JAKARTA, KOMPAS.com - Perum Perumnas menyatakan komitmennya untuk mendukung program pemerintah dalam membangun 3 juta rumah per tahun.

Pihaknya pun menyediakan 3,4 hektar lahannya yang ada di Pulogadung, Jakarta Timur, untuk dipergunakan membangun rumah vertikal untuk rakyat.

Direktur Utama Perumnas, Budi Saddewa Soediro, memaparkan bahwa Blok K Pulogebang merupakan aset Perumnas dengan luas ukur 3,4 hektar dan luas efektif 3,1 hektar, di mana perencanaan pengembangan sudah disusun untuk pembangunan hunian rakyat.

Aset ini menjadi salah satu kawasan pengembangan strategis Perumnas yang dirancang sebagai bagian dari upaya memenuhi kebutuhan perumahan yang semakin meningkat di wilayah perkotaan.

“Sudah kami buat perencanaan pengembangan di lahan ini, di mana nantinya akan dibangun 6 tower highrise dengan total 5.451 unit hunian. Nantinya hunian tersebut akan diperuntukkan bagi masyarakat pada berbagai segmen, termasuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang sudah kami alokasikan sebanyak setidaknya 20 persen dari jumlah unit terbangun," ujarnya dalam siaran persnya, Minggu (1/12/2024).

Merespons itu, Menteri PKP, Maruarar Sirait, menilai lahan Blok K ini merupakan pembangunan hunian yang lokasinya strategis, tidak jauh dari Terminal Pulogebang dan stasiun kereta api seperti Stasiun Cakung dan Stasiun Klender Baru, sehingga prospek pembangunan ke depan sangat bagus.

"Kami juga akan berkoordinasi dengan mitra kerja seperti Pemprov Jakarta dalam pelaksanaan pembangunannya," katanya.

Sebelumnya, Menteri Maruarar bersama Menteri BUMN, Erick Thohir, juga telah meninjau proyek Transit Oriented Development (TOD) yang sedang dikembangkan Perumnas di Samesta Mahata Margonda, Depok, dan Samesta Mahata Tanjung Barat, Jakarta (27/11).

Proyek TOD ini merupakan hasil kolaborasi antara Perumnas dan PT KAI yang mengusung konsep hunian terintegrasi dengan transportasi publik, sebagai solusi bagi masyarakat perkotaan untuk mendapatkan akses mudah ke tempat tinggal, tempat kerja, dan fasilitas umum lainnya.

“Program 3 Juta Rumah adalah wujud nyata upaya pemerintah dalam mengatasi backlog perumahan. Kami mengapresiasi langkah strategis yang dilakukan Perumnas, baik melalui proyek TOD maupun pengembangan kawasan lain seperti Blok K Pulogebang," ungkap Menteri Maruarar.

KOMPAS.com - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menawarkan tiga skema kerja sama kepada pengembang dalam rangka pembangunan rumah untuk rakyat.

Pasalnya, terdapat sejumlah aset milik Perum Perumnas dan KAI yang potensial untuk dikerjasamakan dalam rangka Program 3 Juta Rumah.

Tiga skema kerja sama itu tersaji di dalam materi paparan Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo saat dialog tentang Program 3 Juta Rumah yang digelar PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk pada Jumat (29/11/2024).

Skema pengembangan melalui kerjasama dengan BUMN dilakukan secara end to end mulai dari penyediaan lahan (aset Perumnas dan KAI), pengembangan (developer swasta dan/atau Perumnas), serta pendanaan (BTN).

Pihak developer swasta dapat bekerja sama dengan KAI dan Perumnas melalui dukungan pendanaan maupun pengembangan melalui tiga skema kerja sama, meliputi Kerja Sama Operasi (KSO), Joint Venture (JV), atau Built-Operate-Transfer (BOT).

Berikut gambaran sederhana dari masing-masing tiga skema kerja sama tersebut:

1. KSO

Perumnas atau KAI akan menyediakan tanah untuk KSO. Sementara developer dan/atau Perumnas menyediakan capex untuk KSO.

