JAKARTA - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B. Najamudin panen kritikan imbas mengusulkan pembiayaan program Makan Bergizi Gratis melalui dana zakat, infak, dan sedekah. Sultan dianggap cari muka ke Presiden Prabowo Subianto .

"Ketua DPD tidak usah mengutak-atik program makan bergizi gratis. Biar ketua DPD tahu, paham, dan tidak bodoh bahwa program makan bergizi gratis bukan janji janji warga," ujar Direktur Center For Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi kepada SindoNews, Kamis (16/1/2025).

Dia mengingatkan bahwa makan bergizi gratis adalah program Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka. "Siapa yang berjanji, dia harus bertanggung jawab. Akan lebih baik, daripada hanya cari muka ke Prabowo," ungkapnya.



Uchok pun meminta Sultan B. Najamudin untuk fokus mengurusi DPD yang kewenangannya terbatas. "Makanya ketua DPD jangan hanya ngomong. Sekali ngomong hanya memalukan," pungkasnya.

Kritikan juga datang dari Pengamat Politik sekaligus Direktur Eksekutif Sudut Demokrasi Riset dan Analisis (SUDRA) Fadhli Harahab. "Lebih tepat mereka yang urunan. Program makan gratis itu untuk rakyat, malah disuruh urunan. Logikanya gimana?" ujar Fadhli.

Fadhli mengatakan, jika ingin program makan gratis sukses, maka DPD RI yang harus urunan membiayainya. "Kalau mereka juga betul bersimpati, potong saja gaji mereka sekian persen, hitung-hitung zakat profesi," pungkasnya.

Sementara itu, Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies (P3S) Jerry Massie mengusulkan Kabinet Merah Putih yang terlebih dahulu membiayai program Makan Bergizi Gratis tersebut. "Kan sebelum dari masyarakat ikut terlibat, maka dimulai dari kabinet Prabowo," ujar Jerry.

Dia juga mengusulkan semua wakil rakyat atau DPD dan DPR membantu pembiayaan program tersebut. "Jadi soal budgeting maka untuk dana desa bisa di-switch ke program makan bergizi gratis," ungkapnya.

Selain itu, dia mengusulkan makan bergizi gratis menyasar panti asuhan dan panti jompo. "Atau untuk anak-anak yang ekonominya mapan orang kelompok borjuis sebaiknya tak diberikan (makan bergizi gratis, red), nanti diajarkan mereka membawa makan sendiri," pungkasnya.

Jakarta -

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah berjalan dengan anggaran Rp 71 triliun dari kocek negara. Kini, setelah hampir dua pekan program itu berjalan banyak usulan agar pendanaannya bukan hanya dari APBN.

Dana APBD hingga zakat diusulkan bisa ikut membiayai tambahan anggaran bagi program prioritas Presiden Prabowo Subianto tersebut. Dana dari APBN sendiri juga sebetulnya diwacanakan akan bertambah dari Rp 71 triliun untuk memperluas cakupan Makan Bergizi.

Soal dana APBD ikut membiayai Makan Bergizi Gratis, hal ini diusulkan oleh Gubernur Terpilih Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Menurutnya, usulan ini sudah disampaikan langsung olehnya ke Presiden Prabowo Subianto. Usulan itu disampaikan ketika Khofifah sowan ke Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (14/1/2025) lalu mewakili organisasi Muslimat Nadhlatul Ulama (NU).

Sejauh ini, Khofifah bilang program Makan Bergizi Gratis hanya fokus pembiayaannya lewat APBN. Tepatnya, lewat anggaran yang dikucurkan oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Padahal banyak daerah yang memiliki APBD cukup mumpuni untuk membantu pembiayaan program ini.

"Tadi saya matur ke Pak Presiden, ada juknis dari BGN. Juknis BGN itu APBN. Padahal sharing APBD menurut saya penting," sebut Khofifah usai melakukan pertemuan dengan Prabowo.

Sebagai contoh, Pemprov Jawa Timur, Khofifah bilang sebetulnya Pemprov memiliki ruang fiskal untuk memberikan bantuan pembiayaan bagi program Makan Bergizi Gratis. Misalnya, dalam satu menu bisa saja komposisi telurnya ditambahkan dengan pembiayaan dari APBD.

Bahkan, Khofifah juga mengatakan pemerintah daerah tingkat Kabupaten atau Kota juga diajak untuk menyumbangkan sebagian APBD-nya bila ada ruang fiskal yang cukup. Bukan cuma nutrisinya bisa ditambah, sumbangan APBD juga dinilai dapat memperluas cakupan penerima manfaat MBG.

Di hari yang sama, Ketua DPD RI Sultan B Najamuddin juga mengusulkan potensi dana selain APBN untuk membiayai Makan Bergizi Gratis. Dia mendorong dana zakat untuk membiayai program prioritas Prabowo tersebut.

