Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto dikabarkan tengah 'gelisah' lantaran masih banyak siswa yang belum mendapatkan jatah dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menilai bahwa membutuh anggaran mencapai Rp100 triliun apabila orang nomor satu di Indonesia itu ingin memberikan makan gratis ke 82,9 juta penerima manfaat yang ditargetkan.

Hal ini disampaikannya usai mengikuti rapat terbatas terkait dengan MBG bersama Presiden Prabowo Subianto dan beberapa Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jumat (17/1/2025).

"Pak presiden gelisah karena banyak anak yang belum mendapatkan [makan bergizi], itu artinya beliau sedang memikirkan untuk mempercepat proses ini, sehingga akhir 2025 target 82,9 juta itu bisa segera mendapatkan manfaat," ucapnya kepada wartawan.

Menurutnya, Presiden Ke-8 RI itu saat ini juga tidak menutup kemungkinan dengan adanya penambahan anggaran untuk mempercepat pencapaian target itu.

Oleh sebab itu, Dadan menghitung setidaknya membutuhkan anggaran tambahan Rp100 triliun untuk mencapai target yang diinginkan oleh Kepala Negara.

"Kalau dari hitungan Badan Gizi, kalau tambahan itu terjadi di September [2025], sebetulnya Rp100 triliun cukup untuk memberi makan 82,9 juta itu," kata Dadan.

Dadan menerangkan untuk anggaran program MBG yang ditetapkan dalam APBN itu mencapai Rp71 triliun. Dari dana itu hanya cukup untuk memberikan makan bergizi sebanyak 15 juta—17,5 juta penerima manfaat.

Angka tersebut, kata Dadan, membuat Presiden sangat gelisah karena banyak anak yang melapor kepada ibunya bahwa banyak yang belum mendapatkan jatah makan gratis.

"Sabar, beliau akan menyampaikan statement sendiri terkait dengan kegelisahan beliau itu ke media," pungkas Dadan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkapkan, kejadian keracunan yang menimpa 40 orang siswa di Sukoharjo, Jawa Tengah, usai mengonsumsi menu Makan Bergizi Gratis (MBG) terjadi murni karena human error.

Ia menuturkan, tidak ada pelanggaran maupun kesalahan di dalam pelaksanaan standar operasional prosedur (SOP).

"Enggak ada pelanggaran SOP. Hanya kesalahan teknis saja. Yang Sukoharjo terutama ya ini adalah kesalahan murni teknis, tidak ada kesengajaan," kata Dadan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (17/1/2025).

Ia mengungkapkan, BGN sudah memiliki SOP untuk mencegah hal itu kembali terulang. SOP ini sudah dijalankan di seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Siswa yang sempat keracunan pun sudah mendapatkan penanganan medis dan saat ini sudah kembali sehat.

"Sudah punya teknis dan sudah diselesaikan. Human error. Sudah, lah, itu sudah human error yang sudah terjadi dan sekarang sudah diatasi sehingga anak-anak yang kemarin keracunan hari ini sudah sekolah lagi," ucap Dadan.

Dadan bilang, saat menyadari ada kesalahan hingga menyebabkan keracunan, petugas segera menarik menu ayam krispi yang diduga menjadi penyebab, dan menggantinya dengan telur.

Lalu, 40 anak-anak yang keracunan segera ditangani oleh petugas Puskesmas.

Hari ini, mereka sudah sembuh dan bersekolah lagi.

"Dan Alhamdulillah sudah teratasi karena pada saat dibagikan, petugas kami segera menyadari bahwa ada hal yang kurang beres dengan makanan ayam crispy-nya sehingga sisa yang 2.400-nya segera ditarik, digantikan dengan telur. Jadi tidak ada masalah," jelas Dadan.

Sebelumnya diberitakan, program MBG pertama kali dimulai pada 6 Januari 2025.

Terbaru, puluhan siswa Sekolah Dasar (SD) Negeri Dukuh 03, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, mengalami keracunan setelah mengonsumsi menu Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Kamis (16/1/2025).

Kepala Puskesmas Sukoharjo Kota, Kunari Mahanani, mengonfirmasi bahwa para siswa tersebut mengalami gejala mual, muntah, dan pusing, namun tidak sampai dirujuk ke rumah sakit.

