Pelaksanaan uji coba makan bergizi gratis (MBG) di Surabaya dimulai 13 Januari memiliki catatan pada limbah. Seperti tepak makan dari platik food grade, susu kemasan sekali pakai buang, dan sisa makanan menjadi beban Kota Pahlawan.

"Karena kan uji coba ya, karena nanti bukan plastik tempat makannya jadi stainless yang kemarin saya bawa. Jadi nanti semua seperti itu, jadi tidak ada lagi tempat makan plastik, semua stainless," kata Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi saat ditemui detikJatim di Balai Kota, Kamis (16/1/2025).

Ketika pelaksanaan MBG ada sisa makanan maka pemkot sepakat menyediakan tempat sampah organik dan non organik. Maka, sisa makanan bisa dipisahkan di satu tempat.

"Nanti kami kembangbiakkan untuk maggot, karena maggot butuh untuk sisa makanan," ujarnya.

Sementara Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Surabaya Dedik Irianto mengatakan limbah MBG menjadi beban kota itu sudah bisa dipastikan iya. Namun pihaknya sudah menyiapkan solusinya.

"Iya pasti ada penambahan sisa sampah seluruh kota yang melaksanakan MBG. Untuk Surabaya akan ada treatment. Sementara pakai plastik, setelah makan disiapkan tempat sampah sendiri-sendiri. Sisa makanan ditaruh tempat A, tetra pack kotak susu sendiri, tempat sisa makan ada sendiri," ujar Dedik.

DLH juga sudah berkomunikasi dengan bank sampah induk dan siap menerima sampah plastik untuk dijual lagi. Lalu sampah organik bisa dikompos, sedangkan tetra pack diarahkan ke sampah induk TPS 3R.

"Ada 12 TPS 3R tempat pemilahan. Ada 600 bank sampah bisa memfasilitasi sampah itu. Sudah terkoordinir. Sisa makanan bisa untuk maggot, kami ada 60-an rumah maggot," ujarnya.

Dedik mengatakan di TPS3R terdapat pengelolaan maggot, dan ada pula yang dikelola warga. Bila warga langsung berkoordinasi dengan sekolah untuk sisa makanan sebagai pakan maggot juga bisa dilakukan mengakses sisa makanan program MBG.

"Itu malah lebih baik. Cuma volume sisa makanan nggak selalu sama. Adik-adik seleranya hampir sama. Kalau satu menu kesukaan adik-adik hampir semua habis, karena seleranya hampir sama semua. Cuma ada yang nggak doyan bagian apa, misal sayur apa. Sementara kalau dijadikan ke maggot, maggot harus stabil berapa sampah organik, kalau ambil di TPS3R lebih bagus," pungkasnya.

Video: Manfaat Susu Tak Bisa Diganti Daun Kelor di Program Makan Bergizi Gratis

Video: Manfaat Susu Tak Bisa Diganti Daun Kelor di Program Makan Bergizi Gratis

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai dilakukan uji coba oleh Badan Gizi Nasional (BGN) di Kota Surabaya, Jawa Timur, pada Senin 13 Januari 2025. Pada tahap awal, uji coba program MBG menyasar 6.159 siswa yang tersebar di 10 lembaga pendidikan mulai dari tingkat TK, SD, SMP dan SMA/SMK. Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi bersama pimpinan dan anggota DPRD Surabaya memantau langsung uji coba pelaksanaan program MBG perdana di Kota Pahlawan.

Peninjauan ini dilakukan di SD Taquma, Jalan Jemur Ngawinan No. 54 dan SMP Negeri 13, Jalan Jemursari II, Surabaya. Dalam tinjauannya itu, Wali Kota Eri Cahyadi menuturkan, bahwa uji coba perdana program MBG di Surabaya berjalan lancar. Bahkan makanan yang dibagikan oleh BGN kepada para siswa mayoritas habis.

"Saya tanya ke anak-anak rasanya gimana? enak, Pak. Bahkan banyak anak-anak yang makannya habis," kata Wali Kota Eri dalam siaran pers, Kamis (16/1/2025).

Dalam program MBG ini, para siswa mendapatkan menu makanan empat sehat, lima sempurna, mulai dari nasi, sayuran, ayam, buah, dan ditambah dengan susu. Agar para siswa tidak merasa bosan, BGN juga berencana mengganti variasi menu makanan.

"Insyaallah sudah disampaikan oleh BGN, selama 30 hari (menu) makanan itu berbeda-berbeda. Berarti (rencana) menu itu bisa disampaikan ke anak-anak, inginnya apa, kurangnya apa, karena masing-masing anak tidak bisa disamakan," ujar Wali Kota Eri.

Eri mengungkap bahwa menu makanan MBG telah disesuaikan berdasarkan standar BGN. Untuk itu, ia meyakini jika menu makan yang disiapkan BGN sudah memenuhi kebutuhan kalori anak-anak.