Dana zakat dinilai menjadi pendanaan yang melibatkan masyarakat luas karena zakat didapatkan langsung dari masyarakat. Dengan begitu, menurut Sultan, pemerintah tidak sekadar menggunakan APBN.

"Bagaimana kita menstimulus agar masyarakat umum pun terlibat di Program Makan Bergizi gratis ini. Di antaranya adalah saya kemarin juga berpikir kenapa nggak ya kalau zakat kita yang luar biasa besarnya juga kita mau libatkan ke sana, itu salah satu contoh," sebut Sultan kepada wartawan di gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta Pusat.

Prabowo Buka Suara

Ketika ditanya pendapatnya soal dana zakat dijadikan pembiayaan untuk Makan Bergizi Gratis, Presiden Prabowo Subianto sendiri tidak banyak memberikan komentar, dia cuma menyebut urusan dana zakat sudah ada yang mengurusnya sambil menegaskan pemerintah pusat siap memberi makan anak-anak Indonesia di tahun 2025.

"Ya yang urus zakat saya kira ada pengurusnya. Tapi yang jelas dari pemerintah pusat kita siap semua, anak-anak Indonesia akan diberi makan 2025 ini," katanya ditemui di Hotel Ritz-Carlton, Jakarta Selatan, Kamis (16/1/2025).

Nah, soal usulan APBD ikut membiayai Makan Bergizi, Prabowo menyiratkan persetujuannya. Dia bilang pemerintah siap membuka diri apabila ada Pemerintah Daerah yang ingin ikut serta menyukseskan program tersebut. Yang penting adalah tidak ada kebocoran dan program harus berjalan secara efisien.

"Kemudian dari Pemda juga ingin ikut serta, para Gubernur, Bupati, monggo kita buka siapa pun yang mau ikut serta boleh. Yang penting efisien dan sampai ke sasaran dan tidak ada kebocoran," tegas Prabowo.

Kepala Badan Gizi Nasional

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana juga kompak dengan Prabowo. Soal penggunaan dana APBD untuk membiayai program Makan Bergizi Gratis memang perlu dilakukan. Menurutnya, segala bantuan dari pemerintah daerah, termasuk dukungan anggaran, memang perlu direalisasikan segera.

Bantuan dari pemerintah daerah diyakini dapat mempercepat dan memperluas implementasi program MBG yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto. Sejauh ini, pemerintah melaksanakan MBG dengan dukungan dari kocek negara, ada sekitar Rp 71 triliun anggaran yang ditetapkan di APBN 2025 untuk program ini.

"Tentu saja (bantuan APBD) bisa direalisasikan, dan sangat perlu untuk mempercepat implementasi program," sebut Dadan dalam keterangan kepada wartawan , ditulis Kamis (16/1/2025).

Dadan membeberkan ada tiga hal yang bisa dilakukan pemerintah daerah untuk membantu program MBG. Pertama, menyiapkan infrastruktur SPPG dan distribusi MBG, kedua pembinaan masyarakat untuk memasok bahan baku berbasis potensi sumber daya lokal. Ketiga, beberapa dinas di masing-masing pemerintah daerah bisa menyalurkan bantuan MBG utamanya untuk ibu hamil, menyusui, dan anak balita.

Hal-hal semacam ini, kata Dadan, sudah dilaporkan langsung olehnya ke Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dengan harapan mendapatkan atensi langsung dari para pejabat tinggi di tingkat daerah.

Sementara itu soal usulan dana zakat, sejauh ini pihaknya belum mendalami hal tersebut. Semua masih fokus dengan dana Rp 71 triliun dari APBN 2025 untuk dimaksimalkan. Dana sebesar itu rencananya akan digunakan untuk program MBG berjalan selama setahun yang skema pemberian yang dilakukan dalam tiga tahap, dengan target akhir akan menyentuh 15-17,5 juta orang penerima manfaat di akhir tahun 2025 ini.

"BGN fokus dana APBN Rp 71 triliun dulu ya," sebut Dadan dalam keterangannya kepada wartawan.

(hal/hns)

KOMPAS.com - Glodok Plaza mengalami kebakaran yang berlangsung lebih dari sepuluh jam pada Rabu (15/1/2025).

Api pertama kali terdeteksi dari diskotek yang terletak di lantai tujuh, dan dengan cepat menyebar hingga mencapai atap gedung. Kebakaran Glodok Plaza ini memakan empat korban jiwa, sedangkan ada 10 korban lain yang dilaporkan hilang.

Beberapa orang juga sempat terjebak di dalam gedung Glodok Plaza yang terbakar, tetapi berhasil diselamatkan oleh petugas Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta.

Kebakaran ini menimbulkan kerugian material yang signifikan, mengingat Glodok Plaza merupakan salah satu pusat perdagangan terbesar di kawasan tersebut.

Meski begitu, kebakaran ini bukanlah peristiwa pertama yang mengancam kawasan yang telah dikenal sebagai jantung ekonomi dan budaya Tionghoa di Jakarta.

