AWAL 2025, pemerintah resmi memperkenalkan program makan bergizi gratis (MBG) untuk anak-anak sekolah. Program tersebut langkah strategis memerangi malnutrisi dan meningkatkan kualitas pendidikan.

Memang, banyak studi yang menunjukkan bahwa nutrisi yang baik pada masa pertumbuhan anak berkorelasi positif dengan kemampuan belajar, produktivitas di masa depan, dan kualitas kesehatan.

Dengan memastikan tercukupinya asupan gizi anak-anak, pemerintah berupaya mengintervensi masa depan mereka agar lebih cerah dengan mempersiapkan mereka menjadi individu yang produktif secara ekonomi.

Laporan dari Food and Agriculture Organization atau FAO (2020) bertajuk “Legal Guide on school food and nutrition” menunjukkan bahwa akses ke makanan bergizi di sekolah membawa dampak signifikan.

Program tersebut mampu meningkatkan kehadiran siswa, memperbaiki performa akademik, hingga mengurangi angka putus sekolah.

Dalam konteks Indonesia, program MBG juga dapat menciptakan efek domino secara positif. Bila ditelisik lebih dalam, program tersebut berpotensi besar membawa dampak ekonomi jangka panjang. Misal, yang mungkin tak terbayangkan, melalui potensi penerimaan pajak negara.

Tentunya, selain ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan generasi muda, program MBG harus diarahkan agar menjadi investasi strategis untuk memperkuat basis ekonomi sehingga penerimaan pajak optimal di masa depan.

Jika dirancang ke arah sana, program MBG juga akan berkelanjutan mengingat alokasi pasti dari pajak.

Lalu, bagaimana caranya program MBG berkontribusi pada penerimaan negara di masa depan? Jawabannya terletak pada peran anak-anak penerima manfaat program tersebut sebagai wajib pajak kemudian hari.

Generasi sehat jadi kunci

Tujuan utama dari program MBG selayaknya menciptakan generasi sehat yang produktif secara ekonomi.

Ketika anak-anak yang menerima manfaat dari program ini tumbuh dewasa, mereka memiliki peluang lebih besar untuk menamatkan studi sampai perguruan tinggi, lalu memasuki pasar kerja formal, hingga memperoleh pendapatan yang layak.

Lewat jalur ini, mereka berpotensi menjadi wajib pajak yang berkontribusi signifikan terhadap penerimaan negara.

Temuan Rouzet dkk. (2019) berjudul “Fiscal challenges and inclusive growth in ageing societies” menunjukkan bahwa negara-negara dengan populasi sehat dan berpendidikan cenderung memiliki basis pajak yang lebih luas dan stabil.

Di usia 55 tahun, mereka yang kurang berpendidikan sangat mungkin sudah pensiun serta kecil kemungkinannya untuk mendapatkan pekerjaan baru dibandingkan jika mereka terdidik serta tetap aktif dan sehat.

Negara-negara yang menghadapi masalah kesehatan seperti malnutrisi lazimnya mengalami stagnasi ekonomi karena produktivitas tenaga kerja yang rendah.

Masalah lainnya adalah soal tingginya biaya perawatan kesehatan akibat dulunya mereka tidak ternutrisi dengan baik.

Manfaat lainnya dari program MBG adalah potensinya mempersempit kesenjangan sosial. Dengan memberikan akses yang setara dalam bentuk makanan bergizi, anak-anak dari keluarga kurang mampu berkesempatan bersaing dengan teman-teman yang berasal dari keluarga dengan ekonomi lebih mapan.

Dalam jangka panjang, hal tersebut dapat menciptakan kesetaraan ekonomi yang lebih baik hingga mendorong inklusi lebih banyak orang ke dalam sistem perpajakan.

Menjaga keberlanjutan program

Keberhasilan program MBG tentu tidak lepas dari aspek keberlanjutan. Pemerintah harus memastikan bahwa program tersebut memiliki pendanaan yang cukup serta dikelola secara transparan.

Untuk pendanaan saat ini, salah satu sumber dana selain dari APBN dapat digali dengan melibatkan BUMN maupun sektor swasta, khususnya yang berasal dari program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).

Perusahaan-perusahaan besar dapat diajak bekerja sama untuk mendukung penyediaan makanan bergizi di sekolah-sekolah, baik dalam bentuk dana maupun distribusi logistik.

Kendati demikian, kebijakan pelibatan perusahaan perlu ekstra hati-hati demi memastikan agar tidak terlalu mengganggu operasional mereka.

Sementara untuk jangka panjang, program MBG dapat dimanfaatkan pemerintah sebagai momentum untuk membangun kesadaran pajak sejak dini.

Rasa-rasanya bukan masalah jika di setiap kotak makan yang disediakan terdapat tulisan seperti: “Makanan gratis didanai oleh uang pajak.”

Pesan semacam ini tampak sederhana, tapi akan cukup efektif dalam menanamkan pemahaman pada anak-anak bahwa pajak adalah wujud kontribusi bersama untuk menciptakan manfaat kolektif.

