JAKARTA - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) terima laporan dari konsumen Meikarta yang menuntut ganti rugi berupa refund atau pengembalian uang atau pemberian unit atas transaksi yang sudah dilakukan sebelumnya.

Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PKP, Mulyansari menjelaskan, saat ini pihaknya tengah menjembatani antara pengaduan yang masuk dari konsumen dengan pihak pengembang. Menurutnya, pihaknya pengembang siap untuk memenuhi tuntutan dari konsumen, baik berupa refund maupun penggantian unit.

"Pertemuan hari ini kita lakukan verifikasi dan validasi berkas dari pihak konsumen, kami dibantu dari Lippo untuk validasi data konsumen untuk nantinya ditindaklanjuti," ujarnya di Kantor Kementerian PKP, Kamis (10/4/2025).

Sari menjelaskan, Menteri PKP Maruarar Sirait menargetkan proses verifikasi dan validasi data konsumen Meikarta akan rampung 4 bulan ke depan, sekitar bulan Agustus - September 2025. Setelah proses verifikasi data konsumen selesai, barulah pihak pengembang akan memberikan uang refund atau pemberian unit baru.

"Kami disini ada concern yang kuat dari Pak Menteri. Targetnya dalam waktu yang tidak terlalu lama, insyaallah kami kasih jangka waktu sekitar 4 bulan dari pihak Lippo," sambungnya.



Sari menambahkan, hingga saat ini setidaknya ada 26 konsumen Meikarta yang ditangani dari pengaduan yang masuk ke layanan Pengaduan Konsumen Perumahan Terpadu Bantuan Edukasi dan Asistensi Ramah untuk Pengaduan Konsumen Perumahan (BENAR -PKP). Hingga saat ini pihaknya masih terus membuka aduan, jika memang ada konsumen lain yang merasa dirugikan terkait transaksi dengan pengembang Meikarta.

"Saat ini kurang lebih ada 26 konsumen. Kita akan tampung semua, baik dari konsumen paguyuban maupun (aduan) individu," tambahnya.

Perwakilan pihak PT Mahkota Sentosa Utama (MSU), Handri dalam keterangannya menyatakan ingin melakukan verifikasi data konsumen yang ada, sebelum pihaknya memberikan respon atas segala tuntutan dari konsumen.

"Kami selaku manajemen dari Meikarta hadir dalam kesempatan ini untuk menerima dokumen dari bapak/ibu yang akan kami bawa ke manajemen untuk validasi detail dan untuk menghindari adanya kesalahan verifikasi," katanya.

IDXChannel - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menerima laporan konsumen Meikarta yang menuntut ganti rugi berupa refund (pengembalian uang) atau penggantian unit atas transaksi yang sudah dilakukan sebelumnya.

Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PKP, Mulyansari menjelaskan, pihaknya menjembatani antara pengaduan yang masuk dari konsumen dengan pihak pengembang.

Menurutnya, pihak pengembang siap memenuhi tuntutan konsumen, baik berupa refund maupun penggantian unit.

"Pertemuan hari ini kita lakukan verifikasi dan validasi berkas dari pihak konsumen, kami dibantu dari Lippo untuk validasi data konsumen untuk nantinya ditindaklanjuti," ujarnya di Kantor Kementerian PKP, Kamis (10/4/2025).

Adapun Menteri PKP Maruarar Sirait menargetkan proses verifikasi dan validasi data konsumen Meikarta rampung sekitar Agustus-September 2025. Setelah proses verifikasi data konsumen selesai, pihak pengembang akan memberikan uang refund atau pemberian unit baru.

"Kami di sini ada concern yang kuat dari Pak Menteri. Targetnya dalam waktu yang tidak terlalu lama, Insyaallah kami kasih jangka waktu sekitar empat bulan dari pihak Lippo," kata dia.

Hingga saat ini, ada 26 aduan konsumen Meikarta masuk ke layanan Pengaduan Konsumen Perumahan Terpadu Bantuan Edukasi dan Asistensi Ramah untuk Pengaduan Konsumen Perumahan (BENAR-PKP).

BENAR-PKP masih terus membuka aduan, jika memang ada konsumen lain yang merasa dirugikan terkait transaksi dengan pengembang Meikarta.

"Saat ini kurang lebih ada 26 konsumen. Kita akan tampung semua, baik dari konsumen paguyuban maupun (aduan) individu," tuturnya.

Perwakilan pihak PT Mahkota Sentosa Utama (MSU), Handri dalam keterangannya menyatakan ingin melakukan verifikasi data konsumen yang ada, sebelum pihaknya memberikan respons atas segala tuntutan dari konsumen.

"Kami selaku manajemen dari Meikarta hadir dalam kesempatan ini untuk menerima dokumen dari bapak/ibu yang akan kami bawa ke manajemen untuk validasi detail dan untuk menghindari adanya kesalahan verifikasi," kata dia.

(NIA DEVIYANA)

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) memastikan siap tuntaskan masalah ganti rugi korban proyek apartemen Meikarta.

"Saya berharap, dengan kerja keras dan dukungan semua pihak, konsumen Meikarta dapat segera mendapatkan hak mereka, sehingga harapan memiliki hunian tidak lagi berubah menjadi kekecewaan," ujar Ara di Jakarta, Kamis.

Menteri PKP Maruarar Sirait kembali menginisiasi pertemuan antara pihak konsumen dan pengembang Meikarta untuk memastikan akan menuntaskan masalah ganti rugi korban proyek apartemen Meikarta di Cikarang Jawa Barat di masa kepemimpinannya.

Kali ini Menteri PKP mengadakan pertemuan dengan konsumen dan pengembang Meikarta di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Kamis (10/4).

Pertemuan ini adalah tindak lanjut dari instruksi Menteri PKP saat peluncuran layanan Pengaduan Konsumen Perumahan Terpadu Bantuan Edukasi dan Asistensi Ramah untuk Pengaduan Konsumen Perumahan (BENAR-PKP) beberapa waktu lalu.

Saat itu, konsumen Meikarta hadir dan meminta bantuan Kementerian PKP untuk menyelesaikan permasalahan yang telah mereka hadapi bertahun-tahun dimana unit hunian yang mereka beli belum terwujud sedangkan mereka tetap diwajibkan membayar KPR setiap bulan dan jumlahnya cukup besar.

Langkah tegas Menteri PKP ini juga sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar Kementerian PKP bekerja untuk membantu masyarakat yang mengalami kerugian dari ulah pengembang nakal di sektor perumahan.

Menteri PKP menegaskan, kebahagiaan rakyat sangat bergantung pada tanggung jawab pengembang , termasuk dalam proyek ambisius seperti Meikarta karena keluhan konsumen terkait proyek Meikarta yang hingga kini belum menemui titik terang.

"Kami ingin proses penyelesaian masalah yang diharapkan selesai semua tuntutan konsumen paling lambat 4 bulan.
Jangan sampai harapan masyarakat memiliki hunian tidak lagi berubah menjadi kekecewaan karena unit huniannya belum ada sampai saat ini," kata Ara.

Adapun kesimpulan dari pertemuan kali ini antara Kementerian PKP dengan pihak Pengembang Meikarta dan pihak konsumen adalah pengumpulan dokumen konsumen yang diserahkan kepada pihak manajemen Meikarta untuk selanjutnya dilakukan verifikasi dan validasi data.

Pertemuan serta mediasi antara pengembang Meikarta dan konsumen dipimpin oleh Direktur Pembinaan Usaha Perumahan dan Perlindungan Konsumen Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PKP, Mulyansari. Turut hadir perwakilan dari Meikarta yakni pihak PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) serta masyarakat yang menjadi konsumen Meikarta.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) memastikan siap tuntaskan masalah ganti rugi korban proyek apartemen Meikarta.

"Saya berharap, dengan kerja keras dan dukungan semua pihak, konsumen Meikarta dapat segera mendapatkan hak mereka, sehingga harapan memiliki hunian tidak lagi berubah menjadi kekecewaan," ujar Ara di Jakarta, Kamis.

Menteri PKP Maruarar Sirait kembali menginisiasi pertemuan antara pihak konsumen dan pengembang Meikarta untuk memastikan akan menuntaskan masalah ganti rugi korban proyek apartemen Meikarta di Cikarang Jawa Barat di masa kepemimpinannya.

Kali ini Menteri PKP mengadakan pertemuan dengan konsumen dan pengembang Meikarta di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Kamis (10/4).

Pertemuan ini adalah tindak lanjut dari instruksi Menteri PKP saat peluncuran layanan Pengaduan Konsumen Perumahan Terpadu Bantuan Edukasi dan Asistensi Ramah untuk Pengaduan Konsumen Perumahan (BENAR-PKP) beberapa waktu lalu.

Saat itu, konsumen Meikarta hadir dan meminta bantuan Kementerian PKP untuk menyelesaikan permasalahan yang telah mereka hadapi bertahun-tahun dimana unit hunian yang mereka beli belum terwujud sedangkan mereka tetap diwajibkan membayar KPR setiap bulan dan jumlahnya cukup besar.

Langkah tegas Menteri PKP ini juga sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar Kementerian PKP bekerja untuk membantu masyarakat yang mengalami kerugian dari ulah pengembang nakal di sektor perumahan.

Menteri PKP menegaskan, kebahagiaan rakyat sangat bergantung pada tanggung jawab pengembang , termasuk dalam proyek ambisius seperti Meikarta karena keluhan konsumen terkait proyek Meikarta yang hingga kini belum menemui titik terang.

"Kami ingin proses penyelesaian masalah yang diharapkan selesai semua tuntutan konsumen paling lambat 4 bulan.
Jangan sampai harapan masyarakat memiliki hunian tidak lagi berubah menjadi kekecewaan karena unit huniannya belum ada sampai saat ini," kata Ara.

Adapun kesimpulan dari pertemuan kali ini antara Kementerian PKP dengan pihak Pengembang Meikarta dan pihak konsumen adalah pengumpulan dokumen konsumen yang diserahkan kepada pihak manajemen Meikarta untuk selanjutnya dilakukan verifikasi dan validasi data.

Pertemuan serta mediasi antara pengembang Meikarta dan konsumen dipimpin oleh Direktur Pembinaan Usaha Perumahan dan Perlindungan Konsumen Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PKP, Mulyansari. Turut hadir perwakilan dari Meikarta yakni pihak PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) serta masyarakat yang menjadi konsumen Meikarta.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) memastikan siap tuntaskan masalah ganti rugi korban proyek apartemen Meikarta.

"Saya berharap, dengan kerja keras dan dukungan semua pihak, konsumen Meikarta dapat segera mendapatkan hak mereka, sehingga harapan memiliki hunian tidak lagi berubah menjadi kekecewaan," ujar Ara di Jakarta, Kamis.

Menteri PKP Maruarar Sirait kembali menginisiasi pertemuan antara pihak konsumen dan pengembang Meikarta untuk memastikan akan menuntaskan masalah ganti rugi korban proyek apartemen Meikarta di Cikarang Jawa Barat di masa kepemimpinannya.

Kali ini Menteri PKP mengadakan pertemuan dengan konsumen dan pengembang Meikarta di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Kamis (10/4).

Pertemuan ini adalah tindak lanjut dari instruksi Menteri PKP saat peluncuran layanan Pengaduan Konsumen Perumahan Terpadu Bantuan Edukasi dan Asistensi Ramah untuk Pengaduan Konsumen Perumahan (BENAR-PKP) beberapa waktu lalu.

Saat itu, konsumen Meikarta hadir dan meminta bantuan Kementerian PKP untuk menyelesaikan permasalahan yang telah mereka hadapi bertahun-tahun dimana unit hunian yang mereka beli belum terwujud sedangkan mereka tetap diwajibkan membayar KPR setiap bulan dan jumlahnya cukup besar.

Langkah tegas Menteri PKP ini juga sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar Kementerian PKP bekerja untuk membantu masyarakat yang mengalami kerugian dari ulah pengembang nakal di sektor perumahan.

Menteri PKP menegaskan, kebahagiaan rakyat sangat bergantung pada tanggung jawab pengembang , termasuk dalam proyek ambisius seperti Meikarta karena keluhan konsumen terkait proyek Meikarta yang hingga kini belum menemui titik terang.

"Kami ingin proses penyelesaian masalah yang diharapkan selesai semua tuntutan konsumen paling lambat 4 bulan.
Jangan sampai harapan masyarakat memiliki hunian tidak lagi berubah menjadi kekecewaan karena unit huniannya belum ada sampai saat ini," kata Ara.

Adapun kesimpulan dari pertemuan kali ini antara Kementerian PKP dengan pihak Pengembang Meikarta dan pihak konsumen adalah pengumpulan dokumen konsumen yang diserahkan kepada pihak manajemen Meikarta untuk selanjutnya dilakukan verifikasi dan validasi data.

Pertemuan serta mediasi antara pengembang Meikarta dan konsumen dipimpin oleh Direktur Pembinaan Usaha Perumahan dan Perlindungan Konsumen Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PKP, Mulyansari. Turut hadir perwakilan dari Meikarta yakni pihak PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) serta masyarakat yang menjadi konsumen Meikarta.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menerima 60 tiket pengaduan dari penghuni rumah susun (rusun) atau apartemen di kawasan Jabodetabek melalui layanan BENAR-PKP.

"Kalau saat ini kita sudah menerima kurang lebih 60 tiket pengaduan di mana rata-rata dari penghuni rumah susun atau apartemen," ujar Direktur Bina Usaha Perumahan dan Perlindungan Konsumen Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PKP Mulyansari di Jakarta, Kamis.

Menurut Mulyansari, pengaduan yang dilaporkan melalui layanan BENAR-PKP seperti Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (P3SRS) serta pengelolaannya.

Pengaduan dari penghuni rusun tersebut masih di sekitaran kawasan Jabodetabek. Terdapat 60 tiket pengaduan dari 106 percakapan yang masuk ke dalam layanan BENAR-PKP, dan 60 tiket pengaduan tersebut sudah direspons oleh Kementerian PKP.

"Datanya sudah lengkap dan kami butuh validasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan KTP," ujar Mulyansari.

Sebagai informasi, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) siap menindaklanjuti pengaduan masyarakat di bidang perumahan melalui kanal Pengaduan Konsumen Perumahan Terpadu Bantuan Edukasi dan Asistensi Ramah untuk Pengaduan Konsumen Perumahan (BENAR-PKP).

Adanya kanal tersebut diharapkan dapat memberikan kemudahan pelayanan penanganan pengaduan untuk masyarakat di sektor perumahan sekaligus mendorong keterbukaan informasi dan pelayanan publik Kementerian PKP.

BENAR-PKP dibentuk dengan maksud untuk menyediakan saluran pengaduan konsumen sebagai 1 pusat data pengaduan konsumen perumahan serta sarana memberikan edukasi dan kepastian hukum kepada konsumen perumahan.

Tujuan pembentukan BENAR-PKP adalah untuk efisiensi pengolahan data meningkatkan transparansi dan kualitas layanan, pengambilan keputusan yang lebih baik untuk penyelesaian masalah perumahan, pemantauan dan evaluasi, serta kolaborasi antar instansi dalam penanganan pengaduan.

Kanal pengaduan BENAR-PKP dapat diakses secara mudah, cepat, dan murah melalui aplikasi WhatsApp dengan nomor HP 0812-88888-911.

Masyarakat yang ingin melakukan pengaduan hanya perlu melengkapi data pendukung pada chat WhatsApp. Kemudian pengaduan akan diterima oleh Tim Satgas Pengaduan Perumahan yang terdiri dari lintas sektor dan lintas unit organisasi yang akan menindaklanjuti untuk melakukan fasilitasi, mediasi, dan verifikasi pengaduan antara konsumen dan pihak terkait.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menerima 60 tiket pengaduan dari penghuni rumah susun (rusun) atau apartemen di kawasan Jabodetabek melalui layanan BENAR-PKP.

"Kalau saat ini kita sudah menerima kurang lebih 60 tiket pengaduan di mana rata-rata dari penghuni rumah susun atau apartemen," ujar Direktur Bina Usaha Perumahan dan Perlindungan Konsumen Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PKP Mulyansari di Jakarta, Kamis.

Menurut Mulyansari, pengaduan yang dilaporkan melalui layanan BENAR-PKP seperti Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (P3SRS) serta pengelolaannya.

Pengaduan dari penghuni rusun tersebut masih di sekitaran kawasan Jabodetabek. Terdapat 60 tiket pengaduan dari 106 percakapan yang masuk ke dalam layanan BENAR-PKP, dan 60 tiket pengaduan tersebut sudah direspons oleh Kementerian PKP.

"Datanya sudah lengkap dan kami butuh validasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan KTP," ujar Mulyansari.

Sebagai informasi, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) siap menindaklanjuti pengaduan masyarakat di bidang perumahan melalui kanal Pengaduan Konsumen Perumahan Terpadu Bantuan Edukasi dan Asistensi Ramah untuk Pengaduan Konsumen Perumahan (BENAR-PKP).

Adanya kanal tersebut diharapkan dapat memberikan kemudahan pelayanan penanganan pengaduan untuk masyarakat di sektor perumahan sekaligus mendorong keterbukaan informasi dan pelayanan publik Kementerian PKP.

BENAR-PKP dibentuk dengan maksud untuk menyediakan saluran pengaduan konsumen sebagai 1 pusat data pengaduan konsumen perumahan serta sarana memberikan edukasi dan kepastian hukum kepada konsumen perumahan.

Tujuan pembentukan BENAR-PKP adalah untuk efisiensi pengolahan data meningkatkan transparansi dan kualitas layanan, pengambilan keputusan yang lebih baik untuk penyelesaian masalah perumahan, pemantauan dan evaluasi, serta kolaborasi antar instansi dalam penanganan pengaduan.

Kanal pengaduan BENAR-PKP dapat diakses secara mudah, cepat, dan murah melalui aplikasi WhatsApp dengan nomor HP 0812-88888-911.

Masyarakat yang ingin melakukan pengaduan hanya perlu melengkapi data pendukung pada chat WhatsApp. Kemudian pengaduan akan diterima oleh Tim Satgas Pengaduan Perumahan yang terdiri dari lintas sektor dan lintas unit organisasi yang akan menindaklanjuti untuk melakukan fasilitasi, mediasi, dan verifikasi pengaduan antara konsumen dan pihak terkait.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menerima 60 tiket pengaduan dari penghuni rumah susun (rusun) atau apartemen di kawasan Jabodetabek melalui layanan BENAR-PKP.

"Kalau saat ini kita sudah menerima kurang lebih 60 tiket pengaduan di mana rata-rata dari penghuni rumah susun atau apartemen," ujar Direktur Bina Usaha Perumahan dan Perlindungan Konsumen Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PKP Mulyansari di Jakarta, Kamis.

Menurut Mulyansari, pengaduan yang dilaporkan melalui layanan BENAR-PKP seperti Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (P3SRS) serta pengelolaannya.

Pengaduan dari penghuni rusun tersebut masih di sekitaran kawasan Jabodetabek. Terdapat 60 tiket pengaduan dari 106 percakapan yang masuk ke dalam layanan BENAR-PKP, dan 60 tiket pengaduan tersebut sudah direspons oleh Kementerian PKP.

"Datanya sudah lengkap dan kami butuh validasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan KTP," ujar Mulyansari.

Sebagai informasi, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) siap menindaklanjuti pengaduan masyarakat di bidang perumahan melalui kanal Pengaduan Konsumen Perumahan Terpadu Bantuan Edukasi dan Asistensi Ramah untuk Pengaduan Konsumen Perumahan (BENAR-PKP).

Adanya kanal tersebut diharapkan dapat memberikan kemudahan pelayanan penanganan pengaduan untuk masyarakat di sektor perumahan sekaligus mendorong keterbukaan informasi dan pelayanan publik Kementerian PKP.

BENAR-PKP dibentuk dengan maksud untuk menyediakan saluran pengaduan konsumen sebagai 1 pusat data pengaduan konsumen perumahan serta sarana memberikan edukasi dan kepastian hukum kepada konsumen perumahan.

Tujuan pembentukan BENAR-PKP adalah untuk efisiensi pengolahan data meningkatkan transparansi dan kualitas layanan, pengambilan keputusan yang lebih baik untuk penyelesaian masalah perumahan, pemantauan dan evaluasi, serta kolaborasi antar instansi dalam penanganan pengaduan.

Kanal pengaduan BENAR-PKP dapat diakses secara mudah, cepat, dan murah melalui aplikasi WhatsApp dengan nomor HP 0812-88888-911.

Masyarakat yang ingin melakukan pengaduan hanya perlu melengkapi data pendukung pada chat WhatsApp. Kemudian pengaduan akan diterima oleh Tim Satgas Pengaduan Perumahan yang terdiri dari lintas sektor dan lintas unit organisasi yang akan menindaklanjuti untuk melakukan fasilitasi, mediasi, dan verifikasi pengaduan antara konsumen dan pihak terkait.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menerima 60 tiket pengaduan dari penghuni rumah susun (rusun) atau apartemen di kawasan Jabodetabek melalui layanan BENAR-PKP.

"Kalau saat ini kita sudah menerima kurang lebih 60 tiket pengaduan di mana rata-rata dari penghuni rumah susun atau apartemen," ujar Direktur Bina Usaha Perumahan dan Perlindungan Konsumen Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PKP Mulyansari di Jakarta, Kamis.

Menurut Mulyansari, pengaduan yang dilaporkan melalui layanan BENAR-PKP seperti Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (P3SRS) serta pengelolaannya.

Pengaduan dari penghuni rusun tersebut masih di sekitaran kawasan Jabodetabek. Terdapat 60 tiket pengaduan dari 106 percakapan yang masuk ke dalam layanan BENAR-PKP, dan 60 tiket pengaduan tersebut sudah direspons oleh Kementerian PKP.

"Datanya sudah lengkap dan kami butuh validasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan KTP," ujar Mulyansari.

Sebagai informasi, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) siap menindaklanjuti pengaduan masyarakat di bidang perumahan melalui kanal Pengaduan Konsumen Perumahan Terpadu Bantuan Edukasi dan Asistensi Ramah untuk Pengaduan Konsumen Perumahan (BENAR-PKP).

Adanya kanal tersebut diharapkan dapat memberikan kemudahan pelayanan penanganan pengaduan untuk masyarakat di sektor perumahan sekaligus mendorong keterbukaan informasi dan pelayanan publik Kementerian PKP.

BENAR-PKP dibentuk dengan maksud untuk menyediakan saluran pengaduan konsumen sebagai 1 pusat data pengaduan konsumen perumahan serta sarana memberikan edukasi dan kepastian hukum kepada konsumen perumahan.

Tujuan pembentukan BENAR-PKP adalah untuk efisiensi pengolahan data meningkatkan transparansi dan kualitas layanan, pengambilan keputusan yang lebih baik untuk penyelesaian masalah perumahan, pemantauan dan evaluasi, serta kolaborasi antar instansi dalam penanganan pengaduan.

Kanal pengaduan BENAR-PKP dapat diakses secara mudah, cepat, dan murah melalui aplikasi WhatsApp dengan nomor HP 0812-88888-911.

Masyarakat yang ingin melakukan pengaduan hanya perlu melengkapi data pendukung pada chat WhatsApp. Kemudian pengaduan akan diterima oleh Tim Satgas Pengaduan Perumahan yang terdiri dari lintas sektor dan lintas unit organisasi yang akan menindaklanjuti untuk melakukan fasilitasi, mediasi, dan verifikasi pengaduan antara konsumen dan pihak terkait.

kita sudah menerima kurang lebih 60 tiket pengaduan di mana rata-rata dari penghuni rumah susun atau apartemen

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menerima 60 tiket pengaduan dari penghuni rumah susun (rusun) atau apartemen di kawasan Jabodetabek melalui layanan BENAR-PKP.

"Kalau saat ini kita sudah menerima kurang lebih 60 tiket pengaduan di mana rata-rata dari penghuni rumah susun atau apartemen," ujar Direktur Bina Usaha Perumahan dan Perlindungan Konsumen Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PKP Mulyansari di Jakarta, Kamis.

Menurut Mulyansari, pengaduan yang dilaporkan melalui layanan BENAR-PKP seperti Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (P3SRS) serta pengelolaannya.

Pengaduan dari penghuni rusun tersebut masih di sekitaran kawasan Jabodetabek. Terdapat 60 tiket pengaduan dari 106 percakapan yang masuk ke dalam layanan BENAR-PKP, dan 60 tiket pengaduan tersebut sudah direspons oleh Kementerian PKP.

"Datanya sudah lengkap dan kami butuh validasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan KTP," ujar Mulyansari.

Sebagai informasi, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) siap menindaklanjuti pengaduan masyarakat di bidang perumahan melalui kanal Pengaduan Konsumen Perumahan Terpadu Bantuan Edukasi dan Asistensi Ramah untuk Pengaduan Konsumen Perumahan (BENAR-PKP).

Adanya kanal tersebut diharapkan dapat memberikan kemudahan pelayanan penanganan pengaduan untuk masyarakat di sektor perumahan sekaligus mendorong keterbukaan informasi dan pelayanan publik Kementerian PKP.

BENAR-PKP dibentuk dengan maksud untuk menyediakan saluran pengaduan konsumen sebagai 1 pusat data pengaduan konsumen perumahan serta sarana memberikan edukasi dan kepastian hukum kepada konsumen perumahan.

Tujuan pembentukan BENAR-PKP adalah untuk efisiensi pengolahan data meningkatkan transparansi dan kualitas layanan, pengambilan keputusan yang lebih baik untuk penyelesaian masalah perumahan, pemantauan dan evaluasi, serta kolaborasi antar instansi dalam penanganan pengaduan.

Kanal pengaduan BENAR-PKP dapat diakses secara mudah, cepat, dan murah melalui aplikasi WhatsApp dengan nomor HP 0812-88888-911.

Masyarakat yang ingin melakukan pengaduan hanya perlu melengkapi data pendukung pada chat WhatsApp. Kemudian pengaduan akan diterima oleh Tim Satgas Pengaduan Perumahan yang terdiri dari lintas sektor dan lintas unit organisasi yang akan menindaklanjuti untuk melakukan fasilitasi, mediasi, dan verifikasi pengaduan antara konsumen dan pihak terkait.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2025

kita sudah menerima kurang lebih 60 tiket pengaduan di mana rata-rata dari penghuni rumah susun atau apartemen

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menerima 60 tiket pengaduan dari penghuni rumah susun (rusun) atau apartemen di kawasan Jabodetabek melalui layanan BENAR-PKP.

"Kalau saat ini kita sudah menerima kurang lebih 60 tiket pengaduan di mana rata-rata dari penghuni rumah susun atau apartemen," ujar Direktur Bina Usaha Perumahan dan Perlindungan Konsumen Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PKP Mulyansari di Jakarta, Kamis.

Menurut Mulyansari, pengaduan yang dilaporkan melalui layanan BENAR-PKP seperti Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (P3SRS) serta pengelolaannya.

Pengaduan dari penghuni rusun tersebut masih di sekitaran kawasan Jabodetabek. Terdapat 60 tiket pengaduan dari 106 percakapan yang masuk ke dalam layanan BENAR-PKP, dan 60 tiket pengaduan tersebut sudah direspons oleh Kementerian PKP.

"Datanya sudah lengkap dan kami butuh validasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan KTP," ujar Mulyansari.

Sebagai informasi, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) siap menindaklanjuti pengaduan masyarakat di bidang perumahan melalui kanal Pengaduan Konsumen Perumahan Terpadu Bantuan Edukasi dan Asistensi Ramah untuk Pengaduan Konsumen Perumahan (BENAR-PKP).

Adanya kanal tersebut diharapkan dapat memberikan kemudahan pelayanan penanganan pengaduan untuk masyarakat di sektor perumahan sekaligus mendorong keterbukaan informasi dan pelayanan publik Kementerian PKP.

BENAR-PKP dibentuk dengan maksud untuk menyediakan saluran pengaduan konsumen sebagai 1 pusat data pengaduan konsumen perumahan serta sarana memberikan edukasi dan kepastian hukum kepada konsumen perumahan.

Tujuan pembentukan BENAR-PKP adalah untuk efisiensi pengolahan data meningkatkan transparansi dan kualitas layanan, pengambilan keputusan yang lebih baik untuk penyelesaian masalah perumahan, pemantauan dan evaluasi, serta kolaborasi antar instansi dalam penanganan pengaduan.

Kanal pengaduan BENAR-PKP dapat diakses secara mudah, cepat, dan murah melalui aplikasi WhatsApp dengan nomor HP 0812-88888-911.

Masyarakat yang ingin melakukan pengaduan hanya perlu melengkapi data pendukung pada chat WhatsApp. Kemudian pengaduan akan diterima oleh Tim Satgas Pengaduan Perumahan yang terdiri dari lintas sektor dan lintas unit organisasi yang akan menindaklanjuti untuk melakukan fasilitasi, mediasi, dan verifikasi pengaduan antara konsumen dan pihak terkait.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta -

Konsumen Meikarta menyampaikan keluh kesahnya soal unit apartemen yang dibelinya tapi tak kunjung diterima. Mereka melaporkan hal ini ke Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) melalui layanan BENAR-PKP.

Adalah Jefri Victor Garinding, salah satu konsumen Meikarta yang belum menerima unit apartemen yang dibelinya. Jefri membeli unit apartemen Meikarta secara cash keras pada 2017. Ia membayar Rp 286 juta untuk tipe studio.

Jefri bercerita, dirinya sempat ditawarkan untuk mengganti unit yang sudah dibelinya namun harus membayar lebih. Namun ia menolak tawaran tersebut karena sudah tidak ada uang lagi. Ia datang ke Kementerian PKP berharap bisa menyelesaikan permasalahan terkait penyerahan unit yang tak kunjung dilakukan hingga saat ini.

"Nah kami besar harapan dari pihak Meikarta bisa mendengar apa yang menjadi harapan kami. Ya mungkin ini solusi terbaik hari ini di mana kita hadir di sini, ada jawaban dan kepastian untuk selanjutnya kami diberikan hak kami, unit kami yang sudah menjadi hak kami karena kami sudah bayar kecuali kami tadi belum bayar," katanya kepada awak media di Kantor Kementerian PKP, Kamis (10/4/2025).

Konsumen Meikarta yang tak kunjung terima unit yang sudah dibeli. Kiri: Jefri Victor Garinding, kanan: perwakilan keluarga Rozi Bukari. Foto: Almadinah Putri Brilian/detikcom

Sementara itu, salah satu perwakilan dari keluarga Rozi Bukari, konsumen Meikarta, telah membeli dua buah unit apartemen namun tak kunjung diberikan hingga saat ini. Pihaknya membeli unit tersebut sejak 2015 lalu secara tunai.

"Ya mudah-mudahan lah, mungkin kalau menurut saya memang ada dua solusi. Satu, mengembalikan dana tunai kepada kami dalam tenggat waktu yang tidak terlalu lama. Yang kedua, memberikan unit secepatnya," tuturnya.

Sebagai informasi, hari ini Kementerian PKP mengadakan pertemuan antara konsumen dengan pengembang Meikarta, PT Mahkota Sentosa Utama. Pertemuan hari ini membahas mengenai verifikasi data konsumen yang mengajukan refund maupun menyerahkan unit yang sudah dibeli namun tak kunjung didapatkan.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(abr/zlf)