JAKARTA, KOMPAS.com - Asosiasi PengembangPerumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah mengungkapkan keinginannya untuk mendapatkan fasilitas tanah yang sama dengan Qatar untuk membangun rumah.

Ini diungkapkan Junaidi saat Ngobrol Santai dengan Satuan Tugas (Satgas) Perumahan di Jakarta, Jumat (17/1/2025).

"Kita juga kepengen ikut tadi yang disampaikan Pak Bonny (Anggota Satgas Perumahan), kepengen ikut partisipasi terkait ya seperti kata apakah bisa diperlakukan sama terhadap tanah itu," ungkap Junaidi.

Apabila pemerintah memberikan fasilitas yang sama dengan Qatar, maka pengembang juga berbondong-bondong untuk membangun rumah.

Namun, hal yang masih masalah adalah dari pihak perbankan. Sebab, harus menjaminkan tanah sebagai modal kerja. Sedangkan, aset tersebut merupakan milik negara.

"Nah, apakah kredit apa yang bisa masuk di situ. Sehingga, kan bisa juga ikut masuk. Karena, pemilikan tanahnya kan bukan lagi pemilikan oleh si konsumen, tapi mungkin bangunannya milik konsumen begitu ya," ucap Junaidi.

Selama tanah tersebut dijaminkan oleh perbankan, secara bersamaan pengembang juga membangun hunian.

"Karena, ini menarik juga kalau tanah dikasihkan, kita jualan dengan harga yang nanti kita ditentukan oleh pemerintah. Saya pikir kami bisa mengawal untuk program seperti itu," tambah dia.

Sebelumnya diketahui, Pemerintah mendapatkan investor perdananya untuk menjalankan Program 3 Juta Rumah dari Qatar.

Komitmen investasi itu tertuang dalam nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) yang telah ditandatangani Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dengan Investor Perumahan (SHK) Kerajaan Qatar, Sheikh Abdulaziz bin Abdulrahman Al Thani di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu (8/1/12025).

Ara, sapaan akrabnya, mengatakan, investasi ini merupakan kerja sama antar pemerintah atau Government-to-Government (G2G).

"Ini bukan investor satu-satunya yang akan datang di bidang perumahan," ujarnya usai penandatanganan MoU.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menilai Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait sebagai berkat bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk memiliki hunian layak.

Hal itu disampaikan Ribka saat menghadiri Ibadah dan perayaan Natal pada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman di Jakarta, Jumat (17/1). Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Menteri PKP Maruarar Sirait.

Pasalnya, kata dia, Maruarar tengah berupaya menyediakan tiga juta rumah bagi MBR, yang merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

Menurut dia, Maruarar memiliki keimanan yang kuat untuk menyediakan tiga juta rumah. Meskipun ada saja pihak yang mungkin tidak percaya terhadap apa yang dilakukan Maruarar.

Namun, hal itu tidak menyurutkan keyakinan Maruarar. Terlebih berdasarkan pemahaman agama bahwa tidak ada yang mustahil ketika Tuhan sudah berkehendak.

“Itu iman yang dimiliki oleh seorang menteri kita dari Perumahan dan Kawasan Permukiman yang bisa mewujudkan kesejahteraan untuk masyarakat Indonesia,” kata Ribka dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

Dirinya mengapresiasi kinerja Maruarar yang dinilai sebagai salah satu menteri yang energik dalam menjalankan tugas.

Ribka mengaku mengikuti berbagai langkah yang dilakukan Maruarar dalam menyediakan tiga juta rumah bagi MBR.

Dia menegaskan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sangat mendukung upaya Menteri PKP Maruarar dalam mewujudkan program menyediakan tiga juta rumah.

Dukungan ini juga telah ditunjukkan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam berbagai kesempatan.

Ia juga sempat mengikuti pembahasan terkait dukungan Kemendagri terhadap program tersebut.

“Kami membahas bersama-sama sampai larut malam bagaimana program ini diwujudkan,” jelasnya.

Pemerintah juga menerapkan pembebasan terhadap bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) dan retribusi persetujuan bangunan gedung (PBG) bagi MBR.

Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mempermudah MBR memiliki rumah. Kebijakan ini juga tidak terlepas salah satunya dari peran Kemendagri, termasuk Mendagri.