Glodok, dengan sejarah panjangnya, selalu beradaptasi dengan perubahan zaman, meskipun sering kali menghadapi tantangan besar.

Sejarah awal permukiman Tionghoa di Glodok

Dikutip dalam tulisan berjudulSejarah KawasanPecinan Pancoran Glodok dalam Konteks Lokalitas Kampung Kota Jakartayang ditulis Titin Fatimah dijelaskan bahwa kawasan Glodok bermula pada abad ke-17, ketika komunitas Tionghoa mulai menetap di sebelah timur muara Sungai Ciliwung, tidak jauh dari pelabuhan Sunda Kalapa.

Mereka datang sebagai pedagang yang menjual arak, beras, dan kebutuhan lainnya, serta berperan sebagai pialang yang menghubungkan pedagang pribumi dengan pasar internasional.

Pada masa pemerintahan Pangeran Jayakarta, Belanda membangun gudang pertamanya di Batavia dengan izin dari pemimpin Jayakarta, dan kawasan ini menjadi pemukiman bagi orang-orang Tionghoa yang dipimpin oleh Watting.

Setelah Belanda menaklukkan Jayakarta pada tahun 1619, kota Batavia dibangun sebagai pusat administratif kolonial.

Namun, pengaturan administratif ini hanya berlaku di Kota Batavia, sementara pemukiman orang asing, termasuk orang Tionghoa, tetap memiliki peraturan khusus sendiri.

Pada masa itu, Tionghoa menjadi kelompok mayoritas di wilayah tersebut, dengan banyak imigran kelas menengah ke bawah tinggal di sisi barat Ciliwung, bercampur dengan masyarakat Jawa, serta melakukan perkawinan campur yang kelak dikenal sebagai Cina Benteng.

Pada tahun 1740, terjadinya pembantaian massal terhadap etnis Tionghoa di Batavia membuat pemerintah Belanda mengambil langkah drastis.

Untuk menghindari kerusuhan serupa, Belanda mengatur pemukiman orang Tionghoa di luar Benteng Batavia, tepatnya di kawasan Pancoran-Glodok, yang menjadi pusat pemukiman Tionghoa setelah peristiwa tersebut.

Kawasan ini kemudian dikenal dengan sebutan Pecinan Glodok Pancoran, sebuah wilayah yang tak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal, tetapi juga pusat perdagangan dan ekonomi yang berkembang pesat.

Glodok-Pancoran: pusat ekonomi dan budaya Tionghoa

Sementara itu pada jurnal dijelaskan pada abad ke-19, Glodok-Pancoran telah berkembang menjadi salah satu pusat bisnis terpenting di Batavia.

Sungai dan kanal yang menghubungkan Glodok dan Pancoran menjadi jalur transportasi utama, membawa barang dagangan ke pasar. Makanan Tionghoa yang khas, seperti belut, ular kobra, dan ramuan ayam arak, banyak dijual di sekitar Gang Gloria.

Bahkan, pada 1980-an, kawasan ini terkenal hingga ke Hong Kong, dengan sejumlah artis yang datang untuk mencicipi kuliner khas Tionghoa.

Tidak hanya kuliner, Glodok-Pancoran juga dikenal dengan bangunan cagar budaya Tionghoa seperti kelenteng Kim Tek Ie dan Vihara Dharma Bhakti, yang menjadi landmark kawasan ini.

Berbagai bangunan dengan arsitektur Tionghoa lainnya, seperti Sekolah Tiong Hoa Hwee Kuan (THHK), juga turut membentuk identitas kawasan ini sebagai pusat budaya Tionghoa di Jakarta.

Seiring berjalannya waktu, kawasan Glodok-Pancoran mengalami perubahan signifikan.

Bangunan tua yang dulunya menjadi ciri khas kawasan ini kini banyak yang terlantar dan tak terawat, sementara sungai yang dulunya menjadi jalur transportasi kini hanya tersisa sedikit, bahkan telah menjadi saluran pembuangan.

Kawasan yang dulu dikenal sebagai pusat budaya kini semakin sesak dengan pedagang kaki lima dan kendaraan bermotor, yang membuat kualitas spasial kawasan menurun.

Meskipun demikian, kawasan Pecinan Glodok-Pancoran masih mempertahankan unsur budaya Tionghoa yang kental. Banyak wisatawan, baik lokal maupun mancanegara, datang untuk mengunjungi vihara dan kelenteng, serta menikmati kuliner khas yang ditawarkan.

Namun, tantangan besar bagi kawasan ini adalah bagaimana mempertahankan warisan budayanya di tengah tekanan urbanisasi dan modernisasi yang terus berkembang.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah berencana membentuk konsorsium asuransi jiwa dan asuransi umum untuk memberikan perlindungan end to end dalam proyek pembangunan tiga juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang menjadi program Presiden Prabowo.

