JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah akan membayarkan cicilan sebesar Rp 600.000 per bulan selama 25 tahun dalam Program 3 Juta Rumah bagi masyarakat extremely poor (sangat miskin atau miskin ekstrem).

Presiden Prabowo Subianto meluncurkan program ini dengan tujuan mengentaskan kemiskinan.

Anggota Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Bonny Z Minang menjelaskan, program ini berbeda dengan cicilan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Lantas, seperti apa detailnya?

1. Besaran cicilan

Seperti yang telah disebutkan, besaran cicilan yang akan dibayarkan Pemeritah sebesar Rp 600.000 per bulan selama 25 tahun, dengan pagu sebesar Rp 100 juta per unit rumah.

“Kalau Rp 600.000 (cicilan rumah) ini dijadikan satu Keputusan Presiden (Keppres), mereka yang miskin dapat berhak mendapatkan cicilan dari negara untuk membeli rumah,” ungkap Bonny.

Namun, tidak menutup kemungkinan cicilan tersebut bisa dibayarkan lebih dari itu.

"Kalau ditanya sekarang, itu kalau dia mau beli 1 juta bisa nggak? Sebenarnya bisa. Dia nambah Rp 400.000. Cuma di tahun pertama ini kita nggak mau kelarin segitu. Kenapa? Pak Prabowo ingin ini seragam. Jangan nanti dinaikin mangkrak atau apa," tegas Bonny.

2. Penerima manfaat

Menurut Bonny, kriteria masyarakat golongan tersebut yang mendapatkan bantuan rumah gratis tersebut masih digodok.

Akan tetapi, ada beberapa bocoran seperti masyarakat desil dua kebawah.

Menurut Bonny, kriteria masyarakat golongan tersebut yang mendapatkan bantuan rumah gratis tersebut masih digodok. Akan tetapi, ada beberapa bocoran seperti masyarakat desil dua kebawah.

Untuk diketahui, desil satu adalah kelompok rumah tangga yang berada di urutan 1 persen hingga 10 persen kesejahteraan terendah.

Sedangkan desil dua adalah kelompok rumah tangga yang berada di urutan 11 persen hingga 20 persen kesejahteraan terendah.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI) Junaidi Abdillah menanggapi permintaan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait soal pembangunan rumah dekat transportasi umum.

Menurut Junaidi, hal ini tergantung dengan biaya produksi dan harga tanah.

Junaidi mengutarakan hal ini dalam Ngobrol Santai APERSI dengan Satuan Tugas (Satgas) Perumahan di Jakarta, Jumat (17/1/2025).

"Itu saja poinnya, jadi dimana pun kita bisa bangun ketika itu masuk dalam perhitungan sebagai pengembang rumah subsidi. Jadi, ya TOD (Transit Oriented Development) ya enggak bisa," tegas Junaidi.

Junadi mengatakan, pembangunan rumah subsidi menempel dengan stasiun atau TOD bisa disebut jarang, kecuali di Maja.

"Itu pun Maja juga harganya juga udah komersil, enggak ada lagi rumah subsidinya. Jadi itu," tambah dia.

Sebelumnya, Ara berharap agar pengembang perumahan bersubsidi dapat memilih lokasi strategis dekat dengan transportasi umum.

Ini bertujuan agar mereka bisa beraktivitas dengan mudah dan terjangkau.

"Semoga ke depannya masih banyak lagi pengembang-pengembang yang bisa membangun rumah subsidi layak, terjangkau, serta strategis lokasinya dengan transportasi umum, agar masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dapat menikmati dan tinggal dengan nyaman, bekerja pun juga nyaman dan dapat transportasi yang murah dan terjangkau," kata dia dalam siaran pers, Rabu (15/1/2025).

Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Jawa Tengah sedang menggodok pembangunan Rumah Susun Milik Sendiri (Rusunami). Lokasinya rencananya akan bertempat di Desa Margosari, Kecamatan Limbangan, Kendal, Jawa Tengah.

Hal ini diungkapkan oleh Direktur PT Asatu Realty Asri, Yudi Irawan, pengembang perumahan Bumi Svarga Asri (BSA) sekaligus pemilik lahan yang akan dijadikan lokasi pembangunan Rusunami.