“Termasuk regulasinya juga kita terus bahas supaya bisa memberikan impact kepada rakyat kita bagaimana menyiapkan rumah tanpa pajak,” pungkas Ribka.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto melarang penggunaan tanah produktif seperti sawah sebagai lahan perumahan dalam program 3 juta rumah per tahun.

Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Pengembang Perumahan Dan Permukiman Seluruh Indonesia (DPP Apersi) Junaidi Abdillah mengatakan pada prinsipnya, pengembang properti setuju membangun rumah di atas lahan sesuai dengan peruntukan bukan di lahan produktif seperti sawah.

Menurutnya, masih banyak lahan yang sesuai dengan peruntukan untuk membangun perumahan dengan istilah zona kuning.

“Kami mendukung lahan sawah untuk menjaga ketahanan pangan dan menuju swasembada pangan,” ujarnya kepada Bisnis, Sabtu (18/1/2025).

Dia menuturkan selama ini kualitas rumah subsidi sudah sesuai dengan kriteria persetujuan bangunan gedung yang diajukan. Selain itu, kualitas rumah subsidi sudah memenuhi kewajiban layak huni, layak fungsi dan tahan gempa.

Dia berharap dalam program 3 juta rumah, pemerintah dapat melibatkan pengembang untuk turut serta berkontribusi. Terlebih, pemerintah juga membuka keran investor asing untuk turut serta dalam program pembangunan 3 juta rumah.

Adapun salah satunya Qatar mendapatkan fasilitas tanah dari Indonesia untuk proses pembangunan rumah. Tanah tersebut berasal dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), dan lahan sitaan dari koruptor.

Junaidi meminta pemerintah dapat memberikan fasilitas tanah yang sama seperti Qatar, dalam rangka mendirikan hunian untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

“Kita juga kepingin ikut partisipasi terkait pembangunan 3 juta rumah MBR, ya seperti Qatar, apakah bisa kita berlakukan sama terhadap tanah itu,” katanya.

Saat ini permasalahan yang pengembang perumahan dalam membangun perumahan MBR adalah perbankan. Terlebih, modal kerja pengembang yang dijaminkan kepada perbankan berupa lahan tanah. Jika didapat dari asal hibah, maka tanah yang digunakan milik negara dan tidak bisa dijaminkan.

Pemerintah diharapkan dapat memberikan skema khusus baik investor asing maupun pengembang nasional bisa mendapatkan fasilitas bisnis yang sama terutama terkait penyediaan lahan dalam rangka program 3 juta rumah.

Sementara itu, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah menuturkan pembangunan program 3 juta rumah tidak akan menggunakan lahan yang produktif seperti persawahan.

Dia mengkritik tata kota pada masa pemerintah terdahulu dimana rumah terdahulu tidak memiliki desain, konsep, atau gagasan. Hal ini juga dipengaruhi pada permintaan tempat tinggal yang tinggi pada saat itu sehingga banyak masyarakat yang memilih membangun rumah sendiri. Hal ini membuat masyarakat membangun rumah di sembarang tempat. Salah satunya adalah lahan bekas sawah.

“Kemarin kami baru memeriksa ada proyek insentif perbankan yang menurut saya perlu dievaluasi karena mayoritas pembangunannya di atas sawah,” ucapnya.

Menurutnya, masih banyak lahan bekas sawah masih diincar untuk pembangunan rumah. Hal ini karena mudah sekali menawar harga tanah bekas sawah dan perizinan pembangunannya.

Namun, rumah yang dibangun di atas bekas lahan sawah berisiko tidak kokoh, terutama saat terjadi gempa bumi. Oleh karena itu, dia menentang pembangunan rumah atau bangunan lain di atas lahan bekas sawah.

"Padahal sawah itu selutut kita ini adalah tanah unsur hara, itu lembek sekali. Saya pernah memimpin tim untuk perawatan rekonstruksi gempa di Lombok Utara, 7 skala richter, hilang hampir semua rumah. Tanah konstruksinya tidak kuat dan tidak dibangun di atas tanah yang kuat,” tuturnya.

