Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) bersama Badan Gizi Nasional menandatangani Nota Kesepahaman guna meningkatkan pemenuhan gizi bagi peserta didik di seluruh Indonesia.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti pun menyampaikan apresiasi terhadap Badan Gizi Nasional atas percepatan program pemenuhan gizi bagi peserta didik.

“Kami berterima kasih karena penerima manfaat terbesar dari program ini adalah mereka yang belajar di Kemendikdasmen, mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, hingga SMA. Dengan program Makan Bergizi Gratis, Insya Allah kita memiliki generasi yang lebih sehat, kuat, dan berkarakter,” ucap Mendikdasmen Mu'ti dalam pernyataan tertulis di Jakarta pada Kamis.

Pendidikan yang berkualitas, lanjutnya, tidak dapat dipisahkan dari kondisi kesehatan peserta didik. Status gizi yang baik berperan besar dalam mendukung perkembangan kognitif, meningkatkan daya konsentrasi, serta memperbaiki prestasi akademik anak-anak di sekolah.

Lebih lanjut, Menteri Mu’ti mengatakan program MBG tidak hanya bertujuan meningkatkan gizi peserta didik, tetapi juga menjadi sarana membangun pendidikan karakter, seperti kebiasaan berdoa sebelum makan, menjaga kebersihan, serta menanamkan nilai-nilai tanggung jawab dan kemandirian.

Menurut dia, Kemendikdasmen mendukung sepenuhnya program Makan Bergizi Gratis sebagai bagian dari upaya membangun generasi yang sehat dan kuat, serta berkarakter dan berakhlak mulia.

“Selain itu, kami telah mengoptimalkan peran UKS sebagai ujung tombak implementasi program ini di sekolah, melakukan digitalisasi sarana-prasarana pendukung gizi, serta memperkuat data melalui dashboard program MBG guna memastikan kebijakan berbasis bukti,” imbuhnya.

Pada kesempatan itu, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menyampaikan kerja sama tersebut merupakan bagian dari strategi nasional dalam menurunkan angka kekurangan gizi pada anak usia sekolah.

“Program ini merupakan bentuk investasi besar dari pemerintah Indonesia dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia menuju Generasi Emas 2045. Jika mencakup seluruh anak usia sekolah, jumlah yang seharusnya mendapatkan manfaat ini adalah 70 juta anak,” kata Dadan.

Ia menekankan pentingnya akses keluarga miskin terhadap makanan bergizi seimbang.

Oleh karena itu, pihaknya berusaha memastikan bahwa setiap anak, terutama dari kelompok rentan, mendapatkan asupan gizi yang baik.

Gizi seimbang, lanjutnya, mencakup protein, karbohidrat, serat, buah, dan susu. Jika intervensi ini tidak dilakukan sejak dini, Indonesia berisiko memiliki tenaga kerja produktif yang kurang berkualitas pada tahun 2045.

Ia juga menyoroti dampak positif dari program tersebut di sekolah-sekolah yang telah mendapatkan makanan bergizi lebih dari satu tahun.

Anak-anak menjadi lebih ceria, aktif, dan sehat, serta angka kehadiran sekolah meningkat hingga 99 persen.

“Bahkan di Papua, ada cerita seorang nenek yang kesulitan membangunkan cucunya untuk sekolah. Namun, sejak adanya program makanan bergizi, anak tersebut bangun lebih awal dan semangat ke sekolah,” katanya.

Melalui kerja sama ini, pemerintah berharap bahwa setiap anak Indonesia, tanpa terkecuali, dapat tumbuh dengan asupan gizi yang cukup dan memiliki masa depan yang lebih cerah.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) bersama Badan Gizi Nasional menandatangani Nota Kesepahaman guna meningkatkan pemenuhan gizi bagi peserta didik di seluruh Indonesia.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti pun menyampaikan apresiasi terhadap Badan Gizi Nasional atas percepatan program pemenuhan gizi bagi peserta didik.

“Kami berterima kasih karena penerima manfaat terbesar dari program ini adalah mereka yang belajar di Kemendikdasmen, mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, hingga SMA. Dengan program Makan Bergizi Gratis, Insya Allah kita memiliki generasi yang lebih sehat, kuat, dan berkarakter,” ucap Mendikdasmen Mu'ti dalam pernyataan tertulis di Jakarta pada Kamis.

Pendidikan yang berkualitas, lanjutnya, tidak dapat dipisahkan dari kondisi kesehatan peserta didik. Status gizi yang baik berperan besar dalam mendukung perkembangan kognitif, meningkatkan daya konsentrasi, serta memperbaiki prestasi akademik anak-anak di sekolah.

Lebih lanjut, Menteri Mu’ti mengatakan program MBG tidak hanya bertujuan meningkatkan gizi peserta didik, tetapi juga menjadi sarana membangun pendidikan karakter, seperti kebiasaan berdoa sebelum makan, menjaga kebersihan, serta menanamkan nilai-nilai tanggung jawab dan kemandirian.

Menurut dia, Kemendikdasmen mendukung sepenuhnya program Makan Bergizi Gratis sebagai bagian dari upaya membangun generasi yang sehat dan kuat, serta berkarakter dan berakhlak mulia.

