Jakarta -

Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Philips J. Vermonte mengatakan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) merupakan program yang berkelanjutan. Dalam artian program ini tidak akan berjalan hanya tahun ini saja.

Pada tahun ini pemerintah menetapkan anggaran MBG tahun ini sebesar Rp 71 triliun.

"Anggaran tahun 2025 yang jelas adalah Rp 71 triliun. Sehingga ini adalah komponen yang akan dicapai untuk tahun ini. Program ini bukan multi years lagi, tapi multidecade. Sehingga mungkin dia bisa bertambah," katanya usai meninjau program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SLB Negeri 5 Slipi, Jakarta Barat, Selasa (21/1/2025).

Dengan begitu, otomatis program ini akan berkembang baik dari sisi anggaran maupun jumlah penerima manfaat MBG. Sementara itu, Philips mengatakan untuk ke depannya tidak menutup kemungkinan akan melibatkan berbagai pihak dalam penambahan anggarannya.

"Atau kalau kemudian ada ekonomi lokal, ada supporter dari masyarakat, mungkin korporasi, BUMN dan lain-lain," katanya.

Adapun terkait dengan penambahan anggaran program MBG untuk ke depannya, Philips mengatakan belum menjelaskan berapa anggaran yang akan ditambahkan.

Ia mengatakan penambahan anggaran untuk MBG masih dibicarakan dari pemerintah dengan DPR.

"Tambahan itu akan dibicarakan. Kalau dibicarakan dengan DPR dan lain-lain itu akan menjadi keputusan pemerintah dengan DPR yang akan menyetujui. Tetapi yang jelas tahun ini Rp 71 triliun," katanya.

Adapun sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menjelaskan rencana penambahan anggaran dilakukan karena Presiden Prabowo Subianto ingin agar program Makan Bergizi segera bisa dijalankan sesuai target untuk memberi makan 82,9 juta penerima. Di mana program Makan Bergizi Gratis (MBG) butuh tambahan anggaran sampai Rp 100 triliun.

Menurutnya anggaran Rp 71 triliun yang ditetapkan sepanjang 2025 ini hanya cukup untuk membiayai pemberian MBG untuk 17 jutaan penerima saja, masih jauh dari target yang ditetapkan.

"Begini untuk sementara yang sudah fix itu Rp 71 triliun itu kalau tidak ada penambahan maka akan mencapai 15 sampai 17,5 juta penerima saja," beber Dadan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (17/1/2025).

Dia mengatakan dari hitungan sementara dari Badan Gizi untuk mencapai target 82,9 juta penerima pada akhir 2025 butuh tambahan anggaran hingga Rp 100 triliun.

"Kalau dari hitungan Badan Gizi kalau tambahan itu terjadi di September sebetulnya Rp 100 triliun sudah cukup untuk memberi makan 82,9 juta," sebut Dadan.

(kil/kil)

JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUNN) Erick Thohir dan Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, Nixon LP Napitupulu memberikan keterangan pers bersama dalam rangka melindungi hak masyarakat dari developer dan notaris bermasalah, di Jakarta, Selasa (21/1/2025).

Menteri BUMN Erick Thohir meminta Himbara melakukan black list terhadap developer dan notaris yang bermasalah dan saling berbagi data terkait untuk memastikan perlindungan rakyat bisa dimaksimalkan.

Erick juga mendorong BTN untuk melakukan percepatan penyelesaian sertipikat debitur dengan melakukan perbaikan sistem dan menerapkan tata kelola yang baik (Good Corporate Governance/GCG) untuk menyukseskan Program Tiga Juta Rumah yang diusung Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kembali bersidang setelah melalui masa reses sejak Desember 2024 lalu.

Ketua DPR Puan Maharani membeberkan ada sejumlah masalah yang akan disoroti oleh DPR selama Masa Sidang II Tahun 2024-2025 yang dimulai pada Selasa (21/1/2025).

"Satu, pelaksanaan program makan bergizi gratis. Dua, penegakan kode etik dan hukum pada lembaga yang membidangi ketertiban dan keamanan. Tiga, perizinan, penggunaan, dan pengawasan senjata api oleh aparat," kata Puan dalam pidatonya pada rapat paripurna DPR, Selasa.