Lebih jauh lagi, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) dapat mendorong sekolah-sekolah yang menerima manfaat dari program MBG untuk menyisipkan literasi pajak dalam kurikulum.

Misalnya, anak-anak diajarkan bagaimana sistem pajak berjalan, mengapa pajak penting, dan bagaimana pajak mendukung berbagai program sosial termasuk makan bergizi.

Melalui upaya ini, generasi penerus diharapkan dapat memahami peran mereka sebagai penyumbang pemerataan sosial di masa depan.

Akhirnya, program MBG sejatinya menjadi prototipe bagaimana kebijakan sosial dan fiskal membawa harmoni untuk memberikan banyak kebermanfaatan.

Dari sisi kesehatan, program MBG bisa meningkatkan kualitas hidup anak-anak. Dari sisi ekonomi, dapat tercipta basis pajak yang kuat.

Sementara dari sisi sosial, program MBG potensial membangun kesadaran akan pentingnya kontribusi bersama.

Kini, tantangannya adalah bagaimana memastikan program tersebut berjalan dengan baik serta menghasilkan dampak positif yang berkelanjutan bagi masyarakat dan negara.

Harapannya, di masa depan para penerima manfaat program tersebut juga dapat memberikan sumbangsih pada generasi berikutnya melalui kontribusi pajak sehingga nantinya program lebih berkelanjutan.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Sosial (Kemensos) bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) mengintegrasikan data tunggal untuk program-program perumahan sosial.

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf (Gus Ipul) usai rapat koordinasi bersama Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah di Jakarta, Senin, mengemukakan, pemutakhiran data tunggal akan dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu jalur formal melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dari tingkat desa hingga nasional, serta jalur partisipasi.

"Proses ini akan memastikan bahwa data yang diperoleh sesuai dengan kebutuhan masyarakat di lapangan. Kedua yaitu jalur partisipasi, yang memungkinkan masyarakat untuk menyampaikan masukan, usulan, atau keberatan jika terdapat ketidaksesuaian data di lapangan," kata Gus Ipul.

Ia menegaskan, integrasi data tunggal tersebut sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk bekerja dengan menggunakan data yang sama, dengan intervensi di lapangan yang harus bisa saling bersinergi dan memperkuat, sehingga memiliki daya jangkau yang lebih luas.

Gus Ipul juga menyampaikan, Kemensos telah memiliki berbagai program yang berkaitan dengan kebutuhan perumahan sosial, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), program sanitasi, dan hunian layak.

“Tugas kami di Kemensos beririsan dengan sektor perumahan, karena sasaran kami adalah keluarga. Rumah menjadi pusat kehidupan keluarga, sehingga penting untuk mengintegrasikan program perumahan dengan kesejahteraan sosial,” ujar dia.

Sementara itu, Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah mengatakan, Kementerian PKP mengintegrasikan satu data yang solid agar menjadi bagian dari data registrasi sosial-ekonomi (regsosek) nasional.

"Kemensos memiliki data tentang perumahan secara cukup masif, sehingga kami diberi beberapa data yang segera kita implementasikan menjadi bagian dari data regsosek nasional yang nanti adalah merupakan satu data tunggal yang memudahkan kita untuk mengadvokasi keadaan masyarakat secara umum secara perspektif sosial," ujar Fahri.

Ia mengemukakan, Kementerian PKP akan mulai bekerja pada tiga level, pertama yakni menyiapkan seluruh regulasi yang diperlukan untuk memasifkan kerja perumahan di seluruh indonesia, kedua, integrasi data yang ditargetkan selesai pada Bulan Maret 2025.

"Data tunggal yang akan datang, mungkin sekitar bulan Maret 2025 kita akan bisa mulai pakai secara masif, dan yang terakhir, tentunya kolaborasi kelembagaan karena sumber dayanya itu ada pada lembaga masing masing," katanya.

Mensos dan Wamen PKP juga sepakat untuk membentuk tim khusus guna menyinkronkan langkah kedua kementerian. Tim tersebut akan fokus pada penyatuan data, penguatan regulasi, dan pengintegrasian program di lapangan.

"Kami ingin memastikan bahwa seluruh upaya pemerintah berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat, terutama bagi mereka yang membutuhkan intervensi di sektor sosial dan perumahan. Dengan satu data, regulasi yang kuat, dan kolaborasi yang erat, kami optimis program-program ini akan memberikan hasil yang signifikan," kata Gus Ipul.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Sosial (Kemensos) bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) mengintegrasikan data tunggal untuk program-program perumahan sosial.

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf (Gus Ipul) usai rapat koordinasi bersama Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah di Jakarta, Senin, mengemukakan, pemutakhiran data tunggal akan dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu jalur formal melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dari tingkat desa hingga nasional, serta jalur partisipasi.

"Proses ini akan memastikan bahwa data yang diperoleh sesuai dengan kebutuhan masyarakat di lapangan. Kedua yaitu jalur partisipasi, yang memungkinkan masyarakat untuk menyampaikan masukan, usulan, atau keberatan jika terdapat ketidaksesuaian data di lapangan," kata Gus Ipul.

