MAKASSAR, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengakui tidak semua anak menyukai menu makanan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kendati demikian, katanya, yang terpenting dari program besutan Presiden Prabowo ini adalah nilai gizinya.

"Yang paling penting dari ahli gizi itu memenuhi standar gizinya. Belum tentu anak-anak suka, misalnya saat pagi di rumah sukanya makan mi tapi standar gizi itu harus ada karbohidrat, protein dan sayur-sayuran," katanya saat meninjau uji coba MBG di PAUD Asoka Makassar, Jumat (17/1/2025), dikutip dari Antara.

Jika fokus pada menu yang disukai anak-anak tanpa memprioritaskan kandungan gizi sesuai standar ahli gizi, kata Zulhas, maka dikhawatirkan saat diuji setelah 5 atau 10 tahun ke depan, ternyata hasilnya tidak seperti yang diharapkan.

Misalnya, pertumbuhan dan kecerdasan si anak dan lainnya justru tidak maksimal.

Padahal, harapan dari program ini adalah anak-anak gizinya cukup agar bisa tumbuh sehat dan fisiknya lebih kuat.

"Jika badannya sehat, otaknya juga bisa cerdas. Makanya kita harapkan generasi yang akan datang, tingkat IQ-nya bisa rata-rata 120, sekarang ini baru rata-rata 80," ujarnya.

Ia menjelaskan jika anak-anak bisa memiliki rata-rata IQ yang tinggi, tentu sangat berpotensi untuk berkontribusi mewujudkan Indonesia sebagai negara maju ke depan. Anak-anak juga bisa lebih bersaing di berbagai bidang.

"Jadi untuk itu ahli gizi melihat ada standar yang harus terpenuhi untuk kebutuhan minimal," ujarnya didampingi Pj Gubernur Sulsel Fadjry Djufry.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal sependapat dengan Presiden RI Prabowo Subianto yang mempersilakan pemerintah daerah (pemda) ikut mendanai program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menurut Cucun, pemda yang memiliki Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) lebih baik ikut berkontribusi demi percepatan program itu.

"Makanya kalau banyak daerah yang punya resource kuat, mereka APBD-nya kuat, PAD-nya kuat, ya lebih baik segera untuk bisa terjadi pemerataan itu, APBD juga bisa hadir," kata Cucun di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (17/1/2025).

Cucun mengatakan pemda dengan PAD yang kuat tentu dapat mendukung program Makan Bergizi Gratis.

Wakil Ketua Umum PKB ini menilai selama ini ada juga program pemerintah pusat yang pendanaannya berkolaborasi dengan pemda.

Dia menyinggung Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD) yang mengatur pembagian beban antara pemerintah daerah dan pusat dalam pembiayaan program pemerintah.

"Jadi kan selama ini bukan hanya makan bergizi gratis, kayak beban-beban, misalkan yang welfare state itu, BPJS segala macam, ini kan sudah sharing sekarang antar pemerintah pusat dengan daerah, sudah diatur dalam Undang-Undang HKPD," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mempersilakan pemerintah daerah ikut membiayai program Makan Bergizi Gratis yang dimulai sejak 6 Januari 2025.

Pemerintah pusat, kata Prabowo, membuka ruang bagi siapapun yang mau berpartisipasi dalam program unggulan tersebut.

Prabowo menuturkan, pemerintah daerah boleh saja membiayai.

Asalkan, ia berpesan, pembiayaan dikelola secara efisien sesuai kapasitas fiskal masing-masing daerah.

"Dari pemda juga ingin ikut serta, para gubernur, bupati, ingin ikut serta. Monggo kita buka siapapun yang mau ikut serta," kata Prabowo usai menghadiri Munas Konsolidasi Persatuan Kadin Indonesia di Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (16/1/2025) kemarin.

REPUBLIKA.CO.ID,

SUKOHARJO -- Puluhan siswa SDN Dukuh 03 Sukoharjo keracunan usai menyantap makanan program Makan Bergizi Gratis (MBG), Kamis (16/1/2025). Kepala SDN Dukuh 03 Lilik Kurniasih mengatakan peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 09.30 WIB.