"Nanti akan dibangun rusunami. Percontohan dari pemerintah Kendal, yang nanti akan bersama dengan Dinas Perumahan dan Permukiman Jawa Tengah. Di belakang nanti," kata Yudi kepada awak media di perumahan BSA, Jumat (17/1/2025).

Rusunami ini akan ditunjukkan untuk umum terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang tidak dapat mengajukan KPR subsidi. Seperti yang diketahui tidak semua pengajuan KPR akan diterima oleh bank, terutama untuk masyarakat yang penghasilannya tidak memiliki slip gaji atau non-bankable.

"Itu akan sangat bermanfaat bagi MBR, karena mereka yang tidak terakomodir atau tidak lolos seleksi di rumah FLPP, mereka bisa ada alternatif di sana," jelasnya.

Yudi mengatakan, Disperkim Jawa Tengah meminta agar lahannya disiapkan sekitar 1.000 atau 2.000 meter persegi. Mereka juga sempat mengunjungi langsung tanah tersebut.

"Karena ini pilot proyek. Nanti mungkin di tanah lebih kurang 1.000 atau 2.000 (m2) ya. Di situ nanti akan dibangun bangunan empat lantai," ungkapnya.

Hingga kini, belum diputuskan kapan pembangunan Rusunami tersebut akan dimulai. Namun, Yudi mengatakan pembangunan tidak akan menunggu perumahan MBR-nya yakni Bumi Svarga Asri (BSA) selesai, melainkan bisa berjalan bersamaan.

"Nggak. Itu paralel. Sekarang berproses. Kemarin kami didatangi dari Disperkim Jawa Tengah. Untuk melihat lokasi dan program-program (mereka) apa yang bisa diimplementasikan di lahan kami tersebut. Itu murni kita cuma ngasih lahan. Kita menyediakan lahan," tuturnya.

Sementara itu, PT Asatu Realty Asri saat ini tengah membangun perumahan Bumi Svarga Asri (BSA) mulai dari satu tahun lalu yakni pada Selasa (23/7/2024). Pembangunan perumahan ini merupakan kolaborasi dengan Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) periode 2019-2024, Pemerintah Kabupaten Kendal, BP Tapera, Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, Badan Bank Tanah, dan PT Sarana Multigriya Finansial (Persero).

PT Asatu Realty Asri membeli lahan seluas 4,2 hektare yang dilelang oleh Bank Tanah. Kemudian rumah tersebut dibangun 386 unit rumah berkonsep green building.

Nomor Urut Pilgub Jateng: Andika-Hendi 1, Lutfhi-Yasin 2

Nomor Urut Pilgub Jateng: Andika-Hendi 1, Lutfhi-Yasin 2

JAKARTA, KOMPAS.com - Qatar telah resmi menyatakan komitmennya ikut membangun 1 juta rumah di Indonesia, Rabu (8/1/2205).

Komitmen tersebut tertuang dalam Memorandum of Understading (MoU) atau penandatanganan nota kesepahaman antara Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dengan Investor Perumahan (SHK) Kerajaan Qatar Sheikh Abdulaziz bin Abdulrahman Al Thani di Istana Merdeka, Jakarta.

Namun, Anggota Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Bonny Z Minang membocorkan, Qatar memiliki beberapa syarat dalam pembangunan proyek tersebut.

Menurut dia, Qatar mengawal dan menunjuk sendiri kontraktor pembangunan rumah tersebut.

Bonny mengungkapkan hal ini dalam Ngobrol Santai bersama dengan Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI) di Jakarta, Jumat (17/1/2025).

"Persyaratannya, dia akan tunjuk kontraktor China, ini persyaratannya dia. (Sedangkan) Sub-konnya kita kondisikan, harus orang Indonesia. Paham? Dia setuju," terang Bonny.

Qatar memilih kontraktor China karena puas dengan proyek sebelumnya yang pernah dilakukan di Afrika Selatan dengan hasil bagus dan cepat.

Selain itu, Qatar juga akan menjual rumah dengan bentuk vertikal tersebut. Sehingga, peran Pemerintah hanya memberikan lahan negara yang idle (telantar).

"Contohnya ada lahan-lahan negara yang idle ya kan, negara memberikan lahan, dia (Qatar) bangun. Nanti, itu (rusun) dikelola setelah selesai ya sama pemerintah," tuntas Bonny.

