Artis Deddy Corbuzier jadi sorotan lantaran menyinggung seorang siswa yang mengomentari menu ayam dalam makanan bergizi gratis yang dinilai siswa kurang enak. Apa yang dilakukan Deddy melalui video di akun instagramnya,@mastercorbuzier, itu dinilai tidak pantas karena dilakukan pada anak-anak.

"Masalah makan siang bergizi gratis buat anak-anak, ada satu video yang gua lihat, ada anak ngomong, 'ayamnya kurang enak'," kata Deddy.

"Kurang enak, kurang enak, kepala elu pea, kurang enak ayamnya," imbuh dia.

Deddy lantas membandingkan anak itu dengan anaknya, Azka. Menurut presenter itu Azka tak pernah protes soal makanan saat diajak ke lokasi syuting.

Di lokasi syuting, lanjut dia, Azka mengkonsumsi nasi kota yang menjadi makanan seluruh kru dan pemain.

"Dan kalau dia ngomong sama gue, 'Pa enggak enak, aku mau yang lain', gue tabok. Gue tabok. Tanya anaknya, gue tabok. Makan, kamu. Ini makanan. Ini sehat. Semua orang makan seperti ini," ujar Deddy.

Karena kebiasaan itu, Azka kerap mencari nasi boks saat syuting di mana pun dan kapan pun.

Istri Deddy, Sabrina Chairunnisa juga ikut berkomentar. Dia menganggap murid yang protes soal makan bergizi gratis tak merasakan penderitaan yang merujuk ke kemiskinan.

"Buat yang bilang nasi makan siang gratis itu enggak penting kalian itu enggak relate," kata Sabrina di video itu.

Sabrina lantas membandingkan makanan bergizi gratis itu dengan minuman yang kerap dibeli untuk menahan lapar.

"Aku dulu uang jajan cuma Rp1.000, sedangkan beli makan siang tuh mesti Rp2.500-Rp3.000, jadi yang bisa aku beli Okky Jelly Drink karena Rp750 harganya. Buat apa? Nunda lapar," ujar dia.

Unggahan Deddy sontak menuai kritik dan respons dari berbagai netizen di Indonesia salah satunya anggota Dewan Pertimbangan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dr Zubairi Djoerban.

"Bijaklah dalam berucap, apalagi pada anak. Jika dia berpendapat tentang rasa makanan, ya jangan dimaki. Dia tak meminta itu untuk dirinya sendiri, hanya menyampaikan apa yang dia rasakan," katanya.

[Gambas:Twitter]

Mantan Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo juga ikut berkomentar.

Yustinus menyampaikan apresiasi terhadap program Makan Bergizi Gratis, tetapi dia juga menyayangkan sikap pendukung pemerintah.

"Sayang, para pendengung yang justru mereduksi program ini. Terlebih mengintimidasi anak-anak yang berkeluh kesah. Menghardik dengan kesombongan dan arogansi yang tak bermutu," ujar dia.

Lebih lanjut, Yustinus mengatakan program MBG dibiayai APBN yang sumbernya dari uang pajak.

"Anda jangan merendahkan, orang tua anak-anak itu pun berkontribusi membayar pajak. Jadi ini timbal balik. Anak-anak polos itu berhak bicara otentik," imbuh dia.

[Gambas:Twitter]

Politikus PDIP Guntur Romli juga mengatakan video Deddy menggambarkan bentuk kekerasan terhadap anak.

"Ini model kekerasan pada anak, kekerasan verbal, intimidasi, pake tabok-tabok segala, gak patut dilakukan oleh yg disebut public figure," ujar dia.

"apa ada reaksi dr Komisi Perlindungan Anak @KPAI_official?" lanjut Guntur.

Sejumlah pengguna medsos juga meminta Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) untuk turun tangan. Namun sejauh ini KPAI belum memberikan komentar atau pernyataan resmi.

[Gambas:Twitter]

Menu makan bergizi gratis banyak mendapat sorotan termasuk dari siswa yang mengeluh menu kurang enak. Selain itu di Sukoharjo ada kasus keracunan menu makan bergizin gratis. 

Bisnis.com, JAKARTA – Badan Bank Tanah (BBT) mengungkap terdapat 11 titik lokasi Hak Pengelolaan Lahan (HPL) yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung perluasan pembangunan dapur makan bergizi gratis (MBG) atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Deputi Bidang Pemanfaatan Tanah dan Kerja Sama Usaha Badan Bank Tanah Hakiki Sudrajat menjelaskan 11 lokasi lahan yang dapat dimanfaatkan menjadi dapur MBG itu tersebar di wilayah Jawa, Sumatra, Kalimantan, hingga Sulawesi.

“Mengenai dapur tadi ini merupakan inisiatif dari kami dulu karena kami juga banyak mendapat masukan. Saat ini masih ada 11 titik [lahan yang bisa dimanfaatkan untuk dapur MBG],” jelasnya dalam agenda Kinerja 2024 dan Outlook 2025 di Bandung, Jumat (17/1/2025).

Perinciannya, 11 titik lahan yang dapat dialokasikan menjadi dapur MBG itu berada di Batubara Sumatra Utara, Solok Sumatra Barat, serta Kepulauan Bangka yang berlokasi di Belitung.

Di wilayah Jawa, terdapat 4 titik lahan kelolaan Bank Tanah yang dapat dimanfaatkan sebagai pembangunan dapur SPPG, di antaranya, Cianjur, Purwakarta, Kendal, hingga Brebes.