Ia menegaskan, integrasi data tunggal tersebut sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk bekerja dengan menggunakan data yang sama, dengan intervensi di lapangan yang harus bisa saling bersinergi dan memperkuat, sehingga memiliki daya jangkau yang lebih luas.

Gus Ipul juga menyampaikan, Kemensos telah memiliki berbagai program yang berkaitan dengan kebutuhan perumahan sosial, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), program sanitasi, dan hunian layak.

“Tugas kami di Kemensos beririsan dengan sektor perumahan, karena sasaran kami adalah keluarga. Rumah menjadi pusat kehidupan keluarga, sehingga penting untuk mengintegrasikan program perumahan dengan kesejahteraan sosial,” ujar dia.

Sementara itu, Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah mengatakan, Kementerian PKP mengintegrasikan satu data yang solid agar menjadi bagian dari data registrasi sosial-ekonomi (regsosek) nasional.

"Kemensos memiliki data tentang perumahan secara cukup masif, sehingga kami diberi beberapa data yang segera kita implementasikan menjadi bagian dari data regsosek nasional yang nanti adalah merupakan satu data tunggal yang memudahkan kita untuk mengadvokasi keadaan masyarakat secara umum secara perspektif sosial," ujar Fahri.

Ia mengemukakan, Kementerian PKP akan mulai bekerja pada tiga level, pertama yakni menyiapkan seluruh regulasi yang diperlukan untuk memasifkan kerja perumahan di seluruh indonesia, kedua, integrasi data yang ditargetkan selesai pada Bulan Maret 2025.

"Data tunggal yang akan datang, mungkin sekitar bulan Maret 2025 kita akan bisa mulai pakai secara masif, dan yang terakhir, tentunya kolaborasi kelembagaan karena sumber dayanya itu ada pada lembaga masing masing," katanya.

Mensos dan Wamen PKP juga sepakat untuk membentuk tim khusus guna menyinkronkan langkah kedua kementerian. Tim tersebut akan fokus pada penyatuan data, penguatan regulasi, dan pengintegrasian program di lapangan.

"Kami ingin memastikan bahwa seluruh upaya pemerintah berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat, terutama bagi mereka yang membutuhkan intervensi di sektor sosial dan perumahan. Dengan satu data, regulasi yang kuat, dan kolaborasi yang erat, kami optimis program-program ini akan memberikan hasil yang signifikan," kata Gus Ipul.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Sosial (Kemensos) bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) mengintegrasikan data tunggal untuk program-program perumahan sosial.

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf (Gus Ipul) usai rapat koordinasi bersama Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah di Jakarta, Senin, mengemukakan, pemutakhiran data tunggal akan dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu jalur formal melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dari tingkat desa hingga nasional, serta jalur partisipasi.

"Proses ini akan memastikan bahwa data yang diperoleh sesuai dengan kebutuhan masyarakat di lapangan. Kedua yaitu jalur partisipasi, yang memungkinkan masyarakat untuk menyampaikan masukan, usulan, atau keberatan jika terdapat ketidaksesuaian data di lapangan," kata Gus Ipul.

Ia menegaskan, integrasi data tunggal tersebut sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk bekerja dengan menggunakan data yang sama, dengan intervensi di lapangan yang harus bisa saling bersinergi dan memperkuat, sehingga memiliki daya jangkau yang lebih luas.

Gus Ipul juga menyampaikan, Kemensos telah memiliki berbagai program yang berkaitan dengan kebutuhan perumahan sosial, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), program sanitasi, dan hunian layak.

“Tugas kami di Kemensos beririsan dengan sektor perumahan, karena sasaran kami adalah keluarga. Rumah menjadi pusat kehidupan keluarga, sehingga penting untuk mengintegrasikan program perumahan dengan kesejahteraan sosial,” ujar dia.

Sementara itu, Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah mengatakan, Kementerian PKP mengintegrasikan satu data yang solid agar menjadi bagian dari data registrasi sosial-ekonomi (regsosek) nasional.

"Kemensos memiliki data tentang perumahan secara cukup masif, sehingga kami diberi beberapa data yang segera kita implementasikan menjadi bagian dari data regsosek nasional yang nanti adalah merupakan satu data tunggal yang memudahkan kita untuk mengadvokasi keadaan masyarakat secara umum secara perspektif sosial," ujar Fahri.

Ia mengemukakan, Kementerian PKP akan mulai bekerja pada tiga level, pertama yakni menyiapkan seluruh regulasi yang diperlukan untuk memasifkan kerja perumahan di seluruh indonesia, kedua, integrasi data yang ditargetkan selesai pada Bulan Maret 2025.

"Data tunggal yang akan datang, mungkin sekitar bulan Maret 2025 kita akan bisa mulai pakai secara masif, dan yang terakhir, tentunya kolaborasi kelembagaan karena sumber dayanya itu ada pada lembaga masing masing," katanya.

Mensos dan Wamen PKP juga sepakat untuk membentuk tim khusus guna menyinkronkan langkah kedua kementerian. Tim tersebut akan fokus pada penyatuan data, penguatan regulasi, dan pengintegrasian program di lapangan.

