Bandung (ANTARA) - Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Wamendes PDT) Ahmad Riza Patria mengingatkan bahwa setiap desa di tanah air harus mampu menjadi penyuplai bahan pangan bagi program Makan Bergizi Gratis yang mulai dilaksanakan pada 2025.

"Setiap desa harus mampu. Tidak boleh ada satu kabupaten membeli kebutuhan Makan Bergizi Gratis dari kabupaten lain, bahkan setiap kecamatan tidak boleh lagi membeli kebutuhan Makan Bergizi Gratis (dari kecamatan lain)," ujar Riza saat memberikan sambutan sekaligus membuka acara Workshop Exit Strategy Desa Cerdas di Bandung, Jawa Barat, Kamis malam.

Ia menyampaikan bahwa saat ini jajaran Kemendes PDT telah ditugaskan untuk memetakan potensi-potensi yang dimiliki oleh desa-desa di Indonesia, terutama yang terkait dengan pangan.

Dengan demikian, Kemendes dapat membantu desa-desa mengembangkan potensi pangan yang mereka miliki. Pada akhirnya, kata dia, seluruh desa pun akan mampu mengambil peran sebagai penyuplai bahan pangan dalam program Makan Bergizi Gratis yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka itu.

"Setiap desa harus mampu memenuhi kebutuhan Makan Bergizi Gratis, menyuplai bahwa bahan pokok makan itu sendiri, mulai dari beras, sayur, buah, ikan, telur, daging, dan lain sebagainya," ujar Riza.

Program Makan Bergizi Gratis diketahui akan menyasar 82,9 juta jiwa. Badan Gizi Nasional pun telah menetapkan bahwa BUMDes dan koperasi menjadi pemasok bahan pangan untuk program Makan Bergizi Gratis. Lalu, mereka juga akan membentuk Satuan Pelayanan Gizi.

Satuan Pelayanan Gizi itu akan menyebar ke seluruh desa dan kelurahan dengan skala pelayanan yakni 1 banding 3 ribu jiwa atau 1 Satuan Pelayanan Gizi melayani tiga ribu jiwa yang di dalamnya mencakup siswa dari pendidikan anak usia dini (PAUD) hingga SMA, ibu hamil dan menyusui, serta balita.

Program tersebut pun telah dikenalkan oleh Presiden Prabowo kepada dunia saat menghadiri sesi pertama KTT G20 di Brasil, Senin (18/11) waktu setempat.

Dalam kesempatan tersebut, Prabowo menyampaikan kelaparan dan kemiskinan bagi Indonesia adalah masalah yang nyata.

"Dalam kehidupan sehari-hari kami masih mempunyai persentase cukup besar penduduk di bawah garis kemiskinan, kami juga melihat 25 persen anak-anak kami kelaparan setiap hari,” kata Prabowo.

Dengan demikian, ia menghadirkan strategi berupa memberikan anggaran yang besar untuk sektor pendidikan karena dia meyakini pendidikan akan membawa Indonesia terbebas dari kemiskinan. Selain itu, ia juga menyampaikan pemberian makanan gratis lewat program Makan Bergizi Gratis untuk anak-anak menjadi bagian vital pula dalam strategi menuntaskan masalah kemiskinan dan kelaparan.

Pewarta: Tri Meilani Ameliya
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2024

Anggota TNI, Praka (Prajurit Kepala) Irfan, menyampaikan sukacitanya karena bisa menyewa tempat tinggal di Rumah Susun Sewa (Rusunawa) Pasar Rumput, Setiabudi, Jakarta Selatan (Jaksel). Dia mengaku selama ini tinggal di kantor karena memiliki keterbatasan dana.

Diketahui, pada Kamis (28/11/2024), Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait (Ara) secara simbolis menyerahkan 334 kunci hunian Rusunawa Pasar Rumput. Salah satu penyewanya adalah Praka Irfan.

Ara sempat mewawancarai Iran saat acara serah terima itu. Ifran, yang mendapat harga sewa Rp 1,1 juta per bulan, mengaku selama ini tinggal berjauhan dengan istri.

"Kamu dapat sewanya berapa, Dek?" tanya Ara, Kamis (28/11/2024).

"Rp 1.100.000, di lantai paling atas," kata Irfan.

"Itu membuat ada kualitas hidup keluarga kamu dan kamu tambah baik atau tidak?" tanya Ara lagi.

"Alhamdulillah, insyaallah tambah baik, Pak, karena selama ini kami LDR dengan anak, istri, Pak. Anak istri ada di kampung di Semarang. Dan kami di sini pelayanan," ujarnya.

"Karena keterbatasan tempat tinggal, kami sementara tinggal di kantor," lanjutnya.

Ara pun meminta doa kepada seluruh warga agar penyediaan rumah untuk seluruh warga, terutama TNI, dapat terlaksana dengan baik.

"Doain ya semoga kita nanti dengan arahan Presiden Prabowo, kami bisa makin lebih banyak menjadikan rumah-rumah untuk prajurit TNI di seluruh Indonesia," ujar Ara.

Selain itu, salah satu pedagang UMKM bernama Mardian mengaku bersyukur bisa mendapat hunian sewa di Rusun Pasar Rumput. Mardian mengaku sebelumnya tinggal di Cileungsi.