“Selain itu, kami telah mengoptimalkan peran UKS sebagai ujung tombak implementasi program ini di sekolah, melakukan digitalisasi sarana-prasarana pendukung gizi, serta memperkuat data melalui dashboard program MBG guna memastikan kebijakan berbasis bukti,” imbuhnya.

Pada kesempatan itu, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menyampaikan kerja sama tersebut merupakan bagian dari strategi nasional dalam menurunkan angka kekurangan gizi pada anak usia sekolah.

“Program ini merupakan bentuk investasi besar dari pemerintah Indonesia dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia menuju Generasi Emas 2045. Jika mencakup seluruh anak usia sekolah, jumlah yang seharusnya mendapatkan manfaat ini adalah 70 juta anak,” kata Dadan.

Ia menekankan pentingnya akses keluarga miskin terhadap makanan bergizi seimbang.

Oleh karena itu, pihaknya berusaha memastikan bahwa setiap anak, terutama dari kelompok rentan, mendapatkan asupan gizi yang baik.

Gizi seimbang, lanjutnya, mencakup protein, karbohidrat, serat, buah, dan susu. Jika intervensi ini tidak dilakukan sejak dini, Indonesia berisiko memiliki tenaga kerja produktif yang kurang berkualitas pada tahun 2045.

Ia juga menyoroti dampak positif dari program tersebut di sekolah-sekolah yang telah mendapatkan makanan bergizi lebih dari satu tahun.

Anak-anak menjadi lebih ceria, aktif, dan sehat, serta angka kehadiran sekolah meningkat hingga 99 persen.

“Bahkan di Papua, ada cerita seorang nenek yang kesulitan membangunkan cucunya untuk sekolah. Namun, sejak adanya program makanan bergizi, anak tersebut bangun lebih awal dan semangat ke sekolah,” katanya.

Melalui kerja sama ini, pemerintah berharap bahwa setiap anak Indonesia, tanpa terkecuali, dapat tumbuh dengan asupan gizi yang cukup dan memiliki masa depan yang lebih cerah.

Bisnis.com, BANDUNG — Pemerintah Kabupaten Sumedang kembali mengevaluasi rekomendasi teknis Perumahan Samartha Land, di Gunung Kacapi Kelurahan Situ Kecamatan Sumedang Utara.

Untuk itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sumedang Tuti Ruswati bersama tim dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK), serta Kecamatan Sumedang Selatan turun langsung melakukan ke lokasi, Rabu (26/3/2025).

Dalam peninjauan tersebut, Pemkab Sumedang menegaskan akan melakukan peninjauan ulang terhadap rekomendasi teknis (rekomtek) yang sebelumnya telah dikeluarkan oleh PUTR terkait proyek perumahan tersebut.

"Hal ini menyusul adanya temuan bahwa terdapat lahan yang seharusnya digali dan dimatangkan terlebih dahulu sebelum pembangunan dilanjutkan," tutur Tuti.

Tuti menegaskan, Pemkab akan terus mengawal proses tersebut guna memastikan bahwa pembangunan sesuai dengan regulasi dan tidak merusak lingkungan.

"Kami ingin memastikan bahwa setiap pembangunan di Sumedang tidak hanya memberikan manfaat secara ekonomi, tetapi juga memperhatikan aspek lingkungan," tuturnya.

Oleh sebab itu, pihaknya mengapresiasi langkah dari Pengembang yang bersedia menghentikan aktivitas proyek sebelum semuanya sesuai dengan regulasi.

"Kesadaran pengembang untuk menghentikan sementara aktivitasnya dan melakukan penghijauan adalah langkah yang patut diapresiasi," ujar Tuti.

Menurut Sekda langkah tersebut diharapkan dapat menciptakan keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian lingkungan.

"Upaya penghijauan di Gunung Kacapi juga diharapkan dapat menjaga stabilitas lahan serta mencegah potensi dampak negatif bagi masyarakat sekitar," ujarnya.

Sementara itu, Opik selaku perwakilan pihak Pengembang Perumahan Samartha Land menyatakan kesiapannya untuk menghentikan seluruh aktivitas proyek hingga perizinan resmi diterbitkan.

Tak hanya itu, ia juga berkomitmen untuk mengembalikan kondisi Gunung Kacapi yang telah digali dengan melakukan penghijauan melalui penanaman pohon.

"Langkah ini dilakukan agar keseimbangan ekosistem di kawasan tersebut tetap terjag," tuturnya.

Menteri BUMN Erick Thohir buka suara soal pengangkatan sejumlah pejabat kementerian menjadi komisaris di bank BUMN. Langkah ini ditujukan sebagai bagian dari strategi meningkatkan efisiensi, transparansi dan sinergi program pemerintah dengan kebijakan perbankan BUMN.

"Kita lihat juga kemarin perwakilan daripada para kementerian yang hadir tentu komposisi pegang saham yang ada di Himbara sendiri tidak lain untuk memastikan sinergisitas program pemerintah, tetapipi tetap transparasi publik terus terjadi secara korporasi," kata Erick sat ditemui di Kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat, Kamis (27/3/2025).

