Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo mengatakan sejumlah investor asing berminat untuk mendukung program 3 juta rumah.

Hashim menyebut sejumlah investor asing itu berasal dari Uni Emirat Arab (UEA), Qatar dan China. Dia menuturkan bahwa UEA tengah mempertimbangkan untuk membangun lebih banyak unit guna mendukung program 3 juta rumah yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto.

Hashim menyebut, Uni Emirat Arab sebelumnya telah berkomitmen untuk membangun 1 juta rumah. Terbaru, negara itu mempertimbangkan untuk membangun lebih banyak hunian di Indonesia.

“Uni Emirat Arab telah berkomitmen untuk melakukan 1 juta dan mempertimbangkan lebih banyak lagi,” kata Hashim dalam agenda Indonesia Economic Summit di Hotel Shangri-La, Jakarta Pusat, Rabu (19/2/2025).

Selain Uni Emirat Arab, Hashim yang juga merupakan adik Presiden Prabowo Subianto itu menyebut bahwa pemerintah Qatar telah berkomitmen untuk mendanai dan membangun 3 juta - 5 juta unit rumah. Kemudian, dari pihak swasta bersedia membangun 1 juta unit.

“Pengusaha swasta Qatar dan kelompoknya akan membangun 1 juta unit. Itu baru negara Qatar sendiri,” katanya.

Hashim mengaku sudah tiga kali menyambangi Beijing, China pada tahun ini untuk menarik lebih banyak investor dalam program tersebut.

Dari hasil kunjungannya, Hashim menyebut bahwa perusahaan konstruksi China sangat ingin ke Indonesia. Mengingat, sektor konstruksi China saat ini sedang lesu, memaksa sektor ini untuk mencari pasar lain.

“Kami datang di waktu yang tepat. Permintaan Indonesia sesuai dengan kebutuhan China,” ujarnya.

Selain berkunjung ke China, Hashim juga melakukan kunjungan ke New Delhi, India. Dia mengungkap, sektor konstruksi di India dapat membangun rumah dengan biaya sekitar US$3.000-US$4.000 per unit di luar biaya tanah.

Dia mengharapkan, program ini dapat tercapai sehingga dapat mendongkrak pertumbuhan investasi sekitar 2%-2,5%.

“Jadi dalam kondisi stabil, 3 juta unit per tahun, kami berharap dapat melakukannya selama 10 tahun ke depan, 3 juta per tahun, itu berarti 30 juta unit. Ini akan mendorong pertumbuhan investasi sekitar 2 hingga 2,5%,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, pemerintah bakal membuka peluang lebar bagi para investor asing yang hendak ikut terlibat dalam program 3 juta rumah yang menjadi andalan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka.

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah menjelaskan saat ini pemerintah telah menyiapkan sejumlah fasilitas bagi seluruh calon investor asing yang berminat ikut menggarap proyek tersebut.

“Jadi pemerintah hanya memfasilitasi siapapun dari seluruh dunia ini yang ingin datang meramaikan program 3 juta rumah setahun oleh Bapak Presiden itu. Kita welcome kepada semuanya,” kata Fahri saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK), Jakarta, Rabu (8/1/2025).

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyebut Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman telah membangun total keseluruhan 104.000 rumah subsidi per Selasa, 18 Februari 2025. Rumah tersebut meliputi yang sudah maupun sedang dibangun dan diserahkan.

Ratusan ribu rumah subsidi itu diperuntukkan kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

"Rumah subsidi FLPP yang sudah dibangun, yang sedang dibangun, yang sudah diserahkan total per hari ini 104.000. per hari ini," ungkap pria yang akrab disapa Ara itu usai menghadiri rapat terbatas (ratas) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (18/2/2025).

Ara menyebut pembangunan 104.000 rumah FLPP itu merupakan bagian dari proyek-proyek perumahan yang sudah siap untuk diresmikan. Selain itu, terdapat proyek revitalisasi Wisma Atlet yang akan dialihfungsikan untuk hunian vertikal bagi MBR.

Menteri dari Partai Gerindra itu menyebut alihfungsi Wisma Atlet yang sudah siap diresmikan meliputi sebanyak tiga menara. Namun, dia tidak memerinci lebih lanjut kapan peresmian tiga menara Wisma Atlet tersebut.