Lilik menjelaskan, makanan tiba di sekolah pada pukul 09.00 WIB. Selanjutnya, makanan tersebut disantap oleh para siswa. Usai makan, beberapa siswa merasa mual dan pusing.

"Ada yang merasa mual, pusing, dan ada satu anak yang muntah," katanya di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, Kamis.

Dari 200 siswa yang ada di sekolah tersebut, ada sekitar sepuluh anak yang merasa mual setelah makan. Para siswa yang merasakan gejala tersebut merupakan siswa kelas 1-6. Mereka juga mengaku mencium bau basi dari ayam tepung yang menjadi lauk dari menu hari ini.

Selain ayam tepung, menu hari ini ada nasi putih, sayur ca wortel tahu, buah naga, dan susu. Usai kejadian tersebut, makanan yang masih tersisa langsung ditarik oleh para guru.

Karangasem -

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Choiri Fauzi memantau pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG) di SDN 1 Subagan, Karangasem, Bali. Ia mengeklaim menu makanan yang disajikan cocok untuk anak sekolah dasar.

"Hampir semua menu yang disajikan habis. Hanya ada beberapa siswa yang mengaku tidak suka sayur sehingga tidak dimakan," kata Choiri Fauzi di Karangasem, Jumat (17/1/2025).

Untuk ke depannya, Choiri Fauzi berharap ada penyampaian kepada para siswa kenapa harus dan seberapa penting makan sayur. Sebab, pemerintah ingin menyiapkan generasi yang berkualitas untuk menuju Indonesia Emas 2045.

Program MBG akan dilaksanakan secara bertahap, khusus di Karangasem baru bisa menjangkau 18 sekolah saja. Namun setelah ada evaluasi, jangkauan sekolah dan siswa penerima manfaat program itu akan ditingkatkan lagi.

Choiri Fauzi menyebut beberapa siswa SDN 1 Subagan memberikan sebuah surat yang ditujukan kepada Presiden Prabowo Subianto. Mereka mengucapkan terima kasih, ada juga yang menulis jika makanannya enak.

"Ini merupakan pernyataan tulus dari anak-anak. Di mana mereka mengerti jika program ini sangat bermanfaat bagi mereka ke depannya," pungkas Choiri Fauzi.

Salah seorang siswa kelas 1 di SDN 1 Subagan, Satya Hendra, mengatakan senang mendapat Makan Bergizi Gratis. Selain rasa enak, menunya juga berubah setiap harinya.

"Makanannya enak, tapi saya tidak suka terong. Kalau yang lain saya suka," kata Hendra, Jumat.

Berdasarkan pantauan detikBali, para siswa antusias dan menikmati makanan yang disajikan. Mereka mendapat menu nasi, ikan tuna, tahu, sayur terong, buah semangka, dan susu.

(nor/gsp)

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), memastikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah diimplementasikan di seluruh Indonesia telah memperhatikan standar gizi yang tepat bagi siswa. Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam mencegah stunting, sebuah kondisi yang dapat memengaruhi tumbuh kembang dan kecerdasan anak.

"Yang penting ada ahli gizi (di Program Makan Bergizi Gratis). Dia (ahli gizi) harus memberikan standar gizinya yang kadang-kadang standar gizinya belum tentu anak-anak suka," kata Zulhas saat meninjau Program MBG di Paud Terpadu Asoka, Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (17/1).

Ketua Umum PAN ini mengakui menu Program MBG ini berbeda di setiap daerah dan menyesuaikan dengan kegemaran makanan yang disukai para peserta didik. Dia mencontohkan untuk wilayah timur, biasanya anak-anak lebih suka makan ikan daripada ayam. Sementara di Jawa lebih suka ayam dibandingkan ikan.

"Memang tiap daerah itu beda-beda. Tadi saya tanya kalau ayam di Makassar lebih suka ikan. Kalau di Jawa lebih suka ayam. Jadi memang setiap daerah itu beda-beda, saya kira itu yang harus menjadi perhatian kita bahwa memang beda-beda," jelasnya.