"Saya dapat sewa di lantai 23 itu Rp 1.250.000," katanya.

"Rp 1.250.000. Itu Bapak sanggup?" tanya Ara lagi.

"Sanggup tidak sanggup saya harus sanggup, karena mengingat saya jauh, Pak. Karena kalau dihitung-hitung dari kos saya bolak-balik antara Cilengsi-Jakarta mungkin sama," tuturnya.

"Adanya sewa rusun di sini sangat membantu dari segi waktu dan kesehatan juga lebih baik, Pak. Saya juga lebih bisa fokus karena waktu di jalan membuat kita juga tidak fokus, Pak. Bisa ketemu keluarga lebih sering," sambungnya Mardian.

Tak lupa, Mardian juga mengucapkan terima kasih Kepada Presiden Prabowo atas kebijakan dan kepedulian terhadap pelaku UMKM. Ia pun berdoa agar pemerintahan Prabowo dapat sukses dan selalu mementingkan orang miskin.

Jakarta (ANTARA) - Indonesia sebagai salah satu negara anggota G20, kini dipandang sebagai negara dengan ekonomi berkembang yang memiliki prospek menjanjikan.

Namun di balik pencapaian tersebut, ada kenyataan kontras yang hingga kini masih membayangi, yakni sekitar 25 persen anak Indonesia tidak memiliki akses terhadap makanan.

"Apa gunanya Indonesia menjadi anggota G20, jika 25 persen anak-anak di negara ini tidak punya cukup makanan?," ujar Presiden Prabowo Subianto saat hadir di Indonesia-Brazil Business Forum, di Rio de Janeiro, Brasil, pada 17 November lalu.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2023, populasi anak usia 0--19 tahun di Indonesia mencapai sekitar 88,7 juta jiwa. Artinya, lebih dari 22 juta anak hidup dalam kondisi ketidakcukupan pangan.

Situasi itu pun menempatkan Indonesia di urutan ke-77 dari total 127 negara di dunia dengan tingkat kerawanan pangan berkategori 'sedang' versi laporan terbaru Indeks Kelaparan Global yang diumumkan via laman Global Hunger Index.

Laporan tahunan yang diterbitkan oleh organisasi nonpemerintah dari Jerman, Welthungerhilfe, itu menempatkan Indonesia di posisi yang cukup serius dibandingkan anggota G20 lainnya.

Berdasarkan data tersebut, 7,2 persen populasi Indonesia kekurangan gizi, 26,8 persen anak mengalami stunting, 10 persen balita kekurangan gizi, dan 2,1 persen angka kematian balita dengan akumulasi skor 16,9.

Sebagai perbandingan, Afrika Selatan justru berada di posisi lebih baik dari Indonesia, menduduki peringkat ke-60 dengan skor 12,5. India berstatus tingkat kelaparan serius dengan skor 27,3, menduduki peringkat ke-105.

Belajar dari Brasil dan India

Pada kesempatan G20 di Brasil, Presiden menyatakan ketertarikannya mengadopsi pendekatan program pemberian makan gratis di Brasil untuk anak-anak sekolah di Indonesia.

Brasil dikenal menghadapi tantangan besar dalam mengatasi kemiskinan dan kelaparan. Fome Zero atau Tanpa Kelaparan jadi program prioritas Presiden Luiz Inácio Lula da Silva, yang terpilih pada 2003, untuk menjamin setiap warga Brasil bisa makan tiga kali sehari.

Meski awalnya menghadapi tantangan birokrasi dan kritik, Lula tetap mendorong implementasinya dengan menunjuk pakar pertanian, José Graziano da Silva, untuk memimpin program tersebut.

Pemerintah setempat memproduksi pangan sehat sendiri, mendukung petani lokal untuk memproduksi nasi, telur, daging, sayuran, hingga buah, serta memastikan akses kredit serta bantuan teknis permodalan.

Hasilnya, angka kelaparan di Brasil menurun drastis. Pada tahun 2003, 12 persen populasi Brasil atau setara 22 juta orang mengalami kelaparan, tetapi angka itu menurun lebih dari setengahnya menjadi hanya 10 juta pada akhir masa jabatan Lula.

Program ini juga meningkatkan partisipasi anak-anak di sekolah karena mereka mendapat makanan bergizi, dengan porsi makanan tergantung pada kondisi ekonomi daerah.

Keberhasilan Lula diakui secara global. Pada 2010, ia dinobatkan sebagai Pahlawan Pemberantasan Kelaparan oleh Badan Pangan PBB (WFP). Program Fome Zero menjadi model yang diadopsi di negara lain, terutama di Afrika, untuk mengatasi kelaparan dunia.

Laporan terbaru berdasarkan survei Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) RI ke Kota Rio de Janeiro, Brasil, pada 23 Juli, anggaran program makan siang ini melibatkan dana pusat dan negara bagian, dengan biaya per siswa sekitar BRL1,5 atau sekitar Rp4.400.

Sejumlah restoran dilibatkan untuk memproduksi 1.800 hingga 3.000 porsi makanan gratis untuk masyarakat miskin, lansia, dan penyandang disabilitas. Kemudian, untuk masyarakat umum lainnya dikenai biaya yang sangat terjangkau untuk satu porsi makanan.

