Sebagai upaya mendorong pemenuhan gizi, Pemerintah meluncurkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui 190 titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di 26 provinsi sejak Senin (6/1/2025) lalu.

Adapun program ini didanai sebesar Rp 71 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Ironinya, kehadiran MBG justru menggerus pendapatan pelaku usaha di kantin-kantin sekolah.

Salah seorang pelaku usaha di kantin SMPN 138 Jakarta, Wati (40), mengaku pendapatannya menurun drastis semenjak berjalannya MBG. Bahkan, dia mengatakan penurunan bisa pendapatan menyentuh 40%.

"Berkurang banget sih sebenarnya. Berkurang parah. (Sebelum ada MBG) Bisa Rp 700, Rp 800 ribu. Setelah ada MBG paling Rp 400 ribu," kata Wati saat ditemui detikcom di SMPN 138 Jakarta, Kamis (16/1/2025).

Sepanjang berjalannya MBG, Wati mengaku menurunkan porsi dagangannya. Ia mengatakan, sebelum MBG dimulai, pihak pemerintah telah melakukan sosialisasi untuk menurunkan porsi dagangannya.

"Mau nggak mau porsinya dikurangin. Karena mau nggak mau porsinya harus didikitin. Karena kalau bikin kayak awal, ya, rugi terus bakalan," terangnya.

Namun begitu, ia mengatakan tak ada sosialisasi lanjutan yang khusus membahas nasib kantin sekolah. "Belum diomongin lagi sih. Tapi kalau diumumin bakal ada makan ini (MBG) sudah dikasih tahu harus dikurangi," jelasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Sulis (35) berharap MBG bisa melibatkan peran pelaku usaha di kantin sekolah. Sementara saat ini, ia menilai MBG justru berpihak pada vendor besar.

"Maunya sih begitu (dilibatkan dalam MBG). Maunya kita begitu. Jadi kan enak. Kenapa harus orang yang sudah mapan. Kalau bisa sih dibagi-bagi lah rezekinya. Kita siap kok bantu menu apa saja untuk anak-anak," kata Sulis.

Hal yang sama juga dialami pelaku usaha di kanti SDN Pulogebang 06, Naya (40), mengaku konsumen dari murid sekolah menurun 40%. Biasanya, Naya menyajikan nasi goreng dalam bentuk kemasan sekitar 40 paket, hanya 4 yang terjual setelah MBG berjalan.

"Menurun sekitar 40%. Jadi kayak nasi goreng, nasi kuning, itu sudah nggak laku. Tadi kan saya bikin nasi goreng saya cup-in, sekarang nggak bikin. Karena saya kalau bikin 30 cup cuma laku 4," kata Naya saat ditemui detikcom di SDN Pulogebang 06.

Sebelumnya, Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi, meyakini MBG memiliki multiplier efek untuk mendorong ekonomi kerakyatan. Pada titik ini, multipier efek dari program MBG diyakini mampu menyumbang pertumbuhan ekonomi sekitar 0,8%.

Diketahui, Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) memulai operasionalkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur pemasok program prioritas MBG di 190 lokasi di seluruh Indonesia, Senin (6/1/2025).

"Pasti dong (sumbang pertumbuhan ekonomi 0,8%). Ini akan memberikan multiplier efek bagi masyarakat," kata Budi Arie usai meninjau operasional SPPG Khusus Lanud Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, Senin (6/1/2024).

Budi Arie mengatakan, MBG menggerakkan seluruh strata ekonomi Indonesia, khususnya pada sektor UMKM. Menurutnya, program ini memacu semangat para petani untuk berproduksi lantaran offtaker atau pembeli hasil panen.

"Petani akan bersemangat untuk menanam karena ada off-tackernya kan. Badan gizi nasional, petani wortel, petani kentang, petani sayur-sayur, dan sebagainya," jelasnya.

Sebagai upaya mendorong pemenuhan gizi, Pemerintah meluncurkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui 190 titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di 26 provinsi sejak Senin (6/1/2025) lalu.

Adapun program ini didanai sebesar Rp 71 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Ironinya, kehadiran MBG justru menggerus pendapatan pelaku usaha di kantin-kantin sekolah.

Salah seorang pelaku usaha di kantin SMPN 138 Jakarta, Wati (40), mengaku pendapatannya menurun drastis semenjak berjalannya MBG. Bahkan, dia mengatakan penurunan bisa pendapatan menyentuh 40%.

"Berkurang banget sih sebenarnya. Berkurang parah. (Sebelum ada MBG) Bisa Rp 700, Rp 800 ribu. Setelah ada MBG paling Rp 400 ribu," kata Wati saat ditemui detikcom di SMPN 138 Jakarta, Kamis (16/1/2025).

Sepanjang berjalannya MBG, Wati mengaku menurunkan porsi dagangannya. Ia mengatakan, sebelum MBG dimulai, pihak pemerintah telah melakukan sosialisasi untuk menurunkan porsi dagangannya.

"Mau nggak mau porsinya dikurangin. Karena mau nggak mau porsinya harus didikitin. Karena kalau bikin kayak awal, ya, rugi terus bakalan," terangnya.

Namun begitu, ia mengatakan tak ada sosialisasi lanjutan yang khusus membahas nasib kantin sekolah. "Belum diomongin lagi sih. Tapi kalau diumumin bakal ada makan ini (MBG) sudah dikasih tahu harus dikurangi," jelasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Sulis (35) berharap MBG bisa melibatkan peran pelaku usaha di kantin sekolah. Sementara saat ini, ia menilai MBG justru berpihak pada vendor besar.

"Maunya sih begitu (dilibatkan dalam MBG). Maunya kita begitu. Jadi kan enak. Kenapa harus orang yang sudah mapan. Kalau bisa sih dibagi-bagi lah rezekinya. Kita siap kok bantu menu apa saja untuk anak-anak," kata Sulis.

Hal yang sama juga dialami pelaku usaha di kanti SDN Pulogebang 06, Naya (40), mengaku konsumen dari murid sekolah menurun 40%. Biasanya, Naya menyajikan nasi goreng dalam bentuk kemasan sekitar 40 paket, hanya 4 yang terjual setelah MBG berjalan.

"Menurun sekitar 40%. Jadi kayak nasi goreng, nasi kuning, itu sudah nggak laku. Tadi kan saya bikin nasi goreng saya cup-in, sekarang nggak bikin. Karena saya kalau bikin 30 cup cuma laku 4," kata Naya saat ditemui detikcom di SDN Pulogebang 06.