"Saya yakin kalorinya juga tinggi dan kalori itu bisa membantu anak-anak pada waktu belajar," imbuhnya.

Selain variasi menu, porsi makanan juga menjadi catatan evaluasi Wali Kota Eri dalam pelaksanaan uji coba perdana MBG di Surabaya. Sebab, kata dia, setiap siswa di tingkat sekolah memiliki porsi makan yang berbeda-beda.

"Jadi kalau ada anak makannya yang tidak habis, jangan dibuang, tapi dilihat ini kelas berapa. Nanti di situ (selanjutnya) bisa ditentukan, misal porsi kelas 1-3 SD nasi sekian, kelas 4-6 SD, sekian. Jadi (porsi makanan) ini yang saya minta dievaluasi," katanya.

Di samping itu, mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya ini juga menekankan pentingnya penggunaan wadah ramah lingkungan. Sebab, uji coba pelaksanaan MBG perdana di Surabaya beberapa di antaranya masih menggunakan wadah plastik.

"Tadi disampaikan (BGN) bahwa tempat makannya nanti seperti aluminium, bukan plastik, jadi selesai makan diambil dan digunakan lagi. Sehingga tidak meninggalkan sampah plastik," paparnya.

Ia berharap ke depan pelaksanaan MBG di Surabaya dapat terus dijalankan dengan menambah jumlah sekolah. "BGN sudah bergerak luar biasa, penyedia juga sudah bergerak luar biasa. Saya matur nuwun (terima kasih) kepada Pak Presiden dan BGN," tuturnya.

Pada sisi lain, Wali Kota Eri menegaskan bahwa setiap program yang baru berjalan pasti belum sepenuhnya sempurna. Maka dari itu, ia menuturkan jika uji coba MBG di Surabaya akan terus dilakukan evaluasi dan penyempurnaan.

"Ketika ini masih uji coba, saya harap masyarakat tidak melihat dari sisi negatifnya. Mari kita dukung, kita support, karena ini juga buat anak-anak kita agar memiliki gizi yang
kuat, kalori yang tinggi, sehingga siap menjadi generasi emas," tuturnya.

Untuk mendukung program MBG, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dan DPR menyiapkan anggaran Rp 1 triliun. Namun saat ini pemkot masih menunggu Petunjuk Teknis (Juknis) dari pemerintah pusat soal penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk program MBG.

"Kalau nanti juknisnya turun dan diminta menggunakan APBD, maka akan kita lakukan untuk warga Surabaya," Wali Kota Eri.

Selain untuk memenuhi gizi para siswa, Wali Kota Eri berharap, program MBG dapat mendukung perekonomian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Apabila dalam juknis MBG nanti diminta menggunakan APBD, ia berharap dapat melibatkan UMKM Surabaya.

"Jadi sama-sama bergerak, UMKM bergerak, mengurangi kemiskinan, pengangguran dan juga mendukung makan bergizi untuk anak-anak," tuturnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Surabaya, Yusuf Masruh menjelaskan, pada tahap awal, uji coba pelaksanaan MBG oleh BGN menyasar 6.159 siswa yang tersebar di 10 lembaga pendidikan.

"Selanjutnya akan dilaksanakan secara bertahap. Artinya sekolah akan bertambah," kata Yusuf.

Adapun ke-10 sekolah ini terbagi di dua wilayah kecamatan, yakni Wonocolo dan Rungkut Surabaya. Ke-10 sekolah ini meliputi KB-TM Yasporbi, SD Taquma, SMP Negeri 13, SMA Negeri 10, dan SMK PGRI 1 di Kecamatan Wonocolo. Sedangkan di Kecamatan Rungkut, program ini menyasar TK Tunas Pertiwi, SDN Penjaringansari 1, SDN Penjaringansari 2, MTs 3, dan MAN Surabaya.

Yusuf memaparkan bahwa mulai dari menu makanan hingga teknis pengiriman, saat ini seluruhnya dilakukan oleh BGN. Sementara pemkot melalui Dinas Pendidikan, hanya menyiapkan sekolah.

"Semuanya ditentukan BGN, kita adalah penerima manfaat. Jadi teknis menu dan lain-lainnya yang menentukan adalah BGN," terangnya.

Di samping itu, ia juga memastikan pelaksanaan MBG di Surabaya tidak akan mengganggu jam belajar siswa. Sebab, pelaksanaan program ini telah disesuaikan berdasarkan jenjang pendidikan siswa.

"PAUD agak pagi karena jam masuknya pagi dan pulangnya lebih cepat. Kemudian SD menyesuaikan, sekitar pukul 09.00 WIB dan SMP agak siang. Dengan pola itu semoga semua bisa tepat waktu dan terfasilitasi," tandasnya.