Kemudian, dia menyebut terdapat tujuh menara lain yang akan siap diresmikan. Namun, ketujuh menara itu rencananya baru akan diresmikan pada April 2025.

"Kemudian 7 tower April akhir sudah siap. Jadi total 10 tower," kata Ara.

Untuk diketahui, kementerian yang dipimpin Ara ditugaskan menggarap proyek 3 juta rumah untuk MBR. Proyek tersebut merupakan program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Proyek 3 juta rumah per tahun diminati investor dari sejumlah negara. Adik kandung Presiden Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo mengatakan negara yang telah berkomitmen berinvestasi dalam proyek itu yakni Qatar dan United Arab Emirates (UAE).

Ketua Satuan Tugas Perumahan itu menyebut, pemerintah Qatar berkomitmen mengucurkan dana untuk pembangunan 3 sampai 5 juta unit rumah. Sementara UAE diyakini akan mendanai pembangunan 1 juta unit rumah.

"Baru negara Qatar. Uni Emirat Arab telah berkomitmen untuk membangun 1 juta dan mempertimbangkan lebih banyak lagi," kata Hashim, dalam Indonesia Economic Summit 2025, di Shangri La, Jakarta, Rabu (19/2/2025).

Hashim menyebut telah melobi-lobi pemerintah dan pengusaha China untuk berinvestasi dalam proyek itu. Dia mengatakan ada sinyal keinginan dari negara tersebut, mengingat sektor properti di China tengah terpuruk.

"Saya sudah ke China tiga kali tahun ini dan pemerintah China, perusahaan konstruksi China sangat, sangat ingin datang ke Indonesia. Mengapa? Karena sektor konstruksi China sedang lesu. Mereka mencari pasar lain. Jadi kami datang di waktu yang tepat," ungkapnya.

Untuk proyek 3 juta rumah ini, Hashim mengatakan akan dibangun dalam waktu 10 tahun. Artinya jika per tahunnya 3 juta rumah, akan terdapat 30 juta unit rumah baru.

Proyek ini diyakini akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hashim menyebut, penambahannya mencapai 2% sampai 2,5%.

"Kami menargetkan dapat melakukan selama 10 tahun ke depan, 3 juta per tahun, itu berarti (akan ada) 30 juta unit. Ini akan mendorong pertumbuhan investasi sekitar 2% hingga 2,5%," pungkasnya.

Sebelumnya, dikutip dari detikproperti, Hashim juga telah mengatakan ada beberapa negara yang berminat untuk ikut membangun 1 juta hunian di perkotaan. Beberapa di antaranya adalah Qatar dan China.

"Di sini, konsep dari kita Satgas adalah kita akan nanti mengundang perusahaan-perusahaan dari China, Qatar, Abu Dhabi, Singapura, dan Malaysia masuk. Dan saya bisa lapor sudah ada indikasi sukses," paparnya dalam Propertinomics Exclusive Dialogue di Hotel Grand Sahid, Kamis (10/10/2024).

Dalam keterangan terpisah, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Bakrie ada dua negara yang menyatakan kesiapannya untuk mendukung program pembangunan 3 juta rumah, yakni Uni Emirat Arab (UEA) dan Arab Saudi.

Kontribusi investor dibutuhkan karena pembangunan proyek itu akan memakan dana mencapai Rp 900 triliun.

"Dari kunjungan ke Abu Dhabi mereka bilang kita siap untuk ikutan sejuta. Arab Saudi juga sejuta," kata Anindya, dalam acara Forum Anggota Luar Biasa (ALB) Pra-Rapimnas Kadin 2024 di Hotel Mulia, Jakarta, Sabtu (30/11/2024).

KOMPAS.com - Kota Jakarta Selatan saat ini menarik perhatian banyak calon pemilik rumah, terutama bagi mereka yang mencari hunian terjangkau.

Daerah ini menawarkan berbagai pilihan rumah subsidi yang dapat diakses melalui Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang), dengan harga yang sangat terjangkau, yaitu kurang dari Rp 200 juta.

Salah satu pilihan hunian terjangkau di Kota Jakarta Selatan adalarMahata Tanjung Barat: Tipe Studio A.

Terletak di Jagakarsa, proyek ini berupa rumah susun dengan luas bangunan 21 meter persegi, yang dikembangkan oleh Pembangunan Perumahan Nasional.

