JAKARTA - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menghadap Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta pada siang ini. Kedatangannya tersebut untuk membicarakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Pantauan di lokasi, Dadan tiba sekitar pukul 14.03 WIB. Dadan nampak mengenakan batik coklat lengan panjang. Dadan mengatakan akan membicarakan Program MBG dengan Presiden Prabowo. "Ya kami dipanggil untuk membicarakan masalah Program Makan Bergizi Gratis," kata Dadan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (17/1/2025).

Dadan mengakui dirinya akan melaporkan kasus keracunan MBG yang menimpa puluhan siswa di Sukoharjo, Jawa Tengah. "Akan kami laporkan," kata Dadan.

Terkait pengawasan pada kasus dugaan keracunan tersebut, Dadan menyebut sudah aman. "Aman, aman, aman," katanya.

Diketahui, Puluhan siswa SD Negeri Dukuh 3, Kecamatan/Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah diduga keracunan setelah menyantap menu makanan Program MBG. Mereka mengeluhkan pusing, mual dan sebagian muntah. Tercatat sekitar 40 siswa yang diduga mengalami gejala keracunan. Para siswa pun sudah ditangani petugas kesehatan.

Diberitakan sebelumnya, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Hasan Nasbi menanggapi perihal puluhan siswa SD di Sukoharjo yang diduga keracunan setelah menyantap menu makanan Program MBG.

Hasan mengatakan, saat ini anak-anak tersebut sudah ditangani dan diobati di puskesmas terdekat. Dan beberapa diantaranya sudah membaik.

"Ada kejadian di salah satu sekolah yang dilayani oleh SPPG di Sukoharjo. 40 anak yang memakan ayam yang dimarinasi mengalami mual dan muntah-muntah. Anak-anak ini sudah ditangani dan diobati di puskesmas terdekat dan keadaannya sudah kembali membaik," kata Hasan, Jumat (17/1/2025).

Sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP), Hasan menyebut pihak sekolah melaporkan kepada SPPG dan Puskesmas. Makanan tersebut, juga sudah ditarik oleh SPPG dan diganti menu lain.

"SOP lainnya yang diterapkan oleh BGN adalah bahwa di setiap SPPG harus menyimpan sampel makanan selama 2x24 jam. Sehingga kalau ada kejadian yang tidak diinginkan, seperti yang terjadi di Sukoharjo, penyebabnya bisa dilacak dengan cermat. Saat ini sampel makanan yang disiapkan di SPPG tersebut sedang diperiksa oleh Dinas Kesehatan," jelasnya.

Hasan mengungkapkan kejadian tersebut akan menjadi evaluasi bagi Badan Gizi Nasional (BGN) untuk memperketat pelaksanaan SOP dalam menyiapkan MBG.

"Kejadian semacam ini akan menjadi evaluasi yang amat penting bagi BGN untuk memperketat pelaksanaan SOP dalam setiap rantai proses penyiapan MBG. Sehingga kualitas dan kehigienisan makanan bisa terjamin," ungkapnya.

KOMPAS.com - Puluhan murid SDN Dukuh 03, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah mengalami mual, muntah, dan pusing akibat keracunan usai menyantap makan bergizi gratis, Kamis (16/1/2025).

Peristiwa serupa juga dialami puluhan murid dan sejumlah guru di SDN 03 Nunukan Selatan, Kalimantan Utara, Senin (13/1/2025).

Guru menjadi korban keracunan makan bergizi gratis setelah menyantap hidangan sisa dari pelajar yang tidak masuk sekolah.

“Beberapa guru ada juga yang terkena diare. Jadi, ada murid yang tidak masuk sekolah, daripada dibuang (makanannya), kita persilakan gurunya menikmati itu, ujar Kepala SDN 03 Nunukan Selatan, Hairuddin dikutip dari Kompas.com, Kamis (16/1/2025).

Hairuddin menjelaskan, gejala keracunan tidak langsung dirasakan setelah menyantap makan bergizi gratis. Siswa dan guru baru merasakan mual dan diare menjelang malam hari.

Terkait peristiwa yang terjadi di Sukoharjo dan Nunukan, bagaimana kronologi dan apa penyebab murid serta guru menjadi korban keracunan massal saat makan bergizi gratis?

