dan preventif, BGN juga segera melakukan pengetatan terhadap prosedur distribusi makanan. Pertama, yakni pada protokol keamanan saat proses pengantaran dari dapur ke sekolah," katanya.

Prosedur pengetatan kedua, lanjutnya, pembatasan waktu maksimum pengantaran untuk menjaga kualitas makanan. Ketiga, memperketat mekanisme distribusi di sekolah, termasuk penyimpanan dan penyerahan kepada siswa.

Keempat, menetapkan batas toleransi waktu antara makanan diterima dan harus segera dikonsumsi. Kelima, menetapkan kewajiban uji organoleptik (tampilan, aroma, rasa, dan tekstur) terhadap makanan sebelum dibagikan.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2025

Anggota Komisi IX DPR Muazzim Akbar mengkhawatirkan pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG). Ia menilai program ini seperti bom waktu lantaran realisasi anggaran baru terserap 3% dari total Rp 71 triliun.

"Masalah anggaran, yang baru bisa terealisasi baru 3 persen dari Rp 71 triliun. Nah, bagaimana ini anggaran yang begitu besar bahkan hampir seluruh kementerian itu sudah terjadi efisien anggaran," kata Muazzim dalam rapat dengar pendapat dengan Kepala BGN, di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (6/5/2025).

Legislator PAN mengatakan MBG akan menjadi bom waktu jika tak sesuai dengan yang diharapkan. Ia pun menyoroti temuan permasalahan MBG di Nusa Tenggara Barat (NTB).

"Nah saya melihat hari ini, ini kita akan ada bom waktu. Bahwa makan bergizi gratis ini realisasinya nggak seperti yang kita harapkan. Saya terutama sekali di NTB betul-betul saya turun. Dari 30 SPPG yang ada di NTB itu, ya jujur hampir 40 persen itu sebagian juga ada kader kami yang DPRD Kabupaten yang membangun SPPG dan sebagainya," ujar Muazzim.

"Dan termasuk juga begitu banyak SPPG yang saya melihat masih asal-asalan ya. Kurangnya pengawasan dari BGN," tambahnya.

Muazzim mengungkap temuan ulat pada buah dibagikan dalam program tersebut. Ia menyebut juga ada pemberian buah tak sesuai standar.

"Salah satu contoh yang saya memang melihat langsung, begitu ada anak SD terima makannya, itu di buah itu ada ulat sampai teriak. Siapa yang harus bertanggung jawab? Kedua anak SMP di kasih buah jeruk asal-asalan jeruknya. Jadi jeruknya waduh kecutnya minta ampun kecil-kecil ini," katanya.

Muazzim juga menemukan nasi di MBG yang dan kualitasnya tak bagus. Ia meminta Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan evaluasi yang menyeluruh terkait hal ini dan kasus-kasus lainnya.

"Ketiga, nasinya begitu diterima siswa, itu kerasnya minta ampun. Apakah kualitas berasnya yang memang hanya beli beras murah yang penting dapat untung banyak apa gimana? Nah ini yang perlu coba kita evaluasi berkaitan dengan serapan anggaran, kedua kurangnya pengawasan dengan SPPG yang sudah berjalan," imbuhnya.

Simak juga "Kepala BGN Pastikan Tak Ada Lagi Dapur MGB yang Reimburse!" di sini:

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyerahkan 100 kunci rumah subisidi untuk wartawan. Penyerahan simbolis dilakukan di Perumahan Gran Harmoni Cibitung, Kec. Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Lokasi perumahan tersebut sekitar 10 menit dari pintu keluar Gerbang Tol Gabus dan sekitar 24 menit dari Stasiun Cibitung. Di sepanjang perjalanan menuju perumahan tersebut tak tampak adanya angkutan umum.

Walau demikian, jalanannya sudah halus diaspal. Jalanannya tak terlalu lebar, cukup untuk dua buah mobil. Di samping kanan-kiri jalan tak ada pohon besar, hanya ada tanaman tinggi, tanah lapang serta sebagian kecil sawah sehingga terasa agak panas dan gersang.