Kemudian ada dua titik di wilayah Penajam Paser Utara Kalimantan Timur, Poso, hingga Lombok Utara. “Ini rata-rata lokasi kami hampir 95% itu di atas 500 meter [jaraknya dari sekolahan terdekat] jadi mungkin sudah cocok untuk bisa dioperasikan menjadi dapur MBG,” pungkasnya.

Untuk diketahui, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah resmi dimulai pada Senin hari (6/1/2024). Di mana, pangan MBG itu dipasok dari 190 lokasi SPPG yang telah beroperasi per 6 Januari 2025.

Mengutip data yang dibagikan oleh BGN, sebanyak 190 SPPG itu tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Adapun, Jawa Barat menjadi provinsi dengan jumlah SPPG paling banyak, yakni 57 lokasi. Kemudian disusul oleh Jawa tengah dengan 36 titik dan Jawa Timur 31 titik.

Selain Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, SPPG juga tersebar di Aceh, Bali, Banten, DI Yogyakarta, Jakarta, Gorontalo, dan Kalimantan Selatan.

Kemudian, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kepulauan Riau, Lampung, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Papua Barat, dan Papua Selatan.

Selanjutnya, dapur pemasok Makan Bergizi Gratis itu juga tersebar di Riau, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Sumatra Barat, serta Sumatra Utara.

Pamekasan (ANTARA) - Sedikitnya sembilan sekolah di Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur melakukan uji coba Makan Bergizi Gratis sebagai upaya mempersiapkan pelaksanaan program tersebut tahun ini.

"Kesembilan sekolah yang menjadi sasaran uji coba program ini mulai dari tingkat Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Madrasah Aliyah (MA)," kata Komandan Kodim 0826 Pamekasan Letkol Inf Herik Prasetiawan di Pamekasan, Jawa Timur, Sabtu.

Ia menjelaskan, sebanyak 2.935 porsi makanan sehat dibagikan kepada siswa dari sembilan sekolah itu.

Masing-masing TK Tanwirul Qulub sebanyak 74 porsi, TK Kartika (71 porsi), SDN Barkot 1 (569 porsi), SDN Barkot 3 (64 porsi), SDIT ABFA (250 porsi), SDN Lada 2 (579 porsi), SDN Lada 3 (209 porsi), MTsN 2 Pamekasan (311 porsi), dan MAN 1 Pamekasan (818 porsi).

Dandim menjelaskan, porsi makanan bagi siswa dalam program itu dari dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang mampu memasak hingga 3.000 porsi makanan per hari.

Dandim juga menjelaskan bahwa distribusi makanan ini difokuskan pada sekolah-sekolah yang berada dalam radius 2 hingga 3 kilometer dari dapur SPPG. Penentuan ini dilakukan berdasarkan jumlah siswa di setiap sekolah dan kemampuan produksi dapur.

"Jika jumlah siswa di sekolah melebihi kapasitas 3.000 porsi, maka prioritas diberikan kepada sekolah yang lokasinya paling dekat dengan dapur SPPG," katanya, menjelaskan.

Dandim Pamekasan menyampaikan bahwa sampai saat ini belum mengetahui pasti untuk jumlah dapur SPPG yang akan dibangun di Pamekasan.

"Namun nanti semua siswa yang ada di Pamekasan secara bertahap akan mendapatkan manfaat dari program makan bergizi gratis ini," katanya.

Secara terpisah Penjabat (Pj) Bupati Pamekasan Masrukin menyatakan, hingga saat ini memang belum ada petunjuk teknis secara detail tentang pelaksanaan program tersebut.

"Uji coba yang kami dilakukan untuk mengetahui kesiapan, cakupan produksi makanan di dapur SPPG, teknis distribusi dan standar pemenuhan gizi," katanya.

Sehingga, sambung dia, jika program tersebut telah resmi diberlakukan, maka teknik pelaksanaan telah diketahui, termasuk standar gizi yang harus dipenuhi.

Program Makan Bergizi Gratis ini diharapkan dapat meningkatkan asupan gizi siswa sekaligus mendukung tumbuh kembang anak-anak di Pamekasan. Langkah ini juga menjadi wujud nyata perhatian pemerintah terhadap generasi muda sebagai penerus bangsa.

Bisnis.com, JAKARTA – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana membutuhkan tambahan anggaran program Makan Bergizi Gratis alias MBG senilai Rp100 triliun supaya bisa mencakup 82,9 juta penerima.

Dadan menturkan bahwa pemerintah telah mengalokasikan anggaran senilai Rp71 triliun yang diproyeksikan mencakup 15 juta sampai dengan 17,5 penerimaan manfaat. Namun demikian, program ini baru mencakup 650.000 penerima manfaat hingga 10 hari pelaksanaan.

Hal ini disampaikannya usai melaksanakan rapat terbatas terkait dengan Program MBG dengan Presiden Prabowo Subianto bersama beberapa Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jumat (17/1/2025).

"Alhamdullilah ini sudah berjalan hampor 10 hari dan kami sudah melakukan kegiatan di 31 provinsi mencakup 238 satuan pelayanan yang sudah melayani lebih dari 650.000 penerima manfaat," katanya kepada wartawan.

Dadan optimistis bahwa ke depan jumlah penerima manfaat akan terus bertambah yang ditargetkan hingga pada perhitungannya hingga April akan mencapai 3 juta penerima dan pada Agustus hingga 6 juta penerima.

Apalagi, kata Dadam saat ini Presiden Prabowo Subianto meminta agar implementasi program ini terus dipercepat karena banyak laporan dari masyarakat yang belum mendapatkan makanan gratis.

