JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR Fraksi Nasdem Irma Suryani Chaniago mengatakan dirinya tidak setuju dana zakat dipakai untuk mendanai program makan bergizi gratis.

Irma mengatakan, jika memang program makan bergizi gratis membutuhkan tambahan anggaran, maka lebih baik mengambil dana cukai rokok.

"Pertama, bisa diambil dari dana cukai rokok yang setahunnya kurang lebih Rp 150 triliun,” ujar Irma kepada Kompas.com, Jumat (17/1/2025).

Selain itu, bisa juga menggunakan dana CSR BUMN dan perusahaan-perusahaan para konglomerat. Dia berpandangan, selama ini, hasil dari CSR BUMN tidak jelas wujudnya.

“Itu akan lebih jelas kemaslahatannya daripada selama ini dana-dana CSR tersebut tidak jelas output-nya," imbuh Irma.

Irma tidak setuju jika program ini menggunakan dana zakat.

Pasalnya, kata dia, zakat diperuntukkan untuk membantu fakir miskin.

"Kenapa? Karena memang peruntukan dana zakat itu bukan untuk hal tersebut. Dana zakat diperuntukkan untuk kemaslahatan umat, untuk membantu fakir miskin, dana pemeliharaan masjid, membangun masjid, dan hal-hal yang terkait dengan keagamaan," sambungnya.

Sebelumnya, Ketua DPD Sultan Najamuddin mengusulkan agar pendanaan program makan bergizi gratis juga diambil dari zakat.

Pasalnya, menurut Sultan, tidak mungkin semua anggaran negara dipakai hanya untuk makan bergizi gratis.

"Memang negara pasti di bawah Pak Prabowo, Mas Gibran, ini betul-betul ingin, ya, ingin program makan bergizi gratis ini maksimal. Hanya saja, kan kita tahu semua bahwa anggaran kita juga tidak, tentu tidak akan semua dipakai untuk makan gizi gratis," ujar Sultan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (14/1/2025).

Sultan berpendapat, keterlibatan masyarakat dalam program makan bergizi gratis perlu dimanfaatkan.

Dia mengatakan, nilai zakat yang begitu besar juga bisa digunakan untuk pendanaan program makan bergizi gratis.

Apalagi, kata Sultan, DNA orang-orang Indonesia adalah dermawan dan gotong royong.

"Saya sih melihat ada DNA dari negara kita, DNA dari masyarakat Indonesia itu kan dermawan, gotong royong. Nah, kenapa enggak ini justru kita manfaatkan juga," jelasnya.

"Contoh, bagaimana kita menstimulus agar masyarakat umum pun terlibat di program makan bergizi gratis ini. Di antaranya adalah saya kemarin juga berpikir, kenapa enggak ya zakat kita yang luar biasa besarnya juga kita mau libatkan ke sana, itu salah satu contoh," sambung Sultan.

Dengan demikian, Sultan mengatakan, pemerintah tidak perlu bekerja sendirian dalam menyajikan program makan bergizi gratis.

Dia turut mengharapkan negara asing untuk ikut berkontribusi dalam program makan bergizi gratis di RI ini.

"Ternyata kemarin juga kita senang Jepang sudah mulai ikut support kita. Saya mau mengatakan bahwa program makan bergizi gratis ini, kalaupun memang ini program andalan dari eksekutif atau pemerintah, tapi kami berharap dari parlemen melakukan semua fungsi yang ada, memastikan agar program ini juga betul-betul berjalan dengan maksimal," imbuh Sultan.

Salah satunya adalah fokus pada Program KPR FLPP yang sangat membantu rakyat untuk memiliki rumah

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara mengungkapkan Program KPR FLPP menjadi salah satu fokus dari Peta Jalan Program Tiga Juta Rumah yang sedang disiapkan.

"Salah satunya adalah fokus pada Program Kredit Pemilikan Rumah dengan Skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) yang sangat membantu rakyat untuk memiliki rumah. Berdasarkan data dari BP Tapera, sejak Pemerintahan Presiden Prabowo dimulai pada akhir Oktober 2024 sampai 5 Januari saja total sudah sekitar 65 ribu unit yang sudah berjalan, baik sudah akad atau yang 'ready stock'," kata Ara di Jakarta, Jumat.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) tengah menyiapkan peta jalan (road map) sebagai rencana besar kerja dalam lima tahun Kabinet Merah Putih ke depan.

Ara mengatakan peta jalan
ini juga merupakan langkah strategis dalam mencapai target Program Tiga Juta Rumah per tahun dengan melibatkan semua pemangku kepentingan di sektor perumahan.

Selain itu, dirinya juga akan terus mendorong penetapan Proyek Strategis Nasional (PSN) untuk pembangunan perumahan di perkotaan yang terintegrasi dengan moda transportasi umum.

"Sedangkan untuk Pak Wamen saya minta fokus terhadap langkah-langkah menarik investor luar negeri dalam pembangunan rumah," ujarnya.

Sementara itu, Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah menyampaikan Kementerian PKP juga tengah menyelesaikan penetapan para pejabat eselon I yang akan memimpin masing-masing unit kerja yang telah ditetapkan dalam Struktur Organisasi dan Tata Laksana lewat Peraturan Menteri PKP No. 1 Tahun 2024.

"Nantinya setelah adanya pengisian jabatan eselon I ini maka akan dapat segera ditetapkan pembagian anggaran Kementerian PKP di masing-masing unit kerja, termasuk penetapan alokasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)," kata Fahri.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyambangi Istana Merdeka, Jakarta. Dadan hendak menghadap Presiden Prabowo Subianto untuk melaporkan soal masalah program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang baru berjalan beberapa waktu lalu.

Pantauan detikcom di Istana, Jumat (17/1/2025), Dadan tiba pukul 14.03 WIB. Dadan menggunakan mobil berpelat RI 33-11.

"Ya kami dipanggil untuk membicarakan masalah program Makan Bergizi Gratis," ujar Dadan.

Dadan enggan membeberkan lebih lanjut mengenai hal yang akan dilaporkan kepada Prabowo. Dia hanya mengatakan akan menyampaikan pernyataan lebih lanjut seusai rapat.

"Keterangan lebih lanjut setelah rapat ya," katanya.

Lebih lanjut Dadan memastikan akan turut melaporkan soal masalah sejumlah siswa mengalami keracunan setelah menyantap menu MBG di Sukoharjo, Jawa Tengah.

"Akan kami laporkan," ujar dia.

Istana sebelumnya buka suara soal puluhan siswa SDN Dukuh 3, Sukoharjo, Jawa Tengah, mual-mual setelah menyantap menu program MBG. Kepala Komunikasi Presiden Hasan Nasbi mengatakan hal ini menjadi evaluasi bagi BGN.

Hasan menyebutkan kondisi 40 anak mengalami mual dan muntah-muntah itu sudah ditangani dan saat ini dalam kondisi membaik. Para siswa itu diduga muntah setelah memakan ayam yang dimarinasi.

"Ada kejadian di salah satu sekolah yang dilayani oleh SPPG di Sukoharjo. 40 anak yang memakan ayam yang dimarinasi mengalami mual dan muntah-muntah. Anak-anak ini sudah ditangani dan diobati di puskesmas terdekat dan keadaannya sudah kembali membaik," kata Hasan kepada wartawan, Kamis (16/1).

Simak Video 'Momen Wamen PPPA Tinjau SPPG di Malang: Semua Rapi Sekali':

[Gambas:Video 20detik]

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana dipanggil oleh Presiden Prabowo Subianto untuk mengevaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Istana Negara, Jakarta, Jumat (17/1) siang.

Ia mengatakan jika kedatangannya ke Istana untuk membahas masalah pelaksanaan makan bergizi gratis.

"Ya kami dipanggil untuk membicarakan masalah program Makan Bergizi Gratis," kata Dadan.

Dadan mengaku akan melaporkan puluhan siswa di Sukoharjo, Jawa Tengah yang mengalami keracunan usai mengkonsumsi makan bergizi gratis ke Prabowo.

"Akan kami laporkan. Nanti saja saya mau laporan dulu," ujarnya.