Fauzi Arfan, Ketua Bidang Produk, Manajemen Risiko, GCG Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) mengatakan keterlibatan industri asuransi dalam proyek tiga juta rumah tersebut akan dapat meingkatkan penetrasi asuransi jiwa.

"Dengan adanya pelindungan end to end yang mencakup asuransi jiwa kredit, masyarakat akan lebih terpapar manfaat asuransi jiwa," kata Fauzi, Kamis (16/1/2025).

Selain itu, menurutnya hal tersebut juga bisa menjadi wadah utama asuransi jiwa untuk mulai meratakan edukasi mengenai asuransi jiwa di seluruh kalangan masyarakat Indonesia. Dia menilai peran serta asuransi umum dan asuransi jiwa dalam proyek berskala besar ini berdampak baik terhadap peningkatan premi industri asuransi.

"Pembentukan konsorsium ini akan memberikan peluang strategis bagi industri asuransi untuk memperluas jangkauan, meningkatkan pendapatan dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Kami percaya dengan manajemen yang tepat, masyarakat akan merasakan dampak positifnya dalam jangka panjang," tegasnya.

Fauzi melanjutkan, dalam implementasinya nanti ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, sasaran masyarakat berpenghasilan rendah ini mayoritas tidak memandang pengelolaan keuangan dan asuransi sebagai prioritas. Hal itu menurutnya akan menjadi tugas industri asuransi untuk mengembangkan program edukasi dan literasi yang sesuai dengan MBR.

Solusinya, dia berharap industri asuransi jiwa bisa bekerja sama dengan regulator maupun komunitas lokal agar edukasi yang diberikan lebih rasional dengan kondisi MBR.

"Kedua, kondisi keuangan MBR menjadi tantangan tersendiri untuk memiliki produk asuransi. Industri asuransi jiwa diharuskan untuk lebih inovatif dan efektif untuk menciptakan produk yang mampu dijangkau oleh seluruh golongan masyarakat," ungkapnya.

Sependapat dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Fauzi menilai perusahaan yang bisa bergabung dengan konsorsium nantinya harus lah perusahaan asuransi yang memiliki kondisi keuangan yang sehat.

"Oleh karenanya, jumlah perusahaan asuransi yang bergabung akan diumumkan secara berkala sembari proses seleksi dan pembentukan konsorsium masih berlangsung," tandasnya.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah siap memberi makan bergizi gratis (MBG) kepada anak-anak Indonesia.

Penegasan itu disampaikan sekaligus merespons usul dana zakat untuk membantu program MBG yang sempat diutarakan Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin.

"Ya, yang mengurus zakat itu saya kira ada pengurusnya. Yang jelas dari pemerintah, pemerintah pusat, kita siap. Semua anak-anak Indonesia kita beri makan di 2025 ini," ujar Prabowo saat hadir di Munas Konsolidasi Persatuan Kadin di The Ritz-Carlton, Jakarta Selatan, Kamis (16/1).

Prabowo memberi kesempatan kepada pemerintah daerah dari tingkat provinsi sampai kabupaten/kota untuk berkontribusi membantu pelaksanaan program MBG. Ia berharap program makan bergizi gratis berjalan efisien dan tepat sasaran.

"Kemudian dari pemda juga ingin ikut serta, para gubernur, para bupati ingin ikut serta, monggo kita buka. Siapa pun yang ingin ikut serta boleh. Yang penting efisien, yang penting sampai sasaran dan tak ada kebocoran," kata Ketua Umum Gerindra itu.

Sebelumnya, Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin membuka wacana agar dana zakat bisa dipakai untuk membantu program MBG. Sontak usulan tersebut dikritik banyak pihak.

Sultan mengaku tidak keberatan dengan kritik dari masyarakat. Ia juga merasa tak dirugikan dengan ada diskursus dan kritik imbas usulannya tersebut.

"Kita memiliki peran dan tanggung jawab konstitusional yang rentan dengan prasangka dan kritik dari publik," kata Sultan.

Tak hanya itu, Sultan pun mengaku tak ambil pusing dengan sikap Istana yang tidak berkenan dengan usulannya. Ia hanya mencoba memberikan solusi alternatif kepada pemerintah.

"Sebagai pimpinan lembaga Parlemen DPD RI kami merasa perlu memberikan alternatif, gagasan kepada pemerintah untuk memastikan program ini tidak mengalami hambatan baik secara anggaran maupun teknis pelaksanaannya," ucapnya.

KOMPAS.com - Sebuah video yang menunjukkan harimau sumatera (Panthera tigris sumatrae) memasuki permukiman warga di Desa Sorek, Kabupaten Pelalawan, Riau, beredar luas pada Kamis (16/1/2025).

Dalam video berdurasi 1 menit 37 detik itu, terlihat seekor harimau berukuran besar muncul di sekitar barak pekerja perkebunan di lokasi perusahaan.

Di tempat kejadian, tampak tiga pria merekam keberadaan harimau tersebut dengan santai menggunakan ponsel, meskipun mereka berada dalam jarak yang sangat dekat.