MALANG, investor.id – Wakil Menteri (Wamen) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Veronica Tan meninjau pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk balita di Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Dalam realisasinya, anak-anak menyukai pemberian MBG itu kendati harus dirayu terlebih dahulu.

Veronica Tan mengungkapkan kegiatan pelaksanaan MBG di Kabupaten Malang ini rapi, terlebih lagi melibatkan dari TNI AU. Semua yang terlibat sangat disiplin dan proses masak dilakukan dengan teliti dan bersih.

"Di tempat makan semua sudah rapi. Jadi, pas masuk penataan makanan masak jam 01.00 WIB. Karena ini titiknya kecil tapi luas, ada 27 sekolah. Melibatkan sekitar 50 ibu-ibu," papar Veronica Tan, Jumat (16/1/2025).

Ia menilai bahan baku yang dimanfaatkan untuk memasak juga sangat segar, apalagi dipasok dari perkebunan secara langsung. Pihaknya pun mengapresiasi manajemen yang diterapkan, sehingga semua masakan siap disajikan untuk anak-anak.

"Tadi ngobrol, untuk dapatkan irama masak juga cepat. Jadi, bagaimana masak, gotong royong bersama-sama. Ada kerja sama yang baik. Ini juga sesuai dengan Pak Presiden, menuju anak bergizi, menuju anak berkarakter, menuju generasi emas. Insisiatif dan kerja sama yang baik. Di Lanud disiplin," jelasnya.

Wamen Veronica mengakui, proses distribusi selama peninjauan terlihat baik. Namun cukup terkendala untuk membujuk anak-anak makan, terutama masih balita membutuhkan waktu. Mereka harus didampingi sehingga mau makan bersama.

"Namanya anak kecil harus didampingi. Jadi, anak-anak harus diajak bermain. Mereka berbaur bersama, dididik bersama melalui bermain. Makan dirayu, mulai susu dulu. Itulah bagaimana kita ajak berbahasa seperti anak-anak belajar, mulai makan dari anak-anak," lanjut Veronica.

Dalam kunjungannya, Wamen Veronica Tan didampingi oleh Deputi Bidang Diseminasi dan Media Informasi Noudhy Valdryno dan Komandan Landasan Udara (Lanud) Abdurrachman Saleh Malang Marsma TNI Firman Wirayuda.

Rombongan mengawali kegiatan dengan melakukan peninjauan ke Dapur Sehat Anak Bangsa SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) Abdurrachman Saleh di Jl. Rogonoto, Kelurahan Pagentan, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang.

Ia melihat dan mengecek secara langsung proses pengemasan sejumlah menu makanan dan distribusi makanan bergizi gratis.

Kemudian, Veronica juga meninjau pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) untuk siswa di Kelompok Bermain (KB) Angkasa Rajawali Abd. Saleh, Kelurahan Tamanharjo, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang.

Editor: Grace El Dora (graceldora@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) Yandri Susanto memastikan bahwa desa akan menyupai hingga Rp20 Triliun untuk membantu program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Hal ini disampaikan olehnya usai mengikuti rapat terbatas untuk membahas percepatan implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG)di Istana Merdeka, Jakarta, pada Jumat (17/1/2025).

“Anggaran dari kementerian desa itu untuk makan siang bergizi dalam menyuplai bahan baku Rp20 triliun, jadi ada dana desa Rp71 triliun, Di Permendes nomor 2 tahun 2024. Sudah saya tandatangani Rp20 triliun untuk ketahanan pangan,” ujarnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jumat (17/1/2025).

Dia mengatakan bahwa desa akan membantu dalam menyuplai bahan baku seperti telur, ikan, ayam, hingga nasi. Upaya ini, kata Yandri, sudah dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto.

Nantinya, kata Yandri, bantuan dari desa akan dilakukan dengan memaksimalkan Badan Usaha Milik Desa (BUMD). Apalagi, menurutnya, Kementerian Desa dan PDT telah membuat modul dengan petunjuk teknis yang mendetail dalam memandu kebijakan tersebut.

“Nanti akan dikumpulkan oleh BUMDES Atau BUMDESMA antar Desa Itu akan diserap oleh makan siang bergizi Kira-kira begitu skemanya nanti. Jadi Menteri Desa fokus pada penyiapan Bahan baku dengan dana desa Rp20 triliun dari total Rp71 triliun,” pungkas Yandri.

