Jakarta (ANTARA) - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berencana menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN) perumahan sebagai bagian dari upaya mendukung program 3 juta rumah per tahun yang dicanangkan pemerintahan Prabowo - Gibran.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa penerbitan SBN perumahan ini akan dialokasikan khusus untuk pembiayaan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

“Kami hari ini juga berdiskusi untuk meningkatkan kemampuan dalam mendukung MBR (masyarakat berpenghasilan rendah) ini dengan penerbitan SBN perumahan yang nanti akan dialokasikan terutama di dalam pembiayaan MBR ini,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis malam.

Dirinya mengatakan mekanisme ini merupakan modifikasi dari skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang akan ditingkatkan skalanya.

Selain itu, Kemenkeu juga terus bekerja sama dengan Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) guna memperkuat pembiayaan sektor perumahan melalui fasilitas kredit berbasis Giro Wajib Minimum (GWM) hingga Rp80 triliun.

“Jadi dengan ini, kita berharap akan meningkatkan lebih banyak lagi kemampuan untuk dari sisi demand masyarakat yang mau membeli rumah dengan fasilitas ataupun yang komersial,” jelasnya.

Dalam hal ini, Pemerintah akan terus mengembangkan berbagai instrumen pembiayaan kreatif agar APBN tetap disiplin secara fiskal namun tetap mampu memberikan daya dukung maksimal bagi sektor perumahan dan sektor lainnya.

"Kita akan terus men-develop berbagai kreativitas financing yang nanti akan kita kembangkan bersama sehingga dari sisi APBN disiplin fiskalnya tetap terjaga namun responsif dan mampu memiliki daya dukung yang lebih besar, tidak hanya berumah tapi juga sektor lain," ucapnya.

Pada kesempatan yang sama, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo turut menjelaskan, lewat insentif likuiditas makropudensial (KLM), BI terus mendukung bagian dari program Astacita ini.

Sebagaimana diketahui, BI memutuskan untuk meningkatkan insentif KLM bagi perbankan secara bertahap, dari sebelumnya Rp23,19 triliun menjadi Rp80 triliun guna mendukung pembiayaan sektor perumahan.

Selain memberikan insentif likuiditas, BI juga akan mendukung pendanaan dengan membeli SBN perumahan di pasar sekunder. Dana yang diperoleh dari penerbitan SBN ini digunakan untuk membiayai sektor perumahan.

“Kami sudah bicara dengan Bu Menteri Keuangan, dananya dapat digunakan tidak hanya untuk debt switching untuk SBN yang jatuh tempo dari eks COVID, tapi juga untuk pendanaan program perumahan,” terangnya.

Perry menambahkan, sektor perumahan memiliki dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Pembangunan rumah tidak hanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga mendorong berbagai sektor industri terkait, seperti semen, baja, dan tenaga kerja konstruksi.

Adapun Pemerintahan Prabowo-Gibran melalui program Astacita menargetkan pembangunan 3 juta rumah per tahun, dengan komposisi 2 juta rumah di pedesaan dan 1 juta di perkotaan.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua Pegunungan, hingga saat ini belum melaksanakan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Salah satu penyebabnya adalah belum adanya Komando Distrik Militer (Kodim) di wilayah tersebut.

Diketahui bahwa Kodim di berbagai daerah dipercaya untuk menyiapkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang bertanggung jawab menyediakan makanan bergizi gratis.

"Saya rasa (MBG) belum jalan. Di pegunungan, anggaran belum tahu lewat mana masuk ke sana. Kebetulan belum ada kodim. Kodim itu kan yang dipercaya menyiapkan dapur, itu belum. Kita diminta sharing dari daerah, enggak mungkin," kata Bupati Pegunungan Bintang Spei Yan Bidana di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (20/2/2025).

Menurut Spei, pelaksanaan MBG di wilayahnya juga terhambat karena aksesibilitas yang sulit, yang hanya diakses melalui jalur udara.

"Kemungkinan sulit jalan karena semua dengan pesawat. Kita dari ibu kota ke kecamatan pake pesawat," ujar dia.

Pihaknya akan berusaha merancang pelaksanaan program MBG setelah pulang dari retret di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, yang berlangsung pada 21-28 Februari 2025.

Desain program ini akan dikoordinasikan dengan Badan Gizi Nasional (BGN), termasuk mekanisme pengalihan anggaran untuk MBG.

Setelah pembahasan final, pemerintah kabupaten akan melakukan uji coba di ibu kota kabupaten.

"Baru (nanti) uji coba di ibu kota kabupaten. Tapi, itu belum ada persiapan karena baru dilantik," ujar dia.