Pria yang akrab disapa Ara ini datang sekitar pukul 16.00 WIB mengenakan baju tugasnya berwarna cokelat susu. Ia datang bersama Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Meutya Hafid, Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho, Direktur Konsumer BTN Hirwandi Ghafar hingga Wakil Ketua Komisi V DPR Syaiful Huda.

Saat datang, mereka langsung meninjau rumah subsidi yang akan diserahkan hari ini. Mereka tiba diantar menggunakan golf car.

"Saya sudah lihat dari ukurannya, temboknya ini double dinding dan tingginya 3 meter, airnya dari PAM," katanya di lokasi, dalam acara Serah Terima Kunci Program Rumah untuk Karyawan Industri Media.

Hari ini rencananya akan diserahkan 5 kunci rumah subsidi secara simbolis. Sementara itu, menurut Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho, hingga saat ini sudah ada 124 wartawan yang terdaftar membeli rumah subsidi.

"Yang serah terima simbolis ada 5, (yang daftar) 124," ujar Heru kepada wartawan.

Setelah berkeliling melihat rumah, mereka pun kembali ke lokasi serah terima kunci untuk wartawan dan memulai acara.

Dalam paparannya, Heru mengatakan dalam serah terima kunci ini terdapat 78 pekerja industri media di wilayah Bekasi, 10 pekerja industri di Palembang, 10 pekerja industri di Makassar, 10 pekerja industri di Yogyakarta, 10 pekerja industri di Medan, dan 10 pekerja industri di Manado.

"Kegiatan ini diikuti oleh kurang lebih 133 debitur awak media dan wartawan yang masih ongoing proses dan akan serah terima kunci nanti secara simbolis 5. Di sini ada 78 kemudian masing-masing 10 di 5 lokasi lain. Ada di Medan, di Palembang, di Makassar, Manado, dan di Yogyakarta," ujarnya dalam sambutan.

Sementara itu, Ara dalam paparannya meminta pengembang untuk membangun rumah subsidi dalam keadaan baik. Sebab, tidak semua pengembang bertanggung jawab.

"Kita udah posting kok, mana cukup banyak pengembang-pengembang yang tidak bertanggung jawab," ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) sudah menandatangani nota kesepahaman (MoU) untuk menyediakan 1.000 rumah subsidi untuk wartawan.

Nota kesepakatan tersebut ditandatangani bersama Kementerian Komunikasi (Komdigi) dan Digital dan Badan Pusat Statistik (BPS). Ara mengatakan sudah ada kesepakatan untuk menyerahkan 100 unit rumah terlebih dahulu pada bulan Mei.

"Acara kita hari ini singkat, padat, dan langsung to the point, tanpa banyak ceremonial. Kita sudah menetapkan tanggal 6 Mei, jam 4 sore, untuk melanjutkan pembicaraan. Ibu, nanti kita langsung membagikan 100 kunci ya untuk wartawan," ujar Ara di Jl. Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (8/4/2025).

Video Maruarar: Wartawan yang Terima Rumah Subsidi Tetap Bisa Kritik Pemerintah

Video Maruarar: Wartawan yang Terima Rumah Subsidi Tetap Bisa Kritik Pemerintah

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menyebutkan bahwa kuota rumah subsidi melalui fasilitas likuiditas pembiyaan perumahan (FLPP) akan ditambah menjadi 350.000 unit rumah. Hal ini disebut-sebut menjadi yang terbesar sepanjang sejarah.

Penambahan kuota tersebut, kata Ara, sudah sempat diungkapkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Untuk saat ini, kuota FLPP ada 220.000 unit.

"Dari tadinya 220.000 ya, mungkin sepanjang sejarah Indonesia NKRI, ini paling besar ya, zaman Pak Prabowo, pertama ini 350.000 ya yang sudah siap," kata Ara kepada wartawan di Kantor Kementerian PKP, Jl. Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (5/5/2025).

Sementara itu, Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho mengungkapkan ada kemungkinan akan ada penambahan lagi jika dari total kuota FLPP 350.000 itu sudah habis.