Kronologi murid keracunan makan bergizi gratis di Sukoharjo

Kepala SDN Dukuh 03, Lilik Kurniasih mengatakan, peristiwa keracunan yang dialami muridnya terjadi pada Kamis (16/1/2025) sekitar pukul 09.30 WIB.

Pada saat itu, SDN Dukuh 03 menerima menu berupa nasi putih, ayam tepung, tumis wortel tahu, buah naga, dan susu.

Setelah itu, murid merasakan mual, pusing, dan muntah. Korban keracunan berasal dari kelas satu sampai enam.

SDN Dukuh 03 bergerak cepat dengan menghubungi tim Satuan Pelaksana Pemenuhan Gizi (SPPG) dari Kodim 0726/Sukoharjo setelah melihat anak didiknya keracunan.

Pihak sekolah juga berkoordinasi dengan Puskesmas Sukoharjo Kota guna penanganan lebih lanjut.

Setelah itu, makan bergizi gratis yang masih tersisa di SDN Dukuh 03 segera ditarik untuk mencegah peristiwa keracunan.

Kepala Puskesmas Sukoharjo Kota, Kunari Mahanani menjelaskan, tidak ada murid yang dilarikan ke rumah sakit setelah keracunan.

“Tadi langsung ditangani oleh petugas dan langsung diberi obat. Alhamdulillah langsung tertangani,” ujar Kunari dikutip dari Kompas.com, Kamis (16/1/2025).

Kronologi murid dan guru keracunan makan bergizi gratis di Nunukan

Sementara itu, kejadian keracunan makan bergizi gratis di SDN 03 Nunukan Selatan bermula ketika murid menerima hidangan dari Yayasan Abi Al Ummi selalu vendor, Senin (13/1/2025).

Murid dan guru kemudian mengalami mual dan diare menjelang malam hari yang diduga karena keracunan makan bergizi gratis.

Hairuddin menerangkan, keracunan dialami oleh 17 murid di kelas 3 dan 12 murid di kelas 2.

Berdasarkan laporan Kompas.com, Jumat (17/1/2035), total penerima makan bergizi gratis di SD 03 Nunukan Selatan mencapai 597 murid.

Apa penyebab keracunan makan bergizi gratis di Sukoharjo?

Keracunan yang menimpa puluhan murid di Sukoharjo diduga disebabkan oleh menu ayam goreng yang sudah berlendir dan bau.

Menurut Lilik, kondisi ayam goreng ketika diterima pihak sekolah telah mengeluarkan bau amis dan masih ada darahnya.

Hal yang sama juga diutarakan oleh Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana.

Ia menyampaikan, ada kemungkinan terjadi salah pengolahan dalam penyajian makan bergizi gratis di Sukoharjo.

“Teknis pengolahan. Tapi menu ayam krispi itu ditarik untuk yang lain dan diganti telur rebus. Dan yang lain tidak mengalami seperti 40 orang,” ujar Dadan dikutip dari Tribunnews.com, Jumat (17/1/2025).

Apa penyebab keracunan makan bergizi gratis di Nunukan Selatan?

Hairuddin mengatakan, SDN 03 Nunukan Selatan sudah memanggil penanggung jawab dapur, pengawas, Bhabinsa, dan perwakilan Badan Gizi Nasional terkait peristiwa keracunan yang dialami murid.

Dalam pertemuan tersebut, pihak dapur mengatakan, mereka memiliki jadwal memasak untuk murid yang bersekolah pada pagi hari menjelang waktu subuh.

Kegiatan memasak dilanjutkan untuk murid yang masuk sekolah siang hari mulai pukul 09.00 Wita.

“Kami menduga, menu pengantaran makan pagi yang tidak habis, dibagikan untuk menu pengantaran siang,” jelas Hairuddin dikutip dari Kompas.com, Kamis (16/1/2025).

“Ada lauk yang basi, namun ada juga yang masih bagus. Begitu juga anak murid kami, ada yang tidak mengalami diare, mungkin kebagian lauk yang bagus,” tambahnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memanggil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana ke Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (17/1/2025) sore.

Tiba sekitar pukul 14.06 WIB, Dadan terlihat terburu-buru untuk masuk ke dalam lingkungan Istana. Dia pun tak menampik ada beberapa kementerian/lembaga terkait yang dipanggil untuk melakukan evaluasi terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Maklum, baru sepekan berjalan terdapat banyak pekerjaan rumah yang harus segera dikaji kembali oleh pemerintah. Tak hanya menu susu yang selalu dipertanyakan masyarakat, terbaru kasus keracunan yang terhadap 40 siswa di SDN Dukuh 03 Sukoharjo, Jawa Tengah usai menyantap menu ayam goreng tepung.

“Kami dipanggil untuk membicarakan masalah program Makan Bergizi Gratis. Keterangan lebih lanjut setelah rapat ya,” ujarnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jumat (17/1/2025) sore.

Wartawan pun memperdalam pertanyaan terkait laporan yang ingin disampaikan oleh Dadan, apakah salah satunya termasuk kasus keracunan?

Namun, enggan menjawab lebih Dadan menjanjikan akan menjawab semua pertanyaan usai menghadap Kepala Negara.

“Nanti aja. Saya harus laporan. Akan kami laporkan Nanti aja nanti aja. Saya mau laporan,” imbuhnya.

Bahkan, saat ditanyakan terkait dengan pengawasan sehingga terjadinya kecolongan banyak siswa yang keracunan. Dadan masih dengan sikap yang sama bahwa jawaban akan diberikan usai dia memberikan laporan.

“Aman aman aman [kami selalu awasi],” pungkas Dadan.

Jakarta -

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sudah berjalan hampir dua pekan. Program ini menuai banyak respons positif maupun negatif dari warga, juga komentar dari para pakar.

Dalam diskusi Pojok Bulaksumur yang bertajuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG): Tinjauan Perspektif Gizi, Kebijakan, dan Supply Chain Bahan Pangan, pakar-pakar dari Universitas Gadjah Mada (UGM) memberikan beberapa sorotan atas MBG ini.

Dosen Manajemen Kebijakan Publik UGM Prof Wahyudi Kumorotomo menyoroti soal transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana MBG. Ia mengatakan dana MBG harus benar-benar tepat sasaran.

Jika tidak, maka potensi korupsi bisa muncul. Untuk menghindarinya, semua pihak harus melakukan pengawasan.

"Dana sebesar Rp 71 triliun per tahun yang ditargetkan untuk 19,4 juta anak ini harus dipantau penggunaannya. Jangan sampai ada korupsi atau dana yang dialihkan untuk kepentingan lain," katanya, dikutip dari laman UGM, Jumat (17/1/2025).

Makan Bergizi Gratis adalah Investasi Masa Depan

Menurut pakar lain yang sekaligus Dosen Departemen Gizi Kesehatan UGM Dr Toto Sudargo MKes, MBG harus berjalan berkesinambungan. Sekalipun terjadi pergantian presiden, program ini harus tetap ada.

Pasalnya MBG dapat menjadi investasi baik dalam jangka panjang. Menurut Toto, Indonesia harus berkaca pada India yang telah menjalankan program ini selama lebih dari satu dekade.

"Program ini harus berjalan terus-menerus dan tidak boleh berhenti hanya karena berganti pemerintahan. Jika konsisten, Indonesia bisa mencapai hasil yang signifikan, baik dalam hal kesehatan, kemampuan, maupun prestasi generasi mendatang," tegasnya.

MBG Bisa Tingkatkan Fungsi Kognitif Siswa

Toto juga menyampaikan dampak positif yang besar bagi siswa dengan adanya MBG. Jika pengolahan gizi dalam menu MBG baik, maka nutrisinya dapat meningkatkan kemampuan kognitif siswa.

"Konsumsi makanan bergizi, seperti protein dari telur, sangat penting untuk mendukung perkembangan otak. Namun, penyajiannya juga harus diperhatikan agar anak-anak tertarik untuk mengkonsumsinya," katanya.

Oleh karena itu, Toto menekankan agar MBG memerhatikan kualitas makanan. Ia juga mengingatkan pengolahan makanan harus dilakukan dengan baik.

"Yang penting anak-anak mau makan dan makanan tidak terbuang. Jangan sampai makanan hanya diacak-acak dan menjadi sampah," ungkapnya.

MBG Bisa Memaksimalkan Pangan Lokal

Pakar lainnya, Prof Subejo yang merupakan Dosen Departemen Sosial Ekonomi Pertanian UGM, menyorot sumber bahan MBG. Menurut Subejo, pemerintah bisa menggunakan pangan lokal.