Sebelumnya, Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi, meyakini MBG memiliki multiplier efek untuk mendorong ekonomi kerakyatan. Pada titik ini, multipier efek dari program MBG diyakini mampu menyumbang pertumbuhan ekonomi sekitar 0,8%.

Diketahui, Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) memulai operasionalkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur pemasok program prioritas MBG di 190 lokasi di seluruh Indonesia, Senin (6/1/2025).

"Pasti dong (sumbang pertumbuhan ekonomi 0,8%). Ini akan memberikan multiplier efek bagi masyarakat," kata Budi Arie usai meninjau operasional SPPG Khusus Lanud Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, Senin (6/1/2024).

Budi Arie mengatakan, MBG menggerakkan seluruh strata ekonomi Indonesia, khususnya pada sektor UMKM. Menurutnya, program ini memacu semangat para petani untuk berproduksi lantaran offtaker atau pembeli hasil panen.

"Petani akan bersemangat untuk menanam karena ada off-tackernya kan. Badan gizi nasional, petani wortel, petani kentang, petani sayur-sayur, dan sebagainya," jelasnya.

Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin), Faisol Riza, meninjau langsung program Makan Bergizi Gratis (MBG) di kawasan Pulogebang, Jakarta Timur, Kamis (16/1/2025).

Berdasarkan pantauan detikcom di lapangan, Faisol Riza tiba meninjau proses MBG sekitar pukul 07.47 WIB di PAUD Baiturahim, Pulogebang, Jakarta Timur. Ia meninjau langsung proses MBG untuk sekitar 50 murid di lembaga pendidikan tersebut.

Adapun menu MBG di PAUD Baiturahim, yakni nasi, olahan telur, olahan sayur lodeh yang dipadupadankan dengan irisan sosial, buah jeruk, dan susu sapi ukuran 115 ml.

Menu yang sama juga disajikan pada program MBG di SDN Pulogebang 06. Di lokasi ini, paket MBG disediakan untuk 529 murid. Faisol Riza sendiri tiba di SDN Pulogebang 06 sekitar pukul 8.30 WIB seusainya meninjau MBG di PAUD Baiturahim.

"Mudah-mudahan bisa membantu adik-adik semua menjadi anak-anak yang hebat, ya. Anak-anak yang bisa berbakti kepada bangsa dan negara, kepada orang tua, bisa berbakti kepada agama, dan bisa mencapai cita-cita," kata Faiso Riza dalam kunjungannya.

Sementara itu, salah seorang wali murid di PAUD Baiturahim, Sulastri (50), berharap MBG bisa menambah gizi anaknya. Namun begitu, secara pengeluaran rumah tangga, MBG tidak banyak berdampak.

"Harapannya ya biar lebih baik anaknya. Biar lebih tambah gizi lagi. Biar sehat. Kalau masalah pengeluaran sama ini sama aja, cuman ada ininya, jadi kalau pulang sekolah saya nggak buru-buru siapin makan dia. Jadi pulang sekolah dia sudah kenyang," terangnya.

Simak Video: Evaluasi-Saran Ahli Gizi Terkait Program MBG yang Sudah Mulai Berjalan

[Gambas:Video 20detik]

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Bidang Keagamaan, Ahmad Fahrur Rozi mengatakan, peruntukan zakat untuk makan bergizi gratis harus sesuai dengan ketentuan yang ada.

Pria yang akrab disapa Gus Fahrur ini menyebut, pemberian zakat tertuang dalam Al Quran Surat At Taubah Ayat 60 tentang delapan kelompok penerima zakat.

"Maka apabila makan gratis ini diberikan kepada kelompok yang masih memenuhi kriteria itu ya boleh, tapi tidak bisa diberikan secara umum pada semua orang, di kota dan desa, muslim dan non muslim," ujar Gus Fahrur saat dihubungi Kompas.com, Kamis (16/1/2025).

Gus Fahrur mengatakan, jika tidak sesuai dengan ketentuan dalam Al Quran, maka orang tersebut tidak diperbolehkan menerima zakat.

Sebab, Gus Fahrur menegaskan bahwa orang yang menerima zakat atau disebut Mustahik adalah kelompok-kelompok tertentu, di antaranya para fakir miskin.

"Zakat itu diambil dari kelompok tertentu, tidak dari semua orang, hanya orang yang punya batas tertentu dan diberikan pada kelompok kelompok tertentu," katanya.

Gus Fahrur kemudian berpandangan, ada alternatif lain yang bisa diambil pemerintah yakni melalui dana infaq dan sedekah yang bentuk pemberiannya tidak seketat zakat.

"Ini sangat dianjurkan dalam Islam bisa diberikan kepada siapa pun, lebih fleksibel, dan luas cangkupannya," ujarnya.

Namun, Gus Fahrur menyakini bahwa Presiden Prabowo Subianto sudah menghitung dengan baik anggaran yang akan digelontorkan untuk program makan bergizi gratis.

"Saya kira seharusnya pemerintah sudah menghitung ketika berkampanye, saya kira presiden sudah punya hitungan berapa yang dikeluarkan dan berapa cost-nya," katanya.

Gus Fahrur menyarankan agar menggunakan dana corporate social responsibility (CSR) dari perusahaan BUMN dan swasta berskala nasional apabila Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih kurang untuk membiayai makan bergizi gratis.

"Saya kira memberikan program CSR, atau dari royalti pertambangan, perkebunan atau usaha lain yang bisa dikelola dan dikoordinasi oleh pemerintah," pungkasnya.

Sebelumnya, usulan pendanaan makan bergizi gratis dari zakat dilontarkan Ketua DPD RI Sultan Najamuddin.

Menurut dia, masyarakat perlu dilibatkan dalam pendanaan program ini. Sebab, tidak mungkin semua anggaran negara dipakai hanya untuk makan bergizi gratis.

"Memang negara pasti di bawah Pak Prabowo, Mas Gibran, ini betul-betul ingin, ya, ingin program makan bergizi gratis ini maksimal. Hanya saja, kan kita tahu semua bahwa anggaran kita juga tidak, tentu tidak akan semua dipakai untuk makan gizi gratis," ujar Sultan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta pada 14 Januari 2025.

Dia lantas mengatakan, nilai zakat yang begitu besar juga bisa digunakan untuk pendanaan program makan bergizi gratis.

"Saya sih melihat ada DNA dari negara kita, DNA dari masyarakat Indonesia itu kan dermawan, gotong royong. Nah, kenapa enggak ini justru kita manfaatkan juga,” kata Sultan.