Erick mengatakan, pengangkatan pejabat kementerian menjadi komisaris tersebut disesuaikan dengan fokus daripada bank tersebut. Misalnya kata Erick, Komisaris Bank Rakyat Indonesia (BRI) diisi oleh perwakilan Kementerian Usaha Kecil Menengah (UMKM), kemudian Bank Tabungan Negara (BTN) diisi oleh perwakilan dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

"Kita lihat kemarin di BRI ada perwakilan dari Kementerian UMKM misalnya. Lalu kita lihat dari BTN ada perwakilan pemerintahan perumahan. Nah tidak lain ini untuk mensinergikan," katanya.

Lebih lanjut, Erick Thohir mengatakan meskipun ada pejabat kementerian dalam jajaran komisaris Himbara, transparansi bakal tetap dijaga dengan pengawasan ketat dari Kementerian Keuangan, Bank Indonesia dan lembaga terkait lainnya.

"Tetapi tetap diawasi ada Kemenkeu, BI dan lain-lainnya," katanya.

Berikut beberapa pejabat kementerian yang jadi komisaris di bank pelat merah:

Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moraza: Komisaris BRI
Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah: Komisaris BTN
Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung: Komisaris Bank Mandiri
Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Suryo Utomo: Komisaris Utama BTN
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu, Luky Alfirman: Komisaris Bank Mandiri
Deputi Bidang Sumber Daya Manusia, Teknologi dan Informasi Kementerian BUMN, Tedi Bharata: Wakil Komisaris Utama BNI

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir buka suara soal pengangkatan sejumlah pejabat kementerian menjadi komisaris di bank BUMN.

Di antaranya Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo dan Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah yang menjadi komisaris Bank Tabungan Negara (BTN).

Menurutnya, penunjukan tersebut merupakan strategi meningkatkan efisiensi, transparansi, dan sinergi program pemerintah dengan kebijakan perbankan BUMN.

"Kita lihat juga kemarin perwakilan daripada para kementerian yang hadir tentu komposisi pegang saham yang ada di Himbara sendiri tidak lain untuk memastikan sinergi program pemerintah, tetapi tetap transparansi publik terus terjadi secara korporasi," kata Erick sat ditemui di kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat, dikutip detikfinance, Kamis (27/3).

Pengangkatan pejabat kementerian menjadi komisaris tersebut, sambungnya, disesuaikan dengan fokus daripada bank tersebut. Misalnya komisaris BTN yang diisi Fahri Hamzah sebagai perwakilan dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Kemudian komisaris Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang diisi Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moraza.

Erick Thohir mengatakan meskipun ada pejabat kementerian dalam jajaran komisaris Himbara, transparansi bakal tetap dijaga dengan pengawasan ketat dari Kementerian Keuangan, Bank Indonesia (BI),dan lembaga terkait lainnya.

"Tetapi tetap diawasi ada Kemenkeu, BI dan lain-lainnya," katanya.

Berikut beberapa pejabat kementerian yang jadi komisaris di bank pelat merah:

Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moraza: Komisaris BRIWakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah: Komisaris BTNWakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung: Komisaris Bank MandiriDirektur Jenderal Pajak Kemenkeu Suryo Utomo: Komisaris Utama BTNDirektur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu Luky Alfirman: Komisaris Bank MandiriDeputi Bidang Sumber Daya Manusia, Teknologi dan Informasi Kementerian BUMN Tedi Bharata: Wakil Komisaris Utama BNI

Dengan program Makan Bergizi Gratis, Insya Allah kita memiliki generasi yang lebih sehat, kuat, dan berkarakter

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) bersama Badan Gizi Nasional menandatangani Nota Kesepahaman guna meningkatkan pemenuhan gizi bagi peserta didik di seluruh Indonesia.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti pun menyampaikan apresiasi terhadap Badan Gizi Nasional atas percepatan program pemenuhan gizi bagi peserta didik.

“Kami berterima kasih karena penerima manfaat terbesar dari program ini adalah mereka yang belajar di Kemendikdasmen, mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, hingga SMA. Dengan program Makan Bergizi Gratis, Insya Allah kita memiliki generasi yang lebih sehat, kuat, dan berkarakter,” ucap Mendikdasmen Mu'ti dalam pernyataan tertulis di Jakarta pada Kamis.

Pendidikan yang berkualitas, lanjutnya, tidak dapat dipisahkan dari kondisi kesehatan peserta didik. Status gizi yang baik berperan besar dalam mendukung perkembangan kognitif, meningkatkan daya konsentrasi, serta memperbaiki prestasi akademik anak-anak di sekolah.

Lebih lanjut, Menteri Mu’ti mengatakan program MBG tidak hanya bertujuan meningkatkan gizi peserta didik, tetapi juga menjadi sarana membangun pendidikan karakter, seperti kebiasaan berdoa sebelum makan, menjaga kebersihan, serta menanamkan nilai-nilai tanggung jawab dan kemandirian.

Menurut dia, Kemendikdasmen mendukung sepenuhnya program Makan Bergizi Gratis sebagai bagian dari upaya membangun generasi yang sehat dan kuat, serta berkarakter dan berakhlak mulia.