Di tempat terpisah, Ketua DPRD Kota Surabaya, Adi Sutarwijono berpandangan bahwa MBG merupakan program dari pemerintah pusat. Karena itu, pihaknya mendukung program ini agar dapat dijalankan sebaik-baiknya di Kota Pahlawan.

"Dan, ini membutuhkan kesiapan semua hal di dalamnya, dan juga memerlukan dukungan seluruh warga masyarakat. Sehingga anak-anak pelajar mulai pendidikan dasar sampai menengah dapat menikmati mendapat manfaat dari MBG," kata Adi.

Adi juga memastikan bahwa DPRD Surabaya akan mengambil peran sesuai ranah legislatif dalam mendukung program MBG. Peran tersebut mulai dari aspek penganggaran, legislasi dan pengawasan.

"Terutama aspek penganggaran, kita memastikan MBG di Surabaya dapat tercukupi dengan baik," Adi.

Dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) pada akhir tahun 2024, Adi mengungkap, Pemkot Surabaya menjelaskan besaran anggaran MBG di kota ini mencapai Rp 1,1 triliun. Dari hasil rapat ini, pihaknya menyimpulkan bahwa ke depan perlu dilakukan penggeseran-penggeseran program lain di Kota Surabaya.

"Kita simpulkan, bahwa kita menunggu regulasi tentang petunjuk teknis dari program MBG itu," katanya.

Secara garis besar, Adi menyebut jika banyak harapan yang disampaikan kalangan legislator terhadap pelaksanaan MBG. Misalnya, terkait pelibatan UMKM lokal, aspek higienis, perputaran ekonomi, pergerakan tenaga kerja hingga terpenuhinya kecukupan gizi para pelajar dari program MBG.

"Intinya, DPRD Surabaya berharap program MBG bisa memperkuat pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan masyarakat hingga aspek kesehatan dan higienis para pelajar," pungkasnya.

Simak juga Video: Suara Warga soal Usulan Dana MBG Pakai Zakat-Iuran Masyarakat

[Gambas:Video 20detik]

KOMPAS.com - Program Makan Bergizi Gratis telah diterapkan di sejumlah sekolah yang tersebar di seluruh Indonesia.

Sekalipun dibagikan makanan, apakah perlu orangtua tetap membawakan anaknya bekal? Berikut penjelasan ahli.

Dapat Makan Bergizi Gratis, perlukah tetap dibawakan bekal?

Dokter dan Ahli Gizi Masyarakat Dr. dr. Tan Shot Yen, M.hum, misalnya, sempat mendapatkan sejumlah "curhat" orangtua terkait program ini, khususnya mereka yang memiliki anak dengan alergi makanan tertentu.

Para orangtua dengan anak yang memiliki alergi makanan tersebut pada akhirnya tetap membawakan bekal.

“Banyak sekali netizen yang nanya di Instagram saya. Mereka khawatir karena anaknya punya alergi, jadi mereka tetap membawakan anaknya bekal,” tutur Tan kepada Kompas.com, Sabtu (11/1/2025).

Menurutnya, boleh-boleh saja jika para orangtua memilih tetap membekali anak-anak mereka dengan makanan dari rumah.

Namun, ia menekankan pentingnya memastikan bekal tersebut memenuhi kebutuhan gizi anak.

Bagi orangtua yang memiliki anak alergi pun bisa berjaga-jaga dengan tetap membawakan anak bekal yang sesuai.

“Kalau mau tetap membekalkan anak dari rumah tidak masalah. Program ini kan memang setelan menunya dibuat general,” jelas Tan.

“Semisal anak punya alergi pun belum tentu si anak akan diperlakukan khusus gitu ya,” tambahnya.

Meski begitu, ia mengingatkan para orangtua agar memberikan bekal makanan yang kaya akan gizi dan menghindari makanan-makanan minim gizi.

Misalnya, frozen food (makanan beku) atau mi instan.

“Pastikan kalau tetap membekali anak harus gizinya terpenuhi. Jangan hanya mie instan atau nugget,” tegasnya.

Ia menyebutkan, makanan dengan kandungan gizi seimbang sangat penting untuk mendukung tumbuh kembang anak dan mendukung konsentrasi belajar mereka di sekolah.

KOMPAS.com - Program Makan Bergizi Gratis telah diterapkan di sejumlah sekolah yang tersebar di seluruh Indonesia.

Sekalipun dibagikan makanan, apakah perlu orangtua tetap membawakan anaknya bekal? Berikut penjelasan ahli.

Dapat Makan Bergizi Gratis, perlukah tetap dibawakan bekal?

Dokter dan Ahli Gizi Masyarakat Dr. dr. Tan Shot Yen, M.hum, misalnya, sempat mendapatkan sejumlah "curhat" orangtua terkait program ini, khususnya mereka yang memiliki anak dengan alergi makanan tertentu.