"Kami ingin memastikan bahwa seluruh upaya pemerintah berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat, terutama bagi mereka yang membutuhkan intervensi di sektor sosial dan perumahan. Dengan satu data, regulasi yang kuat, dan kolaborasi yang erat, kami optimis program-program ini akan memberikan hasil yang signifikan," kata Gus Ipul.

MAGELANG, KOMPAS.com - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi kelompok rentan di Magelang, Jawa Tengah, diperkirakan akan mulai berjalan pada Februari 2025.

Sekitar 300 orang dari kelompok rentan menjadi target sasaran dari total maksimal 3.500 orang yang dapat dilayani oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Kota Magelang.

Kelompok rentan yang dimaksud meliputi ibu hamil (bumil), ibu menyusui (busui), dan anak di bawah lima tahun (balita).

Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Kota Magelang, M Rauuf Oktavian Nur, menjelaskan bahwa dapur mereka dibatasi untuk melayani penerima MBG maksimal 3.500 siswa dan kelompok rentan.

Dari jumlah tersebut, sekitar 3.200 penerima akan dialokasikan untuk siswa, sementara sisanya akan diberikan kepada kelompok rentan.

"Saya berharap Februari kami sudah melayani bumil, busui, dan balita," ujar Rauuf di kantornya, Senin (20/1/2025).

Pemutakhiran data untuk bumil, busui, dan balita

KOMPAS.com/Egadia Birru Siswa kelas 1 di SD Negeri Jurangombo 4 mengonsumsi makanan dari program makan bergizi gratis, Senin (6/1/2025).

Ia menambahkan bahwa pihaknya saat ini sedang memutakhirkan data mengenai bumil, busui, dan anak balita.

Kelompok ini nantinya akan menerima MBG pada siang hari.

Di sisi lain, Rauuf juga mengungkapkan bahwa saat ini mereka hanya memiliki dua unit mobil untuk mendistribusikan MBG, yang telah digunakan untuk menyalurkan makanan ke 21 sekolah.

Oleh karena itu, kemungkinan akan ada penambahan satu mobil lagi untuk mendistribusikan MBG kepada kelompok rentan.

Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Kota Magelang sebelumnya telah melakukan uji coba MBG dengan sasaran kelompok rentan pada 26-28 Desember 2024.

Uji coba tersebut menyasar 328 orang di Kelurahan Magersari, Kecamatan Magelang Selatan, yang terdiri dari 14 bumil, 93 busui, dan 221 anak balita.

Rauuf menyatakan bahwa uji coba tersebut tidak berjalan efektif karena titik distribusinya tersebar di sejumlah lokasi.

"Saya ingin mereka dikumpulkan di satu posyandu atau puskesmas tertentu, biar kami lebih mudah (menyalurkan MBG)," imbuhnya.

IDXChannel - Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga) atau BKKBN menandatangani nota kesepahaman bersama Badan Gizi Nasional (BGN) terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, Senin (20/1/2025).

Kerja sama keduanya diwujudkan dengan kedatangan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wihaji dengan Kepala BGN Dadan Hindayana ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Tanah Sareal, Kota Bogor. Keduanya melihat pembuatan makanan yang akan disalurkan kepada penerima manfaat.

Keduanya juga meninjau pendistribusian makanan untuk ibu hamil, ibu menyusui dan balita di Puskesmas Kenari tidak jauh dari dapur SPPG.

"Ya ini kan menindaklanjuti MoU tadi bahwa kita bersama beliau berkenaan dengan MBG khusus ibu hamil dan balita. Sekaligus kita cek di lapangan yang akan terjadi program kita untuk melanjutkan apa yang tadi disampaikan Kepala Badan khususnya berkenaan bantuan makanan bergizi gratis untuk ibu hamil, ibu menyusui sama balita," kata Wihaji.

Wihaji mengatakan tidak mungkin para ibu hamil, ibu menyusui dan balita untuk datang setiap harinya untuk mendapat program ini. Sehingga, pihaknya akan menyiapkan data hingga membantu untuk mendistribusikan makanan kepada mereka.

"Karena itu bekerja sama dengan kita tugasnya kementerian saya, satu menyiapkan datanya berapa ibu hamilnya, berapa ibu menyusuinya, berapa ibu yang punya balita.”

“Kemudian setelah itu mendistribusikan membantu mengirim makanan ke tempat masing-masing setelah itu bikin skemanya biar nanti teknisnya seperti apa dari BGN termasuk tadi, yang terakhir monitoring dan evaluasi," tuturnya.

Untuk hari ini, terdapat 89 ibu menyusui, 14 ibu hamil, dan 231 balita yang mendapatkan program MBG di Puskesmas Kenari. Dengan mendapat asupan gizi yang baik, program ini juga diharapkan dapat menurunkan angka stunting pada anak.

"Kita evaluasi seperti apa setelah dikasih asupan gizi oleh Pak Presiden melalui program ini, tinggi badannya, beratnya seperti apa, nanti kerja sama dengan Posyandu. Dengan BGN ini lebih fokus karena jelas beliau leader-nya, saya teknis suporting untuk datanya,” kata dia.

Sementara itu, Kepala BGN Dadan Hindayana menyambut baik penandatanganan nota kesepahaman dengan Kemendukbangga/BKKBN. Dia juga menyebut program tersebut mencerminkan Presiden Prabowo Subianto sudah memikirkan asupan gizi anak semenjak dalam kandungan ibu.

"Pak Presiden sudah memikirkan anak dari dalam kandungan, ada yang menyusui. Kalau yang menyusui maka diambil manfaatnya oleh anak adalah nutrisi dari ASI jadi ibunya harus berkualitas. Makannya jadi ini hal yang luar biasa bagi saya suatu yang sangat mengharukan dan membahagiakan," kata Dadan.

(Febrina Ratna Iskana)

Samarinda (ANTARA) - Sekolah Dasar Negeri (SDN) 004 Samarinda Utara, Kalimantan Timur, menyambut secara suka cita Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dimulai pada tahap pertama di wilayah tersebut.

"Kami sangat senang karena menjadi salah satu sekolah pertama yang merasakan manfaat program ini. Kami telah mempersiapkan segala sesuatunya di lapangan," kata Kepala SDN 004 Samarinda Utara Lilik Hindriastuti di Samarinda, Senin.

Ia mengungkapkan rasa syukurnya atas dimulainya Program MBG ini. Lilik menambahkan, Program MBG ini diharapkan dapat meningkatkan semangat belajar siswa.

"Mudah-mudahan dengan makan gratis ini anak-anak lebih bersemangat sekolahnya," harapnya.

Pada hari pertama pelaksanaan, menu makan bergizi yang disajikan cukup bervariasi. "Hari ini menunya cukup bagus, ada ayam goreng, sayur, buah, susu, dan nasi. Porsinya pun disesuaikan dengan usia anak-anak," jelas Lilik.

Ia juga melihat antusiasme siswa yang menandaskan makanan mereka. Disampaikan Lilik bahwa hampir semua makanan yang disajikan habis dimakan para siswa.

"Semoga kualitas makanan tetap terjaga seperti hari pertama ini," tambahnya.

SDN 004 Samarinda Utara memiliki 510 siswa yang seluruhnya mendapatkan Makan Bergizi Gratis. Untuk menjaga ketertiban, Lilik membagi waktu makan menjadi empat sesi berdasarkan kelas.

"Pembagian sesi ini bertujuan agar semua siswa dapat menikmati makan siang dengan nyaman," jelasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Samarinda Sirajul Amin menjelaskan bahwa penyediaan makanan merupakan hasil kerja sama Badan Gerakan Nasional (BGN) dengan mitra yayasan.

"Mitra yayasan bertanggung jawab atas penyediaan dan pengolahan makanan," kata Sirajul.

Sirajul menambahkan, pihaknya telah menyiapkan tim khusus untuk memasak dan mendistribusikan makanan ke sekolah-sekolah. Pihaknya juga telah menyiapkan peralatan pendukung untuk kelancaran program ini.

Untuk sementara, dapur umum yang beroperasi baru satu titik. Rencananya, akan ada tiga titik dapur umum yang akan dibangun untuk menunjang program MBG ini.

"Saat ini, program MBG baru menjangkau 100 kelas di delapan sekolah percontohan," terang Sirajul.

Pihak SPPG akan terus memantau perkembangan program MBG dan secara bertahap akan menambah jumlah sekolah penerima manfaat.

Program MBG ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan gizi dan kesehatan siswa.

"Diharapkan, program ini dapat berjalan dengan lancar dan memberikan dampak positif bagi pertumbuhan dan perkembangan siswa," ucapnya.

Pewarta: Ahmad Rifandi
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2025

KOMPAS.com - Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan pada masa 100 hari pertama pemerintahan Prabowo-Gibran.

Masa 100 hari kerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka jatuh pada 28 Januari 2025 setelah dilantik 20 Oktober 2024.

Ahli gizi dr Tan Shot Yen menilai, Badan Gizi Nasional (BGN) memiliki banyak hal yang perlu diperbaiki dalam pelaksanaan MBG yang berlaku mulai 6 Januari 2025.

"Ada sebagian yang menerima program ini. Ada juga anak-anak yang bermasalah (usai mengonsumsi makanan dari program MBG)," ujarnya saat dihubungi Kompas.com, Kamis (16/1/2025).

Menurut Tan, penilaian dan reaksi anak-anak sebagai penerima manfaat program MBG seharusnya menjadi bahan evaluasi oleh BGN.

PR untuk program Makan Bergizi Gratis

Menurut Tan, program Makan Bergizi Gratis yang dimulai sejak 6 Januari 2025 dengan target tiga juta penerima manfaat ini terlaksana dengan terburu-buru.

Padahal, dia menyebut, program tersebut tidak mempunyai assessment atau penilaian yang cukup sebelum resmi dilaksanakan.