Proyek ini menawarkan 416 hunian dengan harga per unit sebesar Rp 186 juta.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 208 unit telah terjual, sementara 208 unit lainnya masih tersedia.

Dengan demikian, Kota Jakarta Selatan menyediakan alternatif menarik bagi mereka yang ingin memiliki rumah dengan harga yang terjangkau, terutama melalui proyek seperti Perumnas Mahata Tanjung Barat.

KOMPAS.com - Kota Jakarta Barat saat ini tengah menarik perhatian banyak calon pemilik rumah.

Daerah ini menjadi sorotan karena menawarkan beragam pilihan rumah subsidi dengan harga yang terjangkau.

Salah satu cara untuk mengakses informasi mengenai rumah subsidi ini adalah melalui Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang), yang menawarkan hunian dengan harga di bawah Rp 200 juta.

Berikut ini adalah pilihan hunian yang dapat ditemukan di Kota Jakarta Barat:

Perumnas Sentraland Cengkareng: Tipe Studio-A/B, terletak di Cengkareng, Kota Jakarta Barat.

Proyek ini merupakan rumah susun dengan luas bangunan 22 meter persegi yang dikembangkan oleh Pembangunan Perumahan Nasional.

Terdapat 32 hunian yang ditawarkan dengan harga Rp 199 juta per unit.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 16 hunian telah terjual, sedangkan 16 unit lainnya masih tersedia.

Dengan berbagai pilihan rumah subsidi yang ada, Kota Jakarta Barat menjadi salah satu kawasan yang menarik untuk dijadikan sebagai tempat tinggal bagi masyarakat, khususnya bagi mereka yang mencari hunian dengan harga terjangkau.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyebut proyek alihfungsi Wisma Atlet, Jakarta, menjadi hunian vertikal sudah siap diresmikan.

Maruarar menyebut alihfungsi wisma atlet yang sudah siap diresmikan itu meliputi sebanyak tiga tower. Namun, dia tidak memerinci lebih lanjut kapan peresmian tiga tower Wisma Atlet itu

"Tiga tower di Kemayoran yang Wisma Atlet itu sudah siap diresmikan" ungkap pria yang akrab disapa Ara itu usai menghadiri rapat terbatas (ratas) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (18/2/2025).

Kemudian, dia menyebut terdapat tujuh tower lain yang akan siap diresmikan. Namun, dia menyebut tujuh tower itu akan diresmikan pada April 2025.

"Kemudian 7 tower April akhir sudah siap. Jadi total 10 tower," kata politisi Partai Gerindra itu.

Berdasarkan pemberitaan Bisnis sebelumnya, Direktur Pembangunan Perumahan Perkotaan Kementerian PKP Aswin Grandiarto Sukahar menyebut progres revitalisasi untuk tiga tower di Blok C2 Pademangan sudah rampung.

“Sudah selesai 100 persen untuk 3 tower di Blok C2. Untuk ini sudah bisa dilakukan penyerahan kunci kepada Kementerian Sekretariat Negara untuk pemanfaatannya," kata Aswin.

Untuk diketahui, revitalisasi Wisma Atlet dilakukan pada Blok D10 Kemayoran di 7 tower sebanyak 5.494 unit dan Blok C2 Pademangan sebanyak 3 tower berkapasitas 1.932 unit. Dari total 7.426 unit yang direvitalisasi sebanyak 1.932 unit dari Blok C2 tower 8 dan Blok D10 tower 1,2,3,4,6 dan 7 rencananya akan dimanfaatkan sebagai hunian bagi ASN dan MBR atau masyarakat berpenghasilan rendah.

Revitalisasi dimulai sejak 26 Agustus 2024 dan ditargetkan rampung pada April 2025 dengan nilai kontrak Rp357 miliar. Revitalisasi Wisma Atlet ini dilaksanakan oleh kontraktor Abipraya-Wika, KSO.

Adapun, Blok C2 Wisma Atlet Kemayoran yang telah rampung berada di daerah Pademangan dekat gerbang tol dan dibangun sebanyak 3 tower dengan 2 tipologi unit hunian yakni 24 lantai sebanyak 1 tower dan 18 lantai sebanyak 2 tower.