"Sudah kita tangani, obati, kita observasi hasilnya tidak ada yang perlu dikhawatirkan," jelasnya usai melakukan pemeriksaan.

Kunari menjelaskan bahwa pengelola Satuan Pelaksanaan Pemenuhan Gizi (SPPG) dari Kodim 0726/Sukoharjo telah mengakui bahwa menu ayam yang disajikan kurang matang.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memproyeksikan program makan bergizi gratis (MBG) membutuhkan tambahan anggaran sebesar Rp 100 triliun.

Tambahan ini diperkirakan cukup untuk menjangkau 82,9 juta penerima manfaat hingga akhir 2025.

Presiden Prabowo Subianto merasa gelisah mendengar laporan banyak anak belum mendapat manfaat program ini.

"Pak Presiden gelisah karena banyak anak belum mendapatkan makan bergizi. Beliau sedang memikirkan percepatan program ini, sehingga di akhir 2025, semua penerima manfaat bisa segera terlayani," kata Dadan usai rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (17/1/2025).

BGN menghitung tambahan Rp 100 triliun yang dicairkan September akan cukup memenuhi target tersebut.

"Tambahan Rp 100 triliun cukup untuk memberi makan 82,9 juta penerima manfaat," ujar Dadan.

Saat ini, anggaran MBG 2025 sudah dipastikan sebesar Rp 71 triliun. Dana ini akan digunakan untuk 15 juta hingga 17,5 juta penerima manfaat tahun ini.

"Untuk sementara, anggaran fix Rp 71 triliun. Kalau tidak ada penambahan, penerima manfaat hanya 15 juta sampai 17,5 juta," tambahnya.

Dadan menyebut Presiden sangat ingin program ini segera dirasakan seluruh penerima manfaat.

Namun, keputusan mengenai tambahan anggaran akan diumumkan langsung oleh Presiden.

"Terkait penambahan anggaran, biar nanti Pak Presiden yang menyampaikan. Kami hanya menyampaikan hitungan kebutuhan tambahan Rp 100 triliun," katanya.

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto menyatakan dukungan dana desa sebesar Rp 20 triliun untuk program MBG.

Anggaran ini dialokasikan untuk menyuplai bahan baku seperti telur, ikan, ayam, dan nasi.

"Dana desa Rp 71 triliun, dalam Permendes Nomor 2 Tahun 2024, Rp 20 triliun dialokasikan untuk ketahanan pangan," ungkap Yandri.

BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) akan dioptimalkan untuk penyiapan bahan baku.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyebut anggaran MBG 2025 berpotensi bertambah Rp 140 triliun.

Total anggaran tahun ini bisa mencapai Rp 211 triliun jika tambahan disetujui Presiden.

"Jika Presiden menambah Rp 140 triliun, penerima manfaat bisa mencakup 82,9 juta pelajar yang mendapat makan siang bergizi," kata Zulkifli, Sabtu (11/1/2025).

Saat ini, anggaran MBG Rp 71 triliun yang disetujui DPR RI akan mencakup 3 juta pelajar hingga April, 6 juta pelajar hingga Agustus, dan 15-17,5 juta penerima manfaat pada Agustus-Desember.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana buka suara soal insiden keracunan makanan hingga mual-mual puluhan siswa SD Negeri (SDN) 3 Sukoharjo, Jawa Tengah usai menyantap makan bergizi gratis.

Ia menegaskan bahwa kejadian tersebut merupakan murni kesalahan teknis dan memastikan tak ada unsur kesengajaan dalam insiden yang melibatkan 40 anak tersebut.

"Yang Sukoharjo terutama ya, ini adalah kesalahan murni teknis, tidak ada kesengajaan," ujar Dadan di Istana Negara Jakarta, Jumat (17/1).

Ia menjelaskan kejadian itu dapat segera diatasi berkat kesigapan petugas di lapangan yang langsung mengambil tindakan saat menyadari adanya masalah pada makanan ayam crispy yang dibagikan.