"Indonesia memiliki banyak sumber karbohidrat lokal seperti singkong, jagung, dan sagu. Jika bahan-bahan ini dimanfaatkan, kita tidak hanya mendukung ketahanan pangan, tetapi juga memberdayakan petani lokal," ujarnya.

ia menyarankan pemerintah agar memberdayakan desa sebagai distributor makanan. Proses distribusi bahan pangan menurutnya akan lebih efisien karena tak lewat impor.

"Mekanisme ini juga dapat mengurangi risiko makanan basi karena perjalanan distribusi yang terlalu jauh," tambahnya.

(cyu/twu)

Pontianak (ANTARA) - Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat, Rudy M. Harahap, menyatakan komitmennya untuk mendukung keberhasilan program prioritas nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kalimantan Barat dengan menurunkan tim dalam mendukung pelaksanaan program tersebut secara penuh.

"Program ini bertujuan untuk menyediakan makanan bergizi bagi siswa dari tingkat TK hingga SMA. Kami telah menurunkan tim sejak awal, mulai dari uji coba, launching, hingga mendukung pelaksanaannya secara penuh," kata Rudy di Pontianak, Jumat.

Rudy menjelaskan bahwa kehadiran BPKP bertujuan untuk memastikan program berjalan sesuai standar, mulai dari proses memasak di dapur hingga distribusi makanan ke sekolah-sekolah.

"Kami akan hadir memantau pelaksanaan program ini mulai dari ketika masak di dapur hingga proses penyediaan makanan, sehingga dapat memitigasi risiko-risiko yang kemungkinan muncul," tuturnya.

Dalam pelaksanaannya, program MBG dirancang dengan pengawasan ketat untuk menjamin kualitas makanan yang disajikan. Tim BPKP akan memantau berbagai tahapan, termasuk kesiapan dapur, standar kebersihan, dan kecukupan gizi makanan.

Menurutnya, BPKP juga berperan dalam mengidentifikasi potensi risiko dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan. Dengan sinergi dari berbagai pihak, termasuk mitra penyedia makanan dan pemerintah daerah, diharapkan program ini mampu memberikan dampak positif bagi pemenuhan gizi anak-anak di Kalimantan Barat.

"Ini adalah program super prioritas Presiden Prabowo Subianto, sehingga pelaksanaannya harus maksimal. Kami akan memastikan seluruh proses berjalan sesuai harapan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," kata Rudy.

Dengan dukungan dan pengawasan dari BPKP, program MBG di Kalimantan Barat diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas gizi siswa tetapi juga menjadi langkah penting dalam menciptakan generasi yang lebih sehat dan cerdas.

Program MBG yang rencananya diluncurkan pada 20 Januari 2025 ini akan melibatkan 16 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di berbagai wilayah Kalimantan Barat. Setiap dapur ditargetkan melayani hingga 3.500 siswa per hari, dengan menu yang mencakup nasi, ayam teriyaki, capcay, scrambled egg, dan buah-buahan lokal.*

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto mengadakan pertemuan dengan sejumlah menteri dan kepala badan untuk membahas program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Istana Kepresidenan Jakarta pada Jumat (17/1/2025) siang.

Pantauan Kompas.com, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana hadir lebih awal pada pukul 14.03 WIB, diikuti oleh sejumlah menteri yang tiba menjelang pukul 15.00 WIB.

Di antara yang hadir adalah Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, Menteri UMKM Maman Abdurrahman, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti, dan Menteri Desa PDTT Yandri Susanto.

"Kalau dilihat dari peserta rapat terbatas ini memang fokus pada MBG," kata Budi Arie, di Kompleks Istana Kepresidenan.

"Makan bergizi gratis," imbuh Maman.

Dalam pertemuan tersebut, para menteri dan kepala badan diharapkan melaporkan persiapan masing-masing.

Kementerian Koperasi, misalnya, akan melaporkan kesiapan koperasi dan mitranya, sementara Kementerian UMKM akan melaporkan kesiapan sektor UMKM.

"Gini saja, kita jawab setelah rapat biar makin paten urusannya. Menteri Pertahanan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Desa, Menteri Koperasi, Menteri UMKM, KSAD, Panglima TNI, Kapolri," ungkap Maman.

Senada dengan itu, Yandri menyatakan bahwa pihaknya diundang ke Istana untuk rapat terbatas dan menunggu arahan dari Prabowo terkait kontribusi desa dalam program MBG.

Pada prinsipnya kata Yandri, ia sebagai Menteri Desa siap menerima arahan Prabowo.

Yandri juga menambahkan bahwa ia akan memaparkan sejumlah program yang telah dilakukan kementeriannya.

"Ya Alhamdulillah, kita sudah banyak melakukan kegiatan, salah satunya festival bangun desa yang puncaknya berlangsung pada bulan Agustus. Ada desa wisata, desa ekspor, desa padi, dan desa jagung. Intinya, kita ingin menyukseskan swasembada pangan sekaligus makan siang bergizi," ujar dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR Fraksi Nasdem Irma Suryani Chaniago mengatakan dirinya tidak setuju dana zakat dipakai untuk mendanai program makan bergizi gratis.

Irma mengatakan, jika memang program makan bergizi gratis membutuhkan tambahan anggaran, maka lebih baik mengambil dana cukai rokok.

"Pertama, bisa diambil dari dana cukai rokok yang setahunnya kurang lebih Rp 150 triliun,” ujar Irma kepada Kompas.com, Jumat (17/1/2025).

Selain itu, bisa juga menggunakan dana CSR BUMN dan perusahaan-perusahaan para konglomerat. Dia berpandangan, selama ini, hasil dari CSR BUMN tidak jelas wujudnya.

“Itu akan lebih jelas kemaslahatannya daripada selama ini dana-dana CSR tersebut tidak jelas output-nya," imbuh Irma.

Irma tidak setuju jika program ini menggunakan dana zakat.

Pasalnya, kata dia, zakat diperuntukkan untuk membantu fakir miskin.

"Kenapa? Karena memang peruntukan dana zakat itu bukan untuk hal tersebut. Dana zakat diperuntukkan untuk kemaslahatan umat, untuk membantu fakir miskin, dana pemeliharaan masjid, membangun masjid, dan hal-hal yang terkait dengan keagamaan," sambungnya.

Sebelumnya, Ketua DPD Sultan Najamuddin mengusulkan agar pendanaan program makan bergizi gratis juga diambil dari zakat.

Pasalnya, menurut Sultan, tidak mungkin semua anggaran negara dipakai hanya untuk makan bergizi gratis.

"Memang negara pasti di bawah Pak Prabowo, Mas Gibran, ini betul-betul ingin, ya, ingin program makan bergizi gratis ini maksimal. Hanya saja, kan kita tahu semua bahwa anggaran kita juga tidak, tentu tidak akan semua dipakai untuk makan gizi gratis," ujar Sultan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (14/1/2025).

Sultan berpendapat, keterlibatan masyarakat dalam program makan bergizi gratis perlu dimanfaatkan.

Dia mengatakan, nilai zakat yang begitu besar juga bisa digunakan untuk pendanaan program makan bergizi gratis.

Apalagi, kata Sultan, DNA orang-orang Indonesia adalah dermawan dan gotong royong.

"Saya sih melihat ada DNA dari negara kita, DNA dari masyarakat Indonesia itu kan dermawan, gotong royong. Nah, kenapa enggak ini justru kita manfaatkan juga," jelasnya.

"Contoh, bagaimana kita menstimulus agar masyarakat umum pun terlibat di program makan bergizi gratis ini. Di antaranya adalah saya kemarin juga berpikir, kenapa enggak ya zakat kita yang luar biasa besarnya juga kita mau libatkan ke sana, itu salah satu contoh," sambung Sultan.

Dengan demikian, Sultan mengatakan, pemerintah tidak perlu bekerja sendirian dalam menyajikan program makan bergizi gratis.

Dia turut mengharapkan negara asing untuk ikut berkontribusi dalam program makan bergizi gratis di RI ini.

"Ternyata kemarin juga kita senang Jepang sudah mulai ikut support kita. Saya mau mengatakan bahwa program makan bergizi gratis ini, kalaupun memang ini program andalan dari eksekutif atau pemerintah, tapi kami berharap dari parlemen melakukan semua fungsi yang ada, memastikan agar program ini juga betul-betul berjalan dengan maksimal," imbuh Sultan.

Salah satunya adalah fokus pada Program KPR FLPP yang sangat membantu rakyat untuk memiliki rumah

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara mengungkapkan Program KPR FLPP menjadi salah satu fokus dari Peta Jalan Program Tiga Juta Rumah yang sedang disiapkan.

"Salah satunya adalah fokus pada Program Kredit Pemilikan Rumah dengan Skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) yang sangat membantu rakyat untuk memiliki rumah. Berdasarkan data dari BP Tapera, sejak Pemerintahan Presiden Prabowo dimulai pada akhir Oktober 2024 sampai 5 Januari saja total sudah sekitar 65 ribu unit yang sudah berjalan, baik sudah akad atau yang 'ready stock'," kata Ara di Jakarta, Jumat.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) tengah menyiapkan peta jalan (road map) sebagai rencana besar kerja dalam lima tahun Kabinet Merah Putih ke depan.

Ara mengatakan peta jalan
ini juga merupakan langkah strategis dalam mencapai target Program Tiga Juta Rumah per tahun dengan melibatkan semua pemangku kepentingan di sektor perumahan.

Selain itu, dirinya juga akan terus mendorong penetapan Proyek Strategis Nasional (PSN) untuk pembangunan perumahan di perkotaan yang terintegrasi dengan moda transportasi umum.

"Sedangkan untuk Pak Wamen saya minta fokus terhadap langkah-langkah menarik investor luar negeri dalam pembangunan rumah," ujarnya.

Sementara itu, Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah menyampaikan Kementerian PKP juga tengah menyelesaikan penetapan para pejabat eselon I yang akan memimpin masing-masing unit kerja yang telah ditetapkan dalam Struktur Organisasi dan Tata Laksana lewat Peraturan Menteri PKP No. 1 Tahun 2024.

"Nantinya setelah adanya pengisian jabatan eselon I ini maka akan dapat segera ditetapkan pembagian anggaran Kementerian PKP di masing-masing unit kerja, termasuk penetapan alokasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)," kata Fahri.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta -

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyambangi Istana Merdeka, Jakarta. Dadan hendak menghadap Presiden Prabowo Subianto untuk melaporkan soal masalah program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang baru berjalan beberapa waktu lalu.

Pantauan detikcom di Istana, Jumat (17/1/2025), Dadan tiba pukul 14.03 WIB. Dadan menggunakan mobil berpelat RI 33-11.

"Ya kami dipanggil untuk membicarakan masalah program Makan Bergizi Gratis," ujar Dadan.

Dadan enggan membeberkan lebih lanjut mengenai hal yang akan dilaporkan kepada Prabowo. Dia hanya mengatakan akan menyampaikan pernyataan lebih lanjut seusai rapat.

"Keterangan lebih lanjut setelah rapat ya," katanya.

Lebih lanjut Dadan memastikan akan turut melaporkan soal masalah sejumlah siswa mengalami keracunan setelah menyantap menu MBG di Sukoharjo, Jawa Tengah.

"Akan kami laporkan," ujar dia.

Istana sebelumnya buka suara soal puluhan siswa SDN Dukuh 3, Sukoharjo, Jawa Tengah, mual-mual setelah menyantap menu program MBG. Kepala Komunikasi Presiden Hasan Nasbi mengatakan hal ini menjadi evaluasi bagi BGN.

Hasan menyebutkan kondisi 40 anak mengalami mual dan muntah-muntah itu sudah ditangani dan saat ini dalam kondisi membaik. Para siswa itu diduga muntah setelah memakan ayam yang dimarinasi.

"Ada kejadian di salah satu sekolah yang dilayani oleh SPPG di Sukoharjo. 40 anak yang memakan ayam yang dimarinasi mengalami mual dan muntah-muntah. Anak-anak ini sudah ditangani dan diobati di puskesmas terdekat dan keadaannya sudah kembali membaik," kata Hasan kepada wartawan, Kamis (16/1).

Simak Video 'Momen Wamen PPPA Tinjau SPPG di Malang: Semua Rapi Sekali':

[Gambas:Video 20detik]

(fca/knv)

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana dipanggil oleh Presiden Prabowo Subianto untuk mengevaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Istana Negara, Jakarta, Jumat (17/1) siang.

Ia mengatakan jika kedatangannya ke Istana untuk membahas masalah pelaksanaan makan bergizi gratis.

"Ya kami dipanggil untuk membicarakan masalah program Makan Bergizi Gratis," kata Dadan.

Dadan mengaku akan melaporkan puluhan siswa di Sukoharjo, Jawa Tengah yang mengalami keracunan usai mengkonsumsi makan bergizi gratis ke Prabowo.

"Akan kami laporkan. Nanti saja saya mau laporan dulu," ujarnya.

Pelaksanaan program makan bergizi gratis yang jadi program unggulan pemerintahan Prabowo baru berjalan hampir dua pekan. Namun sudah menuai sorotan tajam dari publik.

Pelbagai keluhan dibeberkan para penerima manfaat program ini. Mulai dari tak ada susu, rasa makanan yang hambar sehingga tak disukai siswa turut mewarnai pelaksanaan perdana MBG.

Baru-baru ini sebanyak pilihan Siswa SDN 3 Dukuh, Sukoharjo, Jawa Tengah mengalami keracunan hingga mual-mual usai menyantap makan bergizi gratis.

Menu makan bergizi gratis di sekolah tersebut yakni nasi, ayam goreng tepung, cah wortel, tahu, dan susu. Usai santap siang, sejumlah siswa mengeluhkan pusing, mual, hingga muntah-muntah.

Anggota Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Bonny Z Minang mengungkap spesifikasi 3 juta rumah gratis yang akan dibangun Presiden Prabowo Subianto.

Bonny mengatakan spesifikasi ini masih terus dimatangkan. Namun, ada beberapa hal yang sudah ia bisa bagikan ke publik.

"Kita tetapkan tipe 36, 70 meter, pagu Rp100 juta," kata Bonny pada diskusi Ngobrol Santai Apersi dan Satgas Perumahan di Jakarta, Jumat (17/1).

Bonny berkata program ini akan dilaksanakan di 75 ribu desa. Pemerintah bakal membangun 25 rumah gratis di setiap desa.

Dia berkata pemerintah akan membayarkan cicilan kredit perumahan rakyat (KPR) Rp600 per orang ribu per bulan. Tenor cicilan akan berlangsung 25 tahun.

"Pemerintah membayarkan Rp600 ribu. Kalau ditanya kalau beli rumah cicilan Rp1 juta bisa enggak? Bisa saja, dia nambah Rp400 ribu. Tapi di tahun pertama Pak Prabowo enggak mau segitu, Pak Prabowo ingin seragam. Jangan sampai ada yang mangkrak," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menjanjikan pembangunan 3 juta rumah gratis untuk rakyat. Janji itu ia sampaikan sejak masih berkampanye sebagai calon presiden.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkap APBN 2025 mendukung sektor perumahan dengan anggaran Rp40,27 triliun.

Angka itu dibagi untuk likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) Rp28,2 triliun untuk 220.000 unit, subsidi bantuan uang muka (SBUM) Rp0,98 triliun untuk 240.000 unit, subsidi selisih bunga (SSB) Rp4,52 triliun untuk 743.940 unit, dan Tapera Rp1,8 triliun untuk 14.200 unit.

Jakarta -

Pemerintah berencana menambahkan anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hal ini dilakukan karena Presiden Prabowo Subianto ingin agar cakupan program prioritas itu ditingkatkan sesuai target mencapai 82,9 juta penerima pada 2025.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan tambahan anggaran kemungkinan akan diberikan pada September 2025. Dari hitungan yang dilakukan pihaknya, jumlah anggaran yang dibutuhkan untuk mengakselerasi target hingga 82,9 juta penerima mencapai Rp 100 triliun.

"Kalau dari hitungan Badan Gizi, kalau tambahan itu terjadi di September, sebetulnya Rp 100 triliun sudah cukup untuk memberi makan 82,9 juta orang," beber Dadan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (17/1/2025).

Nah, sejauh ini anggaran yang sudah ditetapkan Rp 71 triliun hanya bisa digunakan untuk memberikan MBG kepadasekitar 17 jutaan penerima saja. Masih jauh dari target 82,9 juta penerima.

"Begini untuk sementara yang sudah fix itu Rp 71 triliun itu kalau tidak ada penambahan maka akan mencapai 15 sampai 17,5 juta penerima saja," beber Dadan.

Dia menekankan, sampai hari ini belum ada keputusan resmi untuk penambahan anggaran tersebut. Keputusan penambahan anggaran semuanya dikembalikan kepada Prabowo. Bahkan menurutnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akan mengikuti keputusan Prabowo.

"Beliau (Prabowo) punya keinginan untuk menggapai seluruh penerima manfaat, otomatis anggaran akan bertambah, dan tadi Menteri Keuangan kelihatannya menyampaikan semua sangat tergantung kepada presiden," pungkas Dadan.

(hal/ara)