“Selain itu, kami telah mengoptimalkan peran UKS sebagai ujung tombak implementasi program ini di sekolah, melakukan digitalisasi sarana-prasarana pendukung gizi, serta memperkuat data melalui dashboard program MBG guna memastikan kebijakan berbasis bukti,” imbuhnya.

Pada kesempatan itu, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menyampaikan kerja sama tersebut merupakan bagian dari strategi nasional dalam menurunkan angka kekurangan gizi pada anak usia sekolah.

“Program ini merupakan bentuk investasi besar dari pemerintah Indonesia dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia menuju Generasi Emas 2045. Jika mencakup seluruh anak usia sekolah, jumlah yang seharusnya mendapatkan manfaat ini adalah 70 juta anak,” kata Dadan.

Ia menekankan pentingnya akses keluarga miskin terhadap makanan bergizi seimbang.

Oleh karena itu, pihaknya berusaha memastikan bahwa setiap anak, terutama dari kelompok rentan, mendapatkan asupan gizi yang baik.

Gizi seimbang, lanjutnya, mencakup protein, karbohidrat, serat, buah, dan susu. Jika intervensi ini tidak dilakukan sejak dini, Indonesia berisiko memiliki tenaga kerja produktif yang kurang berkualitas pada tahun 2045.

Ia juga menyoroti dampak positif dari program tersebut di sekolah-sekolah yang telah mendapatkan makanan bergizi lebih dari satu tahun.

Anak-anak menjadi lebih ceria, aktif, dan sehat, serta angka kehadiran sekolah meningkat hingga 99 persen.

“Bahkan di Papua, ada cerita seorang nenek yang kesulitan membangunkan cucunya untuk sekolah. Namun, sejak adanya program makanan bergizi, anak tersebut bangun lebih awal dan semangat ke sekolah,” katanya.

Melalui kerja sama ini, pemerintah berharap bahwa setiap anak Indonesia, tanpa terkecuali, dapat tumbuh dengan asupan gizi yang cukup dan memiliki masa depan yang lebih cerah.

Pewarta: Hana Dewi Kinarina Kaban
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2025

Wakil Menteri Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah ditunjuk menjadi Komisaris Bank Tabungan Negara (BTN). Menteri BUMN Erick Thohir menjelaskan alasan penunjukan Fahri.

Erick mengatakan perubahan susunan komisaris dan direksi merupakan bagian dari strategi meningkatkan efisiensi. Selain itu juga dalam rangka transparansi dan sinergi program pemerintah dengan kebijakan perbankan BUMN.

"Kita lihat juga kemarin perwakilan daripada para kementerian yang hadir tentu komposisi pegang saham yang ada di Himbara sendiri tidak lain untuk memastikan sinergitas program pemerintah, tetapi tetap transparasi publik terus terjadi secara korporasi," ujarnya dikutip detikFinance, Kamis (27/3/2025).

Ketua Umum PSSI ini menjelaskan pengangkatan pejabat kementerian menjadi komisaris tersebut disesuaikan dengan fokus daripada bank tersebut. Ia kemudian mencontohkan Komisaris Bank Rakyat Indonesia (BRI) diisi oleh perwakilan Kementerian Usaha Kecil Menengah (UMKM), kemudian Bank Tabungan Negara (BTN) diisi oleh perwakilan dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

"Kita lihat kemarin di BRI ada perwakilan dari Kementerian UMKM misalnya. Lalu kita lihat dari BTN ada perwakilan pemerintahan perumahan. Nah tidak lain ini untuk mensinergikan," katanya.

Lebih lanjut, Erick Thohir mengatakan meskipun ada pejabat kementerian dalam jajaran komisaris Himbara, transparansi bakal tetap dijaga dengan pengawasan ketat dari Kementerian Keuangan, Bank Indonesia dan lembaga terkait lainnya.

"Tetapi tetap diawasi ada Kemenkeu, BI dan lain-lainnya," katanya.

Susunan Pejabat Kementerian Jadi Komisaris Bank Pelat Merah

• Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moraza: Komisaris BRI
• Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah: Komisaris BTN
• Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung: Komisaris Bank Mandiri
• Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Suryo Utomo: Komisaris Utama BTN
• Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu Luky Alfirman: Komisaris Bank Mandiri
• Deputi Bidang Sumber Daya Manusia, Teknologi dan Informasi Kementerian BUMN Tedi Bharata: Wakil Komisaris Utama BNI

Video: Wamen Fahri Hamzah Temui Mensos, Bahas Penyelarasan Data

Video: Wamen Fahri Hamzah Temui Mensos, Bahas Penyelarasan Data

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) bersama Badan Gizi Nasional menandatangani Nota Kesepahaman guna meningkatkan pemenuhan gizi bagi peserta didik di seluruh Indonesia.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti pun menyampaikan apresiasi terhadap Badan Gizi Nasional atas percepatan program pemenuhan gizi bagi peserta didik.

“Kami berterima kasih karena penerima manfaat terbesar dari program ini adalah mereka yang belajar di Kemendikdasmen, mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, hingga SMA. Dengan program Makan Bergizi Gratis, Insya Allah kita memiliki generasi yang lebih sehat, kuat, dan berkarakter,” ucap Mendikdasmen Mu'ti dalam pernyataan tertulis di Jakarta pada Kamis.