"Alhamdulillah sudah teratasi, karena pada saat dibagikan petugas kami segera menyadari bahwa ada hal yang kurang beres dengan makanan ayam crispy-nya," ungkapnya.

Untuk mencegah masalah lebih lanjut, sisa makanan sebanyak 2.400 porsi langsung ditarik dan diganti dengan telur. Langkah itu diambil agar program tetap dapat berjalan tanpa mengganggu kebutuhan gizi anak-anak penerima manfaat.

"Sehingga sisa yang 2.400-nya segera ditarik, digantikan dengan telur," tambah Dadan.

Selain itu, 40 anak yang mengalami keluhan kesehatan akibat konsumsi ayam crispy tersebut langsung mendapat penanganan medis dari petugas Puskesmas setempat.

"Kemudian anak yang 40 orang langsung ditangani oleh petugas Puskesmas dan sudah sembuh," jelasnya.

Dadan memastikan kondisi para siswa sudah kembali pulih dan mereka dapat melanjutkan aktivitas belajar seperti biasa.

"Hari ini mereka sudah sekolah lagi dan diberikan pelayanan makan, serta didampingi oleh petugas Puskesmas makan di sekolah dan normal," ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa insiden ini tidak berdampak pada keberlanjutan program MBG. Menurutnya, upaya perbaikan teknis terus dilakukan untuk memastikan kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang.

"Jadi tidak ada masalah," pungkasnya.

Sebelumnya, puluhan siswa SDN 3 Dukuh, Sukoharjo, Jawa Tengah, mengalami keracunan hingga mual-mual usai menyantap makan bergizi gratis.

Menu makan bergizi gratis di SDN Dukuh 3 yakni nasi, ayam goreng tepung, ca wortel, tahu, dan susu. Usai santap siang, sejumlah siswa mengeluhkan pusing, mual, hingga muntah-muntah. Dugaan penyebabnya adalah olahan ayam yang kurang matang.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Prof Dadan Hindayana menyebut per 17 Januari 2025 ada 238 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi untuk memenuhi makan bergizi gratis (MBG) di 31 provinsi. Dadan menyebut dari jumlah itu ada sekitar 650.000 anak-anak, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita yang menikmati makan bergizi gratis.

“Ini setiap waktu terus bertambah sehingga Insyaallah nanti selama bulan Januari sampai dengan April akan bertambah melayani 3 juta pada bulan April, dan sampai Agustus akan melayani 6 juta,” kata Kepala BGN saat jumpa pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih, Jumat (17/1/2025).

Dalam mewujudkan itu, Presiden Prabowo pun memanggil jajaran menteri dan kepala lembaga untuk rapat siang ini di Istana Kepresidenan. Di hadapan pembantu-pembantunya, Presiden menekankan seluruh kementerian/lembaga, pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI/Polri, harus bekerja sama mewujudkan MBG terutama di daerah-daerah yang anak-anaknya belum menerima manfaat makan bergizi tersebut.

“Bapak Presiden menginginkan program ini betul-betul menjadi lintas sektor, dan saling bekerja sama satu dengan yang lainnya,” kata Kepala BGN saat jumpa pers.

Dia melanjutkan Presiden juga menyampaikan kegelisahannya terhadap laporan-laporan kepada dirinya, khususnya mengenai anak-anak yang belum menerima makan bergizi gratis.

“Ini satu hal yang mengusik kalbu beliau sehingga kami dikumpulkan untuk melakukan percepatan-percepatan yang perlu dilakukan, dan lintas sektoral,” kata Prof. Dadan.

Makan bergizi gratis, yang merupakan program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo, mulai efektif berjalan pada 6 Januari 2025. Hari pertama MBG digelar, ada 190 SPPG yang beroperasi memasok makan bergizi untuk sekolah-sekolah dan posyandu di 26 provinsi.

Jakarta (ANTARA) - Presiden Prabowo Subianto belum membahas keterlibatan bantuan-bantuan asing dalam pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG) pada rapat bersama jajaran menteri dan kepala lembaga terkait MBG di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Prof. Dadan Hindayana saat jumpa pers selepas rapat, menyebutkan bahwa Presiden saat ini masih fokus menggunakan seluruh kemampuan dalam negeri untuk pelaksanaan Makan Bergizi Gratis.

“Untuk hal yang terkait dengan bantuan luar negeri, pembiayaan lain, kami tidak bahas,” kata Kepala BGN menjawab pertanyaan wartawan saat jumpa pers.

Dia menekankan Presiden dalam rapat siang ini justru memerintahkan seluruh kementerian/lembaga, TNI/Polri, dan pemerintah daerah bekerja sama mempercepat pelaksanaan Makan Bergizi Gratis agar dapat menyentuh anak-anak, ibu hamil, ibu menyusui dan balita di seluruh daerah Indonesia.

“Kami fokus bagaimana agar seluruh anak dan penerima manfaat segera mendapatkan makan bergizi, karena itu kegelisahan (Presiden) yang paling besar. Banyak (anak-anak) yang iri, dan ingin segera mendapatkan manfaat,” kata Prof. Dadan.

Oleh karena itu, Presiden dalam rapat yang berlangsung selama 2 jam lebih di Istana itu memerintahkan jajarannya untuk menjadikan makan bergizi sebagai program lintas sektoral.

“Kami dikumpulkan untuk melakukan proses percepatan-percepatan yang perlu dilakukan, dan ini lintas sektoral. Mulai dari perencanaan di Bappenas, bantuan Kementerian Pertahanan, TNI, Polri, Menteri Desa, Menteri Koperasi, Menteri UMKM, Menteri Dalam Negeri, kemudian Menteri BUMN, dan lain-lain,” kata Kepala BGN.

Dia menambahkan semua pihak, termasuk Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga menyatakan dukungannya dalam rapat terkait pengaturan anggaran, kemudian ada dari Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi yang akan memberikan dukungan melalui peraturan-peraturan yang diteken langsung oleh Presiden Prabowo.

Makan Bergizi Gratis, yang merupakan program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo, mulai efektif berjalan pada 6 Januari 2025. Hari pertama MBG digelar, ada 190 SPPG yang beroperasi memasok makan bergizi untuk sekolah-sekolah dan posyandu di 26 provinsi.

Dalam rentang waktu seminggu lebih, Kepala BGN menyebut per 17 Januari 2025 ada 238 SPPG yang beroperasi memasok makan bergizi untuk lebih dari 650.000 penerima manfaat di 31 provinsi.

Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) merupakan unit kerja yang dibentuk BGN untuk mengoperasikan dapur-dapur umum makan bergizi gratis. Setiap SPPG dipimpin oleh seorang Kepala SPPG, yang dibantu oleh seorang ahli gizi dan seorang akuntan.

Dadan menargetkan jumlah SPPG bakal terus bertambah. Nantinya pada April 2025, BGN memasang target ada 3 juta penerima manfaat makan bergizi gratis, kemudian pada Agustus ada 6 juta penerima manfaat.

Terkait pelaksanaan MBG, beberapa negara menyatakan ketertarikannya untuk membantu, di antaranya China dan Jepang.

Presiden China Xi Jinping dalam pertemuannya dengan Presiden Prabowo di Beijing, China, 9 November tahun lalu, sepakat mendanai program Makan Bergizi Gratis Pemerintah Indonesia. Komitmen dana itu tertuang dalam nota kesepahaman kerja sama (MoU) antara Pemerintah China dan Pemerintah Indonesia.

Sementara itu, Pemerintah Jepang, sebagaimana disampaikan Perdana Menteri Shigeru Ishiba juga berkomitmen membantu Indonesia memberikan pelatihan dan mengirimkan tenaga ahli.

Jakarta (ANTARA) - Presiden Prabowo Subianto belum membahas keterlibatan bantuan-bantuan asing dalam pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG) pada rapat bersama jajaran menteri dan kepala lembaga terkait MBG di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Prof. Dadan Hindayana saat jumpa pers selepas rapat, menyebutkan bahwa Presiden saat ini masih fokus menggunakan seluruh kemampuan dalam negeri untuk pelaksanaan Makan Bergizi Gratis.

“Untuk hal yang terkait dengan bantuan luar negeri, pembiayaan lain, kami tidak bahas,” kata Kepala BGN menjawab pertanyaan wartawan saat jumpa pers.

