Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, memastikan insiden puluhan siswa SDN Dukuh 3, Sukoharjo, Jawa Tengah, mual-mual setelah menyantap makan bergizi gratis (MBG) sudah diatasi. Dadan mengatakan masalah tersebut terjadi karena human error.

"Nggak ada (pelanggaran SOP), hanya kesalahan teknis saja. Semua sudah diselesaikan, hanya human error yang sudah terjadi dan sudah diatasi," kata Dadan usai rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (17/1/2025).

Dadan mengatakan para siswa yang mengalami keracunan telah ditangani dan kembali bersekolah. Dia pun memastikan pihaknya telah melakukan penanggulangan agar insiden serupa tidak terjadi lagi.

"Sehingga anak-anak yang kemarin keracunan sekarang sudah sekolah lagi. Sudah ada antisipasinya, di Sukoharjo bisa dicek sudah tidak terjadi lagi," katanya.

Istana sebelumnya buka suara soal puluhan siswa SDN Dukuh 3, Sukoharjo, Jawa Tengah, mual-mual setelah menyantap makan bergizi gratis (MBG). Kepala Komunikasi Presiden Hasan Nasbi mengatakan hal ini menjadi evaluasi bagi Badan Gizi Nasional (BGN).

Hasan menyebutkan kondisi 40 anak mengalami mual dan muntah-muntah itu sudah ditangani dan saat ini dalam kondisi membaik. Para siswa itu diduga muntah usai memakan ayam yang dimarinasi.

"Ada kejadian di salah satu sekolah yang dilayani oleh SPPG di Sukoharjo. 40 anak yang memakan ayam yang dimarinasi mengalami mual dan muntah-muntah. Anak-anak ini sudah ditangani dan diobati di puskesmas terdekat dan keadaannya sudah kembali membaik," kata Hasan kepada wartawan, Kamis (16/1).

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP), Fahri Hamzah, bakal menjadikan Nusa Tenggara Barat (NTB) sebagai pilot project program 3 juta rumah. Program 3 juta rumah merupakan janji Presiden Prabowo Subianto.

"Saya memang memilih NTB sebagai percontohan," ujar Fahri saat Rapat Koordinasi (Rakor) Desain Penataan Perumahan dan Permukiman di NTB, Jumat (17/1/2025).

Pemilihan NTB sebagai percontohan program 3 juta rumah karena Fahri telah mengenal seluk-beluk Bumi Gora. "Jadi kalau ada yang bohong, saya tahu itu bohong. Kalau ada yang salah, saya tahu itu salah. Karena saya mengenal," ujar Fahri.

Sebelum melakukan kunjungan kerja ke NTB, Fahri menyempatkan diri bertemu dengan Menteri PKP, Maruarar Sirait. "Saya bilang saya nggak minat jadi kepala daerah. Kenapa? Saya ke NTB karena saya kenal NTB," ujarnya.

Fahri mengungkapkan data menjadi masalah utama pembangunan perumahan di NTB. Permasalahan data ini harus segera diselesaikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB.

"Data itu harus benar karena kemungkinan selama ini kita ambil keputusan yang salah. Jadi saya minta datanya realnya bagaimana," kata Fahri.

Fahri bakal segera menemui Menteri Sosial (Mensos), Saifullah Yusuf, untuk melakukan koordinasi terkait data jumlah penduduk yang belum memiliki rumah layak. Selain itu, Fahri juga meminta waktu untuk bertemu Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) terkait data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) dan lembaga lain.

Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman NTB, Sadimin, mengatakan siap membantu pemerintah pusat dalam mewujudkan program pembangunan 3 juta rumah.

"Ini sesuai surat keputusan bersama (SKB) bersama 3 kementerian tanggal 25 November 2024 lalu yang penghapusan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk pembangunan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)," terang Sadimin.

Dalam hal ini, kata Sadimin, pemerintah menetapkan 7 juta MBR bagi masyarakat belum menikah dan 8 juta yang sudah menikah.

"Dalam SKB ini sudah sosialisasikan. Ini untuk wujudkan 3 juta rumah. Apa yang menjadi tugas Pemprov dan kabupaten. Karena sementara tugas pemerintah daerah menangani rumah pasca bencana dan rumah realokasi," ungkap Sadimin.

Sadimin mengungkapkan, dari analisa pemerintah, kondisi rumah layak huni mencapai 69,89 persen pada 2025. Sehingga, rumah tidak layak huni mencapai ada 30,18 persen atau setara 498.000 ribu rumah tangga.

Jumlah rumah layak huni di NTB pada 2025 sudah meningkat dibandingkan 2023 yang mencapai 67,74% berdasarkan hitungan BPS. Jumlah rumah layak huni meningkat karena ada pengembangan pada 2024.

"Jadi estimasi pada perhitungan kami tahun 2024 yang dilaksanakan (pembangunan) oleh pengembang dan pemerintah sekitar 20.000 rumah," terang Sadimin.

Sadimin mengatakan jumlah kepemilikan rumah di NTB tahun 2023 mencapai 7,6 persen atau setara 121.782 rumah. Untuk jumlah kawasan kumuh di NTB tahun 2024 seluas 1.412 hektar.

"Nah, yang menjadi Kewenangan pusat ada 25 lokasi atau setara dengan 525,66 hektar," ujar Sadimin.

Ada pun luas area dari kewenangan provinsi mencapai tersebar di 29 lokasi atau setara 365 hektar. Untuk kewenangan kabupaten tersebar di 146 lokasi dengan luas 520 hektar. "Ini sudah ada SK bupati dan gubernur," tegasnya.

Ada pun jumlah rumah susun di NTB sejak 2005 hingga 2024 sebanyak 49 twin block (TB) atau 1.726 unit. Dari 49 TB, 48 di antaranya sudah dihuni. "Yang belum ditempati itu di rumah susun di Kayangan, Lombok Timur," katanya.

Dari 49 TB itu, 36 rumah rusun sudah diserah terimakan. Untuk 11 TB rusun masih dalam proses dan 2 TB masih dilengkapi dokumen.

Sadimin mengatakan untuk jumlah rumah khusus (Rusus) telah dibangun 1.589 unit. Di antaranya 1.542 unit sudah dilakukan serahterima. "Ada 25 unit on proses dan 22 unit dalam melengkapi dokumen," tandas Sadimin.

Video: Menteri PKP-APERSI Kerja Sama Dukung Program Tiga Juta Rumah

Video: Menteri PKP-APERSI Kerja Sama Dukung Program Tiga Juta Rumah

Presiden Prabowo sudah mengeluarkan instruksi dan perintah tidak boleh ada lagi yang membangun di sawah.

Mataram (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen Perkim) Fahri Hamzah menegaskan program pembangunan tiga juta rumah setiap tahun tidak mengambil lahan-lahan produktif pertanian, karena bisa mengganggu produksi pangan nasional.

"Presiden Prabowo sudah mengeluarkan instruksi dan perintah tidak boleh ada lagi yang membangun di sawah," ujarnya saat melakukan rapat koordinasi desain penataan perumahan dan permukiman, di Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), Jumat.

Fahri mengingatkan tentang kebutuhan pangan yang meningkat secara global seiring dengan pertambahan jumlah penduduk, sehingga memerlukan lahan pertanian yang luas untuk memenuhi kebutuhan pangan.

Hal itulah yang menjadi alasan pemerintah pusat membuka lahan untuk food estate, agar kebutuhan pangan penduduk Indonesia yang mencapai 277 juta jiwa bisa terpenuhi secara mandiri tanpa mengimpor dari luar negeri.

Menurutnya, proyek pembangunan perumahan yang tidak mengambil lahan produktif tidak akan mengurangi jatah makan penduduk.

"Sawah luar biasa karena memberikan kita keindahan, hawa yang segar, pemandangan yang baik, biarkan itu tetap menjadi sawah," kata Fahri.

Dia mencontohkan situasi yang kini terjadi di NTB. Provinsi itu awalnya dikenal sebagai Bumi Gora yang selalu swasembada pangan, namun pembangunan perumahan dan gedung-gedung yang dilakukan di persawahan dapat mengganggu keberhasilan swasembada pangan yang selama ini selalu diraih NTB.

"Rumah cari yang kreatif bikin rumah susun tinggal di tempat yang tidak harus menggunakan lahan sawah. Itu visi kami ke depan dalam pembangunan perumahan," kata Fahri pula.

Pewarta: Sugiharto Purnama
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menegaskan saat ini semua program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Indonesia menggunakan APBN. Tidak ada lagi yang menggunakan kocek pribadi Presiden Prabowo Subianto.

Dikabarkan sebelumnya, pada hari-hari pertama program MBG berjalan masih ada pembagian makanan yang menggunakan kocek Prabowo secara langsung. Namun, kini semua program sudah dibiayai secara penuh lewat APBN.

Dadan membenarkan memang di awal program ini melakukan uji coba, semua dilakukan dengan biaya pribadi Prabowo. Namun, itu hanya dilakukan saat uji coba saja.

"Begini ya, kita sekarang sudah masuk di program yang didanai oleh APBN. Kita fokus di situ saja, karena sebelum program ini jalan kan seluruh dibiayai oleh pribadi beliau. Jadi, itu sekarang sudah keluar tema itu. Jadi sekarang fokus bagaimana agar negara hadir di dalam investasi SDM jangka panjang," sebut Dadan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (17/1/2025).

Sebelumnya, pada 6 Januari 2025 yang lalu atau hari pertama program MBG dijalankan pemerintah secara resmi, Kepala Kantor Komunikasi Presiden (Presidential Communication Office/PCO) Hasan Nasbi menyatakan masih ada menu MBG yang dibagikan menggunakan kocek pribadi Presiden Prabowo Subianto di beberapa daerah. Salah satunya di Kendari, Sulawesi Tenggara.

Kala itu, Hasan menjelaskan di beberapa daerah masih memiliki dana sisa dari anggaran uji coba MBG. Uji coba dilakukan memang menggunakan dana dari kocek Prabowo sendiri.

"Yang di Kendari memang itu dia masih punya sisa anggaran uji coba dari yang diberikan oleh Pak Prabowo sebelumnya. Jadi, mereka masih menggunakan dana yang itu," ungkap Hasan kepada wartawan, Senin (6/1/2025) silam.

Sementara itu, bila bicara anggaran, total yang dikucurkan pemerintah untuk program MBG selama tahun 2025 mencapai Rp 71 triliun. Jumlah itu bisa memberikan Makan Gratis kepada 15-17,5 jutaan penerima pada akhir 2025.

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengungkap salah satu alasan Presiden Prabowo Subianto memanggil dirinya ke istana.

Prabowo, ujarnya, ingin program Makan Bergizi Gratis dipercepat. Prabowo menerima laporan anak berusia lima tahun protes tak mendapatkan Makan Bergizi Gratis.

"Banyak anak-anak yang bilang ke orang tuanya, bahkan yang baru berumur lima tahun mengatakan, 'Ibu, kenapa saya belum dikasih makan oleh Bapak Prabowo, sementara teman-teman saya sudah?' Jadi ini satu hal yang mengusik kalbu beliau," ujar Dadan dalam jumpa pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (17/1).

Dadan menjelaskan saat ini Badan Gizi Nasional baru membangun 230 Satuan Pelayanan. Mereka baru berhasil memberikan makan untuk 650 ribu orang penerima manfaat.

Dia berkata program Makan Bergizi Gratis terus diperluas. Jumlah anak penerima makanan pun akan terus bertambah hingga akhir tahun.

"Sampai April Akan bertambah menjadi Melayani 3 juta. Nanti di bulan April sampai Agustus akan melayani 6 juta dan nanti di Agustus ketika pendidikan SDM-nya cukup, Pak Presiden ingin lebih cepat lagi," ujarnya.

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya memanggil Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana ke istana. Pemanggilan dilakukan di tengah kemunculan sejumlah masalah dalam pelaksanaan MBG.

Baru-baru ini, puluhan siswa di SDN 3 Dukuh, Sukoharjo, Jawa Tengah keracunan hingga mual-mual usai menyantap makan bergizi gratis.

Satuan Tugas (Satgas) Perumahan mengatakan bahwa negara akan membantu bayar cicilan rumah sebesar Rp 600 ribu per bulan untuk orang miskin selama 25 tahun. Hal itu dilakukan dalam rangka pengentasan kemiskinan melalui Program 3 Juta Rumah.

Nantinya cicilan tersebut akan diberikan kepada warga miskin di desa maupun pesisir hingga perkotaan untuk memiliki rumah. Secara tidak langsung, mereka akan mendapatkan rumah gratis dari pemerintah.

"Program pengentasan kemiskinan, negara membayar cicilan mereka. Secara tidak langsung negara memberikan gratis rumah. Di situ artinya negara membangun rumah. Dulu, negara hanya memberikan relaksasi yang membayar adalah buruh. Relaksasi kepada siapa? Pengembang. Supaya jualannya gampang, siapkan kepada pembeli supaya tidak membayar bunga tinggi," kata anggota Satgas Perumahan Bonny Z Minang, di acara diskusi bersama Apersi di Park Hotel, Jumat (17/1/2024).

Nantinya, rumah yang akan didapatkan yaitu tipe 36 dengan luas lahan 70 meter persegi dengan harga rumah maksimal Rp 100 juta per unit pada tahun pertama program berjalan. Nantinya, warga yang mendapatkan rumah gratis itu juga diberikan sertifikat hak milik (SHM).

Untuk pembangunannya, pemerintah akan memberdayakan UMKM desa. Agar rumah yang dibangun bisa sesuai standar, asosiasi pengembang juga bisa membantu dengan cara memberikan pelatihan kepada UMKM tersebut.

Sementara itu, untuk desain rumah di desa akan dilakukan lewat sayembara. Desain rumahnya juga harus memasukkan unsur lokal dan akan dipilih oleh masing-masing warga desa.

Namun perlu dicatat ada kriteria masyarakat miskin yang bisa mendapat bantuan cicilan rumah Rp 600 ribu per bulan dari pemerintah. Saat ini, kata Bonny, aturan teknis mengenai kriteria masyarakat miskin seperti apa yang berhak, sedang dibuat oleh Badan Pengentasan Kemiskinan.

"Sewaktu kita sudah punya (postur kriteria orang miskin), kita laporkan ke Presiden, jika presiden sudah setuju, ini diumumin. Nanti dikasih ke Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), PKP kasih ke 75 ribu desa," kata Bonny.

Setelah itu, kriteria tersebut akan diberikan kepada seluruh kepala desa untuk memverifikasi warga dan memilih penerima. Langkah ini akan melibatkan Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan dan Bintara Pembina Desa (Babinsa) dari TNI.

Sebelumnya diberitakan, pemerintah akan menyediakan rumah bagi masyarakat miskin melalui program 3 juta rumah. Anggota Satgas Perumahan Presiden Prabowo Subianto, Bonny Z. Minang mengatakan skema pendanaan program tersebut dengan membayarkan cicilan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) untuk masyarakat tak berpenghasilan tersebut.

Ia menyebut pemerintah akan membayar cicilan setiap rumah sebesar Rp 600 ribu per bulan selama 25 tahun. Anggaran yang dibutuhkan untuk cicilan program 3 juta rumah sebesar Rp 21,6 triliun. Menurutnya, hal ini dapat diwujudkan setelah terbitnya peraturan presiden (Perpres) yang kini sedang dipersiapkan.

"Jadi untuk merumahkan 3 juta (keluarga miskin), negara tidak perlu keluarkan Rp 300 triliun kalau satu rumah Rp 100 juta. Negara hanya membayar cicilannya yang di mana satu rumah itu Rp 600 ribu ditetapkan Presiden, dikali 12 (bulan) jadi Rp 7,2 juta (setahun), dikali 3 juta (rumah). Setahun itu (cicilan) adalah Rp 21,6 triliun," ujar Bonny kepada detikProperti, Selasa (10/12/2024).

Video: Kekhawatiran JPPI soal Rencana Sekolah Rakyat Dikelola Kemensos

Video: Kekhawatiran JPPI soal Rencana Sekolah Rakyat Dikelola Kemensos

Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, hingga Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto membahas evaluasi dan perkembangan realisasi program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dadan menyebut Prabowo sempat bercerita masalah dalam program ini yang sampai mengganggunya.

Rapat terbatas Prabowo dengan para menteri itu digelar di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (17/1/2025). Dadan mengaku mendapat arahan dari Prabowo agar program MBG dipercepat.

"Satu hal yang paling membuat Bapak Presiden ingin melakukan percepatan karena beliau sangat concern dengan tuntutan anak-anak yang belum kebagian makan bergizi," kata Dadan kepada wartawan.

Dadan mengatakan Prabowo mendengar laporan banyak anak yang mengadu kepada orang tuanya karena di sekolah belum ada program MBG. Hal ini, kata Dadan, membuat perasaan Prabowo terusik.

"Karena banyak laporan, banyak anak-anak yang bilang ke orang tuanya. Bahkan yang baru berumur 5 tahun mengatakan, 'Ibu, kenapa saya belum dikasih makan oleh Bapak Prabowo. Sementara teman-teman saya sudah'. Jadi ini satu hal yang mengusik kalbu beliau," ucap Dadan.

"Sehingga kami dikumpulkan untuk melakukan proses percepatan yang perlu dilakukan dan ini dilakukan lintas sektoral," tambahnya.

Diketahui, menteri-menteri mengikuti rapat terbatas yang dipimpin Prabowo di Istana Jakarta hari ini. Beberapa yang hadir, yakni Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, Menteri UMKM Maman Abdurrahman, Menteri PPN/Kepala Bapennas Rachmat Pambudy, Menteri Desa-PDTT Yandri Susanto, Mendikdasmen Abdul Mu'ti, Wamentan Sudaryono dan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana.

Selain itu, hadir juga Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana membeberkan respons Presiden Prabowo Subianto terkait puluhan siswa SDN Dukuh 3, Sukoharjo, Jawa Tengah, mual-mual setelah menyantap makan bergizi gratis (MBG). Prabowo, menurut Dadan, memandang bahwa insiden itu bisa saja terjadi.

Hal itu disampaikan Dadan seusai rapat terbatas menteri-menteri bersama Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (17/1/2025). Dadan mulanya menegaskan pihaknya telah memiliki pakem atau standard dalam realisasi program MBG.

"Jadi begini, dari awal BGN kan menyampaikan patokan-patokan. Yang pertama, pemenuhan kalori sesuai dengan tahap perkembangan. Yang kedua, komposisi gizi. Yang ketiga, higienis dan food safety. Jadi ini dari awal memang sudah menjadi concern kami," kata Dadan kepada wartawan.

Dadan menyebutkan insiden siswa-siswa keracunan di Sukoharjo dapat diatasi dengan cepat. Menurutnya, Prabowo turut mengapresiasi jajaran di pemerintahannya yang langsung sigap mengatasi masalah tersebut.

"Sehingga kejadian di Sukoharjo itu hanya berlangsung sebentar saja dan segera mengganti menu yang kurang baik. Sehingga Pak Presiden apresiasi untuk hal itu dan beliau menilai ini hal yang bisa saja terjadi ini kapan saja," ucapnya.

Istana sebelumnya buka suara soal puluhan siswa SDN Dukuh 3, Sukoharjo, Jawa Tengah, mual-mual setelah menyantap menu Makan Bergizi Gratis (MBG). Kepala Komunikasi Presiden Hasan Nasbi mengatakan hal ini menjadi evaluasi bagi Badan Gizi Nasional (BGN).

Hasan menyebutkan kondisi 40 anak mengalami mual dan muntah-muntah itu sudah ditangani dan saat ini dalam kondisi membaik. Para siswa itu diduga muntah setelah memakan ayam yang dimarinasi.

"Ada kejadian di salah satu sekolah yang dilayani oleh SPPG di Sukoharjo. 40 anak yang memakan ayam yang dimarinasi mengalami mual dan muntah-muntah. Anak-anak ini sudah ditangani dan diobati di puskesmas terdekat dan keadaannya sudah kembali membaik," kata Hasan kepada wartawan, Kamis (16/1).

Anggota Satuan Tugas Perumahan Bonny Z Minang mengungkap kriteria calon penerima program 3 juta rumah gratis yang akan dibangun Presiden Prabowo Subianto.

Bonny mengatakan target program ini adalah orang miskin. Dia menyebut kelompok masyarakat tersebut selama ini dikenal dengan kelompok desil 1 dan 2 dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

"Kalau kriteria desil pasti di desil kedua terbawah," kata Bonny pada diskusi Ngobrol Santai Apersi dan Satgas Perumahan di Jakarta, Jumat (17/1).

Desil 1 adalah kelompok rumah tangga yang berada di urutan 1-10 persen kesejahteraan terendah. Desil 2 adalah kelompok rumah tangga yang berada di urutan 11-20 persen kesejahteraan terendah.

Dia berkata saat ini pemerintah sedang merumuskan kriteria orang miskin. Menurut Bonny, selama ini banyak program terkendala karena tak ada kriteria tetap orang miskin.

Tugas itu diemban oleh Badan Pengentasan Kemiskinan yang dipimpin Budiman Sudjatmiko.

"Ini belum final, kemungkinan orang yang mendapatkan Rp1 juta per bulan, tidak lebih, dia orang miskin. Dan dia berlangganan listrik 450 kwh," ujarnya.

Bonny mengatakan kriteria itu nanti ditetapkan melalui perundang-undangan. Lalu kriteria itu menjadi bekal para kepala desa untuk mendata siapa yang layak menerima 3 juta rumah gratis dari Presiden Prabowo.

"Nanti kepala desa usulkan lagi ke Kementerian PKP. Kita tidak langsung percaya, kita verifikasi lagi melalui Babinsa," ujarnya.

Bonny menambahkan, "Babinsa mendatangi rumahnya, by name by address, sampai kita putuskan ini benar, data ini kita berikan kepada perbankan."

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi V DPR Fraksi PDI-P Adian Napitupulu mengkritik program pembangunan 3 juta rumah untuk rakyat yang digagas oleh Presiden RI Prabowo Subianto.

Adian mengatakan, itu adalah hal mudah jika hanya berbicara soal angka. Namun, dia mempertanyakan bagaimana cara membangun rumah sebanyak itu.

Hal tersebut disampaikan Adian dalam program Kompas TV bernama Business Talk, Kamis (16/1/2025) malam.

"Ya kalau bicara rumah buat rakyat ya bagus. Masalahnya bukan angkanya, caranya gimana?" ujar Adian dikutip dari Kompas TV, Kamis.

"Semua bisa sebutkan angka besar-besar, itu menyenangkan buat kuping rakyat. Dalam konteks untuk rakyat, kita setuju. Tapi bagaimana menuju ke sana?" katanya lagi.

Adian lantas bertanya apa yang membedakan antara mimpi dan cita-cita. Dia menyebut bahwa yang membedakan adalah rencana dan kerjanya.

Dia pun mempertanyakan pemerintah yang ingin menggunakan lahan para koruptor yang disita sebagai lokasi pembangunan rumah.

"Rencananya gimana? Kerjanya gimana? Bagaimana mendapatkan lahannya? Mau lahan para koruptor? Kalau kemudian ada novum, bukti baru, digugat ulang, enggak jadi lagi. Segala macam gitu," ujar Adian.

Lebih lanjut, Adian mengakui bahwa rakyat pasti senang dengan program 3 juta rumah Prabowo ini. Sebab, segala sesuatu yang dibangun untuk rakyat, pasti akan membuat rakyat gembira.

Hanya saja, Dia meragukan kesiapan dari pembangunan tiga juta rumah tersebut.

"Tapi bagaimana menuju ke sana? Tanahnya dari mana? Kemampuan produksi kita untuk bangun rumah-rumah itu kesiapannya bagaimana? Setiap wilayah mau membangun bagaimana?" katanya.

Kemudian, Adian meminta kepada Wakil Menteri (Wamen) Perumahan dan Permukiman Fahri Hamzah untuk menjelaskan secara detail perihal rencana pembangunan tiga juta rumah tersebut.

Dia juga menyinggung obrolan dengan Fahri sebelum mulai siaran, yang menyebut bahwa sudah ada 40.000 rumah yang dibangun.

Padahal, menurut Adian, 40.000 rumah itu hasil dari pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi).

"Kemarin tiba-tiba kita tersentak-tersentak, orang bilang kesaktian luar biasa, dari Oktober, November, Desember, Januari, 40.000 rumah sudah dibangun. Bagaimana mempertanggungjawabkan itu?" tanya Adian.

"Tadi saya tanya sama Bung Fahri sebelum acara, 'itu betul 40 ribu?' Dia bilang, 'itu waktu dibangun zaman Jokowi'. Ya jangan diklaim dong. Jangan dong kerbau punya susu sapi punya nama. Bahwa kemudian seolah-olah dalam empat bulan, hampir semua teman-teman kontraktor ngontak saya, gimana ngitungnya ya 40.000 rumah dalam empat bulan, APBN-nya belum kelar," ujarnya disambut tawa Fahri Hamzah.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri (Wamen) Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah mengatakan, Presiden Prabowo Subianto sudah berjanji perihal pemberian 3 juta rumah kepada rakyat yang tidak memiliki tempat tinggal.

Fahri menyebut, janji Prabowo itu harus ditepati dan dipenuhi. Sehingga pihaknya kini sedang mencari jalan untuk merealisasikan janji tersebut.

Hal tersebut disampaikan Fahri dalam program Business Talk Kompas TV bertajuk "Proyek 3 Juta Rumah Prabowo, Minim Fulus dan Tanpa Arah" pada Selasa (14/1/2025).

"Jadi gini, pertama, ide atau kalimat Pak Prabowo itu sudah jadi janji, dan harus ditepati, dan harus dipenuhi. Dan itu kan bisa diulang-ulang. Dan karena itulah kemudian, jalannya kita cari," ujar Fahri, dikutip dari Kompas TV, Kamis (16/1/2025).

Fahri mengatakan, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman terus menerima masukan dari masyarakat terkait program ini.

Selain itu, menurut dia, pihaknya juga sudah tiga sampai empat kali berdiskusi dengan Kementerian Keuangan untuk mencari jalan dan skema pembangunan 3 juta rumah tersebut.

"Kami itu ada kendala UU (undang-undang), ada kendala regulasi, ada kendala anggaran, ada kendala kelembagaan. Ini kan semua harus kita hadapi," katanya.

Sementara itu, Fahri mengingatkan program Prabowo ini merupakan niat mulia kepada rakyat.

"Pak Prabowo selalu mengutip Bung Karno. Dia bilang, 'gantungkan lah cita-cita setinggi langit. Kalau kita jatuh, kita jatuh di antara bintang-bintang'. Jadi ini niat Prabowo, 3 juta ini adalah niat mulia bagi rakyat, dan kita sebagai anak muda kita cari jalan," ujar Fahri.

Diketahui, janji pemberian 3 juta rumah ini disampaikan Prabowo-Gibran ketika mereka masih menjadi pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2.

Program tersebut merupakan bagian dari strategi transformasi bangsa yang diusung Prabowo-Gibran. Dengan tujuan, memperbaiki kualitas hidup seluruh rakyat Indonesia.

"Kita juga akan membangun 3 juta rumah untuk mereka yang belum punya rumah," ujar Prabowo dalam acara Debat Kelima Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 pada Minggu, 4 Februari 2024.

Menurut Prabowo, pembangunan 3 juta rumah itu terbagi masing-masing 1 juta di pedesaan, pesisir, dan perkotaan.

JAKARTA, KOMPAS.com – Anggota Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Presiden Prabowo Subianto, Bonny Z Minang, mengeklaim bahwa program 3 juta rumah akan disalurkan secara gratis ke masyarakat yang membutuhkan.

Bonny mengungkapkan hal itu dalam tayangan I BUSINESS TALK bertajuk “Proyek 3 Juta Rumah Prabowo, Minim Fulus dan Tanpa Arah?” di Kompas TV pada Selasa (14/1/2025).

“Kalau sekarang pemerintah bayarin duit, bayarin kan dia yang membayar. Kalau dulu kan buruh yang bayar. Buruh itu cuma dapat relaksasi MBR (masyarakat berpenghasilan rendah) itu,” ujar Bonny.

Di acara yang sama, anggota Komisi V DPR RI Adian Napitupulu menanyakan harga rumah dalam program tersebut.

Bonny lantas memastikan bahwa masyarakat penerima program 3 juta rumah tidak perlu membayar apa pun.

“Artinya bahwa ini rumah betul-betul gratis?” tanya Adian ke Bonny.

“Gratis,” jawab Bonny.

“Clear (jelas) ya?” tanya Adian lagi untuk menegaskan.

“Clear,” tegas Bonny.

Seolah masih tidak percaya, Adian kembali menanyakan Bonny untuk memastikan bahwa penerima program 3 juta rumah tidak dikenakan biaya apa pun.

Bonny pun kembali memastikan bahwa masyarakat penerima program tidak perlu mencicil atau membayar uang sepeser pun.

“Rakyat tidak perlu mencicil?” tanya politikus PDI-P itu.

“Tidak. Negara yang mencicil Rp 600.000, cicilan itu negara yang bayar,” jawab Bonny.

Dia menjelaskan bahwa ditetapkan cicilan Rp 600.000 per bulan untuk rumah tipe 36 yang berada di desa.

Lebih lanjut, Bonny menegaskan bahwa program membangun 3 juta rumah ini berbeda dari Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FKLPP) atau rumah bersubsidi.