KOMPAS.com – Badan Bank Tanah mengalokasikan 11 titik lokasi hak pengelolaan atas tanah (HPL) di berbagai wilayah Indonesia.

Lokasi tersebut akan dimanfaatkan untuk mendukung dapur makan bergizi gratis (MBG) melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Deputi Bidang Pemanfaatan Tanah dan Kerja Sama Usaha Badan Bank Tanah, Hakiki Sudrajat, menjelaskan inisiatif ini lahir dari masukan berbagai pihak.

"Saat ini ada 11 titik, mungkin akan bertambah menjadi lebih dari 15. Beberapa lokasi di Sumatera Utara, misalnya, sudah dipertimbangkan karena dekat dengan pusat keramaian dan kebutuhan di wilayah itu," kata Hakiki di Bandung, Jawa Barat, Sabtu (18/1/2025), seperti dilansir Antara.

Lokasi yang Siap Digunakan

Sebelas lokasi HPL yang siap dimanfaatkan untuk MBG tersebar di Batubara (Sumatera Utara), Solok (Sumatera Barat), Kepulauan Bangka Belitung, Cianjur (Jawa Barat), Kendal (Jawa Tengah), Purwakarta (Jawa Barat), Brebes (Jawa Tengah), dua lokasi di Penajam Paser Utara (Kalimantan Timur), Poso (Sulawesi Tengah), dan Lombok Utara (Nusa Tenggara Barat).

Hakiki menjelaskan rata-rata luas lahan di lokasi tersebut mencapai 500 meter persegi. Ukuran ini dinilai cukup untuk mendirikan SPPG.

Dari total lokasi yang ada, terdapat 90 tempat dengan potensi pemanfaatan untuk dapur bergizi.

"Lahan di lokasi kami rata-rata di atas 500 meter persegi, cukup memadai untuk penyediaan dapur. Khusus di Penajam Paser Utara, persiapannya sedang berjalan dan direncanakan siap untuk tahun 2026," ujar Hakiki.

Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan, Dedek Prayudi, menyambut baik langkah Badan Bank Tanah ini. Ia berharap alokasi lahan untuk SPPG terus bertambah hingga 2029.

"Semoga dengan inisiatif Bank Tanah, lebih banyak lagi SPPG yang bisa diwujudkan. Saat ini ada 220 dapur. April nanti kami targetkan ada 500, dan pada akhir 2029 jumlahnya harus mencapai 30.000. Tentunya ini membutuhkan banyak lahan," ujar Dedek.

Dedek optimistis langkah ini dapat mempercepat realisasi program MBG dan memenuhi kebutuhan gizi masyarakat di berbagai wilayah.

Badan Bank Tanah menyiapkan 11 titik lokasi hak pengelolaan atas tanah (HPL) untuk dapat dimanfaatkan guna mendukung dapur makan bergizi gratis (MBG) lewat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Kesebelas titik itu tersebar di sejumlah wilayah di Indonesia.

Deputi Bidang Pemanfaatan Tanah dan Kerja Sama Usaha Badan Bank Tanah, Hakiki Sudrajat, mengatakan langkah ini merupakan inisiatif dari Bank Tanah setelah mendapat masukan dari berbagai pihak.

"Saat ini masih 11, mungkin nanti lebih dari 15, ketika beberapa lokasi di Sumatera Utara. Misalnya tanah di lokasinya yang terdekat dengan keramaian dan melihat kebutuhan di sana," ujar Hakiki, dikutip dari Antara, Sabtu (18/1/2025).

Adapun 11 titik lokasi HPL yang bisa digunakan untuk MBG antara lain: daerah Batubara, Sumatera Utara; Solok, Sumatera Barat; Kepulauan Bangka Belitung; Cianjur, Jawa Barat; Kendal, Jawa Tengah; Purwakarta, Jawa Barat; Brebes, Jawa Tengah; dua lokasi di Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur; Poso, Sulawesi Tengah; dan Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat.

Hakiki menyampaikan, 11 titik lokasi di wilayah kabupaten/kota tersebut rata-rata memiliki lahan seluas 500 m2, yang memadai untuk dijadikan SPPG. Dari titik-titik lokasi ini, terdapat 90 tempat yang berpotensi untuk pemanfaatan dapur.