Di sisi lain, BTN akan memfasilitasi pendanaan rumah bagi developer dan/atau Perumnas serta masyarakat sebagai konsumen akhir.

Setelah KSO membangun rumah, dan berhasil menjual unitnya ke masyarakat, hasil laba akan diberikan masing-masing ke Perumnas atau KAI serta developer dan/atau Perumnas.

2. JV

Perumnas atau KAI akan menyediakan tanah untuk JV. Sementara developer dan/atau Perumnas menyediakan capex untuk JV.

Di sisi lain, BTN akan memfasilitasi pendanaan rumah bagi developer dan/atau Perumnas serta masyarakat sebagai konsumen akhir.

Setelah KSO membangun rumah, dan berhasil menjual unitnya ke masyarakat, hasil dividen akan diberikan masing-masing ke Perumnas atau KAI serta developer dan/atau Perumnas.

3. BOT

Perumnas atau KAI akan memberikan tanah kepada developer dan/atau Perumnas untuk dibangun rumah.

Dalam hal ini, BTN juga akan memfasilitasi pendanaan rumah bagi developer dan/atau Perumnas.

Adapun setelah masa konstruksi rumah, developer dan/atau Perumnas akan kembali melakukan transfer aset kepada Perumnas atau KAI selaku pemilik tanah.

Baru kemudian masyarakat sebagai konsumen akhir melakukan transaksi pembelian rumah kepada Perumnas atau KAI dengan fasilitas pendanaan dari BTN.

Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo mengungkapkan pemerintah menargetkan pembangunan program 3 juta rumah rakyat sebanyak 800.000 unit pada tahap pertama 2025.

Kartika mengatakan, pihaknya pun telah berkoordinasi dengan Menteri Perumahan dan Permukiman Maruarar Sirait terkait kerja sama BUMN dan swasta.

“Saya selama beberapa hari ini dengan Pak Menteri Perumahan Maruarar Sirait sudah menggagas bagaimana kerja sama antara pemerintah, BUMN, dan swasta untuk membangun 3 juta rumah dengan target pada 2025 nanti ada 800.000 dahulu,” ujar Kartika dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia versi Munaslub 2024 di Jakarta, Minggu (1/12/2024).

Pria yang akrab disapa Tiko itu pun menyebut pemerintah juga tengah berkoordinasi dengan pengembang daerah. Hal ini khususnya untuk mengidentifikasi model pembiayaan pengembang atau developer maupun kredit perumahan rakyat (KPR) agar masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) bisa mengakses program tersebut.

Tiko memastikan rumah untuk rakyat itu bakal dipatok dengan harga di bawah Rp100 juta per unit.

“Kita harapkan nanti dengan Bank Tabungan Negara [BTN] sebagai bank perumahan bisa memberikan pendanaan besar,” kata Tiko.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengamini terdapat tahapan dari pembangunan 3 juta rumah. Namun, dia tidak menjelaskan secara detail terkait jumlahnya.

“Saya akan menyampaikan ini secara khusus supaya tidak salah statistik. Hal yang jelas memang ada program 3 juta rumah itu semua tentu harus ada step by step,” ujar Agus.

Sebelumnya, Tiko mengatakan BUMN telah mengkalkulasi kebutuhan pendanaan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) untuk mendukung program 3 juta rumah mencapai Rp150 triliun per tahun.

Dia mengatakan, Kementerian BUMN bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait sedang mengkaji skema yang tepat guna memenuhi kebutuhan itu.

“Saya juga ditugaskan untuk mencari skema, memang kebutuhannya sekitar Rp150 triliun per tahun,” ujarnya di Gedung BTN, Jakarta, Jumat (29/11/2024).

Dengan kebutuhan dana mencapai Rp150 triliun per tahun, Tiko menilai BBTN tentunya kesulitan memenuhi hal itu jika hanya mengandalkan dana masyarakat.

Untuk itu, Tiko menyampaikan Kementerian BUMN mengusulkan supaya BTN dapat menerbitkan obligasi dijamin pemerintah dengan jangka waktu 15 tahun ataupun meraih pendanaan dari luar negeri.

“Ini yang kami akan coba apakah BTN bisa menerbitkan obligasi selama 15 tahun dan sebagainya, sehingga BTN bisa punya pendanaan tadi sebesar Rp150 triliun per tahun. Tidak mudah, tetapi kami cari caranya,” kata Tiko.

Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo menyebut sebanyak 800 unit rumah ditargetkan dibangun pada 2025. Target tersebut masuk dalam program prioritas pemerintah, yakni program tiga juta rumah.

Tiko menjelaskan pihaknya bersama dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman terus bekerja sama dalam merealisasikan target tersebut.

"Ini ekosistem besar yang saya selama beberapa hari ini dengan Pak Maruarar Sirait, Menteri Perumahan, sudah menggagas bagaimana kerjasama antara pemerintah, BUMN, dan swasta untuk membangun tiga juta rumah dengan target di tahun 2025 nanti ada 800 ribu dulu," kata Tiko dalam acara Rapimnas Kadin 2024 di Hotel Mulia Jakarta, Minggu (1/12/2024).

Dia menjelaskan pemerintah akan mengembangkan berbagai model pembiayaan buat pengembang, seperti pembiayaan melalui KPR. Dia menyebut model pembiayaan tersebut ditujukan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), khususnya di daerah dan pedesaan.

Dia pun berharap program tersebut dapat direalisasikan melalui Bank Tabungan Negara (BTN) dengan memberikan pendanaan besar. Nantinya, pemerintah akan memberikan bank tanah atau land bank melalui bank Himbara. Dengan begitu, land bank tersebut digunakan untuk mengejar target program tersebut.

"Dengan harga rumah yang ditarget di bawah Rp 100 juta, dengan target MBR di bawah 250 juta. Kita harapkan nanti dengan BTN sebagai bank perumahan bisa memberikan pendanaan besar. Nantinya pemerintah juga akan memberikan land bank dalam bentuk bank milik negara negara yang akan dijadikan landasan untuk pembangunan rumah-rumah baik yang high-rise maupun yang landed di seluruh Indonesia," imbuh Tiko.

KOMPAS.com - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah mendata sejumlah asetnya yang dapat digunakan untuk Program 3 Juta Rumah.

Aset-aset yang potensial untuk dikerjasamakan itu milik Perum Perumnas dan KAI.

Hal itu tersaji dalam materi paparan Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo dalam dialog tentang Program 3 Juta Rumah yang digelar PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk pada Jumat (29/11/2024).

Adapun total luas aset Perumnas dan KAI yang dapat digunakan untuk Program 3 Juta Rumah yaitu sebesar 428,6 hektar.

Namun dari jumlah tersebut, aset yang statusnya clean and clear sekitar 427,6 hektar. Rinciannya sebagai berikut:

1. Aset Perumnas

• Tanah Abang 3,6 hektar berupa rusun
• Kebon Kacang 1,6 hektar berupa rusun
• Talang Keramat 95 hektar berupa rumah tapak
• Jonggol 78 hektar berupa tanah
• Maja 70,8 hektar berupa tanah
• Pasadana 15 hektar berupa plot land
• Garut 6 hektar berupa plot land
• Pulogebang 3,4 hektar berupa plot land
• Parung Panjang 153 hektar berupa plot land

2. Aset KAI

• Stasiun Jurangmangu 1,3 hektar berupa tanah
• Stasiun Manggarai Tahap I (Blok A) 0,87 hektar berupa rumah perusahaan

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menyebut akan meminta izin Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir untuk mengelola aset milik PT Jasa Marga (Persero), agar bisa digunakan sebagai tempat berjualan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) warga binaan rumah susun.