Harimau terlihat menatap ke arah mereka sebelum berjalan perlahan menuju bagian belakang barak. Kejadian ini disertai suara beberapa ekor anjing yang terus menggonggong ke arah satwa buas tersebut.

Menurut informasi yang dihimpun, peristiwa tersebut terjadi pada Senin, 13 Januari 2025, di area camp lapangan yang masuk dalam wilayah Perizinan Berusaha Pengusahaan Hutan (PBPH).

Insiden bermula saat seorang pekerja lupa menutup pintu pagar camp, yang sebelumnya telah dipasangi pagar terpal hitam untuk keamanan.

Akibat kelalaian tersebut, harimau sumatera berhasil masuk ke area camp dan mengejar anjing serta ayam ternak yang ada di lokasi.

Setelah keberadaannya disadari oleh penghuni camp, harimau berusaha keluar melalui pintu yang sama. Warga setempat segera menutup pagar dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak perusahaan.

Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Riau, Genman S. Hasibuan, menyatakan bahwa pihaknya segera mengambil langkah mitigasi dengan memantau lokasi secara intensif.

“Tim mitigasi kami segera datang ke lokasi dan melakukan upaya untuk menenangkan warga. Kami juga memberikan penyuluhan tentang pentingnya kewaspadaan kepada warga. Selain itu, kami memasang kamera pemantau (camera trap) dan melakukan pemantauan dari menara api yang berada tidak jauh dari lokasi camp," kata Genman pada Kamis (16/1/2025).

Setelah dua hari pemantauan, harimau sumatera tersebut tidak terlihat lagi di sekitar camp.

Tim mitigasi meminta pihak perusahaan untuk tidak memelihara hewan seperti anjing dan ayam di area tersebut, guna mencegah kejadian serupa.

“Petugas tim mitigasi kami terus melakukan pemantauan, dan aktivitas pekerja di camp telah kembali berjalan normal. Namun, kami tetap mengingatkan semua pihak untuk selalu memperhatikan SOP yang telah ditetapkan untuk menjaga keselamatan bersama," tambahnya.

Genman menjelaskan bahwa lokasi kemunculan harimau merupakan bagian dari habitat alami dan wilayah jelajah satwa yang dilindungi itu.

"Itu lokasinya memang habitat harimau sumatera," ujarnya.

JAKARTA, KOMPAS.com – Anggota Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Presiden Prabowo Subianto, Bonny Z. Minang mengeklaim bahwa program 3 juta rumah akan disalurkan secara gratis ke masyarakat yang membutuhkan.

Bonny mengungkapkan hal itu dalam tayangan I BUSINESS TALK bertajuk “Proyek 3 Juta Rumah Prabowo, Minim Fulus dan Tanpa Arah?” di Kompas TV pada Selasa (14/1/2025).

“Kalau sekarang pemerintah bayarin duit, bayarin kan dia yang membayar. Kalau dulu kan buruh yang bayar. Buruh itu cuma dapat relaksasi MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) itu,” ujar Bonny.

Di acara yang sama, anggota Komisi V DPR RI Adian Napitupulu menanyakan harga rumah dalam program tersebut.

Bonny lantas memastikan bahwa masyarakat penerima program 3 juta rumah tidak perlu membayar apa pun.

“Artinya bahwa ini rumah betul-betul gratis?” tanya Adian ke Bonny.

“Gratis,” jawab Bonny.

“Clear (jelas) ya?” tanya Adian lagi untuk menegaskan.

“Clear,” tegas Bonny.

Seolah masih tidak percaya, Adian kembali menanyakan Bonny untuk memastikan bahwa penerima program 3 juta rumah tidak dikenakan biaya apa pun.

Bonny pun kembali memastikan bahwa masyarakat penerima program tidak perlu mencicil atau membayar uang sepeserpun.

“Rakyat tidak perlu mencicil?” tanya politikus PDI-P itu.

“Tidak. Negara yang mencicil Rp 600.000, cicilan itu negara yang bayar,” jawab Bonny.

Dia menjelaskan bahwa ditetapkan cicilan Rp 600.000 per bulan untuk rumah tipe 36 yang berada di desa.

Lebih lanjut, Bonny menegaskan bahwa program membangun 3 juta rumah ini berbeda dengan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FKLPP) atau rumah bersubsidi.

Oleh karenanya, program ini tidak akan mangkrak. Sebab, para penerima bantuan adalah orang-orang yang betul membutuhkan.

“Kenapa saya bilang tidak akan mangkrak? Karena calon penerima ini adalah orang yang membutuhkan rumah. Beda dengan kasus FLPP,” kata Bonny.

Sebagaimana diketahui, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Menteri PKP) Maruarar Sirait memiliki program membangun 3 juta rumah untuk rakyat.

Maruarar mengatakan pemerintah tengah mengupayakan pemanfaatan tanah bekas korupsi yang disita negara untuk program 3 juta rumah bagi rakyat.