Pendidikan yang berkualitas, lanjutnya, tidak dapat dipisahkan dari kondisi kesehatan peserta didik. Status gizi yang baik berperan besar dalam mendukung perkembangan kognitif, meningkatkan daya konsentrasi, serta memperbaiki prestasi akademik anak-anak di sekolah.

Lebih lanjut, Menteri Mu’ti mengatakan program MBG tidak hanya bertujuan meningkatkan gizi peserta didik, tetapi juga menjadi sarana membangun pendidikan karakter, seperti kebiasaan berdoa sebelum makan, menjaga kebersihan, serta menanamkan nilai-nilai tanggung jawab dan kemandirian.

Menurut dia, Kemendikdasmen mendukung sepenuhnya program Makan Bergizi Gratis sebagai bagian dari upaya membangun generasi yang sehat dan kuat, serta berkarakter dan berakhlak mulia.

“Selain itu, kami telah mengoptimalkan peran UKS sebagai ujung tombak implementasi program ini di sekolah, melakukan digitalisasi sarana-prasarana pendukung gizi, serta memperkuat data melalui dashboard program MBG guna memastikan kebijakan berbasis bukti,” imbuhnya.

Pada kesempatan itu, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menyampaikan kerja sama tersebut merupakan bagian dari strategi nasional dalam menurunkan angka kekurangan gizi pada anak usia sekolah.

“Program ini merupakan bentuk investasi besar dari pemerintah Indonesia dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia menuju Generasi Emas 2045. Jika mencakup seluruh anak usia sekolah, jumlah yang seharusnya mendapatkan manfaat ini adalah 70 juta anak,” kata Dadan.

Ia menekankan pentingnya akses keluarga miskin terhadap makanan bergizi seimbang.

Oleh karena itu, pihaknya berusaha memastikan bahwa setiap anak, terutama dari kelompok rentan, mendapatkan asupan gizi yang baik.

Gizi seimbang, lanjutnya, mencakup protein, karbohidrat, serat, buah, dan susu. Jika intervensi ini tidak dilakukan sejak dini, Indonesia berisiko memiliki tenaga kerja produktif yang kurang berkualitas pada tahun 2045.

Ia juga menyoroti dampak positif dari program tersebut di sekolah-sekolah yang telah mendapatkan makanan bergizi lebih dari satu tahun.

Anak-anak menjadi lebih ceria, aktif, dan sehat, serta angka kehadiran sekolah meningkat hingga 99 persen.

“Bahkan di Papua, ada cerita seorang nenek yang kesulitan membangunkan cucunya untuk sekolah. Namun, sejak adanya program makanan bergizi, anak tersebut bangun lebih awal dan semangat ke sekolah,” katanya.

Melalui kerja sama ini, pemerintah berharap bahwa setiap anak Indonesia, tanpa terkecuali, dapat tumbuh dengan asupan gizi yang cukup dan memiliki masa depan yang lebih cerah.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah menyediakan 20.000 unit rumah bersubsisi siap huni di berbagai wilayah oleh para guru di Indonesia.

Penyediaan rumah siap huni merupakan bagian dari Program Rumah untuk Guru di Indonesia hasil kolaborasi antara Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), PT Bank Tabungan Negara (BTN), Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), dan Badan Pusat Statistik

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, pada kesempatan ini menyampaikan apresiasinya atas kerja cepat Kementerian PKP dalam merealisasikan pengadaan rumah bersubsidi untuk guru.

“Awalnya kita hanya MOU saja, tapi tiba-tiba beberapa hari yang lalu menteri PKP menyampaikan ke saya kita langsung serah terima kunci. Ini saya kira sebuah langkah maju yang luar biasa. Karena itu, terima kasih apresiasi kepada Pak Menteri PKP,” ungkap Mu'ti dalam siaran pers yang diterima Kompas.com.

Menurut Mu’ti, kunci untuk membangun sumber daya manusia ada pada para guru. Ia mengatakan bahwa guru adalah pahlawan pencerdasan bangsa yang patut diperhatikan kesejahteraannya.

“Mudah-mudahan (program ini) bermanfaat dan mudah-mudahan para guru dengan berbagai peningkatan kesejahteraan dan layanan pendidikan dapat bekerja lebih baik lagi, fokus pada pembelajaran, fokus pada tugas bapak-bapak Ibu sekalian sebagai pendidik,” ujar Mu'ti.

Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP), Maruarar Sirait, menyebutkan ada 20.000 unit rumah yang siap dihuni oleh para guru. Sebanyak 250 guru di Aceh, Medan, Bogor, Bangkalan, Pontianak, Makassar, Kupang, dan Jayapura telah menerima kunci rumah secara simbolis.

Program penyediaan rumah subsidi ini merupakan salah satu program pemerintah untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) agar memiliki rumah.

KOMPAS.com/HILDA B ALEXANDER Rumah buat Guru di pesona Kahuripan 11 dengan Tipe 36/60 di Cileungsi, Bogor

“Tantangan kami (untuk mewujudkan program ini) tidak mudah, tetapi kami punya Presiden yang optimis, yakin, dan percaya diri untuk membangun Indonesia berdiri di atas kakinya sendiri. Sebagaimana arahan Presiden, saya akan mengutamakan kebijakan juga kepada wong cilik,” ujar Ara.