Maruarar menyampaikan terdapat taman yang cukup besar dekat dengan kolong Tol Kalijodo. Menurutnya, lahan tersebut bisa dikelola agar bisa dimanfaatkan oleh UMKM.

"Nanti kita bicara sama Pak Erick, Jasa Marga, kalau boleh itu kita kelola. Usul saya, dibuat yang bagus tamannya, nanti ada buat jogging track, bisa buat UMKM," kata Maruarar, di Jakarta, Sabtu.

Para warga yang direlokasi dari kolong tol atau jembatan Jalan Inspeksi Kanal Barat, Jelambar Baru ke Rumah Susun (Rusun) Rawa Buaya, Jakarta nantinya akan diberi pelatihan untuk meningkatkan keterampilan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Keterampilan yang sudah didapat ini, kata Maruarar, diharapkan dapat membuat para warga tersebut mendapat penghasilan yang layak sehingga tidak kembali lagi tinggal di kolong tol.

"Yang dilatih nanti dengan Kepala Dinas Pemberdayaan UMKM bisa dagang di situ, tapi dibuat rapi," katanya pula.

Maruarar bersama dengan Menteri Koordinator (Menko) Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi DKI Jakarta Marullah Matali melakukan penyerahan kunci secara simbolis kepada 44 kepala keluarga kolong tol yang direlokasi ke Rusun Rawa Buaya, Jakarta, hari ini.

Sebelumnya, AHY menyampaikan pemindahan warga ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup.

"Kita semua tentunya berharap bukan hanya memindahkan tempat tidurnya, tetapi memindahkan juga ruang untuk bisa bekerja, termasuk beribadah yang lebih baik lagi," ujar AHY.

Tak hanya dipindahkan ke rusun, kata AHY lagi, warga juga akan diberi keterampilan untuk siap bekerja sehingga tidak kembali lagi ke kolong jembatan.

Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan terus berkomitmen untuk bekerja sama dengan kementerian dan lembaga lainnya untuk membangun perumahan yang layak bagi masyarakat.

Menurutnya, daerah-daerah kumuh di wilayah Jakarta, Bandung, Surabaya, dan kota-kota lainnya harus dibenahi.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menyebut akan meminta izin Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir untuk mengelola aset milik PT Jasa Marga (Persero), agar bisa digunakan sebagai tempat berjualan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) warga binaan rumah susun.

Maruarar menyampaikan terdapat taman yang cukup besar dekat dengan kolong Tol Kalijodo. Menurutnya, lahan tersebut bisa dikelola agar bisa dimanfaatkan oleh UMKM.

"Nanti kita bicara sama Pak Erick, Jasa Marga, kalau boleh itu kita kelola. Usul saya, dibuat yang bagus tamannya, nanti ada buat jogging track, bisa buat UMKM," kata Maruarar, di Jakarta, Sabtu.

Para warga yang direlokasi dari kolong tol atau jembatan Jalan Inspeksi Kanal Barat, Jelambar Baru ke Rumah Susun (Rusun) Rawa Buaya, Jakarta nantinya akan diberi pelatihan untuk meningkatkan keterampilan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Keterampilan yang sudah didapat ini, kata Maruarar, diharapkan dapat membuat para warga tersebut mendapat penghasilan yang layak sehingga tidak kembali lagi tinggal di kolong tol.

"Yang dilatih nanti dengan Kepala Dinas Pemberdayaan UMKM bisa dagang di situ, tapi dibuat rapi," katanya pula.

Maruarar bersama dengan Menteri Koordinator (Menko) Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi DKI Jakarta Marullah Matali melakukan penyerahan kunci secara simbolis kepada 44 kepala keluarga kolong tol yang direlokasi ke Rusun Rawa Buaya, Jakarta, hari ini.

Sebelumnya, AHY menyampaikan pemindahan warga ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup.

"Kita semua tentunya berharap bukan hanya memindahkan tempat tidurnya, tetapi memindahkan juga ruang untuk bisa bekerja, termasuk beribadah yang lebih baik lagi," ujar AHY.