Lebih lanjut, menurut hitungan BGN untuk mencapai target 82,9 juta penerima, membutuhkan anggaran tambahan mencapai Rp 100 triliun. Dengan anggaran yang dialokasikan saat ini atau Rp 71 triliun itu baru bisa menjangkau 15--17,5 juta penerima manfaat.

"Satu hal yang paling membuat pak presiden ingin melakukan percepatan, karena beliau sangat concern dengan tuntutan anak-anak yang belum kebagian makan bergizi. Karena banyak laporan banyak anak-anak yang bilang ke orang tuannya 'Ibu kenapa saya belum dikasih makan oleh bapak Prabowo, sementara teman-teman saya sudah," pungkas Dadan.

KOMPAS.com –Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendesa PDT) menyiapkan anggaran Rp 20 triliun dari Dana Desa untuk menyuplai bahan baku program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Hal tersebut disampaikan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Menteri Desa PDT) Yandri Susanto saat menghadiri Rapat Terbatas di Istana Negara, Jakarta, Jumat (17/1/2025).

"Sesuai Permendesa Nomor 2 Tahun 2024, sekurang-kurangnya 20 persen dari total Dana Desa Rp 71 triliun, yaitu Rp 20 triliun, (digunakan) untuk ketahanan pangan, untuk telur, ikan, nasi, dan lain sebagainya," kata Yandri dalam rilis pers yang diterima Kompas.com, Sabtu (18/1/2025).

Dalam laporan kepada Presiden Prabowo Subianto, Kemendesa PDT akan memaksimalkan peran badan usaha milik desa (BUMDes) untuk penyiapan bahan baku lewat pembentukan desa tematik. Nantinya, akan ada desa padi, desa nila, desa telur, desa jagung, dan desa lainnya.

"Jika potensinya padi, akan jadi desa padi. Hasil dari desa tematik itu akan dikumpulkan oleh BUMDes dan akan diserap sebagai bahan baku (program) Makan Bergizi Gratis," jelas Yandri.

Untuk memaksimalkan peran desa sebagai penyuplai bahan baku program MBG, Kemendesa PDT juga telah menyusun modul dan petunjuk teknis berdasarkan potensi yang dimiliki masing-masing desa.

MBG sendiri telah disalurkan ke lebih dari 650.000 penerima manfaat di 31 provinsi melalui 234 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sejak dilaksanakan pada Senin (6/1/2025).

Target penerima manfaat diproyeksikan mencapai 3 juta orang hingga April 2025. Kemudian, ditargetkan meningkat hingga 6 juta penerima pada Agustus 2025.

Sejalan dengan keinginan Presiden Prabowo Subianto yang ingin mempercepat pemberian manfaat kepada anak sekolah dan ibu hamil, pemerintah berencana menambah anggaran program MBG agar bisa menjangkau 82,9 juta penerima hingga akhir 2025.

Kepala Badan Gizi Dadan Hindayana mengatakan bahwa diperlukan tambahan anggaran sebesar Rp 100 triliun untuk menambah jumlah penerima menjadi 82,9 juta jiwa.

Saat ini, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mengalokasikan anggaran senilai Rp 71 triliun yang hanya cukup untuk membiayai pemberian MBG maksimal untuk 17,5 juta penerima.

Istana menindaklanjuti laporan puluhan siswa Sekolah Dasar Negeri (SDN) 3 Sukoharjo yang keracunan setelah menyantap makan bergizi gratis (MBG). Badan Gizi Nasional (BGN) disebut sudah turun tangan mengatasi masalah serius tersebut.

"SOP [Standar Operasional Prosedur] yang diterapkan dalam MBG ini adalah sekolah melaporkan kepada SPPG [Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi] dan Puskesmas jika ada kejadian yang tidak diinginkan. Makanan langsung ditarik oleh SPPG dan kemudian diganti dengan menu lain," ujar Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi melalui keterangan tertulis, Kamis (16/1).

Ia menjelaskan SOP lainnya yang diterapkan BGN adalah setiap SPPG harus menyimpan sampel makanan selama 2x24 jam.

"Sehingga kalau ada kejadian yang tidak diinginkan, seperti yang terjadi di Sukoharjo, penyebabnya bisa dilacak dengan cermat. Saat ini sampel makanan yang disiapkan di SPPG tersebut sedang diperiksa oleh Dinas Kesehatan," kata dia.

Hasan menuturkan kejadian di Sukoharjo menjadi bahan evaluasi bagi BGN untuk mengetatkan lagi SOP penyaluran program makan bergizi gratis. Dengan begitu, ia berharap makanan bisa terjamin kualitas dan kehigienisannya.

Pada Jumat (17/1), Presiden RI Prabowo Subianto memanggil Kepala BGN Dadan Hindayana di Istana Negara, Jakarta Pusat, untuk mengevaluasi program MBG.

Sebelumnya, sebanyak 50 siswa SDN 3 Dukuh, Sukoharjo, Jawa Tengah, mengalami keracunan hingga mual-mual usai menyantap makan bergizi gratis.

Menu di tempat tersebut adalah nasi, ayam goreng tepung, wortel, tahu dan susu. Usai santap siang, sejumlah siswa mengeluhkan pusing, mual, hingga muntah-muntah. Dugaan penyebabnya adalah olahan ayam yang kurang matang.

Dengan disampaikannya data ini diharapkan dapat membantu dalam mempercepat pelaksanaan Program MBG di Kotim

Sampit (ANTARA) - Data pada Dinas Pendidikan Kotawaringin Timur (Kotim) Kalimantan Tengah dan Kantor Kementerian Agama setempat menunjukkan, total pelajar calon penerima Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kabupaten setempat mencapai 114.051 pelajar.