"Karena tanah di lokasi kami itu di atas 500 m2, mungkin sejauh ini cukup untuk lokasi penyediaan dapur. Kalau yang di PPU, sedang kami godok persiapannya dan sedang menyiapkan penyediaan untuk tahun 2026," kata Hakiki.

Sementara itu, Juru Bicara (Jubir) Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Dedek Prayudi, mengatakan pihaknya mengapresiasi inisiatif Bank Tanah untuk mendukung program MBG.

Ia berharap, ke depannya lahan Bank Tanah yang bisa dimanfaatkan untuk SPPG dapat bertambah secara bertahap, sehingga pada akhir 2029 jumlah SPPG di Indonesia bisa mencapai 30 ribu.

"Mudah-mudahan dengan Bank Tanah ini bisa segera kita realisasikan untuk menunjukkan lebih banyak lagi (SPPG), karena per hari ini ada 220 dapur. April kita rencanakan sudah ada sekitar 500 dan akhir 2029 itu seharusnya sudah 30 ribu, tentunya ini banyak sekali tanah yang kita butuhkan," ucap Dedek.

Artis Deddy Corbuzier jadi sorotan lantaran menyinggung seorang siswa yang mengomentari menu ayam dalam makanan bergizi gratis yang dinilai siswa kurang enak. Apa yang dilakukan Deddy melalui video di akun instagramnya,@mastercorbuzier, itu dinilai tidak pantas karena dilakukan pada anak-anak.

"Masalah makan siang bergizi gratis buat anak-anak, ada satu video yang gua lihat, ada anak ngomong, 'ayamnya kurang enak'," kata Deddy.

"Kurang enak, kurang enak, kepala elu pea, kurang enak ayamnya," imbuh dia.

Deddy lantas membandingkan anak itu dengan anaknya, Azka. Menurut presenter itu Azka tak pernah protes soal makanan saat diajak ke lokasi syuting.

Di lokasi syuting, lanjut dia, Azka mengkonsumsi nasi kota yang menjadi makanan seluruh kru dan pemain.

"Dan kalau dia ngomong sama gue, 'Pa enggak enak, aku mau yang lain', gue tabok. Gue tabok. Tanya anaknya, gue tabok. Makan, kamu. Ini makanan. Ini sehat. Semua orang makan seperti ini," ujar Deddy.

Karena kebiasaan itu, Azka kerap mencari nasi boks saat syuting di mana pun dan kapan pun.

Istri Deddy, Sabrina Chairunnisa juga ikut berkomentar. Dia menganggap murid yang protes soal makan bergizi gratis tak merasakan penderitaan yang merujuk ke kemiskinan.

"Buat yang bilang nasi makan siang gratis itu enggak penting kalian itu enggak relate," kata Sabrina di video itu.

Sabrina lantas membandingkan makanan bergizi gratis itu dengan minuman yang kerap dibeli untuk menahan lapar.

"Aku dulu uang jajan cuma Rp1.000, sedangkan beli makan siang tuh mesti Rp2.500-Rp3.000, jadi yang bisa aku beli Okky Jelly Drink karena Rp750 harganya. Buat apa? Nunda lapar," ujar dia.

Unggahan Deddy sontak menuai kritik dan respons dari berbagai netizen di Indonesia salah satunya anggota Dewan Pertimbangan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dr Zubairi Djoerban.

"Bijaklah dalam berucap, apalagi pada anak. Jika dia berpendapat tentang rasa makanan, ya jangan dimaki. Dia tak meminta itu untuk dirinya sendiri, hanya menyampaikan apa yang dia rasakan," katanya.

[Gambas:Twitter]

Mantan Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo juga ikut berkomentar.

Yustinus menyampaikan apresiasi terhadap program Makan Bergizi Gratis, tetapi dia juga menyayangkan sikap pendukung pemerintah.

"Sayang, para pendengung yang justru mereduksi program ini. Terlebih mengintimidasi anak-anak yang berkeluh kesah. Menghardik dengan kesombongan dan arogansi yang tak bermutu," ujar dia.

Lebih lanjut, Yustinus mengatakan program MBG dibiayai APBN yang sumbernya dari uang pajak.

"Anda jangan merendahkan, orang tua anak-anak itu pun berkontribusi membayar pajak. Jadi ini timbal balik. Anak-anak polos itu berhak bicara otentik," imbuh dia.