Tak hanya dipindahkan ke rusun, kata AHY lagi, warga juga akan diberi keterampilan untuk siap bekerja sehingga tidak kembali lagi ke kolong jembatan.

Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan terus berkomitmen untuk bekerja sama dengan kementerian dan lembaga lainnya untuk membangun perumahan yang layak bagi masyarakat.

Menurutnya, daerah-daerah kumuh di wilayah Jakarta, Bandung, Surabaya, dan kota-kota lainnya harus dibenahi.

Wakil Menteri (Wamen) BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengungkapkan tengah menyiapkan beberapa skema pembiayaan perumahan bersama kementerian terkait. Salah satunya mengenai KPR 30 tahun untuk kredit jangka panjang.

Skema KPR 30 tahun ini diharapkan dapat membantu masyarakat khususnya Gen Z sehingga dapat mencicil rumah dengan nominal kecil, sekitar Rp 2 juta hingga di bawah Rp 1 juta.

Hal ini ia ungkapkan saat hadir di acara 'Dialog bersama Asosiasi Pengembang dalam Rangka Percepatan Penyaluran Program 3 Juta Rumah' di Jakarta pada Jumat (29/11/2024).

"Kita tahu untuk bisa masuk pada Gen Z, idealnya cicilan mereka di bawah Rp 2 juta, bahkan kalau bisa di bawah Rp 1 juta. Ini sedang kita dorong dari sisi biaya pembangunan perumahan, maupun dari cost kreditnya," kata menteri yang sering disapa Tiko.

Tidak hanya KPR 30 tahun, skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk rumah subsidi juga termasuk dalam bahasan mereka bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

"Kemudian KPR, khususnya KPR yang khusus rumah subsidi dengan Pak Nixon di BTN yang sekarang sedang proses dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Perumahan mengenai skema FLPP," ungkapnya.

Selain dari sisi pembiayaan, BUMN juga tengah mengumpulkan daftar tanah-tanah secara nasional yang bisa digunakan untuk mendukung Program 3 Juta Rumah. Land bank tersebut bisa milik negara atau BUMN.

"Kita punya tugas berat, untuk mewujudkan Program 3 Juta Rumah. Kita sedang memetakan secara nasional berapa land bank yang dimiliki negara atau BUMN sehingga ada percepatan sehingga bisa membangun 400 ribu yang bisa dibangun di tahun pertama ini," ujar Tiko.

Ia mengungkapkan 2 perusahaan yang memiliki land bank di BUMN adalah Perum Perumnas dan PT KAI. Untuk Perum Perumnas sendiri, negara akan memberikan penyertaan modal dan barang milik negara berupa tanah dari kementerian atau sitaan dari kejaksaan.

Nantinya, land bank tersebut dapat digunakan untuk membangun rumah tapak atau hunian vertikal.

"Nanti akan diberikan secara bertahap kepada Perumnas dalam bentuk injeksi penyertaan modal dan barang milik negara kepada Perumnas. Sehingga Perumnas bersama-sama dengan ekosistem bisa membangun yang high-rise dan landed," ungkapnya.

Kemudian, konsep perumahan yang menempel dengan transportasi massal atau sering disebut dengan TOD (Transit Oriented Development) juga akan didorong.

"Seperti yang kita lihat dalam 3 tahun terakhir. Memang yang paling disenangi masyarakat adalah yang menempel kepada transit oriented development. Nanti ada 3 projek yang kita launching dengan KAI. Kita lihat, penjualannya jauh lebih cepat," tuturnya.

Nanti kita bicara sama Pak Erick, Jasa Marga, kalau boleh itu kita kelola. Usul saya, dibuat yang bagus tamannya, nanti ada buat jogging track, bisa buat UMKM.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menyebut akan meminta izin Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir untuk mengelola aset milik PT Jasa Marga (Persero), agar bisa digunakan sebagai tempat berjualan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) warga binaan rumah susun.