Meskipun begitu, Zulhas memastikan Pemerintah tetap memberikan perhatian terhadap standar gizi yang dibutuhkan setiap anak. Sehingga masalah stunting bisa diatasi dan berdampak pada terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas.

"Jadi memang ahli gizi itu harus ada standar yang harus dipenuhi bisa memenuhi kebutuhan minimal," tutup Zulhas.

Jakarta: Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah berlangsung untuk tahap pertama di 190 titik di 29 provinsi. Program ini diharapkan memiliki tata kelola pengadaan yang transparan untuk menjaganya agar tepat sasaran agar tak hanya jadi proyek bancakan korupsi.

Dosen Departemen Gizi Kesehatan FK-KMK, Universitas Gadjah Mada (UGM), Toto Sudargo mengatakan, program MBG berpotensi besar untuk meningkatkan kemampuan fungsi kognitif siswa jika dikelola dengan baik. Namun, hal ini juga perlu diimbangi dengan pengolahan gizi dari menu makanan.

“Konsumsi makanan bergizi, seperti protein dari telur, sangat penting untuk mendukung perkembangan otak. Namun, penyajiannya juga harus diperhatikan agar anak-anak tertarik untuk mengkonsumsinya,” kata Toto dalam Diskusi Pojok Bulaksumur yang bertajuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG): Tinjauan Perspektif Gizi, Kebijakan, dan Supply Chain Bahan Pangan, dikutip dari laman UGM, Jumat, 17 Januari 2025.

Ia mencontohkan, menu telur yang diolah dengan baik, seperti dadar atau orak-arik, akan memberikan manfaat lebih karena tambahan kalorinya. Oleh karena itu ia menekankan kualitas gizi makanan lebih diutamakan daripada kuantitas makanan saja.

“Yang penting anak-anak mau makan dan makanan tidak terbuang. Jangan sampai makanan hanya diacak-acak dan menjadi sampah,” ungkapnya.

Sementara Dosen Departemen Sosial Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian Prof. Subejo menyoroti pentingnya memanfaatkan bahan pangan lokal dalam pelaksanaan program MBG. Ia menyebut ketergantungan pada bahan impor seperti gandum menjadi tantangan besar yang harus segera diatasi.

“Indonesia memiliki banyak sumber karbohidrat lokal seperti singkong, jagung, dan sagu. Jika bahan-bahan ini dimanfaatkan, kita tidak hanya mendukung ketahanan pangan tetapi juga memberdayakan petani lokal,” ujarnya.

Ia juga menyarankan pemberdayaan desa sebagai basis distribusi makanan bergizi. Menurutnya, jika desa diberi otoritas untuk mengelola dana dan menyusun menu berbasis bahan lokal, distribusi akan lebih efisien dan dekat dengan kebutuhan masyarakat setempat.

“Mekanisme ini juga dapat mengurangi risiko makanan basi karena perjalanan distribusi yang terlalu jauh,” tambahnya.

Sedangkan Dosen Manajemen Kebijakan Publik Fisipol Prof. Wahyudi Kumorotomo menyoroti soal transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana besar yang dialokasikan untuk program ini agar bisa tepat sasaran. Menurutnya, potensi terjadinya korupsi harus diantisipasi dengan pengawasan ketat oleh seluruh lapisan masyarakat.

“Dana sebesar Rp71 triliun per tahun yang ditargetkan untuk 19,4 juta anak ini harus dipantau penggunaannya. Jangan sampai ada korupsi atau dana yang dialihkan untuk kepentingan lain,” paparnya.

Ketiga pakar UGM ini sepakat bahwa program MBG adalah investasi jangka panjang yang memerlukan komitmen berkelanjutan dari berbagai pihak. Toto mengingatkan bahwa keberhasilan program serupa di India ini baru terlihat setelah berjalan lebih dari satu dekade.

“Program ini harus berjalan terus-menerus dan tidak boleh berhenti hanya karena berganti pemerintahan. Jika konsisten, Indonesia bisa mencapai hasil yang signifikan, baik dalam hal kesehatan, kemampuan, maupun prestasi generasi mendatang,” tegasnya.