Menurut Ara, sapaan akrabnya, saat ini pemerintah sedang mengkaji dan menyusun regulasi terkait hal tersebut.

“Tanah koruptor yang disita negara akan digunakan untuk perumahan rakyat. Asal sesuai aturan, itu yang akan kita lakukan, saya tegaskan itu yang akan dilakukan,” kata Ara saat mengunjungi perumahan Buana Cicalengka Raya 2, Kampung Nunuk, Desa Hegarmanah, Kecamatan Cikancung, Kabupaten Bandung, Jawa Barat pada 30 Desember 2024.

Meskipun baru tiga bulan menjabat sebagai menteri, Maruara mengaku, sudah didukung oleh ekosistem yang baik dalam upaya merealisasikan program perumahan rakyat.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Wacana penggunaan dana zakat untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) ditolak oleh pihak istana.Ketua DPD RI Sultan B Najamuddin, selaku pihak pertama yang mengusulkan wacana tersebut, tidak masalah jika Istana tidak berkenan dengan penggunaan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) untuk program tersebut mengingat hanya sebagai usulan alternatif bagi pemerintah.

Sebagai pimpinan lembaga parlemen DPD RI, Sultan merasa perlu memberikan alternatif gagasan kepada pemerintah untuk memastikan program prioritas Presiden Prabowo Subianto tersebut tidak mengalami hambatan, baik secara anggaran maupun teknis pelaksanaannya.

"Kami juga ingin berkontribusi untuk membantu pemerintah dengan memberikan ide, masukan, dan mengajak masyarakat mampu untuk terlibat karena memang sifat dan karakter asli bangsa kita sangat dermawan, suka menolong dan gotong royong," kata Sultan dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (16/1/2025).

Ia memahami bahwa zakat adalah syariat agama Islam yang telah diatur dengan batasan golongan penerima dan hukumnya wajib. Khusus untuk infak dan sedekah, menurut dia, sifatnya lebih fleksibel, baik jumlah, golongan penerima, dan hukumnya sunnah atau sukarela bagi yang bersedia untuk melakukannya.

Selain itu, Sultan mengatakan, mayoritas anak-anak sekolah penerima manfaat program andalan Presiden Prabowo Subianto tersebut berasal dari keluarga kelas menengah ke bawah yang secara ekonomi sangat membutuhkan dukungan nutrisi dari negara.

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia 2024–2029 Anindya Bakrie menyatakan pihaknya akan mendukung dan menyukseskan program Presiden Prabowo Subianto, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Pria yang akrab disapa Anin itu menyebut bahwa program MBG memiliki peluang besar anggota Kadin untuk ikut berpartisipasi.

“Pertama, bagaimana menyukseskan program-program pemerintah di ekonomi domestik yang berdekatan dengan makanan bergizi, lumbung pangan itu sangat besar,” kata Anin saat ditemui seusai Musyawarah Nasional (Munas) Konsolidasi Persatuan Kadin Indonesia di Ritz Carlton Mega Kuningan, Jakarta, Kamis (16/1/2025).

Menurut catatannya, ada sekitar 11.000 dapur yang akan dibuat untuk mendukung program makan bergizi sebagai rantai pasok pangan, sehingga dia meyakini Kadin juga akan ikut andil dalam program ini.

“Kurang lebih saya catat ada 11.000 dapur yang ingin dibuat, kami yakin 35 provinsi bahkan 38 [provinsi], sebentar lagi di Kadin itu bisa berpartisipasi,” ungkapnya.

Di samping itu, dia menyebut Kadin juga bisa ikut memberikan akses pendanaan dalam menyukseskan program MBG.

Selain MBG, Anin mengatakan bahwa Kadin akan mendukung program dua juta rumah murah per tahun di desa dan satu juta rumah per tahun di perkotaan.

“Ini [rumah murah] juga bisa merupakan suatu program yang didukung oleh Kadin sehingga industrialisasi yang terjadi,” ujarnya.

Begitu pula dengan proyek yang berhubungan dengan kesehatan yang dinilai berdampak besar bagi masyarakat.

“Karena tugas utama Kadin adalah menciptakan lapangan kerja, membuat wirausaha baru, dan memerangi kemiskinan,” tandasnya.

Hulu Sungai Tengah, Kalsel (ANTARA) - Kodim 1002/Hulu Sungai Tengah (HST), Kalimantan Selatan (Kalsel), menyebutkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten HST menyasar sekitar 30.000 pelajar dari jenjang PAUD, SD, SLTP, dan SLTA.

“Rencana pelaksanaan MBG dalam sehari menyediakan 3.000 porsi, saat ini sedang dipersiapkan berbagai hal teknis agar program ini berjalan tepat sasaran,” kata Komandan Kodim 1002/HST Letkol Inf Fery Perbawa di Barabai, Hulu Sungai Tengah, Kamis.