Sebagai informasi, program makan bergizi gratis sudah dimulai sejak 6 Januari 2025.

Seturut rencana, pemerintah bakal menambah anggaran untuk menjangkau 82,9 juta penerima manfaat sepanjang tahun ini.

Berdasarkan perhitungan BGN, dibutuhkan anggaran senilai Rp 100 triliun untuk membiayai MBG dari September-Desember 2025.

Jakarta: Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah bersama Menteri Kelautan Sakti Wahyu Trenggono meninjau lokasi rencana penataan kawasan pesisir di Pulau Bungin Kabupaten Sumbawa Nusa Tenggara Barat.

Wamen Fahri mengatakan Presiden Prabowo menginginkan pesisir menjadi wajah yang paling indah dari Indonesia, karena itu pemerintah ingin memperbaiki rumah maupun ekonomi masyarakat-masyarakat pesisir.

"Nelayan yang tinggal di kawasan pesisir sebagai pemasok protein di Indonesia masih tinggal di tempat yang kumuh dan tidak layak. Dengan penataan permukiman yang yang kumuh nantinya masyarakat mulai dibiasakan tinggal di rumah susun setinggi 3 lantai," kata Fahri dalam keterangan tertulis, Kamis, 20 Februari 2025.

Sebagai pulau terpadat di dunia, Wamen Fahri mengatakan, penataan kawasan pesisir Pulau Bungin akan mampu menarik wisatawan dan menaikan ekonomi masyarakat. Desa Pulau Bungin terletak di Kecamatan Alas.

Desa ini memiliki luas wilayah kurang lebih 16 hektar, dengan jumlah penduduk sebanyak 3458 jiwa dan memiliki jumlah kepala keluarga 1032 kepala keluarga menjadikannya pulau terpadat di dunia.

"Saya bersama Dirjen Budidaya dan Dirjen Perikanan Tangkap KKP akan membuat program percontohan untuk bagaimana membangun kampung lobster yang lebih produktif dan pembangunan kampung nelayan tematik," ujar dia.

Turut hadir dalam tinjauan tersebut Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman Edward, Wakil 1 DPRD Sumbawa M Berlian Rayes, Dirjen Budidaya KKP Haeru Rahayu, Dirjen Perikanan Tangkap Lotharia Latif, dan Kepala Badan Pelatihan dan Penyuluhan SDM KKP I Nyoman Radiatha.

(KIE)

KOMPAS.com - Pulau Bungin di Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menjadi salah satu lokasi rencana penataan kawasan pesisir.

Wakil Menteri (Wamen) Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah bersama Menteri Kelautan Sakti Wahyu Trenggono telah meninjau lokasi pada Rabu (19/2/2025).

Fahri mengatakan Presiden Prabowo Subiantor menginginkan kawasan pesisir menjadi wajah yang paling indah dari Indonesia, karena itu pemerintah ingin memperbaiki rumah maupun ekonomi masyarakat-masyarakat pesisir.

"Nelayan yang tinggal di kawasan pesisir sebagai pemasok protein di Indonesia masih tinggal di tempat yang kumuh dan tidak layak. Dengan penataan permukiman yang yang kumuh nantinya masyarakat mulai dibiasakan tinggal di rumah susun setinggi 3 lantai," ujar Fahri dalam keterangannya dikutip pada Kamis (20/2/2025).

Lanjut Wamen PKP itu, sebagai pulau terpadat di dunia, penataan kawasan pesisir Pulau Bungin diharapkan akan mampu menarik wisatawan dan menaikan ekonomi masyarakat.

Desa Pulau Bungin terletak di Kecamatan Alas dengan luas wilayah kurang lebih 16 hektar, dengan jumlah penduduk sebanyak 3.458 jiwa dan memiliki 1.032 kepala keluarga menjadikannya pulau terpadat di dunia.

"Saya bersama Dirjen Budidaya dan Dirjen Perikanan Tangkap KKP akan membuat program percontohan untuk bagaimana membangun kampung lobster yang lebih produktif dan pembangunan kampung nelayan tematik," pungkas Fahri.

...Bukan hanya memberikan penambahan asupan gizi saja, tapi juga membantu saudara-saudara kita yang kurang mampu dalam akses makanan bergizi, dan juga dalam membangun sumber daya manusia Indonesia yang unggul dan kuat menuju Indonesia Emas 2045

Karawang (ANTARA) - Anggota Komisi IX DPR RI Cellica Nurrachadiana menyebutkan bahwa program Makan Bergizi Gratis diharapkan dapat meningkatkan gizi dan mengurangi angka stunting di masyarakat.

"Pemerintah Indonesia yang saat ini dipimpin Bapak Presiden Prabowo Subianto cukup konsen dan serius memperhatikan rakyatnya, mulai dari persoalan kesehatan, kesejahteraan, bahkan asupan gizi juga masuk dalam program besar pemerintah," kata Cellica di Karawang, Kamis, (20/2).

Program Makan Bergizi Gratis diluncurkan pemerintah pada 6 Januari 2025 dan secara bertahap akan menjangkau berbagai wilayah di Indonesia.

"Sebagai anggota Komisi IX DPR RI yang membidangi kesehatan, kesejahteraan rakyat, dan ketenagakerjaan, saya sangat mendukung program makan bergizi gratis ini bagi anak sekolah, ibu hamil dan bayi," katanya.

Dukungan itu disampaikan karena di antara program Makan Bergizi Gratis ini di antaranya bisa meningkatkan gizi dan mengurangi angka stunting di masyarakat.

"Bukan hanya memberikan penambahan asupan gizi saja, tapi juga membantu saudara-saudara kita yang kurang mampu dalam akses makanan bergizi, dan juga dalam membangun sumber daya manusia Indonesia yang unggul dan kuat menuju Indonesia Emas 2045," katanya.

Menurut dia, kehadiran Badan Gizi Nasional merupakan langkah strategis untuk memperkuat koordinasi, sinergi, dan integrasi program-program gizi di tingkat nasional maupun daerah, tentu dengan melibatkan masyarakat sebagai control agar program ini tetap berjalan baik, berkesinambungan dan berhasil bagi masa depan bangsa Indonesia.

"Sosialisasi program makan bergizi gratis yang dilaksanakan pada hari ini sangat penting untuk dilakukan, guna memastikan bahwa semua pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, tenaga kesehatan, hingga masyarakat umum, memahami peran dan fungsi Badan Gizi Nasional serta dapat berkontribusi aktif dalam mendukung program-programnya," kata Cellica.

Seiring dengan diperlukannya program Makan Bergizi Gratis, maka program tersebut terus disosialisasikan oleh DPR RI dan Badan Gizi Nasional.

Pada Minggu (16/2), Anggota Komisi IX DPR RI Cellica Nurrachadiana dan Badan Gizi Nasional menggelar sosialisasi program Makan Bergizi Gratis ini di Gedung Serba Guna Tirta Winaya, Desa Walahar, Karawang

Kegiatan sosialisasi itu diikuti oleh 300-an peserta yang merupakan warga setempat.

Acara sosialisasi ini dihadiri oleh Anggota Komisi IX DPR RI Cellica Nurrachadiana, Kepala desa setempat, dan Badan Gizi Nasional (BGN).

Cellica berharap agar sosialisasi ini bisa dimanfaatkan dengan sebaik mungkin oleh para peserta yang hadir. Sebab, ini adalah salah satu langkah penting dalam mewujudkan perbaikan gizi di masyarakat.

"Kepada seluruh peserta, mari kita manfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya untuk menggali wawasan, berdiskusi, dan merumuskan langkah-langkah konkret dalam mendukung upaya perbaikan gizi nasional," kata dia. (KR-MAK)

Pewarta: M.Ali Khumaini
Editor: Bernadus Tokan
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta -

Pramono Anung dan Rano Karno resmi dilantik menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Pelantikan tersebut dilakukan serentak bersama kepala daerah dan wakilnya dari seluruh Indonesia di halaman tengah antara Istana Kepresidenen, Jakarta Pusat, Kamis (20/1/2025).

Pelantikan dilakukan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Prabowo kemudian memimpin pengambilan sumpah jabatan para kepala daerah. Berikut bunyi sumpah jabatan yang diucapkan para kepala daerah:

"Saya bersumpah/berjanji akan memenuhi kewajiban saya sebagai gubernur, sebagai wakil gubernur, sebagai bupati, sebagai wakil bupati, sebagai walikota, sebagai wakil walikota dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada masyarakat, nusa, dan bangsa," demikian bunyi sumpah tersebut.

Sebelum dilantik, Pramono dan Rano sempat berkampanye mengenai apa yang akan dilakukan pemerintah DKI Jakarta saat dirinya menjadi gubernur dan wakil gubernur kelak, termasuk di bidang permukiman. Berikut ini informasinya.

Bangun Hunian Layak di Tanah BUMD

Di Jakarta, masih ditemukan banyak permukiman kumuh. Maka dari itu, pihaknya akan menata kawasan kumuh yang ada di Jakarta.

Pada debat ketiga Pilkada Jakarta, Minggu (17/11/2024), Pramono dan Rano menyatakan akan membangun hunian layak huni di atas tanah BUMD. Hunian tersebut juga akan dibuat terjangkau agar bisa dipakai oleh warga Jakarta.

"Bagi saya dan Bang Doel menata kampung bukan hanya sekadar menata itu kampungnya, kumuhnya dihilangkan, kampungnya dipertahankan. Saya dan Bang Doel berkomitmen selain menata kampung kami juga akan menyediakan hunian yang terjangkau bagi warga yang akan ditempatkan di tanah milik BUMD atau Pemprov Jakarta," katanya saat itu.

Buat Bangunan Mixed-Use

Selain itu, pihaknya juga akan mengembangkan kantor pemerintahan dan sekolah menjadi hunian vertikal atau dibuat menjadi bangunan mixed-use.

"Kami akan mengembangkan kantor-kantor kecamatan, kantor kelurahan, kantor desa, sekolah-sekolah yang ada untuk dibuat hunian ke atas menjadi mixed use. Sehingga dengan demikian apa yang akan kami lakukan? Misalnya sebagai contoh konkret di Jakarta Selatan di Blok S ada sekolah dengan luas 1,1 hektare. Muridnya hanya 120 (orang), rata-rata mereka jam 3 (atau) jam 4 sudah nggak ada kegiatan," ujarnya.

Pramono menjelaskan, konsepnya sejumlah lantai akan memiliki fungsinya sendiri. Sebagai contoh bangunan terdiri dari lima lantai, tiga lantai pertama digunakan sebagai sekolah. Sekolah tersebut akan diberikan fasilitas lebih lengkap, seperti ada lapangan olahraga.

Sementara itu, pada dua lantai di atasnya akan digunakan sebagai ruang kerja atau co-working space. Lalu, akan ditambahkan sejumlah lantai di atasnya sebagai hunian.

"Karena daerah sana adalah daerah premium, tentunya yang menghuni adalah middle class up. Bagaimana dengan yang lainnya? Hampir semua tempat yang dimiliki oleh BUMD maupun pemerintah kita bisa gunakan untuk itu," tuturnya.

Mau Batasi Penggunaan Air Tanah di Mal Besar

Pramono mengungkapkan bahwa baru 44% wilayah Jakarta yang mendapatkan akses air bersih, menurut data International Water Institute. Untuk mengatasi hal tersebut, pihaknya akan melakukan pipanisasi atau penyediaan air bersih dari pipa yang tersambung dari 2 sistem penyediaan air minum (SPAM) utama Jakarta, yaitu SPAM Jatiluhur dan SPAM Krayan. Tak hanya itu, pihaknya juga akan membatasi penggunaan air tanah pada mal-mal besar di Jakarta.

"Pengurangan konsumsi air tanah terutama oleh mal-mal besar, perusahaan-perusahaan besar yang mengambil air tanah secara langsung harus dilakukan pembatasan sehingga dengan demikian warga Jakarta tahun 2029 akan menerima air bersih," ungkapnya.

Kelola Sampah Jadi Bahan Bakar

Rano Karno menilai, salah satu cara untuk mengatasi permasalahan sampah adalah dengan memilah sampah di level rumah tangga. Dengan memilah sampah, keluarga dapat menurunkan beban biaya retribusi sampah rumah tangga.

"Sebetulnya retribusi sampah ini tidak dibutuhkan jika tata Kelola sampah sudah benar dan efisien karena itu lah keluarlah aturan ini. Kemudian, pemilihan sampah itu harus berangkat dari rumah tangga. Masalah bisa selesai sampai 30% jika bisa dipilah dari rumah tangga," katanya.

Sebagai solusi, ia ingin nantinya ada pengelolaan sampah yang modern yakni RDF (Refuse Derived Fuel) di mana sampah-sampah tersebut bisa menjadi sumber energi yang bernilai.

"Kemudian pengelolaan sampah modern RDF, Refuse Derived Fuel. Di-refuse, sampah diolah menjadi bahan bakar. Kemudian, sampah menjadi energi, menjadi PLTA sampah, kemudian menjadi sampah produk yang bernilai, contohnya sampah bisa di-convert menjadi briket dan batu bara sehingga rendah emisi dan manufaktur," jelasnya.

Siapkan Insentif buat Pengembang Kawasan TOD

Pada Kamis (7/11/2024) lalu dalam acara Rapat Kerja Daerah (Rakerda) yang bertajuk Jakarta menuju Kota Global Berkelanjutan: Tantangan dan Peluang untuk Sektor Realestat di Jakarta, Pramono mengatakan ke depannya kawasan transit oriented development (TOD) baru di Jakarta akan terbentuk. Salah satunya di Ancol, Jakarta Utara.

"Kalau itu (pertambahan TOD) dengan sendirinya pasti akan bertambah karena di Jakarta itu dengan cepat bertambah. Termasuk kalau nanti, MRT-nya sudah sampai Ancol, pasti di sekitar Monas, Istana, akan ada TOD baru," ujarnya kala itu.

Untuk mendukung pengembangan kawasan TOD, Pramono akan memberikan insentif kepada pengembang.

"Harus ada privilege yang diberikan kepada para pengembang yang ingin membangun di tempat TOD tadi. Yang kedua adalah peningkatan kepadatan bangunan atau yang sering kita sebutkan FAR (floor area ratio) ini yang seringkali juga jadi problem kita," ungkapnya.

Siapkan DP-KPR Murah

Pramono juga sempat mengatakan akan memberikan subsidi uang muka, insentif pajak, hingga keringanan KPR. Hal itu untuk mengatasi masyarakat yang kesulitan membeli rumah.

Skema untuk DP rumah murah, salah satunya adalah dengan bekerja sama dengan Bank DKI. Namun, subsidi ini tidak akan diberikan secara cuma-cuma.

"Ada hal yang memang harus dibantu down payment-nya oleh pemerintah. Harus ada skema yang dibuat untuk itu. Apakah untuk Gen Z dan milenial terutama yang mau married (menikah). Tapi apa pun nggak bisa kemudian diberikan secara gratis dan cuma-cuma nggak bisa. Tetap harus ada sistem perbankan yang mengatur itu," jelasnya.

KPR subsidi juga serupa, ia akan membuat skema lebih lanjut dan berkoordinasi dengan Bank DKI. Ia memastikan KPR ini tidak akan terlalu memberatkan masyarakat terutama Gen Z dan yang akan menikah atau pemilik rumah pertama.

"Mudah-mudahan Bank DKI bisa bantu. Dengan KPR yang lebih rendah pasti orang lebih tertarik. Saya tidak mau menjanjikan gratis," tuturnya.

Benahi Sanitasi di Permukiman Padat Jakarta

Dikutip dari detikNews, Rano Karno sempat mengatakan pihaknya akan mengatasi permasalahan sanitasi di permukiman padat. Ia mengungkapkan, masih ada kebiasaan warga yang buang air besar sembarangan atau modol di kebon alias dolbon.

"Maaf ya, di Jakarta itu masih ada yang 'dolbon' lho, jadi memang sanitasi Jakarta nih harus dibenahi, ada di beberapa tempat," ujar Rano di Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Jumat (18/10/2024).

Lebih lanjut, ia menyebut persoalan sanitasi menjadi perhatian penting pasangan Pramono Anung-Rano Karno. Untuk itu, ia berjanji akan menyelesaikan permasalahan tersebut.

(abr/abr)

Saya bersama Direktur Jenderal (Dirjen) Budidaya dan Dirjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan membuat program percontohan untuk bagaimana membangun kampung lobster yang lebih produktif dan pembangunan kampung nelayan tem

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri (Wamen) Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengungkapkan rencana penataan kawasan pesisir untuk membantu nelayan.

"Nelayan yang tinggal di kawasan pesisir sebagai pemasok protein di Indonesia masih tinggal di tempat yang kumuh dan tidak layak. Dengan penataan permukiman yang yang kumuh nantinya masyarakat mulai dibiasakan tinggal di rumah susun setinggi 3 lantai," kata Fahri Hamzah di Jakarta, Rabu.

Fahri mengatakan, Presiden Prabowo menginginkan pesisir menjadi wajah yang paling indah dari Indonesia, karena itu pemerintah ingin memperbaiki rumah maupun ekonomi masyarakat-masyarakat pesisir.

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah bersama Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono meninjau lokasi rencana penataan kawasan pesisir di Pulau Bungin Kabupaten Sumbawa Nusa Tenggara Barat.

Sebagai pulau terpadat di dunia, Fahri mengatakan, penataan kawasan pesisir Pulau Bungin akan mampu menarik wisatawan dan menaikkan ekonomi masyarakat.

Desa Pulau Bungin terletak di Kecamatan Alas dengan luas wilayah kurang lebih 16 hektare, dengan jumlah penduduk sebanyak 3.458 jiwa dan memiliki jumlah kepala keluarga 1.032 kepala keluarga menjadikannya pulau terpadat di dunia.

"Saya bersama Direktur Jenderal (Dirjen) Budidaya dan Dirjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan membuat program percontohan untuk bagaimana membangun kampung lobster yang lebih produktif dan pembangunan kampung nelayan tematik," kata Fahri.

Kementerian PKP melalui Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman telah menyiapkan program perbaikan hunian di kawasan pesisir Indonesia lewat Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Direktur Jenderal (Dirjen) Kawasan Permukiman Kementerian PKP Fitrah Nur mengatakan pembangunan atau peningkatan kualitas rumah di Kawasan Pesisir menjadi salah satu program prioritas.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta -

Pemerintah rencananya akan menata kawasan pesisir di Pulau Bungin, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Sebelum ditata, kawasan tersebut ditinjau terlebih dahulu oleh Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan permukiman (PKP) Fahri Hamzah bersama Menteri Kelautan Sakti Wahyu Trenggono pada Rabu (19/2/2025).

Fahri mengatakan, Presiden Prabowo Subianto menginginkan wilayah pesisir menjadi wajah yang paling indah dari Indonesia. Oleh karena itu pemerintah ingin memperbaiki rumah maupun ekonomi masyarakat-masyarakat pesisir.

Nantinya, masyarakat pesisir akan mulai dibiasakan untuk bisa tinggal di rumah susun (rusun) setelah wilayah tersebut ditata.

"Nelayan yang tinggal di kawasan pesisir sebagai pemasok protein di Indonesia masih tinggal di tempat yang kumuh dan tidak layak. Dengan penataan permukiman yang kumuh nantinya masyarakat mulai dibiasakan tinggal di rumah susun setinggi 3 lantai," kata Fahri dalam keterangannya, dikutip Kamis (20/2/2025).

Fahri mengungkapkan, penataan kawasan pesisir Pulau Bungin akan mampu menarik wisatawan dan menaikkan ekonomi masyarakat. Sebagai informasi, Desa Pulau Bungin terletak di Kecamatan Alas dengan luas wilayah kurang lebih 16 hektar, dengan jumlah penduduk sebanyak 3.458 jiwa dan memiliki jumlah kepala keluarga 1.032 kepala keluarga. Hal itu menjadikannya pulau terpadat di dunia.

Ke depan, pihaknya bersama dengan Direktorat Jenderal Budidaya dan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan akan membangun kampung nelayan tematik.

"Saya bersama Dirjen Budidaya dan Dirjen Perikanan Tangkap KKP akan membuat program percontohan untuk bagaimana membangun kampung lobster yang lebih produktif dan pembangunan kampung nelayan tematik," kata Wamen Fahri.

(abr/abr)

Klungkung -

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai diujicobakan pada beberapa sekolah di Klungkung, Bali, sejak Senin (17/2/2025). Uji coba dilakukan pada tiga desa di Kecamatan Klungkung, yakni Selat, Tegak, dan Selisihan.

Uji coba program MBG di Klungkung dilakukan pada tingkat taman kanak-kanak (TK) dan sekolah dasar (SD). Salah satu sekolah yang menerapkan uji coba adalah SDN 2 Selat. Total sebanyak 206 siswa menjadi penerima manfaat program MBG di sana.

Siswa sudah bisa menikmati hidangan program MBG yang terdiri dari nasi, lauk ayam, dan tempe-tahu, sayuran, dan buah potong setiap istirahat pertama sekitar pukul 09.15 Wita. Siswa kelas enam secara mandiri membagikan makanan dalam wadah kotak berwarna-warni kepada adik tingkatnya.

Salah satu siswi SDN 2 Selat, Diyah, mengaku suka dengan hidangan program MBG. "Saya suka karena ada buah semangkanya," kata Diyah, Kamis (20/22025). Siswa lain, Mang Sinar, tak bisa menghabiskan hidangan MGB. "Kekenyangan," ungkapnya.

Kepala SDN 2 Selat, Luh Putu Cakrawati, mengatakan ayam, tahu, dan tempe menjadi protein andalan selama uji coba program MBG pada empat hari terakhir. Berbagai hidangan itu diolah dengan cara berbeda-beda.

Belum ada protein lain maupun susu yang masuk dalam menu program MBG di SDN 2 Selat. Selain itu, ada satu anak yang tidak mengonsumsi nasi sehingga disubstitusi dengan kentang maupun bihun.

"Pihak dapur umum mendata dahulu terkait alergi yang mungkin dipunyai anak-anak. Disesuaikan sama anak-anaknya. Bukan alergi pun kalau tidak biasa dimakan di rumahnya juga diupayakan cari penggantinya", terang Cakrawati.

Salah satu guru di SDN 2 Selat, Ni Nengah Suarni, yang mendampingi MBG di salah satu kelas mengungkapkan pihak dapur telah hadir kemarin untuk mengevaluasi program di sana. "Siswa dan kami ditanya. Sempat ada tahu yang tercium bau asam. Itu sudah dicatat untuk diperbaiki," ungkap Suarni.

Sebelum ada program MBG, jelas Suarni, SDN 2 Selat sebenarnya sudah mempunyai program makan sehat sendiri. Orang tua siswa diminta membekali anak-anaknya, tetapi program ini sulit dijalankan.

Menurut Suarni, orang tua tidak selalu bisa membekali anak makanan bergizi karena kesibukan masing-masing. Anak-anak kadang dibekali mi instan atau jajan camilan di kantin.

Maka dari itu, menurut Suarni, program MBG disambut baik oleh orang tua siswa. Mereka tinggal menyiapkan air dan peralatan makan, seperti sendok dan garpu untuk anak-anak selama lima hari sebagaimana diarahkan tim dapur umum seminggu sebelumnya. Hanya pada Sabtu orang tua perlu membekali anak-anaknya.

Berdampak ke Kantin Sekolah

Program MBG di SDN 2 Selat berdampak terhadap penjualan kantin sekolah. Sekolah itu mempunyai tiga kantin yang menjual makanan berat, camilan, dan minuman. Ketiganya mengaku terdampak karena jualannya menurun akibat program MBG.

Semenjak uji coba program MBG, anak-anak yang berbelanja di kantin sekolah berkurang. Walhasil, penjual di kantin sekolah mengurangi porsi jualan, terutama untuk makanan berat.

"Mau bagaimana lagi, namanya sudah aturan. Biasanya stok 10, sekarang lima buah saja," ujar Luh, salah satu pedagang di kantin SDN 2 Selat.

(iws/iws)

Presiden Prabowo Subianto ternyata masih memepet yayasan raja minyak AS Rockefeller Foundation untuk mendukung program makan bergizi gratis meski APBN 2025 diklaim cukup.

Ini diungkap langsung oleh Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan. Luhut mengaku intens bertemu Rockefeller Foundation.

Luhut mengaku sudah bertemu dua kali dengan pihak yayasan tersebut, baik di Bali maupun Jakarta.

"Mereka (Rockefeller Foundation) juga bertemu Presiden (Prabowo Subianto). Jadi, kita akan bicara lebih lanjut tentang ini (dukungan program MBG)," ungkapnya dalam Bloomberg Technoz Economic Outlook 2025 di Soehanna Hall, Jakarta Selatan, Kamis (20/2).

Menurutnya, Yayasan Rockefeller antusias untuk mendukung pelaksanaan makan bergizi gratis di Indonesia. Luhut juga mengklaim yayasan milik raja minyak AS itu memberi tahu bahwa program serupa sudah ada di 130 negara.

Luhut menegaskan MBG penting untuk mengatasi masalah stunting hingga kemiskinan. Terlebih, ada 74 ribu desa di Indonesia yang akan terlibat dalam program prioritas Prabowo tersebut.

Akan tetapi, Luhut tak membeberkan secara rinci bantuan apa yang bakal diminta dari Rockefeller Foundation. Ia hanya menegaskan pemerintah butuh pengelolaan yang baik dari makan bergizi gratis.

"Pendanaan (makan bergizi gratis) bukan masalah, saya rasa anggaran dari APBN kita sudah cukup," klaim Luhut.

Anggaran yang diberikan untuk MBG dan operasional Badan Gizi Nasional pada tahap pertama adalah Rp71 triliun. Namun, mereka masih butuh suntikan Rp100 triliun agar penerima makan bergizi gratis bisa mencapai 82,9 juta orang di 2025.

Terlepas dari itu, Rockefeller yang tengah dipepet Prabowo dan Luhut merupakan salah satu dinasti paling tajir di dunia. Kekayaan keluarga ini dimulai saat John D. Rockefeller mendirikan perusahaan kilang minyak Standard Oil yang mendominasi bisnis perminyakan dunia.

Sedangkan Rockefeller Foundation eksis sejak 1913. Lembaga filantropi itu didirikan langsung oleh Rockefeller dan putranya Rockefeller Jr.

Jakarta -

Penasihat Khusus Presiden untuk Urusan Ekonomi dan Pembangunan Nasional, Bambang Brodjonegoro mengungkapkan pada 2024 pertumbuhan ekonomi Indonesia ditopang oleh dua peristiwa besar yakni Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah.

Bambang menyampaikan, dari dua peristiwa tersebut telah meningkatkan konsumsi, baik konsumsi rumah tangga maupun non konsumsi rumah tangga. Dengan kedua peristiwa tersebut Indonesia mampu mencapai pertumbuhan ekonomi 5,03%.

"Jadi intinya, kita bisa tumbuh di atas 5% karena ada dorongan dari dua peristiwa politik besar tadi. Kemudian apa yang Akan terjadi di 2025?" kata Bambang dalam acara Bloomberg Technoz Economic Outlook di Soehanna Hall, Jakarta Selatan, Kamis (20/2/2025).

Pada tahun ini peristiwa besar tersebut tidak ada, Bambang mengatakan, pemerintah harus mencari sumber pertumbuhan ekonomi baru. Tahun ini ada dua program prioritas pemerintah yang bisa menopang pertumbuhan ekonomi 2025.

Pertama, yakni Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Bambang menyampaikan dengan program yang berskala besar ini akan memberikan dampak yang besar bagi pertumbuhan ekonomi. Hal ini lantaran program MBG akan menciptakan multiplier effect kepada masyarakat Indonesia yang bisa meningkatkan konsumsi masyarakat.

"Ini program berskala nasional dan volumenya besar. Kalau program ini bisa melibatkan UMKM di seluruh desa, dampaknya bisa sangat besar, tapi ini semua tergantung bagaimana eksekusinya nanti," kayanya.

Kedua, program 3 Juta Rumah. Bambang menyampaikan, meskipun sebagian besar dana yang digelontorkan untuk program ini berasal dari swasta. Ia yakin program ini akan memberikan dampak yang besar bagi perekonomian Indonesia. Program ini akan melibatkan banyak pihak.

"Sektor konstruksi punya efek pengganda yang tinggi, karena melibatkan banyak industri, mulai dari baja, kayu, sampai semen," katanya.

(ara/ara)

Jakarta: Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mendorong terlaksananya skema Kerja Sama Pemerintah dan Swasta dalam membangun hunian terjangkau bagi rakyat.

Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP Sri Haryati

"Kami terus mendorong bagaimana sektor swasta bisa ikut menyediakan perumahan yang terjangkau. Untuk itu kita bisa mendiskusikan lebih lanjut terkait bagaimana skema pembiayaan kerja sama pemerintah dan swasta (private public partnership) yang dapat dilaksanakan di Indonesia di sektor perumahan," kata Dirjen Sri.

Dikatakan Dirjen Sri, Kementerian PKP selalu perwakilan pemerintah dan fungsinya sebagai fasilitator serta regulator siap mendengar masukan dari semua sektor swasta yang ingin berinvestasi dalam pembangunan hunian layak bagi rakyat. "Kami pemerintah terbuka mendengar masukannya, jika perlu ada perubahan aturan untuk menarik dan memudahkan bagi investor bisa didiskusikan, karena kolaborasi adalah kunci," ujarnya.

Dirjen Sri mengatakan, pemerintah siap memberikan dukungan bagi swasta dalam kerja sama pembangunan di sektor perumahan lewat pemberian insentif likuiditas dan penyediaan lahan.

Managing Director of Ciputra Group Harun Hajadi yang juga hadir dalam acara tersebut mengatakan, permasalahan kebutuhan hunian di perkotaan dapat dijawab dengan pembangunan rumah susun sewa (Rusunawa) sebagai hunian bagi para pekerja di kota yang datang dari daerah/desa.

"Seperti untuk pekerja di Jakarta, banyak yg datang dari desa. Yang dibutuhkan adalah tempat untuk tinggal, jadi tidak perlu memiliki rumah, tetapi membutuhkan hunian sewa yang terjangkau," kata Harun Hajadi.

Hunian sewa yang terjangkau tersebut menurut Harun dapat terwujud dengan mendorong sektor swasta melaksanakan kewajibannya untuk membangun rusunawa saat membangun apartemen mewah/komersial.

Kewajiban tersebut tertuang di Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Rumah Susun. PP ini merupakan aturan pelaksana dari Pasal 51 dan Pasal 185 huruf b Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Dalam Pasal 6 ayat 1 PP Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Rumah Susun disebutkan, Pelaku Pembangunan Rumah Susun Komersial wajib menyediakan Rumah Susun Umum dengan luas paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari total luas lantai Rumah Susun Komersial yang dibangun.

Nicholas Morris, Economist and Adjunct Professor at La Trobe University, Melbourne mengatakan, investasi di sektor perumahan telah terbukti di beberapa negara dapat menjadi katalis pertumbuhan ekonomi.

"Hal ini karena dampak berganda (multiplier effect) yang mampu menggerakkan sektor lain ketika membangun perumahan. Salah satunya di India, sektor perumahan berkontribusi hampir 11% pada pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB)," kata Nicholas.

(KIE)