"Assessment itu penjajakan sebelum program ini disusun, bukan uji coba. Penjajakan (terhadap) beberapa pihak (yang terlibat dalam MBG), seperti penyedia makanan," tuturnya.

Tan mencatat, terdapat beberapa hal yang perlu menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi BGN dan pemerintah dalam pelaksanaan program MBG.

1. Meninjau ulang pelaksana program

Saat ini, pemerintah memiliki 190 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia sebagai unit pelaksana MBG.

Namun, Tan menilai pemerintah, BGN, dan pihak katering kurang mengenal karakter murid yang menjadi konsumen MBG.

Daripada merekrut katering sebagai SPPG sehingga mematikan kantin, Tan lebih menyarankan pemerintah melakukan pembinaan untuk mengedukasi kantin sekolah agar bisa menjadi SPPG.

"Anak-anak biasanya dapat makan dari kantin. Ibu kantin yang paling mengenal anak-anak," kata dia.

Tan menambahkan, pemerintah seharusnya baru merekrut katering menjadi SPPG jika sekolah yang ikut program MBG tidak memiliki kantin.

2. Cek preferensi makanan anak

Tan menuturkan, BGN perlu melakukan penilaian terhadap preferensi makanan anak sebelum menentukan menu makanan gratis. Menu itu sebaiknya tidak ditentukan pemerintah.

Pasalnya, anak-anak tidak terbiasa makan makanan baru dan tidak doyan makan sayur. Akibatnya, sisa makanan mereka bisa menjadi sampah.

"Sambil training kantin (menjadi SPPG), anak diberi edukasi pentingnya makan sayur. Diajak mencicipi makanan. Anak tidak terbiasa makan sehat, perlu diajari," terang Tan.

Menurutnya, zat gizi dari makanan gratis tergantung apa yang diberikan SPPG. Namun yang penting, menu makanan tersebut sesuai preferensi anak agar tidak terbuang.

Katering selaku SPPG seharusnya menyiapkan menu makanan gratis yang bahan masakan dan cara memasaknya sesuai kearifan lokal daerah tempat tinggal para anak.

3. SOP harus dijalankan

Lebih lanjut, Tan juga menyoroti kasus keracunan MBG di Sukoharjo dan tumpukan sampah makanan di beberapa daerah.

"Ini menunjukkan Standard Operating Procedure (SOP) pemerintah tidak dijalankan dengan benar. Kalau dijalankan, tidak ada kejadian seperti ini," jelasnya.

Atas kejadian tersebut, Tan meminta daerah yang mengalami kendala tersebut untuk berhenti segera melakukan evaluasi.

Dia menerangkan, katering yang menyediakan makanan untuk anak-anak perlu menerapkan Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP) untuk memastikan keamanan pangan.

Misalnya, makanan jadi harus disimpan dalam suhu di atas 60 derajat Celsius. Sebab, makanan jadi yang berada di suhu 5-60 derajat celsius selama lebih dari dua jam berpotensi terkontaminasi. Kondisi ini mengakibatkan keracunan.

4. Harus menjangkau daerah 3T

Tan pun mempertanyakan janji pemerintah memberlakukan program MBG dengan target utama anak-anak di daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal atau 3T

"Kenyataannya, yang dapat itu daerah Jabodetabek atau pusat pemerintah di pulau-pulau lain luar Jawa," ungkapnya.

Tak hanya itu, Tan pun menilai MBG diadakan di sekolah-sekolah yang anaknya mampu mendapatkan makanan lebih sehat dari keluarganya.

Kenyataan ini membuat program Makan Bergizi Gratis menjadi kurang tepat sasaran dan terkesan terburu-buru dilaksanakan.

5. Meninjau sumber pendanaan MBG

Terkait biaya MBG, Tan juga menyoroti program tersebut memiliki sumber pendanaan yang cenderung simpang-siur.

Pemerintah sempat menyebut uang zakat dari masyarakat Indonesia akan dipakai sebagai biaya MBG. Padahal, dia menilai peruntukan zakat untuk MBG tidak sesuai tujuannya.

"Penerima MBG tidak semua Muslim dan tidak mampu. Uang zakat itu harus diberikan sebaik-baiknya ke orang tidak mampu," kata Tan.

Di samping itu, pemerintah sebenarnya telah menganggarkan uang yang sangat besar untuk melaksanakan MBG yang mencapai Rp 71 triliun dari APBN 2025.

6. Sistem monitoring

Tan menambahkan, pemerintah mungkin membentuk SPPG sebagai mitra BGN dalam menyiapkan makanan gratis untuk mencegah korupsi.

Padahal untuk mencegah korupsi, pemerintah memerlukan sistem monitoring dan evaluasi yang baik.

"Ketakutan adanya korupsi berarti menunjukkan pemerintah tidak memiliki sistem monitoring yang baik. Kalau ada evaluasi, pelaksanaan program ini bisa lebih baik," tandas Tan.

KOMPAS.com - Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan pada masa 100 hari pertama pemerintahan Prabowo-Gibran.