[Gambas:Twitter]

Politikus PDIP Guntur Romli juga mengatakan video Deddy menggambarkan bentuk kekerasan terhadap anak.

"Ini model kekerasan pada anak, kekerasan verbal, intimidasi, pake tabok-tabok segala, gak patut dilakukan oleh yg disebut public figure," ujar dia.

"apa ada reaksi dr Komisi Perlindungan Anak @KPAI_official?" lanjut Guntur.

Sejumlah pengguna medsos juga meminta Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) untuk turun tangan. Namun sejauh ini KPAI belum memberikan komentar atau pernyataan resmi.

[Gambas:Twitter]

Menu makan bergizi gratis banyak mendapat sorotan termasuk dari siswa yang mengeluh menu kurang enak. Selain itu di Sukoharjo ada kasus keracunan menu makan bergizin gratis. 

Bisnis.com, JAKARTA – Badan Bank Tanah (BBT) mengungkap terdapat 11 titik lokasi Hak Pengelolaan Lahan (HPL) yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung perluasan pembangunan dapur makan bergizi gratis (MBG) atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Deputi Bidang Pemanfaatan Tanah dan Kerja Sama Usaha Badan Bank Tanah Hakiki Sudrajat menjelaskan 11 lokasi lahan yang dapat dimanfaatkan menjadi dapur MBG itu tersebar di wilayah Jawa, Sumatra, Kalimantan, hingga Sulawesi.

“Mengenai dapur tadi ini merupakan inisiatif dari kami dulu karena kami juga banyak mendapat masukan. Saat ini masih ada 11 titik [lahan yang bisa dimanfaatkan untuk dapur MBG],” jelasnya dalam agenda Kinerja 2024 dan Outlook 2025 di Bandung, Jumat (17/1/2025).

Perinciannya, 11 titik lahan yang dapat dialokasikan menjadi dapur MBG itu berada di Batubara Sumatra Utara, Solok Sumatra Barat, serta Kepulauan Bangka yang berlokasi di Belitung.

Di wilayah Jawa, terdapat 4 titik lahan kelolaan Bank Tanah yang dapat dimanfaatkan sebagai pembangunan dapur SPPG, di antaranya, Cianjur, Purwakarta, Kendal, hingga Brebes.

Kemudian ada dua titik di wilayah Penajam Paser Utara Kalimantan Timur, Poso, hingga Lombok Utara. “Ini rata-rata lokasi kami hampir 95% itu di atas 500 meter [jaraknya dari sekolahan terdekat] jadi mungkin sudah cocok untuk bisa dioperasikan menjadi dapur MBG,” pungkasnya.

Untuk diketahui, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah resmi dimulai pada Senin hari (6/1/2024). Di mana, pangan MBG itu dipasok dari 190 lokasi SPPG yang telah beroperasi per 6 Januari 2025.

Mengutip data yang dibagikan oleh BGN, sebanyak 190 SPPG itu tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Adapun, Jawa Barat menjadi provinsi dengan jumlah SPPG paling banyak, yakni 57 lokasi. Kemudian disusul oleh Jawa tengah dengan 36 titik dan Jawa Timur 31 titik.

Selain Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, SPPG juga tersebar di Aceh, Bali, Banten, DI Yogyakarta, Jakarta, Gorontalo, dan Kalimantan Selatan.

Kemudian, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kepulauan Riau, Lampung, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Papua Barat, dan Papua Selatan.

Selanjutnya, dapur pemasok Makan Bergizi Gratis itu juga tersebar di Riau, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Sumatra Barat, serta Sumatra Utara.

Pamekasan (ANTARA) - Sedikitnya sembilan sekolah di Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur melakukan uji coba Makan Bergizi Gratis sebagai upaya mempersiapkan pelaksanaan program tersebut tahun ini.

"Kesembilan sekolah yang menjadi sasaran uji coba program ini mulai dari tingkat Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Madrasah Aliyah (MA)," kata Komandan Kodim 0826 Pamekasan Letkol Inf Herik Prasetiawan di Pamekasan, Jawa Timur, Sabtu.

Ia menjelaskan, sebanyak 2.935 porsi makanan sehat dibagikan kepada siswa dari sembilan sekolah itu.