Selain mengadopsi skema Brasil, Indonesia juga mempelajari program makan siang di sekolah di India, dikenal sebagai Mid-Day Meal Scheme, yang diluncurkan untuk mengatasi kekurangan gizi, mendukung pendidikan, dan mengurangi kelaparan di kalangan anak-anak.

Dimulai pada 1925 di Chennai, skema ini berkembang menjadi program nasional bernama PM Poshan Shakti Nirman (PM Poshan), yang menyediakan makan siang gratis di sekolah-sekolah negeri dan bantuan pemerintah.

Sejak 1995, program ini secara resmi diperluas melalui Program Nasional Dukungan Gizi untuk Pendidikan Dasar, bertujuan meningkatkan partisipasi, kehadiran, dan status gizi anak-anak.

Editor: Achmad Zaenal M
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira Adhinegara mengatakan, ekonomi restoratif dapat mendukung program makan bergizi gratis.

Hal ini disampaikannya, menyusul hasil riset terbaru CELIOS terkait potensi pendekatan ekonomi restoratif. Bhima menjelaskan, bila ekonomi restoratif diterapkan maka petani langsung menjual bahan makanan ke setiap sekolah. Dengan begitu, biaya logistik dapat dipangkas.

"Untuk meminimalkan biaya operasional, biaya logistik, kenapa tidak dicoba produk-produk pangan yang berasal dari praktik berkelanjutan atau restoratif dan sumbernya dari pangan lokal," ujar Bhima dalam acara Diseminasi Riset dan Diskusi Publik di Jakarta Pusat, Selasa (26/11/2024).

• Jumlah Air yang Dikonsumsi untuk Pertanian Terus Meningkat
• Penggunaan Mulsa Plastik Bisa Cemari Lahan Pertanian

Adapun ekonomi restoratif adalah langkah pembangunan yang mengutamakan aspek lingkungan serta sosial berkelanjutan. Bhima menutukan, riset ini dilakukan untuk menjawab upaya yang dapat dilakukan pemerintah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi tanpa meninggalkan kelestarian alam.

CELIOS menilai, ekonomi restoratif yang memadukan pemulihan ekosistem dengan pertumbuhan ekonomi inklusif dapat menurunkan ketimpangan sosial, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan menciptakan lapangan kerja baru.

Hasil riset menunjukkan, peningkatan 1 persen alokasi produk domestik bruto (PDB) untuk inisiatif ekonomi restoratif dapat menurunkan rasio gini hingga 15 persen. Lalu, meningkatkan lapangan pekerjaan sebesar 14 persen, dan mengurangi tingkat morbiditas hingga 11 persen.

Investasi dalam ekonomi restoratif dinilai tidak hanya bermanfaat bagi lingkungan, tetapi berdampak positif terhadap kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat.

"Sepertinya perlu juga memasukkan unsur teknologi inovasi. Berapa banyak pengganda dari teknologi inovasi yang bisa ditambahkan, sehingga nilai ekonomi restoratifnya bisa menjadi lebih besar lagi," ucap Bhima.

• Program Makan Siang Gratis, Food Estate, dan Diversifikasi Pangan
• Menengok Kembali Solusi Stunting lewat Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran

Sementara itu, Peneliti Ekonomi CELIOS Jaya Darmawan menyampaikan riset tersebut berisi pendekatan ekonomi restoratif yang dapat mengatasi berbagai tantangan perekonomian Indonesia.

Menurutnya, ekonomi restoratif yang memadukan pemulihan ekosistem dengan pertumbuhan ekonomi inklusif bisa memangkas ketimpangan sosial, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan menciptakan lapangan kerja baru.

"Dengan simulasi jangka panjang selama 25 tahun, kami menemukan angka Rp 2.208,7 triliun di dalam output ekonomi. Dibandingkan dengan skenario business as usual (BAU) hanya Rp 200,9 triliun. Dalam hitungan kami itu 10 kali lipat lebih besar," terang Jaya.

Jaya menyatakan, skenario BAU menurunkan 0,09 persen angka kemisikinan pada 2025. Sedangkan pada skenario progresif, penurunan angka kemiskinan mencapai 7,97 persen.

JAKARTA, KOMPAS.com - Masalah permukiman di Jakarta, yang sering kali dihadapkan pada ketimpangan antara kawasan elite dan pemukiman padat penduduk, menjadi isu utama dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 2024.

Tiga calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta baik nomor urut 1, Ridwan Kamil-Suwono, paslon nomor urut 2 Dharma Pongrekun-Kun Wardana dan paslon nomor urut 3 Pramono Anung-Rano Karno telah menawarkan konsep penataannya.

Harapan dan tujuannya tidak lain agar Jakarta yang lebih inklusif, nyaman, dan berkelanjutan, khususnya bagi masyarkat.

Ridwan Kamil, menata dengan pendekatan manusiawi

Dalam kunjungannya ke permukiman padat di Jalan Bojong Kavling, Rawa Buaya, Cengkareng, Jakarta Barat, beberapa waktu lalu, Ridwan Kamil menyampaikan tekadnya untuk menata ulang sejumlah wilayah padat penduduk dengan pendekatan yang lebih manusiawi.

“Saya sudah amati beberapa wilayah yang padat ini nanti ditata ulang dengan keilmuan arsitektur. Mudah-mudahan akan lebih manusiawi. Saya kira masyarakatnya kooperatif,” ujar Ridwan

Bagi Ridwan, penataan ini bukan berarti memindahkan warga ke rumah susun, melainkan lebih pada perbaikan dan renovasi lingkungan sekitar.

Meski demikian, eks Gubernur Jawa Barat ini menegaskan, teknis pelaksanaannya baru akan disempurnakan lebih lanjut jika terpilih menjadi orang nomor satu di Jakarta.

“Belum tentu (relokasi) kan harus rapat dulu. Saya kan ada anggaran renovasi juga,” ungkap Ridwan.

Dharma Pongrekun: menata dengan memberikan modal

Saat melakukan blusukan di Kampung Gembrong, Cipinang, Jakarta Timur, Dharma Pongrekun berjanji untuk menata permukiman kumuh di Jakarta agar lebih nyaman dan layak huni.

"Ini harus rapi, Jakarta loh ini. Sementara Jakarta yang dibilang maju tetapi begini (kurang rapi)," ujar Dharma.

Dharma sempat terkejut melihat kondisi Kampung Gembrong yang menurutnya jauh dari kata tertata.

Bagi Dharma, sebagai ibu kota negara metropolitan, seluruh wilayah Jakarta seharusnya menunjukkan wajah yang rapi dan teratur.

Dalam momen itu, Dharma juga sempat berdialog dengan warga Kampung Gembrong. Di antaranya, ia menanyakan status kepemilikan rumah warga.

Pramono Anung: menyediakan hunian yang terjangkau

Pramono sebelumnya mengungkapkan, wajah Jakarta tidak hanya terlihat di kawasan elit seperti SCBD, Sudirman, dan Menteng.

Banyak wilayah di Jakarta yang kondisinya jauh dari memadai, bahkan terbilang memprihatinkan karena tingkat kekumuhannya.

"Jakarta bukan tentang SCBD, Sudirman, Menteng, atau Gatot Subroto saja. Selama hampir dua setengah bulan saya dan Bang Doel berkeliling di Jakarta, kami mendapatkan ada 445 RW kampung kumuh. Di sinilah yang menampakkan perbedaan atau disparitas kaya dan miskin yang begitu mencolok di Jakarta," ujar Pramono.

Pramono memberikan contoh konkret di wilayah seperti Tanah Tinggi, Kampung Bayam, dan Kampung Apung, yang menurutnya memperlihatkan ketimpangan sosial yang signifikan.

"Di setiap kampung-kampung ini kami mendapatkan sanitasi yang sulit, orang tidur satu hari dalam satu rumah dibagi menjadi tiga shift, dan kemudian juga banyak warga di Jakarta yang tidak pernah melihat matahari," kata Pramono, menggambarkan kondisi yang dialami banyak warga Jakarta.

Menanggapi hal ini, Pramono berkomitmen untuk menata ulang perkampungan yang ada di Jakarta. Salah satunya dengan menyediakan hunian yang terjangkau bagi warga.

"Saya dan Bang Doel berkomitmen selain menata kampung, kami juga akan menyediakan hunian yang terjangkau bagi warga yang akan ditempatkan di tanah milik BUMD atau milik pemerintah Jakarta," tegas Pramono.

Membangun aplikasi Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung agar pemerintah daerah tidak perlu repot-repot membangun aplikasi sendiri

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) siap membangun aplikasi Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) untuk membantu pemerintah daerah terkait Surat Keputusan Bersama atau SKB Tiga Menteri untuk mendukung percepatan program 3 Juta Rumah per tahun.

"PU tugasnya apa? Membangun aplikasi Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung agar pemerintah daerah tidak perlu repot-repot membangun aplikasi sendiri, sekaligus juga memastikan bahwa aplikasi itu sejalan (compliance) dengan peraturannya," ujar Sekretaris Jenderal Kementerian PU Muhammad Zainal Fatah di Jakarta, Selasa.

Kemudian PU juga bisa membantu purwarupa, agar Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) oleh Pemda bisa lebih cepat.

"Itu kalau hanya mau membangun misalkan gudang dua lantai itu diberikan purwarupanya sehingga nanti Pemda tidak perlu inspeksi rumit-rumit lagi, sepanjang standar itu diikuti bisa lebih cepat lagi. Mungkin nanti akan ada purwarupa rumah untuk rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)," kata Zainal Fatah.

Pada prinsipnya PBG untuk memastikan bahwa gedung yang dibangun itu memang didesain dan dijaga secara baik sehingga nanti ada sertifikat laik fungsi.

"Jangan sampai kita membangun rumah untuk rakyat tapi kualitasnya malah tidak memenuhi syarat," kata Zainal Fatah.

Sebagai informasi, penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri dilakukan antara Menteri PU Dody, Mendagri Tito Karnavian, dan Menteri PKP Maruarar Sirait tentang Dukungan Percepatan Pelaksanaan Program Pembangunan Tiga Juta Rumah.

Dengan adanya SKB tersebut, para kepala daerah diimbau untuk dapat membebaskan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi MBR, mempercepat proses pelayanan pemberian izin PBG bagi MBR paling lama 10 hari kerja serta segera menetapkan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) mengenai pembebasan retribusi PBG dalam waktu 1 bulan ke depan.