(CEU)

IDXChannel - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) tengah menyiapkan peta jalan (road map) untuk mencapai target Program Tiga Juta Rumah per tahun hingga 2029.

Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) mengatakan, peta jalan ini juga merupakan langkah strategi dengan melibatkan semua pemangku kepentingan di sektor perumahan.

"Salah satunya adalah berfokus pada program Kredit Pemilikan Rumah dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) yang sangat membantu rakyat untuk memiliki rumah," ujarnya dalam keterangan resmi, dikutip Jumat (17/1/2025).

Selain itu, Ara mengatakan, dirinya juga akan terus mendorong penetapan Proyek Strategis Nasional (PSN) untuk pembangunan perumahan di perkotaan yang terintegrasi dengan modal transportasi umum.

"Sedangkan untuk Pak Wamen saya minta berfokus terhadap langkah-langkah menarik investor luar negeri dalam pembangunan rumah," kata dia.

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah menyampaikan, Kementerian PKP juga tengah menyelesaikan penetapan para pejabat eselon 1 yang akan memimpin masing-masing unit kerja yang telah ditetapkan dalam Struktur Organisasi dan Tata Laksana lewat Peraturan Menteri PKP No. 1 Tahun 2024.

"Nantinya setelah adanya pengisian jabatan eselon 1 ini maka akan dapat segera ditetapkan pembagian anggaran Kementerian PKP di masing-masing unit kerja, termasuk penetapan alokasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)," katanya.

(Dhera Arizona)

Di sini ada 386, di mana saat ini sudah terbangun 90 unit

Kendal (ANTARA) - PT Asatu Realty Asri ikut serta dalam menyukseskan program 3 juta rumah yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto melalui pembangunan 386 unit rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) menggunakan lahan hasil lelang dari Badan Bank Tanah.

Direktur PT Asatu Realty Asri Yudi Irawan mengatakan pihaknya mengikuti lelang dari Badan Bank Tanah dan mendapat lahan seluas 4,2 hektare untuk membangun rumah berkonsep hunian hijau di Kendal, Jawa Tengah.

"Di sini ada 386, di mana saat ini sudah terbangun 90 unit," ujar Yudi ditemui di Perumahan Bumi Svarga Asri Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, Jumat.

Yudi menyebutkan pembangunan rumah ini merupakan inisiasi dari tujuh lembaga pemerintah di antaranya Kementerian Pekerjaan Umum, Badan Bank Tanah, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) dan Bank BTN.

Rumah-rumah subsidi ini memiliki satu tipe rumah dengan luas bangunan 30 meter dan luas tanah 60 meter. Rumah tersebut memiliki harga jual Rp166 juta dengan biaya cicilan Rp1 juta per bulan selama 20 tahun.

Lebih lanjut, mekanisme penjualan rumah ini sama seperti rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) seperti yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

"Untuk harganya sendiri memenuhi rumah subsidi sesuai ekspektasi, apalagi ini didukung ekosistem yang sangat-sangat membantu," katanya.

Perumahan Bumi Svarga Asri merupakan proyek rumah bersubsidi percontohan dengan konsep hijau di Kendal. Meski bersubsidi, rumah tersebut didesain kokoh hingga 10-20 tahun ke depan dan ramah lingkungan.

Selain itu, pembangunan perumahan bersubsidi ini juga memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar, salah satunya memberdayakan warga sebagai pekerja bangunan.

Yudi juga mengatakan, pihaknya akan membangun rumah susun sederhana milik (Rusunami) di kawasan yang sama. Rencana pembangunan ini telah mendapat dukungan dari Pemerintah Kabupaten Kendal.