Masa 100 hari kerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka jatuh pada 28 Januari 2025 setelah dilantik 20 Oktober 2024.

Ahli gizi dr Tan Shot Yen menilai, Badan Gizi Nasional (BGN) memiliki banyak hal yang perlu diperbaiki dalam pelaksanaan MBG yang berlaku mulai 6 Januari 2025.

"Ada sebagian yang menerima program ini. Ada juga anak-anak yang bermasalah (usai mengonsumsi makanan dari program MBG)," ujarnya saat dihubungi Kompas.com, Kamis (16/1/2025).

Menurut Tan, penilaian dan reaksi anak-anak sebagai penerima manfaat program MBG seharusnya menjadi bahan evaluasi oleh BGN.

PR untuk program Makan Bergizi Gratis

Menurut Tan, program Makan Bergizi Gratis yang dimulai sejak 6 Januari 2025 dengan target tiga juta penerima manfaat ini terlaksana dengan terburu-buru.

Padahal, dia menyebut, program tersebut tidak mempunyai assessment atau penilaian yang cukup sebelum resmi dilaksanakan.

"Assessment itu penjajakan sebelum program ini disusun, bukan uji coba. Penjajakan (terhadap) beberapa pihak (yang terlibat dalam MBG), seperti penyedia makanan," tuturnya.

Tan mencatat, terdapat beberapa hal yang perlu menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi BGN dan pemerintah dalam pelaksanaan program MBG.

1. Meninjau ulang pelaksana program

Saat ini, pemerintah memiliki 190 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia sebagai unit pelaksana MBG.

Namun, Tan menilai pemerintah, BGN, dan pihak katering kurang mengenal karakter murid yang menjadi konsumen MBG.

Daripada merekrut katering sebagai SPPG sehingga mematikan kantin, Tan lebih menyarankan pemerintah melakukan pembinaan untuk mengedukasi kantin sekolah agar bisa menjadi SPPG.

"Anak-anak biasanya dapat makan dari kantin. Ibu kantin yang paling mengenal anak-anak," kata dia.

Tan menambahkan, pemerintah seharusnya baru merekrut katering menjadi SPPG jika sekolah yang ikut program MBG tidak memiliki kantin.

2. Cek preferensi makanan anak

Tan menuturkan, BGN perlu melakukan penilaian terhadap preferensi makanan anak sebelum menentukan menu makanan gratis. Menu itu sebaiknya tidak ditentukan pemerintah.

BANDUNG, KOMPAS.com - Universitas Pendidikan Indonesia melalui Program Studi Gizi Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan (FPOK) menggelar edukasi penanganan gizi masyarakat dan tumbuh kembang anak.

Kegiatan edukasi ini diberikan kepada masyarakat guna mendukung pemerintah dalam meningkatkan pemahaman, pengetahuan, serta penanganan tentang pentingnya gizi, kesehatan, dan tumbuh kembang anak dari perspektif gizi dan psikologi.

Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan Prof Dr Didi Sukyadi menjelaskan bahwa program implementasi Tridharma UPI dilakukan dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat melalui kuliah kerja nyata (KKN), program penguatan profesional kependidikan (P3K), seminar kebutuhan gizi dan tumbuh kembang anak, serta pelatihan penyusunan menu dan pengolahan makanan yang sehat, bergizi, namun tetap terjangkau secara ekonomi.

"Kegiatan ini diselenggarakan mendukung program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam rangka program penanganan gizi masyarakat, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta tumbuh kembang anak untuk mewujudkan Indonesia Emas pada Tahun 2025," ucapnya dalam keterangannya, Senin (19/1/2025).

Ketua Program Studi Gizi Dr Syifa F Syihab menjelaskan bahwa edukasi kebutuhan gizi masyarakat serta optimalisasi tumbuh kembang anak dilakukan melalui kolaborasi holistik bersama Daycare dan PAUD di Kota Bandung.

"Pelatihan penyusunan menu dan pengolahan makanan yang terjangkau secara ekonomi diselenggarakan di Laboratorium Kulinari dan Dietetik FPOK UPI," ucapnya.

Materi edukasi terkait asupan kebutuhan gizi pada anak dan jenis makanan yang sesuai usia pertumbuhan dan perkembangan anak.

Psikolog anak, Listya Paramita, membahas perkembangan dan pertumbuhan anak serta gangguan makan pada anak.

Pengetahuan tentang psikologi anak dan gizi yang tepat memainkan peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memastikan perkembangan optimal anak-anak.

Program edukasi ini dirancang untuk memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana pendekatan gizi dan psikologi dapat diterapkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta anak-anak dalam rangka mendukung kesehatan fisik dan psikologis secara holistik.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (KemenPKP) RI menyediakan 5.000 rumah mobile yang tersebar di beberapa daerah yang rawan bencana.

"Kami ada stok rumah yang mobile, kalau tidak salah itu sekitar 5.000 unit yang tersebar di beberapa titik di pos penyiapan," ujar Wakil Menteri PKP, Fahri Hamzah, usai rapat koordinasi bersama Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf, di kantor Kementerian Sosial (Mensos), Jakarta Pusat, Senin (20/1/2025).