Dia menekankan Presiden dalam rapat siang ini justru memerintahkan seluruh kementerian/lembaga, TNI/Polri, dan pemerintah daerah bekerja sama mempercepat pelaksanaan Makan Bergizi Gratis agar dapat menyentuh anak-anak, ibu hamil, ibu menyusui dan balita di seluruh daerah Indonesia.

“Kami fokus bagaimana agar seluruh anak dan penerima manfaat segera mendapatkan makan bergizi, karena itu kegelisahan (Presiden) yang paling besar. Banyak (anak-anak) yang iri, dan ingin segera mendapatkan manfaat,” kata Prof. Dadan.

Oleh karena itu, Presiden dalam rapat yang berlangsung selama 2 jam lebih di Istana itu memerintahkan jajarannya untuk menjadikan makan bergizi sebagai program lintas sektoral.

“Kami dikumpulkan untuk melakukan proses percepatan-percepatan yang perlu dilakukan, dan ini lintas sektoral. Mulai dari perencanaan di Bappenas, bantuan Kementerian Pertahanan, TNI, Polri, Menteri Desa, Menteri Koperasi, Menteri UMKM, Menteri Dalam Negeri, kemudian Menteri BUMN, dan lain-lain,” kata Kepala BGN.

Dia menambahkan semua pihak, termasuk Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga menyatakan dukungannya dalam rapat terkait pengaturan anggaran, kemudian ada dari Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi yang akan memberikan dukungan melalui peraturan-peraturan yang diteken langsung oleh Presiden Prabowo.

Makan Bergizi Gratis, yang merupakan program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo, mulai efektif berjalan pada 6 Januari 2025. Hari pertama MBG digelar, ada 190 SPPG yang beroperasi memasok makan bergizi untuk sekolah-sekolah dan posyandu di 26 provinsi.

Dalam rentang waktu seminggu lebih, Kepala BGN menyebut per 17 Januari 2025 ada 238 SPPG yang beroperasi memasok makan bergizi untuk lebih dari 650.000 penerima manfaat di 31 provinsi.

Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) merupakan unit kerja yang dibentuk BGN untuk mengoperasikan dapur-dapur umum makan bergizi gratis. Setiap SPPG dipimpin oleh seorang Kepala SPPG, yang dibantu oleh seorang ahli gizi dan seorang akuntan.

Dadan menargetkan jumlah SPPG bakal terus bertambah. Nantinya pada April 2025, BGN memasang target ada 3 juta penerima manfaat makan bergizi gratis, kemudian pada Agustus ada 6 juta penerima manfaat.

Terkait pelaksanaan MBG, beberapa negara menyatakan ketertarikannya untuk membantu, di antaranya China dan Jepang.

Presiden China Xi Jinping dalam pertemuannya dengan Presiden Prabowo di Beijing, China, 9 November tahun lalu, sepakat mendanai program Makan Bergizi Gratis Pemerintah Indonesia. Komitmen dana itu tertuang dalam nota kesepahaman kerja sama (MoU) antara Pemerintah China dan Pemerintah Indonesia.

Sementara itu, Pemerintah Jepang, sebagaimana disampaikan Perdana Menteri Shigeru Ishiba juga berkomitmen membantu Indonesia memberikan pelatihan dan mengirimkan tenaga ahli.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan sebanyak Rp2,3 triliun hingga Rp2,5 triliun dana daerah siap membantu program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada tahun ini.

Menurutnya, pemerintah daerah (pemda) sangat antusias dalam mendukung program andalan Presiden Prabowo Subianto itu lantaran mampu menciptakan ekonomi sirkular.

“Untuk 2025 ini lebih kurang kontribusi daerah yang mau menyumbang atau mau ikut berpartisipasi lebih kurang Rp2,3 triliun. Karena mulainya nanti September, setelah kepala daerah dilantik maka nanti ada pergeseran anggaran atau perubahan APBD,” ujarnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jumat (17/1/2025).

Nantinya, dia melanjutkan dari dana yang terkumpul itu nantinya berguna untuk membangun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang ditargetkan berjumlah 2.000 unit.

Bahkan, Tito optimitis jika biaya yang digelontorkan oleh daerah ditambah oleh APBD Provinsi yang memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) kuat, maka dana yang terkumpul mampu mencapai hampir Rp5 triliun.

“Jadi lebih kurang bisa membangun 4.000 satuan pelayanan di sekolah-sekolah. Nah tadi tinggal apakah peran dari Pemda membangun sarana satuan pelayanan dan kemudian mendorong masyarakat untuk memproduksi pangan, ternak,” imbuhnya.

Oleh sebab itu, Tito menyebut bahwa pemerintah menargetkan pembangunan antara 2.000 sampai 4.000 unit SPPG mulai September.

“Pembangunan selama 4 bulan dengan anggaran Kabupaten Rp2,3 triliun, kemudian Provinsi lebih kurang Rp2,5 triliun. Ini kita diskusi sudah, bukannya top-down maunya kita perintah. Tapi dari mereka ya, banyak daerah-daerah yang PAD-nya kuat,” pungkas Tito.

WONOSOBO, KOMPAS.com – Bupati Wonosobo, Afif Nurhidayat, memastikan makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Wonosobo aman dan memenuhi standar kesehatan.

Pemkab Wonosobo bekerja sama dengan Dinas Kesehatan setempat untuk mengawal jalannya program ini.

"Bersama tim kesehatan, kami memastikan bahwa bahan makanan yang diberikan sudah memenuhi standar kesehatan dan aman untuk dikonsumsi oleh anak-anak," kata Bupati Afif dalam keterangan resminya, Jumat (17/1/2025).

Program MBG resmi diluncurkan pada Senin (13/1/2025) di SMP N 3 Wonosobo, menjangkau 11 sekolah di tahap awal.

Targetnya, pada Maret hingga April 2025, seluruh siswa dan santri di Kabupaten Wonosobo dapat menikmati program ini.

Diperkirakan ada 151.000 siswa di sekolah-sekolah penerima manfaat MBG, belum termasuk pesantren, madrasah, serta ibu hamil dan menyusui yang juga menjadi sasaran program ini.

Afif menyebut bahwa program MBG tidak hanya bermanfaat untuk meningkatkan gizi anak-anak, tetapi juga memiliki dampak ekonomi yang besar.

"Proses penyediaan bahan baku hingga distribusi makanan bergizi akan melibatkan banyak pihak, yang tentu saja memberikan multiplier effect besar bagi perekonomian lokal," tambahnya.

Kepala Dinas Kesehatan Wonosobo, Jaelan, menegaskan bahwa pihaknya mendukung penuh program ini dengan memastikan makanan yang disajikan aman dan bergizi. Pada Januari, menu yang diberikan meliputi nasi, ayam goreng, tahu goreng, sayur, susu, dan buah.

"Dinas Kesehatan sangat mendukung dan mensuport program ini sesuai dengan tugas kami, untuk memastikan makanan yang disajikan aman dan bergizi," ungkap Jaelan.

Menurut laporan Kesiapan SPPG Wonosobo Dapur Mitra Mandiri, tahap pertama program ini menjangkau 3.372 siswa.

Sebelumnya, siswa SDN Dukuh 03 di Sukoharjo dilaporkan keracunan setelah mereka mengonsumsi nasi putih, ayam tepung, tumis wortel tahu, buah naga, dan susu pada Senin (13/1/2025).

Beberapa siswa dari kelas 1 hingga kelas 6 mengalami gejala seperti mual, pusing, dan muntah.

Kepala SDN Dukuh 03, Lilik Kurniasih, menyebut bahwa hal ini terjadi sekitar pukul 09.30 WIB, beberapa jam setelah siswa menyantap makanan tersebut.

Kepala Puskesmas Sukoharjo Kota, Kunari, menduga penyebab keracunan adalah makanan kurang matang, terutama pada ayam yang menjadi bagian dari menu MBG.