Sementara itu, jumlah unit hunian di Tower 8 tersedia 524 unit, Tower 9 sebanyak 884 unit dan Tower 10 sebanyak 524 unit. Nantinya, setiap unit hunian dilengkapi dengan meubelair seperti meja kursi di ruang tamu, tempat tidur dan lemari pakaian, AC, water heater dan ruang cuci dan jemur.

Jambi (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Jambi kini resmi memiliki pelayanan cepat dalam penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) untuk mendukung program tiga juta rumah.

Hal itu tampak setelah Penjabat (Pj) Wali Kota Jambi Sri Purwaningsih meluncurkan secara resmi program Percepatan Pelayanan Penerbitan Persetujuan Pembangunan Gedung Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (PBG-MBR) Kota Jambi, bertempat di Ruang Jambi City Operation Center (JCOC) Grha Siginjai, Selasa (18/2/).

Hadir dalam acara itu, Staf Ahli Wali Kota Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Obliyani, Staf Ahli Wali Kota Bidang Kemasyarakatan dan SDM Moncar Widaryanto, Asisten Pemerintahan dan Kesra Fahmi, dan Asisten Administrasi Umum M Jaelani selaku Koordinator Percepatan Perizinan Pembangunan di Kota Jambi serta sejumlah Kepala Dinas terkait, perwakilan Perbankan dan masyarakat pemohon PBG-MBR.

Pada launching itu, tim Pemerintah Kota Jambi berhasil menerbitkan permohonan PBG hanya dalam waktu 18 menit 11 detik.

Sri menyampaikan rasa puasnya atas kecepatan proses tersebut yang menunjukkan bahwa layanan penerbitan PBG tipe 36 bagi MBR dapat diselesaikan dalam waktu kurang dari 10 jam.

Pj Wali Kota juga berkesempatan menyerahkan secara simbolis sertifikat keputusan PBG-MBR kepada pemohon dalam acara itu yang berhasil di proses dalam waktu 18 menit 11 detik tersebut.

"Alhamdulillah, layanan ini setelah diluncurkan dapat memproses layanan di bawah 1 jam. Kami juga telah menyiapkan tim khusus agar pelayanan ini dapat berjalan maksimal," jelasnya.

Dirinya juga menargetkan dengan adanya layanan ini nantinya akan dapat menyelesaikan 15 usulan penerbitan bangunan setiap harinya.

"Inilah wujud kerja keras dari tim Pemkot Jambi untuk bisa memberikan layanan kepada masyarakat dengan secepatnya. Dan sesuai kebijakannya yang bisa menikmati layanan ini adalah masyarakat dengan kriteria berpenghasilan di bawah angka Rp7 juta," katanya.

Pemerintah daerah dan perbankan harus bekerja sama dalam memudahkan akses hunian bagi MBR. Dan Alhamdulillah, bank mitra kita sudah siap untuk memfasilitasi program ini. Ini adalah bentuk nyata negara hadir dalam memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memiliki rumah layak huni.

Dia menekankan, proses pelayanan penerbitan PBG Kota Jambi akan semaksimal mungkin dilakukan percepatan tanpa mengabaikan persyaratan administrasi dan berharap, semua OPD teknis dapat mengawal program ini dengan baik juga tanpa mengabaikan persyaratan administrasi, sehingga hadirnya pemerintah dalam memberikan kemudahan dan kecepatan penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) khususnya bagi MBR di Kota Jambi dapat dipertanggungjawabkan dan benar-benar dirasakan manfaatnya.

Untuk memudahkan pelayanan penerbitan PBG itu, Sri menyebut DPMPTSP kota Jambi juga telah menyediakan ruang khusus bagi operator dan pengawas PBG di Mall Pelayanan Publik.

Sementara itu, Oni Fahlevi warga kota Jambi yang pertama kali menikmati layanan cepat PBG-MBR pada launching itu menyampaikan apresiasinya kepada Pemkot Jambi dan alhamdulillah dengan layanan yang sekarang prosesnya sangat cepat sekali. Mudah-mudahan semua masyarakat di kota Jambi bisa merasakan layanan ini," katanya.

Sebelumnya, dalam laporan kegiatan tersebut, Asisten Administrasi Umum, M Jaelani selaku koordinator mengungkapkan 3 syarat pendukung sebagai faktor penentu dalam menyukseskan dalam penerbitan PBG-MBR itu.