Dalam rangka mengurangi backlog perumahan dan mengentaskan kemiskinan, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) berkomitmen untuk terus mendukung program pembangunan 3 juta unit rumah yang tersebar di berbagai wilayah, termasuk perkotaan, pedesaan dan daerah pesisir.

Kementerian PU akan memberikan dukungan pembangunan infrastruktur dasar antara lain akses jalan, air baku dan pengolahan air bersih, pengolahan air limbah, pengelolaan sampah, dan drainase lingkungan. Inpres air bersih dan air limbah juga sudah diusulkan untuk diprioritaskan salah satunya agar dapat mendukung program 3 juta rumah ini.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024

Program MBG ini bagus sekali, tetapi untuk efektivitas alangkah baiknya kalau terintegrasi dengan UKS misalnya, ada penyakit-penyakit apa yang menyertai siswa...

Jakarta (ANTARA) - Dosen Pangan dan Gizi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) Widjaja Lukito menyarankan Progran Makan Bergizi Gratis (MBG) diintegrasikan dengan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS).

"Program MBG ini bagus sekali, tetapi untuk efektivitas alangkah baiknya kalau terintegrasi dengan UKS misalnya, ada penyakit-penyakit apa yang menyertai siswa, sehingga intervensinya tepat," katanya ditemui usai Simposium Pangan Nasional di Jakarta, Senin.

Ia juga menegaskan Program MBG mesti memperhatikan kebutuhan kalori masyarakat yakni 30-50 persen per hari.

"Makan bergizi gratis ini kan one shot, kalau kalori tinggi maka kebutuhan biayanya juga semakin tinggi, tetapi kalau itu bisa memenuhi kebutuhan kalori harian masyarakat maka lebih baik," ucapnya.

Kebutuhan kalori tersebut, lanjut dia, dapat dipenuhi dengan memperhatikan keragaman pangan yang berbasis kearifan lokal, karena setiap daerah tentu memiliki keunikan pangannya masing-masing.

"Program MBG juga mesti memperhatikan keragaman pangan, sekaligus menghidupkan kembali keragaman hayati kita, kita selalu menganggap makan beras atau makan nasi itu harus, padahal sumber karbohidrat lain misalnya umbi-umbian itu lebih baik untuk kesehatan usus," paparnya.

Sementara itu Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengungkapkan 4,78 persen anggota rumah tangga menurut kelas pengeluaran tahun 2024 masuk ke dalam kategori miskin, sehingga Program MBG dapat mencegah bencana demografi.

"Indonesia diprediksi akan mendapatkan bonus demografi 2045. Tetapi berdasarkan data, rata-rata yang lahir adalah anak-anak dari keluarga miskin, rata-rata lama sekolah juga hanya sampai SMP, jadi kalau populasi Indonesia tidak menyiapkan MBG, maka akan menghasilkan bencana demografi," katanya.

Ia menegaskan Program MBG bukan sekadar memberikan makanan agar masuk ke dalam tubuh lalu dibuang menjadi kotoran, melainkan upaya masif pemerintah melalui BGN untuk terus menyiapkan menu bergizi seimbang sebagai investasi sumber daya manusia ke depan.

"Jadi ini adalah investasi besar-besaran Pemerintah Indonesia terhadap sumber daya manusia, nah ini mengapa kita memberikan makan kepada ibu hamil, ibu menyusui, anak balita sampai SMA," tuturnya.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyebut program Makan Bergizi Gratis membutuhkan 30 ribu ahli gizi yang akan disebar di setiap satuan layanan BGN untuk mengetahui karakteristik dan kebutuhan gizi di masing-masing daerah.

"Karakteristik setiap daerah berbeda, itu akan menjadi kewenangan ahli gizi di setiap daerah, minimal akan dibutuhkan 30 ribu ahli gizi untuk program ini," kata Dadan ditemui usai Simposium Program Makan Bergizi Gratis di Jakarta, Senin.

Ia menyebutkan, BGN juga membentuk satuan layanan di 34 provinsi yang akan diisi oleh tiga pegawai BGN pusat, terdiri atas satu pejabat pembuat komitmen (PPK), satu ahli gizi, dan satu ahli keuangan.

Dadan mengemukakan, total target percobaan pertama untuk Makan Bergizi Gratis (MBG) yakni 82,9 juta penerima manfaat yang ditargetkan akan selesai paling lambat pada pertengahan 2025 mendatang.

"Kita mulai 2 Januari 2025, dan bertahap sudah ada yang dilakukan, nanti bertahap akan mencapai 930 titik dari Sabang hingga Merauke, dengan menu makanan bergizi seimbang akan ada ahli gizi di masing-masing satuan layanan. Target 82,9 juta penerima manfaat insyaAllah selesai akhir tahun ini, paling telat pertengahan tahun depan," ujar dia.

Dadan menjelaskan, terdapat lima kategori anggota rumah tangga yang ada di Indonesia, mulai dari miskin, menengah-miskin, kelas menengah, menuju kelas atas, dan kelas atas di mana anggota rumah tangga kelas atas berisi 2,84 orang, sedangkan keluarga miskin rata-rata beranggotakan enam orang.

"Angka 2,84 artinya satu ibu, satu bapak, anaknya 0,84, jadi kalau ada 100 keluarga kaya maka 84 keluarga punya anak satu, apa itu artinya untuk sebuah demografi? Jadi keluarga kaya tidak digantikan oleh anak (tak ada regenerasi), coba kita perhatikan keluarga miskin, nah itu jumlahnya tetap tumbuh dengan enam orang per menit," tuturnya.

Sementara, keluarga miskin tersebut rata-rata berpenghasilan di bawah Rp1 juta.

"Anggap untuk memberi makan tiga anak, tidak mungkin bisa, kan. Untuk membiayai diri sendiri tidak cukup, jadi program makan bergizi gratis ini perlu kita tangani secara serius, agar di masa depan kita tidak mengalami bencana demografi," ujarnya.

Selain itu, menurut dia, program MBG juga menjadi penguatan sistem pangan agar lebih tangguh ke depan.

"Total target yang akan kita kejar itu 82,9 juta penerima manfaat, dengan dana investasi membutuhkan Rp400 miliar per tahun, jadi yang diuntungkan untuk investasi itu adalah pertanian karena kita butuh bahan baku di mana 95 persen produk itu dari petani," kata Dadan.

Ia juga menegaskan, masing-masing provinsi nantinya juga akan memiliki satuan pelayanan Badan Gizi Nasional dengan anggaran sekitar Rp8-11 miliar, tergantung kapasitas fiskal desa dan tingkat kemahalan kebutuhan bahan untuk MBG di masing-masing wilayah.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyebut program Makan Bergizi Gratis membutuhkan 30 ribu ahli gizi yang akan disebar di setiap satuan layanan BGN untuk mengetahui karakteristik dan kebutuhan gizi di masing-masing daerah.

"Karakteristik setiap daerah berbeda, itu akan menjadi kewenangan ahli gizi di setiap daerah, minimal akan dibutuhkan 30 ribu ahli gizi untuk program ini," kata Dadan ditemui usai Simposium Program Makan Bergizi Gratis di Jakarta, Senin.

Ia menyebutkan, BGN juga membentuk satuan layanan di 34 provinsi yang akan diisi oleh tiga pegawai BGN pusat, terdiri atas satu pejabat pembuat komitmen (PPK), satu ahli gizi, dan satu ahli keuangan.

Dadan mengemukakan, total target percobaan pertama untuk Makan Bergizi Gratis (MBG) yakni 82,9 juta penerima manfaat yang ditargetkan akan selesai paling lambat pada pertengahan 2025 mendatang.

"Kita mulai 2 Januari 2025, dan bertahap sudah ada yang dilakukan, nanti bertahap akan mencapai 930 titik dari Sabang hingga Merauke, dengan menu makanan bergizi seimbang akan ada ahli gizi di masing-masing satuan layanan. Target 82,9 juta penerima manfaat insyaAllah selesai akhir tahun ini, paling telat pertengahan tahun depan," ujar dia.

Dadan menjelaskan, terdapat lima kategori anggota rumah tangga yang ada di Indonesia, mulai dari miskin, menengah-miskin, kelas menengah, menuju kelas atas, dan kelas atas di mana anggota rumah tangga kelas atas berisi 2,84 orang, sedangkan keluarga miskin rata-rata beranggotakan enam orang.

"Angka 2,84 artinya satu ibu, satu bapak, anaknya 0,84, jadi kalau ada 100 keluarga kaya maka 84 keluarga punya anak satu, apa itu artinya untuk sebuah demografi? Jadi keluarga kaya tidak digantikan oleh anak (tak ada regenerasi), coba kita perhatikan keluarga miskin, nah itu jumlahnya tetap tumbuh dengan enam orang per menit," tuturnya.

Sementara, keluarga miskin tersebut rata-rata berpenghasilan di bawah Rp1 juta.

"Anggap untuk memberi makan tiga anak, tidak mungkin bisa, kan. Untuk membiayai diri sendiri tidak cukup, jadi program makan bergizi gratis ini perlu kita tangani secara serius, agar di masa depan kita tidak mengalami bencana demografi," ujarnya.

Selain itu, menurut dia, program MBG juga menjadi penguatan sistem pangan agar lebih tangguh ke depan.

"Total target yang akan kita kejar itu 82,9 juta penerima manfaat, dengan dana investasi membutuhkan Rp400 miliar per tahun, jadi yang diuntungkan untuk investasi itu adalah pertanian karena kita butuh bahan baku di mana 95 persen produk itu dari petani," kata Dadan.

Ia juga menegaskan, masing-masing provinsi nantinya juga akan memiliki satuan pelayanan Badan Gizi Nasional dengan anggaran sekitar Rp8-11 miliar, tergantung kapasitas fiskal desa dan tingkat kemahalan kebutuhan bahan untuk MBG di masing-masing wilayah.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyebut program Makan Bergizi Gratis membutuhkan 30 ribu ahli gizi yang akan disebar di setiap satuan layanan BGN untuk mengetahui karakteristik dan kebutuhan gizi di masing-masing daerah.

"Karakteristik setiap daerah berbeda, itu akan menjadi kewenangan ahli gizi di setiap daerah, minimal akan dibutuhkan 30 ribu ahli gizi untuk program ini," kata Dadan ditemui usai Simposium Program Makan Bergizi Gratis di Jakarta, Senin.