Pihaknya berkomitmen akan berusaha menyediakan lahan yang layak untuk pembangunan perumahan. Dia juga berharap ke depannya rumah-rumah bisa menerapkan konsep berkelanjutan karena lebih tahan lama, berkelanjutan, dan ramah lingkungan

Terpisah, Anggota Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Bonny Z. Minang menuturkan memang dalam program pembangunan 3 juta rumah tidak boleh menggunakan kawasan pertanian. Dia menegaskan program 3 juta rumah ini bukan di satu lokasi tetapi akan disebar pada desa yang ada Indonesia.

Berdasarkan catatan Satgas terdapat 75.000 desa di Indonesia dimana untuk dapat memenuhi program 3 juta rumah maka 1 desa akan dibangun 25 unit rumah per tahun.

“Masak ngambil tanah sawah, enggak, ini tanah di desa banyak tersedia, jadi tidak menggunakan peruntukan sawah,” ujarnya kepada Bisnis.

Dia menuturkan Presiden Prabowo Subianto sangat mendukung keberlangsungan food estate sehingga tidak akan menggunakan lahan sawah sebagai lokasi pembangunan perumahan.

“Jadi memang tidak akan menggunakan lahan sawah pembangunan 3 juta ini. Lahan kosong yang bukan sawah tersedia kok di setiap desa karena tiap desa hanya butuh 3.000 meter persegi,” katanya.

Adapun nantinya hunian di perdesaan akan dibangun dengan desain memperlihatkan kearifan lokal dan juga ramah lingkungan. Nantinya, tiap rumah di desa akan berukuran luas bangunan 36 meter persegi dan luas tanah 70 meter persegi dengan harga Rp100 juta. Rumah ini akan diberikan secara gratis kepada masyarakat miskin.

“Nanti ada yang jual tanah 3.000 meter persegi di desa, dibangunkan rumah 25 unit dengan harga Rp100 juta dan ada diberikan sertifikat hak milik (SHM). Yang bangun bukan pengembang tapi UMKM dengan mungkin ada coaching atau pendampingan dari pengembang agar standarnya sama semua. Ini upaya Pak Prabowo mengatasi kemiskinan di desa,” ucapnya.

Dia menegaskan program 3 juta rumah ini merupakan upaya Presiden Prabowo mengentaskan kemiskinan di Indonesia sehingga nantinya akan ditujukan kepada masyarakat miskin. Adapun kriteria masyarakat miskin ini masih dalam pembahasan dengan Badan Pengentasan Kemiskinan. Salah satunya kriterianya yakni engguna listrik 450 kwh yang menurut data PLN terdapat 24,9 juta jiwa. Selain itu, kelompok masyarakat tersebut selama ini dikenal dengan kelompok desil 1 dan 2 dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

“Jadi masyarakat yang nantinya masuk dalam kategori miskin akan mendapatkan rumah gratis dimana pembayaran cicilan per bulan senilai Rp600.000 itu akan dibayarkan pemerintah selama 25 tahun. Cicilan Rp600.000 ini akan berasal dari pengalihan subsidi BBM yang selama ini belum tepat sasaran penerimanya,” tuturnya.

Selain membangun rumah gratis untuk pengentasan kemiskinan, pemerintah juga membuka peluang pembangunan 1 juta unit hunian vertikal di perkotaan dan juga program rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP).

“Qatar sudah mau bangun 1 juta unit hunian vertikal dengan menggunakan kontraktor China dan subkontraktornya Indonesia. Pihak Qatar juga akan menjual rusun tersebut. Pemerintah Indonesia hanya menyediakan tanah yang bisa dipakai untuk pembangunan rusun dengan harga nanti sekitar Rp300 juta hingga Rp500 jutaan. Ini tidak hanya untuk asing, pengembang nasional juga bisa ikut bangun jadi memang tidak ada persangan,” terang Bonny.

KOMPAS.com – Pemerintah meluncurkan program 3 juta rumah gratis yang dirancang untuk masyarakat miskin ekstrem.

Dalam program ini, pemerintah akan menanggung cicilan sebesar Rp 600.000 per bulan selama 25 tahun. Langkah ini menjadi bagian dari upaya Presiden Prabowo Subianto untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia.

Siapa yang Berhak Mendapatkan Rumah Gratis Ini?