"Saat ini yang sudah diumumkan oleh Kemenkeu (Kementerian Keuangan) sampai dengan 350.000. Dan Kemenkeu pasti akan melihat juga dari data-data realisasi yang kita kelola. Jadi bertumbuh, nanti kalau misalkan sampai triwulan ke-3 misalkan sudah bisa terserap habis, kemudian akan ada top-up lagi," tuturnya.

Sebagai informasi, Ara memang sempat menyatakan kuota rumah subsidi dalam program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) akan bertambah beberapa waktu lalu.

"Sebentar lagi diumumkan lah. Sabar ya 220 ribu ini akan bertambah untuk pertama kali pemerintahan Presiden Prabowo (Subianto) ini akan menyiapkan paling banyak sepanjang sejarah Indonesia merdeka," ujar Ara usai menghadiri acara Mayday 2025 di Universitas Pertamina, Jakarta Selatan, Kamis (1/5/2025).

Ara menjelaskan tambahan kuota tersebut merupakan hasil kerja sama dengan berbagai pihak. Adapun pembiayaan kuota FLPP saat ini berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

"Tahun ini 220 ribu udah ada uangnya. Dari mana? Dari APBN. Berkat kerja sama moneter BI (Bank Indonesia), dan juga pemerintah Presiden Prabowo, juga DPR dibantu Pak Dasco (Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad), Pak Said, Komisi X juga, Komisi XI juga Pak Misbakhun (Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun)," imbuhnya.

Pada Desember 2024 lalu, kuota untuk Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) ditetapkan sebanyak 220.000 unit untuk tahun 2025. Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho mengungkapkan bahwa pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar Rp 28,2 triliun untuk disalurkan 220.000 unit rumah melalui skema FLPP.

"Di tahun 2025 pemerintah melalui BP Tapera telah mengalokasikan dana Rp 28,2 triliun yang ditargetkan dapat disalurkan untuk 220 ribu unit rumah dengan skema saat ini 75% APBN, 25% perbankan," kata Heru dalam acara Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama KPR Sejahtera FLPP dengan Bank Penyalur dan Asosiasi Pengembang Perumahan 2025 di Auditorium Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta Selatan, Senin, (23/12/2024).

Video: Menteri Ara Targetkan Serah Terima Kunci 300 Rumah Subsidi Nakes Bulan April

Video: Menteri Ara Targetkan Serah Terima Kunci 300 Rumah Subsidi Nakes Bulan April

Badan Gizi Nasional (BGN) akan memberikan sanksi tegas berupa pemutusan kontrak untuk para mitra dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) yang nakal. Hal ini menyusul serangkaian kasus yang terjadi beberapa waktu terakhir, termasuk keracunan.

Wakil Kepala BGN Lodewyk Pusung mengatakan, pihaknya akan memberikan peringatan awal kepada SPPG terkait masalah tersebut, di antaranya yang terseret kasus keracunan di Cianjur. Apabila kembali terulang di kemudian hari, pihaknya tidak segan-segan menerapkan sanksi berupa pemutusan kontrak terhadap mitra tersebut.

"Masalah sanksi, sanksi kepada SPPG yang tidak benar ya memang kalau dia kejadian pertama kaya umpamanya di Cianjur, oh ini sudah kita peringatkan. Kalau kejadian lagi yang ketiga, memang kita harus putuskan kontrak," kata Lodewyk dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IX DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (6/5/2025).

Lodewyk menjelaskan, penerapan sanksi ini telah dirumuskan oleh Deputi Penyediaan dan Penyaluran, berkoordinasi dengan Deputi Pemantauan dan Pengawasan BGN. Inspektur Utama BGN juga telah menurunkan tim untuk memantau langsung.

"Inspektur utama sudah menurunkan tim untuk memantau di wilayah-wilayah itu, terutama yang kita anggap agak-agak rawan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan," ujarnya.

Pihaknya juga menerima masukan untuk pengawasan berlapis terhadap distribusi makanan yang keluar dari dapur menuju ke sekolah. Menurutnya, pengawasan perlu dilakukan untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan.