Direktur Utama BTN, Nixon L. P Napitupulu mengungkapkan, masih banyak guru yang belum memiliki rumah layak huni. Oleh karenanya, ia kami berharap program ini terus berjalan. Dengan begitu, para guru hari ini bisa berkonsentrasi mengajar dengan baik karena telah memiliki rumah yang layak huni.

“Ini adalah salah satu program pemerintah yang paling disukai masyarakat Indonesia dan program ini juga bagian dari proses mengentaskan kemiskinan,” ucap Nixon.

Berikut skema pembiayan untuk Program Rumah bagi Guru:

1. Jenis KPR

• KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk guru non-PNS
• KPR Tapera untuk guru PNS. Bunga ditetapkan sebesar 5 persen sepanjang tenor
• Uang muka minimal 1 persen dari harga rumah
• Tenor pinjaman maksimal 20 tahun
• Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) sebesar Rp 4 juta.

2. Syarat dan Ketentuan

• Program ini menyasar guru berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), honorer, maupun guru swasta yang memenuhi kriteria penerima KPR subsidi
• Guru yang berminat mengikuti program ini harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh BTN dan Kementerian Dikdasmen
• BTN bekerja sama dengan Kementerian Dikdasmen dalam konsolidasi dan verifikasi data guru yang memenuhi syarat

3. Cara Mendaftar

• Guru yang berminat dapat mendaftarkan diri melalui Kementerian Dikdasmen atau BTN
• Data guru akan diverifikasi untuk memastikan kelayakan sebagai penerima program
• Setelah verifikasi, guru dapat mengajukan KPR melalui BTN dengan skema pembiayaan yang telah ditetapkan
• setelah pengajuan KPR disetujui, guru akan mengikuti akad kredit dengan BTN

4. Serah terima

Setelah akad kredit selesai, guru akan menerima rumah yang telah dipilih. Pemerintah menargetkan penyaluran 20.000 unit rumah subsidi untuk guru di seluruh Indonesia pada tahun 2025.

Program ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan guru dan membantu mereka memiliki rumah yang layak.

Dengan adanya program ini, diharapkan semakin banyak guru di Indonesia yang memiliki rumah layak huni dan terjangkau, sehingga mereka dapat fokus dalam mendidik generasi penerus bangsa.

Wakil Ketua MPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) menyampaikan harapannya agar besarnya anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari pemerintah dapat dirasakan secara merata oleh penerima manfaat di seluruh Indonesia, secara berkelanjutan dan berkualitas.

Ibas mengatakan dirinya akan terus mendorong dan mengawal pemerintah, sehingga tujuan meningkatkan gizi anak yang seimbang, anak Indonesia yang lebih sehat, terdidik, dan sejahtera dapat terwujud dengan tepat dan baik.

"Kalau biasanya tentara itu pasti ada membuat tenda dapur umum ketika bencana, dapur umum untuk relokasi, kita hari ini punya program melalui Badan Gizi Nasional yang dicanangkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo," jelas Ibas, dalam keterangan tertulis, Rabu (26/3/2024).

Hal tersebut disampaikan Ibas di Dapur Umum Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Badan Gizi Nasional (SPPG BGN) Magetan. Dalam kunjungan kerja yang bertepatan dengan bulan Ramadan ini, Ibas secara khusus meninjau pelaksanaan program MBG dalam acara 'Silaturahmi Kebangsaan: Tinjau MBG dan Silaturahmi Babinsa' di Kabupaten Magetan, Selasa (25/3).

Dengan penuh antusiasme, Ibas memaparkan visi besar program MBG dalam sambutannya. Ibas mengatakan pemerintah pusat telah merencanakan makan bergizi gratis dengan menerima manfaat sebanyak 82 juta se-Indonesia untuk anak-anak usia di tingkat PAUD, TK, SD, dan SMP diberikan makan gratis setiap harinya bekerja sama dengan ahli gizi, dengan masyarakat, dengan badan gizi nasional, serta SPPG.

Ibas menjelaskan tujuan jangka panjang dan berkelanjutan dari program MBG. Tujuannya yaitu agar anak-anak mendapatkan makan secara gratis, secara berkelanjutan dari tingkat TK, SD, SMP dan setaranya.

"Agar kebutuhan gizi mereka seimbang dan pada saatnya mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan kecerdasan, kemampuan dan pendidikan yang lebih," papar Ibas.

Menurut Ibas, saat ini ada 82 juta penerima manfaat dengan anggaran Rp 171 triliun di seluruh Indonesia itu sangat besar.

"Tapi, kalau kita ukur secara kebutuhan masyarakat, sangat berarti. Betul ya?" tanya Ibas.

Pertanyaan tersebut langsung dijawab 'betul' oleh seluruh hadirin. Ia kemudian menghitung dampak nyata program MBG bagi keluarga-keluarga sederhana.

"Saya tahu betul dampaknya untuk keluarga. Tidak hanya sekedar mendapat Rp 10.000-15.000 per porsi MBG, tetapi setiap bulan jika punya 2 anak misalkan, bisa dapat sekitar Rp 400.000-600.000," ungkap Ibas.