Kepala Disdik Kotim Muhammad Irfansyah di Sampit Sabtu mengatakan, jumlah itu belum termasuk penerima manfaat non-akademik, seperti ibu hamil dan ibu menyusui.

“Sesuai arahan dari pimpinan pada rapat sebelumnya, kami sudah menyampaikan data murid dan yang terdata oleh kami ada sebanyak 102.463 murid, mulai dari jenjang PAUD, SD, SMA/SMA; dan SLB baik itu yang berstatus negeri maupun swasta,” katanya.

Ia menjelaskan, data pelajar tersebut sebenarnya bisa diakses melalui laman Data Pokok Pendidikan (Dapodik), yaitu sistem pendataan nasional yang dikelola oleh kementerian terkait dan telah terintegrasi dengan sistem di seluruh satuan pendidikan.

Satuan pendidikan yang masuk dalam pendataan pihaknya adalah yang berada di bawah Dinas Pendidikan, termasuk SMA dan SMK yang sebenarnya berada di bawah kewenangan Disdik Provinsi Kalteng.

Sementara, sekolah yang berada di bawah Kementerian Keagamaan pendataan dilakukan oleh Kantor Kemenag setempat.

“Dengan disampaikannya data ini diharapkan dapat membantu dalam mempercepat pelaksanaan Program MBG di Kotim,” jelasnya.

Sehubungan dengan Program MBG ini, Irfansyah menyatakan Disdik Kotim sudah siap, bahkan banyak sekolah yang antusias dan terus menanyakan jadwal dan petunjuk teknis pelaksanaan dan program tersebut.

Kasi Pendidikan Madrasah Kemenag Kotim Noor Syaifullah juga menyampaikan, berkaitan dengan Program MBG ini pihaknya telah mendata jumlah pelajar yang berada di bawah naungan Kemenag.

Pelajar itu meliputi satuan pendidikan RA, MI, MTs, MA, dan pondok pesantren dengan jumlah pelajar serta santri sebanyak 11.588 orang.

“Berkaitan dengan Program MBG sesuai arahan Pemkab Kotim sejauh ini kami hanya dimintai data dan itu sudah kami sampaikan dari tingkat RA, MI, MTs, dan MA, termasuk pondok pesantren. Karena dari 11 item penerima MBG ini di antaranya adalah santri,” jelasnya.

Meskipun jumlah pelajar yang terdata sebanyak 114.051 orang, berdasarkan rapat terakhir yang digelar Pemkab Kotim bersama Perwakilan BGN dan Vendor bahwa tahap awal Program MBG hanya untuk 3.000 pelajar.

Hal ini karena baru ada satu vendor dan satu dapur umum yang bertugas di Kotim. Sementara, kapasitas satu dapur umum hanya menangani 3.000-3.500 porsi makanan.

Syaifullah berharap adanya pemerataan dalam pelaksanaan Program MBG. Sesuai ketentuan dari Badan Gizi Nasional (BGN) ada 11 item sasaran penerima makanan bergizi gratis.

Karena itu, ia meminta agar dalam tahap awal ini juga melibatkan satuan pendidikan di bawah Kemenag, baik itu MI, MTs, MA maupun pondok pesantren.

Pewarta: Muhammad Arif Hidayat/Devita Maulina
Editor: M. Tohamaksun
Copyright © ANTARA 2025

Dengan disampaikannya data ini diharapkan dapat membantu dalam mempercepat pelaksanaan Program MBG di Kotim

Sampit (ANTARA) - Data pada Dinas Pendidikan Kotawaringin Timur (Kotim) Kalimantan Tengah dan Kantor Kementerian Agama setempat menunjukkan, total pelajar calon penerima Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kabupaten setempat mencapai 114.051 pelajar.

Kepala Disdik Kotim Muhammad Irfansyah di Sampit Sabtu mengatakan, jumlah itu belum termasuk penerima manfaat non-akademik, seperti ibu hamil dan ibu menyusui.

“Sesuai arahan dari pimpinan pada rapat sebelumnya, kami sudah menyampaikan data murid dan yang terdata oleh kami ada sebanyak 102.463 murid, mulai dari jenjang PAUD, SD, SMA/SMA; dan SLB baik itu yang berstatus negeri maupun swasta,” katanya.

Ia menjelaskan, data pelajar tersebut sebenarnya bisa diakses melalui laman Data Pokok Pendidikan (Dapodik), yaitu sistem pendataan nasional yang dikelola oleh kementerian terkait dan telah terintegrasi dengan sistem di seluruh satuan pendidikan.

Satuan pendidikan yang masuk dalam pendataan pihaknya adalah yang berada di bawah Dinas Pendidikan, termasuk SMA dan SMK yang sebenarnya berada di bawah kewenangan Disdik Provinsi Kalteng.

Sementara, sekolah yang berada di bawah Kementerian Keagamaan pendataan dilakukan oleh Kantor Kemenag setempat.

“Dengan disampaikannya data ini diharapkan dapat membantu dalam mempercepat pelaksanaan Program MBG di Kotim,” jelasnya.

Sehubungan dengan Program MBG ini, Irfansyah menyatakan Disdik Kotim sudah siap, bahkan banyak sekolah yang antusias dan terus menanyakan jadwal dan petunjuk teknis pelaksanaan dan program tersebut.

Kasi Pendidikan Madrasah Kemenag Kotim Noor Syaifullah juga menyampaikan, berkaitan dengan Program MBG ini pihaknya telah mendata jumlah pelajar yang berada di bawah naungan Kemenag.

Pelajar itu meliputi satuan pendidikan RA, MI, MTs, MA, dan pondok pesantren dengan jumlah pelajar serta santri sebanyak 11.588 orang.