Puan melanjutkan, DPR juga akan menaruh perhatian terhadap permasalahan bencana alam banjir dan tanah longsor yang terjadi di sejumlah daerah, stabilitas harga komoditas dan pasokan pangan serta rencana penghentian impor beberapa komoditas pangan.

Lalu, upaya peningkatan produksi pertanian untuk mendukung swasembada pangan, penanganan kasus virus HMPV, penanganan wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) pada hewan ternak di berbagai wilayah, penyelesaian seleksi pegawai honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K).

Kemundian, konflik pertanahan dan tata ruang serta penyediaan lahan untuk berbagai program pemerintah, rencana penyimpanan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (SDA) minimal selama satu tahun di dalam negeri.

Selanjutnya, penanganan kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) terhadap WNI yang bekerja di luar negeri, kasus kekerasan seksual, rencana pelaksanaan Ujian Nasional (UN) tahun 2026.

"Lima belas, upaya mewujudkan swasembada energi. Enam belas, meningkatnya pemutusan hubungan kerja di sektor manufaktur. Tujuh belas, bergabungnya Indonesia menjadi anggota tetap BRICS," ujar Puan.

Puan berpesan agar alat kelengkapan dewan bergerak untuk menindaklanjuti masalah-masalah yang ada.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri 5 Jakarta, Hani Rustisiani menyampaikan, sisa makanan yang tersaji dalam program makan bergizi gratis (MBG) bisa dibawa pulang para murid ke rumah apabila mereka tidak menghabiskannya.

Hal itu dilakukan agar sisa makanan bisa dimakan kembali oleh para murid setelah mereka pulang sekolah sehingga tak ada makanan yang terbuang.

“Dibawa (makanannya). Mereka kan bawa tempatnya itu sendiri, terus pulang,” kata Hani kepada wartawan, Selasa (21/1/2025).

Hani berujar, sejak masa uji coba MBG pada November 2024, murid SLB Negeri 5 Jakarta masih dalam proses menyantap menu yang disajikan.

“Ketika awal-awal, ada yang lama makannya, ada yang hanya makan nasinya sama lauknya, sayurnya tidak suka,” ungkap Hani.

Lambat laun, para murid akhirnya bisa menghabiskan santapan sayur yang tersaji dalam menu MBG.

Di lain sisi, pemberian susu juga masih dalam proses evaluasi untuk bisa rutin diterima murid SLBN 5 Jakarta.

Pasalnya, susu yang pernah dikirimkan pada masa uji coba sempat mengandung terlalu banyak glukosa.

Kandungan itu dinilai tidak baik untuk para murid berkebutuhan khusus sehingga Hani sempat menghadap pemerintah untuk meminta produk susu diganti dengan yang lebih murni.

“Kami juga sudah sampaikan bahwa anak-anak autis itu tidak boleh susu cokelat dan tidak boleh banyak glukosa, makanya kami evaluasi,” ujar Hani.

Saat ini, gizi pada susu digantikan pada protein yang bisa diperoleh dari kedelai berbentuk tahu atau tempe.

Sebelumnya diberitakan, sebanyak 197 siswa SLB Negeri 5 Palmerah, Jakarta, menerima MBG, Selasa (21/1/2025).

Pembagian MBG ini ditinjau langsung oleh Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Dyah Roro Esti dan Juru Bicara Kantor Kepresidenan RI Philips J Vermonte.

Jakarta: Kawasan Parung sejak lama dikenal sebagai lokasi hunian potensial bagi masyarakat di Selatan Jakarta. Hal ini tak terlepas dari lokasinya yang strategis karena berada di antara wilayah Bogor dan Depok, serta menawarkan akses yang mudah.

Kawasan Parung sejatinya juga menjadi pilihan utama bagi mereka yang menginginkan suasana hunian yang nyaman juga asri. Dan yang lebih prospektif lagi, harga properti di kawasan ini masih relatif terjangkau dibandingkan dengan kawasan urban lainnya di Jabodetabek.

Berbagai keunggulan inilah yang menginspirasi Sakatama Development melalui anak usahanya PT Megah Anugerah Sakatama, salah satu pengembang properti mengembangkan perumahan di kawasan Parung bertajuk Aura Home.

Perumahan seluas 3,7 hektar ini menawarkan kemudahan akses ke berbagai fasilitas publik, seperti pusat perbelanjaan, rumah sakit, pusat pendidikan, berbagai retail modern serta pasar tradisional, serta aksesibilitasnya yang mudah.

Direktur Utama Sakatama Development Henry Firtanto mengatakan konsep pengembangan akan mengedepankan kenyamanan yang diimplementasikan dengan konsep hunian modern dan keselarasan dengan alam.

"Konsep ini lantas dikolaborasikan dengan desain bangunan modern resort yang menawarkan perpaduan antara estetika modern, kenyamanan, dan keharmonisan dengan lingkungan," kata dia dalam keterangan tertulis, Selasa, 21 Januari 2025.

Menurut Henry, saat ini Parung merupakan salah satu kawasan sunrise property yang pembangunannya terus berkembang. Selain aksesibilitas yang sangat baik, kawasan ini juga dikelilingi berbagai fasilitas modern yang lengkap.

"Karena itu, kami sangat optimis Aura Home akan menjadi jawaban bagi masyarakat yang mencari hunian nyaman dengan akses strategis di kawasan Parung, Bogor,” ujar dia.


Henry menjelaskan setiap rumah mengusung konsep efisiensi bangunan optimal yang diterjemahkan dengan memaksimalkan penggunaan ruangan, meminimalkan penggunaan energi listrik, dan menciptakan ambience yang nyaman.

Sebagai contoh, penggunaan jendela besar dan bukaan yang optimal untuk memaksimalkan cahaya matahari guna menjaga kualitas udara tetap baik di dalam rumah.

General Manager Project Aura Home Masykur mengungkapkan perumahan ini memiliki tiga pilihan rumah dengan desain berbeda, seperti tipe 6 Standard (LB76 M2/LT72 M2), 6 Plus (LB88 M2/LT90 M2) serta 7 (LB116 M2/LT105 M2). Sementara, harga yang ditawarkan mulai dari Rp990 juta.

Sementara itu, Komisaris PT Megah Anugerah Sakatama Andhika Fajri menjelaskan pemilihan tipe-tipe rumah telah melalui serangkaian riset yang dilakukan tim Independent Surveyor, khususnya terkait kebutuhan ideal dari target pasar para home seeker di kawasan Parung dan kawasan sekitar.

Rumah Tipe 6 Standard sangat ideal untuk keluarga muda yang menginginkan hunian nyaman dengan harga terjangkau. Sementara, Tipe 6 Plus menjadi pilihan tepat bagi keluarga yang membutuhkan ruang lebih luas untuk mengakomodir berbagai aktivitas.

Adapun, Tipe 7 sangat cocok untuk keluarga besar yang menginginkan hunian mewah dengan ruangan maksimal. Saat ini show unit untuk ketiga tipe rumah tersebut telah tersedia dan dapat dikunjungi setiap harinya.

“Dalam kondisi aktual, Parung merupakan kawasan hunian potensial dengan berbagai keunggulan. Selain pembangunan infrastruktur yang terus melesat, juga didukung ekonomi yang bertumbuh sehingga berdampak positif pada permintaan hunian dan pertumbuhan harga yang terus meningkat,” jelas Andhika.

(KIE)

Jakarta -

Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Philips J. Vermonte angkat bicara terkait dengan adanya pungutan liar dalam program makan bergizi gratis (MBG) di wilayah Ciledug, Tangerang yang beredar di media sosial.

Philips menegaskan bahwa program MBG ini hanya dikelola oleh Badan Gizi Nasional secara ketat dan tidak ada pungutan untuk program MBG.

"Kita punya prosedur dan sistem sendiri dalam kaitan dengan informasi-informasi yang dulu pernah muncul ada janji-janji dari pihak-pihak yang bertanggung jawab. Itu masyarakat diharapkan juga muncul awareness-nya. Bahwa program ini hanya dikelola oleh Badan Gizi Nasional. Informasi terkait dengan dapur, gizi, dan lain-lain ada di Badan Gizi Nasional," katanya usai meninjau program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SLB Negeri 5 Slipi, Jakarta Barat, Selasa (21/1/2025).

Adapun terkait dengan bukti-bukti tangkapan layar terkait adanya pungutan liar tersebut, Philips tidak menanggapi lebih lanjut. Ia hanya menegaskan saat ini pemerintah fokus membenahi pelaksanaan program yang telah berlangsung selama ini.

Pasalnya, pelaksanaan program ini membutuhkan energi dan perhatian yang besar. Hal ini guna mencapai apa yang telah direncanakan.

Ia pun meminta masyarakat untuk lebih waspada terhadap informasi yang beredar terkait dengan oknum yang mencari keuntungan dalam program makan bergizi gratis ini.

"Karena menjalankan program yang sudah fix aja itu sudah sangat membutuhkan energi dan perhatian. Sehingga hal-hal yang terkait dengan media sosial, mudah-mudahan masyarakat menjadi semakin dewasa juga untuk melihat berita dan informasi," katanya.

Adapun sebelumnya, salah satu akun di media sosial X yang mengunggah adanya pungutan uang sebesar Rp 10 ribu kepada orang tua siswa untuk membeli tempat makan serta sendok dan garpu. Dalam unggahan tersebut mencantum bukti tangkapan layar chat pungutan uang kepada orang tua siswa.

(kil/kil)

Jakarta (ANTARA) - Pengurus Yayasan Dompet Dhuafa Republika menilai zakat dimungkinkan untuk digunakan sebagai sumber pembiayaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terhadap anak-anak dan ibu menyusui di Indonesia yang sedang dilangsungkan oleh pemerintah.

"Mungkin saja digunakan untuk Program Makan Bergizi Gratis. Asalkan, dana yang bersumber dari zakat jelas peruntukannya," kata Ketua Pengurus Yayasan Dompet Dhuafa Republika Ahmad Juwaini dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa.

Ahmad menjelaskan bahwa sebagai kewajiban bagi umat Islam, zakat memiliki aturan dan ketentuan tersendiri terkait penyalurannya. Sebagaimana yang disebutkan dalam Al Quran surah At-Taubah ayat 60 zakat hanya boleh diberikan kepada delapan asnaf.

Adapun delapan asnaf tersebut adalah fakir, miskin, gharim (orang yang terlilit utang), riqab (hamba sahaya atau budak yang ingin memerdekakan diri), mualaf, fi sabilillah (orang-orang yang berjuang di jalan Allah), ibnu sabil (musafir), dan amil zakat.

“Jika memang peruntukannya (Program Makan Bergizi Gratis) bagi delapan golongan asnaf, maka memungkinkan untuk dilakukan,” kata Juwaini.

Namun, ia menegaskan bahwa membutuhkan kajian bersama atas penggunaan dana zakat tersebut berdasarkan fikih dan pendapat ulama karena dana zakat memiliki tujuan besar bagi masyarakat Muslim, salah satunya untuk mengentaskan kemiskinan.

Hal itu pula, kata dia, yang menjadi alasan para donatur menyalurkan dana zakatnya kepada lembaga yakni agar dana tersebut dapat berkelanjutan dan memiliki manfaat jangka panjang bagi mustahik. Maka apabila lembaga zakat dilibatkan dalam program ini, besar tanggung jawabnya kepada para muzaki untuk menjelaskan.

"Dana zakat tak hanya berkontribusi untuk membantu masyarakat dalam hal kedaruratan, tetapi juga memiliki peran penting dalam upaya pengentasan kemiskinan melalui program pemberdayaan berjangka panjang. Terlebih lembaga zakat juga perlu mempertanggungjawabkan atas pengelolaan dana muzaki (donatur zakat),” ujarnya.

Sebelumnya, Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin mengusulkan agar pemerintah membuka kesempatan pembiayaan Program Makan Bergizi Gratis melalui zakat, infak, dan sedekah (ZIS) sebab menilai DNA masyarakat Indonesia memiliki sifat gotong royong.

Hal tersebut diungkapkan Sultan kepada wartawan seusai menghadiri Sidang Paripurna Ke-10 DPD RI Masa Sidang III Tahun 2024-2025 di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/1).

"Contoh, bagaimana kita menstimulus agar masyarakat umum pun terlibat dalam Program Makan Bergizi Gratis ini, di antaranya saya kemarin juga berpikir kenapa enggak ya zakat kita yang luar biasa besarnya juga kita mau libatkan ke sana (Program MBG)," kata dia.

Pewarta: M. Riezko Bima Elko Prasetyo
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2025

BANDUNG, KOMPAS.com - Penjabat Wali Kota Bandung, A Koswara, mengatakan Pemerintah Kota Bandung sudah mengalokasikan anggaran untuk mendukung program pemerintah pusat, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG), sepanjang tahun 2025.

"Kita sudah siapkan itu. Insya Allah sudah ada, walaupun belum ada hitungan pastinya," kata Koswara saat ditemui di kegiatan Bandung Menjawab, Jalan Jawa, Kota Bandung, Selasa (21/1/2025).

Koswara menambahkan, Pemerintah Kota Bandung menyiapkan anggaran sebesar Rp 26 miliar dari APBD untuk membantu program MBG.

"Secara slot dalam anggaran APBD 2025 di Kota Bandung, kami sudah menyiapkan Rp 26 miliar untuk membantu program itu," bebernya.

Koswara memastikan anggaran tersebut tidak menggeser dari program apapun, sehingga dia menjamin bantuan tersebut tidak akan mengganggu program-program yang telah dicanangkan sepanjang tahun 2025.

"Memang sudah disiapkan dalam perencanaannya khusus," tandasnya.

Mendagri Tito Karnavian mengungkapkan pemda akan menyumbang hampir Rp 5 triliun untuk program makan bergizi gratis di 2025.

Bisnis.com, JAKARTA — Istana Kepresidenan menegaskan bahwa anggaran program Makan Bergizi Gratis pada tahun ini hanya Rp71 triliun. Pemerintah membuang ruang kepada swasta dan BUMN untuk terlibat.

Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Philips J. Vermonte mengatakan bahwa pada dasarnya MBG merupakan program jangka panjang, sehingga anggaran yang digelontorkan juga akan berkembang. Namun yang pasti, Philips menegaskan bahwa anggaran MBG pada 2025 adalah sebesar Rp71 triliun.

Philips juga menyampaikan bahwa lapisan masyarakat, korporasi, swasta, hingga BUMN juga bisa ikut berpartisipasi di dalam program MBG ke depan.

“Program [MBG] ini bukan multiyears lagi, multidecades, sehingga mungkin dia bisa bertambah [anggaran MBG]. Atau kalau kemudian ada ekonomi lokal, ada supporter dari masyarakat, mungkin korporasi, mungkin BUMN, dan lain-lain, tentu saja akan menjadi sesuai ketika dia berjalan. Tapi yang jelas anggaran tahun ini adalah Rp71 triliun,” kata Philips saat ditemui di SLB Negeri 5 Jakarta, Selasa (21/1/2025).

Menurutnya, sejalan dengan MBG yang merupakan jangka panjang, maka semua pihak bisa ikut berpartisipasi. “Nanti kalau multi years dia [anggaran] berkembang, masyarakat mungkin berpartisipasi, pihak swasta, dan lainnya. Itu ke depan, ya,” ungkapnya.

Adapun untuk saat ini, Philips menjelaskan bahwa tambahan anggaran MBG sedang dalam tahap pembicaraan dengan DPR dan pihak terkait.

“Tambahan [anggaran] kan sedang dibicarakan, dibicarakan dengan DPR dan lain-lain, itu akan menjadi keputusan pemerintah dengan DPR yang akan menyetujui. Tetapi yang jelas, tahun ini Rp71 triliun,” terangnya.

Sayangnya, Philips enggan berkomentar berapa permintaan tambahan anggaran untuk mendukung program unggulan Presiden Prabowo Subianto ini. “Itu mungkin BGN [Badan Gizi Nasional] yang berhak jawab, silakan tanya ke BGN, ya,” jelasnya.

Sebelumnya diberitakan, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana membutuhkan tambahan anggaran program Makan Bergizi Gratis alias MBG senilai Rp100 triliun supaya bisa mencakup 82,9 juta penerima.

Dadan menturkan bahwa pemerintah telah mengalokasikan anggaran senilai Rp71 triliun yang diproyeksikan mencakup 15 juta sampai dengan 17,5 penerimaan manfaat. Namun demikian, program ini baru mencakup 650.000 penerima manfaat hingga 10 hari pelaksanaan.

Hal ini disampaikannya usai melaksanakan rapat terbatas terkait dengan Program MBG dengan Presiden Prabowo Subianto bersama beberapa Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jumat (17/1/2025).

"Alhamdullilah ini sudah berjalan hampor 10 hari dan kami sudah melakukan kegiatan di 31 provinsi mencakup 238 satuan pelayanan yang sudah melayani lebih dari 650.000 penerima manfaat," katanya kepada wartawan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah memastikan tidak ada perbedaan menu pada program makan bergizi gratis untuk siswa di sekolah luar biasa (SLB) dan sekolah reguler.

Hal tersebut dikatakan Juru Bicara Kantor Komunikasi Presiden (Presidential Communication Office) Philips J. Vermonte usai mendampingi Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti meninjau makan bergizi gratis di SLB Negeri 5 Jakarta Barat, Selasa (21/1/2025).

"Tidak ada (perbedaan menu) di wilayah yang sama,” ujar Philips Vermonte kepada wartawan di lokasi.

Philips mengatakan, menu makan bergizi gratis dikelola oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Setiap SPPG mengelola sekitar 3.000 siswa.

“Di sini 11 sekolah, itu menunya sama dan angka kecukupan gizinya juga sama. Jadi semuanya dikelola oleh SPPG,” kata Philips.

Dalam peninjauan itu, Wamendag Roro yang didampingi Philips dan beberapa staf Kantor Komunikasi Presiden mengecek menu makan bergizi gratis bagi siswa SD dan SMP di SLB Negeri 5 Jakarta Barat.

“Anak-anaknya sangat antusias mendapatkan makanannya. Ternyata menunya setiap hari berbeda,” kata Roro.

Roro ingin memastikan bahwa angka kecukupan gizi pada menu makan bergizi gratis sesuai standar yang telah ditetapkan.

Sementara itu, Philips juga menekankan bahwa dalam komponen program makan bergizi gratis terdapat inklusi.

“Teman-teman yang berkebutuhan khusus, atau teman-teman yang ekonominya kurang baik, makanannya semua sama di daerah yang sama. Ada komponen inklusi dan komponen solidaritas,” kata Philips.

Jakarta -

Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Philips J. Vermonte menyampaikan menu susu dalam program makan bergizi gratis (MBG) di wilayah Jakarta akan digantikan oleh menu lainnya yang sesuai dengan kandungan gizi yang ada pada susu. Hal ini dikarenakan wilayah Jakarta tidak memiliki sentra produksi susu.

"Di Jakarta kan bukan sentra susu ya. Sejauh ini menurut Badan Gizi dan juga SPPG yang ada di Jakarta. Susu akan digantikan oleh sumber lain, ada telur, ada daging, dan tahu, tempe dan lain-lainnya," katanya usai meninjau program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SLB Negeri 5 Slipi, Jakarta Barat, Selasa (21/1/2025).

Ia menyampaikan bahwa menu susu dalam program MBG akan diprioritaskan untuk di wilayah-wilayah yang memang memiliki sentra produksi susu.

Adapun terkait dengan kapan pelaksanaan menu susu akan ada dalam program MBG, Philips belum dapat menyampaikannya. Ia menegaskan bahwa menu yang telah disusun oleh BGN sudah memenuhi kebutuhan gizi.

"Belum tahu (kapan diberikannya susu di Jakarta). Yang jelas adalah menu yang sudah disusun oleh BGN kebutuhan gizinya cukup, bukan masalah ada susu atau nggaknya," katanya.

Di sisi lain, Philips bilang bahwa dalam program MBG tidak akan ada perbedaan komponen gizi yang diberikan baik untuk siswa Sekolah Luar Biasa (SLB) maupun siswa sekolah reguler.

Ia menyampaikan salah satu komponen MGB ini yakni Inklusi, di mana program ini dirancang untuk memastikan bahwa semua anak mendapatkan perlakuan yang setara, tanpa memandang latar belakang, kebutuhan khusus, atau kondisi ekonomi mereka.

Ia memastikan, kebutuhan gizi dan menu ini disalurkan melalui Satuan Pelaksanaan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang memastikan asupan menu makanannya dengan standar gizi yang sama. Adapun menu MBG di SLB Negeri 5 Slipi, Jakarta yakni nasi, olahan ayam, sayur kangkung, tahu bacem dan buah jeruk.

"Jadi kita hari ini di sekolah-sekolah apakah mereka mungkin dari teman-teman yang berkebutuhan khusus atau teman-teman mungkin yang baik ekonominya, cukup baik atau kurang baik makanannya semua sama di daerah yang sama. Jadi tidak ada perbedaan gizi antara siswa SLB maupun siswa reguler," katanya.

Pasalnya kata Philips, setiap SPPG di suatu wilayah akan menyalurkan makanan bergizi untuk beberapa sekolah yang berada dalam jangkauannya.

"Karena 1 SPPG itu kan melayani 3.000 siswa yang tersebar di beberapa sekolah. Dan untuk SPPG Palmerah ini 11 sekolah itu menunya sama, angka kecukupan gizinya juga sama," katanya.

(kil/kil)

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Dyah Roro Esti Widya Putri menyatakan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mengentaskan masalah stunting di Indonesia.

"Banyak sekali manfaatnya (MBG) mulai dengan bagaimana kita mengentaskan stunting," kata Wamendag di sela meninjau pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis di SLB Negeri 5 Jakarta, Selasa.

Menurut Wamendag, program MBG memiliki banyak manfaat, salah satunya dalam membantu pengentasan stunting dengan memberikan asupan gizi yang tepat kepada anak-anak di berbagai sekolah.

Program ini tidak hanya fokus pada perbaikan gizi, tetapi juga bertujuan menjaga kesehatan sumber daya manusia, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Dengan asupan gizi yang cukup, anak-anak diharapkan dapat lebih produktif, sehingga dapat memberikan kontribusi maksimal bagi bangsa dan negara dalam berbagai aspek kehidupan.

"Lalu kemudian dampaknya tentunya ke produktivitas mereka dalam keseharian mereka. Jadi ketika asupan gizi itu sudah cukup tentunya mereka bisa lebih produktif dan lebih maksimal dalam berkontribusi untuk bangsa dan negara Indonesia," ujarnya.

Wamendag juga mengungkapkan bahwa pelaksanaan program MBG berjalan lancar, dengan antusiasme tinggi dari siswa SD hingga SMP yang menerima manfaat dari program tersebut, salah satunya di SLB Negeri 5 Jakarta.

"Jadi, alhamdulillah hari ini sangat lancar kita keliling mulai dari SD hingga SMP. Dan teman-teman anak-anaknya sangat antusiasme untuk mendapatkan makanannya," ucap Wamendag.

Ia menuturkan bahwa setiap hari, menu makanan yang disajikan berbeda, namun tetap memperhatikan komponen gizi yang seimbang, sesuai dengan angka kecukupan gizi yang telah ditentukan.

Melalui program ini, pemerintah berharap dapat memastikan bahwa setiap anak mendapatkan makanan bergizi yang mendukung pertumbuhan mereka, baik secara fisik maupun kognitif.

"Ternyata menunya setiap hari berbeda tapi tentunya dengan mempertimbangkan juga bagaimana komponen gizinya. Jadi semua itu angka kecukupan gizi dan semua itu sudah diatur dalam setiap takaran," kata Wamendag.

Di sisi lain, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) menargetkan prevalensi stunting sebesar 14,2 persen di akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.

"Di dalam RPJMN itu kita tuliskan per tahun ya, dan untuk dasarnya di tahun 2025 ini 18,8 persen, tetapi nanti di akhir RPJMN itu menjadi 14,2 persen. Dalam rentang lima tahun, nanti kita akan bagi kira-kira dalam satu tahun itu bisa (turun) 1,5 hingga 2 persen, sehingga nanti dari 18,8 persen, turun menjadi 14,2 persen," kata Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan Kementerian PPN/Bappenas Amich Alhumami di Kota Bandung, Jawa Barat, Sabtu (18/1).

Menurut Amich, salah satu strategi yang tepat dalam menurunkan prevalensi stunting tersebut yakni melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden Prabowo Subianto-Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

"Salah satunya dengan investasi melalui Makan Bergizi Gratis itu karena yang disasar adalah kelompok ibu hamil, target yang kaitannya langsung dengan pencegahan, dan penurunan stunting itu ibu hamil, ibu menyusui, dan balita," kata Amich.