Pelaksanaan program makan bergizi gratis yang jadi program unggulan pemerintahan Prabowo baru berjalan hampir dua pekan. Namun sudah menuai sorotan tajam dari publik.

Pelbagai keluhan dibeberkan para penerima manfaat program ini. Mulai dari tak ada susu, rasa makanan yang hambar sehingga tak disukai siswa turut mewarnai pelaksanaan perdana MBG.

Baru-baru ini sebanyak pilihan Siswa SDN 3 Dukuh, Sukoharjo, Jawa Tengah mengalami keracunan hingga mual-mual usai menyantap makan bergizi gratis.

Menu makan bergizi gratis di sekolah tersebut yakni nasi, ayam goreng tepung, cah wortel, tahu, dan susu. Usai santap siang, sejumlah siswa mengeluhkan pusing, mual, hingga muntah-muntah.

Anggota Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Bonny Z Minang mengungkap spesifikasi 3 juta rumah gratis yang akan dibangun Presiden Prabowo Subianto.

Bonny mengatakan spesifikasi ini masih terus dimatangkan. Namun, ada beberapa hal yang sudah ia bisa bagikan ke publik.

"Kita tetapkan tipe 36, 70 meter, pagu Rp100 juta," kata Bonny pada diskusi Ngobrol Santai Apersi dan Satgas Perumahan di Jakarta, Jumat (17/1).

Bonny berkata program ini akan dilaksanakan di 75 ribu desa. Pemerintah bakal membangun 25 rumah gratis di setiap desa.

Dia berkata pemerintah akan membayarkan cicilan kredit perumahan rakyat (KPR) Rp600 per orang ribu per bulan. Tenor cicilan akan berlangsung 25 tahun.

"Pemerintah membayarkan Rp600 ribu. Kalau ditanya kalau beli rumah cicilan Rp1 juta bisa enggak? Bisa saja, dia nambah Rp400 ribu. Tapi di tahun pertama Pak Prabowo enggak mau segitu, Pak Prabowo ingin seragam. Jangan sampai ada yang mangkrak," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menjanjikan pembangunan 3 juta rumah gratis untuk rakyat. Janji itu ia sampaikan sejak masih berkampanye sebagai calon presiden.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkap APBN 2025 mendukung sektor perumahan dengan anggaran Rp40,27 triliun.

Angka itu dibagi untuk likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) Rp28,2 triliun untuk 220.000 unit, subsidi bantuan uang muka (SBUM) Rp0,98 triliun untuk 240.000 unit, subsidi selisih bunga (SSB) Rp4,52 triliun untuk 743.940 unit, dan Tapera Rp1,8 triliun untuk 14.200 unit.

Pemerintah berencana menambahkan anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hal ini dilakukan karena Presiden Prabowo Subianto ingin agar cakupan program prioritas itu ditingkatkan sesuai target mencapai 82,9 juta penerima pada 2025.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan tambahan anggaran kemungkinan akan diberikan pada September 2025. Dari hitungan yang dilakukan pihaknya, jumlah anggaran yang dibutuhkan untuk mengakselerasi target hingga 82,9 juta penerima mencapai Rp 100 triliun.

"Kalau dari hitungan Badan Gizi, kalau tambahan itu terjadi di September, sebetulnya Rp 100 triliun sudah cukup untuk memberi makan 82,9 juta orang," beber Dadan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (17/1/2025).

Nah, sejauh ini anggaran yang sudah ditetapkan Rp 71 triliun hanya bisa digunakan untuk memberikan MBG kepadasekitar 17 jutaan penerima saja. Masih jauh dari target 82,9 juta penerima.

"Begini untuk sementara yang sudah fix itu Rp 71 triliun itu kalau tidak ada penambahan maka akan mencapai 15 sampai 17,5 juta penerima saja," beber Dadan.

Dia menekankan, sampai hari ini belum ada keputusan resmi untuk penambahan anggaran tersebut. Keputusan penambahan anggaran semuanya dikembalikan kepada Prabowo. Bahkan menurutnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akan mengikuti keputusan Prabowo.

"Beliau (Prabowo) punya keinginan untuk menggapai seluruh penerima manfaat, otomatis anggaran akan bertambah, dan tadi Menteri Keuangan kelihatannya menyampaikan semua sangat tergantung kepada presiden," pungkas Dadan.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, memastikan insiden puluhan siswa SDN Dukuh 3, Sukoharjo, Jawa Tengah, mual-mual setelah menyantap makan bergizi gratis (MBG) sudah diatasi. Dadan mengatakan masalah tersebut terjadi karena human error.

"Nggak ada (pelanggaran SOP), hanya kesalahan teknis saja. Semua sudah diselesaikan, hanya human error yang sudah terjadi dan sudah diatasi," kata Dadan usai rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (17/1/2025).

Dadan mengatakan para siswa yang mengalami keracunan telah ditangani dan kembali bersekolah. Dia pun memastikan pihaknya telah melakukan penanggulangan agar insiden serupa tidak terjadi lagi.

"Sehingga anak-anak yang kemarin keracunan sekarang sudah sekolah lagi. Sudah ada antisipasinya, di Sukoharjo bisa dicek sudah tidak terjadi lagi," katanya.

Istana sebelumnya buka suara soal puluhan siswa SDN Dukuh 3, Sukoharjo, Jawa Tengah, mual-mual setelah menyantap makan bergizi gratis (MBG). Kepala Komunikasi Presiden Hasan Nasbi mengatakan hal ini menjadi evaluasi bagi Badan Gizi Nasional (BGN).

Hasan menyebutkan kondisi 40 anak mengalami mual dan muntah-muntah itu sudah ditangani dan saat ini dalam kondisi membaik. Para siswa itu diduga muntah usai memakan ayam yang dimarinasi.

"Ada kejadian di salah satu sekolah yang dilayani oleh SPPG di Sukoharjo. 40 anak yang memakan ayam yang dimarinasi mengalami mual dan muntah-muntah. Anak-anak ini sudah ditangani dan diobati di puskesmas terdekat dan keadaannya sudah kembali membaik," kata Hasan kepada wartawan, Kamis (16/1).

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP), Fahri Hamzah, bakal menjadikan Nusa Tenggara Barat (NTB) sebagai pilot project program 3 juta rumah. Program 3 juta rumah merupakan janji Presiden Prabowo Subianto.

"Saya memang memilih NTB sebagai percontohan," ujar Fahri saat Rapat Koordinasi (Rakor) Desain Penataan Perumahan dan Permukiman di NTB, Jumat (17/1/2025).

Pemilihan NTB sebagai percontohan program 3 juta rumah karena Fahri telah mengenal seluk-beluk Bumi Gora. "Jadi kalau ada yang bohong, saya tahu itu bohong. Kalau ada yang salah, saya tahu itu salah. Karena saya mengenal," ujar Fahri.

Sebelum melakukan kunjungan kerja ke NTB, Fahri menyempatkan diri bertemu dengan Menteri PKP, Maruarar Sirait. "Saya bilang saya nggak minat jadi kepala daerah. Kenapa? Saya ke NTB karena saya kenal NTB," ujarnya.

Fahri mengungkapkan data menjadi masalah utama pembangunan perumahan di NTB. Permasalahan data ini harus segera diselesaikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB.

"Data itu harus benar karena kemungkinan selama ini kita ambil keputusan yang salah. Jadi saya minta datanya realnya bagaimana," kata Fahri.

Fahri bakal segera menemui Menteri Sosial (Mensos), Saifullah Yusuf, untuk melakukan koordinasi terkait data jumlah penduduk yang belum memiliki rumah layak. Selain itu, Fahri juga meminta waktu untuk bertemu Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) terkait data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) dan lembaga lain.

Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman NTB, Sadimin, mengatakan siap membantu pemerintah pusat dalam mewujudkan program pembangunan 3 juta rumah.

"Ini sesuai surat keputusan bersama (SKB) bersama 3 kementerian tanggal 25 November 2024 lalu yang penghapusan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk pembangunan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)," terang Sadimin.

Dalam hal ini, kata Sadimin, pemerintah menetapkan 7 juta MBR bagi masyarakat belum menikah dan 8 juta yang sudah menikah.

"Dalam SKB ini sudah sosialisasikan. Ini untuk wujudkan 3 juta rumah. Apa yang menjadi tugas Pemprov dan kabupaten. Karena sementara tugas pemerintah daerah menangani rumah pasca bencana dan rumah realokasi," ungkap Sadimin.

Sadimin mengungkapkan, dari analisa pemerintah, kondisi rumah layak huni mencapai 69,89 persen pada 2025. Sehingga, rumah tidak layak huni mencapai ada 30,18 persen atau setara 498.000 ribu rumah tangga.

Jumlah rumah layak huni di NTB pada 2025 sudah meningkat dibandingkan 2023 yang mencapai 67,74% berdasarkan hitungan BPS. Jumlah rumah layak huni meningkat karena ada pengembangan pada 2024.

"Jadi estimasi pada perhitungan kami tahun 2024 yang dilaksanakan (pembangunan) oleh pengembang dan pemerintah sekitar 20.000 rumah," terang Sadimin.

Sadimin mengatakan jumlah kepemilikan rumah di NTB tahun 2023 mencapai 7,6 persen atau setara 121.782 rumah. Untuk jumlah kawasan kumuh di NTB tahun 2024 seluas 1.412 hektar.

"Nah, yang menjadi Kewenangan pusat ada 25 lokasi atau setara dengan 525,66 hektar," ujar Sadimin.

Ada pun luas area dari kewenangan provinsi mencapai tersebar di 29 lokasi atau setara 365 hektar. Untuk kewenangan kabupaten tersebar di 146 lokasi dengan luas 520 hektar. "Ini sudah ada SK bupati dan gubernur," tegasnya.

Ada pun jumlah rumah susun di NTB sejak 2005 hingga 2024 sebanyak 49 twin block (TB) atau 1.726 unit. Dari 49 TB, 48 di antaranya sudah dihuni. "Yang belum ditempati itu di rumah susun di Kayangan, Lombok Timur," katanya.

Dari 49 TB itu, 36 rumah rusun sudah diserah terimakan. Untuk 11 TB rusun masih dalam proses dan 2 TB masih dilengkapi dokumen.

Sadimin mengatakan untuk jumlah rumah khusus (Rusus) telah dibangun 1.589 unit. Di antaranya 1.542 unit sudah dilakukan serahterima. "Ada 25 unit on proses dan 22 unit dalam melengkapi dokumen," tandas Sadimin.

Video: Menteri PKP-APERSI Kerja Sama Dukung Program Tiga Juta Rumah

Video: Menteri PKP-APERSI Kerja Sama Dukung Program Tiga Juta Rumah

Presiden Prabowo sudah mengeluarkan instruksi dan perintah tidak boleh ada lagi yang membangun di sawah.

Mataram (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen Perkim) Fahri Hamzah menegaskan program pembangunan tiga juta rumah setiap tahun tidak mengambil lahan-lahan produktif pertanian, karena bisa mengganggu produksi pangan nasional.

"Presiden Prabowo sudah mengeluarkan instruksi dan perintah tidak boleh ada lagi yang membangun di sawah," ujarnya saat melakukan rapat koordinasi desain penataan perumahan dan permukiman, di Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), Jumat.

Fahri mengingatkan tentang kebutuhan pangan yang meningkat secara global seiring dengan pertambahan jumlah penduduk, sehingga memerlukan lahan pertanian yang luas untuk memenuhi kebutuhan pangan.

Hal itulah yang menjadi alasan pemerintah pusat membuka lahan untuk food estate, agar kebutuhan pangan penduduk Indonesia yang mencapai 277 juta jiwa bisa terpenuhi secara mandiri tanpa mengimpor dari luar negeri.

Menurutnya, proyek pembangunan perumahan yang tidak mengambil lahan produktif tidak akan mengurangi jatah makan penduduk.

"Sawah luar biasa karena memberikan kita keindahan, hawa yang segar, pemandangan yang baik, biarkan itu tetap menjadi sawah," kata Fahri.

Dia mencontohkan situasi yang kini terjadi di NTB. Provinsi itu awalnya dikenal sebagai Bumi Gora yang selalu swasembada pangan, namun pembangunan perumahan dan gedung-gedung yang dilakukan di persawahan dapat mengganggu keberhasilan swasembada pangan yang selama ini selalu diraih NTB.

"Rumah cari yang kreatif bikin rumah susun tinggal di tempat yang tidak harus menggunakan lahan sawah. Itu visi kami ke depan dalam pembangunan perumahan," kata Fahri pula.

Pewarta: Sugiharto Purnama
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menegaskan saat ini semua program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Indonesia menggunakan APBN. Tidak ada lagi yang menggunakan kocek pribadi Presiden Prabowo Subianto.

Dikabarkan sebelumnya, pada hari-hari pertama program MBG berjalan masih ada pembagian makanan yang menggunakan kocek Prabowo secara langsung. Namun, kini semua program sudah dibiayai secara penuh lewat APBN.

Dadan membenarkan memang di awal program ini melakukan uji coba, semua dilakukan dengan biaya pribadi Prabowo. Namun, itu hanya dilakukan saat uji coba saja.

"Begini ya, kita sekarang sudah masuk di program yang didanai oleh APBN. Kita fokus di situ saja, karena sebelum program ini jalan kan seluruh dibiayai oleh pribadi beliau. Jadi, itu sekarang sudah keluar tema itu. Jadi sekarang fokus bagaimana agar negara hadir di dalam investasi SDM jangka panjang," sebut Dadan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (17/1/2025).

Sebelumnya, pada 6 Januari 2025 yang lalu atau hari pertama program MBG dijalankan pemerintah secara resmi, Kepala Kantor Komunikasi Presiden (Presidential Communication Office/PCO) Hasan Nasbi menyatakan masih ada menu MBG yang dibagikan menggunakan kocek pribadi Presiden Prabowo Subianto di beberapa daerah. Salah satunya di Kendari, Sulawesi Tenggara.

Kala itu, Hasan menjelaskan di beberapa daerah masih memiliki dana sisa dari anggaran uji coba MBG. Uji coba dilakukan memang menggunakan dana dari kocek Prabowo sendiri.

"Yang di Kendari memang itu dia masih punya sisa anggaran uji coba dari yang diberikan oleh Pak Prabowo sebelumnya. Jadi, mereka masih menggunakan dana yang itu," ungkap Hasan kepada wartawan, Senin (6/1/2025) silam.

Sementara itu, bila bicara anggaran, total yang dikucurkan pemerintah untuk program MBG selama tahun 2025 mencapai Rp 71 triliun. Jumlah itu bisa memberikan Makan Gratis kepada 15-17,5 jutaan penerima pada akhir 2025.

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengungkap salah satu alasan Presiden Prabowo Subianto memanggil dirinya ke istana.

Prabowo, ujarnya, ingin program Makan Bergizi Gratis dipercepat. Prabowo menerima laporan anak berusia lima tahun protes tak mendapatkan Makan Bergizi Gratis.

"Banyak anak-anak yang bilang ke orang tuanya, bahkan yang baru berumur lima tahun mengatakan, 'Ibu, kenapa saya belum dikasih makan oleh Bapak Prabowo, sementara teman-teman saya sudah?' Jadi ini satu hal yang mengusik kalbu beliau," ujar Dadan dalam jumpa pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (17/1).

Dadan menjelaskan saat ini Badan Gizi Nasional baru membangun 230 Satuan Pelayanan. Mereka baru berhasil memberikan makan untuk 650 ribu orang penerima manfaat.

Dia berkata program Makan Bergizi Gratis terus diperluas. Jumlah anak penerima makanan pun akan terus bertambah hingga akhir tahun.

"Sampai April Akan bertambah menjadi Melayani 3 juta. Nanti di bulan April sampai Agustus akan melayani 6 juta dan nanti di Agustus ketika pendidikan SDM-nya cukup, Pak Presiden ingin lebih cepat lagi," ujarnya.

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya memanggil Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana ke istana. Pemanggilan dilakukan di tengah kemunculan sejumlah masalah dalam pelaksanaan MBG.

Baru-baru ini, puluhan siswa di SDN 3 Dukuh, Sukoharjo, Jawa Tengah keracunan hingga mual-mual usai menyantap makan bergizi gratis.

Satuan Tugas (Satgas) Perumahan mengatakan bahwa negara akan membantu bayar cicilan rumah sebesar Rp 600 ribu per bulan untuk orang miskin selama 25 tahun. Hal itu dilakukan dalam rangka pengentasan kemiskinan melalui Program 3 Juta Rumah.

Nantinya cicilan tersebut akan diberikan kepada warga miskin di desa maupun pesisir hingga perkotaan untuk memiliki rumah. Secara tidak langsung, mereka akan mendapatkan rumah gratis dari pemerintah.

"Program pengentasan kemiskinan, negara membayar cicilan mereka. Secara tidak langsung negara memberikan gratis rumah. Di situ artinya negara membangun rumah. Dulu, negara hanya memberikan relaksasi yang membayar adalah buruh. Relaksasi kepada siapa? Pengembang. Supaya jualannya gampang, siapkan kepada pembeli supaya tidak membayar bunga tinggi," kata anggota Satgas Perumahan Bonny Z Minang, di acara diskusi bersama Apersi di Park Hotel, Jumat (17/1/2024).

Nantinya, rumah yang akan didapatkan yaitu tipe 36 dengan luas lahan 70 meter persegi dengan harga rumah maksimal Rp 100 juta per unit pada tahun pertama program berjalan. Nantinya, warga yang mendapatkan rumah gratis itu juga diberikan sertifikat hak milik (SHM).

Untuk pembangunannya, pemerintah akan memberdayakan UMKM desa. Agar rumah yang dibangun bisa sesuai standar, asosiasi pengembang juga bisa membantu dengan cara memberikan pelatihan kepada UMKM tersebut.

Sementara itu, untuk desain rumah di desa akan dilakukan lewat sayembara. Desain rumahnya juga harus memasukkan unsur lokal dan akan dipilih oleh masing-masing warga desa.

Namun perlu dicatat ada kriteria masyarakat miskin yang bisa mendapat bantuan cicilan rumah Rp 600 ribu per bulan dari pemerintah. Saat ini, kata Bonny, aturan teknis mengenai kriteria masyarakat miskin seperti apa yang berhak, sedang dibuat oleh Badan Pengentasan Kemiskinan.

"Sewaktu kita sudah punya (postur kriteria orang miskin), kita laporkan ke Presiden, jika presiden sudah setuju, ini diumumin. Nanti dikasih ke Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), PKP kasih ke 75 ribu desa," kata Bonny.

Setelah itu, kriteria tersebut akan diberikan kepada seluruh kepala desa untuk memverifikasi warga dan memilih penerima. Langkah ini akan melibatkan Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan dan Bintara Pembina Desa (Babinsa) dari TNI.

Sebelumnya diberitakan, pemerintah akan menyediakan rumah bagi masyarakat miskin melalui program 3 juta rumah. Anggota Satgas Perumahan Presiden Prabowo Subianto, Bonny Z. Minang mengatakan skema pendanaan program tersebut dengan membayarkan cicilan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) untuk masyarakat tak berpenghasilan tersebut.

Ia menyebut pemerintah akan membayar cicilan setiap rumah sebesar Rp 600 ribu per bulan selama 25 tahun. Anggaran yang dibutuhkan untuk cicilan program 3 juta rumah sebesar Rp 21,6 triliun. Menurutnya, hal ini dapat diwujudkan setelah terbitnya peraturan presiden (Perpres) yang kini sedang dipersiapkan.

"Jadi untuk merumahkan 3 juta (keluarga miskin), negara tidak perlu keluarkan Rp 300 triliun kalau satu rumah Rp 100 juta. Negara hanya membayar cicilannya yang di mana satu rumah itu Rp 600 ribu ditetapkan Presiden, dikali 12 (bulan) jadi Rp 7,2 juta (setahun), dikali 3 juta (rumah). Setahun itu (cicilan) adalah Rp 21,6 triliun," ujar Bonny kepada detikProperti, Selasa (10/12/2024).

Video: Kekhawatiran JPPI soal Rencana Sekolah Rakyat Dikelola Kemensos

Video: Kekhawatiran JPPI soal Rencana Sekolah Rakyat Dikelola Kemensos