BOGOR, KOMPAS.com - Gabungan Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia (Gakoptindo) berkomitmen menyuplai tempe dan tahu untuk program makan bergizi gratis.

Hal tersebut disampaikan usai mengunjungi Rumah Tempe Indonesia Gakoptindo di Bogor, Jawa Barat, Rabu (15/1/2025).

"Gakoptindo berkomitmen untuk menyuplai semua kebutuhan tahu dan tempe dalam program makan bergizi gratis,” ujar Budi Arie.

Kementerian Koperasi akan mencoba membantu Gakoptindo untuk segera menandatangani nota kesepahaman atau MoU dengan Badan Gizi Nasional.

“Nanti kami ajak Gakoptindo ketemu dengan Pak Dadan Hindayana (Kepala Badan Gizi Nasional),” kata Budi Arie.

Budi Arie mengatakan, konsumsi tahu dan tempe di Indonesia sangat tinggi, yakni sekitar 15 kilogram per kapita per tahun.

Rinciannya, data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023 mencatat, rata-rata konsumsi tempe per kapita per tahun sebesar 7,3 kilogram.

Sementara itu, konsumsi tahu per kapita per tahun sebesar 7,7 kilogram. Oleh karena itu, Kemenkop mendorong Gakoptindo untuk ambil bagian dalam makan bergizi gratis.

"Perputaran bisnis (tempe-tahu) di Indonesia bisa sampai Rp 75 triliun dan bisa menghidupkan hingga 600 ribu perajin. Ini adalah potensi ekonomi yang sangat luar biasa untuk terus dikembangkan," kata Budi Arie.

Sekretaris Jenderal Gakoptindo Hugo Siswaya berharap dukungan dari pemerintah, khususnya Kemenkop, untuk dapat mengkomunikasikan keinginan Gakoptindo menjadi suplier utama program makan bergizi gratis. "Kami harap tempe dan tahu bisa menjadi pilihan utama pada program MBG (makan bergizi gratis) karena kandungan gizi di dalamnya yang luar biasa. Kami ingin perajin tempe bisa mendukung dalam program ini, yang paling dekat adalah untuk memenuhi kebutuhan dari satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG),” kata Hugo.

Namun, pasokan atau ketersediaan kedelai masih menjadi kendala. Sebab, Indonesia masih mengimpor kedelai yang menjadi bahan baku tahu dan tempe.

Data BPS lima tahun terakhir (2019-2023) menunjukkan bahwa impor kedelai selalu menyentuh dua juta ton lebih.

Pasokan atau ketersediaan kedelai juga menyebabkan fluktuasi harga tahu dan tempe. “Kalau sudah kontrak (dengan Badan Gizi Nasional), takutnya kedelainya langka,” ujar Hugo.

Menkop Budi Arie juga mengakui bahwa pasokan kedelai menjadi kendala selama ini. “Memang itu tantangan tersendiri buat kita. Yang pasti, selalu saya katakan, dalam banyak diskusi soal tempe, dalam supply chain, yang penting masyarakat harus untung. Konsumen tidak boleh dirugikan. Pengrajin juga tidak boleh rugi,” kata Budi Arie.

Jakarta -

Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi mengungkapkan sebanyak 1.332 koperasi sektor produksi di seluruh Indonesia siap untuk memasok bahan pangan makam bergizi gratis.

"Sudah ada 1.332 koperasi yang teregistrasi. Itu sudah kita data yang bisa menjadi bagian dari pasokan program makan bergizi gratis," kata Budi Arie saat melakukan kunjungan ke Rumah Tempe Indonesia (RTI) di Cilendek Barat, Bogor, Rabu (15/1/2025).

Budi Arie mengatakan Kementeriannya telah melakukan sejumlah rangkaian pengecekan dan evaluasi di sejumlah koperasi yang sudah bakal memberikan pasokan bahan pangan pada program makan bergizi gratis. Hal ini dilakukan guna ketika sudah memasok bahan pangan kendala yang dihadapi tidak terlalu menjadi persoalan.

"Karena itu kepastian suplai pasokan bahan baku menjadi penting. Termasuk dalam hal ini adalah tempe dan tabu. Karena itu saya hadir hari ini di RTI milik Kopti Bogor untuk memastikan bahwa mereka bisa melakukan suplai bahan baku dalam program akan bergizi gratis," katanya.

Selain itu, untuk menjangkau wilayah-wilayah yang tidak ada bahan baku untuk program makan bergizi gratis, Budi Arie mengatakan Kementeriannya akan membangun sejumlah hub logistik untuk berbagai komoditas.

"Semua yang dibutuhkan dalam program akan bergizi gratis tidak mungkin dihasilkan oleh satu lokasi daerah. Sehingga perlu ada manajemen, supply chain manajemen untuk menghubungkan dapur-dapur MBG ini dengan ketersediaan pasokan bahan-bahan. Nah peran koperasi di situ," katanya.

Adapun untuk bahan baku tempe dan tahu, Budi Arie meminta kepada Gabungan Koperasi Produsen Tahu Tempe Indonesia (Gakoptindo) bisa mengakomodir kebutuhan tempe dan tahun untuk program makan bergizi gratis.

Ia mengatakan tempe dan tahu menjadi super food yang memiliki kandungan gizi yang lengkap sehingga BGN menetapkan standar kelayakan komoditas ini sebagai sumber bahan baku MBG.

Simak juga Video 'Menerka Masa Depan Program Makan Bergizi Gratis':

[Gambas:Video 20detik]

(kil/kil)

SUMEDANG, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menegaskan bahwa pemerintahan di semua tingkatan tidak boleh lagi memberikan izin untuk mengalihfungsikan kawasan persawahan menjadi perumahan.

Aturan tersebut, menurut Maruarar, bertujuan untuk melindungi lahan produktif pertanian dari alih fungsi yang dapat mengancam ketahanan pangan nasional.

"Kemarin di Istana Negara aturan ini sudah diputuskan, sudah disetujui Presiden Prabowo, tidak boleh lahan sawah untuk perumahan," ujar Maruarar saat menghadiri Hari Jadi Desa di Desa Cibeureum Kulon, Kecamatan Sumedang, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Rabu (15/1/2025).

"Tolong Pak Mendagri, Pak Menteri Desa ini kita buat suratnya hari ini juga, jangan lama-lama," imbuhnya.

Maruarar mengingatkan jajaran pemerintah dari tingkat kabupaten, kecamatan, hingga desa agar tidak mengorbankan lahan pertanian demi pembangunan.

Ia menekankan pentingnya keberanian dari para pemimpin lokal untuk menegakkan aturan tersebut.

"Jangan membangun yang lain-lain, tapi lahan-lahan buat pertanian itu juga kita kurangi sendiri. Kepala desa juga perlu keberanian untuk menegakkan aturan ini," tuturnya.

Maruarar optimistis, dengan terjaganya lahan pertanian di seluruh wilayah Indonesia, swasembada pangan dapat tercapai.

"Kita harus jaga pangan kita tetap aman, maka itu harus berani, jangan lagi ada lahan persawahan jadi perumahan. Kita harus tegas menerapkan aturan ini," tegasnya.

Jakarta -

Anggota DPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila Bambang Soesatyo (Bamsoet) menuturkan Pemuda Pancasila mendukung penuh Program Ketahanan Pangan dan Program Makan Bergizi Gratis yang dilaksanakan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ketahanan pangan merupakan faktor kunci dalam mencapai kesejahteraan masyarakat dan pembangunan ekonomi berkelanjutan.

Mengedepankan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat, program tersebut diharapkan dapat menjadi bagian integral dari strategi pembangunan nasional yang lebih luas. Hal itu diungkapkan olehnya saat penutupan Musyawarah Pimpinan Paripurna (MPP) Pemuda Pancasila se-Indonesia di Medan, Selasa (14/1/2025) malam

"Dalam era globalisasi dan perubahan iklim yang semakin ekstrem, ketahanan pangan tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan pangan, tetapi juga aksesibilitas, ketersediaan nutrisi yang bergizi, serta keberlanjutan sumber daya alam. Pendekatan terpadu yang melibatkan berbagai sektor, mulai dari pertanian, kesehatan, hingga pendidikan, sangat diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan komitmen yang kuat dari pemerintah dan partisipasi aktif dari masyarakat, ketahanan pangan di Indonesia akan terwujud, yang pada akhirnya akan mendukung pembangunan bangsa secara keseluruhan," ujar Bamsoet dalam keterangan, Rabu (15/1/2025).

Bamsoet menjelaskan, mewujudkan ketahanan pangan sangat penting untuk mendukung stabilitas ekonomi. Sektor pertanian merupakan salah satu pilar utama perekonomian Indonesia, memberikan kontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan penyerapan tenaga kerja.

Menurut data Kementerian Pertanian, sektor pertanian mampu menyerap lebih dari 28% dari total angkatan kerja di Indonesia. Jika ketahanan pangan dapat ditingkatkan, maka sektor pertanian akan mampu meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani, serta memperkuat perekonomian lokal dan nasional.

"Ketahanan pangan juga berkontribusi pada kesehatan masyarakat. Pangan yang bergizi dan aman adalah hak dasar setiap individu. Kurangnya akses terhadap pangan yang berkualitas dapat menyebabkan masalah kesehatan serius, seperti stunting dan malnutrisi. Data dari Kementerian Kesehatan di tahun 2023, menunjukkan bahwa sekitar 21,5% anak balita di Indonesia mengalami stunting. Karena itu, dengan ketahanan pangan dan pemberian makan bergizi gratis diharapkan dapat meningkatkan status gizi masyarakat dan kualitas hidup secara keseluruhan," ungkap Bamsoet.

Dia menambahkan, untuk mencapai ketahanan pangan, diperlukan berbagai upaya kolaboratif dari pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Pemerintah harus meningkatkan investasi di sektor pertanian, mengembangkan infrastruktur pertanian, serta memfasilitasi akses petani terhadap teknologi modern dan informasi pasar.

Program-program pertanian berkelanjutan, seperti pertanian organik dan agroforestry, juga harus didorong untuk meningkatkan produktivitas tanpa mengorbankan lingkungan.

"Selain itu, diversifikasi sumber pangan sangat penting untuk mengurangi ketergantungan pada satu jenis pangan. Misalnya, mengembangkan potensi pangan lokal seperti umbi-umbian dan sayuran dapat membantu memperkuat ketahanan pangan, sambil meningkatkan keberagaman gizi dalam pola makan masyarakat," tutup Bamsoet.

Simak juga Video: IDI Dukung Program 'Makan Bergizi Gratis' Prabowo-Gibran

[Gambas:Video 20detik]

(ega/ega)

Prajurit TNI dari Koramil 11/Pebayuran, Kodim 0509/Kabupaten Bekasi mengawal program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Komandan Koramil 11/Pebayuran Kapten Inf Sayute Pradodo mengatakan bahwa kegiatan pengawalan ini merupakan bentuk kepedulian pihaknya terhadap kesehatan dan gizi generasi muda di wilayahnya.

"Melalui program ini kami berharap anak-anak lebih bersemangat dalam belajar dan memiliki kondisi kesehatan yang optimal untuk mendukung aktivitas mereka di sekolah," katanya di Bekasi, Rabu (15/1), dikutip dari Antara.

Sayute mengatakan pengawalan ini mencakup proses distribusi makanan kepada para pelajar agar berjalan aman serta lancar, sehingga upaya meningkatkan kualitas gizi generasi muda dapat tercapai sesuai tujuan implementasi program ini.

"Distribusi berjalan lancar dengan dukungan penuh dari pihak sekolah dan masyarakat setempat. Semoga ini menjadi langkah nyata dalam upaya meningkatkan kualitas gizi generasi muda di Kabupaten Bekasi," ujarnya.

Sayute menyebut pihaknya membantu distribusi 2.935 porsi Makanan Bergizi Gratis kepada siswa dari berbagai jenjang pendidikan di wilayah Kecamatan Pebayuran.

"Kami selalu berkoordinasi dengan instansi terkait termasuk pemerintah daerah, Badan Gizi Nasional dan dapur umum," katanya.

Kepala Unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Kecamatan Pebayuran, Adri Jernih Miko menjelaskan program ini menyasar siswa dari 11 lembaga pendidikan, mulai dari TK, SD, SMP, hingga SMA.

"Jumlah total penerima manfaat mencapai 2.935 siswa, dengan penerima terbesar berasal dari SMAN 1 Pebayuran sebanyak 1.260 siswa," katanya.

Setiap siswa menerima menu makanan bergizi yang terdiri atas nasi kuning, telur dadar, tahu saus tiram, sayur tumis buncis, buah, dan susu.

"Program ini dilaksanakan dengan pendampingan Koramil 11/Pebayuran sebagai wujud komitmen kami dalam meningkatkan kesejahteraan anak-anak," kata Adri.

IDXChannel- PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN) mendukung Program Tiga Juta Rumah melalui penyaluran kredit pemilikan rumah (KPR) untuk rumah subsidi.

Direktur Utama BTN Nixon Napitupulu mengatakan, ini merupakan bukti kontribusi BTN dalam membuka akses pembiayaaan untuk memenuhi kebutuhan rumah layak huni dan terjangkau, terutama untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Dalam rangka penyaluran KPR Subsidi untuk Program 3 Juta Rumah, BTN juga berkomitmen untuk menjangkau lebih banyak pekerja sektor informal, seperti pedagang, pemilik usaha mikro, dan supir ojek online, yang saat ini telah mencapai 10 persen dari total penyaluran KPR Subsidi BTN," ujarnya di Jakarta Rabu (15/1/2025).

Hal ini merupakan upaya BTN untuk menjadikan pembiayaan rumah lebih inklusif sehingga lebih banyak masyarakat yang dapat meningkatkan kesejahteraannya.

“Dukungan BTN untuk Program 3 Juta Rumah telah terangkum dalam salah satu misi BTN pada 2025 yakni menjadi mitra utama pemerintah dalam inklusi perumahan dan keuangan. BTN memiliki pemahaman yang sama dengan pemerintah bahwa program perumahan rakyat harus berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi nasional dan pengentasan kemiskinan. Dengan penyaluran KPR Subsidi, BTN membantu pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sejalan dengan visi kami untuk 2025, yakni menjadi “Mitra Utama dalam Pemberdayaan Finansial Keluarga Indonesia,” kata Nixon.

Dia menyebut, dukungan BTN untuk Program Tiga Juta Rumah dilakukan secara berkesinambungan, di antaranya dengan memberikan usulan kepada pemerintah dari sisi supply dan demand di ekosistem perumahan agar program tersebut dapat terwujud dengan baik.

Hal ini didasari atas upaya BTN bercermin dari pencapaian Program Sejuta Rumah pada periode pemerintahan sebelumnya, di mana penyaluran KPR Subsidi oleh BTN telah mencapai hampir dua juta unit rumah.

“Kami telah mengusulkan kepada pemerintah sebagai terobosan untuk meningkatkan penyaluran target tiga juta rumah, di antaranya yakni perubahan skema subsidi atau bantuan pembiayaan perumahan, perpanjangan jangka waktu pembiayaan sehingga angsuran menjadi lebih murah, serta permintaan dukungan untuk alternatif sumber pendanaan selain dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN),” ujar Nixon.

Sebelumnya dalam Rapat Terbatas di Istana Merdeka, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto terkait dukungan APBN untuk pembiayaan perumahan sebesar Rp35 triliun pada 2025.

Pembiayaan tersebut terdiri dari kuota FLPP yang telah ditetapkan untuk tahun 2025 sebesar Rp28,2 triliun untuk 220.000 unit, Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) sebesar Rp980 miliar untuk 240.000 unit, Subsidi Selisih Bunga (SSB) sebesar Rp4,52 triliun untuk 743.940 unit, dan dana Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) sebesar Rp1,8 triliun untuk 14.200 unit.

Nixon sebelumnya menyampaikan bahwa kombinasi skema selisih suku bunga (SSB) dan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dengan pengurangan masa subsidi dari 20 tahun menjadi 10 tahun, serta perpanjangan tenor KPR dari 20 tahun menjadi 30 tahun merupakan opsi yang terbaik karena tidak membebankan APBN dan membantu masyarakat dengan angsuran yang lebih murah. Pasalnya, berdasarkan data BTN, hampir 70 persen debitur FLPP melakukan pelunasan pada tahun ke-10.

“Jadi, pemerintah bisa menggunakan subsidinya setelah 10 tahun itu untuk diberikan ke pengajuan baru, sehingga daya jangkaunya lebih luas. Sedangkan tenor kreditnya sudah disepakati usulannya dengan Kementerian PKP dan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) untuk diperpanjang hingga 30 tahun, sehingga ketika bunganya floating, angsurannya juga akan turun,” ujar Nixon.

Selain itu, BTN juga telah menyampaikan kepada pemerintah mengenai kebutuhan dukungan penjaminan bagi obligasi yang akan diterbitkan BTN dalam rangka mendapatkan tambahan pendanaan untuk Program 3 Juta Rumah. Dengan adanya jaminan dari pemerintah, BTN akan mendapatkan kupon bunga yang lebih murah dan size yang lebih besar karena dananya berasal dari luar negeri.

Selain menerbitkan obligasi, BTN juga berharap pemerintah mengizinkan perseroan melakukan sekuritisasi aset atas portofolio KPR FLPP. Melalui sekuritisasi aset, BTN dapat menjual portofolio KPR Subsidi tersebut untuk menarik pendanaan dari investor domestik dan luar negeri, sehingga dana yang didapatkan dapat digulirkan kembali untuk pengajuan KPR selanjutnya.

(kunthi fahmar sandy)

JAKARTA, KOMPAS.com – Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar Abbas, menyarankan agar program Makanan Bergizi Gratis (MBG) dapat dimulai secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran pemerintah.

“Menurut saya, kalau seandainya dana pemerintah masih terbatas, maka sebaiknya penyelenggaraannya cukup satu atau dua hari saja dahulu dalam seminggu sesuai dengan dana yang ada," kata Anwar dalam keterangan resmi, Rabu (15/1/2025).

"Tahun depan, jika anggaran sudah ada, baru dilaksanakan secara penuh, yaitu 5 atau 6 hari dalam seminggu," tambah dia.

Seperti diketahui, anggaran program MBG cukup terbatas.

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sultan Najamuddin, bahkan mengusulkan agar pemerintah mencari sumber pendanaan alternatif untuk pelaksanaan program ini.

Termasuk, memanfaatkan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) serta optimalisasi pengelolaan sumber daya alam.

Menurut Anwar, pemanfaatan dana ZIS untuk program MBG harus mempertimbangkan ketentuan syariah.

“Kalau dari dana zakat, tentu akan ada ikhtilaf atau perbedaan pendapat di antara para ulama, kecuali kalau makanan bergizi tersebut diperuntukkan bagi anak-anak yang berasal dari keluarga fakir dan miskin," kata Anwar.

"Tetapi kalau untuk menyediakan MBG bagi anak-anak dari keluarga yang berada, tentu tidak tepat, kecuali kalau diambil dari dana infak dan sedekah," tambahnya.

Sebab, ketentuan penyaluran dana, infak, dan sedekah memang tidak seketat ketentuan penyaluran zakat, di mana yang boleh menerima dana zakat tersebut adalah hanya asnaf yang delapan, yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, orang yang dililit utang, budak yang ingin memerdekakan diri, ibnu sabil, dan fi sabilillah.

Di sisi lain, Anwar juga heran, bagaimana mungkin negara yang kaya dengan sumber daya alam, dengan konstitusi dalam pasal 33 UUD 1945 yang menyatakan bumi, air, dan segala isinya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, namun memiliki anggaran yang kurang untuk mendukung program MBG.

“Untuk itu, sudah saatnya bagi pemerintah mengevaluasi semua kontrak-kontrak yang ada, terkait dengan pengelolaan sumber daya alam, apakah itu menyangkut batu bara, nikel, emas, tembaga, timah, bauksit, pasir laut, dan lain-lain," jelasnya.

Dia bilang, selama ini para pengusaha dalam bidang pertambangan sudah banyak menikmati keuntungan dari konsesi dan kesempatan yang sudah diberikan oleh pemerintah, dan sekarang sudah saatnya pemerintah mengorientasikan pengelolaan sumber daya alam tersebut untuk terciptanya sebesar-besar kemakmuran rakyat.

"Untuk itu, kita harapkan agar pemerintah bersikap berani dan tegas dalam menentukan masalah bagi hasil antara pihak pemerintah dan pihak pengusaha agar sesuai serta sejalan semangatnya dengan amanat dari UUD 1945," jelasnya.

"Jika ini bisa dilakukan, maka hasilnya tentu akan bisa membuat dana yang bisa dimiliki oleh pemerintah akan meningkat dengan tajam, sehingga banyak program bisa dibiayai, dan salah satunya bisa dimanfaatkan untuk mendukung program Makanan Bergizi Gratis yang sudah dicanangkan oleh Presiden Prabowo," tegas dia.

Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PKS, Netty Prasetiyani Aher memberi catatan terhadap program makan bergizi gratis (MBG) yang telah berjalan selama sepekan terakhir.

Netty menilai program andalan Presiden Prabowo Subianto itu harus terus dievaluasi secara berkala. Dia memberi sejumlah catatan mulai dari variasi menu, takaran gizi, hingga kualitas rasa makanan.

"Menu makanan harus lebih bervariasi, demikian pula kualitas rasanya perlu diperhatikan agar penerima MBG antusias dan tujuan pemberian MBG tercapai," kata Netty dalam keterangannya, Rabu (15/1).

Dia mengaku banyak menerima laporan sisa makanan karena siswa tak menghabiskannya. Menurut dia, hal itu perlu menjadi catatan. Ke depan, sekolah atau panitia bisa melakukan survei menu-menu yang tidak dan disukai siswa.

"Penyedia MBG perlu melakukan survei menu-menu apa saja yang tidak disukai murid, sajikan porsi yang proporsional, makanan yang harus dalam kondisi hangat dan kreatifitas penyajian," katanya.

Netty juga menyoroti infrastruktur yang belum memadai di sejumlah daerah. Beberapa wilayah menurutnya memiliki keterbatasan dalam penyimpanan dan distribusi makanan. Menurut dia, pemerintah harus segera memperbaiki kualitas infrastruktur untuk memastikan makanan sampai dengan baik.

"Untuk daerah-daerah yang masih menunda pelaksanaan program MBG, pemerintah harus mempercepat koordinasi dengan pihak-pihak terkait agar pelaksanaan program ini merata di seluruh Indonesia," kata Netty.

Masalah lain yang menjadi sorotan adalah sistem reimburse dalam pembiayaan program di mana penyedia makanan harus mengeluarkan dana pribadi terlebih dahulu sebelum mendapatkan ganti dari pemerintah. Hal ini, kata Netty, berpotensi memberatkan penyedia, terutama mereka yang memiliki keterbatasan modal.

"Oleh sebab itu, perlu dikawal ke depannya dan dipastikan agar hak-hak penyedia makanan yang sebagiannya adalah UMKM dapat dipenuhi dengan baik," ucap Netty.

Pemerintah telah menargetkan penerima program MBG pada Januari-Maret 2025 mencapai tiga juta orang. Sementara itu, ditargetkan hingga akhir 2025, penerima program MBG bisa menembus angka 19,47 juta orang. Sementara dalam sepekan awal, MBG telah diterima sekitar 600 ribu orang.

Bisnis.com, BANDUNG— Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menegaskan saat ini tidak diperbolehkan lagi lahan pesawahan dialih fungsikan menjadi perumahan ataupun fungsi lainnya.

Hal tersebut menurutnya sudah disetujui oleh Presiden Prabowo Subianto beserta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes YPT) Yandri Susanto.

“Hari Selasa lalu kita bertemu dengan Presiden [Prabowo Subianto] sudah diputuskan tidak boleh lahan sawah untuk perumahan, tolong Pak Mendagri, Pak Mendes kita buatkan suratnya, kalau perlu hari ini juga, jangan lama-lama,” ungkap dia dalam peringatan Hari Desa Nasional, di Desa Cibeureum, Kecamatan Cimalaka, Kabupaten Sumedang, Rabu (15/1/2025).

Ia mengatakan, jangan sampai tujuan untuk menciptakan ketahanan dan kemandirian pangan malah terhambat karena perizinan alih fungsi lahan pertanian menjadi pemukiman terus diberikan.

“Jangan kita mau membangun yang lain-lain tapi akhirnya lahan-lahan buat pertanian akhirnya kita kurangi sendiri,” jelasnya.

Untuk itu, ia meminta, semua level pemerintahan, baik pusat, gubernur, bupati/walikota hingga kepala desa untuk membuat keputusan yang dijalankan terkait hal ini.

“Semua yang punya kewenangan di sini saya minta buatlah keputusan di level masing-masi g, dan dijalankan, jangan cuma buat keputusan, yang Gubernur buat, yang Bupati/walikota buat, yang kepala desa buat juga, perlu keberanian, kecepatan,” ungkapnya.

Ia memastikan, hal ini sudah disetujui dan diputuskan oleh Presiden Prabowo Subianto, untuk menciptakan ketahanan pangan nasional.

“Saya pastikan Presiden setuju karena minggu lalu Mendagri dan saya ketemu, sudah setuju dengan langkah itu,” tegasnya.

Jakarta: Qatar menambah komitmennya dalam mendukung pembangunan perumahan di Indonesia. Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Fahri Hamzah, mengungkapkan bahwa pemerintah Qatar kini berencana membangun total 6 juta unit rumah di Indonesia. Komitmen ini merupakan kelanjutan dari perjanjian sebelumnya yang telah disepakati antara kedua negara.

Semula, Qatar hanya berencana membangun 1 juta rumah berdasarkan nota kesepahaman (MoU) yang ditandatangani di Istana Merdeka. Namun, mereka memutuskan untuk menambah 5 juta unit rumah lagi, yang sepenuhnya berasal dari pemerintah Qatar.

"Jadi, total rumah yang akan mereka kerjakan adalah 6 juta rumah," ujar Fahri Hamzah melalui unggahan di Instagram pribadinya, Rabu, 15 Januari 2025.

Baca juga: Prabowo Larang Perumahan Dibangun di Persawahan, Fahri Hamzah Soroti Tingkah Perbankan

Peran Pemerintah dan Semi-Government

Fahri menjelaskan, perjanjian investasi awal untuk pembangunan 1 juta rumah melibatkan entitas semi-pemerintah Qatar. Sementara itu, tambahan 5 juta unit rumah sepenuhnya didukung oleh pemerintah Qatar. Hal ini menunjukkan komitmen besar Qatar dalam membantu memenuhi kebutuhan perumahan di Indonesia.

Proyek ini tidak hanya akan menjadi solusi untuk mengatasi defisit perumahan di Indonesia tetapi juga memberikan peluang kerja yang besar bagi masyarakat lokal. "Tambahan 5 juta unit rumah itu berasal dari pemerintah Qatar,” tambah Fahri.

Pertemuan di Doha Akan Bahas Skema Pembangunan

Rencana pembangunan 6 juta rumah ini masih dalam tahap pembahasan. Fahri menyebutkan bahwa skema dan rincian proyek akan dibahas lebih lanjut dalam pertemuan bilateral yang dijadwalkan berlangsung di Doha pada akhir bulan ini.

"Skema pembangunannya akan dibahas lebih lanjut dalam pertemuan di Doha pada akhir bulan ini," jelas Fahri.

(DHI)

JAKARTA, KOMPAS.com – Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas menyatakan, wacana pemanfaatan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) untuk program makan bergizi gratis harus mempertimbangkan ketentuan syariat.

Anwar menilai, wacana itu dapat menimbulkan perbedaan pendapat karena syariat mengatur bahwa dana zakat hanya boleh dinikmati oleh masyarakat yang masuk golongan fakir dan miskin.

“Kalau dari dana zakat akan ada ikhtilaf atau perbedaan pendapat di antara para ulama kecuali kalau makanan bergizi tersebut diperuntukkan bagi anak-anak yang berasal dari keluarga fakir dan miskin,” kata Anwar dalam keterangan resmi, Rabu (15/1/2025).

“Tetapi kalau untuk menyediakan MBG bagi anak-anak dari keluarga yang berada tentu tidak tepat, kecuali kalau diambil dari dana infak dan sedekah,” ujar dia melanjutkan.

Anwar menjelaskan, ketentuan penyaluran dana infak dan sedekah tersebut memang tidak seketat ketentuan penyaluran zakat.

Ia menegaskan, orang yang berhak menerima dana zakat hanya delapan golongan, yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, orang yang dililit utang, budak yang ingin memerdekakan diri, ibnu sabil, dan fi sabilillah.

Di samping itu, Anwar juga menyarankan agar program makan bergizi gratis dapat dimulai secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran pemerintah.

“Kalau seandainya dana pemerintah masih terbatas, maka sebaiknya penyelenggaraannya cukup satu atau dua hari saja dahulu dalam seminggu sesuai dengan dana yang ada,” ujar Anwar.

“Tahun depan, jika anggaran sudah ada, baru dilaksanakan secara penuh, yaitu 5 atau 6 hari dalam seminggu,” kata dia.

Dia juga heran, bagaimana mungkin negara yang kaya dengan sumber daya alam, dengan konstitusi dalam Pasal 33 UUD 1945, menyatakan bumi, air, dan segala isinya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

“Untuk itu, sudah saatnya bagi pemerintah mengevaluasi semua kontrak-kontrak yang ada, terkait dengan pengelolaan sumber daya alam, apakah itu menyangkut batu bara, nikel, emas, tembaga, timah, bauksit, pasir laut, dan lain-lain,” jelasnya.

Dia bilang, selama ini para pengusaha dalam bidang pertambangan sudah banyak menikmati keuntungan dari konsesi dan kesempatan yang sudah diberikan oleh pemerintah.

Oleh karena itu, saat ini sudah saatnya pemerintah mengorientasikan pengelolaan sumber daya alam tersebut untuk terciptanya sebesar-besar kemakmuran rakyat.

“Untuk itu, kita harapkan agar pemerintah bersikap berani dan tegas dalam menentukan masalah bagi hasil antara pihak pemerintah dan pihak pengusaha agar sesuai serta sejalan semangatnya dengan amanat dari UUD 1945,” kata Anwar.

“Jika ini bisa dilakukan, maka hasilnya tentu akan bisa membuat dana yang bisa dimiliki oleh pemerintah meningkat dengan tajam, sehingga banyak program bisa dibiayai, dan salah satunya bisa dimanfaatkan untuk mendukung program makan bergizi gratis yang sudah dicanangkan oleh Presiden Prabowo,” ujar dia.

Sebelumnya, Ketua DPD Sultan Najamuddin mengusulkan agar pendanaan program makan bergizi gratis juga diambil dari zakat.

Menurut dia, masyarakat perlu dilibatkan dalam pendanaan program ini.

Pasalnya, menurut Sultan, tidak mungkin semua anggaran negara dipakai hanya untuk makan bergizi gratis.

“Memang negara pasti di bawah Pak Prabowo, Mas Gibran, ini betul-betul ingin, ya, ingin program makan bergizi gratis ini maksimal. Hanya saja, kan kita tahu semua bahwa anggaran kita juga tidak, tentu tidak akan semua dipakai untuk makan gizi gratis,” ujar Sultan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (14/1/2025).

“Contoh, bagaimana kita menstimulus agar masyarakat umum pun terlibat di program makan bergizi gratis ini. Di antaranya adalah saya kemarin juga berpikir, kenapa enggak ya zakat kita yang luar biasa besarnya juga kita mau libatkan ke sana, itu salah satu contoh,” sambung Sultan.

JAKARTA, KOMPAS.com – Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas menyatakan, wacana pemanfaatan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) untuk program makan bergizi gratis harus mempertimbangkan ketentuan syariat.

Anwar menilai, wacana itu dapat menimbulkan perbedaan pendapat karena syariat mengatur bahwa dana zakat hanya boleh dinikmati oleh masyarakat yang masuk golongan fakir dan miskin.

“Kalau dari dana zakat akan ada ikhtilaf atau perbedaan pendapat di antara para ulama kecuali kalau makanan bergizi tersebut diperuntukkan bagi anak-anak yang berasal dari keluarga fakir dan miskin,” kata Anwar dalam keterangan resmi, Rabu (15/1/2025).

“Tetapi kalau untuk menyediakan MBG bagi anak-anak dari keluarga yang berada tentu tidak tepat, kecuali kalau diambil dari dana infak dan sedekah,” ujar dia melanjutkan.

Anwar menjelaskan, ketentuan penyaluran dana infak dan sedekah tersebut memang tidak seketat ketentuan penyaluran zakat.

Ia menegaskan, orang yang berhak menerima dana zakat hanya delapan golongan, yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, orang yang dililit utang, budak yang ingin memerdekakan diri, ibnu sabil, dan fi sabilillah.

Di samping itu, Anwar juga menyarankan agar program makan bergizi gratis dapat dimulai secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran pemerintah.

“Kalau seandainya dana pemerintah masih terbatas, maka sebaiknya penyelenggaraannya cukup satu atau dua hari saja dahulu dalam seminggu sesuai dengan dana yang ada,” ujar Anwar.

“Tahun depan, jika anggaran sudah ada, baru dilaksanakan secara penuh, yaitu 5 atau 6 hari dalam seminggu,” kata dia.

Dia juga heran, bagaimana mungkin negara yang kaya dengan sumber daya alam, dengan konstitusi dalam Pasal 33 UUD 1945, menyatakan bumi, air, dan segala isinya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

“Untuk itu, sudah saatnya bagi pemerintah mengevaluasi semua kontrak-kontrak yang ada, terkait dengan pengelolaan sumber daya alam, apakah itu menyangkut batu bara, nikel, emas, tembaga, timah, bauksit, pasir laut, dan lain-lain,” jelasnya.

Dia bilang, selama ini para pengusaha dalam bidang pertambangan sudah banyak menikmati keuntungan dari konsesi dan kesempatan yang sudah diberikan oleh pemerintah.

Oleh karena itu, saat ini sudah saatnya pemerintah mengorientasikan pengelolaan sumber daya alam tersebut untuk terciptanya sebesar-besar kemakmuran rakyat.

“Untuk itu, kita harapkan agar pemerintah bersikap berani dan tegas dalam menentukan masalah bagi hasil antara pihak pemerintah dan pihak pengusaha agar sesuai serta sejalan semangatnya dengan amanat dari UUD 1945,” kata Anwar.

“Jika ini bisa dilakukan, maka hasilnya tentu akan bisa membuat dana yang bisa dimiliki oleh pemerintah meningkat dengan tajam, sehingga banyak program bisa dibiayai, dan salah satunya bisa dimanfaatkan untuk mendukung program makan bergizi gratis yang sudah dicanangkan oleh Presiden Prabowo,” ujar dia.