Masing-masing TK Tanwirul Qulub sebanyak 74 porsi, TK Kartika (71 porsi), SDN Barkot 1 (569 porsi), SDN Barkot 3 (64 porsi), SDIT ABFA (250 porsi), SDN Lada 2 (579 porsi), SDN Lada 3 (209 porsi), MTsN 2 Pamekasan (311 porsi), dan MAN 1 Pamekasan (818 porsi).

Dandim menjelaskan, porsi makanan bagi siswa dalam program itu dari dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang mampu memasak hingga 3.000 porsi makanan per hari.

Dandim juga menjelaskan bahwa distribusi makanan ini difokuskan pada sekolah-sekolah yang berada dalam radius 2 hingga 3 kilometer dari dapur SPPG. Penentuan ini dilakukan berdasarkan jumlah siswa di setiap sekolah dan kemampuan produksi dapur.

"Jika jumlah siswa di sekolah melebihi kapasitas 3.000 porsi, maka prioritas diberikan kepada sekolah yang lokasinya paling dekat dengan dapur SPPG," katanya, menjelaskan.

Dandim Pamekasan menyampaikan bahwa sampai saat ini belum mengetahui pasti untuk jumlah dapur SPPG yang akan dibangun di Pamekasan.

"Namun nanti semua siswa yang ada di Pamekasan secara bertahap akan mendapatkan manfaat dari program makan bergizi gratis ini," katanya.

Secara terpisah Penjabat (Pj) Bupati Pamekasan Masrukin menyatakan, hingga saat ini memang belum ada petunjuk teknis secara detail tentang pelaksanaan program tersebut.

"Uji coba yang kami dilakukan untuk mengetahui kesiapan, cakupan produksi makanan di dapur SPPG, teknis distribusi dan standar pemenuhan gizi," katanya.

Sehingga, sambung dia, jika program tersebut telah resmi diberlakukan, maka teknik pelaksanaan telah diketahui, termasuk standar gizi yang harus dipenuhi.

Program Makan Bergizi Gratis ini diharapkan dapat meningkatkan asupan gizi siswa sekaligus mendukung tumbuh kembang anak-anak di Pamekasan. Langkah ini juga menjadi wujud nyata perhatian pemerintah terhadap generasi muda sebagai penerus bangsa.

Bisnis.com, JAKARTA – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana membutuhkan tambahan anggaran program Makan Bergizi Gratis alias MBG senilai Rp100 triliun supaya bisa mencakup 82,9 juta penerima.

Dadan menturkan bahwa pemerintah telah mengalokasikan anggaran senilai Rp71 triliun yang diproyeksikan mencakup 15 juta sampai dengan 17,5 penerimaan manfaat. Namun demikian, program ini baru mencakup 650.000 penerima manfaat hingga 10 hari pelaksanaan.

Hal ini disampaikannya usai melaksanakan rapat terbatas terkait dengan Program MBG dengan Presiden Prabowo Subianto bersama beberapa Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jumat (17/1/2025).

"Alhamdullilah ini sudah berjalan hampor 10 hari dan kami sudah melakukan kegiatan di 31 provinsi mencakup 238 satuan pelayanan yang sudah melayani lebih dari 650.000 penerima manfaat," katanya kepada wartawan.

Dadan optimistis bahwa ke depan jumlah penerima manfaat akan terus bertambah yang ditargetkan hingga pada perhitungannya hingga April akan mencapai 3 juta penerima dan pada Agustus hingga 6 juta penerima.

Apalagi, kata Dadam saat ini Presiden Prabowo Subianto meminta agar implementasi program ini terus dipercepat karena banyak laporan dari masyarakat yang belum mendapatkan makanan gratis.

Lebih lanjut, menurut hitungan BGN untuk mencapai target 82,9 juta penerima, membutuhkan anggaran tambahan mencapai Rp 100 triliun. Dengan anggaran yang dialokasikan saat ini atau Rp 71 triliun itu baru bisa menjangkau 15--17,5 juta penerima manfaat.

"Satu hal yang paling membuat pak presiden ingin melakukan percepatan, karena beliau sangat concern dengan tuntutan anak-anak yang belum kebagian makan bergizi. Karena banyak laporan banyak anak-anak yang bilang ke orang tuannya 'Ibu kenapa saya belum dikasih makan oleh bapak Prabowo, sementara teman-teman saya sudah," pungkas Dadan.