"Dengan cukup makan yang baik dan gizi yang baik, Insyaallah itu juga mengurangkan beban rumah tangga," sambungnya.

Tak lupa Ibas menekankan pentingnya evaluasi berkelanjutan. Ia bertanya kepada Kepala SPPG mengenai harapan, keluhan, hingga hal-hal yang perlu disempurnakan.

"Apa saja yang perlu dipercepat, apa saja yang perlu dilengkapi, dan seterusnya. Supaya kita terus memperbaiki dari pelayanan-pelayanan kesehatan, pelayan-pelayanan gizi untuk anak-anak dan masyarakat kita," kata Ibas.

Untuk masyarakat yang belum menerima program MBG, Ibas meminta masyarakat untuk bersabar, menunggu sejenak dan ia akan untuk terus mendorong pemerintah agar program ini dirasakan penerima manfaat merata di seluruh negeri. Lebih lanjut, program ini akan dijalankan secara berkelanjutan.

"Program ini juga nanti membantu anak-anak di keluarga-keluarga yang kami perjuangkan agar mereka yang ada di Kabupaten Magetan lebih sehat, lebih terdidik, dan lebih sejahtera," kata Ibas.

Tak lupa, Ibas memberikan apresiasi tinggi kepada TNI yang terlibat. Ia menyampaikan simpati kepada TNI atas kerja kerasnya.

"Dapur gizi di area Kodim ini adalah inisiasi awal dari kerjasama kerjasama antara SPPG, BGN, dan TNI yang harus kita dukung transparansi dan percepatannya. Saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada para TNI, POLRI, termasuk keluarga besarnya, yang selama ini terlibat dalam kemajuan dan perbaikan yang ada di kabupaten kita," kata Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI tersebut.

"Jika ada lahan-lahan tidur yang belum terproduksi dengan bagus, untuk dapat melakukan peningkatan produksi pangan lestari berbasis rumah tangga," sambungnya.

Ibas menyebut tugas TNI adalah menjaga kedaulatan NKRI, yang mencintai Indonesia dan Merah Putih.

"Cara kita bertempur hari ini adalah dengan mensukseskan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) selain terlibat dalam penanganan siber dan bencana alam tapi juga bisa turut mengawal dan mendukung program pro-rakyat seperti MBG dan Kesehatan gratis untuk rakyat. Semoga peningkatan kesehatan semakin baik di Indonesia, peningkatan kesejahteraan melalui gizi juga terus meningkat," kata Ibas.

Dalam kesempatan ini, Ibas turun langsung berdiskusi dan melihat proses produksi MBG setiap harinya di Dapur Umum SPPG Kabupaten Magetan. Dari proses penyimpanan, pemasakan lauk pauk, sayur mayur, hingga proses penyusunan menu di tray makan (tempat makan) untuk anak-anak penerima manfaat.

Kepala Satuan Pelaksana SPPG Kabupaten Magetan Dyah Putri yang ditemui Ibas menyampaikan dan memaparkan bagaimana program MBG berlangsung. Sebab, Ibas meluangkan waktu untuk menemuinya secara langsung.

"Kami setiap harinya bisa memproduksi hingga maksimal 2.800-an porsi, dengan menu yang berganti-ganti. Ukuran porsi pun kami sesuaikan, misal untuk anak TK, SD dan SMP. Alhamdulillah, hingga kini tidak ada kendala yang berarti, untuk honor para juru masak, ahli gizi, tim kerja dan tenaga yang membantu walaupun sempat tertunda sesaat saat ini juga sudah dibayarkan," kata Dyah.

"Semoga program ini bisa terus dikawal bersama, sehingga semakin meluas di seluruh daerah-daerah, terutama yang belum terjangkau," sambungnya.

Sebagai informasi, acara ini merupakan rangkaian kegiatan Silaturahmi Kebangsaan di bulan Ramadan oleh Ibas dalam mewujudkan bukti nyata komitmen bersama antara pemerintah, TNI, dan masyarakat dalam mewujudkan ketahanan pangan dan gizi nasional untuk generasi Indonesia Emas.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Kota Madiun (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Madiun segera merealisasikan pembangunan enam bangunan dapur untuk kebutuhan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di tiga lokasi guna pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah setempat.

Wali Kota Madiun Maidi di Madiun, Rabu, mengatakan enam dapur tersebut rencananya dibangun di tiga titik lokasi yakni Kelurahan Banjarejo di Kecamatan Taman, Kelurahan Kanigoro di Kecamatan Kartoharjo, serta Kelurahan Nambangan Lor di Kecamatan Manguharjo.

"Lokasi-lokasi tersebut dipilih karena dekat dengan beberapa sekolah," ujar Wali Kota Maidi.

Salah satu lokasi yang telah ditinjau olehnya adalah di sekitar Lapak UMKM Kelurahan Banjarejo. Area swasembada pangan itu akan dibangun dua dapur MBG dan didukung empat hektare lahan yang ditanami berbagai tanaman kebutuhan MBG.