"Contoh, bagaimana kita menstimulus agar masyarakat umum pun terlibat di program makan bergizi gratis ini. Di antaranya adalah saya kemarin juga berpikir, kenapa enggak ya zakatkita yang luar biasa besarnya juga kita mau libatkan ke sana, itu salah satu contoh,” ujarnya lagi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau karib disapa Ara berharap agar para pengembang yang membangun perumahan bersubsidi dapat memilih lokasi strategis dekat dengan transportasi umum.

Ini bertujuan agar penghuni rumah subsidi bisa beraktivitas dengan mudah dan terjangkau.

Hal tersebut disampaikan Menteri Ara saat melakukan kunjungan kerja ke Perumahan Puri Delta Tigaraksa Kabupaten Tangerang, Selasa malam ( 14/1/2025).

"Semoga ke depannya masih banyak lagi pengembang-pengembang yang bisa membangun rumah subsidi layak, terjangkau, serta strategis lokasinya dengan transportasi umum, agar masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dapat menikmati dan tinggal dengan nyaman, bekerja pun juga nyaman dan dapat transportasi yang murah dan terjangkau," kata dia dalam siaran pers, Rabu (15/1/2025).

Sementara Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho meminta agar pengembang perumahan memiliki standar fasilitas-fasilitas rumah layak huni yang sudah terpenuhi. Contohnya, terdapat meja, dapur, dan kamar mandi yang layak.

"Serta penambahan fasilitas umum dan fasilitas sosial untuk kepentingan warga juga disediakan agar tidak ada komplain saat pengghunian dan masyarakat senang tinggal di perumahan subsidi," sambung Heru.

Adapun Perumahan Puri Delta Tigaraksa terletak di Desa Cikasungka, Kecamatan Solear, Kabupaten Tangerang.

Berdiri di atas lahan seluas 36 hektar dengan jumlah rencana unit sebanyak 3.229 unit dimana per Desember 2024 sudah terakadkan sebanyak 1.698 unit.

Perumahan ini berjarak sekitar 600 meter dari Stasiun Tigaraksa yang memiliki akses ke Jakarta dan Merak.

Aksesbilitas kawasan Puri Delta Tigaraksa juga terhubung langsung dengan dua ruas jalan kabupaten yakni Ruas Jasinga Tenjo dan ruas menuju Stasiun Kereta Api Tigaraksa.

Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas menanggapi usulan Ketua DPD RI Sultan B Najamuddin soal penggunaan dana zakat untuk program makan bergizi gratis (MBG). Menurutnya untuk suatu kondisi itu tidak tepat.

"Kalau dari dana zakat tentu akan ada ikhtilaf atau perbedaan pendapat di antara para ulama kecuali kalau makanan bergizi tersebut diperuntukkan bagi anak-anak yang berasal dari keluarga fakir dan miskin," kata Anwar merespons usulan tersebut seperti dikutip, Kamis (16/1/2025).

"Tetapi kalau untuk menyediakan MBG bagi anak-anak dari keluarga yang berada tentu tidak tepat kecuali kalau diambil dari dana infak dan sedekah," sambungnya.

Menurut Buya Anwar, sapaannya, dana infak dan sedekah bisa digunakan untuk membiayai program MBG dari keluarga berada karena penyaluran dana tersebut tidak seketat penyaluran zakat. Dalam Islam, hanya delapan golongan penerima zakat yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, orang yang dililit hutang, budak yang ingin memerdekakan diri, ibnu sabil dan fi sabilillah.

Saat ditanya terkait penggunaan dana wakaf, Buya Anwar menyebut itu akan menghilangkan zat atau pokoknya. Mengingat, wakaf terdiri dari benda atau zat dan manfaat atau hasilnya.

"Kalau kita mewakafkan uang maka pokoknya tidak boleh hilang dan tetap menjadi milik yang mewakafkan sementara manfaatnya bisa diambil oleh pihak yang menerima wakaf. Oleh karena itu istilah wakaf makanan bergizi tidak bisa karena dzat atau pokoknya menjadi hilang," ujarnya.

Akan tetapi, jika yang diambil dalam hal ini adalah hasil pengelolaan harta wakaf, kata dia, itu boleh asal ada persetujuan dari pihak yang mewakafkan atau penggunaan hasilnya oleh si pengelola wakaf tidak bertentangan dengan niat dari pihak yang mewakafkan.

Menurutnya, hal yang memungkinkan dalam hal ini adalah penggunaan hadiah dan hibah atau infak dan sedekah. Namun, ini juga akan menimbulkan perbedaan pendapat.

Buya Anwar memberi alternatif program makan bergizi gratis dilakukan bertahap, sesuai ketersediaan anggaran.

"Menurut saya kalau seandainya dana pemerintah masih terbatas maka sebaiknya penyelenggaraannya cukup satu atau dua hari saja dahulu dalam seminggu sesuai dengan dana yang ada. Tahun depan jika anggaran sudah ada baru dilaksanakan secara penuh yaitu 5 atau 6 hari dalam seminggu," urainya.

Meski begitu, ia merasa aneh jika pemerintah tidak memiliki dana untuk menyelenggarakan program tersebut. Menurutnya, sudah saatnya pemerintah mengevaluasi pengelolaan sumber daya alam di Indonesia.

"Kita tahu selama ini para pengusaha dalam bidang pertambangan sudah banyak menikmati keuntungan dari konsesi dan kesempatan yang sudah diberikan oleh pemerintah dan sekarang sudah saatnya pemerintah mengorientasikan pengelolaan sumber daya alam tersebut bagi ditujukan untuk terciptanya sebesar-besar kemakmuran rakyat," jelas Ketua PP Muhammadiyah itu.

Pihaknya berharap pemerintah tegas dalam menentukan masalah bagi hasil antara pemerintah dan pengusaha sehingga dana yang dimiliki pemerintah akan meningkat dan bisa digunakan untuk membiayai berbagai program, salah satunya makan bergizi gratis.

Sebelumnya dilansirdetikNews, Ketua DPD RI Sultan B Najamuddin mendorong pendanaan makan bergizi gratis melibatkan masyarakat. Dia mengusulkan menggunakan dana zakat untuk membiayai program tersebut.