"Di perjalanan juga dia harus diawasi. Kemudian pada saat pembagian, kita harus kontrol juga karena takut juga kadang-kadang setelah dibagikan itu ada aja tangan-tangan jahil yang bisa mungkin merusak nama baik BGN," kata dia.

Selain sanksi, BGN juga akan merevisi besaran insentif untuk SPPG dengan kategori unggul. Kepala BGN Dadan Hindayana menjelaskan, akan dibuat pemeringkatan SPPG dalam bentuk akreditasi yang ditetapkan melalui proses sertifikasi.

Rencananya, proses pemeringkatan ini mulai dilangsungkan segera setelah target pembangunan 1.994 unit SPPG tercapai. Targetnya, jumlah tersebut bisa terwujud pada akhir Mei 2025 ini.

"Kami sekarang sedang bekerja sama dengan Komite Akreditasi Nasional (KAN) untuk menyusun kriteria-kriteria sertifikasi akreditasi, sehingga nanti SPPG itu akan mendapatkan evaluasi apakah masuk dalam kategori unggul, atau kategori baik sekali, atau kategori baik, dan itu yang akan menentukan juga berapa inisiatif yang layak diterima," ujar Dadan.

Dadan menjelaskan, saat ini BGN memukul rata besaran insentif yang diberikan untuk para SPPG dalam rangka memberikan dorongan agar para mitra meningkatkan kualitas dan fasilitasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com -Badan Gizi Nasional (BGN) menghapus sistem penggantian biaya atau reimbursement bagi satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) dari makan bergizi gratis (MBG).

Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan, uang MBG dari pemerintah sebelumnya masuk ke rekening yayasan, kemudian yayasan langsung bisa menggunakannya.

“Tapi BGN mengubah menjadi rekening masuk ke yayasan, kami verifikasi melalui SPPG. Dan sekarang kami ubah lagi dengan menggunakan virtual account,” kata Dadan dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (6/5/2025).

Dadan menyebutkan, mitra-mitra yang sudah terverifikasi sebagai mitra BGN akan dibuatkan virtual account. “Jadi sekarang tidak ada lagi sistem reimburse," ujar Dadan.

Ia menambahkan, SPPG tidak boleh beroperasional sebelum memiliki virtual account dan uang muka masuk.

“Jadi kalau mitra ingin melaksanakan program MBG pada tanggal 5 Mei, maka mitra dengan kepala SPPG harus membuat proposal pada tanggal 20 April, kemudian masuk ke kami, kemudian kami verifikasi, nanti uangnya akan kami kirim,” kata Dadan.

KOMPAS.COM/M. Elgana Mubarokah Sejumlah siswa TK dan SD di Kecamatan Rancaekek tengah menerima program Makan Bergizi Gratis (MBG) beberapa waktu lalu

Dadan menyebutkan, proposal harus berisi tiga komponen utama, yakni pengeluaran untuk bahan baku, operasional, dan insentif.

Proposal disusun untuk periode 10 hari, diikuti dengan laporan keuangan atas realisasi anggaran pada pekan sebelumnya.

“Mitra-mitra bekerja dengan uang muka yang dikirim oleh Badan Gizi Nasional untuk 10 hari ke depan,” kata Dadan.

"(Misalnya) pada tanggal 15 ketika uang muka sudah masuk, mitra dan kepala SPPG sudah membuat proposal untuk tanggal 25 sambil membuat laporan penggunaan uang yang tanggal 5-10," ucap Dadan.

Itu saya konfirmasi, memang ada. Dari sekian banyak cuma satu, ya wajarlah begitu

Yogyakarta (ANTARA) - Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) meminta seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memperketat pengecekan kebersihan dan kelayakan makanan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebelum didistribusikan ke sekolah.

"Kami sudah koordinasi dengan SPPG dan sekolah. semuanya itu sebelum (makanan) disampaikan ke sekolah-sekolah, harus dicek kebersihannya, kesehatannya, menunya, dan seterusnya," ujar Kepala Disdikpora DIY Suhirman dihubungi di Yogyakarta, Selasa.