"Jadi setiap titik dapur itu didukung sekitar empat hingga lima hektare lahan untuk menanam cabai atau sayur, guna kebutuhan makanan bergizi. Tiap kecamatan nanti ada dua dapur yang dibangun. Setiap dapur nanti melayani sekitar 3.000 sasaran anak sekolah," kata dia.

Ia menjelaskan pembangunan dapur umum tersebut berada di atas lahan milik Pemkot Madiun. Selain di Kelurahan Banjarejo, pembangunan dapur di Kelurahan Kanigoro juga mulai dilaksanakan. Wali Kota Madiun menargetkan pembangunan bisa selesai dalam program 100 hari kerjanya.

Pemilihan lokasi dapur MBG tersebut juga mempertimbangkan jangkauan kepada sasaran. Harus dekat sekolah dan mudah terjangkau untuk akses distribusi. Selain itu juga telah mendapatkan rekomendasi dari Badan Gizi Nasional (BGN).

"Targetnya selesai dua bulan, sehingga bisa segera menyalurkan MBG kepada siswa sasaran," kata Maidi.

JAKARTA, investor.id – PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk (INTP) menatap optimistis prospek industri semen tahun ini. Keyakinan itu mengacu pada berbagai program pemerintah dan subsidi pengungkit daya beli masyarakat yang diekspektasikan memberikan daya gedor terhadap permintaan semen nasional.

Direktur Utama Indocement Tunggal Prakarsa Christian Kartawijaya mengungkapkan, proyek-proyek seperti program tiga juta rumah dan pembangunan infrastruktur lainnya dapat menjadi katalis positif bagi permintaan semen nasional.

"Permintaan dari segmen ritel diharapkan meningkat seiring dengan upaya pemerintah memperkuat daya beli masyarakat. Ketika daya beli meningkat, konsumsi semen kantong juga terdorong, karena masyarakat cenderung melakukan renovasi rumah seperti menambah kamar atau mengganti lantai," jelas Christian dalam paparan publik di Jakarta, Selasa (25/3/2025).

Selain program tiga juta rumah, rencana pemerintah merenovasi sekolah secara masif juga diharapkan dapat berkontribusi signifikan bagi penjualan semen tahun ini. Ditambah lagi, adanya proyek infrastruktur yang sudah memiliki pendanaan seperti MRT dan LRT diyakini tetap berjalan dan menopang industri semen.

Isu Pabrik Baru

Di sis lain, Christian merespons juga isu izin pendirian pabrik semen baru. Menurut dia, industri semen saat ini masih menghadapi tingkat utilisasi yang rendah, sekitar 53% pada 2024. Karena itu, Indocement berharap kebijakan moratorium pembangunan pabrik baru tetap dipertahankan guna menjaga keseimbangan industri.

"Kami telah menyampaikan surat resmi kepada pemerintah untuk memastikan apakah benar ada izin baru yang dikeluarkan. Saat ini, kapasitas produksi nasional masih jauh di atas kebutuhan, sehingga tambahan pabrik baru berpotensi memperburuk kondisi industri," jelasnya.

Tidak berhenti di situ, emiten produsen semen tiga roda ini juga mencermati perkembangan proyek di berbagai wilayah, termasuk rencana pembangunan di Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah, yang diyakini bakal tetap memberikan peluang bagi industri semen.

“Kami optimistis, setelah Lebaran, pemerintah akan memberikan kejelasan lebih lanjut terkait proyek-proyek strategis yang dapat mendorong pertumbuhan sektor ini,” tandasnya.

Laba Indocement

Sepanjang tahun buku 2024, INTP membukukan pendapatan bersih sebesar Rp 18,5 triliun, naik dibandingkan pendapatan tahun lalu sebesar Rp 17,9 triliun. Beban pokok pendapatan naik tipis dan laba bruto terkerek menjadi Rp 6 triliun dari sebelumnya Rp 5,8 triliun.

Pendapatan bersih INTP pada tahun buku 2024 mayoritas didukung oleh meningkatnya hasil penjualan kepada pihak ketiga, Penjualan semen misalnya, INTP mencatatkan kenaikan dari Rp 16,1 triliun, menjadi Rp 16,7 triliun. Penjualan beton siap pakai juga melejit menjadi Rp 1,5 triliun.

Sedangkan, penjualan semen kepada pihak berelasi mengalami penurunan dari sebelumnya Rp 309 miliar, menjadi Rp 194 miliar. termasuk penjualan agregat yang terkoreksi menjadi Rp 74,9 miliar.

Dilihat dari segmen geografisnya, penjualan semen INTP masih didominasi dari pasar domestik tepatnya Jawa dengan kontribusi sebesar Rp 12,6 triliun. Sebaliknya, kontribusi dari luar Jawa cenderung bergerak stagnan sebesar Rp 5,7 triliun. Adapun ekspor kepada pihak berelasi memberikan sumbangsih sebesar Rp 194 miliar.

Dengan performa pendapatan yang naik, ini berdampak kepada laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk yang ikut naik dari Rp 1,9 triliun, menjadi Rp 2 triliun. Pun demikian dengan laba per saham dasar INTP, lompat menjadi Rp 591,49 per saham.

Editor: Muawwan Daelami (muawwandaelami@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News