"Contoh, bagaimana kita menstimulus agar masyarakat umum pun terlibat di program makan bergizi gratis ini. Di antaranya adalah saya kemarin juga berpikir kenapa nggak ya zakat kita yang luar biasa besarnya juga kita mau libatkan ke sana, itu salah satu contoh," kata Sultan kepada wartawan di gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Selasa (14/1/2025).

Video Ide Makan Bergizi Gratis Pakai Dana Zakat, Komisi IX: Kenapa Tidak?

Video Ide Makan Bergizi Gratis Pakai Dana Zakat, Komisi IX: Kenapa Tidak?

Sekretaris Jenderal Gerindra Ahmad Muzani menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah dianggarkan oleh negara. 

Meski demikian dia menyatakan Baznas tidak keberatan jika pembiayaan MBG dengan dana zakat dilakukan selama menyasar kelompok penerima zakat (Asnaf).

"Asnaf itu adalah mereka yang berhak mendapatkan bagian dari pembagian zakat. Kalau itu sesuai dengan Asnaf, Baznas tidak keberatan," kata Muzani, merespons wacana dana zakat untuk program MBG, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (15/1).

"Mereka yang berhak siapa? yakni orang-orang yang digolongkan mendapatkan antara lain fakir miskin," sambungnya.

Di sisi lain, Muzani menegaskan harus ada kepastian apakah pemberi zakat rela jika zakat mereka diperuntukkan membantu program MBG.

Terlebih, kata dia, pemberi zakat yang menyalurkan ke Baznas tak berniat spesifik memberikan zakat mereka untuk program MBG.

"Maksud orang menitipkan zakatnya kepada Baznas, itu kan bukan untuk itu. Kalau memang dimaksudkan untuk itu, saya kira beliau (Ketua Baznas Noor Achmad) enggak ada masalah," ujar dia.

"Tapi kalau nanti ada harapan untuk itu, saya kira beliau enggak ada masalah. Yang penting sesuai dengan asnaf," sambungnya.

Sebelumnya, Ketua DPD RI Sultan B Najamuddin mendorong keterlibatan masyarakat dalam biaya pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG), salah satu contohnya lewat pendanaan yang bersumber pada zakat.

"Saya melihat begini, memang negara pasti di bawah Pak Prabowo Mas Gibran ini betul-betul ingin ya, ingin program makan bergizi gratis ini maksimal. Hanya saja kan kita tahu semua bahwa anggaran kita juga tidak, tentu tidak akan semua dipakai untuk makan gizi gratis," kata Sultan di Gedung DPR RI Senayan, Selasa (14/1).

Dia menyebut perlunya keterlibatan masyarakat pada program ini, contohnya melalui dana zakat yang dilibatkan dalam program MBG.

"Saya melihat ada DNA dari negara kita, dari masyarakat Indonesia itu kan dermawan, gotong royong. Nah kenapa enggak ini justru kita manfaatkan juga," kata dia.

"Contoh bagaimana kita menstimulus agar masyarakat umum pun terlibat di program makan bergizi gratis ini. Di antaranya adalah saya kemarin juga berpikir kenapa enggak ya zakat kita yang luar biasa besarnya juga kita mau libatkan ke sana. Itu salah satu contoh," sambungnya.

Menurutnya, pemerintah jadi tidak sekadar menggunakan sumber dana dari APBN. Dia juga mengatakan pernyataan dari pemerintah Jepang yang menyatakan bakal mendukung program MBG.

Sementara itu Kepala Staf Presiden (KSP) AM Putranto memastikan program makan bergizi gratis (MBG) tak menggunakan dana zakat.

Menurutnya akan sangat memalukan bila program pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto itu menggunakan dana zakat.

"Jadi tidak ambil ke dana yang lain-lain, beliau [Prabowo] sudah betul-betul luar biasa. Jadi tak ada dibilang ambil dari mana? Zakat. Wah itu sangat memalukan itu ya. Bukan seperti itu kami," kata Putranto di Kantor KSP, Jakarta, Rabu (15/1).

KOMPAS.com - Kepala Staf Kepresidenan AM Putranto menyebut usulan penggunaan dana zakat untuk program Makanan Bergizi Gratis (MBG) adalah ide memalukan.

Putranto menegaskan, alokasi dana zakat harus mengikuti aturan syariat yang telah ditetapkan.

"Sumber dana untuk program makanan bergizi ini perlu dipastikan, dan jika berasal dari zakat, itu sangat memalukan," ungkap Putranto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pada Rabu, 15 Januari 2025.

Ia menegaskan bahwa zakat tidak dapat digunakan sembarangan.

Anggaran Makan Bergizi Gratis Sudah Disiapkan Pemerintah

Putranto menjelaskan, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 71 triliun untuk program makanan bergizi gratis yang ditujukan khusus bagi ibu hamil dan anak-anak.

"Zakat tidak ditujukan untuk program ini, karena presiden berkomitmen untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa Indonesia, termasuk siswa-siswa dan pondok pesantren," tambahnya.

Putranto juga mengakui bahwa pelaksanaan program ini memerlukan biaya yang cukup besar, dan dana Rp 71 triliun tersebut akan disalurkan secara bertahap selama tahun 2025.

Dia menekankan bahwa dana tersebut akan digunakan dengan hati-hati agar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan.

Usulan Zakat untuk Makan Bergizi Gratis

Sebelumnya, wacana untuk memanfaatkan dana zakat dalam program ini diusulkan oleh Ketua Dewan Perwakilan Daerah Sultan Najamudin Bachtiar.

Ia menyarankan agar masyarakat dilibatkan dalam pembiayaan program tersebut, mengingat anggaran pemerintah mungkin tidak mencukupi.

"Mengapa kita tidak memanfaatkan zakat yang besar jumlahnya untuk program ini?" tanyanya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, pada Selasa, 14 Januari 2025.

Namun, usulan ini menuai kritik keras dari berbagai organisasi masyarakat Islam, yang menekankan bahwa zakat seharusnya hanya dinikmati oleh mereka yang berhak, seperti fakir miskin.

Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia, Anwar Abbas, menegaskan bahwa jika makanan bergizi tersebut ditujukan bagi anak-anak dari keluarga mampu, maka hal itu tidak tepat, kecuali jika dananya berasal dari infak atau sedekah.

Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir.

Ia mengingatkan pentingnya mempertimbangkan syariat dan melibatkan berbagai pihak sebelum menerapkan ide ini.

"Gagasan ini tidak cukup hanya dibahas secara sepihak, harus melibatkan banyak pihak yang berkompeten," tuturnya di Hotel Tavia Heritage, Jakarta Pusat, pada Rabu.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Istana Anggap Usulan Makan Bergizi Gratis Dibiayai Zakat Memalukan".