Anggota Satuan Tugas (Satgas) Perumahan, Bonny Z Minang, menegaskan bahwa program ini hanya diperuntukkan bagi masyarakat miskin ekstrem, bukan untuk mereka yang tergolong masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang masih mampu mencicil KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

“Saat ini, kriteria penerima manfaat masih dalam tahap penyusunan,” ungkap Bonny saat berbicara dalam acara "Ngobrol Santai" bersama APERSI di Jakarta, Jumat (17/1/2025).

Menurutnya, pemerintah ingin memastikan program ini benar-benar tepat sasaran dan membantu kelompok masyarakat yang paling membutuhkan.

Detail Program: Besaran Cicilan dan Kepastian Mekanisme

Skema program ini menetapkan cicilan sebesar Rp 600.000 per bulan dengan tenor 25 tahun untuk setiap unit rumah senilai Rp 100 juta.

Bonny menjelaskan, cicilan ini bisa menjadi dasar dalam Keputusan Presiden (Keppres) yang memastikan masyarakat miskin ekstrem dapat memiliki rumah dengan bantuan negara.

Namun, ada kemungkinan cicilan ini bisa lebih fleksibel di masa mendatang.

“Kalau mau lebih, misalnya nambah Rp 400.000 untuk rumah senilai Rp 1 juta, sebenarnya bisa. Tapi, tahun pertama ini fokusnya seragam dulu sesuai arahan Pak Prabowo,” kata Bonny.

Siapa yang Termasuk Kriteria Penerima?

Bonny memberikan gambaran awal tentang calon penerima manfaat, yang meliputi:

• Masyarakat dalam desil dua ke bawah (1 persen hingga 20 persen rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan terendah).
• Penghasilan tidak lebih dari Rp 1 juta per bulan.
• Pelanggan listrik berdaya 450 kWh.

“Kita sedang menyusun kriteria ini. Orang yang penghasilannya Rp 1 juta atau kurang, pelanggan listrik 450 kWh, dan kriteria lainnya masih dalam pembahasan,” jelas Bonny.

Langkah Penyaluran Bantuan

Penyaluran bantuan dimulai dari kepala desa yang akan mendata calon penerima manfaat.

Data ini kemudian diverifikasi oleh Bintara Pembina Desa (Babinsa) untuk memastikan keabsahan penerima.

“Babinsa akan datang mengecek langsung, dari nama hingga alamatnya. Setelah data ini terverifikasi, baru diserahkan ke pihak perbankan untuk proses lebih lanjut,” papar Bonny.

Lokasi dan Tipe Rumah

Pembangunan rumah akan dilakukan di desa-desa. Setiap desa dari total sekitar 75.000 desa di Indonesia akan membangun 25 unit rumah.

“Dengan pagu Rp 100 juta per unit, tipe rumah yang diberikan adalah tipe 36 dengan luas tanah 70 meter persegi,” ujar Bonny.

Hak Milik yang Dijamin

Masyarakat yang menerima bantuan rumah ini akan mendapatkan Sertifikat Hak Milik (SHM).

“Sertifikatnya adalah hak milik, sepenuhnya milik mereka,” tegas Bonny.

Sumber: Kompas.com (Suhaiela Bahfein, Hilda B Alexander)

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah akan membayarkan cicilan sebesar Rp 600.000 per bulan selama 25 tahun dalam Program 3 Juta Rumah bagi masyarakat extremely poor (sangat miskin atau miskin ekstrem).

Presiden Prabowo Subianto meluncurkan program ini dengan tujuan mengentaskan kemiskinan.

Anggota Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Bonny Z Minang menjelaskan, program ini berbeda dengan cicilan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Lantas, seperti apa detailnya?

1. Besaran cicilan

Seperti yang telah disebutkan, besaran cicilan yang akan dibayarkan Pemeritah sebesar Rp 600.000 per bulan selama 25 tahun, dengan pagu sebesar Rp 100 juta per unit rumah.

“Kalau Rp 600.000 (cicilan rumah) ini dijadikan satu Keputusan Presiden (Keppres), mereka yang miskin dapat berhak mendapatkan cicilan dari negara untuk membeli rumah,” ungkap Bonny.

Namun, tidak menutup kemungkinan cicilan tersebut bisa dibayarkan lebih dari itu.