Ia mengungkapkan Program MBG di HST semula rencananya dimulai 17 Januari 2025, namun ditunda menjadi bulan depan karena masih menunggu kesiapan di daerah lain yang satu naungan penyedia menu makan agar siap melaksanakannya.

Sebelum program tersebut dimulai, pihaknya akan melakukan uji coba terlebih dahulu di dua sekolah pada pekan depan dengan jumlah 200 porsi makanan.

"Uji coba ini kami lakukan dengan dana swadaya Kodim 1002/HST untuk mengetahui kesiapan dan berbagai tantangan di lapangan dalam pelaksanaan Program MBG nantinya," ujar dia.

Fery mengatakan rencana uji coba dilaksanakan di SDN Barabai Barat dan SDN Banua Binjai, saat ini pihaknya masih melakukan koordinasi dan persiapan untuk pelaksanaan uji coba tersebut.

Kodim HST menggandeng Yayasan Agus Sasirangan untuk menyediakan menu Makan Bergizi Gratis dengan jumlah uji coba sebanyak 200 porsi yang akan dibagikan kepada para pelajar di dua sekolah.

Ia menuturkan pada uji coba ini, untuk menu Makan Bergizi Gratis ini ada nasi, sayuran, ikan atau daging, dan buah. Sedangkan untuk susu sementara belum ada, karena menyesuaikan anggaran yang tersedia.

Fery menambahkan, di Kabupaten HST sudah ada delapan orang asli daerah sebagai lulusan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI). Mereka akan menjadi pegawai Badan Gizi Nasional (BGN) untuk membantu Program MBG di daerah.

Pegawai itu digaji oleh pemerintah pusat, tugasnya bukan memasak, karena untuk tugas memasak direkrut seperti pegawai kontrak.

“Di Kabupaten HST kami rencanakan memiliki delapan dapur untuk mendukung program ini, untuk jadwal dan lokasi masih berkoordinasi. Namun, saat ini kami sudah menyediakan satu lahan untuk nanti dibangun dapur memasak, nanti satu dapur ada 50 pegawai dikepalai oleh pegawai BGN,” ujar Fery.

Pewarta: Tumpal Andani Aritonang/M Dayat
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Komunikasi Presiden Hasan Nasbi mengatakan, insiden keracunan menu Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dialami siswa sekolah dasar (SD) di Sukoharjo, Jawa Tengah, akan menjadi evaluasi bagi Badan Gizi Nasional (BGN).

Dengan evaluasi, kualitas dan kehigienisan makanan akan lebih baik ke depan.

Hal ini menanggapi kejadian 40 siswa yang mengalami keracunan setelah diduga mengonsumsi ayam yang dimarinasi dalam menu MBG.

"Kejadian semacam ini akan menjadi evaluasi yang amat penting bagi BGN untuk memperketat pelaksanaan SOP dalam setiap rantai proses penyiapan MBG. Sehingga kualitas dan kehigienisan makanan bisa terjamin," kata Hasan Nasbi dalam keterangan resmi, Kamis (16/1/2025) malam.

Hasan menuturkan, anak-anak yang sempat menjadi korban kini sudah ditangani dan diobati di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) terdekat.

Saat ini, keadaannya pun sudah kembali membaik.

Adapun sampel makanan yang diduga menjadi penyebab mual dan muntah-muntah tengah diteliti.

"Saat ini sampel makanan yang disiapkan di SPPG (Sukoharjo) tersebut sedang diperiksa oleh Dinas Kesehatan," ucap Hasan.

Lebih lanjut, Hasan mengungkapkan, sudah ada standar operasional prosedur (SOP) yang diterapkan dan menjadi acuan dalam program MBG.

Pertama, sekolah melaporkan kepada SPPG dan Puskesmas jika ada kejadian yang tidak diinginkan.

Kemudian, makanan langsung ditarik oleh SPPG dan diganti dengan menu lain.

Dalam kasus Sukoharjo, makanan sudah ditarik dan diganti dengan menu lain, yakni telur.

Adapun SOP lainnya yang diterapkan oleh BGN adalah, setiap SPPG harus menyimpan sampel makanan selama 2x24 jam.

"Sehingga kalau ada kejadian yang tidak diinginkan, seperti yang terjadi di Sukoharjo, penyebabnya bisa dilacak dengan cermat," jelas Hasan.

Sebelumnya diberitakan, puluhan siswa Sekolah Dasar (SD) Negeri Dukuh 03, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, mengalami keracunan setelah mengonsumsi menu Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Kamis (16/1/2025).

Kepala Puskesmas Sukoharjo Kota, Kunari Mahanani, mengonfirmasi bahwa para siswa tersebut mengalami gejala mual, muntah, dan pusing, namun tidak sampai dirujuk ke rumah sakit.

"Sudah kita tangani, obati, kita observasi hasilnya tidak ada yang perlu dikhawatirkan," jelasnya usai melakukan pemeriksaan.