Hal itu disampaikan Suhirman menyusul temuan ulat pada nasi MBG yang diterima siswa SMK Negeri 4 Yogyakarta. Insiden itu membuat siswa yang bersangkutan merasa trauma mengonsumsi MBG kembali.

Suhirman mengakui kasus tersebut benar adanya, namun ia mengklaim hanya ditemukan satu kali dari ribuan porsi makanan yang disediakan. Meski begitu ia menegaskan perlunya evaluasi agar kejadian serupa tidak terulang.

"Itu saya konfirmasi, memang ada. Dari sekian banyak cuma satu, ya wajarlah begitu," ujarnya.

Ia mengatakan pengawasan teknis MBG menjadi tanggung jawab SPPG, termasuk perihal pilihan menu dan penyajiannya.

Disdikpora DIY, kata Suhirman, bertugas menjembatani komunikasi antara sekolah dan SPPG, serta mendorong evaluasi bersama jika ada laporan kekurangan dari lapangan.

"Kalau ada beberapa hal yang sekiranya kurang maksimal, itu bisa dimaksimalkan dalam pelayanan makan bergizi gratis ini," ucapnya.

Pihaknya juga sudah melibatkan Dinas Kesehatan (Dinkes) DIY sejak awal program untuk memastikan kandungan gizi dan kelayakan menu makanan. Sekolah juga dipersilakan menyampaikan laporan atau keluhan langsung kepada SPPG masing-masing.

"Itu sudah proses sejak awal. Menunya apa, kandungan gizinya bagaimana, itu sudah dihitung. Kami mengoordinasikan saja," ujarnya.

Di sisi lain apabila pelaksanaan MBG dirasa memberatkan sekolah, dia mengingatkan manfaat Program MBG jauh lebih besar, terutama untuk pembentukan karakter siswa.

"Kalau menambah pekerjaan, iya. Tapi itu kan untuk kepentingan bersama. Manfaat bagi siswa lebih banyak daripada tenaga yang dikeluarkan. Salah satu dari tugas guru dan sekolah ya membantu untuk pelaksanaannya MBG ini," katanya.

Ia mencontohkan pembiasaan sederhana seperti berdoa sebelum makan dan menjaga kebersihan setelah makan menjadi bagian pembinaan sikap dan karakter siswa. "Itu kan dari sikap-sikap makan itu bisa mendeteksi karakter dari siswa," lanjutnya.

Saat ini, kata dia, Program MBG masih dijalankan sebagai pilot project di lima sekolah di DIY, yaitu SMA 1 Kasihan, SMA 1 Wonosari, SMK 3 Wonosari, SMA 5 Yogyakarta, dan SMK 4 Yogyakarta. Ke depan jumlah sekolah pelaksana akan terus bertambah seiring proses evaluasi dan kesiapan sekolah.

Pihaknya membuka ruang partisipasi dari siswa dalam bentuk masukan atas pelaksanaan program, termasuk usulan menu, waktu penyajian, hingga penanganan kasus-kasus insidental seperti makanan yang tidak layak konsumsi.

Sebelumnya Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMKN 4 Yogyakarta Widiatmoko Herbimo mengakui mendapat temuan ulat pada makanan MBG beberapa hari yang lalu.

"Baru saja ada kok itu, (ditemukan) ulat itu dua hari yang lalu," ujar dia.

Selain ditemukan pada sayuran, kata dia, ulat juga terlihat di nasi yang disajikan kepada siswa. Menurutnya, kasus serupa bukan baru kali pertama terjadi. "Sudah lebih dari sekali, mungkin enam atau tujuh kali," ujarnya.

Selain itu ia mencatat ada beberapa menu yang tidak lengkap, misalnya lauk seperti tempe yang seharusnya ada justru tidak disertakan. Menyikapi temuan tersebut, pihak sekolah langsung mengganti makanan dan melaporkannya kepada penyedia.