"Kalau ditanya sekarang, itu kalau dia mau beli 1 juta bisa nggak? Sebenarnya bisa. Dia nambah Rp 400.000. Cuma di tahun pertama ini kita nggak mau kelarin segitu. Kenapa? Pak Prabowo ingin ini seragam. Jangan nanti dinaikin mangkrak atau apa," tegas Bonny.

2. Penerima manfaat

Menurut Bonny, kriteria masyarakat golongan tersebut yang mendapatkan bantuan rumah gratis tersebut masih digodok.

Akan tetapi, ada beberapa bocoran seperti masyarakat desil dua kebawah.

Menurut Bonny, kriteria masyarakat golongan tersebut yang mendapatkan bantuan rumah gratis tersebut masih digodok. Akan tetapi, ada beberapa bocoran seperti masyarakat desil dua kebawah.

Untuk diketahui, desil satu adalah kelompok rumah tangga yang berada di urutan 1 persen hingga 10 persen kesejahteraan terendah.

Sedangkan desil dua adalah kelompok rumah tangga yang berada di urutan 11 persen hingga 20 persen kesejahteraan terendah.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI) Junaidi Abdillah menanggapi permintaan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait soal pembangunan rumah dekat transportasi umum.

Menurut Junaidi, hal ini tergantung dengan biaya produksi dan harga tanah.

Junaidi mengutarakan hal ini dalam Ngobrol Santai APERSI dengan Satuan Tugas (Satgas) Perumahan di Jakarta, Jumat (17/1/2025).

"Itu saja poinnya, jadi dimana pun kita bisa bangun ketika itu masuk dalam perhitungan sebagai pengembang rumah subsidi. Jadi, ya TOD (Transit Oriented Development) ya enggak bisa," tegas Junaidi.

Junadi mengatakan, pembangunan rumah subsidi menempel dengan stasiun atau TOD bisa disebut jarang, kecuali di Maja.

"Itu pun Maja juga harganya juga udah komersil, enggak ada lagi rumah subsidinya. Jadi itu," tambah dia.

Sebelumnya, Ara berharap agar pengembang perumahan bersubsidi dapat memilih lokasi strategis dekat dengan transportasi umum.

Ini bertujuan agar mereka bisa beraktivitas dengan mudah dan terjangkau.

"Semoga ke depannya masih banyak lagi pengembang-pengembang yang bisa membangun rumah subsidi layak, terjangkau, serta strategis lokasinya dengan transportasi umum, agar masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dapat menikmati dan tinggal dengan nyaman, bekerja pun juga nyaman dan dapat transportasi yang murah dan terjangkau," kata dia dalam siaran pers, Rabu (15/1/2025).

Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Jawa Tengah sedang menggodok pembangunan Rumah Susun Milik Sendiri (Rusunami). Lokasinya rencananya akan bertempat di Desa Margosari, Kecamatan Limbangan, Kendal, Jawa Tengah.

Hal ini diungkapkan oleh Direktur PT Asatu Realty Asri, Yudi Irawan, pengembang perumahan Bumi Svarga Asri (BSA) sekaligus pemilik lahan yang akan dijadikan lokasi pembangunan Rusunami.

"Nanti akan dibangun rusunami. Percontohan dari pemerintah Kendal, yang nanti akan bersama dengan Dinas Perumahan dan Permukiman Jawa Tengah. Di belakang nanti," kata Yudi kepada awak media di perumahan BSA, Jumat (17/1/2025).

Rusunami ini akan ditunjukkan untuk umum terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang tidak dapat mengajukan KPR subsidi. Seperti yang diketahui tidak semua pengajuan KPR akan diterima oleh bank, terutama untuk masyarakat yang penghasilannya tidak memiliki slip gaji atau non-bankable.

"Itu akan sangat bermanfaat bagi MBR, karena mereka yang tidak terakomodir atau tidak lolos seleksi di rumah FLPP, mereka bisa ada alternatif di sana," jelasnya.

Yudi mengatakan, Disperkim Jawa Tengah meminta agar lahannya disiapkan sekitar 1.000 atau 2.000 meter persegi. Mereka juga sempat mengunjungi langsung tanah tersebut.

"Karena ini pilot proyek. Nanti mungkin di tanah lebih kurang 1.000 atau 2.000 (m2) ya. Di situ nanti akan dibangun bangunan empat lantai," ungkapnya.