"Pertama, prototipe yang harus terlebih dahulu dipersiapkan, karena merupakan model awal atau rancangan dari suatu produk atau desain. Dalam hal ini dari hasil studi tiru ke Pemkab Bogor, Pemkot Jambi menerima 55 prototipe, tentunya ini akan kita modif untuk diberlakukan di kota Jambi," katanya.

Selanjutnya, aplikasi SIMBG yang telah disiapkan Kementerian PU tidak dalam kondisi eror. Dan yang terakhir adalah kondisi jaringan yang harus stabil dan lancar serta berkait SDM, Jaelani juga menegaskan sudah diisi dengan tenaga-tenaga yang berpengalaman dalam bidang masing-masing. Namun akan terus diberikan pelatihan guna memberikan layanan yang maksimal bagi masyarakat.

Sebagaimana diketahui, layanan ini merupakan program Pemerintah Pusat yang merupakan bagian dari kebijakan strategis pemerintah untuk mendukung kebijakan pembangunan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah.

PBG-MBR yang dilaunching Pj Wali Kota Jambi ini juga merupakan tindak lanjut dari Keputusan Bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03.HK/KPTS/Mn/2024, 3015/KPTS/M/2024, 600.10-484 Tahun 2024 tentang Dukungan Percepatan Pelaksanaan Program Pembangunan Tiga Juta Rumah yang digagas oleh Presiden RI.

Selain menindaklanjuti Keputusan Bersama 3 Menteri itu, Pemkot Jambi juga telah menerbitkan Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pemberian Insentif Fiskal Terhadap Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk mengatur salah satunya tentang golongan masyarakat di Kota Jambi yang berhak menerima manfaat untuk pembebasan BPHTB dan retribusi PBG.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan tower Wisma Atlet Kemayoran untuk hunian aparatur sipil negara (ASN) dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) siap diresmikan.

"Yang sudah siap untuk diresmikan adalah tiga tower di Kemayoran yang Wisma Atlet, itu sudah siap diresmikan. Kemudian tujuh tower sudah siap bulan April akhir, Jadi total 10 tower," ujar Maruarar saat memberikan keterangan pers di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa.

Diketahui, revitalisasi Wisma Atlet dilakukan pada Blok D10 Kemayoran di tujuh tower sebanyak 5.494 unit dan Blok C2 Pademangan sebanyak tiga tower berkapasitas 1.932 unit.

Dari total 7.426 unit yang direvitalisasi sebanyak 1.932 unit dari Blok C2 tower 8 dan Blok D10 tower 1,2,3,4,6 dan 7 rencananya akan dimanfaatkan sebagai hunian bagi ASN dan MBR.

Selain itu, Maruarar juga menyampaikan perkembangan pembangunan perumahan subsidi program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Hingga saat ini, kata dia, sebanyak 104 ribu unit perumahan subsidi telah dibangun, sedang dibangun, atau sudah diserahkan kepada masyarakat.

Pemerintah, kata dia, juga memberikan sejumlah insentif bagi masyarakat berpenghasilan rendah, seperti pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) gratis untuk properti di bawah Rp2 miliar, serta pembebasan biaya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

Ke depan, Kementerian PKP akan fokus pada Program Strategis Nasional (PSN) yang mencakup sekitar 30 titik di Indonesia.

Tanah seluas sekitar 7.700 hektar telah diterima dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) untuk mendukung program ini.

Maruarar mengatakan program ini akan dilaksanakan secara lintas kementerian, termasuk koordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Selain itu, Ara juga menyampaikan bahwa Bank Indonesia telah memberikan pelonggaran Giro Wajib Minimum (GWM) senilai Rp80 triliun untuk mendukung program pemerintah dalam pembangunan dan renovasi 3 juta rumah.

"Dari Bank Indonesia kami sudah mendapatkan pelonggaran GWM atau Giro Wajib Minimum, bank itu ada duitnya di BI dan itu Bank Indonesia siap untuk menjalankan sejumlah Rp80 triliun duit bank yang ada di Bank Indonesia, Itu sejumlah Rp80 triliun,

Adapun persiapan lebih lanjut akan dibahas dalam rapat bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani, BUMN, dan Bank Himbara di kantor Kementerian Keuangan.