Kota Bogor (ANTARA) - Janji Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat kampanye dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, mulai diterapkan di berbagai wilayah di Indonesia.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dimulai pada 6 Januari 2025, seiring dengan dimulainya kembali kegiatan belajar mengajar melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah.

Program itu akan dilakukan secara bertahap, dengan target sasaran 3 juta penerima manfaat, mulai dari balita, santri, siswa pendidikan anak usia dini (PAUD), sampai sekolah menengah atas (SMA) sederajat, ibu hamil dan ibu menyusui pada periode Januari-April 2025.

Dalam satu pekan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis, banyak cerita menarik yang muncul dari berbagai daerah. Ada sejumlah murid yang merasa senang dengan menu makanan yang disajikan, ada pula yang menyatakan lebih enak masakan ibu di rumah.

Menu-menu yang disajikan pada program Makan Bergizi Gratis tersebut, terbilang lengkap, mulai dari karbohidrat, yakni nasi, dilengkapi dengan sayuran, lauk, yakni ayam goreng atau olahan lainnya, buah-buahan dan susu.

Bagi sebagian kalangan, menu makanan yang disalurkan pada program Makan Bergizi Gratis ini biasa dinikmati saat berada di rumah. Maklum saja, sasaran penerima program itu bukan hanya anak dari keluarga tidak mampu, namun targetnya adalah seluruh anak-anak Indonesia.

Ada pula penerima manfaat yang tidak menghabiskan makanannya, lantaran rasa menu ayam dalam program Makan Bergizi Gratis, dirasa kurang pas di lidah. Memang, urusan lidah adalah hal yang relatif dan subjektif, apalagi terbiasa memakan masakan ibu yang enak dan sedap.

Cerita penerima program Makan Bergizi Gratis di Sekolah Dasar Negeri 1 Bone Raya, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, menjadi pelajaran bermakna mengenai program dari pemerintah ini. Dalam sebuah video yang diunggah di media sosial menampilkan pembagian makanan program Makan Bergizi Gratis.

Masih dalam video tersebut, terlihat sejumlah anak mulai membuka kotak makanan dan segera menyantapnya. Namun, ada satu anak yang dalam rekaman video tersebut, hanya meminum susu yang merupakan salah satu menu dari program Makan Bergizi Gratis.

Sosok perekam video, yaitu Kapolsek Bone Raya Ipda Yahya Boudelo, yang kemudian berkata kepada anak bernama Muhammad Suleman Datau, siswa kelas 3 di sekolah tersebut "Silahkan makan, kenapa tidak dimakan?" ucapnya.

Sang anak menjawab, "Mau diberikan ke mama". Perekam video kembali bertanya, "Kenapa mau dikasihkan ke mama?" Sang anak menjawab, "Karena di rumah tidak ada nasi". Sungguh, jawaban itu sangat menggugah rasa penuh makna.

Menu Makan Bergizi Gratis yang disimpan Suleman Datau untuk orang tuanya, sebetulnya relatif sederhana. Dalam video tersebut, terlihat ada nasi, telor, sayuran dan lauk lainnya. Niat Suleman Datau untuk membawa makanan itu kepada orang tuanya, sungguh mulia.

Berbagai sudut pandang bisa kita gunakan untuk memaknai fenomena yang ditunjukkan oleh Suleman, salah satunya adalah makna dari makanan yang tersaji di hadapan kita.

Hadirnya makanan di hadapan kita memiliki makna tajalli atau perwujudan af'al (perbuatan) Tuhan, meskipun yang menghadirkan makanan itu adalah manusia.

Karena itu, sikap yang ditunjukkan oleh Suleman mengajak kita, khususnya para siswa penerima bantuan MBG, untuk menghargai setiap butir nasi yang lengkap dengan sayur dan lauknya.

Lewat Suleman, Tuhan sedang menunjukkan bahwa tidak sepatutnya anak meremehkan sajian makanan yang dihasilkan dari jerih payah banyak pihak, mulai dari petani, buruh tani, pemanggul gabah di sawah, hingga kaum ibu yang mengolah makanan itu menjadi siap santap.

Belajar bersyukur

Kisah yang disuguhkan oleh Suleman mengajarkan kita, para orang dan anak-anak dari kalangan berada, agar memaknai keberadaan makanan itu dengan penuh nikmat dan rasa syukur mendalam.

Bagi anak-anak yang merasa tidak cocok dengan sajian makanan gratis itu perlu belajar, meskipun memerlukan proses, untuk tidak mengeluh karena rasanya yang tidak sesuai dengan selera mereka.

Pembelajaran rasa syukur ini tentu perlu melibatkan para orang tua dari kalangan berada untuk mengingatkan anak-anaknya agar menghargai makanan yang disediakan secara gratis di sekolah dengan cara melahapnya tanpa sisa.

Kalau bagi kalangan yang sangat mampu, makanan itu kurang bermakna karena rasanya "kurang enak" (ini sangat subjektif), namun bagi siswa dari keluarga tidak mampu, makanan itu justru merupakan sajian mewah yang jarang ditemukan di rumah.

Bagi keluarga dari kalangan berada, sesekali bisa mengajak anak-anaknya untuk melihat masyarakat yang hidup di lingkungan kumuh atau di sekitar tempat penampungan sampah.

Anak-anak dari keluarga kaya perlu diajarkan untuk berempati pada keadaan orang lain yang jauh di bawah kehidupan mereka dalam memenuhi kebutuhan hidup, khususnya makanan.

Dari sisi pemerintah sebagai penyelenggara program mulia ini, kasus yang ditunjukkan oleh Suleman bisa menjadi bahan evaluasi bagaimana program MBG ini juga bisa menyentuh masyarakat yang kurang mampu, misalnya melibatkan warga yang kondisi ekonominya sama dengan keluarga Suleman.

Warga dengan kondisi ekonomi ibu dari Suleman bisa dilibatkan, setidaknya sebagai pekerja ketika program itu dikerjakan untuk disajikan kepada siswa.

Pemerintah mewajibkan penerima proyek pengadaan makanan gratis itu untuk mempekerjakan warga dari kalangan tidak mampu, sehingga program itu betul-betul memiliki dampak berganda, di luar memenuhi kebutuhan siswa akan makanan bergizi.

Program Makan Bergizi Gratis, sesungguhnya memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi, dengan alokasi anggaran yang direncanakan hingga mencapai puluhan hingga ratusan triliun rupiah. Besarnya anggaran itu, bisa dimanfaatkan untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah atau kekurangan, salah satunya seperti orang tua Suleman Datau.

Pelibatan masyarakat kurang mampu, antara lain memanfaatkan jasa mereka untuk membantu proses produksi makanan yang ada dalam program Makan Bergizi Gratis. Mereka dilibatkan dalam produksi, sembari dibekali pengalaman untuk di kemudian hari membuka usaha secara mandiri.

Pembekalan untuk memulai usaha tersebut perlu dilakukan supaya pada saatnya, mereka bisa hidup mandiri dengan penghidupan yang layak, mengingat program Makan Bergizi Gratis tidak akan berjalan selamanya.

Kisah Suleman Datau yang menyita perhatian publik seiring berjalannya program Makan Bergizi Gratis, bisa menjadi pintu masuk pemerintah untuk melakukan intervensi, sehingga sejalan dengan program pengentasan kemiskinan di Indonesia.

Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi NasDem, Irma Chaniago, tak sepakat dengan usulan Ketua DPD Sultan B Najamuddin agar dana zakat digunakan untuk makan bergizi gratis. Irma mengatakan penggunaan zakat sudah diatur secara jelas dalam Islam.

"Zakat itu kan fungsinya untuk kemaslahatan umat, ya fungsikan saja untuk itu. Bantuan ke fakir miskin," kata Irma kepada wartawan, Rabu (15/1/2025).

Irma mengatakan biaya makan bergizi gratis bisa diambil dari sumber lain. Dia menyarankan penggunaan dana dari cukai rokok.

"Untuk MBG saya usul ambil dari cukai rokok saja sudah selesai. Cukai rokok per tahun Rp 150 T," ujarnya.

Ketua DPP NasDem ini meminta program makan bergizi gratis tidak 'digoreng' dengan usulan kontroversial. Dia mengatakan usulan kontroversial malah dimanfaatkan pembenci pemerintah.

"Jangan bikin oknum-oknum pembenci pemerintah menggoreng-goreng program ini dengan usulan-usulan kontroversial," imbuhnya.

Sebelumnya, Ketua DPD Sultan B Najamuddin mendorong pendanaan yang melibatkan masyarakat dalam melaksanakan makan bergizi gratis. Sultan mengusulkan pendanaan menggunakan zakat untuk membiayai program andalan Presiden Prabowo itu.

"Saya melihat begini, memang negara pasti di bawah Pak Prabowo-Mas Gibran, ini betul-betul ingin, ya, ingin program Makan Bergizi Gratis ini maksimal. Hanya, kan kita tahu semua bahwa anggaran kita juga tidak, tentu tidak akan semua dipakai untuk Makan Bergizi Gratis," kata Sultan kepada wartawan di gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Selasa (14/1).

Sultan menilai keterlibatan masyarakat dalam program ini perlu dimanfaatkan. Dia mencontohkan dana zakat yang turut dilibatkan dalam pembiayaan makan bergizi gratis.

"Contoh, bagaimana kita menstimulus agar masyarakat umum pun terlibat di program Makan Bergizi Gratis ini. Di antaranya adalah saya kemarin juga berpikir kenapa nggak ya zakat kita yang luar biasa besarnya juga kita mau libatkan ke sana, itu salah satu contoh," ucapnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wacana untuk memanfaatkan dana zakat sebagai sumber pembiayaan program Makan Bergizi Gratis menuai pro dan kontra di tengah publik.

Usul ini dilontarkan Ketua Dewan Perwakilan Daerah Sultan Najamudin yang berpandangan masyarakat perlu dilibatkan untuk mendanai program andalan pemerintah ini.

Menurut Sultan, anggaran negara saja tidak akan cukup untuk membiayai makan bergizi gratis sehingga zakat bisa dimanfaatkan.

“Memang negara pasti di bawah Pak Prabowo, Mas Gibran, ini betul-betul ingin, ya, ingin program makan bergizi gratis ini maksimal. Hanya saja, kan kita tahu semua bahwa anggaran kita juga tidak, tentu tidak akan semua dipakai untuk makan gizi gratis,” ujar Sultan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (14/1/2025).

“Contoh, bagaimana kita menstimulus agar masyarakat umum pun terlibat di program makan bergizi gratis ini. Di antaranya adalah saya kemarin juga berpikir, kenapa enggak ya zakat kita yang luar biasa besarnya juga kita mau libatkan ke sana, itu salah satu contoh,” kata dia.

Pertanyaan pun muncul, apakah uang zakat boleh digunakan untuk membiayai makan bergizi gratis?

Golongan yang Berhak Terima Zakat

Secara umum zakat terbagi menjadi dua jenis, yakni zakat fitrah yang diwajibkan bagi seorang muslim yang ditunaikan pada bulan Ramadhan.

Kemudian zakat mal, zakat yang dikenakan atas segala jenis harta, yang secara zat maupun substansi perolehannya, tidak bertentangan dengan ketentuan agama.

Orang yang menunaikan zakat disebut Muzaki, sedangkan orang yang menerima zakat disebut Mustahik.

Sebagai salah satu rukun Islam, zakat ditunaikan untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya atau dikenal dengan istilah asnaf.

Dikutip dari laman Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), ada delapan golongan yang berhak menerima zakat.

Delapan golongan itu adalah fakir, miskin, amil, muallaf, orang yang dililit utang, budak yang ingin memerdekakan diri, ibnu sabil, dan fi sabilillah.

Harus Sesuai Sasaran

Berbekal landasan tersebut, Ketua Baznas Noor Achmad mengatakan, zakat bisa digunakan untuk membiayai program makan bergizi gratis apabila penerimanya adalah kelompok fakir miskin.

Noor menegaskan bahwa para mustahik berhak mendapatkan zakat, infak, dan sedekah. Para fakir miskin juga perlu diverifikasi.

"Kalau memang sasarannya nanti kepada fakir miskin, ya kita akan lakukan. Artinya bahwa prioritas kita adalah untuk membantu fakir miskin," ujar Noor saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (15/1/2025).

Noor mengatakan, tanpa program makan bergizi gratis pun, Baznas selalu menyalurkan zakat kepada para fakir miskin.

"Kalau itu untuk fakir miskin, tidak ada masalah. Karena fakir miskin kan ada di mana-mana. Kan kita tidak bisa menolak makan bergizi gratis, di situ ada fakir miskin, kemudian kita tolak? Dosa dong kami," ujar Noor.

Ingatkan Syariat

Kendati demikian, ada pula suara-suara yang mengingatkan agar pemerintah berhati-hati apabila ingin menggunakan dana zakat sebagai modal makan bergizi gratis.

Salah satu pertimbangannya, pemerintah harus memperhatikan betul kesesuaian wacana tersebut dengan syariat Islam.

Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir menyarankan wacana ini harus dibicarakan lebih jauh dengan para pemangku kepentingan.

"Jadi soal seperti itu tidak cukup dengan gagasan, tapi dibicarakan lewat berbagai pihak terkait. Karena ada dimensi syar'i-nya," kata Haedar saat ditemui di Hotel Tavia Heritage, Jakarta Pusat, Rabu.

Haedar mengatakan, lembaga pengelola zakat dan organisasi masyarakat yang mengelola zakat perlu diajak bicara sebelum wacana tersebut direalisasikan.

Haedar mengingatkan, hal ini penting dibicarakan karena syariat Islam mengatur bahwa hanya ada 8 golongan yang berhak menerima zakat atau asnaf.

"Jadi dibicarakan saja dulu, setiap gagasan jangan langsung iya atau tidak," ujarnya.

Haedar tidak mempersoalkan adanya usulan tersebut jika memang untuk kepentingan bangsa dan negara, tetapi manajemen dan capaiannya harus dibicarakan lebih jauh dengan Baznas.

Hanya untuk Fakir Miskin

Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas juga mengingatkan bahwa pemanfaatan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) untuk program makan bergizi gratis harus mempertimbangkan ketentuan syariat.

Anwar menilai, wacana itu dapat menimbulkan perbedaan pendapat karena syariat mengatur bahwa dana zakat hanya boleh dinikmati oleh masyarakat yang masuk golongan fakir dan miskin.

"Kalau dari dana zakat akan ada ikhtilaf atau perbedaan pendapat di antara para ulama kecuali kalau makanan bergizi tersebut diperuntukkan bagi anak-anak yang berasal dari keluarga fakir dan miskin," kata Anwar dalam keterangan resmi, Rabu.

"Tetapi kalau untuk menyediakan MBG bagi anak-anak dari keluarga yang berada tentu tidak tepat, kecuali kalau diambil dari dana infak dan sedekah," ujar dia melanjutkan.

Di samping itu, Anwar juga menyarankan agar program makan bergizi gratis dapat dimulai secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran pemerintah.

"Kalau seandainya dana pemerintah masih terbatas, maka sebaiknya penyelenggaraannya cukup satu atau dua hari saja dahulu dalam seminggu sesuai dengan dana yang ada," ujar Anwar.

Tak Masalah untuk Kemaslahatan Umat

Berbeda dengan Muhammadiyah dan MUI, Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor Addin Jauharudin menilai tak ada yang salah apabila dana zakat digunakan untuk membiayai program makan bergizi gratis.

Sebab, menurut dia, dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ziswaf) ditujukan untuk kemaslahatan umat, sehingga tidak masalah bila digunakan untuk MBG.

"Saya kira memang sepanjang fungsinya buat tujuan utama ziswaf itu enggak ada yang salah," kata Addin saat ditemui di Menara Bidakara, Jakarta Pusat, Rabu (15/1/2025).

Addin menuturkan, ziswaf juga diperuntukkan untuk membantu masyarakat, termasuk pemberian makan bergizi gratis untuk anak-anak sekolah.

Dengan demikian, kata Addin, program makan bergizi gratis bisa dijalankan dengan kolaborasi tanpa harus mengandalkan 100 persen dari anggaran negara.

"Jadi kolaborasi semi pentahelix, antara pemerintah, masyarakat, industri, bahu-membahu, jadi tidak 100 persen mengandalkan negara," ucapnya.

Tanggapan Istana

Kepala Staf Kepresidenan AM Putranto menilai usulan penggunaan dana zakat untuk program sangat memalukan karena peruntukan dana zakat sudah diatur dan ditentukan sesuai dengan syariat.

Ia menuturkan, dana zakat tidak serta merta bisa digunakan untuk makan bergizi gratis.

"(Anggaran makan bergizi) tidak ada yang ngambil dari mana tadi? Zakat atau apa, wah itu sangat memalukan itu ya, bukan seperti itu ya kami," kata AM Putranto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (15/1/2025).

Pemerintah pun sudah mengalokasikan anggaran senilai Rp 71 triliun untuk program makan bergizi gratis tahun ini.

Program prioritas ini diimplementasikan untuk memberikan dukungan terbaik kepada ibu hamil dan anak-anak.

"Ya enggak kan, gunanya zakat itu bukan untuk itu, karena presiden sudah berniat baik dan tulus untuk memberikan yang terbaik untuk bangsa Indonesia, kepada siswa-siswa, ibu hamil, pondok pesantren, sudah dianggarkan sejumlah Rp 71 triliun. Itu jadi tidak mengambil ke dana yang lain-lain," ucap Putranto.

Dana senilai Rp 71 triliun itu digunakan secara bertahap sepanjang tahun 2025. Pada tahun depan, pemerintah akan menganggarkan lagi dana untuk program yang sama.

KULON PROGO, KOMPAS.com – Program makan bergizi gratis (MBG) yang diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto di Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), baru berjalan selama tiga hari, dari Senin (13/1/2025) hingga Rabu (15/1/2025).

Program ini menyasar 41 sekolah di tiga kalurahan di Kapanewon Sentolo, yaitu Sukoreno, Demangrejo, dan Sentolo, dengan total 2.268 pelajar dari tingkat PAUD hingga SMP.

Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang berkantor di Sukoreno bertanggung jawab atas pelaksanaan MBG di tiga desa tersebut.

Makanan disajikan menggunakan nampan piring stainless steel lima sekat atau piring omprengan, dengan menu yang berbeda setiap harinya.

SPPG merupakan perpanjangan tangan dari Badan Gizi Nasional (BGN) yang menyelenggarakan program makan gratis di seluruh Indonesia.

Namun, pelaksanaan MBG di Kulon Progo tidak berjalan tanpa kendala.

Beberapa masalah muncul, mulai dari keterlambatan pengiriman makanan hingga keluhan mengenai kualitas makanan yang disajikan.

Makanan tidak kunjung tiba

KOMPAS.COM/DANI JULIUS PAUD Sadewa di dusun Sukoponco, Sukoreno, menggelar pembelajaran pada Selasa hingga Kamis. Karenanya pada awal pelaksanaan makan bergizi gratis, makan bersama pada hari Selasa, Rabu dan Kamis, antara pukul 09.00 – 11.00 WIB. Pada hari tidak ada pembelajaran, sekolah menganjurkan orangtua mengambil dan membawa pulang makanan.

Pada hari pertama MBG, ada sekolah yang tidak kebagian makanan.

SMP Negeri 1 Sentolo dengan total 381 pelajar sejatinya menerima makan gratis, Senin (13/1/2025).

Sekolah telah mengumumkan pelajar tidak perlu bawa bekal, selain sendok dan garpu. Kenyataan berkata lain, penantian sejak pagi tanpa kepastian.

Menjelang siang, masuk pesan singkat kalau sekolah ini tidak kebagian makanan dengan alasan yang tidak pasti.

Para pelajar yang sudah menunggu lantas pulang tanpa menunggu makanan tiba.

“Kami menerima pesan WA, katanya batal dengan alasan crowded,” kata Sudaryanta, Wakil Kepala SMP Sentolo, saat ditemui di sekolahnya.

Pilih-pilih makanan

KOMPAS.COM/DANI JULIUS PAUD Sadewa di dusun Sukoponco, Sukoreno, menggelar pembelajaran pada Selasa hingga Kamis. Karenanya pada awal pelaksanaan makan bergizi gratis, makan bersama pada hari Selasa, Rabu dan Kamis, antara pukul 09.00 – 11.00 WIB. Pada hari tidak ada pembelajaran, sekolah menganjurkan orangtua mengambil dan membawa pulang makanan.

Di tempat lain pada hari pertama MBG, sebanyak 145 siswa sekolah dasar (SD) negeri Semen makan bersama di waktu istirahat siang sebelum shalat dzuhur.

Pihak sekolah menemukan ada beberapa anak di kelas berbeda, yang pilih-pilih makanan.

Ada yang tidak suka sayur di salah satu kelas, ada yang tidak suka daging ayam di kelas lain. Sekolah tetap memotivasi pelajar untuk mau memakannya sampai habis.

Kepala SD Semen, Murtinah meyakini, makan bersama bisa mengubah sikap pilih-pilih makanan pada anak.

Makan bersama sekaligus jadi edukasi bagi pelajar tentang makan ini tidak hanya soal gratis dan kenyang, namun memiliki maksud penambahan nilai kandungan gizi untuk pertumbuhan.

“Anak yang tidak suka sayur mudah-mudahan karena makan bersama sehingga terpancing anak senang. Anak disadarkan kalau makan itu bukan berdasar kesukaan tapi berdasar kebutuhan gizi dalam diri kita,” kata Murtinah.

Omprengan amis

KOMPAS.COM/DANI JULIUS Makan bergizi gratis berlangsung di kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta mulai Senin (13/1/2025). MBG baru menyasar TK ? SMP di tiga Kalurahan atau desa.

Hari kedua MBG, Selasa (14/1/2025), pelajar SM Negeri 1 Sentolo untuk kali pertama menerima makan gratis. Mereka makan bersama pukul 10.00 WIB, waktu istirahat.

Beberapa pelajar mengeluh bau amis pada wadah makanan yang terbuat dari stainless steel.

Beberapa pelajar mengaku omprengan seperti bau cucian piring.

Mereka tetap makan sampai habis menu hari itu, nasi, sayur jipang, tahu, telor dan pisang, meski disertai aroma wadah tidak segar.

Ada satu siswa yang mengaku tidak makan meski menunya menggugah selera.

“Kemarin bahkan tidak saya makan. (Soalnya) tempat makannya bau amis, seperti bau tempat cuci. Tidak saya coba. Waktu itu menunya tahu dan telor. Sayurnya lupa apa,” kata Raka, pelajar kelas IX sekolah menengah pertama negeri (SMPN) 1 Sentolo, Rabu (15/1/2025).

Situasi berbeda MBG pada hari ketiga. Wadah makanan tidak beraroma dan terasa bersih.

Raka dan para siswa mengaku menghabiskan makanan hari ini dengan nikmat.

Nasi keras

KOMPAS.COM/DANI JULIUS Makan bergizi gratis berlangsung di kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. MBG baru menyasar TK – SMP di tiga Kalurahan atau desa.

Beberapa pelajar di SMP Sentolo mengaku nasi keras disajian makanan pada hari kedua MBG, Selasa (14/1/2025).

Hari itu, sekolah menerima menu nasi, telur, tumis labu hijau, tahu, dan buah pisang.

Beberapa pelajar tidak suka dengan nasi yang masih terasa keras. Sementara siswa lain ada yang mengeluh lauk tahu terasa kecut.

“Bukan karena rusak atau dalam kondisi buruk. Bukan yang seperti itu, karena kalau basi atau seperti itu pasti ada keluhan kesehatan hari ini, tapi kenyataannya semuanya sehat,” kata Sudaryanta.

Keluhan sampai pada guru, lantas diteruskan pada petugas distribusi makanan yang mengantar jemput wadah makanan.

Keluhan agaknya didengar. Makanan hari ketiga, nasi lebih pulen, semua pelajar memakan menu MBG hari ini.

“Saya sampaikan kalau masak nasi lebih pulen lagi. Dan hari ini lebih baik,” kata Sudaryanta.

Libur, ambil makanan ke sekolah

KOMPAS.COM/DANI JULIUS Makan bergizi gratis berlangsung di kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. MBG baru menyasar TK – SMP di tiga Kalurahan atau desa.

Pembelajaran di sekolah taman kanak-kanak atau pendidikan usia dini (PAUD) tidak seperti sekolah pada jenjang di atasnya.

Pada PAUD Sadewa di dusun Sukoponco, Sukoreno, pembelajaran berlangsung pada hari Selasa, Rabu dan Kamis, dari pukul 09.00-11.00 WIB.

Sadewa memiliki 19 siswa sebagai penerima MBG.

Meski sekolah hanya tiga hari dalam sepekan, SPPG mengirim 19 porsi makanan pada hari Senin hingga Jumat. Pada hari PAUD tidak ada pembelajaran, MBG tetap berlangsung.

Guru PAUD, Rahayu mengungkapkan, ia mengabarkan melalui pesan singkat agar orangtua membawa wadah sendiri untuk mengambil makanan bergizi gratis di sekolah.

Makanan bisa dibawa pulang dimakan pelajar ketika di rumah.