Pewarta: Luqman Hakim
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025

BEKASI - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, bersama Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Meutya Hafid , dan Direktur Consumer Banking BTN Hirwandi Gafar, secara simbolis menyerahkan kunci rumah kepada karyawan industri media di Perumahan Gran Harmoni Cibitung, Bekasi, Jawa Barat, Selasa (6/5/2025).

Sebagai upaya penyediaan rumah layak dan terjangkau untuk masyarakat dari berbagai macam profesi, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) menyatakan kesiapannya menyalurkan kredit pemilikan rumah (KPR) dan pembiayaan kepemilikan rumah subsidi bagi karyawan industri media, termasuk kalangan wartawan.

Program tersebut merupakan hasil dari upaya kolaborasi antara BTN, pemerintah, dan ekosistem perumahan nasional.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDARLAMPUNG -- Badan Gizi Nasional (BGN) menyebutkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat berjalan dengan baik dengan adanya perluasan pembangunan Satuan pelayanan pemenuhan Gizi (SPPG).

"Hal ini penting agar program ini dapat berjalan dengan baik dan menyeluruh. Perluasan SPPG harus dilakukan agar dapat menjangkau wilayah-wilayah yang benar-benar membutuhkan,” kata Staf Khusus Kepala BGN Ary Santoso, di Bandarlampung, Selasa.

Dia berharap kehadiran SPPG di Lampung dapat terus bertambah sehingga manfaatnya, terutama bagi anak-anak, ibu menyusui, dan masyarakat yang membutuhkan, dapat dirasakan dengan lebih cepat dan optimal.

"Program MBG adalah inisiatif yang luar biasa dari Presiden Prabowo. Dampaknya sangat signifikan, terutama bagi masa depan anak-anak di Indonesia," kata dia.

Dengan Program MBG, lanjutnya, diharapkan generasi penerus bangsa menjadi anak-anak yang berkualitas dan mampu membawa Indonesia menjadi negara yang mandiri dan maju, menuju visi Indonesia Emas 2045.

“Sebagai contoh, kita bisa melihat keberhasilan Jepang. Dahulu, tingkat kecerdasan penduduknya tergolong rendah. Namun setelah pemerintah Jepang menggalakkan konsumsi makanan bergizi, kini negara tersebut dikenal sebagai salah satu negara dengan tingkat kecerdasan tertinggi di dunia," ucap Ary.

Sementara itu Anggota Komisi IX DPR RI Rahmawati Herdian mengharapkan kehadiran BGN dapat berkontribusi dalam mengurangi angka stunting dan memberikan dampak positif bagi seluruh masyarakat, khususnya di Provinsi Lampung.

"Mari bersama-sama kita sukseskan program ini agar selaras dengan visi besar Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto, untuk mencapai cita-cita pembangunan bangsa,” kata dia.

Dalam upaya memenuhi gizi anak bangsa, kata dia, BGN menghadirkan program bertahap untuk mengatasi permasalahan gizi buruk, dimulai dengan pemberian makanan bergizi secara gratis kepada masyarakat.

Bendahara Umum Partai Demokrat Irwan Fecho menyambut baik rencana kedatangan pendiri Microsoft, Bill Gates, ke Indonesia untuk mendukung program makan bergizi gratis (MBG) yang diusung Presiden Prabowo Subianto. Dia menilai kedatangan Bill Gates bukti program tersebut jadi perhatian dunia.

"Informasi rencana kedatangan Bill Gates untuk bertemu dengan Presiden Prabowo terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah berita baik bahwa program strategis Pemerintahan Presiden Prabowo mendapat perhatian dunia internasional," kata Irwan saat dihubungi, Selasa (6/5/2025).

Irwan menyebut Bill Gates beserta mantan istrinya, Mellinda Ann Grench, merupakan tokoh filantropis terkemuka yang mendirikan Yayasan Bill & Melinda Gates (Bill & Melinda Gates Foundation) yang berfokus pada kesehatan global, pembangunan global, dan pendidikan. Ia menyinggung Bill Gates bahkan sudah mendonasikan lebih dari US $100 milyar (Rp 1.600 triliun) untuk programnya tersebut.

"Cita-cita mulia dua tokoh dunia, Presiden Prabowo dan Bill Gates dalam memerangi kemiskinan sekaligus meningkatkan mutu gizi anak-anak, patut diapresiasi, karena asupan gizi pada saat usia anak-anak sangat berpengaruh terhadap tumbuh-kembang mereka yang di masa depan adalah generasi penerus suatu bangsa," ucapnya.

Lebih lanjut, Irwan juga menyinggung efek domin dari program MBG. Selain untuk memperbaiki gizi anak Indonesia, ia menyebut program tersebut juga menjadi stimulus untuk ekonomi tingkat bawah.

"Efek domino adanya gelontoran dana MBG diharapkan menjadi stimulus perputaran ekonomi tingkat bawah, di mana banyak pihak produsen makanan, pengolah, distributor hingga beragam pelaku usaha terlibat, akan memberi efek bola salju perputaran ekonomi secara faktual di masyarakat. Apresiasi atas kegigihan Presiden Prabowo dalam menginisiasi dan menjalankan program ini, Sukses program MBG adalah sukses Bangsa Indonesia," ujar dia.

Sebelumnya diberitakan, Presiden Prabowo Subianto mengungkap pendiri Microsoft, Bill Gates, akan datang ke Indonesia lusa. Prabowo menyebut Bill Gates ingin bertemu dengan dirinya untuk memberikan dukungan dan penghargaan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Prabowo menyebut program MBG ini cukup membanggakan bagi dirinya. Dia menyebut banyak pemimpin negara yang datang memberikan apresiasi terhadap program tersebut.

"Makan bergizi ini adalah sesuatu yang menurut saya cukup membanggakan, banyak pimpinan negara datang ke Indonesia yang dibahas antara lain makan bergizi," kata Prabowo dalam sidang kabinet paripurna, di kantor Presiden, Istana Negara, Jakarta, Senin (5/5).

Prabowo lantas mengungkap Bill Gates akan datang ke Indonesia pada Rabu (7/5) lusa. Bill Gates ingin memberikan dukungan dan penghargaan atas program MBG.

"Tanggal 7 yaitu lusa, tokoh dunia namanya Bill Gates akan datang ke kita, minta ketemu saya, sudah cukup lama beliau minta ketemu, kalau tidak salah suratnya dari November minta ketemu, antara lain mau menyatakan dukungan dan penghargaan atas makan bergizi kita," ujarnya.

Lihat Video 'Prabowo Sebut Bill Gates Akan ke RI Lusa, Beri Penghargaan MBG':

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkapkan seluruh pegawai struktural di lembaganya hingga kini belum menerima gaji dan tunjangan kinerja (tukin). Pasalnya, peraturan presiden (perpres) yang mengatur hak keuangan mereka belum terbit.

"Perlu ibu-bapak ketahui bahwa seluruh struktural Badan Gizi sampai sekarang masih belum menerima gaji," ujar Dadan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IX DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (6/5).

Ia menjelaskan dari total pagu anggaran BGN sebesar Rp71 triliun, serapan anggaran hingga awal Mei baru mencapai Rp2,386 triliun atau sekitar 3,36 persen. Khusus untuk belanja pegawai, serapan masih sangat rendah di angka 0,01 persen atau sebesar Rp386,8 juta.

Menurutnya, hal ini terjadi karena pembayaran gaji baru diberikan kepada tenaga non struktural seperti Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI), ahli gizi, dan akuntan. Sementara, untuk pegawai struktural, pembayaran belum dapat dilakukan karena belum ada dasar hukum resmi dari pemerintah.

Saat ditanya lebih lanjut, Dadan menjelaskan proses pencairan gaji pegawai struktural BGN masih menunggu perpres yang saat ini sedang diproses di Kementerian Sekretariat Negara.

"Oh, struktural menunggu perpres. Yang perpresnya sekarang sedang di Sekretariat Negara. Jadi kita tunggu perpres selesai," katanya.

Dadan menyebut dirinya dilantik sejak Agustus 2024 dan sampai saat ini perpres yang menjadi dasar pencairan hak keuangan belum selesai.