“Berkaitan dengan Program MBG sesuai arahan Pemkab Kotim sejauh ini kami hanya dimintai data dan itu sudah kami sampaikan dari tingkat RA, MI, MTs, dan MA, termasuk pondok pesantren. Karena dari 11 item penerima MBG ini di antaranya adalah santri,” jelasnya.

Meskipun jumlah pelajar yang terdata sebanyak 114.051 orang, berdasarkan rapat terakhir yang digelar Pemkab Kotim bersama Perwakilan BGN dan Vendor bahwa tahap awal Program MBG hanya untuk 3.000 pelajar.

Hal ini karena baru ada satu vendor dan satu dapur umum yang bertugas di Kotim. Sementara, kapasitas satu dapur umum hanya menangani 3.000-3.500 porsi makanan.

Syaifullah berharap adanya pemerataan dalam pelaksanaan Program MBG. Sesuai ketentuan dari Badan Gizi Nasional (BGN) ada 11 item sasaran penerima makanan bergizi gratis.

Karena itu, ia meminta agar dalam tahap awal ini juga melibatkan satuan pendidikan di bawah Kemenag, baik itu MI, MTs, MA maupun pondok pesantren.

Pewarta: Muhammad Arif Hidayat/Devita Maulina
Editor: M. Tohamaksun
Copyright © ANTARA 2025

Kota Bogor (ANTARA) - Pemerintahan Presiden Prabowo gaspol menggencarkan beragam program kesejahteraan rakyat.

Seolah hampir kehabisan tenggat, program penyediaan tiga juta rumah rakyat tahun ini, swasembada pangan, hilirisasi, stabilitas harga kebutuhan pokok, dan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis berkejaran Waktu untuk menunjukkan bahwa pemerintah memegang teguh komitmen dan menjalankan program yang dijanjikan.

Kabar gembira misalnya datang dari Badan Bank Tanah yang menyebutkan aset pertanahan seluas 33.115,6 hektare, yang dimilikinya saat ini, bisa digunakan untuk program tiga juta rumah dan swasembada pangan.

Kepala Badan Bank Tanah Parman Nataatmadja menyebutkan untuk program swasembada pangan, lahan paling besar milik Bank Tanah yang bisa digunakan untuk swasembada pangan berada di Lembah Napu, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, dan wilayah Kalimantan. Ada pula di Bangka Belitung. Di wilayah Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur, terdapat lahan sebesar 1.873 hektare yang bisa digunakan untuk ketahanan pangan.

Sementara untuk perumahan rakyat untuk mewujudkan tiga juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah tahun ini, dan 15 juta rumah selama lima tahun ke depan, Bank Tanah masih memiliki lahan yang tersebar di beberapa titik Indonesia seperti di Tanjung Balai Asahan, Tapanuli, Sumatera Utara, Purwakarta, Jawa Barat serta Penajam Passer Utara (PPU), Kalimantan Timur. Bank Tanah selalu siap jika diminta untuk memfasilitasi penyediaan tanah.

Parman menyebut pembangunan perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) perlu melihat jumlah penduduk yang berminat untuk tinggal di daerah tersebut. PPU sudah menjadi lahan yang menarik dan cantik untuk investasi.

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah menegaskan program pembangunan tiga juta rumah setiap tahun tidak mengambil lahan-lahan produktif pertanian, karena bisa mengganggu produksi pangan nasional. Presiden Prabowo sudah mengeluarkan instruksi dan perintah tidak boleh ada lagi yang membangun di sawah.

Proyek pembangunan perumahan yang tidak mengambil lahan produktif tidak akan mengurangi jatah makan penduduk.

Backlog

Berdasarkan data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada tahun 2022, Indonesia mengalami backlog kepemilikan atas perumahan sebesar 11 juta. Sebanyak 93 persen backlog kepemilikan berasal dari MBR (masyarakat berpenghasilan rendah) serta sebanyak 60 persen didominasi oleh MBR yang bekerja pada sektor informal.

Kondisi backlog atau penumpukan pekerjaan yang belum selesai tersebut kemudian semakin dipersulit dengan situasi kian banyaknya penduduk produktif Indonesia saat ini yang merupakan generasi sandwich, sebuah generasi produktif yang terpaksa harus menjadi sumber ketergantungan usia rentan atau lansia dan di saat bersamaan juga harus memberikan kehidupan layak kepada generasi muda atau anak-anak.

Situasi ini tentunya perlu segera direspons cepat oleh Pemerintah melalui Program 3 juta rumah per tahun. Program 3 jta rumah per tahun terdiri atas pembangunan dua juta rumah di perdesaan dan pembangunan satu juta apartemen di wilayah perkotaan. Pembangunan dua juta rumah di perdesaan bertujuan untuk mendukung desa sebagai sumber ketahanan pangan sekaligus desa wisata yang memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat pedesaan.

Sementara itu, pembangunan satu juta apartemen per tahun di wilayah perkotaan bertujuan untuk membantu masyarakat yang bekerja di wilayah perkotaan untuk memiliki tempat tinggal dekat dengan tempat kerjanya.

Agar masyarakat kecil dapat segera merasakan program tersebut, maka Pemerintah bergerak cepat untuk mewujudkan hal itu melalui tiga strategi yakni keterbukaan publik, efisiensi, dan inovasi.

Lalu bagaimana peranan ketiga strategi tersebut dalam rangka mewujudkan Program 3 Juta Rumah per tahun bagi rakyat kecil?