“Biasanya, jika makanan kurang matang, bau atau teksturnya sudah berbeda. Namun, dalam kejadian ini, anak-anak tidak merasakannya. Begitu mereka makan, baru merasa sakit perut,” jelas Kunari.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyebut bahwa dari 415 kabupaten dan 93 kota bergotong royong mengalokasikan APBD dalam mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Meski begitu, Tito menegaskan bahwa pemerintah tak mewajibkan agar setiap pemerintah daerah (pemda) untuk mengalokasikan keuangan mereka untuk membantu program andalan Presiden Prabowo Subianto itu.

“Kami menanyakan kesanggupan [daerah], mereka mau partisipasi tetapi kami punya data berapa APBD-nya, berapa PAD-nya. Minimal itu adalah 0,2% yang paling rendah itu 0,2% dari PAD itu untuk ngurusin 500 siswa SD,” ujarnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jumat (17/1/2025).

Tito menjelaskan bahwa skema saat ini dari APBD setiap Provinsi akan dihibahkan kepada Kabupaten/Kota dalam mendukung program yang memakan anggaran Rp71 triliun itu.

Nantinya, kata Tito, setiap Kabupaten dan Kota akan menargetkan untuk menyalurkannya kepada penerima manfaat di tingkat Sekolah Dasar (SD).

Dia melanjutkan untuk masalah operasional akan tetap dibawah kendali Badan Gizi Nasiononal (BGN). Mengingat instansi ini memiliki Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Meski begitu, Tito tak menampik bahwa Inspektorat Kabupaten Kota, juga akan terjun untuk membantu dalam pengawasan

Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa setiap daerah tidak memiliki patokan yang sama untuk menyumbangkan PAD-nya demi mendukung program MBG. Semua akan dikembalikan lagi kepada kemampuan daerah masing-masing.

“Misalnya Kabupaten Badung itu PAD-nya kan 90% dari APBD-nya tanah perpusat hanya 10%, mereka punya anggaran hampir Rp10 triliun anak SD-nya ada 72.000 mereka bisa meng-cover semua,” imbuhnya.

Di sisi lain, Tito juga menjelaskan ada juga daerah yang memiliki PAD yang rendah sekali seperti Indonesia Bagian Timur sehingga kembali untuk daerah tersebut menurutnya disarankan untuk membantu 500 penerima manfaat. Sehingga sisanya akan dipenuhi oleh Badan Gizi Nasional.

“Ada juga yang PAD-nya kan rendah sekali Seperti Indonesia Bagian Timur. Nah kalau ini mereka yaudah 500 anak saja. Yang lainnya akan Di-cover oleh badan Gizi Nasional,” pungkas Tito.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana merekomendasikan tambahan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) senilai Rp100 triliun untuk bisa memenuhi seluruh target penerima manfaat yang berjumlah 82,9 juta orang hingga akhir 2025.

Hal tersebut disampaikan Dadan dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden RI Prabowo Subianto, di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat, terkait upaya mempercepat pemberian MBG kepada lebih banyak penerima manfaat.

"Kami sampaikan tambahan Rp100 triliun cukup untuk memberikan makan kepada seluruh penerima manfaat 82,9 juta," kata Dadan usai mengikuti rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat.

Dadan mengatakan dalam ratas Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan ingin melakukan percepatan pemberian MBG usai menerima banyaknya laporan masyarakat yang mengaku anak-anaknya belum bisa merasakan MBG setelah 10 hari dijalankan. Menurut Dadan, dari anggaran yang saat ini ada yaitu Rp71 triliun, belum mampu mencapai seluruh penerima manfaat yang ada.

Laporan masyarakat tersebut menurut Dadan membuat Presiden gelisah sehingga akhirnya rapat terbatas itu tidak hanya membahas evaluasi program tapi juga mencari solusi untuk mempercepat agar program itu bisa dirasakan lebih banyak penerima manfaat.

"Pak Presiden itu sangat gelisah, karena banyak anak yang lapor ke ibunya belum mendapatkan makan dari Pak Prabowo. Jadi beliau itu sangat ingin program ini segera dinikmati oleh seluruh penerima manfaat," ujar Dadan.

Menurutnya, apabila hanya mengandalkan anggaran yang saat ini sudah ada yaitu Rp71 triliun, percepatan itu tidak bisa dilakukan karena anggaran tersebut dalam hitungan BGN hanya cukup untuk menjangkau 17,5 juta penerima manfaat hingga September 2025. Maka dari itu dibutuhkan penambahan anggaran.