Hingga kini, belum diputuskan kapan pembangunan Rusunami tersebut akan dimulai. Namun, Yudi mengatakan pembangunan tidak akan menunggu perumahan MBR-nya yakni Bumi Svarga Asri (BSA) selesai, melainkan bisa berjalan bersamaan.

"Nggak. Itu paralel. Sekarang berproses. Kemarin kami didatangi dari Disperkim Jawa Tengah. Untuk melihat lokasi dan program-program (mereka) apa yang bisa diimplementasikan di lahan kami tersebut. Itu murni kita cuma ngasih lahan. Kita menyediakan lahan," tuturnya.

Sementara itu, PT Asatu Realty Asri saat ini tengah membangun perumahan Bumi Svarga Asri (BSA) mulai dari satu tahun lalu yakni pada Selasa (23/7/2024). Pembangunan perumahan ini merupakan kolaborasi dengan Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) periode 2019-2024, Pemerintah Kabupaten Kendal, BP Tapera, Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, Badan Bank Tanah, dan PT Sarana Multigriya Finansial (Persero).

PT Asatu Realty Asri membeli lahan seluas 4,2 hektare yang dilelang oleh Bank Tanah. Kemudian rumah tersebut dibangun 386 unit rumah berkonsep green building.

Nomor Urut Pilgub Jateng: Andika-Hendi 1, Lutfhi-Yasin 2

Nomor Urut Pilgub Jateng: Andika-Hendi 1, Lutfhi-Yasin 2

JAKARTA, KOMPAS.com - Qatar telah resmi menyatakan komitmennya ikut membangun 1 juta rumah di Indonesia, Rabu (8/1/2205).

Komitmen tersebut tertuang dalam Memorandum of Understading (MoU) atau penandatanganan nota kesepahaman antara Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dengan Investor Perumahan (SHK) Kerajaan Qatar Sheikh Abdulaziz bin Abdulrahman Al Thani di Istana Merdeka, Jakarta.

Namun, Anggota Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Bonny Z Minang membocorkan, Qatar memiliki beberapa syarat dalam pembangunan proyek tersebut.

Menurut dia, Qatar mengawal dan menunjuk sendiri kontraktor pembangunan rumah tersebut.

Bonny mengungkapkan hal ini dalam Ngobrol Santai bersama dengan Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI) di Jakarta, Jumat (17/1/2025).

"Persyaratannya, dia akan tunjuk kontraktor China, ini persyaratannya dia. (Sedangkan) Sub-konnya kita kondisikan, harus orang Indonesia. Paham? Dia setuju," terang Bonny.

Qatar memilih kontraktor China karena puas dengan proyek sebelumnya yang pernah dilakukan di Afrika Selatan dengan hasil bagus dan cepat.

Selain itu, Qatar juga akan menjual rumah dengan bentuk vertikal tersebut. Sehingga, peran Pemerintah hanya memberikan lahan negara yang idle (telantar).

"Contohnya ada lahan-lahan negara yang idle ya kan, negara memberikan lahan, dia (Qatar) bangun. Nanti, itu (rusun) dikelola setelah selesai ya sama pemerintah," tuntas Bonny.

MALANG, investor.id – Wakil Menteri (Wamen) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Veronica Tan meninjau pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk balita di Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Dalam realisasinya, anak-anak menyukai pemberian MBG itu kendati harus dirayu terlebih dahulu.

Veronica Tan mengungkapkan kegiatan pelaksanaan MBG di Kabupaten Malang ini rapi, terlebih lagi melibatkan dari TNI AU. Semua yang terlibat sangat disiplin dan proses masak dilakukan dengan teliti dan bersih.

"Di tempat makan semua sudah rapi. Jadi, pas masuk penataan makanan masak jam 01.00 WIB. Karena ini titiknya kecil tapi luas, ada 27 sekolah. Melibatkan sekitar 50 ibu-ibu," papar Veronica Tan, Jumat (16/1/2025).

Ia menilai bahan baku yang dimanfaatkan untuk memasak juga sangat segar, apalagi dipasok dari perkebunan secara langsung. Pihaknya pun mengapresiasi manajemen yang diterapkan, sehingga semua masakan siap disajikan untuk anak-anak.