Keterbukaan publik

Strategi pertama dalam rangka mewujudkan program 3 juta rumah per tahun adalah dengan melakukan keterbukaan publik. Kerterbukaan publik yang dimaksud untuk membuat program 3 juta rumah menjadi terbuka dan transparan dengan melibatkan pengawasan publik dan aparat hukum secara ketat.

Pelibatan tersebut dimulai dari tahapan sebelum kegiatan, awal kegiatan, pertengahan, sampai dengan akhir pelaksanaan kegiatan program penyelenggaraan penyediaan perumahan.

Strategi ini penting untuk diterapkan mengingat program 3 juta rumah merupakan program sangat besar yang melibatkan seluruh lini usaha, seperti untuk pembangunan dua juta rumah di pedesaan melibatkan badan usaha milik desa (BUMDes) dan pengembang-pengembang berskala UMKM. Adapun pembangunan 1 juta apartemen di wilayah perkotaan melibatkan para pengembang besar, baik domestik maupun internasional sampai dengan kementerian/lembaga negara lainnya.

Salah satu gebrakan untuk mewujudkan adalah dengan menyiapkan call center yang akan menerima semua informasi dan laporan terkait dugaan maupun kasus pemerasan, korupsi, penyelewengan dan pungutan liar dalam penyelenggaraan perumahan untuk masyarakat.

Gebrakan lainnya adalah dengan membuka forum diskusi publik yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan di bidang perumahan mulai dari pelaku usaha sampai dengan awak media massa guna memberikan masukan kepada pemerintahan.

Strategi keterbukaan publik bertujuan untuk melakukan pencegahan korupsi di dan pungutan liar tahap paling dini yang dapat berkontribusi pada penurunan harga rumahbagi masyarakat kecil.Pemanfaatan Rusun Pasar Rumput

Strategi berikutnya, melakukan efisiensi. Salah satu langkah yang diambil dengan melakukan optimalisasi pemanfaatan terhadap aset-aset perumahan yang telah terbangun di era pemerintahan sebelumnya.

Pemanfaatan rumah susun (rusun) Pasar Rumput di Manggarai, Jakarta, yang telah terbangun sejak tahun 2021, menjadi tahap awal dari upaya pemanfaatan tersebut. Rusun ini memiliki kapasitas sebanyak 1.984 unit hunian tipe 36 yang ada di lantai 4--25, rusun ini juga dilengkapi dengan pasar dengan 967 kios dan los 350 di lantai 1-2 serta fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos) yang lengkap.

Rusun Pasar Rumput diprioritaskan bagi korban terdampak kebakaran Manggarai dan warga yang akan terdampak penataan Kawasan Sungai Ciliwung.

Kemudian masyarakat yang diprioritaskan untuk menghuni rusun tersebut adalah para guru yang belum memiliki rumah pertama, personel TNI-Polri berpangkat dan bergaji rendah, serta para ASN bergaji rendah.

Mengingat mayoritas penghuni rusun tersebut merupakan masyarakat kecil, dengan demikian pemerintah berupaya untuk menurunkan harga sewa unit Rusun Pasar Rumput. Rencananya harga sewa unit rusun tersebut akan berkisar mulai dari Rp1.250.000 per bulan sampai dengan Rp2.250.000 per bulan.

Strategi selanjutnya, melalui inovasi dengan salah satunya memanfaatkan lahan-lahan sitaan yang disita oleh aparat penegak hukum dari para koruptor. Salah satu lahan sitaan yang berpotensi untuk membantu penyediaan perumahan bagi masyarakat kecil adalah pemanfaatan lahan-lahan dengan total seluas 1.000 hektare di Banten yang disita Kejaksaan Agung dari tangan koruptor.

Pemanfaatan lahan-lahan sitaan tersebut tentunya bisa menjadi terobosan bagi penyediaan rumah bagi rakyat, terutama dalam mengurangi beban anggaran untuk pembebasan lahan karena lahan-lahan sitaan berstatus resmi milik negara. Pemanfaatan lahan sitaan untuk penyediaan rumah bagi rakyat juga dapat memberikan efek jera kepada koruptor dan memberikan peringatan keras kepada oknum yang berniat untukmelakukan tindak pidana korupsi di kemudian hari.

Inovasi pemanfaatan lahan sitaan diperlukan untuk memecahkan masalah keterbatasan anggaran yang dimiliki Pemerintah. Anggaran perumahan sendiri untuk tahun 2025 sangat terbatas, yakni sebesar Rp5,07 triliun, dengan Rp1,2 triliun di antaranya dialokasikan untuk kelanjutan pembangunan IKN. Pemanfaatan lahan sitaan tersebut tentunya dapat sangat membantu anggaran perumahan yang terbatas pada tahun depan.

Upaya penyediaan rumah bagi rakyat di Indonesia memang membutuhkan strategi luar biasa. Setahun tak lama.

JAKARTA, KOMPAS.com – Di tengah meningkatnya kebutuhan konsumen segmen milenial akan hunian modern, Ciputra Group meluncurkan tipe baru di CitraGarden Bintaro, Tangerang Selatan.

Tipe terbaru ini merupakan klaster Calamus yang dirancang sebagai respons terhadap tren dan kebutuhan milenial yang mengutamakan kenyamanan, lingkungan hijau dan ruang terbuka luas.

General Manager CitraGarden Bintaro Dicky Rampengan mengatakan, perubahan gaya hidup yang dinamis dan meningkatnya kesadaran akan pentingnya tempat tinggal ramah lingkungan, menjadi faktor pendorong utama dalam pencarian hunian ideal.