Ia menyebutkan, BGN juga membentuk satuan layanan di 34 provinsi yang akan diisi oleh tiga pegawai BGN pusat, terdiri atas satu pejabat pembuat komitmen (PPK), satu ahli gizi, dan satu ahli keuangan.

Dadan mengemukakan, total target percobaan pertama untuk Makan Bergizi Gratis (MBG) yakni 82,9 juta penerima manfaat yang ditargetkan akan selesai paling lambat pada pertengahan 2025 mendatang.

"Kita mulai 2 Januari 2025, dan bertahap sudah ada yang dilakukan, nanti bertahap akan mencapai 930 titik dari Sabang hingga Merauke, dengan menu makanan bergizi seimbang akan ada ahli gizi di masing-masing satuan layanan. Target 82,9 juta penerima manfaat insyaAllah selesai akhir tahun ini, paling telat pertengahan tahun depan," ujar dia.

Dadan menjelaskan, terdapat lima kategori anggota rumah tangga yang ada di Indonesia, mulai dari miskin, menengah-miskin, kelas menengah, menuju kelas atas, dan kelas atas di mana anggota rumah tangga kelas atas berisi 2,84 orang, sedangkan keluarga miskin rata-rata beranggotakan enam orang.

"Angka 2,84 artinya satu ibu, satu bapak, anaknya 0,84, jadi kalau ada 100 keluarga kaya maka 84 keluarga punya anak satu, apa itu artinya untuk sebuah demografi? Jadi keluarga kaya tidak digantikan oleh anak (tak ada regenerasi), coba kita perhatikan keluarga miskin, nah itu jumlahnya tetap tumbuh dengan enam orang per menit," tuturnya.

Sementara, keluarga miskin tersebut rata-rata berpenghasilan di bawah Rp1 juta.

"Anggap untuk memberi makan tiga anak, tidak mungkin bisa, kan. Untuk membiayai diri sendiri tidak cukup, jadi program makan bergizi gratis ini perlu kita tangani secara serius, agar di masa depan kita tidak mengalami bencana demografi," ujarnya.

Selain itu, menurut dia, program MBG juga menjadi penguatan sistem pangan agar lebih tangguh ke depan.

"Total target yang akan kita kejar itu 82,9 juta penerima manfaat, dengan dana investasi membutuhkan Rp400 miliar per tahun, jadi yang diuntungkan untuk investasi itu adalah pertanian karena kita butuh bahan baku di mana 95 persen produk itu dari petani," kata Dadan.

Ia juga menegaskan, masing-masing provinsi nantinya juga akan memiliki satuan pelayanan Badan Gizi Nasional dengan anggaran sekitar Rp8-11 miliar, tergantung kapasitas fiskal desa dan tingkat kemahalan kebutuhan bahan untuk MBG di masing-masing wilayah.

Pemerintah akan memangkas harga rumah untuk rakyat miskin Rp10,5 juta per unit mulai Desember ini. Pemangkasan akan dilakukan dengan menghapus pungutan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Untuk menghapus dua pungutan itu, mereka akan menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) terkait penghapusan retribusi 

SKB ini ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, dan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo.

Adapun langkah penghapusan ini ditujukan untuk mempercepat realisasi program 3 juta rumah per tahun sebagai salah satu prioritas Presiden Prabowo Subianto.

"Tadi baru saja kami bertiga menandatangani Surat Keputusan Bersama yang intinya untuk mempercepat program pembangunan 3 juta rumah. Kita melihat bahwa ada beberapa yang bisa kira ringankan biayanya dan juga sekaligus mempercepat prosesnya," ujar Tito dalam konferensi pers di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, Senin (25/11).

Tito menjelaskan kriteria rumah MBR yang mendapatkan pembebasan retribusi tersebut diatur dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/Kpts/M/2023. Peraturan itu mengatur batasan penghasilan serta luas bangunan untuk rumah umum dan rumah swadaya.

Berdasarkan aturan itu, penghasilan maksimal MBR diatur berdasarkan wilayah.

Untuk wilayah Jawa, Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Maluku, Maluku Utara, Bali, NTT, dan NTP, kategori tidak kawin maksimal pendapatan Rp7 juta per bulan, kategori kawin maksimal pendapatan Rp8 juta per bulan, kategori peserta Tapera maksimal pendapatan Rp8 juta per bulan.

Sementara bagi MBR di wilayah Papua, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya, kategori tidak kawin maksimal pendapatan Rp7,5 juta per bulan, kategori kawin maksimal pendapatan Rp10 juta per bulan, kategori peserta Tapera maksimal pendapatan Rp10 juta per bulan.

Aturan itu juga berlaku untuk pembelian dan pembangunan rumah luas 36 meter persegi untuk rumah umum dan rumah susun serta rumah luas 48 meter persegi untuk pembangunan rumah swadaya atau rumah tapai yang dibangun masyarakat.

Secara rinci, Tito memberi contoh harga rumah tipe 36 dapat dikurangi hingga Rp10,5 juta dengan adanya aturan ini.

"Nilainya untuk rumah ukuran 36 meter persegi itu lebih kurang Rp6,2 juta (BPHTB yang dibebaskan) kemudian untuk izin persetujuan PBG itu akan berkurang Rp4,3 juta (dibebaskan). Jadi untuk rumah tipe 36 itu bisa dihemat lebih kurang Rp10,5 juta," ungkapnya.

Nantinya, SKB tersebut diteruskan melalui Peraturan Kepala Daerah (Perkada). Adanya aturan itu juga secara otomatis mengurangi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sebab, BPHTB dan PBG merupakan retribusi yang masuk dalam PAD.

"Saya juga sudah menyampaikan kepada teman-teman daerah supaya mereka mempelajari betul definisi masyarakat berpenghasilan rendah. Karena sebetulnya inilah PAD bagi mereka. Retribusi itu PAD tapi spesifik hanya untuk MBR," tutur Tito lebih lanjut.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri PKP Maruarar mengatakan kebijakan penghapusan ini akan berlaku mulai bulan depan.

Menurutnya, program ini akan membantu menurunkan hambatan administratif yang kerap dihadapi MBR, sehingga target pemerintah untuk membangun 3 juta rumah bisa tercapai.

"Ini adalah kebijakan progresif yang berpihak pada rakyat kecil. Dukungan dari bupati, wali kota, dan gubernur. Proses ini tidak boleh lebih dari 10 hari karena keterlambatannya hanya akan menghambat rakyat kecil, tak sampai tahun depan, tapi Desember," jelas pria yang akrab disapa Ara itu.

Selain itu, SKB juga mencakup percepatan penerbitan PBG. Proses yang sebelumnya membutuhkan waktu 28 hari kini dipersingkat menjadi hanya 10 hari.

Agar tahu saja, biaya PBG untuk membangun rumah bisa bervariasi, tergantung sejumlah faktor seperti luas bangunan, biaya administrasi, pengukuran dan pemetaan, konsultasi hingga retribusi daerah yang berkisar Rp1 juta-Rp5 juta.

Sementara tarif BPHTB sendiri mencapai 5 persen dari nilai transaksi dikurangi dengan Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP).

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyebut 4,78 persen anggota rumah tangga menurut kelas pengeluaran tahun 2024 masuk dalam kategori miskin, sehingga diperlukan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dapat mencegah bencana demografi.

"Indonesia diprediksi akan mendapatkan bonus demografi pada 2045, tetapi berdasarkan data rata-rata yang lahir adalah anak-anak dari keluarga miskin, rata-rata lama sekolah juga hanya sampai SMP, jadi kalau populasi Indonesia tidak menyiapkan MBG, maka akan menghasilkan bencana demografi," katanya di Jakarta, Senin.

Dadan menyampaikan hal tersebut saat menjadi pembicara dalam acara simposium "Program Makan Bergizi Gratis sebagai Motor Penggerak Transformasi Sistem Pangan Tangguh Berbasis Potensi Pangan Fungsional dan Kearifan Lokal-Nasional" bersama Indofood.

Ia menegaskan, program MBG bukan sekadar memberikan makanan agar masuk ke dalam tubuh lalu dibuang menjadi kotoran, melainkan upaya masif pemerintah melalui BGN untuk terus menyiapkan menu bergizi seimbang sebagai investasi sumber daya manusia ke depan.

"Jadi ini adalah investasi besar-besaran pemerintah Indonesia terhadap sumber daya manusia, nah ini mengapa kita memberikan makan kepada ibu hamil, ibu menyusui, anak balita sampai SMA. Karena di dalam kebutuhan anak ada dua titik kritis yang harus kita atasi," ujar dia.

Ia menjelaskan, dua titik tersebut yakni pada seribu hari pertama kehidupan atau ketika anak masih dalam kandungan hingga usia dua tahun, dan titik kritis kedua pada usia 8-17 tahun.

"Ketika anak masih dalam kandungan kemudian disusui sampai usia lima tahun, itu penting sekali untuk kecerdasan, pengembangan otak, nah di situ stunting memang harus diatasi. Namun, kalau kita mengatasi stunting saja, anak itu tidak akan berkembang optimal, sehingga kita harus membuat kelanjutan dengan diberikan makanan bergizi seimbang," paparnya.

Sedangkan pada usia 8-17 tahun, sambung Dadan, intervensi pemberian makan bergizi seimbang sangat berpengaruh terhadap kecerdasan anak.

"Ketika anak tumbuh dari usia 8 sampai 17 tahun, misalnya dia tumbuh besar tetapi maaf, sedikit tertinggal, itu karena seribu hari pertama memang tidak mendapatkan gizi yang bagus. Di sisi lain, kalau ada anak yang cerdas tapi pendek, itu karena seribu hari pertamanya sudah bagus, tetapi intervensinya pada titik kritis kedua tidak tepat," tuturnya.

Selain itu, menurutnya, program MBG juga menjadi penguatan sistem pangan agar lebih tangguh ke depan.

"Total target yang akan kita kejar itu 82,9 juta penerima manfaat, dengan dana investasi membutuhkan Rp400 miliar per tahun, jadi yang diuntungkan untuk investasi itu adalah pertanian karena kita butuh bahan baku di mana 95 persen produk itu dari petani," kata Dadan.

Ia juga menegaskan, masing-masing provinsi nantinya juga akan memiliki satuan pelayanan Badan Gizi Nasional dengan anggaran sekitar Rp8-11 miliar, tergantung kapasitas fiskal desa dan tingkat kemahalan kebutuhan bahan untuk MBG di masing-masing wilayah.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2024