Fahri mengatakan, ribuan rumah mobile tersebut juga tersebar di pos penyiapan berkolaborasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Dengan begitu, kata Fahri, penyaluran rumah ini akan lebih cepat dilakukan bila terjadi suatu bencana di daerah.

"Kami sudah berkordinasi juga dengan BNPB, manakala ada keperluan itu bisa segera dimobilisasikan ke lokasi bencana," ucap dia.

Fahri mengatakan, Kementerian PKP juga menyediakan stok rumah ini untuk tahun berikutnya yang pendanaannya telah tercantum di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Kami juga menyiapkan stoknya untuk tahun-tahun yang akan datang dalam APBN kami sudah cantumkan juga," ucap dia.

Ia menyebutkan, Kementerian PKP saat ini sedang mendiskusikan data bersama Kemensos dan BNPB agar dapat digunakan sewaktu-waktu.

"Maka bantuan yang bisa disiapkan oleh pemerintah juga bisa semakin cepat dan semakin real-time juga, dan ke arah sana lah kami sekarang ini bergerak," ujar dia.

Sebelumnya diberitakan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyampaikan bahwa jumlah kejadian bencana di Indonesia pada tahun 2024 mengalami penurunan drastis dibandingkan tahun sebelumnya.

"Jumlah total kejadian di Indonesia pada tahun 2024 itu menurun drastis, 2.107 dari tahun sebelumnya yang berjumlah 5.400," kata Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, Selasa (7/1/2025).

Abdul mengatakan, sebagian besar bencana yang terjadi pada tahun 2024 didominasi oleh bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, dan angin kencang.

Sementara itu, frekuensi kejadian bencana paling tinggi terjadi di beberapa wilayah, di antaranya Sumatera, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Barat.

Abdul mengeklaim, turunnya jumlah peristiwa bencana tahun 2024 merupakan hasil dari penerapan aturan dan regulasi baru dalam pencatatan bencana sesuai Juklak Nomor 7 Tahun 2023.

Jika BNPB menggunakan pencatatan seperti tahun-tahun sebelumnya, maka secara keseluruhan didapati bencana di Indonesia naik dari tahun sebelumnya.

"Maka secara total seharusnya kejadian bencana di Indonesia kalau kita rekap secara keseluruhan itu ada 5.593 atau naik dari tahun sebelumnya," jelas Abdul.

SAMARINDA, KOMPAS.com – Sekolah Dasar Negeri (SDN) 004 Samarinda Utara, Kalimantan Timur, menyambut dengan antusias Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mulai dilaksanakan tahap pertama di wilayah tersebut pada Senin (20/1/2025),

"Kami sangat senang karena menjadi salah satu sekolah pertama yang merasakan manfaat program ini. Kami telah mempersiapkan segala sesuatunya di lapangan," ujar Kepala SDN 004 Samarinda Utara, Lilik Hindriastuti, di Samarinda, Senin, dilansir Antara.

Lilik menyatakan rasa syukurnya atas dimulainya program ini. Ia berharap MBG dapat meningkatkan semangat belajar siswa.

"Mudah-mudahan dengan makan gratis ini anak-anak lebih bersemangat sekolahnya," katanya.

Menu dan Antusiasme Siswa

Pada hari pertama pelaksanaan, menu makan bergizi yang disajikan meliputi ayam goreng, sayur, buah, susu, dan nasi. Porsi makanan juga disesuaikan dengan usia siswa.

"Hari ini menunya cukup bagus. Hampir semua makanan yang disajikan habis dimakan siswa," jelas Lilik.

SDN 004 Samarinda Utara memiliki 510 siswa yang semuanya mendapatkan manfaat dari program MBG.

Untuk menjaga ketertiban, waktu makan dibagi menjadi empat sesi berdasarkan kelas agar seluruh siswa dapat makan dengan nyaman.

"Semoga kualitas makanan tetap terjaga seperti hari pertama ini," tambah Lilik.

Wakil Ketua Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Samarinda, Sirajul Amin, menjelaskan bahwa penyediaan makanan merupakan hasil kerja sama antara Badan Gerakan Nasional (BGN) dengan mitra yayasan.

"Mitra yayasan bertanggung jawab atas penyediaan dan pengolahan makanan," ujar Sirajul.

Saat ini, dapur umum untuk mendukung program MBG baru tersedia di satu titik. Namun, direncanakan akan ada tiga titik dapur umum yang dibangun untuk menunjang program ini.

"Saat ini, program MBG baru menjangkau 100 kelas di delapan sekolah percontohan," terang Sirajul.

SPPG Samarinda juga telah menyiapkan tim khusus untuk memasak, mendistribusikan makanan, dan menyediakan peralatan pendukung agar program berjalan lancar.

SPPG Samarinda akan terus memantau perkembangan program ini dan secara bertahap menambah jumlah sekolah penerima manfaat.

"Diharapkan, program ini dapat berjalan dengan lancar dan memberikan dampak positif bagi pertumbuhan dan perkembangan siswa," kata Sirajul.