"Tadi ngobrol, untuk dapatkan irama masak juga cepat. Jadi, bagaimana masak, gotong royong bersama-sama. Ada kerja sama yang baik. Ini juga sesuai dengan Pak Presiden, menuju anak bergizi, menuju anak berkarakter, menuju generasi emas. Insisiatif dan kerja sama yang baik. Di Lanud disiplin," jelasnya.

Wamen Veronica mengakui, proses distribusi selama peninjauan terlihat baik. Namun cukup terkendala untuk membujuk anak-anak makan, terutama masih balita membutuhkan waktu. Mereka harus didampingi sehingga mau makan bersama.

"Namanya anak kecil harus didampingi. Jadi, anak-anak harus diajak bermain. Mereka berbaur bersama, dididik bersama melalui bermain. Makan dirayu, mulai susu dulu. Itulah bagaimana kita ajak berbahasa seperti anak-anak belajar, mulai makan dari anak-anak," lanjut Veronica.

Dalam kunjungannya, Wamen Veronica Tan didampingi oleh Deputi Bidang Diseminasi dan Media Informasi Noudhy Valdryno dan Komandan Landasan Udara (Lanud) Abdurrachman Saleh Malang Marsma TNI Firman Wirayuda.

Rombongan mengawali kegiatan dengan melakukan peninjauan ke Dapur Sehat Anak Bangsa SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) Abdurrachman Saleh di Jl. Rogonoto, Kelurahan Pagentan, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang.

Ia melihat dan mengecek secara langsung proses pengemasan sejumlah menu makanan dan distribusi makanan bergizi gratis.

Kemudian, Veronica juga meninjau pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) untuk siswa di Kelompok Bermain (KB) Angkasa Rajawali Abd. Saleh, Kelurahan Tamanharjo, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang.

Editor: Grace El Dora (graceldora@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) Yandri Susanto memastikan bahwa desa akan menyupai hingga Rp20 Triliun untuk membantu program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Hal ini disampaikan olehnya usai mengikuti rapat terbatas untuk membahas percepatan implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG)di Istana Merdeka, Jakarta, pada Jumat (17/1/2025).

“Anggaran dari kementerian desa itu untuk makan siang bergizi dalam menyuplai bahan baku Rp20 triliun, jadi ada dana desa Rp71 triliun, Di Permendes nomor 2 tahun 2024. Sudah saya tandatangani Rp20 triliun untuk ketahanan pangan,” ujarnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jumat (17/1/2025).

Dia mengatakan bahwa desa akan membantu dalam menyuplai bahan baku seperti telur, ikan, ayam, hingga nasi. Upaya ini, kata Yandri, sudah dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto.

Nantinya, kata Yandri, bantuan dari desa akan dilakukan dengan memaksimalkan Badan Usaha Milik Desa (BUMD). Apalagi, menurutnya, Kementerian Desa dan PDT telah membuat modul dengan petunjuk teknis yang mendetail dalam memandu kebijakan tersebut.

“Nanti akan dikumpulkan oleh BUMDES Atau BUMDESMA antar Desa Itu akan diserap oleh makan siang bergizi Kira-kira begitu skemanya nanti. Jadi Menteri Desa fokus pada penyiapan Bahan baku dengan dana desa Rp20 triliun dari total Rp71 triliun,” pungkas Yandri.

KOMPAS.com – Badan Bank Tanah mengalokasikan 11 titik lokasi hak pengelolaan atas tanah (HPL) di berbagai wilayah Indonesia.

Lokasi tersebut akan dimanfaatkan untuk mendukung dapur makan bergizi gratis (MBG) melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Deputi Bidang Pemanfaatan Tanah dan Kerja Sama Usaha Badan Bank Tanah, Hakiki Sudrajat, menjelaskan inisiatif ini lahir dari masukan berbagai pihak.

"Saat ini ada 11 titik, mungkin akan bertambah menjadi lebih dari 15. Beberapa lokasi di Sumatera Utara, misalnya, sudah dipertimbangkan karena dekat dengan pusat keramaian dan kebutuhan di wilayah itu," kata Hakiki di Bandung, Jawa Barat, Sabtu (18/1/2025), seperti dilansir Antara.

