Kabupaten Deli Serdang di Sumatera Utara sedang menarik perhatian dari para calon pemilik rumah. Sebagai pusat perhatian, daerah tersebut menawarkan berbagai pilihan rumah subsidi dengan harga yang terjangkau, yang tersedia melalui Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang), dengan harga kurang dari Rp 200 juta.

Berikut adalah beberapa pilihan rumah terjangkau di Kabupaten Deli Serdang:

1. Kota Mandiri Bekala: Tipe Rst 21/60

   Terletak di Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang. Bangunan berupa rumah tapak dengan luas bangunan 21 meter persegi dan luas lahan 60 meter persegi, proyek ini dikembangkan oleh Propernas Nusa Dua.

   Proyek ini menawarkan 445 unit rumah dengan harga rumah per unit adalah Rp 110 juta. Sebanyak 312 unit telah terjual, sementara 133 unit masih tersedia.
2. Cendana Asri Namorambe Tahap 2: Tipe 36

   Perumahan satu ini dikembangkan oleh Pandu Para Mitra yang terletak di Namorambe, Kabupaten Deli Serdang. Menawarkan 424 unit rumah dengan bangunan berupa rumah tapak dan harga per unit sebesar Rp 118 juta.

   Luas dari bangunan ini sendiri adalah 36 meter persegi dengan luas lahan 96 meter persegi. Hingga saat ini, sudah terjual 379 unit, sedangkan masih tersedia 45 unit lagi.

3. Kota Johor Medan: Tipe 28

   Berlokasi di Namorambe, Kabupaten Deli Serdang, proyek perumahan ini dikembangkan oleh Rolex Dwi Tunggal. Telah terjual 231 unit dengan banderol per unit sebesar Rp 120 juta.

   Bangunan rumah tapak memiliki luas 28 meter persegi dengan total luas tanah adalah 60 meter persegi. Hingga saat ini, masih tersedia 86 unit untuk dipasarkan dari 317 unit yang disediakan.

4. Grand Taman Permata Indah 2: Tipe 36

   Perumahan keempat ini terletak di Sunggal, Kabupaten Deli Serdang. Total unit yang ditawarkan adalah 139 rumah dan telah terjual 138 unit. Harga per unit sebesar Rp 128 juta.

   Bangunan rumah tapak ini memiliki luas 36 meter persegi, dan untuk luas total lahan adalah 98 meter persegi. Proyek perumahan ini dikembangkan oleh Sentra Jaya Perkasa Prima. Perumahan ini telah tersisa 1 unit yang tersedia.

5. Grand Taman Permata Indah: Tipe 36

   Di Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, terdapat perumahan yang menawarkan total 12 unit. Saat ini, telah terjual 11 unit dengan harga per unit sebesar Rp 129 juta.

   Bangunan-bangunan rumah tapak ini memiliki luas 36 meter persegi, dengan total lahan mencapai 98 meter persegi.

   Proyek perumahan ini dikembangkan oleh Sentra Jaya Perkasa Prima. Sisa unit yang tersedia untuk dijual adalah 1 unit.

Kota Padangsidimpuan di Sumatera Utara sedang menarik perhatian dari para calon pemilik rumah. Sebagai pusat perhatian, daerah tersebut menawarkan berbagai pilihan rumah subsidi dengan harga yang terjangkau, yang tersedia melalui Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang), dengan harga kurang dari Rp 200 juta.

Berikut adalah beberapa pilihan rumah terjangkau di Kota Padangsidimpuan:

1. Griya 24 Asri I: Tipe 36/91 (Couple)

   Terletak di Padangsidimpuan Batunadua, Kota Padangsidimpuan. Bangunan berupa rumah tapak dengan luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 91 meter persegi, proyek ini dikembangkan oleh Sidimpuan 024 Abadi.

   Proyek ini menawarkan 155 unit rumah dengan harga rumah per unit adalah Rp 140 juta. Sebanyak 153 unit telah terjual, sementara 2 unit masih tersedia.
2. Graha Mandiri Cemerlang: Tipe Subsidi 36 Kopel/Bukan Deret

   Perumahan satu ini dikembangkan oleh Pt. Ellsa Mandiri Cemerlang yang terletak di Padangsidimpuan Tenggara, Kota Padangsidimpuan. Menawarkan 3 unit rumah dengan bangunan berupa rumah tapak dan harga per unit sebesar Rp 150 juta.

   Luas dari bangunan ini sendiri adalah 36 meter persegi dengan luas lahan 90 meter persegi. Hingga saat ini, sudah terjual 0 unit, sedangkan masih tersedia 3 unit lagi.

3. Griya 24 Asri Ii: Tipe 36/91 (Couple)

   Berlokasi di Padangsidimpuan Batunadua, Kota Padangsidimpuan, proyek perumahan ini dikembangkan oleh Sidimpuan 024 Abadi. Telah terjual 99 unit dengan banderol per unit sebesar Rp 151 juta.

   Bangunan rumah tapak memiliki luas 36 meter persegi dengan total luas tanah adalah 91 meter persegi. Hingga saat ini, masih tersedia 53 unit untuk dipasarkan dari 152 unit yang disediakan.

4. Griya Bire Asri: Tipe 36/78

   Perumahan keempat ini terletak di Padangsidimpuan Hutaimbaru, Kota Padangsidimpuan. Total unit yang ditawarkan adalah 40 rumah dan telah terjual 37 unit. Harga per unit sebesar Rp 151 juta.

   Bangunan rumah tapak ini memiliki luas 36 meter persegi, dan untuk luas total lahan adalah 78 meter persegi. Proyek perumahan ini dikembangkan oleh Pt. Hetin Telo Ula. Perumahan ini telah tersisa 3 unit yang tersedia.

5. Griya Nato 1: Tipe 36

   Di Padangsidimpuan Batunadua, Kota Padangsidimpuan, terdapat perumahan yang menawarkan total 29 unit. Saat ini, telah terjual 25 unit dengan harga per unit sebesar Rp 151 juta.

   Bangunan-bangunan rumah tapak ini memiliki luas 36 meter persegi, dengan total lahan mencapai 98 meter persegi.

   Proyek perumahan ini dikembangkan oleh Nato Jaya Group. Sisa unit yang tersedia untuk dijual adalah 4 unit.

Kota Pematangsiantar di Sumatera Utara sedang menarik perhatian dari para calon pemilik rumah. Sebagai pusat perhatian, daerah tersebut menawarkan berbagai pilihan rumah subsidi dengan harga yang terjangkau, yang tersedia melalui Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang), dengan harga kurang dari Rp 200 juta.

Berikut adalah beberapa pilihan rumah terjangkau di Kota Pematangsiantar:

1. Perumahan Damai Sejahtera Tahap Ii: Tipe 36

   Terletak di Siantar Sitalasari, Kota Pematangsiantar. Bangunan berupa rumah tapak dengan luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 84 meter persegi, proyek ini dikembangkan oleh Puri Graha Realty.

   Proyek ini menawarkan 117 unit rumah dengan harga rumah per unit adalah Rp 140 juta. Sebanyak 72 unit telah terjual, sementara 45 unit masih tersedia.
2. Pondok Indah Nagahuta: Tipe 36/90

   Perumahan satu ini dikembangkan oleh Gevrille Wilson Karya yang terletak di Siantar Sitalasari, Kota Pematangsiantar. Menawarkan 31 unit rumah dengan bangunan berupa rumah tapak dan harga per unit sebesar Rp 140 juta.

   Luas dari bangunan ini sendiri adalah 35 meter persegi dengan luas lahan 90 meter persegi. Hingga saat ini, sudah terjual 30 unit, sedangkan masih tersedia 1 unit lagi.

3. Bunda Naga Mas: Tipe 36/245

   Berlokasi di Siantar Martoba, Kota Pematangsiantar, proyek perumahan ini dikembangkan oleh Naga Mas, Cv. Telah terjual 0 unit dengan banderol per unit sebesar Rp 150 juta.

   Bangunan rumah tapak memiliki luas 36 meter persegi dengan total luas tanah adalah 112 meter persegi. Hingga saat ini, masih tersedia 1 unit untuk dipasarkan dari 1 unit yang disediakan.

4. Griya Al-Falah Ii: Tipe 36

   Perumahan keempat ini terletak di Siantar Martoba, Kota Pematangsiantar. Total unit yang ditawarkan adalah 45 rumah dan telah terjual 43 unit. Harga per unit sebesar Rp 150 juta.

   Bangunan rumah tapak ini memiliki luas 36 meter persegi, dan untuk luas total lahan adalah 98 meter persegi. Proyek perumahan ini dikembangkan oleh Alfalah Prima Lestari. Perumahan ini telah tersisa 2 unit yang tersedia.

5. Bumi Karangsari Regency: Tipe 36

   Di Siantar Martoba, Kota Pematangsiantar, terdapat perumahan yang menawarkan total 40 unit. Saat ini, telah terjual 14 unit dengan harga per unit sebesar Rp 151 juta.

   Bangunan-bangunan rumah tapak ini memiliki luas 36 meter persegi, dengan total lahan mencapai 84 meter persegi.

   Proyek perumahan ini dikembangkan oleh Karunia Anugerah Putera. Sisa unit yang tersedia untuk dijual adalah 26 unit.

Kota Medan di Sumatera Utara sedang menarik perhatian dari para calon pemilik rumah. Sebagai pusat perhatian, daerah tersebut menawarkan berbagai pilihan rumah subsidi dengan harga yang terjangkau, yang tersedia melalui Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang), dengan harga kurang dari Rp 200 juta.

Berikut adalah beberapa pilihan rumah terjangkau di Kota Medan:

1. Perumnas Griya Martubung Iii: Tipe 31/75

   Terletak di Medan Labuhan, Kota Medan. Bangunan berupa rumah tapak dengan luas bangunan 31 meter persegi dan luas lahan 75 meter persegi, proyek ini dikembangkan oleh Pembangunan Perumahan Nasional.

   Proyek ini menawarkan 275 unit rumah dengan harga rumah per unit adalah Rp 118 juta. Sebanyak 0 unit telah terjual, sementara 275 unit masih tersedia.
2. Durung Asri: Tipe 36

   Perumahan satu ini dikembangkan oleh Rumah Asri Jadi Emas yang terletak di Medan Marelan, Kota Medan. Menawarkan 39 unit rumah dengan bangunan berupa rumah tapak dan harga per unit sebesar Rp 151 juta.

   Luas dari bangunan ini sendiri adalah 36 meter persegi dengan luas lahan 84 meter persegi. Hingga saat ini, sudah terjual 35 unit, sedangkan masih tersedia 4 unit lagi.

3. Griya Martubung 3: Tipe 36

   Berlokasi di Medan Labuhan, Kota Medan, proyek perumahan ini dikembangkan oleh Ilham Tuah Jaya. Telah terjual 15 unit dengan banderol per unit sebesar Rp 151 juta.

   Bangunan rumah tapak memiliki luas 36 meter persegi dengan total luas tanah adalah 85 meter persegi. Hingga saat ini, masih tersedia 17 unit untuk dipasarkan dari 32 unit yang disediakan.

4. Durung Asri Ii: Tipe 36

   Perumahan keempat ini terletak di Medan Marelan, Kota Medan. Total unit yang ditawarkan adalah 26 rumah dan telah terjual 25 unit. Harga per unit sebesar Rp 151 juta.

   Bangunan rumah tapak ini memiliki luas 36 meter persegi, dan untuk luas total lahan adalah 78 meter persegi. Proyek perumahan ini dikembangkan oleh Rumah Asri Jadi Emas. Perumahan ini telah tersisa 1 unit yang tersedia.

5. Griya Mentari Indah: Tipe 36

   Di Medan Labuhan, Kota Medan, terdapat perumahan yang menawarkan total 80 unit. Saat ini, telah terjual 40 unit dengan harga per unit sebesar Rp 151 juta.

   Bangunan-bangunan rumah tapak ini memiliki luas 36 meter persegi, dengan total lahan mencapai 90 meter persegi.

   Proyek perumahan ini dikembangkan oleh Sinergi Saudara Jaya. Sisa unit yang tersedia untuk dijual adalah 40 unit.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dinilai tidak layak memimpin Kementerian PKP.

"Menteri yang sekarang tidak layak memimpin Kementerian PKP," ucap Ketua Umum Asosiasi Pengembang Properti dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah dalam diskusi media di The Bellezza Hotel & Suite, Jakarta, Kamis (27/02/2025).

Ara, sapaan akrab Maruarar, dinilai tidak memiliki cara pikir visioner sebagai menteri yang mengembangkan sektor perumahan.

Artikel ini menjadi terpopuler dalam kanal Properti Kompas.com, Jumat (28/2/2025).

Selengkapnya baca di siniAra Tuai Kritik Pengembang, Dinilai Tak Layak Pimpin Kementerian PKP

Bagi masyarakat yang telah memiliki sertifikat tanah elektronik tentu perlu mengetahui cara mengecek keasliannya.

Dengan mengetahui sertifikat tanah elektronik asli atau tidak, hal itu bisa membuat masyarakat mencegah terjadinya hal-hal yang tak diinginkan.

Lantas, bagaimana cara mengetahui keaslian sertifikat tanah elektronik?

Informasinya ada di artikel iniMau Cek Sertifikat Tanah Elektronik Asli atau Tidak? Begini Caranya

Cakrabuana merupakan salah satu KA yang baru beroperasi seiring dengan mulai diberlakukannya GAPEKA 2025 pada 1 Februari 2025.

Hampir tiga pekan sejak pertama kali dijalankan hingga 18 Februari 2025, total penumpang yang sudah dilayani sebanyak 23.171 pelanggan.

“Dengan semakin diminatinya perjalanan KA Cakrabuana, KAI berkomitmen terus memberikan layanan terbaik dengan meningkatkan kenyamanan dan ketepatan waktu perjalanan,” ungkap Vice President KAI Anne Purba diktuip dari laman perseroan, Rabu (26/2/2025).

Lantas, apa rute dari KA Cakrabuana?

Jawabannya di sini Belum Genap Sebulan, 23.171 Orang Naik KA Cakrabuana

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dinilai tidak layak memimpin Kementerian PKP.

"Menteri yang sekarang tidak layak memimpin Kementerian PKP," ucap Ketua Umum Asosiasi Pengembang Properti dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah dalam diskusi media di The Bellezza Hotel & Suite, Jakarta, Kamis (27/2/2025).

Ara, sapaan akrab Maruarar, dinilai tidak memiliki cara pikir visioner sebagai menteri yang mengembangkan sektor perumahan.

Artikel ini menjadi terpopuler dalam kanal Properti Kompas.com, Jumat (28/2/2025).

Selengkapnya baca di siniAra Tuai Kritik Pengembang, Dinilai Tak Layak Pimpin Kementerian PKP

Bagi masyarakat yang telah memiliki sertifikat tanah elektronik tentu perlu mengetahui cara mengecek keasliannya.

Dengan mengetahui sertifikat tanah elektronik asli atau tidak, hal itu bisa membuat masyarakat mencegah terjadinya hal-hal yang tak diinginkan.

Lantas, bagaimana cara mengetahui keaslian sertifikat tanah elektronik?

Informasinya ada di artikel iniMau Cek Sertifikat Tanah Elektronik Asli atau Tidak? Begini Caranya

Cakrabuana merupakan salah satu KA yang baru beroperasi seiring dengan mulai diberlakukannya GAPEKA 2025 pada 1 Februari 2025.

Hampir tiga pekan sejak pertama kali dijalankan hingga 18 Februari 2025, total penumpang yang sudah dilayani sebanyak 23.171 pelanggan.

“Dengan semakin diminatinya perjalanan KA Cakrabuana, KAI berkomitmen terus memberikan layanan terbaik dengan meningkatkan kenyamanan dan ketepatan waktu perjalanan,” ungkap Vice President KAI Anne Purba diktuip dari laman perseroan, Rabu (26/2/2025).

Lantas, apa rute dari KA Cakrabuana?

Jawabannya di sini Belum Genap Sebulan, 23.171 Orang Naik KA Cakrabuana

JAKARTA, KOMPAS.com - Hashim Djojohadikusumo, Ketua Dewan Penasihat Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, mengungkapkan bahwa Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) akan memanfaatkan likuiditas dari bank-bank pemerintah untuk membantu membiayai program perumahan pemerintah.

Program perumahan ini bertujuan membangun 3 juta rumah setiap tahunnya dan mengambil inspirasi dari model Housing and Development Board (HDB) Singapura.

Pencapaian target pembangunan 30 juta rumah dalam 10 tahun ke depan melalui program 3 juta rumah per tahun, yang didukung oleh Danantara dan sektor perbankan, diharapkan dapat memberikan solusi nyata bagi krisis perumahan di Indonesia, sekaligus memperkuat sektor investasi dan ekonomi nasional.

Menurut Hashim, BPI Danantara akan memainkan peran penting dalam menyediakan pembiayaan untuk proyek ini dengan melibatkan bank-bank pemerintah sebagai sumber likuiditas.

Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa program perumahan yang dirancang untuk 37 juta keluarga di kota dan pedesaan dapat berjalan lancar. Selain itu, Danantara juga akan memberikan kontribusi untuk meningkatkan minat investasi guna mendukung pembangunan perumahan yang terjangkau dan ramah lingkungan.

"Indonesia akan memulai program perumahan yang sangat ambisius. Kita akan meniru Singapura, model HDB," kata Hashim pada acara Indonesia Green Energy Investment Dialogue 2025 di Jakarta, Kamis (27/2/2025).

"Sebagian akan didanai oleh Danantara," tambahnya.

Program ini bertujuan untuk menyediakan perumahan yang tidak hanya terjangkau, tetapi juga memiliki kualitas lingkungan yang baik. Rumah-rumah yang dibangun nantinya akan dilengkapi dengan teknologi ramah lingkungan, seperti panel surya dan turbin angin, untuk mendukung penggunaan energi terbarukan.

Hashim juga menekankan bahwa perumahan ini akan dirancang untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, seperti akses air bersih, listrik yang stabil, dan fasilitas lainnya yang layak.

"Sebagian besar dari 37 juta keluarga di Indonesia membutuhkan perumahan yang layak. Mereka membutuhkan air bersih dan lancar, mereka membutuhkan listrik. Mereka membutuhkan lantai keramik, bukan lantai tanah," ujar Hashim, seraya menambahkan bahwa lingkungan tempat tinggal yang layak juga menjadi salah satu cara untuk memerangi stunting di Indonesia.

Menurut Hashim, stunting bukan hanya disebabkan oleh kekurangan gizi, tetapi juga karena lingkungan yang tidak sehat. Oleh karena itu, dengan menghadirkan perumahan yang lebih baik dan lebih sehat, program ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat, termasuk mencegah stunting.

Selain itu, Hashim juga menyebutkan bahwa pembangunan perumahan yang dilakukan secara masif dapat mendorong pertumbuhan investasi sekitar 2 persen hingga 2,5 persen per tahun.

"Dengan program pembangunan 3 juta unit per tahun, kita berharap bisa melakukannya dalam 10 tahun ke depan. Itu berarti 30 juta unit rumah, yang tentunya akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang stabil," ujar Hashim.

Program ini juga diharapkan bisa memberikan dampak positif bagi sektor perbankan, di mana bank-bank pemerintah yang terlibat dalam pembiayaan akan memperoleh likuiditas yang dapat digunakan untuk mendukung pembiayaan program perumahan.

Dengan adanya dukungan likuiditas dari Danantara, perbankan dapat memberikan pembiayaan yang lebih terjangkau bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang membutuhkan rumah dengan harga yang wajar.

Dalam mendukung program ini, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) juga telah melibatkan BPI Danantara untuk mendorong minat investasi dalam proyek 3 juta rumah.

Pandu Sjahrir, perwakilan dari Danantara, menjelaskan bahwa salah satu langkah yang dilakukan oleh Danantara adalah melalui proses "book building," yaitu pengumpulan minat dari pasar untuk menarik lebih banyak investor.

"Book building adalah proses mengumpulkan interest serta masukan dari pasar. Ini yang sedang kami jalankan dengan berbagai pihak untuk meningkatkan minat terhadap program ini," jelas Pandu.

Danantara, yang baru dibentuk pada awal 2025, memiliki peran penting dalam mengelola aset negara dan memastikan efisiensi penggunaan sumber daya untuk mendukung program-program strategis nasional.

Dengan total nilai aset yang dikelola mencapai Rp 9,085 triliun, Danantara akan membantu mengurangi tumpang tindih dan inefisiensi di berbagai lembaga pemerintah, termasuk dalam sektor perumahan.

Pandu Sjahrir menambahkan bahwa selain menarik investasi, Danantara juga berperan dalam menampung masukan dari pelaku pasar guna meningkatkan minat terhadap program ini.

"Kami berharap dapat mengoptimalkan segala potensi untuk menciptakan pembiayaan yang lebih efisien dan efektif," tambahnya.

Ke depan, Danantara berencana untuk mengonsolidasikan pengelolaan aset negara di bawah satu entitas, yang diharapkan dapat meningkatkan daya guna dan nilai tambah aset negara.

Dengan langkah ini, Indonesia diharapkan mampu mengoptimalkan potensi sumber daya yang ada dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Hashim Djojohadikusumo, Ketua Dewan Penasihat Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, mengungkapkan bahwa Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) akan memanfaatkan likuiditas dari bank-bank pemerintah untuk membantu membiayai program perumahan pemerintah.

Program perumahan ini bertujuan membangun 3 juta rumah setiap tahunnya dan mengambil inspirasi dari model Housing and Development Board (HDB) Singapura.

Pencapaian target pembangunan 30 juta rumah dalam 10 tahun ke depan melalui program 3 juta rumah per tahun, yang didukung oleh Danantara dan sektor perbankan, diharapkan dapat memberikan solusi nyata bagi krisis perumahan di Indonesia, sekaligus memperkuat sektor investasi dan ekonomi nasional.

Menurut Hashim, BPI Danantara akan memainkan peran penting dalam menyediakan pembiayaan untuk proyek ini dengan melibatkan bank-bank pemerintah sebagai sumber likuiditas.

Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa program perumahan yang dirancang untuk 37 juta keluarga di kota dan pedesaan dapat berjalan lancar. Selain itu, Danantara juga akan memberikan kontribusi untuk meningkatkan minat investasi guna mendukung pembangunan perumahan yang terjangkau dan ramah lingkungan.

"Indonesia akan memulai program perumahan yang sangat ambisius. Kita akan meniru Singapura, model HDB," kata Hashim pada acara Indonesia Green Energy Investment Dialogue 2025 di Jakarta, Kamis (27/2/2025).

"Sebagian akan didanai oleh Danantara," tambahnya.

Program ini bertujuan untuk menyediakan perumahan yang tidak hanya terjangkau, tetapi juga memiliki kualitas lingkungan yang baik. Rumah-rumah yang dibangun nantinya akan dilengkapi dengan teknologi ramah lingkungan, seperti panel surya dan turbin angin, untuk mendukung penggunaan energi terbarukan.

Hashim juga menekankan bahwa perumahan ini akan dirancang untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, seperti akses air bersih, listrik yang stabil, dan fasilitas lainnya yang layak.

"Sebagian besar dari 37 juta keluarga di Indonesia membutuhkan perumahan yang layak. Mereka membutuhkan air bersih dan lancar, mereka membutuhkan listrik. Mereka membutuhkan lantai keramik, bukan lantai tanah," ujar Hashim, seraya menambahkan bahwa lingkungan tempat tinggal yang layak juga menjadi salah satu cara untuk memerangi stunting di Indonesia.

Menurut Hashim, stunting bukan hanya disebabkan oleh kekurangan gizi, tetapi juga karena lingkungan yang tidak sehat. Oleh karena itu, dengan menghadirkan perumahan yang lebih baik dan lebih sehat, program ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat, termasuk mencegah stunting.

Selain itu, Hashim juga menyebutkan bahwa pembangunan perumahan yang dilakukan secara masif dapat mendorong pertumbuhan investasi sekitar 2 persen hingga 2,5 persen per tahun.

"Dengan program pembangunan 3 juta unit per tahun, kita berharap bisa melakukannya dalam 10 tahun ke depan. Itu berarti 30 juta unit rumah, yang tentunya akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang stabil," ujar Hashim.

Program ini juga diharapkan bisa memberikan dampak positif bagi sektor perbankan, di mana bank-bank pemerintah yang terlibat dalam pembiayaan akan memperoleh likuiditas yang dapat digunakan untuk mendukung pembiayaan program perumahan.

JAKARTA - Kawasan Tangerang Raya (Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan), semakin menjadi pusat perhatian sebagai kawasan ekonomi yang sangat prospektif. Hal ini karena keunggulan aksesibilitas serta tingkat populasi dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi

Selain itu, pertumbuhan penduduk yang signifikan dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadikan Tangerang Raya sebagai salah satu wilayah dengan potensi daya beli masyarakat yang besar. Tidak kalah penting, kawasan ini didukung oleh infrastruktur modern yang terus berkembang, memperkuat posisinya sebagai area yang sangat strategis.

Pengamat properti, Panangian Simanungkalit, mengungkapkan bahwa pesatnya perkembangan Tangerang Raya menjadikannya lokasi yang ideal untuk investasi. Lonjakan nilai properti dan tumbuhnya sektor komersial semakin mengukuhkan kawasan ini sebagai salah satu pusat ekonomi utama di Jabodetabek.

Merespons potensi tersebut, PT Lippo Karawaci Tbk. (LPKR) terus memacu penjualan proyek-proyek unggulan di kawasan Lippo Village hingga Park Serpong. Pada 2024, LPKR berhasil mencatatkan pra-penjualan sebesar Rp6,01 triliun, atau 112% dari target tahunan.

Pencapaian ini mencerminkan peningkatan 17% dibandingkan tahun sebelumnya, menunjukkan permintaan pasar yang terus tumbuh untuk produk properti residensial dan komersial.

John Riady CEO Grup Lippo mengatakan, pihaknya berkomitmen untuk terus memperluas portofolio dan mendorong inovasi guna memenuhi kebutuhan pembeli rumah pertama dengan meluncurkan produk perumahan terjangkau di Park Serpong dan Lippo Cikarang Cosmopolis. ?Dengan peluncuran proyek-proyek baru yang akan datang, kami yakin dapat terus mencatatkan kinerja yang solid di masa depan," katanya dalam siaran pers, Kamis (27/2/2025).

Properti residensial tetap menjadi kontributor utama dengan kontribusi sebesar 64% terhadap total pra-penjualan. Kinerja ini didorong oleh permintaan yang berkelanjutan untuk produk rumah tapak yang diluncurkan pada tahun sebelumnya, seperti Cendana Homes, XYZ Livin, dan Waterfront Uptown. Selain itu, peluncuran produk baru seperti seri Zen, Cendana Suites, dan Blackslate di Park Serpong, serta XQ Livin di Lippo Cikarang Cosmopolis, turut memberikan kontribusi signifikan.

Untuk pra-penjualan Lippo Karawaci, yang mencakup beberapa proyek unggulan di kawasan Lippo Village hingga Park Serpong, tercatat sebesar Rp4,3 triliun pada tahun lalu. Kinerja ini didorong oleh penjualan residensial yang mencapai Rp2,99 triliun, disusul oleh penjualan kavling tanah sebesar Rp491 miliar dan penjualan komersial sebesar Rp494 miliar.

TEPI BARAT - Laporan yang dirilis Departemen Urusan Negosiasi Organisasi Pembebasan Palestina mengungkapkan 44,5% wilayah Tepi Barat kini berada di bawah kendali Israel karena perluasan permukiman dan aneksasi tanah.

Laporan tersebut, yang menyertakan peta yang baru diterbitkan, menyoroti pertumbuhan pesat permukiman ilegal Yahudi Israel, dengan lima permukiman baru dan 50 pos terdepan didirikan pada tahun 2024 saja.

Laporan tersebut juga menyatakan populasi pemukim ilegal di Tepi Barat telah meningkat tiga kali lipat sejak tahun 1995, mencapai sekitar 740.000 pemukim.

Menurut laporan tersebut, sebagian besar perluasan ini terjadi di balik tembok pemisah atau di wilayah yang dikuasai langsung oleh Israel, sehingga solusi dua negara semakin tidak dapat dilaksanakan.

Laporan tersebut memperingatkan jika pembangunan terus berlanjut pada tingkat saat ini, wilayah permukiman dapat meluas lima kali lipat di tanah Palestina yang disita.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menganggap permukiman Israel di wilayah Palestina yang diduduki ilegal menurut hukum internasional dan telah berulang kali menyerukan penghentian perluasan permukiman tersebut, dengan peringatan aktivitas permukiman merusak prospek penyelesaian konflik yang adil.

Sejak genosida di Gaza dimulai pada Oktober 2023, Israel telah mempercepat perluasan permukimannya di Tepi Barat dan mengintensifkan diskusi tentang pencaplokan wilayah tersebut sambil menolak pembentukan negara Palestina.

Pemerintah Israel, yang dipimpin Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, telah mendorong pengakuan Amerika Serikat (AS) atas kedaulatan Israel di Tepi Barat.

Presiden AS Donald Trump menyatakan pada tanggal 4 Februari bahwa pemerintahannya akan "segera mengeluarkan keputusan" tentang masalah tersebut.

Selama beberapa dekade, Israel telah menduduki tanah Palestina, Suriah, dan Lebanon, menolak mundur meskipun ada tekanan internasional.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama Bank Dunia melakukan penjajakan mengenai dukungan teknis dalam pelaksanaan Program 3 Juta Rumah.

Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah menyatakan, setidaknya ada tiga hal yang menjadi perhatian Kementerian PKP dalam Program 3 Juta Rumah yakni masalah penyediaan tanah, kemudahan perizinan dan konstruksi bangunan.

"Kementerian PKP juga siap bersinergi dan bekerja sama dengan berbagai pihak termasuk Bank Dunia guna mewujudkan semangat gotong royong membangun rumah rakyat," kata Fahri di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, Indonesia harus bisa mencontoh dan belajar dari negara-negara lain dalam program perumahan.