Para orangtua dengan anak yang memiliki alergi makanan tersebut pada akhirnya tetap membawakan bekal.

“Banyak sekali netizen yang nanya di Instagram saya. Mereka khawatir karena anaknya punya alergi, jadi mereka tetap membawakan anaknya bekal,” tutur Tan kepada Kompas.com, Sabtu (11/1/2025).

Menurutnya, boleh-boleh saja jika para orangtua memilih tetap membekali anak-anak mereka dengan makanan dari rumah.

Namun, ia menekankan pentingnya memastikan bekal tersebut memenuhi kebutuhan gizi anak.

Bagi orangtua yang memiliki anak alergi pun bisa berjaga-jaga dengan tetap membawakan anak bekal yang sesuai.

“Kalau mau tetap membekalkan anak dari rumah tidak masalah. Program ini kan memang setelan menunya dibuat general,” jelas Tan.

“Semisal anak punya alergi pun belum tentu si anak akan diperlakukan khusus gitu ya,” tambahnya.

Meski begitu, ia mengingatkan para orangtua agar memberikan bekal makanan yang kaya akan gizi dan menghindari makanan-makanan minim gizi.

Misalnya, frozen food (makanan beku) atau mi instan.

“Pastikan kalau tetap membekali anak harus gizinya terpenuhi. Jangan hanya mie instan atau nugget,” tegasnya.

Ia menyebutkan, makanan dengan kandungan gizi seimbang sangat penting untuk mendukung tumbuh kembang anak dan mendukung konsentrasi belajar mereka di sekolah.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, mengonfirmasi adanya insiden keracunan yang melibatkan 40 orang akibat konsumsi ayam marinasi dalam program makan bergizi gratis (MBG).

Dadan mengatakan, seluruh warga yang mengalami keracunan tersebut telah diobati dan kini dalam kondisi baik.

"40 orang makan ayam yang dimarinasi. Setelah tahu ada yang mual, semua ayam ditarik dan diganti telur," kata Dadan, saat dihubungi, pada Kamis (16/1/2025).

Dadan mengindikasikan bahwa keracunan tersebut mungkin disebabkan oleh ketidaksesuaian dalam teknis pengolahan menu.

Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) bertindak cepat dengan menarik menu ayam marinasi dan menggantinya dengan telur rebus untuk mencegah kejadian serupa pada penerima manfaat lainnya.

"Teknis pengolahan. Tapi menu ayam krispi itu ditarik untuk yang lain dan diganti telur rebus. Dan yang lain tidak mengalami seperti 40 orang," ujar dia.

Sebelumnya, insiden ini terjadi pada Senin (13/1/2025), ketika puluhan murid dan beberapa guru dari SDN 03 Nunukan Selatan, Nunukan, Kalimantan Utara, mengalami diare yang diduga disebabkan oleh menu MBG.

Kepala Sekolah SDN 03 Nunukan Selatan, Hairuddin, mengatakan, pihak sekolah menduga penyebabnya adalah lauk yang sudah basi dalam menu ayam kecap yang disajikan.

"Kami menduga, menu pengantaran makan pagi yang tidak habis, dibagikan untuk menu pengantaran siang. Karena memang ada lauk yang basi, ada juga yang masih bagus," ungkap Hairuddin.

Di sisi lain, puluhan siswa di Sekolah Dasar (SD) Negeri Dukuh 03, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, juga mengalami mual, muntah, dan pusing setelah mengonsumsi menu MBG pada Kamis (16/1/2025).

Mereka diduga mengalami keracunan akibat program tersebut.

Kepala Puskesmas Sukoharjo Kota, Kunari Mahanani, mengonfirmasi kejadian itu, meskipun para siswa tidak sampai dirujuk ke rumah sakit.

"Sudah kita tangani, obati, kita observasi hasilnya tidak ada yang perlu dikhawatirkan," ujar dia.

Kejadian ini menyoroti pentingnya pengawasan dan kepatuhan terhadap standar keamanan pangan dalam program makan bergizi gratis, agar insiden serupa tidak terulang di masa mendatang.

Penjabat Bupati Lombok Timur, Juaini Taofik, mendorong peran aktif pemerintah desa dalam mendukung program makan bergizi gratis. Ia menilai desa-desa memiliki peluang besar untuk menjalankan program-program pemerintah pusat, terutama terkait ketahanan pangan dan Makanan Bergizi Gratis (MBG).

"Ke depan desa-desa di Lombok Timur saya pikir akan ada peluang untuk menjadi pelaku dalam menjalankan program ketahanan pangan dan Makan Bergizi Gratis," kata Juaini saat ditemui di kantornya, Kamis (16/1/2025).