Terkait untuk penambahan anggaran tersebut, Dadan menyebutkan Presiden Prabowo memikirkan secara khusus tantangan tersebut agar bisa segera dipecahkan dan akan memberikan pernyataan khusus secara terpisah.

"Mohon bersabar nanti Pak Prabowo akan menyampaikan statement sendiri terkait dengan kegelisahan beliau itu ke media," katanya.

Selain penambahan anggaran, Dadan mengatakan salah satu strategi yang ditekankan Presiden Prabowo untuk percepatan program MBG dalam ratas tersebut ialah meminta kementerian dan lembaga di lintas sektor lebih solid.

"Bapak Presiden menginginkan agar program ini betul-betul menjadi lintas sektor, dan kemudian saling bekerja sama satu dengan yang lainnya," kata Dadan.

Setelah 10 hari berjalan, program MBG saat ini telah dilakukan di 31 provinsi di Indonesia dengan total 238 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah beroperasi memenuhi pembuatan makanan untuk MBG.

Pada periode pertama yaitu Januari-April 2025 ditargetkan ada 3 juta penerima manfaat dari program MBG, lalu pada tahapan selanjutnya April-Agustus 2025 ditargetkan jumlah tersebut bertambah menjadi 6 juta penerima manfaat.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana melaporkan program makan bergizi gratis (MBG) telah disalurkan ke lebih dari 650 ribu penerima manfaat di 31 provinsi melalui 234 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sejak dilaksanakan pada 6 Januari 2025 silam.

Hal ini disampaikan setelah melaksanakan rapat dengan Presiden Prabowo Subianto membahas evaluasi program tersebut di Istana Negara, Jakarta, Jumat (17/1) siang.

"Alhamdulillah ini sudah berjalan hampir 10 hari, dan kami sudah melakukan kegiatan di 31 provinsi mencakup 230 satuan pelayanan yang sudah melayani lebih dari 650 ribu penerima manfaat. Dan ini setiap waktu terus bertambah," ujarnya.

Dadan menyampaikan, sejak MBG dilaksanakan, programnya terus diperluas. Hingga April 2025 mendatang, target penerima manfaat diproyeksikan mencapai 3 juta orang, dan pada Agustus 2025 ditargetkan meningkat hingga 6 juta penerima.

Ia pun menegaskan program andalan Prabowo ini dirancang untuk menjangkau berbagai kelompok, termasuk anak-anak sekolah dan ibu hamil.

Kendati demikian, ia mengakui bahwa koordinasi lintas sektor dan percepatan regulasi masih menjadi aspek penting yang harus terus diperkuat agar program berjalan sesuai harapan.

Dadan menekankan bahwa program ini melibatkan banyak pihak, termasuk kementerian dan lembaga seperti Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas, Kementerian Pertahanan, Kementerian Desa, serta TNI-Polri.

"Saya kira itu inti dari rapat hari ini, sehingga tadi semua pihak sepakat termasuk Menteri Keuangan (Sri Mulyani) untuk mendukung dan juga dari Mensesneg (Menteri Sekretariat Negara Prasetyo Hadi) mendukung peraturan-peraturan yang bisa mempermudah program ini bisa berjalan lebih cepat," jelas dia.

Dukungan lintas sektor ini diperlukan untuk mempercepat pelaksanaan program yang diakui masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam menjangkau masyarakat yang belum terlayani.

Menurut Dadan, Prabowo juga menerima laporan dari masyarakat mengenai anak-anak yang belum mendapatkan akses ke program MBG.

"Karena banyak laporan, banyak anak-anak yang bilang ke orang tuanya, bahkan yang baru berumur 5 tahun mengatakan, 'Ibu, kenapa saya belum dikasih makan oleh Bapak Prabowo sementara teman-teman saya sudah?'. Jadi ini satu hal yang mengusik kalbu beliau. Sehingga kami dikumpulkan untuk melakukan proses percepatan-percepatan yang perlu dilakukan," ujar Dadan lebih lanjut.