"Misalnya Singapura yang mampu menjaga dan mengelola aset dasar perumahan yakni tanah, Jepang dan China dengan teknologi perumahannya yang cepat dan Qatar juga telah siap membantu Indonesia," katanya.

Fahri menyampaikan, Kementerian PKP juga mengucapkan terima kasih atas perhatian Bank Dunia terhadap program perumahan di Indonesia dan berharap ke depan ada akselerasi program yang bisa disinergikan dengan baik di lapangan.

Sebagai informasi, pertemuan antara Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah melakukan pertemuan dengan perwakilan Bank Dunia yakni Program Leader of Infrastructure World Bank Claudia Inez Vasquez dan Senior Urban Development Specialist Luiz Trivero.

Pada pertemuan tersebut Program Leader of Infrastructure World Bank Claudia Inez Vasquez menyampaikan, Bank Dunia juga telah menyusun sejumlah proposal serta menyampaikan implementasi dukungan kepada Kementerian PKP sehingga diharapkan lebih banyak masyarakat yang akan mendapatkan bantuan perumahan.

"Perumahan merupakan salah satu masalah kompleks yang sering dihadapi oleh suatu negara sehingga dibutuhkan komitmen pemerintah dalam menjalankan Program Perumahan," kata Claudia.

Claudia mengatakan, Bank Dunia juga menilai adanya Program 3 Juta Rumah yang menjadi visi Presiden Prabowo Subianto dan dilaksanakan oleh Kementerian PKP merupakan sebuah terobosan yang baik dalam penyediaan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat.

BANJAR, iNewsTasikmalaya.id - DPC Poros Sahabat Nusantara (Posnu) Kota Banjar, mendatangi Dinas Lingkungan Hidup untuk mempertanyakan kelanjutan program bantuan 3 juta rumah yang saat ini masih dalam tahap validasi pendataan oleh enumerator.

"Pendataan sudah berjalan, tapi teknis terkait alternatif maupun solusi yang ditawarkan belum jelas," ungkap Pembina DPC Posnu Kota Banjar, Muhlison, Kamis (27/2/2025).

Muhlison, yang juga mantan ketua PMII Kota Banjar, menekankan bahwa kebijakan pemerintah seharusnya berdasarkan kebutuhan masyarakat, sehingga tidak boleh terburu-buru mengambil skema subsidi perbaikan.

"Di lapangan, kami masih menemukan banyak masyarakat yang status tempat tinggalnya masih tumpang karang. Bagaimana dengan warga yang belum memiliki kepemilikan tanah?" tuturnya.

Selain itu, Muhlison juga mempertanyakan metode pendataan yang dilakukan oleh enumerator serta hasil korespondensi dari pendataan yang telah dilakukan.

"Bagaimana kemudian muncul kesimpulan bahwa warga Kota Banjar tidak berminat terhadap bantuan alternatif rumah susun? Kami mempertanyakan metode yang digunakan karena sangat mempengaruhi hasil dan keputusan atas alternatif solusi yang ditawarkan," kata dia.

Muhlison berharap pemerintah melakukan verifikasi lebih detail terhadap penerima manfaat, khususnya yang masih tumpang karang, karena mereka juga memiliki hak untuk hidup dan mendapatkan tempat tinggal yang layak.

"Alternatif rumah susun akan menjadi pilihan yang diminati, tinggal bagaimana pemerintah memberikan edukasi tentang kebutuhan rumah layak huni, meskipun jauh dari tempat kerja," paparnya.

Rumah susun akan menjadi solusi bagi masyarakat untuk mendapatkan rumah layak huni tanpa biaya sewa yang ditanggung oleh pemerintah.

"Peluang ini jangan sampai terlewatkan oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan tempat tinggal yang layak," kata dia.

Adapun pertemuan dengan Dinas LH, Muhlison menyimpulkan bahwa Dinas belum bisa memberikan kejelasan terkait program bantuan 3 juta rumah ini.

"Ini masih dalam tahap perencanaan sehingga Posnu Kota Banjar mendorong untuk ikut serta dalam mensukseskan program agar tepat guna dan tepat sasaran," imbuhnya.

Posnu Kota Banjar juga berencana melakukan audiensi dengan Pemerintah Kota Banjar agar penerima manfaat adalah benar-benar masyarakat yang layak menerima bantuan program 3 juta rumah tersebut.

Editor : Asep Juhariyono