Juaini menegaskan bahwa program makan bergizi gratis merupakan salah satu program unggulan pemerintah pusat di bawah Presiden Prabowo Subianto. Oleh karena itu, ia mengharapkan seluruh instansi pemerintah, termasuk pemerintah desa, mendukung penuh pelaksanaannya.

"Ya tentu semua instansi pemerintah harus mendukung program ini, karena ini program nasional, termasuk pemerintah desa juga harus mendukung," lanjut Juaini.

Terkait kendala yang ditemukan selama uji coba program, Juaini menyatakan bahwa evaluasi akan dilakukan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) serta lembaga penyelenggara di tingkat daerah, seperti Unit Pelayanan Program Makan Bergizi Gratis (PPMBG).

"Ingat ini masih uji coba ya. Kira-kira nanti bagaimana pola yang baik itu menjadi evaluasi tersendiri oleh BGN, karena lembaga inilah yang menangani program tersebut. Sekali lagi, ini murni dari BGN ya," pungkas Juaini, yang juga merupakan mantan Sekda Lombok Timur.

Juaini juga menegaskan pemerintah daerah tidak terlibat dalam penunjukan pengurus Unit PPMBG maupun lokasi penyelenggaraan program. Ia menyebutkan bahwa proses tersebut sepenuhnya berada di bawah kewenangan BGN.

"Pendaftaran SPPG-nya ini murni dari BGN. Providernya itu langsung ada link-nya. Untuk BGN, Pemda tidak pernah ada merekomendasikan maupun membahasnya dalam rapat-rapat tertentu," kata Juaini.

Video MBG Sudah Berjalan Sepekan, Ini Kata Para Siswa...

Video MBG Sudah Berjalan Sepekan, Ini Kata Para Siswa...

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto buka suara mengenai wacana program makan bergizi gratis (MBG) yang dibiayai oleh uang zakat. Menurut Prabowo, zakat sudah ada pengurusnya.

Di sisi lain, pemerintah siap memberikan makan bergizi gratis kepada anak-anak Indonesia sepanjang tahun 2025.

Diketahui, pemerintah sudah mengalokasikan dana senilai Rp 71 triliun untuk program unggulan tersebut.

"Yang ngurus zakat saya kira ada pengurusnya, tapi yang jelas dari pemerintah kita siap semua anak-anak Indonesia akan kita beri makan tahun 2025 ini," ucap Prabowo usai menghadiri Munas Konsolidasi Persatuan Kadin Indonesia di Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (16/1/2025).

Lebih lanjut, Prabowo juga mempersilakan siapapun untuk ikut serta dalam program ini.

Tak terkecuali, pemerintah daerah (pemda), seperti bupati hingga wali kota.

Sebab, ada usulan MBG juga dibiayai pemda dengan memanfaatkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

"Dari pemda juga ingin ikut serta. Para gubernur, bupati ingin ikut serta, monggo. Kita buka siapapun yang mau ikut serta boleh. Yang penting efisien, tepat sasaran, dan tidak ada kebocoran," jelasnya.

Sebagai informasi, wacana pemanfaatan dana zakat untuk membiayai program makan bergizi gratis disampaikan oleh Ketua Dewan Perwakilan Daerah Sultan Najamudin Bachtiar.

Menurut dia, masyarakat perlu berpartisipasi mendanai program makan bergizi gratis karena anggaran pemerintah tidak akan cukup untuk membiayai program tersebut.

“Contoh, bagaimana kita menstimulus agar masyarakat umum pun terlibat di program makan bergizi gratis ini. Di antaranya adalah saya kemarin juga berpikir, kenapa enggak ya zakat kita yang luar biasa besarnya juga kita mau libatkan ke sana, itu salah satu contoh,” kata Sultan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (14/1/2025).

Wacana ini lantas menuai kritik dari organisasi masyarakat Islam karena dana zakat semestinya hanya boleh dinikmati oleh golongan yang berhak, antara lain masyarakat fakir miskin.

“Kalau dari dana zakat akan ada ikhtilaf atau perbedaan pendapat di antara para ulama kecuali kalau makanan bergizi tersebut diperuntukkan bagi anak-anak yang berasal dari keluarga fakir dan miskin,” kata Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia Anwar Abbas, Rabu.

"Tetapi kalau untuk menyediakan MBG bagi anak-anak dari keluarga yang berada tentu tidak tepat, kecuali kalau diambil dari dana infak dan sedekah,” ujar dia melanjutkan.

Senada, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir juga mengingatkan bahwa ada syariat atau aturan yang perlu diperhatikan sebelum mengimplementasikan wacana tersebut.

"Jadi soal seperti itu tidak cukup dengan gagasan, tapi dibicarakan lewat berbagai pihak terkait. Karena ada dimensi syar'inya," kata Haedar saat ditemui di Hotel Tavia Heritage, Jakarta Pusat, Rabu.