"Besok malam kami akan rapat dengan Menkeu, BUMN, dan juga Bank Himbara di kantor Menkeu Untuk merealisasikan dalam rangka dukungan daripada Bank Indonesia untuk program pemerintah 3 juta rumah, itu artinya 3 juta yang dibangun dan yang direnovasi," ujar Maruarar.

Pewarta: Fathur Rochman
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengatakan, tiga tower rumah susun untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) di Wisma Atlet Kemayoran, Pademangan, Jakarta Utara, siap diresmikan.

Adapun secara total, ada 10 tower yang disulap pemerintah untuk hunian ASN.

"Projek yang sudah siap untuk diresmikan adalah 3 tower di Kemayoran, yang Wisma Atlet. Itu sudah siap diresmikan," kata Maruarar di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (18/2/2025).

Pria yang karib disapa Ara ini menyampaikan, tujuh tower sisanya akan selesai direvitalisasi pada akhir April 2025.

"Kemudian 7 tower sudah siap di bulan April akhir. Jadi total 10 tower," ucapnya.

Di sisi lain, ia mengungkapkan, sudah ada 104.000 rumah subsidi dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang diserahkan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Kita diminta mengumumkan perumahan subsidi, FLPP yang sudah dibangun, yang sedang dibangun, dan yang sudah diserahkan, total per hari ini 104.000 per hari ini," jelas Ara.

Sebelumnya diberitakan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengalokasikan anggaran sebesar Rp 350 miliar untuk merenovasi Wisma Atlet di Kemayoran, Jakarta pada Agustus 2024.

Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto mengatakan Wisma Atlet akan dialihfungsikan menjadi rumah susun (rusun).

Rusun ini akan diutamakan untuk Aparatur Sipil Negara (ASN).

Namun, sebagian dari rusun itu akan dikomersialisasikan dengan sistem sewa atau rusunawa yang pengaturan harganya akan ditetapkan oleh pemerintah.

"Yang utama untuk ASN, sebagian nanti ada yang prospek untuk dikomersialkan untuk membiayai operasional dari area itu. Sistemnya sewa tapi nanti ada penetapan harga pemerintah," ujarnya saat ditemui di kantornya, Jakarta, Selasa (20/8/2024).

Kabupaten Bekasi (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat melakukan uji coba percepatan penerbitan perizinan persetujuan bangunan gedung (PBG) sebagai upaya mendukung program pemerintah berkaitan realisasi pembangunan 3 juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Penjabat Bupati Bekasi Dedy Supriyadi menyatakan pemerintah daerah mendorong kepemilikan tempat tinggal bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui inovasi program 3 juta rumah per tahun sebagaimana dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

"Caranya bagaimana, tentu dengan memudahkan akses perizinan PBG bagi masyarakat berpenghasilan rendah agar mereka memiliki hunian yang layak, legal serta sesuai regulasi sekaligus meningkatkan taraf perekonomian masyarakat," katanya di Cikarang, Selasa.

Ia mengatakan program tersebut merupakan salah satu upaya pemerintah meningkatkan taraf hidup masyarakat sekaligus menanggulangi persoalan kemiskinan melalui skema kepemilikan 3 juta rumah layak huni mencakup sejuta hunian di perkotaan dan dua juta unit di wilayah pedesaan.

Dia menjelaskan program ini tertuang dalam Surat Keputusan Bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menteri Pekerjaan Umum serta Menteri Dalam Negeri berkaitan dengan dukungan percepatan pelaksanaan program 3 juta rumah yang menjadi salah satu program prioritas Prabowo-Gibran.

Dia menyebut selama ini hambatan administratif menjadi kendala utama dalam pembangunan rumah tinggal, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Melalui program ini pula, masyarakat baik yang sudah memiliki maupun berencana memiliki hunian akan diberikan kemudahan.

"Di satu sisi kemudahan mengurus dengan cepat dan gratis bagi masyarakat dan di sisi lain juga memberikan stimulus bagi pengusaha properti rumah subsidi agar dapat meningkatkan penjualan karena selain PBG, BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) juga gratis bagi calon pemilik rumah berstatus berpenghasilan rendah," ucapnya.

Kabupaten Bekasi (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat melakukan uji coba percepatan penerbitan perizinan persetujuan bangunan gedung (PBG) sebagai upaya mendukung program pemerintah berkaitan realisasi pembangunan 3 juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Penjabat Bupati Bekasi Dedy Supriyadi menyatakan pemerintah daerah mendorong kepemilikan tempat tinggal bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui inovasi program 3 juta rumah per tahun sebagaimana dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

"Caranya bagaimana, tentu dengan memudahkan akses perizinan PBG bagi masyarakat berpenghasilan rendah agar mereka memiliki hunian yang layak, legal serta sesuai regulasi sekaligus meningkatkan taraf perekonomian masyarakat," katanya di Cikarang, Selasa.

Ia mengatakan program tersebut merupakan salah satu upaya pemerintah meningkatkan taraf hidup masyarakat sekaligus menanggulangi persoalan kemiskinan melalui skema kepemilikan 3 juta rumah layak huni mencakup sejuta hunian di perkotaan dan dua juta unit di wilayah pedesaan.

Dia menjelaskan program ini tertuang dalam Surat Keputusan Bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menteri Pekerjaan Umum serta Menteri Dalam Negeri berkaitan dengan dukungan percepatan pelaksanaan program 3 juta rumah yang menjadi salah satu program prioritas Prabowo-Gibran.

Dia menyebut selama ini hambatan administratif menjadi kendala utama dalam pembangunan rumah tinggal, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Melalui program ini pula, masyarakat baik yang sudah memiliki maupun berencana memiliki hunian akan diberikan kemudahan.

"Di satu sisi kemudahan mengurus dengan cepat dan gratis bagi masyarakat dan di sisi lain juga memberikan stimulus bagi pengusaha properti rumah subsidi agar dapat meningkatkan penjualan karena selain PBG, BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) juga gratis bagi calon pemilik rumah berstatus berpenghasilan rendah," ucapnya.

Selain memberikan kepastian hukum bagi kepemilikan hunian, percepatan PBG diharapkan membuka akses lebih luas bagi masyarakat terhadap berbagai fasilitas dan program bantuan perumahan dari pemerintah, termasuk untuk memiliki hunian bersubsidi.

Dedy turut mengajak segenap jajaran aparatur Pemerintah Kabupaten Bekasi untuk berperan aktif menyukseskan program ini sebagai kunci utama dalam mewujudkan keberhasilan percepatan perizinan PBG.

Pewarta: Pradita Kurniawan Syah
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengemukakan program pembangunan perumahan yang berpihak pada rakyat kecil membutuhkan dukungan dari semua pihak.

"Kita ingin melakukan pembangunan 3 juta rumah dan harapannya skema yang berpihak pada rakyat kecil, termasuk dukungan dari berbagai pihak," kata AHY seusai menghadiri rapat terbatas di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa.

Dalam upaya mengatasi persoalan tata ruang dan perumahan di Indonesia, AHY menyatakan bahwa kompleksitas penggunaan lahan yang melibatkan hunian, industri, dan perkebunan menuntut keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian lingkungan.

AHY menjelaskan bahwa Kementerian ATR/BPN telah melakukan pemetaan menyeluruh atas isu tata ruang dan pengelolaan lahan di seluruh Indonesia.

"Kita tahu, berbagai kepentingan baik itu lahan hunian, lahan industri, dan lahan perkebunan, termasuk juga yang harus tetap dijaga agar keseimbangan alam tetap terjadi dan di sinilah kompleksitas sekaligus tantangan bagi Kementerian ATR/BPN ," ujarnya.

Di sisi lain, Kementerian PKP bersama instansi terkait tengah fokus pada penyediaan perumahan dan kawasan permukiman yang lebih terjangkau, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Salah satu target yang digalakkan adalah pembangunan 3 juta rumah, sebagai solusi nyata untuk mengatasi backlog perumahan yang selama ini menjadi tantangan besar, kata AHY menambahkan.

"Perumahan dan kawasan permukiman ini juga memiliki target yang tinggi untuk bisa menyediakan rumah-rumah yang semakin terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah," katanya.

Kolaborasi lintas kementerian dan koordinasi dengan pemerintah daerah diharapkan AHY dapat menyatukan kebijakan tata ruang dan perumahan, sehingga setiap program yang dijalankan mampu mengatasi berbagai tantangan secara efektif.

AHY optimistis bahwa dengan sinergi tersebut, pembangunan perumahan tidak hanya akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, tetapi juga turut mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.