Menurut dia, rusunami ini akan menjadi proyek percontohan dan mampu mengakomodir masyarakat yang tidak bisa mendapatkan hunian di Perumahan Bumi Svarga Asri,

"Ini percontohan dari Pemerintah Kendal, yang nanti akan bersama dengan pemukiman dari Jawa Tengah. Itu akan sangat bermanfaat bagi MBR karena mereka yang tidak terakomodir di sini (perumahan), mereka ada alternatif di sana (rusunami)," jelas Yudi.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta -

Wakil Ketua MPR RI dari FPKS Hidayat Nur Wahid (HNW) mengkritisi dan menolak wacana penggunaan dana zakat untuk membiayai program makan bergizi gratis. Dia mendorong agar anggaran Rp 71 Triliun pada APBN Tahun 2025 dioptimalkan untuk menyukseskan program tersebut. Sebab menurutnya setiap dana sudah memiliki peruntukan masing-masing.

"Kita dukung suksesnya program MBG, melalui optimalisasi anggaran APBN yang diperuntukkan untuk itu. Tapi bukan melalui Zakat, karena Zakat juga bukan sumber pemasukan bagi APBN. Zakat dan APBN mempunyai aturan dan peruntukan yang berbeda. Zakat perlu dimaksimalkan untuk para fakir dan miskin sebagai komplementer program MBG," ujarnya dalam keterangannya, Jumat (17/1/2025).

Anggota DPR RI Fraksi PKS ini menyebutkan penggunaan dana zakat sudah ada peruntukannya untuk 8 kelompok penerima manfaat, dan tidak bisa digabungkan dengan anggaran pemerintah yang antara lain berbasiskan pajak.

Karena itu dia meminta untuk dipertimbangkan kembali terkait penggunaan dana zakat untuk MBG, seperti oleh Majelis Ulama Indonesia, PBNU, Muhammadiyah, hingga internal pemerintah sendiri seperti Menko Pemberdayaan Masyarakat dan Kepala Kantor Staf Presiden.

Dia mengatakan karena kemungkinan adanya kekurangan anggaran, sejumlah Menteri sudah mengindikasikan bahwa akan diajukan penambahan anggaran tahun 2025 untuk program Makan Bergizi Gratis, tapi bukan melalui zakat. Hal itu terbuka disampaikan di antaranya oleh Menko Pangan Zulkifli Hasan dan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana.

"Menko Pangan misalnya menyebut anggarannya akan diusulkan naik dari Rp 71 Triliun ke Rp 140 Triliun untuk mengoptimalkan implementasi MBG sepanjang tahun 2025. Artinya, dana filantropis publik seperti zakat, infak, sedekah, bahkan wakaf, biarkan sesuai peruntukannya dan tidak dicampur-campur dengan program pemerintah sebagaimana sudah berjalan selama ini," sambungnya.

Anggota Komisi VIII DPR RI yang bermitra dengan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) ini menjelaskan outlook pengumpulan dana ZIS DSKL tahun 2024 bisa melebihi target yang telah ditetapkan yakni Rp 41 Triliun, di mana yang berhasil dikumpulkan oleh Baznas Pusat Rp 1 Triliun. Adapun tahun 2025 secara nasional nilainya ditargetkan Rp 49,9 Triliun.

Meskipun terkesan besar, dana tersebut sudah ada peruntukannya menjangkau lebih dari 50 juta warga, dan masih belum cukup untuk memenuhi hak para fakir dan miskin. Dan penyaluran dana Zakat ke depan diarahkan untuk pemberdayaan ekonomi sehingga bisa membantu menghapuskan kemiskinan dengan mengubah dari mustahik (penerima manfaat) menjadi munfiq (pembayar infak), mutashoddiq (bisa bersedekah) hingga menjadi muzakki (pembayar zakat).

"Maka memang sudah disusun skema dukungan lembaga zakat terhadap program Makan Bergizi Gratis, namun kaitannya adalah menghubungkan antara pemberdayaan usaha mustahik untuk penyediaan bahan pangan MBG. Bukan dalam konteks dana zakatnya yang digunakan sebagai anggaran program yang sudah didanai secara jauh lebih besar oleh APBN seperti MBG itu," lanjutnya.