Ia menegaskan kembali bahwa yang belum dibayarkan adalah tukin (tunjangan kinerja), yang juga termasuk dalam komponen hak keuangan pegawai struktural.

"Hak keuangan dan tukin itu kan dikeluarkan lewat perpres. Nah itu kemarin saya sudah paraf. Enggak apa-apa, itu kan dirapel," imbuhnya.

Dadan kemudian menerangkan sebagian pegawai BGN yang merupakan pindahan dari instansi lain seperti Kementerian Keuangan atau IPB tetap menerima gaji pokok. Namun, hak keuangan tambahan seperti tukin belum bisa diberikan karena masih menunggu regulasi resmi.

Dengan perpres yang kini disebutnya sudah masuk tahap paraf dan berada di meja Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Dadan berharap proses pencairan gaji dan tukin pegawai struktural dapat segera terealisasi.

"Masing-masing kan ada yang pindah dari (Kementerian) Keuangan, dari IPB (Institut Pertanian Bogor) kan terima gaji. Tapi tukinnya kan hak keuangannya harus dirumuskan dalam perpres," ujarnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkapkan, kebutuhan anggaran untuk meningkatkan jumlah penerima program makan bergizi gratis (MBG) dari 3,5 juta menjadi 82,9 juta orang, lebih rendah dari usulan sebelumnya.

Dari hasil simulasi, kebutuhan anggaran yang diperlukan untuk mencapai target itu hanya sebesar Rp 50 triliun, dari usulan sebelumnya mencapai Rp 100 triliun pada tahun 2025.

"Ya ini sebetulnya kebijakan Pak Presiden, sudah diskusi, dan mendapat jaminan dari Kementerian Keuangan, terkait dengan tambahannya. Kan tambahannya Rp 100 triliun ya, tapi dari simulasi kami sih, mungkin kami hanya membutuhkan tambahan Rp 50 triliun saja," kata Dadan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (6/5/2025).

Dadan menuturkan, tambahan anggaran ini bakal digunakan ketika pagu Rp 71 triliun tahun berjalan hampir habis.

Sedangkan saat ini, realisasi anggaran BGN untuk program MBG masih minim. Secara keseluruhan, anggaran yang terserap baru Rp 2,38 triliun atau 3,36 persen dari total pagu Rp 71 triliun.

"Yang sekarang saja Rp 71 (triliun) baru 3 persen kan. Jadi nanti kalau sudah mendekati di mana anggaran itu kurang, itu segera akan direalisasikan," beber Dadan.

Dadan menuturkan, hal tersebut terjadi karena keterbatasan jumlah sumber daya manusia (SDM) yang mengelola dapur dan jumlah penerima yang baru menyasar 3,5 juta orang.

Pihaknya masih mendidik Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) menjadi Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Sebanyak 30.000 SPPI baru akan menyelesaikan pelatihan dari Universitas Pertahanan pada Juli dan siap menjadi Kepala SPPG pada Agustus 2025.

"Penyerapan anggaran di Badan Gizi ini kan identik dengan penerima manfaat. Jadi semakin besar penerima manfaat, maka penyerapan anggaran akan semakin besar," ungkap dia.

Dadan menjelaskan, jumlah penerima program MBG akan bertambah setiap bulannya.

Seiring dengan itu, penyerapan pagu direncanakan mencapai Rp 4,7 triliun pada Juni 2025, Rp 16 triliun pada Juli 2025, Rp 28 triliun pada Agustus 2025, dan Rp 51 triliun pada September 2025.

Kemudian, Rp 60 triliun pada Oktober 2025, Rp 88 triliun pada November, dan Rp 116 triliun pada akhir tahun nanti.

"Untuk 3 bulan pertama kan 3 juta (penerima). Tiga bulan berikutnya dari mulai Mei, Juni, Juli, kami targetkan 6 juta, dan mudah-mudahan itu akan bisa tercapai di akhir Mei atau awal Juni, sehingga penyerapannya akan meningkat," jelas Dadan.