Maruarar menyampaikan terdapat taman yang cukup besar dekat dengan kolong Tol Kalijodo. Menurutnya, lahan tersebut bisa dikelola agar bisa dimanfaatkan oleh UMKM.

"Nanti kita bicara sama Pak Erick, Jasa Marga, kalau boleh itu kita kelola. Usul saya, dibuat yang bagus tamannya, nanti ada buat jogging track, bisa buat UMKM," kata Maruarar, di Jakarta, Sabtu.

Para warga yang direlokasi dari kolong tol atau jembatan Jalan Inspeksi Kanal Barat, Jelambar Baru ke Rumah Susun (Rusun) Rawa Buaya, Jakarta nantinya akan diberi pelatihan untuk meningkatkan keterampilan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Keterampilan yang sudah didapat ini, kata Maruarar, diharapkan dapat membuat para warga tersebut mendapat penghasilan yang layak sehingga tidak kembali lagi tinggal di kolong tol.

"Yang dilatih nanti dengan Kepala Dinas Pemberdayaan UMKM bisa dagang di situ, tapi dibuat rapi," katanya pula.

Maruarar bersama dengan Menteri Koordinator (Menko) Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi DKI Jakarta Marullah Matali melakukan penyerahan kunci secara simbolis kepada 44 kepala keluarga kolong tol yang direlokasi ke Rusun Rawa Buaya, Jakarta, hari ini.

Sebelumnya, AHY menyampaikan pemindahan warga ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup.

"Kita semua tentunya berharap bukan hanya memindahkan tempat tidurnya, tetapi memindahkan juga ruang untuk bisa bekerja, termasuk beribadah yang lebih baik lagi," ujar AHY.

Tak hanya dipindahkan ke rusun, kata AHY lagi, warga juga akan diberi keterampilan untuk siap bekerja sehingga tidak kembali lagi ke kolong jembatan.

Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan terus berkomitmen untuk bekerja sama dengan kementerian dan lembaga lainnya untuk membangun perumahan yang layak bagi masyarakat.

Menurutnya, daerah-daerah kumuh di wilayah Jakarta, Bandung, Surabaya, dan kota-kota lainnya harus dibenahi.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2024

IDXChannel-PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN)menyampaikan kesiapannya untuk mendukung rencanaKementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP)menaikkan kuotaFasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

"Kami menyambut baik ada upaya menaikkan kuota KPR Subsidi dari biasanya sekitar 200.000 menjadi 800.000. Kami sedang mendiskusikannya secara teknis untuk pelaksanaannya. Kami harap ini bisa menjadi keputusan presiden,” kata Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu di Jakarta Sabtu (30/11/2024).

Dari sisi pendanaan, Nixon mengungkapkan, kenaikan kuota FLPP menjadi 800.000 unit akan memerlukan lebih dari Rp70 triliun, jauh lebih besar dari pendanaan FLPP saat ini hampir Rp30 triliun. Jika skema pembagian proporsi diubah menjadi 50-50 persen antara APBN dan perbankan, maka BTN memerlukan alternatif sumber pendanaan di luar dana pihak ketiga (DPK) reguler. Salah satunya yakni penerbitan obligasi dan pinjaman luar negeri yang nilainya bisa mencapai sekitar Rp10 triliun hingga Rp12 triliun.

“Selain menyiapkan DPK, kami ingin menerbitkan bonds (obligasi), namun usulan kami adalah supaya obligasi tersebut bisa dijamin pemerintah, sehingga akan lebih murah untuk kami dan size yang didapat bisa lebih besar. Kami juga akan mencari kanal-kanal pinjaman luar negeri dan saat ini kami sedang banyak bertemu dengan investor,” tutur Nixon.

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengatakan, Program 3 Juta Rumah dilandasi keprihatinan Presiden Prabowo Subianto yang memiliki perhatian serius untuk menyisir masyarakat terbawah di Indonesia, yakni mereka yang tidak terdata dan tidak memiliki rumah karena kondisi ekonomi yang sangat lemah, sehingga terpaksa tinggal di pemukiman kumuh di perkotaan, menggelandang, atau tinggal di rumah yang tidak layak huni.

“Misinya bukan hanya untuk membangun rumah, tetapi memberantas kemiskinan. Indonesia akan mencapai 100 tahun kemerdekaan, tapi masih banyak rumah yang tidak memiliki fasilitas mandi-cuci-kakus (MCK), sehingga orang buang air di sungai. Kami sebagai pejabat datang dan pergi, waktu yang kami punya itu singkat, sehingga kami tidak ingin main-main ketika mendapat mandat dari rakyat,” tutur Fahri.

Sebagai salah satu upaya untuk merealisasikan Program 3 Juta Rumah, Kementerian PKP memiliki rencana untuk meningkatkan kuota
FLPP menjadi 800.000 unit rumah pada tahun 2025 dari saat ini 220.000 unit.

Rencana tersebut juga mendapat sinyal dukungan dari Kementerian Keuangan selaku pengatur anggaran negara.

Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan, rencana peningkatan kuota FLPP dilakukan untuk memecahkan masalah keterbatasan kuota yang masih dialami hingga kini, padahal permintaan konsumen tinggi.

Adapun saat ini terdapat sekitar 46.000 aplikasi yang sudah mendapat persetujuan KPR dari BTN namun masih mengantri kuota FLPP dari negara.

“Program yang selama ini disukai oleh semua stakeholder perumahan adalah FLPP, tapi masalahnya kuotanya terbatas. Padahal, kredit macetnya kecil sekali. Sebetulnya program yang paling bagus adalah melakukan sesuatu yang semuanya senang sehingga kita bekerja dengan gembira. FLPP ini adalah program yang berhasil, dan kalau ada program dari jaman sebelumnya yang bagus, tidak apa-apa kita teruskan,” ujar Maruarar.

Berdasarkan rencana Kementerian PKP, skema pembagian porsi pembiayaan FLPP akan diubah menjadi 50 persen dari negara dan 50 persen dari perbankan agar tidak membebani keuangan dengara, dengan penambahan masa atau tenor kredit menjadi 30 tahun agar angsuran menjadi lebih terjangkau bagi masyarakat.

Saat ini, pembagian proporsi dukungan FLPP masih 75 persen berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan 25 persen dari perbankan, dan tenor selama 20 tahun.

Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengatakan, pihaknya akan berdiskusi dengan Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia untuk memberikan dukungan regulasi terkait likuiditas jangka panjang untuk BTN sebagai bank pelaksana FLPP. Dalam hal ini, Kementerian BUMN berharap obligasi BTN dapat dijamin oleh pemerintah.

“Kami sedang mencari cara apakah BTN bisa menerbitkan obligasi hingga 15 tahun agar BTN bisa memiliki pendanaan hingga Rp150 triliun per tahun. Tidak mudah, tapi kita akan cari skemanya. Idealnya, usulan kami yakni obligasi yang diterbitkan BTN dapat dijamin pemerintah,” ujar Kartika.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, Kemenkeu menerima rencana peningkatan kuota FLPP dan akan didiskusikan dalam pembahasan RAPBN tahun 2025.

Selain itu, Kemenkeu juga mendukung adanya sumber pendanaan alternatif untuk bisa mendukung pembiayaan jika skema pembiayaan diubah. “Untuk bisa me-redesign FLPP, kita perlu menyesuaikan aturan-aturan yang ada dan penambahan kuota akan masuk ke pembahasan tahun depan karena ada hitungan berapa belanja, penerimaan, dan lain-lain,” ujar Suahasil.

Pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku regulator perbankan dan industri keuangan turut mendukung upaya mewujudkan Program 3 Juta Rumah.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Merangkap Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dian Ediana Rae memastikan, implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang hapus tagih kredit macet di bank BUMN akan membantu menyelesaikan masalah yang dikeluhkan para pengembang mengenai kesulitan calon debitur mengajukan KPR Subsidi karena memiliki utang macet di pinjaman online (pinjol).

“Kalau dihapus tagih maka otomatis (kredit macet) para petani dan nelayan yang tercatat di Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK akan terhapus bersih. Ini akan membantu mereka untuk mengajukan kredit termasuk kredit perumahan,” ujar Dian.




(kunthi fahmar sandy)

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) membutuhkan Rp150 triliun per tahun untuk menjalankan program 3 juta rumah gagasan Presiden Prabowo Subianto.

Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mendapatkan tugas untuk mencari skema pendanaan ini.

Ia lantas berkomunikasi dengan Menteri BUMN Erick Thohir serta Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait.

"Memang kebutuhannya sekitar Rp150 triliun per tahun ya, Pak Nixon (Direktur Utama BTN Nixon Napitupulu)? Tentunya kalau buat Pak Nixon untuk cari dana masyarakat segitu ya susah," ucapnya dalam Dialog di Menara BTN, Jakarta Pusat, Jumat (29/11).

"Jadi, memang ini harus pendanaan dari khusus, seperti obligasi, pendanaan luar negeri, atau apapun. Kita sedang mencari skemanya dan tentunya juga dengan cost of fund yang bisa dibeli oleh para pembeli," sambung Kartika.

Pria yang akrab disapa Tiko itu juga sudah berdiskusi dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Ia menyebut BTN memerlukan penjaminan untuk mencari dana sebanyak itu.

"Jadi, memang ini kita cari skemanya. Saya juga sudah diskusi dengan menteri keuangan apakah nanti BTN diberikan pejaminan dan sebagainya," tutur Tiko.

Tiko mengaku Kementerian BUMN masih menggodok beberapa skema pendanaan. Selain dengan Kementerian Keuangan, ia juga akan menghadap Bank Indonesia (BI).

Wakil dari Erick Thohir itu menegaskan BTN perlu pendanaan jangka panjang. Ini untuk menyukseskan program 3 juta rumah per tahun yang diusung Presiden Prabowo.

"Nanti kita coba apakah BTN bisa menerbitkan obligasi 15 tahun dan sebagainya. Sehingga BTN bisa punya pendanaan Rp150 triliun per tahun itu. Enggak mudah, tapi kita cari skemanya," jelasnya selepas acara.

"Idealnya (pendanaan BTN), ini baru ide dari kami ya, kami usulkannya BTN membuat obligasi dijamin pemerintah," tandas Tiko.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT PLN (Persero) menyebut, Program 3 Juta Rumah yang digagas Presiden Prabowo Subianto bakal menambah kebutuhan kelistrikan sebesar 6,3 Terawatt hour (TWh) per tahun.

Sementara itu, kebutuhan kapasitas daya untuk melayani program 3 juta rumah ini akan meningkat 1 Gigawatt (GW).

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan hal itu dalam Dialog Bersama Asosiasi Pengembang bertajuk “Percepatan Penyaluran Program 3 Juta Rumah” Jumat (29/11/2024).

"Program rumah 3 juta per tahun akan meningkatkan demand sekitar 6,3 TWh per tahun, dan ini kalau kami konversi menjadi pembangkit itu ada tambahan sekitar 1 Gigawatt per tahun," ujar Darmawan.

Berdasarkan data penjualan listrik tahun 2023, jumlah pelanggan rumah tangga PLN mencapai 83 juta rumah.

Dengan banyaknya sambungan tersebut, total demand pelanggan listrik dari PLN sudah mencapai 122 TWh.

Sementara itu, besar backlog perumahan di Indonesia mencapai 13 juta rumah. Jika bisa teratasi secara bertahap, maka konsumsi listrik akan meningkat secara drastis.

Kebutuhan akan listrik yang meningkat tentu juga akan berdampak positif bagi perusahaan BUMN tersebut karena ada tambahan pendapatan.