Belakangan, Sultan mengklarifikasi pernyataannya setelah ramai dikritik. Menurutnya, yang dia maksud sebenarnya adalah pendanaan dengan zakat, infak, dan sedekah.

Hal tersebut Sultan usulkan mengingat pemerintah hanya memiliki anggaran untuk makan bergizi gratis sebesar Rp 71 triliun, yang artinya hanya cukup sampai Juli 2025.

"Pemerintah mengalami keterbatasan anggaran untuk membiayai semua program makan bergizi gratis dalam jangka panjang. Sementara program ini sangat baik dan tidak boleh berhenti karena kekurangan anggaran. Karena hasil nyata dari program ini tentu jangka panjang," ujar Sultan kepada Kompas.com, Kamis (16/1/2025).

"Maka kami juga ingin berkontribusi untuk membantu pemerintah dengan memberikan ide, masukan, dan mengajak masyarakat mampu untuk terlibat. Karena memang sifat dan karakter asli bangsa kita sangat dermawan, suka menolong, dan gotong royong. Salah satu ide yang terlintas dan jika memungkinkan dengan melihat potensi zakat, infak, dan sedekah," sambungnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto mempersilakan pemerintah daerah (pemda) ikut membiayai program makan bergizi gratis (MBG) yang dimulai sejak 6 Januari 2025.

Ia mengungkapkan, pemerintah pusat membuka seluas-luasnya bagi siapapun yang mau berpartisipasi dalam program unggulan tersebut.

"Dari pemda juga ingin ikut serta, para gubernur, bupati, ingin ikut serta. Monggo kita buka siapapun yang mau ikut serta," kata Prabowo usai menghadiri Munas Konsolidasi Persatuan Kadin Indonesia di Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (16/1/2025).

Prabowo menuturkan, pemerintah daerah boleh saja membiayai. Asalkan, ia berpesan, pembiayaan dikelola secara efisien sesuai kapasitas fiskal masing-masing daerah.

Ia pun menginginkan agar program tersebut dapat diterima oleh penerima dengan tepat sasaran.

"Boleh yang penting efisien, tepat sasaran, dan tidak ada kebocoran," tuturnya.

Sebelumnya diberitakan, Gubernur Jawa Timur Terpilih Khofifah Indar Parawansa mengusulkan agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ikut membiayai program makan bergizi gratis.

Usulan tersebut disampaikannya kepada Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta Pusat, Selasa (14/1/2025).

Sebab diketahui, anggaran program MBG sejauh ini hanya menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pemerintah mengalokasikan dana senilai Rp 71 triliun untuk program unggulan tersebut.

"Yang termasuk tadi saya matur ke Pak Presiden, di luar dari muslimat, ada Juknis dari BGN. Juknis BGN itu APBN. Padahal sharing APBD menurut saya penting," kata Khofifah, Selasa.

Ia menuturkan, tambahan biaya dari APBD untuk program unggulan itu setidaknya bisa meningkatkan standar menu.

Adapun saat ini, anggaran makan bergizi ditetapkan rata-rata sebesar Rp 10.000 per porsi per anak.

"Saya ketika awal melihat, wah ini kalau ditambahin setengah telur gitu, lebih bagus proteinnya gitu. Saya sederhananya itu ditambah telur separuh lebih bagus, kira-kira seperti itu," beber Khofifah.

Lebih lanjut ia menjelaskan, Jawa Timur sudah memiliki alokasi anggaran untuk program pangan.

Alokasi itu bisa digunakan jika pemerintah pusat menyetujui penggunaan APBD.

Di sisi lain, ia pun menyampaikan kepada kabupaten/kota di Jawa Timur mengenai pentingnya penggunaan APBD untuk makan bergizi gratis.

"Kabupaten/kota juga saya sampaikan, itu kalau ada sharing penting, lho, untuk meluaskan sapaan, meluaskan cakupan. Mungkin menambahkan gitu ya, kembali-kembali harus konsultan gizinya diajak diskusi," tutur Khofifah.

Presiden Prabowo Subianto buka suara soal usulan dana zakat digunakan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Prabowo tidak banyak memberikan penjelasan, namun ia menyebut bahwa zakat sudah ada yang mengurusnya.

Ia lalu menegaskan pemerintah pusat siap memberi makan anak-anak Indonesia di tahun 2025.

"Ya yang urus zakat saya kira ada pengurusnya. Tapi yang jelas dari pemerintah pusat kita siap semua, anak-anak Indonesia akan diberi makan 2025 ini," katanya ditemui di Hotel Ritz-Carlton, Jakarta Selatan, Kamis (16/1/2025).

Prabowo juga menyatakan siap membuka diri dengan Pemerintah Daerah yang ingin ikut serta menyukseskan program tersebut. Yang terpenting, kata dia, tidak ada kebocoran dan program harus berjalan secara efisien.

