Presiden Prabowo Subianto bersama tokoh filantropi dunia sekaligus pendiri Gates Foundation, Bill Gates meninjau program makan bergizi gratis (MBG) di SDN Jati 03, Pulogadung, Jakarta Timur. Prabowo dan Bill Gates meninjau hingga masuk ke kelas-kelas.

Dilihat di YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (7/5/2025), kedatangan Prabowo dan Bill Gates disambut para siswa di lokasi. Mereka tampak sangat antusias dengan meneriaki Prabowo dan Bill Gates.

"Presiden Prabowo," teriak pada murid.

Prabowo dan Bill Gates juga sempat ke ruangan katering tempat pembagian MBG. Keduanya lalu masuk ke ruangan kelas untuk meninjau langsung program MBG.

"Selamat datang presiden Prabowo dan Mr Bill Gates," sambut siswa di ruang kelas.

Tidak hanya meninjau program MBG, Prabowo dan Bill Gates juga meninjau program cek kesehatan gratis di salah satu ruang kelas. Prabowo tampak berinteraksi sedikit dengan murid di ruangan tersebut.

Prabowo selalu berbincang dengan Bill Gates selama peninjauan berlangsung seraya menjelaskan teknis program tersebut. Dalam peninjauan ini hadir juga Menkes Budii Gunadi Sadikin, Kepala BGN Dadan Hindayana, hingga Seskab Teddy Indra Wijaya.

Sebelumnya, Prabowo menerima kunjungan Bill Gates, di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (7/6) pagi. Prabowo juga menggelar diskusi bersama Bill Gates dan para pengusaha ternama Indonesia.

Prabowo berterima kasih kepada dana hibah yang diberikan Bill Gates senilai lebih dari USD 159 juta ke Indonesia sejak 2009. Bantuan dana hibah itu terbesar dialokasikan untuk sektor kesehatan.

"Saya katakan kepada para pejabat bahwa Anda telah membantu kami secara langsung melalui donasi langsung. Lebih dari 159 juta dolar AS sejak 2009, sebagian besar untuk bidang kesehatan," kata Prabowo dalam sambutannya.

"Terutama hal-hal strategis seperti vaksin, vaksin polio, beliau bantuannya Rp 1,3 triliun, dan sekarang kita punya Biofarma, salah satu produsen Rp 2 miliar dosis vaksin tiap tahun dan ini dimanfaatkan oleh 42 negara di seluruh dunia. Dipakai oleh 902 juta orang," lanjut Prabowo.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Di Indonesia ini karena memang sulit mendata angka persisnya, ada kurang lebih 100 ribu saat ini wartawan dan 70 persen itu belum memiliki rumah yang layak

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mendukung kesejahteraan wartawan melalui program rumah bersubsidi bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menyampaikan masih banyak wartawan di Indonesia belum memiliki rumah layak.

"Di Indonesia ini karena memang sulit mendata angka persisnya, ada kurang lebih 100 ribu saat ini wartawan dan 70 persen itu belum memiliki rumah yang layak," kata Meutya saat peluncuran program rumah untuk karyawan industri media, di Gran Harmoni Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, pada Selasa.

Menurut Meutya yang juga pernah menjadi jurnalis memahami perjuangan insan media dalam menjalankan tugas menjaga demokrasi, namun kerap kali melupakan kebutuhan pribadi, termasuk rumah yang layak untuk keluarga.

Ia mengapresiasi atas inisiasi program Kementerian PKP dan juga kolaborasi lintas sektor mencakup BP Tapera, BTN, BPS, Dewan Pers dan pengembang yang bertujuan memberikan akses hunian yang terjangkau bagi para jurnalis. Program ini juga dirasa sebagai bukti nyata bahwa negara hadir sebagai mitra, yang juga peduli kebutuhan insan media.

"Jadi ini tepat sekali negara hadir atas arahan Presiden Prabowo tentu, kemudian oleh Pak Ara (Maruarar Sirait, Menteri PKP) didetailkan dan memberikan juga keberpihakan terhadap teman-teman awak media karena memang 70 persen belum memiliki rumah yang layak," ucapnya.

Meutya juga menyampaikan bahwa pemerintah menaikkan kuota program ini menjadi 3.000 unit rumah subsidi dari sebelumnya 1.000 rumah yang disiapkan bagi karyawan industri media di seluruh Indonesia.

"Batasnya juga tadinya 1.000 sudah dinaikkan oleh beliau (Menteri PKP, Maruarar Sirait) menjadi 3.000 dengan harapan tentu wartawannya itu juga mengawasi, jadi perumahan masing-masing kalau memang ada masukan untuk pemerintah khususnya Kementerian PKP terbuka sangat lebar untuk diberikan kritikan konsultif masukkan untuk kita perbaiki terus program ini," jelasnya.

Pewarta: Sri Dewi Larasati
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA — Program perumahan terutama 3 juta rumah diyakini dapat mempercepat pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs)

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Rachmat Pambudy mengatakan penyediaan perumahan bukan hanya tanggung jawab satu pihak, melainkan membutuhkan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, swasta, dan masyarakat.

"Dengan strategi yang telah dirancang, diharapkan program 3 juta rumah dapat memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta mempercepat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan," ujarnya dilansir Antara, Seasa (6/5/2025).

Pihaknya bersama dengan Kementerian PKP terus memperkuat strategi dalam penyediaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Menurutnya, pembangunan perumahan bukan hanya soal menyediakan tempat tinggal, tetapi juga memastikan masyarakat memiliki hunian layak, terjangkau, dan berkualitas untuk meningkatkan kesejahteraan.

Selain itu, pemerintah berupaya meningkatkan akses hunian layak dan terjangkau bagi MBR dengan menggunakan data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), serta pengembangan sistem housing queue yang akan memastikan penerima manfaat benar-benar tepat sasaran. Sistem ini mencakup informasi preferensi, daya beli, dan permintaan hunian, baik rumah milik, sewa, maupun sewa-milik.

"Pemerintah juga berupaya memperkuat ekosistem perumahan melalui pengembangan tabungan berbasis investasi dan sekuritisasi aset pembiayaan perumahan. Skema pembiayaan perumahan swadaya di perdesaan akan diperluas, sementara pembangunan perumahan di perkotaan akan mengadopsi konsep transit-oriented development serta mempertimbangkan urban renewal (peremajaan kota)," katanya.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan tantangan pemerintah cukup banyak. Namun demikian Kementerian PKP siap mendukung kebijakan Presiden Prabowo Subianto bahwa Program 3 Juta Rumah optimis mampu mendukung target pertumbuhan ekonomi 8%.

Pihaknya terus mendorong MBR memiliki rumah. Salah satunya yakni pkerja media untuk bisa memiliki rumah bersubsidi sehingga dapat bekerja mencari dan menyebarluaskan informasi yang benar kepada masyarakat luas.

"Kami ingin wartawan juga bisa memiliki rumah subsidi berkualitas yang dibangun oleh pengembang yang bertanggung jawab. Saya memberi nilai 80 dari 100," ucapnya.

Adapun pemerintah melakukan akad dan menyerahkan rumah subsidi di Gran Harmoni Cibitung yang berlokasi di Jalan Sari Mukti No.124, Muktiwari, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat untuk pekerja media.

CEO Vista Land Group Alexander Tirta menuturkan pihaknya mendukung penuh program penyediaan rumah bagi karyawan industri media, yang diinisiasi oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Bank Tabungan Negara (BTN).

Pihaknya siap menyukseskan program ini sebagai bagian dari kontribusinya dalam mendukung penyediaan hunian terjangkau khususnya bagi karyawan sektor media yang membutuhkan hunian layak dan strategis.

"Komitmen kami sebagai developer yang berpengalaman untuk membantu kebutuhan akan hunian yang layak dan berkualitas. Hadir menjawab kebutuhan perumahan di Bogor, Tangerang, Bekasi, dan Serang," tuturnya

Dia menilai pertumbuhan sektor media yang pesat di kawasan Jabodetabek telah menciptakan peluang besar dalam pasar perumahan, khususnya bagi karyawan industri media yang mencari hunian strategis dan terjangkau.

"Dengan program ini, kami berharap karyawan industri media dapat kemudahan beli hunian yang layak. Bagi karyawan media yang mobilitasnya sangat tinggi, maka akses transportasi yang baik menjadi faktor krusial dalam memilih hunian. Dan proyek-proyek Vista Land memiliki kemudahan aksesibilitas transportasi umum," terangnya.

Gran Harmoni Cibitung akan menyediakan hunian untuk lebih dari 5.000 kepala keluarga. Kawasan tersebut juga memiliki hunian komersial dan dilengkapi area ruko komersial. Saat ini, telah memiliki 2 klaster yaitu Lunaria dan Azalea, dan akan segera menyusul klaster baru Celesta.

Dengan konsep hunian yang terintegrasi dan visi menjangkau masyarakat luas, Vista Land Group menunjukkan komitmennya tidak hanya sebagai pengembang, tetapi juga mitra strategis pemerintah dalam mendukung penyediaan rumah layak huni bagi berbagai kalangan, termasuk karyawan industri media.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengapresiasi kolaborasi lintas kementerian dan instansi dalam program pemberian rumah subsidi untuk pekerja industri media.

Dalam sambutannya di acara peresmian rumah subsidi untuk karyawan industri media, di Cibitung, Bekasi, Jawa Barat, pada Selasa, Meutya mengatakan program ini guna mendukung bagi seluruh ekosistem media di Tanah Air.

“Ini merupakan bukti nyata bahwa negara hadir bukan hanya sebagai pemerintah, tapi sebagai mitra, yang juga peduli terhadap kebutuhan dasar insan media, yaitu kepemilikan rumah yang layak dan terjangkau,” kata Meutya, di Cibitung, Bekasi, Jawa Barat, pada Selasa.

Meutya juga mengaku pernah menjadi jurnalis kurang lebih selama 10 tahun, sehingga memahami betul perjuangan insan media, dalam menjalankan tugas menjaga demokrasi.

Namun, menurut dia, hal ini kerap kali membuat para jurnalis melupakan kebutuhan pribadi, termasuk rumah yang layak untuk keluarga.

“Dan ketika orang bekerja dengan passion dan merasakan bahwa itu hobinya, kadang-kadang melupakan hak-hak dasar yang sebetulnya tidak hanya mengikat dirinya tapi keluarga, seperti pemenuhan rumah yang layak bagi keluarganya kadang terlupa, atas nama kepentingan umum, atas nama semangat menulis yang baik, atas nama semangat menyunting dan menghadirkan demokrasi,” ujarnya.

Lebih lanjut, Meutya juga mengapresiasi program rumah untuk karyawan pekerja media murni inisiasi dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), dan juga kolaborasi dengan berbagai instansi.

“Ini merupakan bentuk dari kolaborasi yang paten ciamik” antara lintas kementerian, dalam hal ini Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) serta BP Tapera, Bank BTN, Badan Pusat Statistik (BPS), hingga Dewan Pers,” katanya.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, bersama Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menyerahkan 100 kunci rumah subisidi untuk wartawan secara simbolis dilakukan di Perumahan Gran Harmoni Cibitung, Kecamatan, Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, pada Selasa.

Penyerahan 100 kunci rumah subsidi bagi wartawan tersebut merupakan bagian dari total rumah subsidi dengan kuota sebanyak 1.000 unit rumah yang dialokasikan untuk wartawan di seluruh Indonesia.

Pewarta: Sri Dewi Larasati
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2025

Anggota Komisi IX DPR Muazzim Akbar mengkhawatirkan pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG). Ia menilai program ini seperti bom waktu lantaran realisasi anggaran baru terserap 3% dari total Rp 71 triliun.

"Masalah anggaran, yang baru bisa terealisasi baru 3 persen dari Rp 71 triliun. Nah, bagaimana ini anggaran yang begitu besar bahkan hampir seluruh kementerian itu sudah terjadi efisien anggaran," kata Muazzim dalam rapat dengar pendapat dengan Kepala BGN, di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (6/5/2025).

Legislator PAN mengatakan MBG akan menjadi bom waktu jika tak sesuai dengan yang diharapkan. Ia pun menyoroti temuan permasalahan MBG di Nusa Tenggara Barat (NTB).

"Nah saya melihat hari ini, ini kita akan ada bom waktu. Bahwa makan bergizi gratis ini realisasinya nggak seperti yang kita harapkan. Saya terutama sekali di NTB betul-betul saya turun. Dari 30 SPPG yang ada di NTB itu, ya jujur hampir 40 persen itu sebagian juga ada kader kami yang DPRD Kabupaten yang membangun SPPG dan sebagainya," ujar Muazzim.

"Dan termasuk juga begitu banyak SPPG yang saya melihat masih asal-asalan ya. Kurangnya pengawasan dari BGN," tambahnya.

Muazzim mengungkap temuan ulat pada buah dibagikan dalam program tersebut. Ia menyebut juga ada pemberian buah tak sesuai standar.

"Salah satu contoh yang saya memang melihat langsung, begitu ada anak SD terima makannya, itu di buah itu ada ulat sampai teriak. Siapa yang harus bertanggung jawab? Kedua anak SMP di kasih buah jeruk asal-asalan jeruknya. Jadi jeruknya waduh kecutnya minta ampun kecil-kecil ini," katanya.

Muazzim juga menemukan nasi di MBG yang dan kualitasnya tak bagus. Ia meminta Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan evaluasi yang menyeluruh terkait hal ini dan kasus-kasus lainnya.

"Ketiga, nasinya begitu diterima siswa, itu kerasnya minta ampun. Apakah kualitas berasnya yang memang hanya beli beras murah yang penting dapat untung banyak apa gimana? Nah ini yang perlu coba kita evaluasi berkaitan dengan serapan anggaran, kedua kurangnya pengawasan dengan SPPG yang sudah berjalan," imbuhnya.

Simak juga "Kepala BGN Pastikan Tak Ada Lagi Dapur MGB yang Reimburse!" di sini:

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyerahkan 100 kunci rumah subisidi untuk wartawan. Penyerahan simbolis dilakukan di Perumahan Gran Harmoni Cibitung, Kec. Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Lokasi perumahan tersebut sekitar 10 menit dari pintu keluar Gerbang Tol Gabus dan sekitar 24 menit dari Stasiun Cibitung. Di sepanjang perjalanan menuju perumahan tersebut tak tampak adanya angkutan umum.

Walau demikian, jalanannya sudah halus diaspal. Jalanannya tak terlalu lebar, cukup untuk dua buah mobil. Di samping kanan-kiri jalan tak ada pohon besar, hanya ada tanaman tinggi, tanah lapang serta sebagian kecil sawah sehingga terasa agak panas dan gersang.

Pria yang akrab disapa Ara ini datang sekitar pukul 16.00 WIB mengenakan baju tugasnya berwarna cokelat susu. Ia datang bersama Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Meutya Hafid, Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho, Direktur Konsumer BTN Hirwandi Ghafar hingga Wakil Ketua Komisi V DPR Syaiful Huda.

Saat datang, mereka langsung meninjau rumah subsidi yang akan diserahkan hari ini. Mereka tiba diantar menggunakan golf car.

"Saya sudah lihat dari ukurannya, temboknya ini double dinding dan tingginya 3 meter, airnya dari PAM," katanya di lokasi, dalam acara Serah Terima Kunci Program Rumah untuk Karyawan Industri Media.

Hari ini rencananya akan diserahkan 5 kunci rumah subsidi secara simbolis. Sementara itu, menurut Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho, hingga saat ini sudah ada 124 wartawan yang terdaftar membeli rumah subsidi.

"Yang serah terima simbolis ada 5, (yang daftar) 124," ujar Heru kepada wartawan.

Setelah berkeliling melihat rumah, mereka pun kembali ke lokasi serah terima kunci untuk wartawan dan memulai acara.

Dalam paparannya, Heru mengatakan dalam serah terima kunci ini terdapat 78 pekerja industri media di wilayah Bekasi, 10 pekerja industri di Palembang, 10 pekerja industri di Makassar, 10 pekerja industri di Yogyakarta, 10 pekerja industri di Medan, dan 10 pekerja industri di Manado.

"Kegiatan ini diikuti oleh kurang lebih 133 debitur awak media dan wartawan yang masih ongoing proses dan akan serah terima kunci nanti secara simbolis 5. Di sini ada 78 kemudian masing-masing 10 di 5 lokasi lain. Ada di Medan, di Palembang, di Makassar, Manado, dan di Yogyakarta," ujarnya dalam sambutan.

Sementara itu, Ara dalam paparannya meminta pengembang untuk membangun rumah subsidi dalam keadaan baik. Sebab, tidak semua pengembang bertanggung jawab.

"Kita udah posting kok, mana cukup banyak pengembang-pengembang yang tidak bertanggung jawab," ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) sudah menandatangani nota kesepahaman (MoU) untuk menyediakan 1.000 rumah subsidi untuk wartawan.

Nota kesepakatan tersebut ditandatangani bersama Kementerian Komunikasi (Komdigi) dan Digital dan Badan Pusat Statistik (BPS). Ara mengatakan sudah ada kesepakatan untuk menyerahkan 100 unit rumah terlebih dahulu pada bulan Mei.

"Acara kita hari ini singkat, padat, dan langsung to the point, tanpa banyak ceremonial. Kita sudah menetapkan tanggal 6 Mei, jam 4 sore, untuk melanjutkan pembicaraan. Ibu, nanti kita langsung membagikan 100 kunci ya untuk wartawan," ujar Ara di Jl. Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (8/4/2025).

Video Maruarar: Wartawan yang Terima Rumah Subsidi Tetap Bisa Kritik Pemerintah

Video Maruarar: Wartawan yang Terima Rumah Subsidi Tetap Bisa Kritik Pemerintah

BEKASI - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, bersama Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Meutya Hafid , dan Direktur Consumer Banking BTN Hirwandi Gafar, secara simbolis menyerahkan kunci rumah kepada karyawan industri media di Perumahan Gran Harmoni Cibitung, Bekasi, Jawa Barat, Selasa (6/5/2025).

Sebagai upaya penyediaan rumah layak dan terjangkau untuk masyarakat dari berbagai macam profesi, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) menyatakan kesiapannya menyalurkan kredit pemilikan rumah (KPR) dan pembiayaan kepemilikan rumah subsidi bagi karyawan industri media, termasuk kalangan wartawan.

Program tersebut merupakan hasil dari upaya kolaborasi antara BTN, pemerintah, dan ekosistem perumahan nasional.

Bendahara Umum Partai Demokrat Irwan Fecho menyambut baik rencana kedatangan pendiri Microsoft, Bill Gates, ke Indonesia untuk mendukung program makan bergizi gratis (MBG) yang diusung Presiden Prabowo Subianto. Dia menilai kedatangan Bill Gates bukti program tersebut jadi perhatian dunia.

"Informasi rencana kedatangan Bill Gates untuk bertemu dengan Presiden Prabowo terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah berita baik bahwa program strategis Pemerintahan Presiden Prabowo mendapat perhatian dunia internasional," kata Irwan saat dihubungi, Selasa (6/5/2025).

Irwan menyebut Bill Gates beserta mantan istrinya, Mellinda Ann Grench, merupakan tokoh filantropis terkemuka yang mendirikan Yayasan Bill & Melinda Gates (Bill & Melinda Gates Foundation) yang berfokus pada kesehatan global, pembangunan global, dan pendidikan. Ia menyinggung Bill Gates bahkan sudah mendonasikan lebih dari US $100 milyar (Rp 1.600 triliun) untuk programnya tersebut.

"Cita-cita mulia dua tokoh dunia, Presiden Prabowo dan Bill Gates dalam memerangi kemiskinan sekaligus meningkatkan mutu gizi anak-anak, patut diapresiasi, karena asupan gizi pada saat usia anak-anak sangat berpengaruh terhadap tumbuh-kembang mereka yang di masa depan adalah generasi penerus suatu bangsa," ucapnya.

Lebih lanjut, Irwan juga menyinggung efek domin dari program MBG. Selain untuk memperbaiki gizi anak Indonesia, ia menyebut program tersebut juga menjadi stimulus untuk ekonomi tingkat bawah.

"Efek domino adanya gelontoran dana MBG diharapkan menjadi stimulus perputaran ekonomi tingkat bawah, di mana banyak pihak produsen makanan, pengolah, distributor hingga beragam pelaku usaha terlibat, akan memberi efek bola salju perputaran ekonomi secara faktual di masyarakat. Apresiasi atas kegigihan Presiden Prabowo dalam menginisiasi dan menjalankan program ini, Sukses program MBG adalah sukses Bangsa Indonesia," ujar dia.

Sebelumnya diberitakan, Presiden Prabowo Subianto mengungkap pendiri Microsoft, Bill Gates, akan datang ke Indonesia lusa. Prabowo menyebut Bill Gates ingin bertemu dengan dirinya untuk memberikan dukungan dan penghargaan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Prabowo menyebut program MBG ini cukup membanggakan bagi dirinya. Dia menyebut banyak pemimpin negara yang datang memberikan apresiasi terhadap program tersebut.

"Makan bergizi ini adalah sesuatu yang menurut saya cukup membanggakan, banyak pimpinan negara datang ke Indonesia yang dibahas antara lain makan bergizi," kata Prabowo dalam sidang kabinet paripurna, di kantor Presiden, Istana Negara, Jakarta, Senin (5/5).

Prabowo lantas mengungkap Bill Gates akan datang ke Indonesia pada Rabu (7/5) lusa. Bill Gates ingin memberikan dukungan dan penghargaan atas program MBG.

"Tanggal 7 yaitu lusa, tokoh dunia namanya Bill Gates akan datang ke kita, minta ketemu saya, sudah cukup lama beliau minta ketemu, kalau tidak salah suratnya dari November minta ketemu, antara lain mau menyatakan dukungan dan penghargaan atas makan bergizi kita," ujarnya.

Lihat Video 'Prabowo Sebut Bill Gates Akan ke RI Lusa, Beri Penghargaan MBG':

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan tunjangan kinerja (tukin) belum diterima oleh pegawai struktural, termasuk dirinya. Dadan menyebut pembayaran tukin menunggu peraturan presiden.

"Gaji sudah lengkap semuanya. Oh struktural, kalau struktural menunggu Perpres. Perpresnya sekarang sedang di Sekretariat Negara, jadi kita tunggu Perpres selesai," kata Dadan seusai rapat dengan Komisi IX DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (6/5/2025).

Dadan mengaku tak masalah lantaran tukin yang belum dibayarkan itu akan dirapel. Ia menyebut penandatanganan Perpres akan segera dilakukan.

"Saya dilantik kapan? Agustus kan, sekarang bulan apa? Itu Perpresnya baru akan diselesaikan," ujar Dadan.

"Hak keuangan dan tukin itu dikeluarkan lewat Perpres. Nah itu kemarin saya sudah paraf, nggak apa-apa kan itu dirapel," ujarnya.

Ia mengatakan BGN adalah badan baru yang hak keuangannya perlu didapatkan dalam bentuk Perpres. Dadan mengungkap Perpres terkait tukin ada di meja Mensesneg.

"Gini Badan Gizi Nasional kan badan baru, seluruh badan baru perlu mendapatkan hak keuangan. Dan hak keuangan itu, termasuk tukinnya itu harus dalam bentuk Perpres. Nah Perpresnya sekarang sudah di meja Mensesneg karena sudah diparaf" ujarnya.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, mengatakan pihaknya membutuhkan anggaran Rp 116,6 triliun untuk program Makan Bergizi Gratis atau MBG pada 2025. Dadan menyebut pihaknya membutuhkan tambahan dana sebesar Rp 50 triliun dari Rp 71 triliun anggaran yang telah dimiliki.

Hal itu disampaikan Dadan dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (6/5/2025). Dadan menyebut penyerapan anggaran hingga Mei tahun ini baru di angka Rp 2,386 triliun atau 3,36 persen.

"Nah, ini realisasi anggaran sampai sekarang, jadi Badan Gizi memiliki anggaran Rp 71 triliun dan sampai hari ini kita baru bisa menyerap Rp 2,386 triliun. Jadi baru kurang lebih 3,36 persen," kata Dadan dalam rapat.

Dadan mengatakan pihaknya akan maksimal merealisasikan anggaran yang dimiliki. Ditargetkan pada Juni 2025 anggaran yang terserap bisa di angka Rp 4,7 triliun, Juli Rp 16 triliun, dan Agustus Rp 28 triliun.

"September kita akan menyerap kurang lebih Rp 51 triliun, kemudian Oktober Rp 60 triliun, November Rp 88 triliun, dan Desember Rp 116 triliun," ujar Dadan.

Ia mengatakan anggaran Rp 71 triliun sudah disepakati oleh DPR RI. Kendati demikian, untuk percepatan pelayanan Makan Bergizi Gratis bagi 82,9 juta orang, BGN masih membutuhkan tambahan anggaran.

"Jadi kami masukkan bukan hanya anggarannya Rp 71 triliun yang sudah disetujui, tapi kami buatkan mekanisme penyerapan anggaran termasuk yang diminta Pak Presiden terkait dengan percepatan pelayanan makan bergizi kepada 82,9 juta," ujar Dadan.

"Jadi MBG ini, jika mengikuti mekanisme yang sudah kami rencanakan, akan membutuhkan anggaran kurang lebih Rp 116,6 triliun untuk memberikan pelayanan kepada 82,9 juta," tambahnya.

Dadan pun menyinggung pihaknya membutuhkan tambahan senilai Rp 50 triliun. Total anggaran Rp 116,6 triliun itu akan digunakan sampai Desember 2025.

"Jadi, kalau sekarang ada Rp 71 triliun, tambahan Rp 50 triliun sudah akan cukup bisa melayani seluruh penerima manfaat sampai Desember," imbuhnya.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Dua wilayah rukun tetangga (RT) di Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara (Jakut), terendam banjir selama 2 bulan terakhir. Warga menduga banjir imbas puing proyek pembangunan tol yang menyumbat drainase warga.

"Ada dua RT, yakni RT 01 dan RT 02, yang terdampak banjir," kata salah satu warga RT 01, Yeti S, dilansir Antara, Selasa (6/5/2025).

Dua RT tersebut berlokasi di RW 11, Kelurahan Pademangan Barat, Kecamatan Pademangan. Banjir terjadi dengan ketinggian bervariasi.

Warga menduga banjir akibat pengerjaan proyek pembangunan tol Harbour Road II di Jalan RE Martadinata yang membuat saluran air mampet. Diduga banjir disebabkan puing-puing proyek pembangunan tol menumpuk di selokan, sehingga membuat saluran pembuangan warga menjadi tersumbat.

"Saluran air tersumbat dan membuat banjir," kata dia.

Peristiwa banjir itu telah dialami warga selama dua bulan. Warga mengaku sudah melakukan protes ke pengelola tol, tapi tak direspons.

"Tidak ada tanggapan, cuma janji-janji saja," ujar Yeti.

Warga lainnya, Miftah, mengaku banjir di kediamannya sering terjadi sejak setahun lalu atau saat dimulainya proyek pembangunan jalan tol. Dia mengatakan Suku Dinas Sumber Daya Air (Sudin SDA) Jakut sudah melakukan berbagai cara untuk mengatasi banjir itu, salah satunya dengan menyedot air.

"Sudah satu tahun, kita menyedot, airnya ada lagi," kata Miftah.

Warga meminta pihak pengelola jalan tol merespons keluhan mereka karena, bila tidak ditanggapi dengan baik, akan menimbulkan kemarahan warga.

Sejumlah warga sempat melakukan unjuk rasa dengan menutup Jalan RE Martadinata pada Senin (5/5) sehingga membuat kemacetan di ruas jalan yang menghubungkan kawasan Ancol dengan Pluit Jakarta Utara.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, mengatakan hingga kini struktural pegawai di institusinya belum mendapat gaji. Ia mengatakan, dari anggaran senilai Rp 71 triliun bagi BGN, penyerapannya baru di angka Rp 2,386 triliun.

Hal ini disampaikan Dadan dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (6/5/2025). Dadan menyebut penyerapan anggaran BGN baru di angka 3,36 persen.

"Nah, ini realisasi anggaran sampai sekarang, jadi Badan Gizi memiliki anggaran Rp 71 triliun dan sampai hari ini kita baru bisa menyerap Rp 2,386 triliun. Jadi baru kurang lebih 3,36 persen terkait dengan pegawai baru 0,11 persen," ujar Dadan dalam rapat.

"Perlu Bapak-Ibu ketahui bahwa seluruh struktural Badan Gizi sampai sekarang masih belum menerima gaji," sambungnya.

Dadan menyebut penyerapan anggaran untuk pegawai masih rendah. Adapun yang diprioritaskan oleh Badan Gizi untuk gaji pegawai baru di ranah Badan Penggerak Pembangunan Indonesia, ahli gizi, dan akuntan.

"Jadi kami mungkin baru bulan ini atau bulan depan akan menerima gaji, kemudian pencairan di bidang pegawai akan lebih cepat setelah bulan depan," ungkapnya.

Dadan mengatakan, untuk Makan Bergizi Gratis, penyerapan anggaran baru 4,16 persen atau senilai Rp 2.386.275.222.490 (triliun). Sedangkan penyerapan anggaran untuk pegawai di persentase 0,01 persen atau Rp 386.873.982 (juta).

"Kemudian untuk Makan Bergizi Gratis sendiri ini baru 4,16 persen, untuk modal masih 0 persen, karena kami masuk dalam tahap perencanaan," imbuhnya.

'Simak juga Video: BGN Ubah Skema Pendanaan Makan Bergizi Gratis di SPPG'

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya