Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana beserta jajaran menyambangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk meminta bimbingan terkait pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) yang memakan anggaran sangat besar, Rabu (5/3).

"Kami diterima oleh pimpinan KPK, dipimpin oleh pak ketua dan para wakil, pak sekjen, kemudian kedeputian pencegahan dan kami datang untuk bersilaturahmi sekaligus untuk memohon bimbingan atas kegiatan yang dilakukan oleh Badan Gizi," ujar Dadan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu.

"Karena seperti yang sudah diketahui bahwa program makan bergizi gratis selain program utama juga memiliki anggaran yang cukup besar dan pelaksanaan juga sangat masif, sehingga kami membutuhkan bimbingan-bimbingan, pendampingan-pendampingan dari berbagai pihak termasuk KPK," imbuhnya.

Ia mengaku mendapat arahan dari KPK supaya tidak terjadi kebocoran anggaran dalam pelaksanaan program andalan Presiden Prabowo Subianto tersebut.

"Alhamdulillah berjalan lancar dan kami mendapatkan pengarahan, terutama terkait dengan tata kelola keuangan agar transparan dan banyak melibatkan pihak di dalam pelaksanaannya, kemudian kami disarankan juga menggunakan teknologi informasi untuk melakukan transparansi kegiatan termasuk di dalam hal efisiensi dan juga pencegahan-pencegahan yang diperlukan," imbuhnya.

Kata Dadan, dalam pertemuan itu juga ada tawaran agar ada sumber daya manusia dari KPK di internal BGN. Ia menyambut baik tawaran tersebut.

"Insya Allah nanti kami akan akomodasi dan tindaklanjuti, dan kemudian secara khusus KPK akan melakukan sidak-sidak untuk membandingkan antara apa yang kami jelaskan mengenai sistem tata kelola dengan kenyataan di lapangan dan kami tentu saja membuka pintu selebar-lebarnya," ungkap dia.

Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal KPK Cahya Hardianto Harefa menyampaikan pihaknya mengingatkan agar anggaran untuk program makan bergizi gratis dapat digunakan dengan sebaik-baiknya. KPK, kata Cahya, serius mengawasi pelaksanaan program tersebut.

"Kedeputian pencegahan juga akan melakukan pengecekan apa yang tadi sudah disampaikan, apakah di lapangan juga sudah berjalan dengan sebagaimana mestinya. Kemudian juga dari kedeputian pendidikan dan peran serta masyarakat juga akan membantu melakukan sosialisasi-sosialisasi antikorupsi di BGN," kata Cahya.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana dan jajarannya mendatangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia meminta masukan terkait pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis karena anggarannya yang besar.

"Seperti yang sudah diketahui bahwa program Makan Bergizi Gratis, selain program utama, juga memiliki anggaran yang cukup besar dan pelaksanaan juga sangat masif, sehingga kami membutuhkan bimbingan-bimbingan, pendampingan-pendampingan, dari berbagai pihak, termasuk KPK," kata Dadan di gedung KPK, Jakarta, Rabu (5/3/2025).

Dadan mengatakan bertemu langsung dengan pimpinan KPK. Dia mengatakan BGN mendapat arahan soal tata kelola keuangan yang harus transparan.

"(Terima pengarahan) terkait dengan tata kelola keuangan agar transparan dan banyak melibatkan pihak di dalam pelaksanaannya. Kemudian kami disarankan juga untuk menggunakan teknologi informasi untuk melakukan transparansi kegiatan termasuk di dalam hal efisiensi dan juga pencegahan-pencegahan yang diperlukan," ujarnya.

Dadan berharap KPK membantu BGN secara langsung menyediakan SDM untuk terlibat dalam program yang ada. Dia berjanji membuka lebar pintu jika pihak KPK ingin melakukan pengawasan.

"Kemudian, pihak KPK juga bisa membantu Badan Gizi secara langsung dengan menyediakan atau menawarkan SDM yang dimiliki oleh KPK untuk terlibat langsung di struktur Badan Gizi," tuturnya.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) KPK Cahya Hardianto Harefa mengatakan pimpinan KPK berpesan agar anggaran yang ada digunakan secara baik. Dia mengatakan Kedeputian Pencegahan KPK akan melalukan pengecekan program tersebut.

"Tadi dari Kedeputian Pencegahan juga akan melakukan pengecekan, apa yang tadi sudah disampaikan, apakah di lapangan juga sudah berjalan dengan sebagaimana mestinya," sebutnya.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan diakreditasi oleh lembaga independen untuk mengontrol kualitas makanan yang dihasilkan oleh Stasiun Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

"Nanti ada akreditasi terkait itu...Bukan BGN dong, lembaga independen," kata Dadan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (4/3).

Ia mengatakan akreditasi terhadap makanan ini ditentukan berdasarkan indikator kualitas unggul, baik sekali dan baik."Nanti kita jalankan dulu intervensi sampai mentok di 2 ribu SPPG mencakup 6 juta orang, akan bertahan sampai Agustus, selama tidak bertambah SPPG kita akan lakukan akreditasi," kata dia.

Program makan bergizi gratis sempat diwarnai sejumlah masalah dalam pelaksanaannya. Salah satunya, temuan soal menu makanan yang tidak layak baik karena mentah, basi ataupun meracuni penerimanya.

Problem terbaru ditemukan kasus ayam mentah pada MBG di SDI Waingapu 3, Sumba Timur, Rabu (19/2).

MBG di sekolah itu disajikan oleh SPPG Waingapu pada hari ketiga pelaksanaan MBG di Sumba Timur.

Para siswa di sekolah itu tak mau makan MBG karena melihat ayam yang masih merah. Mereka merasa mual. Pihak sekolah mengetahui hal itu setelah menerima laporan dari siswa.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kualitas dari program makan bergizi gratis ke depannya akan diakreditasi.

Akreditasi bakal dilakukan ketika Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah mencapai 2.000.

"Nanti ada akreditasi terkait itu (kualitas makan bergizi gratis). Nanti kita jalankan dulu intervensi sampai mentok di 2.000 SPPG mencakup 6 juta orang, akan bertahan sampai Agustus. Selama tidak bertambah SPPG, kita akan lakukan akreditasi," kata Kepala Badan Gizi NasionalDadan Hindayana, di Istana, Jakarta, Selasa (4/3/2025).

Dadan mengatakan, akreditasi akan dilakukan oleh lembaga independen, bukan dari Badan Gizi Nasional.

"Lembaga independen (yang akreditasi), bukan kita. Karena kita yang akan diakreditasi," imbuh Dadan.

Nantinya, makan bergizi gratis yang telah diakreditasi akan masuk ke beberapa klasifikasi.

"Nanti yang bagus disebut unggul, yang menengah baik sekali, yang standar itu baik," ucap dia.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkap rencana akreditasi kualitas makanan untuk Makan Bergizi Gratis. Akreditasi itu akan dilakukan oleh lembaga independen.

"Bukan BGN dong, lembaga independen untuk melakukan akreditasi," kata Dadan kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (4/3/2025).

Dadan menyebut akreditasi makanan akan diberikan kategori unggul, baik sekali, dan baik. Akreditasi akan dilakukan jika Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sudah mencapai 2.000.

"Nanti ada akreditasi terkait itu. Nanti kita jalankan dulu intervensi sampai mentok di 2.000 SPPG mencakup 6 juta orang, akan bertahan sampai Agustus. Selama tidak bertambah SPPG kita akan lakukan akreditasi," ujar Dadan.

"Nanti yang bagus disebut unggul, yang menengah baik sekali, yang standar itu baik," lanjut Dadan.

Sebelumnya, muncul sejumlah laporan terkait kualitas makan bergizi gratis (MBG) yang dibagikan. Terbaru ada temuan makanan yang disebut belum matang, yakni menu daging pada MBG di SD Inpres 3 Waingapu, Kelurahan Kambajawa, Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT). Temuan ini viral di media sosial.

Pengelola Dapur MBG Sumba Timur, Jesica Sodakain, mengatakan dirinya menyediakan menu dan makanan yang baik bagi para siswa. Namun untuk kasus daging mentah penuh darah, ia menyebut siswa bersangkutan membeli makanan tersebut dari kantin sekolah.

"Kami menyediakan yang baik dan benar. Foto menu makanan yang beredar itu sudah terkontaminasi dengan nasi kuning, yang anak itu beli di kantin," ujar Jesica, Sabtu (22/2).

Jesica menegaskan hal tersebut sudah diklarifikasi bersama pihak SD Inpres Waingapu 3 yang memvideokan lalu memviralkan di media sosial. Setelah diklarifikasi, menu tersebut bukan dari dapur MBG. BGN pun menegaskan akan melakukan evaluasi.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Batam (ANTARA) - Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Batam, Kepulauan Riau menyampaikan menu makan bergizi gratis saat bulan puasa berupa roti, kurma, susu, telur ayam, dan buah-buahan.

Kepala Disdik Kota Batam Tri Wahyu Rubianto di Batam, Rabu, mengatakan makanan yang disediakan akan berupa makanan kering agar tahan lama dan bisa dikonsumsi saat berbuka puasa.

"Insya Allah makanan yang bertahan lama dan bisa sampai buka puasa. Contohnya roti, kurma, susu, telur ayam, dan buah seperti jeruk," kata Tri.

Ia menjelaskan makanan tersebut nantinya akan dibawa pulang oleh siswa dan dikonsumsi saat berbuka.

"Jadi makanan dibawa pulang oleh siswa dan dimakan saat waktu berbuka puasa," ujar dia.

Tri menyampaikan saat ini, MBG di Batam sudah melibatkan tiga dapur dengan sasaran 13 sekolah tingkat TK, SD, SMP di kawasan Kecamatan Bengkong, Sei Beduk, dan Batam Kota, dengan total sasaran 9.758 siswa.

Tri menjelaskan untuk tiga dapur MBG yang beroperasi saat ini merupakan dapur milik mitra BGN, seperti Yayasan Siap (Kecamatan Bengkong), Yayasan Darul Solihin (Kecamatan Batam Kota), dan Yayasan Yon Kenedia (Kecamatan Sei Beduk).

“Semua itu dapur mitra BGN. Bahkan untuk dapur BGN sendiri kita belum tau kapan beroperasinya. Mungkin dalam waktu dekat. Sementara yang dari pemkot saat ini kita sedang menunggu juknis dari BGN, karena kemarin juknisnya itu untuk pengadaan dapur itu sedang dimutakhirkan oleh mereka berdasarkan evaluasi yang sudah berjalan saat ini,” kata Tri.

Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memastikan menu MBG untuk buka puasa anak-anak sekolah terbuat dari bahan-bahan yang tahan lama sehingga tidak basi dan layak dikonsumsi.

"Kalau untuk yang puasa nanti makanannya yang tahan lama, dibagikan saat pulang sekolah, kemudian dibawa pulang, dimakan pada saat buka. Besoknya (saat sekolah), kantong dibawa lagi untuk ditukar dengan makanan baru, sehingga tidak menimbulkan sampah," ucapnya.*

Pewarta: Jessica Allifia Jaya Hidayat
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2025

Makan Bergizi Gratis (MBG) di Surabaya tetap berjalan meski saat Ramadan. Namun mekanisme pembagian makanan kepada siswa berbeda dengan hari-hari biasa. Seperti apa?

Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Surabaya Yusuf Masruh mengatakan, pemkot sudah berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN). Di mana selama bulan puasa, MBG tetap dijalankan.

"Saya sudah rapat dengan Bagan Gizi Nasional puasa itu, kalau (sekolah) masuk, (MBG) tetap jalan," kata Yusuf, Rabu (5/3/2025).

Yusuf menjelaskan, makanan akan dibagikan kepada siswa menyesuaikan jam pulang sekolah masing-masing. Agar makanan tersebut bisa disantap siswa saat sudah jam buka puasa di rumah.

"(Pemberian MBG), tergantung menyesuaikan, koordinasi dengan sekolah jam terakhirnya jam berapa," jelasnya.

Menu MBG selama Ramadan juga disesuaikan dengan berbuka. Sehingga makanan bisa dibawa pulang siswa dan dikonsumsi pada saat jam buka puasa.

"Kemarin saya koordinasi dengan BGN, menunya menyesuaikan mungkin. Minimal nuansa buah, kurma, roti," ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengatakan, selama bulan Ramadan, menu MBG bisa dibawa pulang siswa. Kemudian dapat dimakan saat berbuka puasa bagi siswa yang berpuasa.

"Kita tetap akan melaksanakan, untuk yang berpuasa nanti bisa dibawa pulang. Yang tidak puasa ya silakan dikonsumsi di tempat, terutama untuk daerah-daerah yang mayoritas penduduknya tidak berpuasa," pungkasnya

Video: Menu Makan Gratis saat Ramadan Berbeda, Makanan Lebih Tahan Lama

Video: Menu Makan Gratis saat Ramadan Berbeda, Makanan Lebih Tahan Lama

JAKARTA, KOMPAS.com - Kualitas dari program makan bergizi gratis ke depannya akan diakreditasi.

Akreditasi bakal dilakukan ketika Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah mencapai 2.000.

"Nanti ada akreditasi terkait itu (kualitas makan bergizi gratis). Nanti kita jalankan dulu intervensi sampai mentok di 2.000 SPPG mencakup 6 juta orang, akan bertahan sampai Agustus. Selama tidak bertambah SPPG, kita akan lakukan akreditasi," kata Kepala Badan Gizi NasionalDadan Hindayana, di Istana, Jakarta, Selasa (4/3/2025).

Dadan mengatakan, akreditasi akan dilakukan oleh lembaga independen, bukan dari Badan Gizi Nasional.

"Lembaga independen (yang akreditasi), bukan kita. Karena kita yang akan diakreditasi," imbuh Dadan.

Nantinya, makan bergizi gratis yang telah diakreditasi akan masuk ke beberapa klasifikasi.

"Nanti yang bagus disebut unggul, yang menengah baik sekali, yang standar itu baik," ucap dia.

Jakarta (ANTARA) - Badan Gizi Nasional (BGN) akan menggaet lembaga independen untuk mengakreditasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) guna mengontrol kualitas makanan yang diproduksi dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan, akreditasi dilakukan setelah pelaksanaan MBG sudah mencakup 6 juta penerima manfaat dan beroperasinya 2.000 SPPG.

"Nanti ada akreditasi terkait itu, nanti kita jalankan dulu intervensi sampai mentok di 2.000 SPPG mencakup enam juta orang, akan bertahan sampai Agustus. Selama tidak bertambah SPPG, kita akan lakukan akreditasi," kata Dadan usai menghadiri pemberian taklimat oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (4/3).

Dadan memperkirakan pelaksanaan MBG pada Agustus mendatang sudah mencakup enam juta penerima manfaat.

Pada saat itu lah, BGN akan menggandeng lembaga independen untuk menggolongkan kualitas makanan tersebut sesuai klasifikasi.

"Lembaga independen untuk melakukan akreditasi nanti (makanan) yang bagus disebut unggul, yang menengah, baik sekali, yang standar itu baik," katanya.

Jika hasil akreditasi makanan itu di bawah standar yang ditetapkan lembaga independen itu, BGN akan melakukan peningkatan terhadap 2.000 SPPG yang sudah ada.

Adapun program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program inisiasi Presiden Prabowo Subianto sudah berjalan di 38 provinsi dalam kurun waktu 1,5 bulan sejak diluncurkan pada 6 Januari 2025.

Dalam kesempatan sebelumnya, Dadan menyebutkan jumlah penerima MBG mencapai 2 juta anak dengan pelayanan dari 693 SPPG.

Sementara itu, anggaran untuk MBG dialokasikan senilai Rp71 triliun untuk periode Januari sampai dengan April 2025 dengan target penerima manfaat sebesar tiga juta anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui.

Penerima makan bergizi ditargetkan terus bertambah menjadi enam juta orang pada periode April—Agustus 2025, kemudian 15–17 juta orang pada Agustus—September 2025. Pada akhir 2025, Presiden menargetkan makan bergizi gratis dapat dinikmati oleh 82,9 juta orang.

Jakarta (ANTARA) - Badan Gizi Nasional (BGN) akan menggaet lembaga independen untuk mengakreditasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) guna mengontrol kualitas makanan yang diproduksi dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan, akreditasi dilakukan setelah pelaksanaan MBG sudah mencakup 6 juta penerima manfaat dan beroperasinya 2.000 SPPG.

"Nanti ada akreditasi terkait itu, nanti kita jalankan dulu intervensi sampai mentok di 2.000 SPPG mencakup enam juta orang, akan bertahan sampai Agustus. Selama tidak bertambah SPPG, kita akan lakukan akreditasi," kata Dadan usai menghadiri pemberian taklimat oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (4/3).

Dadan memperkirakan pelaksanaan MBG pada Agustus mendatang sudah mencakup enam juta penerima manfaat.

Pada saat itu lah, BGN akan menggandeng lembaga independen untuk menggolongkan kualitas makanan tersebut sesuai klasifikasi.

"Lembaga independen untuk melakukan akreditasi nanti (makanan) yang bagus disebut unggul, yang menengah, baik sekali, yang standar itu baik," katanya.

Jika hasil akreditasi makanan itu di bawah standar yang ditetapkan lembaga independen itu, BGN akan melakukan peningkatan terhadap 2.000 SPPG yang sudah ada.

Adapun program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program inisiasi Presiden Prabowo Subianto sudah berjalan di 38 provinsi dalam kurun waktu 1,5 bulan sejak diluncurkan pada 6 Januari 2025.

Dalam kesempatan sebelumnya, Dadan menyebutkan jumlah penerima MBG mencapai 2 juta anak dengan pelayanan dari 693 SPPG.

Sementara itu, anggaran untuk MBG dialokasikan senilai Rp71 triliun untuk periode Januari sampai dengan April 2025 dengan target penerima manfaat sebesar tiga juta anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui.

Penerima makan bergizi ditargetkan terus bertambah menjadi enam juta orang pada periode April—Agustus 2025, kemudian 15–17 juta orang pada Agustus—September 2025. Pada akhir 2025, Presiden menargetkan makan bergizi gratis dapat dinikmati oleh 82,9 juta orang.

Jakarta (ANTARA) - Badan Gizi Nasional (BGN) akan menggaet lembaga independen untuk mengakreditasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) guna mengontrol kualitas makanan yang diproduksi dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan, akreditasi dilakukan setelah pelaksanaan MBG sudah mencakup 6 juta penerima manfaat dan beroperasinya 2.000 SPPG.

"Nanti ada akreditasi terkait itu, nanti kita jalankan dulu intervensi sampai mentok di 2.000 SPPG mencakup enam juta orang, akan bertahan sampai Agustus. Selama tidak bertambah SPPG, kita akan lakukan akreditasi," kata Dadan usai menghadiri pemberian taklimat oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (4/3).

Dadan memperkirakan pelaksanaan MBG pada Agustus mendatang sudah mencakup enam juta penerima manfaat.

Pada saat itu lah, BGN akan menggandeng lembaga independen untuk menggolongkan kualitas makanan tersebut sesuai klasifikasi.

"Lembaga independen untuk melakukan akreditasi nanti (makanan) yang bagus disebut unggul, yang menengah, baik sekali, yang standar itu baik," katanya.

Jika hasil akreditasi makanan itu di bawah standar yang ditetapkan lembaga independen itu, BGN akan melakukan peningkatan terhadap 2.000 SPPG yang sudah ada.

Adapun program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program inisiasi Presiden Prabowo Subianto sudah berjalan di 38 provinsi dalam kurun waktu 1,5 bulan sejak diluncurkan pada 6 Januari 2025.

Dalam kesempatan sebelumnya, Dadan menyebutkan jumlah penerima MBG mencapai 2 juta anak dengan pelayanan dari 693 SPPG.

Sementara itu, anggaran untuk MBG dialokasikan senilai Rp71 triliun untuk periode Januari sampai dengan April 2025 dengan target penerima manfaat sebesar tiga juta anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui.

Penerima makan bergizi ditargetkan terus bertambah menjadi enam juta orang pada periode April—Agustus 2025, kemudian 15–17 juta orang pada Agustus—September 2025. Pada akhir 2025, Presiden menargetkan makan bergizi gratis dapat dinikmati oleh 82,9 juta orang.

Lembaga independen untuk melakukan akreditasi nanti (makanan) yang bagus disebut unggul, yang menengah, baik sekali, yang standar itu baik,

Jakarta (ANTARA) - Badan Gizi Nasional (BGN) akan menggaet lembaga independen untuk mengakreditasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) guna mengontrol kualitas makanan yang diproduksi dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan, akreditasi dilakukan setelah pelaksanaan MBG sudah mencakup 6 juta penerima manfaat dan beroperasinya 2.000 SPPG.

"Nanti ada akreditasi terkait itu, nanti kita jalankan dulu intervensi sampai mentok di 2.000 SPPG mencakup enam juta orang, akan bertahan sampai Agustus. Selama tidak bertambah SPPG, kita akan lakukan akreditasi," kata Dadan usai menghadiri pemberian taklimat oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (4/3).

Dadan memperkirakan pelaksanaan MBG pada Agustus mendatang sudah mencakup enam juta penerima manfaat.

Pada saat itu lah, BGN akan menggandeng lembaga independen untuk menggolongkan kualitas makanan tersebut sesuai klasifikasi.

"Lembaga independen untuk melakukan akreditasi nanti (makanan) yang bagus disebut unggul, yang menengah, baik sekali, yang standar itu baik," katanya.

Jika hasil akreditasi makanan itu di bawah standar yang ditetapkan lembaga independen itu, BGN akan melakukan peningkatan terhadap 2.000 SPPG yang sudah ada.

Adapun program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program inisiasi Presiden Prabowo Subianto sudah berjalan di 38 provinsi dalam kurun waktu 1,5 bulan sejak diluncurkan pada 6 Januari 2025.

Dalam kesempatan sebelumnya, Dadan menyebutkan jumlah penerima MBG mencapai 2 juta anak dengan pelayanan dari 693 SPPG.

Sementara itu, anggaran untuk MBG dialokasikan senilai Rp71 triliun untuk periode Januari sampai dengan April 2025 dengan target penerima manfaat sebesar tiga juta anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui.

Penerima makan bergizi ditargetkan terus bertambah menjadi enam juta orang pada periode April—Agustus 2025, kemudian 15–17 juta orang pada Agustus—September 2025. Pada akhir 2025, Presiden menargetkan makan bergizi gratis dapat dinikmati oleh 82,9 juta orang.

Pewarta: Mentari Dwi Gayati/Livia Kristianti
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2025