"Kemudian dari Pemda juga ingin ikut serta, para Gubernur, Bupati, monggi kita buka siapa pun yang mau ikut serta boleh. Yang penting efisien dan sampai ke sasaran dan tidak ada kebocoran," tegas Prabowo.

Sebelumnya, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) diusulkan pendanaannya bukan hanya dari APBN. Sejauh ini selama setahun penuh di 2025 anggaran negara yang dikucurkan untuk MBG ditetapkan sebesar Rp 71 triliun.

Dana APBD hingga zakat diusulkan bisa ikut membiayai tambahan anggaran bagi program prioritas Presiden Prabowo Subianto tersebut. Dana dari APBN sendiri juga sebetulnya diwacanakan akan bertambah dari Rp 71 triliun untuk memperluas cakupan Makan Bergizi.

Ketua DPD RI Sultan B Najamuddin justru mendorong dana zakat untuk membiayai program prioritas Prabowo tersebut. Dana zakat dinilai menjadi pendanaan yang melibatkan masyarakat luas karena zakat didapatkan langsung dari masyarakat. Dengan begitu, menurut Sultan, pemerintah tidak sekadar menggunakan APBN.

"Bagaimana kita menstimulus agar masyarakat umum pun terlibat di Program Makan Bergizi gratis ini. Di antaranya adalah saya kemarin juga berpikir kenapa nggak ya kalau zakat kita yang luar biasa besarnya juga kita mau libatkan ke sana, itu salah satu contoh," sebut Sultan kepada wartawan di gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Selasa (14/1/2025) yang lalu.

Ketua Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) RI Noor Achmad mengungkapkan prioritas dana zakat adalah memberikan bantuan kepada fakir miskin beserta beberapa golongan lainnya yang masuk dalam kategori mustahik atau berhak menerima zakat.

Presiden Prabowo Subianto menanggapi munculnya usulan penggunaan dana zakat untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Prabowo mengatakan realisasi program itu sudah ada pihak yang mengurusnya.

"Yang ngurus zakat saya kira ada pengurusnya, tapi yang jelas dari pemerintah kita siap semua anak-anak Indonesia akan kita beri makan tahun 2025 ini," kata Prabowo setelah menghadiri acara Kadin Indonesia di Ritz-Carlton, Kuningan, Jakarta, Kamis (16/1/2025).

Prabowo menyambut berbagai pihak yang hendak berpartisipasi dalam program tersebut. Dia tak mempermasalahkan siapa pun pihak yang hendak terlibat dalam pendanaan program itu asalkan peruntukannya efisien dan tepat sasaran.

"Kemudian dari pemda juga ingin ikut serta, para gubernur, bupati ingin ikut serta, monggo kita buka. Siapa pun yang mau ikut serta, boleh, yang penting efisien, yang penting tepat sasaran, dan tidak ada kebocoran," ujarnya.

Sebelumnya, Ketua DPD Sultan B Najamuddin mengusulkan pendanaan menggunakan zakat untuk membiayai program MBG. Menurutnya, program andalan Prabowo itu dapat melibatkan masyarakat dari segi pembiayaannya.

"Saya sih melihat ada DNA dari negara kita, DNA dari masyarakat Indonesia itu kan dermawan, gotong royong. Nah, kenapa nggak ini justru kita manfaatkan juga," kata Sultan kepada wartawan di gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Selasa (14/1).

"Contoh, bagaimana kita menstimulus agar masyarakat umum pun terlibat di program Makan Bergizi Gratis ini. Di antaranya adalah saya kemarin juga berpikir kenapa nggak ya, zakat kita yang luar biasa besarnya juga kita mau libatkan ke sana, itu salah satu contoh," lanjutnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PAN, Sigit Purnomo atau dikenal Pasha Ungu, menyorot soal adanya usulan zakat membiayai program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menurut Sigit, dana zakat itu harus dikelola dengan mengedepankan prinsip syariah serta transparansi yang akuntabel.

Sebab, zakat adalah amanah umat yang harus digunakan sesuai dengan ketentuan syariah.

“Zakat adalah amanah umat yang harus digunakan sesuai ketentuan syariah. Jika program ini ditujukan kepada mustahik, seperti anak-anak dari keluarga miskin, maka bisa dianggap tepat sasaran,” kata Sigit saat dikonfirmasi, Kamis (16/1/2025).

Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) PAN di Komisi VIII DPR RI ini juga menekankan pentingnya keterbukaan dalam pengelolaan dana zakat.

Dia juga mendorong kolaborasi antara pemerintah dan lembaga zakat, seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), untuk memastikan dana disalurkan secara efisien.

“Masyarakat harus tahu ke mana zakat mereka disalurkan. Laporan yang jelas akan meningkatkan kepercayaan terhadap pengelolaan zakat,” ujarnya.

Lebih lanjut, Pasha mengingatkan agar pemerintah berhati-hati dalam menentukan prioritas penggunaan dana zakat.

“Dana zakat harus benar-benar digunakan untuk mereka yang berhak. Jangan sampai penggunaannya justru menimbulkan polemik,” tegasnya.

Jika nantinya usulan itu dijalankan, menurut Pasha, harus dipastikan tidak melanggar prinsip syariah dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan.

“Jika dijalankan, benar-benar membawa manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan tanpa melanggar prinsip syariah,” tegasnya.

Sebelumnya, wacana pemanfaatan dana zakat untuk membiayai program Makan Bergizi Gratis disampaikan oleh Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sultan Najamudin Bachtiar.

Menurut Sultan, masyarakat perlu berpartisipasi mendanai program makan bergizi gratis karena anggaran pemerintah tidak akan cukup untuk membiayai program tersebut.

“Contoh, bagaimana kita menstimulus agar masyarakat umum pun terlibat di program makan bergizi gratis ini. Di antaranya adalah saya kemarin juga berpikir, kenapa enggak ya zakat kita yang luar biasa besarnya juga kita mau libatkan ke sana, itu salah satu contoh,” ujar Sultan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (14/1/2025).

Wacana ini lantas menuai kritik dari organisasi masyarakat Islam karena dana zakat semestinya hanya boleh dinikmati oleh golongan yang berhak, antara lain masyarakat fakir miskin. Bahkan, pihak Istana menyatakan bahwa usulan ini sangat memalukan.

Terbaru Sultan mengklarifikasi pernyataannya. Menurutnya, yang dia maksud sebenarnya adalah pendanaan dengan zakat, infak, dan sedekah.

Hal tersebut Sultan usulkan mengingat pemerintah hanya memiliki anggaran untuk makan bergizi gratis sebesar Rp 71 triliun, yang artinya hanya cukup sampai Juli 2025.

"Pemerintah mengalami keterbatasan anggaran untuk membiayai semua program makan bergizi gratis dalam jangka panjang. Sementara program ini sangat baik dan tidak boleh berhenti karena kekurangan anggaran. Karena hasil nyata dari program ini tentu jangka panjang," ujar Sultan kepada Kompas.com, Kamis (16/1/2025).

"Maka kami juga ingin berkontribusi untuk membantu pemerintah dengan memberikan ide, masukan, dan mengajak masyarakat mampu untuk terlibat. Karena memang sifat dan karakter asli bangsa kita sangat dermawan, suka menolong, dan gotong royong. Salah satu ide yang terlintas dan jika memungkinkan dengan melihat potensi zakat, infak, dan sedekah," sambungnya.

PELALAWAN, iNewsPekanbaru.id -  Kejadian langka terjadi di barak (mes) di Pelalawan, Riau, ketika seekor harimau Sumatera muncul mendekati kawasan tersebut. Namun, yang membuat kejadian ini lebih mencuri perhatian adalah aksi beberapa orang yang nekat merekam kedatangan hewan buas itu dari jarak yang sangat dekat.

Rekaman video berdurasi 1 menit 37 detik yang beredar di media sosial menunjukkan harimau yang cukup besar muncul dari pepohonan kecil dan berjalan santai mendekati mes serta tenda darurat di sekitar lokasi. Di dalam video tersebut, terlihat seorang pria yang merekam kejadian itu dengan jarak yang sangat dekat dari harimau yang tampak tenang namun tajam memandang ke arah orang-orang di sekitarnya.

Menariknya, dalam video tersebut, ada seorang pria lainnya yang mengenakan celana pendek dan singlet, yang semakin mendekat ke arah harimau yang berada di balik tenda-tenda. Sementara anjing-anjing menggonggong mendekati harimau, hewan tersebut tampak tidak terpengaruh dan terus melangkah dengan tatapan tajam ke sekelilingnya.

Tak lama setelah itu, harimau tersebut mulai menjauh dari lokasi, namun masih tetap terlihat oleh para warga. Sementara itu, anjing-anjing yang menggonggong tampak terus ditenangkan oleh sejumlah orang. Beruntung, si Belang-julukan harimau tidak melakukan reaksi melakukan penyeragan.

Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Riau, Genman S. Hasibuan, mengonfirmasi bahwa pihaknya telah diterjunkan untuk memantau situasi dan memastikan keamanan di lokasi. “Tim kami sedang berkoordinasi dengan penanggung jawab lokasi untuk memastikan agar warga selalu waspada dalam beraktivitas. Lokasi ini memang merupakan bagian dari habitat harimau Sumatera,” tegas Genman, Kamis (16/1/2025).

Pihak BBKSDA juga mengingatkan kepada masyarakat untuk tidak mendekati atau berinteraksi langsung dengan satwa liar, terutama harimau, demi menjaga keselamatan dan kelestarian habitatnya.

Editor : Banda Haruddin Tanjung