Ketua DPD Sultan B Najamuddin mengusulkan dana zakat digunakan untuk membiayai program makan bergizi gratis (MBG). Wakil Ketua Umum DPP PAN, Saleh Partaonan Daulay, mengatakan hal itu harus ditanyakan kepada ulama.

"Kalau mau mengalokasikan dana zakat untuk program MBG, maka harus dilakukan kajian dulu. Jangan terburu-buru. Tanya dulu para ulama di NU, Muhammadiyah, MUI, Persis, Al-Washliyah, dan lain-lain. Yang dibahas, ya itu apa hukumnya mengalokasikan dana zakat untuk mendukung program pemerintah?" kata Saleh kepada wartawan, Rabu (15/1/2025).

Ketua Komisi VII DPR RI ini mengatakan tidak semua siswa yang menerima makan bergizi gratis masuk golongan berhak menerima zakat. Menurutnya, zakat merupakan persoalan keagamaan.

"Ada sih teman yang bilang, mungkin mereka bisa dikategorikan sebagai fi sabilillah. Mereka menuntut ilmu. Nantinya mereka akan menjadi mujahid untuk membangun Indonesia. Tapi apa bisa dianologikan seperti itu? Ini persoalan keagamaan. Wilayahnya para ulama. Mereka yang berhak memberi pendapat," ujarnya.

Saleh kemudian mengungkit aturan pemerintah yang pernah mengurangi beban pajak jika menunjukkan pembayaran zakat. Dia mengingatkan agar penggunaan zakat tak melanggar hukum agama.

"Namun saya ingat, dulu pemerintah pernah membuat aturan bahwa pembayaran zakat dapat diajukan sebagai pengurang pajak. Mungkin ini bisa dijadikan sebagai pintu masuk. Silakan dipelajari lagi agar tidak salah dari sisi regulasi dan ajaran agama," ujarnya.

Sebelumnya, Sultan mendorong pendanaan yang melibatkan masyarakat dalam melaksanakan makan bergizi gratis. Sultan mengusulkan pendanaan menggunakan zakat untuk membiayai makan bergizi gratis.

"Contoh, bagaimana kita menstimulus agar masyarakat umum pun terlibat di program Makan Bergizi Gratis ini. Di antaranya adalah saya kemarin juga berpikir kenapa nggak ya zakat kita yang luar biasa besarnya juga kita mau libatkan ke sana, itu salah satu contoh," kata Sultan kepada wartawan di gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Selasa (14/1).

Simak juga Video 'Komisi IX DPR Akan Ajukan UU Badan Gizi Nasional':

[Gambas:Video 20detik]

KOMPAS.com - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah berlangsung di berbagai wilayah Indonesia sejak 6 Januari 2025.

Badan Gizi Nasional (BGN) mengajak pelaku usaha katering, pemerintah daerah, atau komunitas lokal untuk berpartisipasi sebagai mitra program Makan Bergizi Gratis.

Namun, sejumlah pemilik atau pengusaha katering di beberapa daerah dilaporkan menjadi korban penipuan yang mengatasnamakan pelaksana program Makan Bergizi Gratis (MBG) atau dari BGN.

Terdapat beberapa modus yang dipakai untuk melakukan penipuan berbasis program Makan Bergizi Gratis.

Modus penipuan Makan Bergizi Gratis

Belasan pengusaha katering di Kota Semarang, Jawa Tengah hampir menjadi korban penipuan bermodus tawaran kerja sama program MBG.

Diberitakan Kompas.com, Jumat (10/1/2025), para pengusaha katering tersebut mendapat tawaran bekerja sama untuk program MBG dengan nominal Rp 100-500 juta.

Beruntung, pengusaha katering yang menjadi sasaran modus penipuan tidak langsung mengiyakan tawaran tersebut. Mereka pun tidak mengalami kerugian material.

Namun, kondisi berbeda dialami satu pengusaha katering di Kota Batu, Jawa Timur yang menjadi korban penipuan MBG, dikutip dari Kompas.com, Selasa (14/1/2025).

Pengusaha katering tersebut menerima pesanan makanan fiktif untuk kebutuhan MBG dari orang yang mengaku pekerja Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Batu.

Saat sudah memproses pesanan makanan hingga 80 persen, katering itu baru mengetahui pesanan yang diterimanya bohongan. Dia pun mengalami kerugian sekitar Rp 3 juta.