"Klaster ini merupakan kelanjutan dari keberhasilan sebelumnya. Sebanyak 700 rumah telah dibangun dan sudah serah terima pada bulan Juni dan Desember tahun 2024," ujar Dicky, dalam keterangan tertulis, Sabtu (18/1/2025).

Calamus mulai diperkenalkan kepada publik saat Product Knowledge yang digelar pada hari Jumat (17/1/2025), di Marketing Gallery CitraGarden Bintaro dan dihadiri oleh lebih dari 300 Agen Properti.

Calamus dirancang dalam tipe Breynia (5x12) dalam dua lantai mencakup 3 kamar tidur, dan 3 kamar mandi.

Konsep desain yang diusung adalah Tropical Haven in Bintaro dengan harga berkisar mulai dari Rp 1 miliaran.

"Kami berkomitmen untuk terus menghadirkan hunian berkualitas untuk memenuhi kebutuhan pasar properti. Kami ingin memberikan pengalaman tinggal yang menyatu dengan alam, namun tetap menawarkan kenyamanan dan fasilitas modern," tutur Dicky.

General Manager Sales dan Marketing CitraGarden Bintaro, Michael Ade Suwanto, menambahkan untuk memastikan setiap calon pembeli dapat memiliki hunian, Ciputra menawarkan kemudahan dengan berbagai metode pembayaran.

"Kami memahami pentingnya fleksibilitas, sehingga kami menyediakan metode pembayaran yang bervariasi, baik melalui perbankan maupun cicilan bertahap," tuntas Michael.

CitraGarden Bintaro dilengkapi dengan sejumlah fasilitas seperti kolam renang, pusat kebugaran, area bermain anak, lapangan basket dan tennis.

Dikcy mengatakan, klaster baru ini dapat diakses transportasi publik yang berjarak 5 menit dari Stasiun KRL Jurangmangu, 10 menit dari Tol Jakarta-Serpong serta berjarak 20 menit dari Pondok Indah.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah mulai memutar otak untuk membahas potensi penambahan anggaran program unggulan, Makan Bergizi Gratis (MBG). Sebab, pemerintah ingin menambah jumlah penerima manfaat.

Saat ini, anggaran program Makan Bergizi Gratis yang telah ditetapkan pemerintah senilai Rp 71 triliun untuk 15 juta hingga 17,5 juta penerima.

Sementara dibutuhkan setidaknya tambahan anggaran dengan nilai Rp 100 triliun untuk menjangkau 82,9 juta penerima.

“Otomatis ketika beliau punya keinginan untuk menggapai seluruh penerima manfaat, otomatis anggaran akan bertambah. Dan tadi Menteri Keuangan kelihatannya menyampaikan semua sangat tergantung kepada Presiden," kata Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, usai rapat terkait MBG bersama sejumlah menteri dan Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (17/1/2025).

Dana Pemda dan BUMN

Dalam rapat yang sama, pemerintah juga membahas potensi tambahan anggaran dari pemerintah daerah (pemda) dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Dadan menegaskan tidak ada skema usulan lain yang turut dibahas dalam rapat selain dari pemda dan BUMN.

Pasalnya, belakangan beredar ragam usulan untuk tambahan dana MBG. Beberapa usulan yang santer beredar seperti dari zakat hingga cukai rokok.

"Kita tidak membahas hal lain-lain, tadi kita hanya membahas terkait dengan APBN, kemudian dana kontribusi pemerintah daerah, kontribusi BUMN, kontribusi berbagai kementerian terkait dengan pembinaan potensi sumber daya lokal dan lain-lain," tegas Dadan.

Langkah memanfaatkan pemda untuk sumber tambahan dana program Makan Bergizi Gratis didukung Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal.

Tito menyatakan partisipasi pemda dalam program MBG dapat meningkatkan elektabilitas kepala daerah, mendukung kesehatan anak-anak, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di daerahnya.

Menurut Tito, jumlah kontribusi ini diambil dari kesanggupan masing-masing daerah. Pasalnya, pemerintah pusat tidak menjadikannya pengeluaran wajib (mandatory spending) tiap daerah.

"Kita enggak mandatory. (Jumlahnya) tergantung dari PAD-nya (pendapatan asli daerah) masing-masing," ucap Tito.

Senada, pemda yang APBD dan PAD tinggi disarankan ikut berkontribusi demi percepatan program itu.

Cucun mengatakan pemda dengan PAD yang kuat tentu dapat mendukung program Makan Bergizi Gratis.

"Makanya kalau banyak daerah yang punya resource kuat, mereka APBD-nya kuat, PAD-nya kuat, ya lebih baik segera untuk bisa terjadi pemerataan itu, APBD juga bisa hadir," kata Cucun.

Ragam usulan mencuat

Selain dari BUMN dan pemda, ada juga usulan zakat untuk membiayai program Makan Bergizi Gratis yang disampaikan oleh Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sultan Najamudin Bachtiar.

Sultan menyampaikan, masyarakat perlu berpartisipasi mendanai program Makan Bergizi Gratis karena anggaran pemerintah tidak akan cukup untuk membiayai program tersebut.

“Contoh, bagaimana kita menstimulus agar masyarakat umum pun terlibat di program Makan Bergizi Gratis ini. Di antaranya adalah saya kemarin juga berpikir, kenapa enggak ya zakat kita yang luar biasa besarnya juga kita mau libatkan ke sana, itu salah satu contoh,” ujar Sultan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, 14 Januari 2025.

Sayangnya, wacana ini menuai kritik dari organisasi masyarakat Islam karena dana zakat semestinya hanya boleh dinikmati oleh golongan yang berhak, antara lain masyarakat fakir miskin.

Merespons kritikan yang ada, Sultan mengklarifikasi bahwa yang dimaksudkannya adalah pendanaan dengan zakat, infak, dan sedekah.

Hal tersebut Sultan usulkan mengingat pemerintah hanya memiliki anggaran untuk Makan Bergizi Gratis sebesar Rp 71 triliun, yang artinya hanya cukup sampai Juli 2025.

"Karena memang sifat dan karakter asli bangsa kita sangat dermawan, suka menolong, dan gotong royong. Salah satu ide yang terlintas dan jika memungkinkan dengan melihat potensi zakat, infak, dan sedekah," ujar Sultan kepada Kompas.com, 16 Januari 2025.

Usulan tambahan dana lainnya disampaikan Anggota Komisi IX DPR Fraksi Nasdem Irma Suryani yang keberatan jika zakat dipakai untuk mendanai program Makan Bergizi Gratis.

Dia menyarankan lebih baik jika memang program Makan Bergizi Gratis mengambil dana cukai rokok.

"Pertama, bisa diambil dari dana cukai rokok yang setahunnya kurang lebih Rp 150 triliun,” ujar Irma kepada Kompas.com, kemarin.

Selain itu, ia menyarankan bisa juga menggunakan dana CSR BUMN dan perusahaan-perusahaan para konglomerat.

Menurutnya, selama ini, hasil dari CSR BUMN tidak jelas wujudnya. “Itu akan lebih jelas kemaslahatannya daripada selama ini dana-dana CSR tersebut tidak jelas output-nya," imbuh Irma.

Respons Apindo

Merespons ini, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Hariyadi B Sukamdani, tidak keberatan jika mengambil sumber tambahan dari cukai.

Sebab, pengelolaan cukai sudah berada dalam kewenangan pemerintah.

Akan tetapi, ia menolak jika mengambil dana dari pengusaha untuk membiayai program Makan Bergizi Gratis.

Menurut Hariyadi, Makan Bergizi Gratis adalah program pemerintah dan kontribusi pengusaha sudah terpenuhi melalui pajak yang dibayarkan kepada negara.

"Kami pengusaha sudah mengontribusi program negara lewat pajak. Pajak itu kita bayarkan supaya negara bisa menjalankan programnya,” tambah dia.

Hariyadi menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis adalah bagian dari janji unggulan Presiden Prabowo, yang seharusnya didanai dari anggaran negara, bukan melalui tambahan kontribusi dari pengusaha.

Dia juga menyoroti adanya anggapan bahwa dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) perusahaan bisa digunakan untuk mendukung program ini.

Menurutnya, dana TJSL sudah memiliki alokasi tersendiri sesuai kebijakan masing-masing perusahaan.

“TJSL itu sudah ada programnya masing-masing, diserahkan kepada perusahaan. Jadi, kita sudah berkontribusi lewat mekanisme yang ada,” tegas Hariyadi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah mulai memutar otak untuk membahas potensi penambahan anggaran program unggulan, Makan Bergizi Gratis (MBG). Sebab, pemerintah ingin menambah jumlah penerima manfaat.

Saat ini, anggaran program Makan Bergizi Gratis yang telah ditetapkan pemerintah senilai Rp 71 triliun untuk 15 juta hingga 17,5 juta penerima.

Sementara dibutuhkan setidaknya tambahan anggaran dengan nilai Rp 100 triliun untuk menjangkau 82,9 juta penerima.

“Otomatis ketika beliau punya keinginan untuk menggapai seluruh penerima manfaat, otomatis anggaran akan bertambah. Dan tadi Menteri Keuangan kelihatannya menyampaikan semua sangat tergantung kepada Presiden," kata Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, usai rapat terkait MBG bersama sejumlah menteri dan Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (17/1/2025).

Dana Pemda dan BUMN

Dalam rapat yang sama, pemerintah juga membahas potensi tambahan anggaran dari pemerintah daerah (pemda) dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Dadan menegaskan tidak ada skema usulan lain yang turut dibahas dalam rapat selain dari pemda dan BUMN.

Pasalnya, belakangan beredar ragam usulan untuk tambahan dana MBG. Beberapa usulan yang santer beredar seperti dari zakat hingga cukai rokok.

"Kita tidak membahas hal lain-lain, tadi kita hanya membahas terkait dengan APBN, kemudian dana kontribusi pemerintah daerah, kontribusi BUMN, kontribusi berbagai kementerian terkait dengan pembinaan potensi sumber daya lokal dan lain-lain," tegas Dadan.

Langkah memanfaatkan pemda untuk sumber tambahan dana program Makan Bergizi Gratis didukung Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal.

Tito menyatakan partisipasi pemda dalam program MBG dapat meningkatkan elektabilitas kepala daerah, mendukung kesehatan anak-anak, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di daerahnya.

Menurut Tito, jumlah kontribusi ini diambil dari kesanggupan masing-masing daerah. Pasalnya, pemerintah pusat tidak menjadikannya pengeluaran wajib (mandatory spending) tiap daerah.

"Kita enggak mandatory. (Jumlahnya) tergantung dari PAD-nya (pendapatan asli daerah) masing-masing," ucap Tito.

Senada, pemda yang APBD dan PAD tinggi disarankan ikut berkontribusi demi percepatan program itu.

Cucun mengatakan pemda dengan PAD yang kuat tentu dapat mendukung program Makan Bergizi Gratis.

"Makanya kalau banyak daerah yang punya resource kuat, mereka APBD-nya kuat, PAD-nya kuat, ya lebih baik segera untuk bisa terjadi pemerataan itu, APBD juga bisa hadir," kata Cucun.