HNW mengatakan dalam berbagai kunjungan dapil, reses, dan serap aspirasi, dia menemukan dana ZIS yang terkumpul belum bisa memenuhi kebutuhan warga mustahik, mulai dari fakir, miskin, yatim, janda, hingga yang terkena kesulitan ekonomi sehingga menimbulkan tunggakan sekolah dan kesulitan biaya untuk pendidikan tinggi, terjerat pinjol dengan segala permasalahannya.

Oleh karena itu dirinya mendukung peran program MBG yang berfungsi memastikan kecukupan gizi, sehingga membantu para penerima program yang fakir dan miskin. Akan tetapi menurutnya peran dana ZIS harus tetap difokuskan sesuai peruntukan sebenarnya, di antaranya untuk kebutuhan hidup lain dari para pihak yang berhak menerima zakat, sehingga pendekatan bantuan sosial khususnya bagi fakir miskin bisa komprehensif dan saling menguatkan.

"Semua pihak mestinya membantu menyukseskan program MBG yang baik ini, berbagi peran dengan program dan sumber dana lainnya sebagai bagian integral pemenuhan hak hidup layak sesuai amanat UU dan Konstitusi. Jangan malah menambah kegaduhan atau polemik yang malah membuat ruwet, kontroversi, sehingga menimbulkan kesan negatif di masyarakat, dan tidak menjadi solusi bantu warga fakir dan miskin," pungkasnya.

(anl/ega)

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad bertemu dengan Duta Besar (Dubes) Singapura untuk Indonesia Kwok Fook Seng di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (17/1/2025).

Dasco menyebut bahwa mereka membahas perihal investasi dalam pertemuan tersebut.

"Singapura juga sudah ketemu juga dengan Menko Perekonomian, dengan Menteri ESDM, Menteri Investasi. Iya membicarakan banyak hal termasuk investasi," ujar Dasco di Gedung DPR, Jumat.

Ketua Harian Partai Gerindra itu mengatakan, mereka juga membahas perihal energi terbarukan.

Selain itu, bidang pangan juga tidak luput menjadi bahan pembicaraan dari pertemuan antara DPR dan Dubes Singapura ini.

"Tadi kita bicara energi terbarukan, bicara soal pangan, soal kerja sama di berbagai bidang," kata Dasco.

Meski demikian, Dasco mengakui belum ada pembicaraan soal kesepakatan kerja sama dalam pertemuannya dengan perwakilan Singapura tersebut.

Menurut dia, hal yang dibahas dalam pertemuan itu hanya sebatas koordinasi terkait masa depan energi terbarukan.

"Tentu saja pembicaraan kerja sama itu nanti dilakukan, tadi kita baru membicarakan berbagai hal tentang bagaimana koordinasi-koordinasi, bagaimana tentang masa depan energi baru terbarukan," ujar Dasco.

Sementara itu, Dasco memastikan bahwa tidak ada pembahasan soal program makan bergizi gratis (MBG) dalam pertemuan tersebut.

"Kita enggak ngomongin MBG," katanya.

REPUBLIKA.CO.ID, SLEMAN -- Kasus keracunan makanan yang menimpa puluhan siswa di Sukoharjo menjadi sorotan nasional. Untuk mencegah kejadian serupa terulang, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi mengatakan Badan Gizi Nasional (BGN) memperkuat standar operasional pelaksanaan (SOP) Makan Bergizi Gratis.

Hasan Nasbi mengatakan setelah kejadian siswa keracunan di Sukoharjo, sampel makanan diambil untuk diperiksa, sehingga diketahui persis penyebabnya. "Jadi, jangan ditebak-tebak. Kejadian hanya 40-an kasus dan sudah ditangani dengan baik. Mereka juga sudah ceria kembali dan kita lihat, SOP akan diperketat," kata Hasan di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada Jumat (17/1/2025).

Ia mengatakan BGN akan mengevaluasi tingkat kebersihan, tingkat higienis bisa ditingkatkan supaya anak-anak aman. "Mereka suka makanannya, dan dari sisi higienis juga terjaga," kata dia.

Hasan mengatakan setiap satu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) minimal melayani 3.000 anak sampai 4.000 anak. Di Sukoharjo, SPPG hanya melayani sekitar 2.000 siswa.

Hasil investigasi sementara kasus Sukoharjo, lanjut dia, ada beberapa kesalahan teknis. Namun, setelah itu, makanan langsung ditarik, kemudian diganti dengan menu baru. "Menu baru aman, dan korban tidak ada tambahan," ujarnya.

WONOSOBO, KOMPAS.com - Pemerintah Kabupaten Wonosobo resmi meluncurkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Senin (13/1/2025).

Program ini ditujukan untuk 3.372 siswa dari tingkat SD, SMP, dan SMA/sederajat, dan peluncurannya dilakukan secara simbolis di SMP N 3 Wonosobo.

Bupati Wonosobo, Afif Nurhidayat, menyatakan bahwa MBG diharapkan dapat meningkatkan kualitas gizi anak-anak di sekolah.

"Kami bersyukur Alhamdulillah, Kabupaten Wonosobo sudah melaunching makan bergizi gratis di SMP N 3 Wonosobo, MAN 1 Wonosobo, dan beberapa SD dan TK," ujar Afif dalam keterangan resminya yang diterima Kompas.com pada Jumat (17/1/2025).

Afif menambahkan bahwa program ini masih dalam tahap awal dan baru menjangkau 11 sekolah di Wonosobo.

Ia berharap, dengan adanya kerjasama antara Badan Gizi Nasional (BGN) dan Pemkab, program ini dapat diperluas pada tahap berikutnya.

"Kami dorong masyarakat yang bermitra dengan BGN atau yang telah ditunjuk untuk segera beroperasi sehingga lebih banyak anak-anak kita yang mendapatkan makan bergizi," tuturnya.

Program ini diyakini akan memberikan manfaat luar biasa tidak hanya untuk kesehatan anak-anak, tetapi juga berdampak positif pada perekonomian masyarakat, khususnya petani dan peternak.

"Proses penyediaan bahan baku hingga distribusi makanan bergizi akan melibatkan banyak pihak, yang tentu saja akan memberikan multiplier effect yang besar bagi perekonomian lokal," tambahnya.

Bupati berharap program ini nantinya bisa menjangkau semua anak usia sekolah di Wonosobo.

Ia menargetkan bahwa pada bulan Maret, tahap kedua sudah banyak yang dijangkau, dan dilanjutkan pada bulan April untuk tahap ketiga.

Kepala Dinas Kesehatan Wonosobo, Jaelan, juga menyampaikan dukungan penuh terhadap program ini.

"Dinas Kesehatan sangat mendukung dan mensuport program ini sesuai dengan tugas kami," kata Jaelan.

Dengan diluncurkannya program Makan Bergizi Gratis ini, diharapkan dapat menciptakan generasi yang cerdas, sehat, dan berdaya saing, serta mendukung perekonomian masyarakat di Kabupaten Wonosobo secara lebih luas.

Pemkab Wonosobo berkomitmen untuk terus mengembangkan program ini agar dapat menjangkau lebih banyak anak-anak di berbagai sekolah di masa yang akan datang.

"Dari pantauan lapangan di SMPN 3 Wonosobo yang menyasar 522 anak, menu yang disajikan adalah nasi, ayam goreng, tahu goreng, sayur, susu, dan buah salak," ungkapnya.

Diperkirakan ada 151.000 siswa-siswi penerima di Wonosobo, dan jumlah tersebut belum termasuk pesantren dan madrasah, serta ibu hamil dan menyusui.

Dari hasil laporan Kesiapan SPPG Wonosobo Dapur Mitra Mandiri, jumlah penerima manfaat sebanyak 3.372 siswa dengan rincian sebagai berikut:

- TK Pertiwi Bumireso:

- SD N 1 Rojoimo:

- SD N 1 Bumireso:

- SD N 1 Bomerto:

- SD N Wonolelo:

- SD N Jogoyitnan:

- SD Sariyoso:

- SMP N 3 Wonosobo:

- SMP N 4 Wonosobo:

- SMP PGRI Wonosobo:

- MAN 1 Wonosobo: