Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Prof. Dadan Hindayana menyebut Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi penanganan cepat terhadap insiden terkait makan bergizi gratis (MBG) di salah satu SD di Sukoharjo, Jawa Tengah.

Dalam rapat yang membahas percepatan dan evaluasi MBG di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat, Presiden kepada menteri-menteri dan kepala lembaga menyebut insiden semacam itu dapat terjadi.

Oleh karena itu, BGN pun menegaskan setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) bekerja sesuai standar prosedur operasional (SOP) yang ditetapkan, termasuk untuk menangani insiden keracunan makanan, yang diduga dialami anak-anak SD di Sukoharjo dalam minggu ini.

“Kejadian di Sukoharjo itu hanya berlangsung sebentar saja, dan (SPPG setempat) segera mengganti menu yang kurang baik, sehingga Pak Presiden apresiasi untuk hal itu, dan beliau menilai ini hal yang bisa saja terjadi,” kata Kepala BGN menjawab pertanyaan ANTARA saat jumpa pers selepas rapat di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

Dalam kesempatan yang sama, Dadan kembali menekankan dalam pelaksanaan makan bergizi gratis, ada tiga faktor yang menjadi perhatian, yaitu pemenuhan kalori sesuai dengan tahap perkembangan penerima manfaat, komposisi gizi, dan aspek higienis/keamanan makanan (food safety).

“Ini dari awal sudah menjadi concern (perhatian, red.) kami sehingga program ini tidak bisa leluasa dikerjakan oleh siapa saja, dan harus ada pegawai yang cepat tanggap dan reaksinya cepat,” sambung Kepala BGN.

Di hadapan wartawan, Dadan kembali menekankan insiden di Sukoharjo itu murni kesalahan teknis, dan tidak ada kesengajaan. Dia menyebut tak lama setelah ada anak-anak yang menunjukkan gejala mual dan muntah-muntah, petugas SPPG setempat langsung menarik makanan yang mereka edarkan. Jumlahnya ada 2.400 porsi yang ditarik.

“Segera ditarik, digantikan dengan telur. Kemudian, anak yang 40 orang langsung ditangani oleh petugas puskesmas dan sudah sembuh, dan hari ini mereka sudah sekolah lagi, dan diberikan pelayanan makan, dan didampingi oleh petugas puskesmas, makan di sekolah dan normal. Jadi tidak ada masalah,” kata Dadan Hindayana.

Sebanyak 40 anak-anak SDN Dukuh 03 Sukoharjo mual dan muntah-muntah setelah menyantap menu makan bergizi, Kamis (16/1). Menu yang diduga bermasalah saat itu ialah ayam goreng yang diyakini kurang matang.

Tak lama setelah kejadian itu, menu-menu yang diedarkan langsung ditarik, dan anak-anak tersebut mendapatkan menu baru berupa telur.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Prof. Dadan Hindayana menyebut Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi penanganan cepat terhadap insiden terkait makan bergizi gratis (MBG) di salah satu SD di Sukoharjo, Jawa Tengah.

Dalam rapat yang membahas percepatan dan evaluasi MBG di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat, Presiden kepada menteri-menteri dan kepala lembaga menyebut insiden semacam itu dapat terjadi.

Oleh karena itu, BGN pun menegaskan setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) bekerja sesuai standar prosedur operasional (SOP) yang ditetapkan, termasuk untuk menangani insiden keracunan makanan, yang diduga dialami anak-anak SD di Sukoharjo dalam minggu ini.

“Kejadian di Sukoharjo itu hanya berlangsung sebentar saja, dan (SPPG setempat) segera mengganti menu yang kurang baik, sehingga Pak Presiden apresiasi untuk hal itu, dan beliau menilai ini hal yang bisa saja terjadi,” kata Kepala BGN menjawab pertanyaan ANTARA saat jumpa pers selepas rapat di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

Dalam kesempatan yang sama, Dadan kembali menekankan dalam pelaksanaan makan bergizi gratis, ada tiga faktor yang menjadi perhatian, yaitu pemenuhan kalori sesuai dengan tahap perkembangan penerima manfaat, komposisi gizi, dan aspek higienis/keamanan makanan (food safety).

“Ini dari awal sudah menjadi concern (perhatian, red.) kami sehingga program ini tidak bisa leluasa dikerjakan oleh siapa saja, dan harus ada pegawai yang cepat tanggap dan reaksinya cepat,” sambung Kepala BGN.

Di hadapan wartawan, Dadan kembali menekankan insiden di Sukoharjo itu murni kesalahan teknis, dan tidak ada kesengajaan. Dia menyebut tak lama setelah ada anak-anak yang menunjukkan gejala mual dan muntah-muntah, petugas SPPG setempat langsung menarik makanan yang mereka edarkan. Jumlahnya ada 2.400 porsi yang ditarik.

“Segera ditarik, digantikan dengan telur. Kemudian, anak yang 40 orang langsung ditangani oleh petugas puskesmas dan sudah sembuh, dan hari ini mereka sudah sekolah lagi, dan diberikan pelayanan makan, dan didampingi oleh petugas puskesmas, makan di sekolah dan normal. Jadi tidak ada masalah,” kata Dadan Hindayana.

Sebanyak 40 anak-anak SDN Dukuh 03 Sukoharjo mual dan muntah-muntah setelah menyantap menu makan bergizi, Kamis (16/1). Menu yang diduga bermasalah saat itu ialah ayam goreng yang diyakini kurang matang.

Tak lama setelah kejadian itu, menu-menu yang diedarkan langsung ditarik, dan anak-anak tersebut mendapatkan menu baru berupa telur.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Prof. Dadan Hindayana menyebut Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi penanganan cepat terhadap insiden terkait makan bergizi gratis (MBG) di salah satu SD di Sukoharjo, Jawa Tengah.

Dalam rapat yang membahas percepatan dan evaluasi MBG di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat, Presiden kepada menteri-menteri dan kepala lembaga menyebut insiden semacam itu dapat terjadi.

Oleh karena itu, BGN pun menegaskan setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) bekerja sesuai standar prosedur operasional (SOP) yang ditetapkan, termasuk untuk menangani insiden keracunan makanan, yang diduga dialami anak-anak SD di Sukoharjo dalam minggu ini.

“Kejadian di Sukoharjo itu hanya berlangsung sebentar saja, dan (SPPG setempat) segera mengganti menu yang kurang baik, sehingga Pak Presiden apresiasi untuk hal itu, dan beliau menilai ini hal yang bisa saja terjadi,” kata Kepala BGN menjawab pertanyaan ANTARA saat jumpa pers selepas rapat di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

Dalam kesempatan yang sama, Dadan kembali menekankan dalam pelaksanaan makan bergizi gratis, ada tiga faktor yang menjadi perhatian, yaitu pemenuhan kalori sesuai dengan tahap perkembangan penerima manfaat, komposisi gizi, dan aspek higienis/keamanan makanan (food safety).

“Ini dari awal sudah menjadi concern (perhatian, red.) kami sehingga program ini tidak bisa leluasa dikerjakan oleh siapa saja, dan harus ada pegawai yang cepat tanggap dan reaksinya cepat,” sambung Kepala BGN.

Di hadapan wartawan, Dadan kembali menekankan insiden di Sukoharjo itu murni kesalahan teknis, dan tidak ada kesengajaan. Dia menyebut tak lama setelah ada anak-anak yang menunjukkan gejala mual dan muntah-muntah, petugas SPPG setempat langsung menarik makanan yang mereka edarkan. Jumlahnya ada 2.400 porsi yang ditarik.

“Segera ditarik, digantikan dengan telur. Kemudian, anak yang 40 orang langsung ditangani oleh petugas puskesmas dan sudah sembuh, dan hari ini mereka sudah sekolah lagi, dan diberikan pelayanan makan, dan didampingi oleh petugas puskesmas, makan di sekolah dan normal. Jadi tidak ada masalah,” kata Dadan Hindayana.

Sebanyak 40 anak-anak SDN Dukuh 03 Sukoharjo mual dan muntah-muntah setelah menyantap menu makan bergizi, Kamis (16/1). Menu yang diduga bermasalah saat itu ialah ayam goreng yang diyakini kurang matang.

Tak lama setelah kejadian itu, menu-menu yang diedarkan langsung ditarik, dan anak-anak tersebut mendapatkan menu baru berupa telur.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Prof. Dadan Hindayana menyebut Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi penanganan cepat terhadap insiden terkait makan bergizi gratis (MBG) di salah satu SD di Sukoharjo, Jawa Tengah.

Dalam rapat yang membahas percepatan dan evaluasi MBG di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat, Presiden kepada menteri-menteri dan kepala lembaga menyebut insiden semacam itu dapat terjadi.

Oleh karena itu, BGN pun menegaskan setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) bekerja sesuai standar prosedur operasional (SOP) yang ditetapkan, termasuk untuk menangani insiden keracunan makanan, yang diduga dialami anak-anak SD di Sukoharjo dalam minggu ini.

“Kejadian di Sukoharjo itu hanya berlangsung sebentar saja, dan (SPPG setempat) segera mengganti menu yang kurang baik, sehingga Pak Presiden apresiasi untuk hal itu, dan beliau menilai ini hal yang bisa saja terjadi,” kata Kepala BGN menjawab pertanyaan ANTARA saat jumpa pers selepas rapat di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

Dalam kesempatan yang sama, Dadan kembali menekankan dalam pelaksanaan makan bergizi gratis, ada tiga faktor yang menjadi perhatian, yaitu pemenuhan kalori sesuai dengan tahap perkembangan penerima manfaat, komposisi gizi, dan aspek higienis/keamanan makanan (food safety).

“Ini dari awal sudah menjadi concern (perhatian, red.) kami sehingga program ini tidak bisa leluasa dikerjakan oleh siapa saja, dan harus ada pegawai yang cepat tanggap dan reaksinya cepat,” sambung Kepala BGN.

Di hadapan wartawan, Dadan kembali menekankan insiden di Sukoharjo itu murni kesalahan teknis, dan tidak ada kesengajaan. Dia menyebut tak lama setelah ada anak-anak yang menunjukkan gejala mual dan muntah-muntah, petugas SPPG setempat langsung menarik makanan yang mereka edarkan. Jumlahnya ada 2.400 porsi yang ditarik.

“Segera ditarik, digantikan dengan telur. Kemudian, anak yang 40 orang langsung ditangani oleh petugas puskesmas dan sudah sembuh, dan hari ini mereka sudah sekolah lagi, dan diberikan pelayanan makan, dan didampingi oleh petugas puskesmas, makan di sekolah dan normal. Jadi tidak ada masalah,” kata Dadan Hindayana.

Sebanyak 40 anak-anak SDN Dukuh 03 Sukoharjo mual dan muntah-muntah setelah menyantap menu makan bergizi, Kamis (16/1). Menu yang diduga bermasalah saat itu ialah ayam goreng yang diyakini kurang matang.

Tak lama setelah kejadian itu, menu-menu yang diedarkan langsung ditarik, dan anak-anak tersebut mendapatkan menu baru berupa telur.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Prof. Dadan Hindayana menyebut Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi penanganan cepat terhadap insiden terkait makan bergizi gratis (MBG) di salah satu SD di Sukoharjo, Jawa Tengah.

Dalam rapat yang membahas percepatan dan evaluasi MBG di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat, Presiden kepada menteri-menteri dan kepala lembaga menyebut insiden semacam itu dapat terjadi.

Oleh karena itu, BGN pun menegaskan setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) bekerja sesuai standar prosedur operasional (SOP) yang ditetapkan, termasuk untuk menangani insiden keracunan makanan, yang diduga dialami anak-anak SD di Sukoharjo dalam minggu ini.

“Kejadian di Sukoharjo itu hanya berlangsung sebentar saja, dan (SPPG setempat) segera mengganti menu yang kurang baik, sehingga Pak Presiden apresiasi untuk hal itu, dan beliau menilai ini hal yang bisa saja terjadi,” kata Kepala BGN menjawab pertanyaan ANTARA saat jumpa pers selepas rapat di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

Dalam kesempatan yang sama, Dadan kembali menekankan dalam pelaksanaan makan bergizi gratis, ada tiga faktor yang menjadi perhatian, yaitu pemenuhan kalori sesuai dengan tahap perkembangan penerima manfaat, komposisi gizi, dan aspek higienis/keamanan makanan (food safety).

“Ini dari awal sudah menjadi concern (perhatian, red.) kami sehingga program ini tidak bisa leluasa dikerjakan oleh siapa saja, dan harus ada pegawai yang cepat tanggap dan reaksinya cepat,” sambung Kepala BGN.

Di hadapan wartawan, Dadan kembali menekankan insiden di Sukoharjo itu murni kesalahan teknis, dan tidak ada kesengajaan. Dia menyebut tak lama setelah ada anak-anak yang menunjukkan gejala mual dan muntah-muntah, petugas SPPG setempat langsung menarik makanan yang mereka edarkan. Jumlahnya ada 2.400 porsi yang ditarik.

“Segera ditarik, digantikan dengan telur. Kemudian, anak yang 40 orang langsung ditangani oleh petugas puskesmas dan sudah sembuh, dan hari ini mereka sudah sekolah lagi, dan diberikan pelayanan makan, dan didampingi oleh petugas puskesmas, makan di sekolah dan normal. Jadi tidak ada masalah,” kata Dadan Hindayana.

Sebanyak 40 anak-anak SDN Dukuh 03 Sukoharjo mual dan muntah-muntah setelah menyantap menu makan bergizi, Kamis (16/1). Menu yang diduga bermasalah saat itu ialah ayam goreng yang diyakini kurang matang.

Tak lama setelah kejadian itu, menu-menu yang diedarkan langsung ditarik, dan anak-anak tersebut mendapatkan menu baru berupa telur.

Pemerintah berencana menambah anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) agar bisa menjangkau 82,9 juta penerima hingga akhir tahun.

Hal itu sejalan dengan keinginan Presiden Prabowo Subianto yang ingin mempercepat pemberian manfaat kepada anak sekolah dan ibu hamil yang menjadi target.

Kepala Badan Gizi Dadan Hindayana memperkirakan perlu tambahan anggaran sebesar Rp100 triliun untuk menambah jumlah penerima menjadi 82,9 juta jiwa.

"Beliau (Presiden Prabowo Subianto) sedang memikirkan untuk mempercepat proses ini, sehingga di akhir 2025 82,9 juta itu bisa segera mendapatkan manfaat (makan bergizi gratis). Itu artinya, pasti beliau sedang memikirkan tambahan anggaran," ujar Dadan dalam jumpa pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (17/1).

Saat ini, APBN mengalokasikan anggaran senilai Rp71 triliun untuk program tersebut.

Menurut Dadan, anggaran tersebut hanya cukup untuk membiayai pemberian MBG maksimal untuk 17,5 juta penerima saja.

"Begini untuk sementara yang sudah fix itu Rp 71 triliun itu kalau tidak ada penambahan maka akan mencapai 15 sampai 17,5 juta penerima saja," ujarnya.

Dadan menyampaikan Prabowo gelisah karena masih banyak anak sekolah dan ibu hamil yang belum merasakan manfaat program itu.

"Beliau sedang memikirkan untuk mempercepat proses ini, sehingga di akhir 2025 82,9 juta itu bisa segera mendapatkan manfaat," jelasnya.

Dadan melaporkan program MBG telah disalurkan ke lebih dari 650 ribu penerima manfaat di 31 provinsi melalui 234 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sejak dilaksanakan pada 6 Januari 2025 lalu.

"Alhamdulillah ini sudah berjalan hampir 10 hari, dan kami sudah melakukan kegiatan di 31 provinsi mencakup 230 satuan pelayanan yang sudah melayani lebih dari 650 ribu penerima manfaat. Dan ini setiap waktu terus bertambah," ujarnya.

Hingga April 2025, target penerima manfaat diproyeksikan mencapai 3 juta orang, dan pada Agustus 2025 ditargetkan meningkat hingga 6 juta penerima.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Prof. Dadan Hindayana menyebut per 17 Januari 2025 ada 238 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi untuk memenuhi makan bergizi gratis (MBG) di 31 provinsi.

Dadan menyebut dari jumlah itu ada sekitar 650.000 anak-anak, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita yang menikmati makan bergizi gratis.

“Ini setiap waktu terus bertambah sehingga Insyaallah nanti selama bulan Januari sampai dengan April akan bertambah melayani 3 juta pada bulan April, dan sampai Agustus akan melayani 6 juta,” kata Kepala BGN saat jumpa pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat, bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih.

Dalam mewujudkan itu, Presiden Prabowo pun memanggil jajaran menteri dan kepala lembaga untuk rapat siang ini di Istana Kepresidenan. Di hadapan pembantu-pembantunya, Presiden menekankan seluruh kementerian/lembaga, pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI/Polri, harus bekerja sama mewujudkan MBG terutama di daerah-daerah yang anak-anaknya belum menerima manfaat makan bergizi tersebut.

“Bapak Presiden menginginkan program ini betul-betul menjadi lintas sektor, dan saling bekerja sama satu dengan yang lainnya,” kata Kepala BGN saat jumpa pers.

Dia melanjutkan Presiden juga menyampaikan kegelisahannya terhadap laporan-laporan kepada dirinya, khususnya mengenai anak-anak yang belum menerima makan bergizi gratis.

“Ini satu hal yang mengusik kalbu beliau sehingga kami dikumpulkan untuk melakukan percepatan-percepatan yang perlu dilakukan, dan lintas sektoral,” kata Prof. Dadan.

Dalam rapat itu, yang berlangsung selama 2 jam lebih, dihadiri oleh menteri-menteri, Kepala BGN Dadan Hindayana, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, dan Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak.

Jajaran menteri yang mengikuti rapat terbatas bersama Presiden siang ini, yaitu Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, Menteri UMKM Maman Abdurrahman, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Desa Yandri Santoso, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Wakil Menteri Pertanian Sudaryono.

Ada pula Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Makan bergizi gratis, yang merupakan program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo, mulai efektif berjalan pada 6 Januari 2025. Hari pertama MBG digelar, ada 190 SPPG yang beroperasi memasok makan bergizi untuk sekolah-sekolah dan posyandu di 26 provinsi.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Prof. Dadan Hindayana menyebut per 17 Januari 2025 ada 238 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi untuk memenuhi makan bergizi gratis (MBG) di 31 provinsi.

Dadan menyebut dari jumlah itu ada sekitar 650.000 anak-anak, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita yang menikmati makan bergizi gratis.

“Ini setiap waktu terus bertambah sehingga Insyaallah nanti selama bulan Januari sampai dengan April akan bertambah melayani 3 juta pada bulan April, dan sampai Agustus akan melayani 6 juta,” kata Kepala BGN saat jumpa pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat, bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih.

Dalam mewujudkan itu, Presiden Prabowo pun memanggil jajaran menteri dan kepala lembaga untuk rapat siang ini di Istana Kepresidenan. Di hadapan pembantu-pembantunya, Presiden menekankan seluruh kementerian/lembaga, pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI/Polri, harus bekerja sama mewujudkan MBG terutama di daerah-daerah yang anak-anaknya belum menerima manfaat makan bergizi tersebut.

“Bapak Presiden menginginkan program ini betul-betul menjadi lintas sektor, dan saling bekerja sama satu dengan yang lainnya,” kata Kepala BGN saat jumpa pers.

Dia melanjutkan Presiden juga menyampaikan kegelisahannya terhadap laporan-laporan kepada dirinya, khususnya mengenai anak-anak yang belum menerima makan bergizi gratis.

“Ini satu hal yang mengusik kalbu beliau sehingga kami dikumpulkan untuk melakukan percepatan-percepatan yang perlu dilakukan, dan lintas sektoral,” kata Prof. Dadan.

Dalam rapat itu, yang berlangsung selama 2 jam lebih, dihadiri oleh menteri-menteri, Kepala BGN Dadan Hindayana, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, dan Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak.

Jajaran menteri yang mengikuti rapat terbatas bersama Presiden siang ini, yaitu Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, Menteri UMKM Maman Abdurrahman, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Desa Yandri Santoso, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Wakil Menteri Pertanian Sudaryono.

Ada pula Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Makan bergizi gratis, yang merupakan program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo, mulai efektif berjalan pada 6 Januari 2025. Hari pertama MBG digelar, ada 190 SPPG yang beroperasi memasok makan bergizi untuk sekolah-sekolah dan posyandu di 26 provinsi.

SEMARANG, KOMPAS.com - Warga Perumahan Dinar Indah Semarang mengaku trauma karena harus menghadapi banjir setiap tahun. Apalagi banjir yang melanda di perumahan itu terjadi secara tiba-tiba dengan ketinggian mencapai 2 meter.

Trauma dengan ketinggian banjir yang terus naik setiap tahun, warga menagih janji pemerintah untuk merelokasi 27 KK yang tinggal di sana.

Ketua RT 6, Fajar Ade Pramono mengungkapkan banjir yang di Perumahan tersebut bertambah tinggi setiap tahun.

"Dari saya di situ 2012, 2014 sudah banjir, sampe sekarang ketinggian air itu cenderung lebih naik terus tuh setiap tahunnya setiap kita kena banjir," ujar Fajar saat diwawancarai, Jumat (17/1/2025).

Mulanya dia merasakan banjir yang merendam kawasan itu hanya setinggi lutut. Namun belakangan banjir di lokasi itu sudah mencapai sepinggang orang dewasa. bahkan pada 2023 banjir banjang akibat tanggul jebol mencapai 2 meter.

"Trennya kan naik terus dari yang dari selutut, naik lagi sepinggang, kemarin 2023 itu kan 2 meter di dalem rumah," lanjut dia.

Menurutnya banjir yang hanya menggenangi jalanan depan rumah memang kerap terjadi setiap tahun.

Namun setiap dua tahun sekali biasanya terjadi banjir besar yang disertai lumpur di perumahan itu.

"Makanya banjir terakhir kemarin 2023, banjir besar itu di 2021 kayaknya, terus setelah ini yang saya takutkan itu di 2025," keluh Fajar.

Tagih janji relokasi

Kendati telah bersiaga dengan banjir yang datang sewaktu-waktu, dia mengaku trauma saat harus mengahdapi bencana banjir sepanjang hidupnya.

Untuk itu dia berharap pemerintah segera turun tangan menepati janji untuk merelokasi 27 KK yang tinggal di sana ke daerah yang layak dan aman dari bencana banjir.

"Otomatis pengen dipindah di rumah tapak, karena kita juga posisi di situ itu kan sertifikat juga beli, yang jelas lokasinya yang enggak banjir lagi, kita udah trauma soalnya," tandas dia.

Pantauan Kompas.com, usai banjir setinggi 1 meter melanda perumahan itu pada Kamis (16/1/2025) malam, pada pagi harinya warga ramai-ramai membersihkan rumah.

Sederet kasur berjajar dijemur di depan rumah. Perabotan rumah seperti kulkas, televisi, rak sepatu, dan lainnya terlihat berada di teras rumah warga.

Salah seorang warga, Kris, menceritakan banjir terjadi begitu cepat. Saat dia membereskan peralatan workshop di bengkelnya samping rumahnya, tiba-tiba air meninggi.

"Semua air dari atas larinya ke sini. Cepet banget kok, sekitar setengah jam, saya itu beres-beres samping, terus udah penuh," ujar Kris saat ditemui di rumahnya, Jumat (17/1/2025).

Malang -

Pemerintah menyebut program Makan Bergizi Gratis (MBG) sudah menjangkau 31 provinsi di Indonesia. Semenjak dua pekan program unggulan Presiden Prabowo Subianto ini diluncurkan.

Hal itu disampaikan Deputi Bidang Diseminasi dan Media Informasi, Kantor Komunikasi Kepresidenan Noudhy Valdryno saat mendampingi Wamen PPA Veronica Tan meninjau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Lanud Abdulrachman Saleh, Kabupaten Malang, pagi tadi.

Noudhy mengungkapkan program MBG terus dilakukan secara bertahap.Sesuai agenda Badan Gizi Nasional (BGN) program MBG di mulai pada 6 Januari 2025 yang menyebar di 26 propinsi.

"Per 15 Januari 2025 sudah mencapai 31 propinsi. Titiknya juga terus diperluas termasuk targetnya di akhir 2025 ada 15 juta penerima manfaat.Target besarnya Pak Prabowo di tahun 2029 sudah 82,9 juta penerima manfaat," ujarnya kepada wartawan di SPPG Lanud Abdulrachman Saleh, Jumat (17/1/2025).

Menurut Noudhy, evaluasi dilakukan secara terus menerus dikarenakan MBG merupakan program unggulan dari Presiden Prabowo Subianto.

Selama dua pekan pelaksanaan MBG, lanjut Noudhy, Badan Gizi Nasional terus meningkatkan kualitas pada semua titik SPPG. Termasuk tugas Kepala SPPG melihat sekolah dengan jarak maksimal 30 menit untuk menjaga kualitas makanan.

"Evaluasi yang kami lakukan terus-menerus, diperbaiki. MBG ini adalah program signature (unggulan) dari Presiden. Masuk program hasil terbaik cepat Pak Presiden. Jadi komitmennya akan terus dilanjutkan, apa yang perlu dievaluasi akan kami evaluasi," bebernya.

"Dan BGN dari dua minggu pelaksanaan terus meningkatkan kualitas pada tiap titik SPPG yang tersedia di daerah-daerah. Kepala SPPG yang bertugas melihat sekolah-sekolah di sekitaran titik SPPG dengan maksimal jarak antar 30 menit," pungkasnya.

(mua/iwd)

JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani mengusulkan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) diambil dari cukai rokok. Menurutnya, dana cukai rokok bisa memenuhi anggaran kebutuhan anggaran Program MBG.

Usulan itu dilintarkan Irma sekaligus merespon usulan pembiayaan Program MBG diambil dari zakat. Ia pun tak sepakat dengan usulan tersebut lantaran penggunaan zakat sudah diatur secara jelas peruntukannya.

"Zakat itu kan fungsinya untuk kemaslahatan umat, ya fungsikan saja untuk itu. Bantuan ke fakir miskin," kata Irma dalam keterangan yang dikutip, Jumat (17/1/2025).

Kendati demikian, Irma mengusulkan agar anggaran Program MBG diambil dari cukai rokok. Apalagi, nilai cukai rokok terbilang besar.



"Untuk Makan Bergizi Gratis, saya usul ambil dari cukai rokok saja. Sudah, selesai. Cukai rokok per tahun Rp150 triliun," katanya.

Sebelumnya, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Sultan Bachtiar Najamudin mengusulkan agar warga bisa urunan untuk membantu anggaran program makan bergizi gratis.

Usulan itu didasari lantaran takyat Indonesia dermawan dan suka menyumbang, bahkan ia mengusulkan agar bisa dibiayai dana zakat.

Usulan itu dilayangkan Sultan sekaligus merespons program MBG dinilai sulit untuk berlangsung jangka panjang apabila hanya mengandalkan APBN.

"Saya melihat begini memang negara pasti di bawah Pak Prabowo, Mas Gibran ini betul-betul ingin, ya ingin program makan bergizi gratis ini maksimal. Hanya saja kan kita tahu semua bahwa anggaran kita juga tidak, tentu tidak akan semua dipakai untuk makan gizi gratis," kata Sultan saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (14/1/2025).

Jakarta -

Pemerintah akan mendorong penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk mendukung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Total APBD yang siap dikucurkan mencapai Rp 5 triliun.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan, dirinya telah berdiskusi dengan seluruh sekretaris daerah (sekda) melalui saluran telekonferensi membahas dukungan daerah terhadap program MBG. Saat ini, total partisipasi pemda pada 2025 telah mencapai Rp 2,3 triliun.

"Sebagian sudah mengalokasikan anggaran di APBD-nya dan untuk tahun 2025 ini. Lebih kurang kontribusi daerah yang mau ikut berpartisipasi, itu lebih kurang Rp 2,3 triliun (saat ini)," kata Tito, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (17/1/2025).

Tito mengatakan, eksekusi baru akan dimulai usai September setelah para kepala daerah baru dilantik, akan ada pergeseran anggaran dan perubahan APBD, disertai pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di sekolah-sekolah. Diperkirakan ada sekitar 2.000 SPPG.

"Kalau ditambah APBD provinsi yang PAD-nya kuat itu bisa lebih kurang hampir Rp 5 triliun, jadi lebih kurang bisa membangun 4.000 satuan pelayanan di sekolah-sekolah," ujarnya.

Menurutnya, ke depan tinggal bagaimana peran pemda membangun SPPG tersebut dan mendorong masyarakat untuk memproduksi pangan dan ternak untuk pemenuhan suplai program. Selain itu, juga dibuka opsi agar pemda langsung menyalurkan anggaran ke sekolah, sehingga sekolah yang mengelola.

"Tadi Bapak Presiden (Prabowo) memerintahkan untuk kami berkoordinasi dengan Kepala Badan Gizi titik-titik yang kira-kira belum menjadi target dari Badan Gizi, mungkin bisa di-cover oleh daerah-daerah di sekolah-sekolah itu," kata dia.

"Sekali lagi targetnya antara 2 ribu sampai 4 ribu (SPPG) mulai bulan September (pembangunan), selama 4 bulan dengan anggaran Kabupaten Rp 2,3 triliun, kemudian provinsi lebih kurang Rp 2,5 triliun (total Rp 5 triliun)," sambungnya.

Menurutnya, banyak daerah-daerah yang memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) kuat. Setidaknya ada sebanyak 415 Kabupaten, 93 kota, serta seluruh provinsi di Indonesia mau berpartisipasi dalam mendukung MBG.

"Karena ini akan menghidupkan ekonomi mereka selain anak-anak mereka," ujar Tito.

(shc/ara)