Lokasi yang Siap Digunakan

Sebelas lokasi HPL yang siap dimanfaatkan untuk MBG tersebar di Batubara (Sumatera Utara), Solok (Sumatera Barat), Kepulauan Bangka Belitung, Cianjur (Jawa Barat), Kendal (Jawa Tengah), Purwakarta (Jawa Barat), Brebes (Jawa Tengah), dua lokasi di Penajam Paser Utara (Kalimantan Timur), Poso (Sulawesi Tengah), dan Lombok Utara (Nusa Tenggara Barat).

Hakiki menjelaskan rata-rata luas lahan di lokasi tersebut mencapai 500 meter persegi. Ukuran ini dinilai cukup untuk mendirikan SPPG.

Dari total lokasi yang ada, terdapat 90 tempat dengan potensi pemanfaatan untuk dapur bergizi.

"Lahan di lokasi kami rata-rata di atas 500 meter persegi, cukup memadai untuk penyediaan dapur. Khusus di Penajam Paser Utara, persiapannya sedang berjalan dan direncanakan siap untuk tahun 2026," ujar Hakiki.

Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan, Dedek Prayudi, menyambut baik langkah Badan Bank Tanah ini. Ia berharap alokasi lahan untuk SPPG terus bertambah hingga 2029.

"Semoga dengan inisiatif Bank Tanah, lebih banyak lagi SPPG yang bisa diwujudkan. Saat ini ada 220 dapur. April nanti kami targetkan ada 500, dan pada akhir 2029 jumlahnya harus mencapai 30.000. Tentunya ini membutuhkan banyak lahan," ujar Dedek.

Dedek optimistis langkah ini dapat mempercepat realisasi program MBG dan memenuhi kebutuhan gizi masyarakat di berbagai wilayah.

Badan Bank Tanah menyiapkan 11 titik lokasi hak pengelolaan atas tanah (HPL) untuk dapat dimanfaatkan guna mendukung dapur makan bergizi gratis (MBG) lewat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Kesebelas titik itu tersebar di sejumlah wilayah di Indonesia.

Deputi Bidang Pemanfaatan Tanah dan Kerja Sama Usaha Badan Bank Tanah, Hakiki Sudrajat, mengatakan langkah ini merupakan inisiatif dari Bank Tanah setelah mendapat masukan dari berbagai pihak.

"Saat ini masih 11, mungkin nanti lebih dari 15, ketika beberapa lokasi di Sumatera Utara. Misalnya tanah di lokasinya yang terdekat dengan keramaian dan melihat kebutuhan di sana," ujar Hakiki, dikutip dari Antara, Sabtu (18/1/2025).

Adapun 11 titik lokasi HPL yang bisa digunakan untuk MBG antara lain: daerah Batubara, Sumatera Utara; Solok, Sumatera Barat; Kepulauan Bangka Belitung; Cianjur, Jawa Barat; Kendal, Jawa Tengah; Purwakarta, Jawa Barat; Brebes, Jawa Tengah; dua lokasi di Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur; Poso, Sulawesi Tengah; dan Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat.

Hakiki menyampaikan, 11 titik lokasi di wilayah kabupaten/kota tersebut rata-rata memiliki lahan seluas 500 m2, yang memadai untuk dijadikan SPPG. Dari titik-titik lokasi ini, terdapat 90 tempat yang berpotensi untuk pemanfaatan dapur.

"Karena tanah di lokasi kami itu di atas 500 m2, mungkin sejauh ini cukup untuk lokasi penyediaan dapur. Kalau yang di PPU, sedang kami godok persiapannya dan sedang menyiapkan penyediaan untuk tahun 2026," kata Hakiki.

Sementara itu, Juru Bicara (Jubir) Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Dedek Prayudi, mengatakan pihaknya mengapresiasi inisiatif Bank Tanah untuk mendukung program MBG.

Ia berharap, ke depannya lahan Bank Tanah yang bisa dimanfaatkan untuk SPPG dapat bertambah secara bertahap, sehingga pada akhir 2029 jumlah SPPG di Indonesia bisa mencapai 30 ribu.

"Mudah-mudahan dengan Bank Tanah ini bisa segera kita realisasikan untuk menunjukkan lebih banyak lagi (SPPG), karena per hari ini ada 220 dapur. April kita rencanakan sudah ada sekitar 500 dan akhir 2029 itu seharusnya sudah 30 ribu, tentunya ini banyak sekali tanah yang kita butuhkan," ucap Dedek.