Kunari menjelaskan bahwa pengelola Satuan Pelaksanaan Pemenuhan Gizi (SPPG) dari Kodim 0726/Sukoharjo telah mengakui bahwa menu ayam yang disajikan kurang matang.

Menu yang disajikan pada hari itu terdiri dari nasi putih, ayam tepung, tumis wortel tahu, buah naga, dan susu.

Sejumlah anak yang mengalami keracunan tersebut berasal dari kelas 1 hingga 6.

Setelah gejala muncul, pihak sekolah segera menghubungi tim SPPG dan petugas kesehatan dari Puskesmas Sukoharjo Kota untuk penanganan lebih lanjut.

Selain itu, dilakukan penarikan makanan yang tersisa untuk mencegah kejadian serupa.

REPUBLIKA.CO.ID, SLEMAN -- Sejumlah daerah di Indonesia sudah melaksanakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Januari 2025 ini. Dosen Program Studi Universitas ‘Aisyiyah (Unisa) Yogyakarta, Agung Nugroho pun menekankan sejumlah hal yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan program ini.

Menurut Agung, penyajian menu, antisipasi potensi keracunan, hingga dampak harus menjadi perhatian dalam Program MBG. Potensi keracunan dan penanganannya harus diwaspadai mengingat makanan diberikan dalam jumlah besar.

“Makanan itu kalau sekali keracunan ya 3.000 (jumlah porsi menu yang dibuat setiap Satuan Pelayanan Penyediaan Gizi/SPPG). Saya belum lihat (ada kasus keracunan), semoga enggak ada kasus keracunan. Itu dalam konteks kesehatan kalau KLB penanganan gimana,” kata Agung, Kamis (16/1/2025).

Ketersediaan bahan baku untuk membuat menu makanan juga harus menjadi perhatian dalam MG ini. Agung menyarankan agar dalam satu daerah tidak membuat menu yang sama dalam waktu berbarengan.

Menurutnya, strategi tersebut untuk menghindari kelangkaan atau kekurangan bahan baku tertentu. “Misal satu dapur 3.000 kebutuhan telur, dikali beberapa lokasi dalam satu daerah, kalau bareng bisa terjadi kelangkaan telur beneran ini. Itu manajemen bahan pangan harus bagus itu,” ucap Agung.

Meski begitu, Agung menuturkan MBG ini harus dilihat sebagai sebuah investasi. Karena itu, dampak dari program ini tidak bisa dilihat dalam waktu dekat.

“Kita harus berpikirnya investasi, istilahnya menanam pohon sekarang enggak mungkin dapat hasilnya sekarang juga. Menanam kan pasti jangka panjang, apalagi ini konteksnya sumber daya manusia,” ungkap Agung.

Dampak positif dari program ini menurutnya tidak hanya dari segi peningkatan kualitas SDM. Namun, ada dampak lain yang bisa dirasakan, contohnya ekonomi. Sebab, melalui program ini bisa menggandeng masyarakat lokal dalam pemenuhan kebutuhan olahan makanan.

“Konsepnya pemberdayaan masyarakat. Misal di dekat dapur itu ada lahan yang bisa untuk pemberdayaan masyarakat petani, bisa diberdayakan untuk memenuhi bahan pangan. Kalau di perkotaan sebetulnya bisa menumbuhkan urban farming,” katanya.

Selain itu, dalam program ini juga bisa diselipkan edukasi. Mulai dari membiasakan anak berdoa sebelum makan, kemudian bisa diajarkan mencuci alat makan setelah makan.

“Kemudian misal ada sisa lauk tiga, tidak dibuang, ditawarkan ke teman-teman yang mau lima ternyata. Kan anak harus memecahkan masalah itu. Daging tiga yang mau lima anak, itu kan edukasi, problem solving,” jelasnya.

Agung juga menyinggung terkait anggaran MBG sebesar Rp 10.000 per porsi. Menurutnya, jumlah tersebut bisa untuk bahan pangan yang memenuhi kebutuhan gizi. Namun, hal itu harus melihat masing-masing daerah mengingat bahan pangan di beberapa daerah di Indonesia cukup mahal.

“Mungkin kalau Maluku atau Papua kalau memenuhi Rp 10.000 susah, karena harga bahan pangan mereka sudah tinggi, tapi itu kan bukan patokan mati. Range terendah Rp 10.000 sampai bisa Rp 15.000 biasanya. Sangat enggak mungkin kalau semua Rp 10.000,” jelasnya.

Dalam pelaksanaan program ini menurutnya juga ada tantangan, salah satunya menyesuaikan rasa makanan dengan selera ribuan orang yang menerima program itu. Untuk mengakomodasi selera secara umum, bisa dilihat dari sisa makanan.

“Misal satu menu itu banyak tersisa harus diganti, dievaluasi, karena itu ada protapnya. Tingkat kesukaannya, sisa makanan itu harus dicatat, mana paling disukai, mana yang enggak,” ujar Agung.