Modus lain yang dipakai untuk melakukan penipuan yakni tawaran palsu untuk menjadi pemasok makanan atau bahan baku bagi program Makan Bergizi Gratis.

Dilansir dari Kompas.com (31/12/2024), sejumlah pengusaha katering di Kediri, Jawa Timur menjadi korban penipuan dengan kerugian mencapai Rp 72 juta.

Mereka ditipu dengan harus menyetorkan uang muka agar bisa menjadi pemasok bagi MBG. Uang itu dijanjikan akan dikembalikan saat program tersebut berjalan.

Namun, uang tersebut tidak dikembalikan. Para korban kemudian menyadari lokasi yang disebut alamat kantor oleh pelaku penipuan ternyata hanyalah rumah kosong.

BGN tegaskan petugasnya dilengkapi dokumen

KOMPAS.com/NIRMALA MAULANA Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana usai acara Simposium Pangan Nasional bertema ?Program Makan Bergizi Gratis sebagai Motor Penggerak Transformasi Sistem Pangan Tangguh Berbasis Potensi Pangan Fungsional dan Kearifan Lokal-Nasional? di Indofood Tower, Jakarta, Senin (25/11/2024).

Ia memastikan, petugas resmi Badan Gizi Nasional pun selalu dilengkapi dengan dokumen tugas resmi yang dapat diverifikasi kebenarannya.

"Pihak yang minta-minta uang duluan pasti bukan dari BGN," tuturnya saat dihubungi Kompas.com, Rabu (15/1/2025).

Atas aksi penipuan yang mengatasnamakan program Makan Bergizi Gratis, Dadan menyebut, BGN telah mengecek laporan tersebut.

Dia pun meminta para korban yang terkena penipuan agar melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwajib.

Dadan menambahkan, BGN punya mekanisme bagi pelaku usaha katering, pemerintah daerah, atau komunitas lokal yang ingin berpartisipasi menjadi mitra program Makan Bergizi Gratis.

Menurutnya, publik hanya perlu mengisi formulir pendaftaran dan mengunggah dokumen-dokumen persyaratan yang tercantum dalam situs Mitra BGN.

"Untuk menjadi mitra cukup mengunjungi mitra.bgn.go.id," ucap Dadan.

Badan Gizi Nasional pun mengimbau masyarakat untuk tetap waspada dan tidak ragu melaporkan kejadian mencurigakan terkait program Makan Bergizi Gratis.

Informasi dan klarifikasi resmi dari BGN hanya dapat diperoleh melalui situs resmi www.bgn.go.id atau akun media sosial resmi Instagram @badangizinasional.ri dan Tiktok @badangizinasional.ri.

Cara pendaftaran mitra BGN

Untuk menghindari menjadi korban penipuan bermodus program Makan Bergizi Gratis, publik perlu tahu cara pendaftaran mitra Badan Gizi Nasional yang tepat.

Diberitakan Kompas.com, Rabu (8/1/2025), terdapat beberapa syarat utama yang harus dipenuhi calon mitra untuk bergabung dalam program Makan Bergizi Gratis.

Berikut rincian syarat mendaftar sebagai mitra Badan Gizi Nasional:

1. Punya usaha di bidang penyediaan makanan bergizi berupa usaha mikro, kecil, menengah (UMKM), koperasi, atau lembaga lain yang relevan

2. Calon mitra wajib menggunakan bahan pangan lokal dalam penyediaan makanan untuk mendukung kesejahteraan petani lokal dan meningkatkan produksi pangan dalam negeri.

3, Dalon mitra harus memiliki dokumen resmi berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan Nomor Induk Berusaha (NIB)

4. Usaha harus memiliki status hukum sah, seperti berbadan hukum atau memiliki rekomendasi resmi dari lembaga terpercaya

5. Usaha harus berkomitmen memberikan kontribusi berkelanjutan dalam bentuk pendanaan, fasilitas, maupun sumber daya manusia untuk mendukung kelancaran program

6. Calon mitra harus memiliki visi dan misi sejalan dengan tujuan BGN, yaitu menciptakan masyarakat yang sehat melalui pemenuhan gizi yang optimal

7. Calon mitra diminta memberikan informasi rinci terkait area operasional dan komunitas yang akan menerima manfaat program, seperti sekolah, panti sosial, atau tempat lain yang membutuhkan pasokan makanan bergizi.

Pendaftaran menjadi mitra program Makan Bergizi Gratis dilakukan melalui laman resmi mitra.bgn.go.id. Berikut langkah-langkah pendaftarannya:

• Buka situs dan buat akun dengan memasukkan data nama, alamat email, nomor telepon, tipe instansi, dan kata sandi
• Login ke akun mitra yang telah didaftarkan
• Isi formulir pendaftaran sesuai dengan bidang kerjasama yang diinginkan
• Unggah dokumen pendukung seperti profil usaha atau proposal kerjasama
• Klik tombol "Kirim" untuk menyelesaikan pendaftaran.

Setelah pendaftaran diajukan, BGN akan memproses pengajuan kemitraan. Pemberitahuan terkait penerimaan kemitraan akan disampaikan melalui email.

Setelah itu, mitra dapat mengajukan titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur makan bergizi untuk distribusi makanan gratis. Berikut caranya:

• Login ke akun mitra di laman mitra.bgn.go.id
• Masuk ke menu "Pengajuan Titik" dan klik tombol "Buat" untuk menambahkan titik lokasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi.
• Tandai lokasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi pada peta yang tersedia, lalu klik "Simpan dan Lanjutkan"
• Lengkapi informasi terkait lokasi mitra yang digunakan untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi
• Pastikan semua ketentuan yang diperlukan terpenuhi dengan mencentang ceklis kesiapan
• Unggah dokumen yang diminta, seperti izin lokasi atau foto bangunan
• Klik "Ajukan" untuk mengirimkan pengajuan.

Tim BGN kemudian akan memverifikasi pengajuan tersebut agar bisa menjadi mitra program Makan Bergizi Gratis.

KOMPAS.com - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah berlangsung di berbagai wilayah Indonesia sejak 6 Januari 2025.

Badan Gizi Nasional (BGN) mengajak pelaku usaha katering, pemerintah daerah, atau komunitas lokal untuk berpartisipasi sebagai mitra program Makan Bergizi Gratis.

Namun, sejumlah pemilik atau pengusaha katering di beberapa daerah dilaporkan menjadi korban penipuan yang mengatasnamakan pelaksana program Makan Bergizi Gratis (MBG) atau dari BGN.

Terdapat beberapa modus yang dipakai untuk melakukan penipuan berbasis program Makan Bergizi Gratis.

Modus penipuan Makan Bergizi Gratis

Belasan pengusaha katering di Kota Semarang, Jawa Tengah hampir menjadi korban penipuan bermodus tawaran kerja sama program MBG.

Diberitakan Kompas.com, Jumat (10/1/2025), para pengusaha katering tersebut mendapat tawaran bekerja sama untuk program MBG dengan nominal Rp 100-500 juta.

Beruntung, pengusaha katering yang menjadi sasaran modus penipuan tidak langsung mengiyakan tawaran tersebut. Mereka pun tidak mengalami kerugian material.

Namun, kondisi berbeda dialami satu pengusaha katering di Kota Batu, Jawa Timur yang menjadi korban penipuan MBG, dikutip dari Kompas.com, Selasa (14/1/2025).

Pengusaha katering tersebut menerima pesanan makanan fiktif untuk kebutuhan MBG dari orang yang mengaku pekerja Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Batu.

Saat sudah memproses pesanan makanan hingga 80 persen, katering itu baru mengetahui pesanan yang diterimanya bohongan. Dia pun mengalami kerugian sekitar Rp 3 juta.

Modus lain yang dipakai untuk melakukan penipuan yakni tawaran palsu untuk menjadi pemasok makanan atau bahan baku bagi program Makan Bergizi Gratis.

Dilansir dari Kompas.com (31/12/2024), sejumlah pengusaha katering di Kediri, Jawa Timur menjadi korban penipuan dengan kerugian mencapai Rp 72 juta.

Mereka ditipu dengan harus menyetorkan uang muka agar bisa menjadi pemasok bagi MBG. Uang itu dijanjikan akan dikembalikan saat program tersebut berjalan.

Namun, uang tersebut tidak dikembalikan. Para korban kemudian menyadari lokasi yang disebut alamat kantor oleh pelaku penipuan ternyata hanyalah rumah kosong.

BGN tegaskan petugasnya dilengkapi dokumen

KOMPAS.com/NIRMALA MAULANA Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana usai acara Simposium Pangan Nasional bertema ?Program Makan Bergizi Gratis sebagai Motor Penggerak Transformasi Sistem Pangan Tangguh Berbasis Potensi Pangan Fungsional dan Kearifan Lokal-Nasional? di Indofood Tower, Jakarta, Senin (25/11/2024).

NUNUKAN, KOMPAS.com – Program makan bergizi gratis (MBG) di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, menghadapi masalah distribusi pada hari kedua pelaksanaannya, Selasa (14/1/2025).

Sebanyak 285 pelajar kelas VII SMPN 2 Nunukan tidak kebagian menu makanan yang seharusnya menjadi bagian dari program tersebut.

Berbagai dugaan muncul terkait penyebab kejadian ini.

Salah satu dugaan adalah keterpisahan lokasi SMPN 2 Nunukan yang memiliki dua area sekolah.

Kelas VII terletak di Jalan Pembangunan, sementara kelas VIII dan IX berada di Jalan Sei Fatimah, dengan jarak sekitar 3 kilometer.

Ketua LKSA Aisyiyah Ruhama Nunukan, Suwarni, mengakui bahwa jarak ini dapat menjadi faktor yang menyebabkan keterlambatan atau terlewatnya distribusi makanan.

"Bisa jadi karena kelasnya terpisah jauh, ini menjadi alasan mengapa terlewatkan. Namun, kami tetap menunggu penjelasan dari pengelola katering. Laporan ini sudah masuk, dan kami segera rapatkan," ujar Suwarni, Rabu (15/1/2025).

Dugaan penyebab siswa tidak kebagian makanan

Kompas.com/Ahmad Dzulviqor Cerianya pelajar SMPN 1 Nunukan saat menerima MBG

Selain faktor jarak, koordinasi antara pihak katering dan sekolah juga diduga menjadi kendala.

Bidang Kesiswaan SMPN 2 Nunukan, Impun Novitasari, mengungkapkan bahwa pihak sekolah tidak mendapat informasi atau penjelasan terkait tidak adanya distribusi makanan pada hari tersebut.

"Kami tidak tahu sebabnya apa, dan anak-anak kelas VII akhirnya pulang dengan kecewa," katanya.

Suwarni menambahkan bahwa pihaknya telah meminta pengelola katering An Nisa memberikan penjelasan terkait insiden ini.

Dalam rapat evaluasi, akan dibahas kemungkinan adanya kompensasi atau penggantian makanan bagi siswa yang tidak kebagian.

"Ini jadi catatan besar untuk perbaikan distribusi ke depannya. Kami harus pastikan program MBG ini berjalan lancar tanpa ada siswa yang merasa dirugikan," kata Suwarni.

Program MBG yang dimulai sejak Senin (6/1/2025) ini bertujuan menyediakan makanan bergizi untuk ribuan pelajar di Nunukan.

Namun, kendala teknis seperti lokasi yang tersebar dan sistem distribusi yang belum optimal menjadi tantangan utama yang harus segera diatasi.

Ke depan, Suwarni berharap koordinasi antara penyedia katering, pihak sekolah, dan pengawas program dapat ditingkatkan agar insiden serupa tidak terulang.

"Kejadian ini tidak hanya merugikan siswa tetapi juga mencoreng tujuan mulia program ini, yaitu meningkatkan asupan gizi para pelajar," tutupnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Gerakan Pemuda (GP) Ansor menyatakan tidak masalah apabila program makan bergizi gratis (MBG) menggunakan dana zakat, termasuk infak, sadaqah, dan wakaf (Ziswaf).

Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor, Addin Jauharudin, menilai bahwa pada dasarnya ziswaf adalah untuk kemaslahatan umat, sehingga tidak masalah bila digunakan untuk MBG.

"Saya kira memang sepanjang fungsinya buat tujuan utama ziswaf itu enggak ada yang salah," kata Addin saat ditemui di Menara Bidakara, Jakarta Pusat, Rabu (15/1/2025).

Addin menuturkan, ziswaf juga diperuntukkan untuk membantu masyarakat, termasuk pemberian makan bergizi gratis untuk anak-anak sekolah.

Dengan demikian, kata Addin, program makan bergizi gratis bisa dijalankan dengan kolaborasi tanpa harus mengandalkan 100 persen dari anggaran negara.

"Jadi kolaborasi semi pentahelix, antara pemerintah, masyarakat, industri, bahu-membahu, jadi tidak 100 persen mengandalkan negara," ucapnya.

Sebelumnya diberitakan, Ketua DPD Sultan Najamuddin mengusulkan agar pendanaan program makan bergizi gratis juga diambil dari zakat.

Menurut dia, masyarakat perlu dilibatkan dalam pendanaan program ini karena tidak mungkin semua anggaran negara dipakai hanya untuk makan bergizi gratis.

"Memang negara pasti di bawah Pak Prabowo, Mas Gibran, ini betul-betul ingin, ya, ingin program makan bergizi gratis ini maksimal. Hanya saja, kan kita tahu semua bahwa anggaran kita juga tidak, tentu tidak akan semua dipakai untuk makan gizi gratis," ujar Sultan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (14/1/2025).

"Contoh, bagaimana kita menstimulus agar masyarakat umum pun terlibat di program makan bergizi gratis ini. Di antaranya adalah saya kemarin juga berpikir, kenapa enggak ya zakat kita yang luar biasa besarnya juga kita mau libatkan ke sana, itu salah satu contoh," kata dia.

KOMPAS.com - Pakar gizi Universitas Muhammadiyah Jakarta, Prof. Dr. Tria Astika Endah Permatasari, menilai wacana penggantian susu dengan sumber protein lainnya dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk anak-anak tidak tepat.

Menurutnya, susu memiliki banyak manfaat kesehatan yang penting untuk pertumbuhan dan perkembangan anak-anak.

"Paket gizi yang lengkap dalam susu memberikan berbagai manfaat kesehatan, termasuk pertumbuhan dan perkembangan yang optimal pada anak-anak," ujar Prof. Tria, seperti dikutip dari Antara, Rabu (14/1/2025).

Dalam diskusi bertajuk "Peran Penting Susu dalam Makan Bergizi Gratis (MBG)", yang digelar di Jakarta, ia menjelaskan bahwa susu memberikan nutrisi yang tidak dapat digantikan oleh pangan nabati seperti daun kelor, maupun pangan hewani lainnya.

Susu mengandung sejumlah nutrisi penting yang sangat dibutuhkan anak dalam masa pertumbuhannya, seperti kalsium dan fosfor yang mendukung pembentukan tulang.

Selain itu, susu juga kaya akan protein dan asam lemak esensial seperti omega-3, omega-6, dan DHA, yang sangat penting untuk perkembangan otak anak.

Karena kandungan nutrisinya yang lengkap, susu menjadi sumber protein yang sangat disukai oleh siswa.

Prof. Tria menambahkan bahwa susu merupakan komponen penting dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, karena dapat mendukung kesehatan generasi penerus bangsa.

"Susu adalah makanan kaya gizi yang lezat, memberikan nilai penting untuk makanan bergizi gratis di sekolah, menyehatkan dan disukai secara umum oleh siswa," kata Prof. Tria.

Pendapat senada juga disampaikan oleh dokter spesialis anak, Huminsa Ranto Morison Panjaitan, yang mengungkapkan bahwa susu mengandung kalsium, protein, dan vitamin D yang sangat dibutuhkan anak-anak untuk tumbuh kembang yang optimal.

"Kandungan tersebut sangat berguna dan dibutuhkan anak-anak di masa pertumbuhannya," kata Ranto.

Program MBG, yang merupakan salah satu prioritas Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, bertujuan untuk menanggulangi masalah gizi buruk di Indonesia.

Sasaran dari program ini adalah anak-anak usia sekolah, mulai dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) hingga SMA, serta balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.

Tujuan utama dari MBG adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia guna mencapai target Indonesia Emas 2045.

Dalam pelaksanaan program tersebut, beberapa opsi pengganti susu, seperti susu ikan dan daun kelor, sempat disodorkan sebagai alternatif sumber protein.

Namun, para pakar gizi menilai bahwa susu tetap menjadi pilihan terbaik untuk mendukung tumbuh kembang anak-anak Indonesia.

Badan Otonom Nahdlatul Ulama, GP Ansor, akan mengerahkan 10 ribu Satgas Pangan Banser untuk menyukseskan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Ketum GP Ansor Addin Jauharudin menyebut pengukuhan Satgas Pangan Banser itu akan dilaksanakan pada April 2025.

"Terkait infrastruktur yang akan dibangun nanti bertepatan dengan harlah Ansor ke-91 tahun di April. Kita akan mengukuhkan 10 ribu Satgas Pangan Banser," kata Addin di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (15/1).

Selain itu, Addin menyampaikan Ansor juga akan membangun kelompok-kelompok tani dalam membangun ketahanan pangan.

Ia menyebut langkah itu diambil seraya mengintegrasikan lahan-lahan yang dikelola Ansor untuk ketahanan pangan.

Menurutnya, Ansor juga akan mengembangkan perekonomian di desa. Addin menyatakan mereka berniat membangun rantai pasok ekonomi di sana.

"Kemudian penguatan logistik pedesaan untuk membangun ketahanan pangan," ucapnya.

Addin menyatakan pembangunan perekonomian di pedesaan dengan mengaktivasi seluruh perangkat ekonomi desa akan turut menopang perekonomian di tingkat nasional.

"Ketahanan ekonomi kita harus tumbuh dan ekonomi di pedesaan akan menopang kekuatan ekonomi nasional," ujar dia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Chef Fundraising Officer Rumah Zakat, Didi Sabir turut angkat bicara terkait adanya usulan agar dana zakat dipakai untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG). Untuk mendukung program ini, pihaknya perlu konfirmasi dulu ke para muzakki (pemberi zakat) atau melakukan survei.

Dia menjelaskan, Rumah Zakat selama ini hadir untuk memfasilitasi para muzakki untuk menunaikan zakat infak dan sedekahnya. Menurut dia, para muzakki mau mengeluarkan zakatnya lewat Rumah Zakat karena melihat program-program yang telah dilakukan.

"Nah, sehingga kalau kemudian ada usulan terkait bagaimana menggunakan dana zakat ini, tentu kami akan konfirmasi dulu ke muzakki kami, apakah kemudian bisa. Karena, para muzakki ini kenapa ikut ke Rumah Zakat karena program yang sudah berjalan," ujar Didi saat dihubungi Republika, Rabu (15/1/2025).

"Nah kalau kemudian ada program baru, tentu Rumah Zakat harus survei dulu atau apa gitu ya. Kemudian menanyakan lah ke para muzakki, apakah muzaki setuju nggak untuk mengikut dalam program seperti Makan Bergizi Gratis ini," jelas dia.

Sebagai lembaga yang memiliki izin dan menjadi LAZ terdepan untuk berkolaborasi dengan pemerintah, menurut dia, Rumah Zakat tentu mendukung Asta Cita, sebuah cetak biru pemerintah Indonesia dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045

"Hanya mungkin kami perlu melibatkan stakeholder kami untuk kemudian memastikan bahwa ketika ada program baru yang akan kami lakukan, tentu ini perlu sebuah kebijaksanaan dan komitmen bersama," kata Didi.

"Tapi pada intinya adalah kami sangat mendukung program dari Asta Cita-nya program pemerintah periode 2024-2029 ini," ucap dia.

Ketua DPD Sultan B Najamuddin mengusulkan dana zakat untuk membiayai makan bergizi gratis. Ketua Bidang Keagamaan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Ahmad Fahrur Rozi atau Gus Fahrur, mengatakan masih ada sumber dana lain.

"Saya kira masih ada dana lainnya yang bisa dipakai, jika diperlukan tambahan selain APBN seperti CSR BUMN, perusahaan swasta nasional, royalti tambang dan perkebunan misalnya," kata Fahrur kepada wartawan, Rabu (15/1/2025).

Dia mengatakan pemerintah juga bisa mencanangkan gerakan sedekah nasional. Dia mengatakan hal itu dapat menjadi alternatif selain zakat jika memang dibutuhkan untuk program makan bergizi gratis.

"Atau pemerintah mencanangkan gerakan sedekah nasional, itu bisa menjadi alternatif selain zakat bagi usaha untuk gotong-royong berbagi kebaikan yang mendapatkan pahala besar," ujarnya.

"Infak dan sedekah lebih luas jangkauannya dan fleksibel, tidak seperti zakat yang sudah jelas kelompok tertentu sebagai penerimanya," imbuhnya.

Dia mengatakan aturan zakat sudah jelas dalam Al-Qur'an. Dia mengatakan zakat tak bisa digunakan atau disalurkan sembarangan.

"Harta zakat itu sudah mempunyai aturan tersendiri dalam Al-Qur'an, dari mana diambil dan ke mana akan diberikan, maka penggunaan dana zakat harus sesuai peruntukannya tidak boleh sembarangan," kata Fahrur.

Dia mengatakan zakat untuk makan bergizi gratis bisa saja. Tapi, penerimanya harus sesuai golongan yang diatur dalam Al-Qur'an.

"Boleh saja dilakukan jika penerimanya memang dipilah dari golongan yang berhak menerima zakat dan tidak boleh jika bukan kategori penerima zakat sebagaimana telah ditentukan dalam Al-Qur'an , surat At-Taubah ayat 60," ujarnya.

Sebelumnya, Ketua DPD Sultan mendorong pendanaan yang melibatkan masyarakat dalam melaksanakan makan bergizi gratis. Sultan mengusulkan pendanaan menggunakan zakat untuk membiayai makan bergizi gratis.

"Saya melihat begini, memang negara pasti di bawah Pak Prabowo-Mas Gibran, ini betul-betul ingin, ya, ingin program makan bergizi gratis ini maksimal. Hanya, kan kita tahu semua bahwa anggaran kita juga tidak, tentu tidak akan semua dipakai untuk Makan Bergizi Gratis," kata Sultan kepada wartawan di gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Selasa (14/1).

Sultan menilai keterlibatan masyarakat dalam program ini perlu dimanfaatkan. Dia mencontohkan dana zakat yang turut dilibatkan dalam pembiayaan program itu.

"Contoh, bagaimana kita menstimulus agar masyarakat umum pun terlibat di program makan bergizi gratis ini. Di antaranya adalah saya kemarin juga berpikir kenapa nggak ya zakat kita yang luar biasa besarnya juga kita mau libatkan ke sana, itu salah satu contoh," ujarnya.

Ketua Fraksi Golkar Sarmuji meminta pemerintah untuk berkonsultasi ke ahli agama terkait usul program makan bergizi gratis (MBG) turut dibiayai dari dana zakat.

Sarmuji menjelaskan konsultasi itu perlu dilakukan lantaran selama ini penggunaan zakat telah memiliki ketentuan dan aturan tertentu.

"Penyaluran dana zakat sudah ada ketentuannya. Kalau dipakai untuk membiayai MBG perlu dikonsultasikan ke ahli agama," kata Sarmuji saat dihubungi, Rabu (15/1).

Lebih lanjut, Ia juga mengimbau pemerintah tak gegabah dalam merespons wacana tersebut. Terlebih, kata dia, dana zakat berasal dari umat.

Ia pun mendorong jika pemerintah ingin melibatkan masyarakat dalam MBG sebaiknya yang dilibatkan adalah masyarakat yang mampu.

"Kalau menggunakan dana umat apalagi zakat memang harus berhati-hati. Kalau mau melibatkan masyarakat sebaiknya mereka yang sangat berkecukupan," ujar dia.

Kendati demikian, Sarmuji optimis pemerintah dapat menemukan banyak terobosan untuk mendanai MBG.

"Saya sendiri meyakini pemerintah akan banyak terobosan untuk bisa mengatasi pembiayaan MBG," ujar dia.

Sebelumnya, Ketua DPD RI Sultan B Najamuddin mendorong keterlibatan masyarakat dalam biaya pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG), salah satu contohnya lewat pendanaan yang bersumber pada zakat.

"Saya melihat begini, memang negara pasti di bawah Pak Prabowo Mas Gibran ini betul-betul ingin ya, ingin program makan bergizi gratis ini maksimal. Hanya saja kan kita tahu semua bahwa anggaran kita juga tidak, tentu tidak akan semua dipakai untuk makan gizi gratis," kata Sultan di Gedung DPR RI Senayan, Selasa (14/1).

Dia menyebut perlunya keterlibatan masyarakat pada program ini, contohnya melalui dana zakat yang dilibatkan dalam program MBG.

"Saya melihat ada DNA dari negara kita, dari masyarakat Indonesia itu kan dermawan, gotong royong. Nah kenapa enggak ini justru kita manfaatkan juga," kata dia.

"Contoh bagaimana kita menstimulus agar masyarakat umum pun terlibat di program makan bergizi gratis ini. Di antaranya adalah saya kemarin juga berpikir kenapa enggak ya zakat kita yang luar biasa besarnya juga kita mau libatkan ke sana. Itu salah satu contoh," sambungnya.

Menurutnya, pemerintah jadi tidak sekadar menggunakan sumber dana dari APBN. Dia juga mengatakan pernyataan dari pemerintah Jepang yang menyatakan bakal mendukung program MBG.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA —Kepala Staf Kepresidenan AM Putranto menilai usulan penggunaan dana zakat masyarakat untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak sesuai dengan tujuan zakat dan bahkan memalukan jika diterapkan.

"Sampai saat ini saya belum mendengar usulan itu ya. Semua itu keputusan ada di Presiden. Jadi, sabar ya," ujar AM Putranto saat dimintai tanggapan, di Kantor Staf Kepresidenan, Jakarta, Selasa (14/1/2025).

Ketika ditanya pandangannya terkait penggunaan dana zakat untuk Program MBG, Putranto menegaskan bahwa dana zakat memiliki peruntukan yang berbeda."Ya, apa ya seperti itu? Ya enggak kan? Gunanya zakat kan bukan untuk itu," kata dia.

Ia menambahkan Presiden Prabowo Subianto sudah mengalokasikan anggaran khusus untuk program tersebut sebesar Rp 71 triliun yang ditujukan untuk siswa, ibu hamil, dan pesantren.

"Karena Presiden sudah berniat baik dan tulus untuk memberikan terbaik untuk Bangsa Indonesia, kepada siswa-siswa, ibu hamil, pondok pesantren, sudah dianggarkan sejumlah Rp 71 triliun," katanya.

Pj Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Andriko Noto Susanto mengatakan anak-anak di provinsi itu sangat membutuhkan makanan bergizi gratis (MBG).

Pasalnya, kata dia, anak-anak di NTT masih banyak yang menderita stunting dan juga warga NTT masih banyak yang mengalami kemiskinan dan kemiskinan ekstrem.

"(MBG) Ini sangat dibutuhkan di Provinsi Nusa Tenggara Timur, memberikan makan bergizi bagi anak-anak setiap hari," kata Andriko saat meninjau hari pertama pelaksanaan MBG di Kota Kupang awal pekan ini, Senin (13/1).

"Yang ingin kita yakinkan adalah bahwa makan bergizi gratis ini dibutuhkan di NTT. NTT itu masih memiliki persoalan stunting yang cukup besar. NTT juga masih memiliki miskin dan miskin esktrim yang cukup besar," imbuhnya.

Menurut Andriko, pemberian makan bergizi gratis diharapkan mampu dilakukan dengan pola sinergi dan kolaborasi dari berbagai pihak sehingga dapat berjalan dengan baik untuk mengurangi masalah stunting dan kemiskinan ekstrim di NTT.

Dia menilai pemberian MBG juga bisa memberikan perputaran ekonomi dan dampak ekonomi yang baik bagi para petani dan peternak di NTT.

"Bahan baku untuk makan bergizi gratis ini diambil dari petani-petani lokal kita, seluruh menu dibeli dari petani dan peternak kita termasuk ikan, tahu dan sayuan, tidak ada yang diimpor," jelas Andriko.

Dia menyebut nilai ekonomi bagi warga lokal dari penyediaan makan bergizi gratis dalam satu tahun bisa lebih dari Rp8 triliun, yang mana itu lebih tinggi dari APBD NTT. Oleh karena itu, dia berharap program Makan Bergizi Gratis itu juga bisa menggerakkan ekonomi kerakyatan di NTT.

"(Bahan makanan) Dibeli oleh Badan Gizi Nasional diberikan kepada anak-anak ini," kata Andriko.

Berdasarkan data dari Badan Gizi Nasional, jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebanyak 749. Dari 749 baru dua SPPG yang menyalurkan MBG bagi 19 sekolah dengan menyasar 6.378 murid sekolah.

Andriko menargetkan pada pertengahan 2025 ini seluruh SPPG di provinsi itu sudah bisa menyalurkan MBG bagi para siswa dan juga ibu hamil serta balita.

Menurut Tim Monitoring Badan Gizi Nasional untuk Indonesia Timur, Florencio Mario Vieira, standar untuk SPPG yang sudah bisa menyalurkan MBG sangat ketat. Selain harus sesuai standar BGN, setiap SPPG yang telah siap beroperasi juga akan divalidasi langsung oleh BGN. 

Hal itu agar menjaga kualitas gizi  makanan bagi para siswa, ibu hamil dan balita dalam program Makan Bergizi Gratis itu.

Oleh karena itu, lanjut Mario, BGN tidak akan mengejar kuantitas tetapi lebih mengedepankan kualitas agar makanan yang dihasilkan untuk dikonsumsi benar-benar berkualitas.