KOMPAS.com - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diluncurkan sebagai bagian dari upaya peningkatan gizi siswa sekolah justru menimbulkan kekhawatiran.

Di Kota Bogor, ratusan siswa mengalami gejala keracunan setelah mengonsumsi makanan dari program tersebut.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyampaikan, hasil pemeriksaan laboratorium mengungkapkan bahwa makanan yang dikonsumsi para siswa terkontaminasi dua jenis bakteri berbahaya, yaitu Escherichia coli (E. coli) dan Salmonella.

Bakteri tersebut ditemukan pada bahan baku makanan seperti telur ceplok yang digunakan sebagai bumbu barbeque, serta pada sayuran seperti toge yang ditumis bersama tahu.

"Kami sudah cek bahwa penyebabnya ini sudah keluar dari lab, bahwa ada kontaminasi Salmonella dan E. coli ya dari bakteri," ujar Dadan di Gedung Ombudsman, Jakarta Selatan, Rabu (14/5/2025).

"Itu ada di air, ada di bahan baku, di telur, dan juga ada di sayuran," lanjutnya.

Apakah Ada Tanda-Tanda Makanan Terkontaminasi?

Dadan menambahkan, tidak ada indikasi awal bahwa makanan telah terkontaminasi. Berdasarkan laporan dari para korban, makanan dikonsumsi secara lahap tanpa kecurigaan akan bau atau rasa yang mencurigakan.

"Dari laporan saya bertanya juga dengan korbannya, bahwa tidak ada hal yang mencurigakan terkait dengan itu, karena waktu makan pun bisa dengan lahap mengonsumsi," ujarnya.

Temuan ini menjadi pukulan tersendiri bagi BGN yang menargetkan nihil kejadian keracunan dalam pelaksanaan program MBG.

"Saya prihatin dengan kejadian ini karena Badan Gizi kan sedang menargetkan untuk nol kejadian, tapi ini kejadian (keracunan bakteri)," imbuh Dadan.

Dinas Kesehatan Kota Bogor mencatat total korban mencapai 223 siswa hingga Selasa (13/5/2025). Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor Sri Nowo Retno menjelaskan bahwa data ini diperoleh dari hasil penyelidikan epidemiologi terbaru.

Dari total korban, 27 siswa telah diperbolehkan pulang, sedangkan 18 lainnya masih dirawat di sejumlah rumah sakit seperti RS Hermina, RS Islam, RSUD Kota Bogor, dan RS PMI.

Bagaimana Kesaksian Orangtua Korban?

Akbar, salah satu orangtua murid korban, menceritakan pengalaman anaknya, YA. Menurutnya, anaknya mulai merasa tidak enak badan setelah mengonsumsi MBG. Kondisi memburuk pada malam harinya dengan gejala diare dan muntah.

"Setelah mengonsumsi MBG, anak saya mengalami tidak enak badan, sehingga dia meminta pulang cepat. Malam harinya anak saya mengalami diare dan muntah," ungkap Akbar.

Gejala tersebut makin parah pada Rabu (7/5/2025), ketika tubuh YA menunjukkan memar keunguan hingga diare sampai 10 kali sehari.

"Pada jam 17.15 di hari Rabu, hasil lab menyatakan adanya amoeba Entamoeba histolytica di tubuh anak saya. Itu merupakan penyebab diare yang dialami anak saya," tambahnya.

Akbar juga menyampaikan kekhawatirannya terhadap program MBG ke depan. Ia mengaku mengalami masalah kepercayaan dan trauma untuk kembali mengizinkan anaknya mengonsumsi makanan dari program tersebut.

"Kami trust issue, agak sedikit trauma konsumsi MBG ke depannya," tuturnya.

Apakah Ada Tanggung Jawab dari Pihak Sekolah dan Pemerintah?

Pihak sekolah disebut telah menyatakan akan memberikan pertanggungjawaban dalam bentuk klaim penggantian biaya pengobatan.

Sementara itu, Pemerintah Kota Bogor menawarkan bantuan asuransi, meskipun Akbar mengaku telah menggunakan asuransi pribadi.

"Pihak sekolah akan memberikan pertanggungjawaban dengan mengklaim ganti rugi terhadap biaya yang kami keluarkan. Dari Pemerintah Kota Bogor memberikan asuransi dengan syarat tidak menggunakan asuransi, tapi saya sudah pakai asuransi," jelasnya.

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Ratusan Anak Keracunan MBG di Bogor, Kepala BGN: Penyebab Kontaminasi Salmonella dan E. Coli".

KOMPAS.com - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diluncurkan sebagai bagian dari upaya peningkatan gizi siswa sekolah justru menimbulkan kekhawatiran.

Di Kota Bogor, ratusan siswa mengalami gejala keracunan setelah mengonsumsi makanan dari program tersebut.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyampaikan, hasil pemeriksaan laboratorium mengungkapkan bahwa makanan yang dikonsumsi para siswa terkontaminasi dua jenis bakteri berbahaya, yaitu Escherichia coli (E. coli) dan Salmonella.

Bakteri tersebut ditemukan pada bahan baku makanan seperti telur ceplok yang digunakan sebagai bumbu barbeque, serta pada sayuran seperti toge yang ditumis bersama tahu.

"Kami sudah cek bahwa penyebabnya ini sudah keluar dari lab, bahwa ada kontaminasi Salmonella dan E. coli ya dari bakteri," ujar Dadan di Gedung Ombudsman, Jakarta Selatan, Rabu (14/5/2025).

"Itu ada di air, ada di bahan baku, di telur, dan juga ada di sayuran," lanjutnya.

Apakah Ada Tanda-tanda Makanan Terkontaminasi?

Dadan menambahkan, tidak ada indikasi awal bahwa makanan telah terkontaminasi. Berdasarkan laporan dari para korban, makanan dikonsumsi secara lahap tanpa kecurigaan akan bau atau rasa yang mencurigakan.

"Dari laporan saya bertanya juga dengan korbannya, bahwa tidak ada hal yang mencurigakan terkait dengan itu karena waktu makan pun bisa dengan lahap mengonsumsi," ujarnya.

Temuan ini menjadi pukulan tersendiri bagi BGN yang menargetkan nihil kejadian keracunan dalam pelaksanaan program MBG.

"Saya prihatin dengan kejadian ini karena Badan Gizi kan sedang menargetkan untuk nol kejadian, tapi ini kejadian (keracunan bakteri)," imbuh Dadan.

Dinas Kesehatan Kota Bogor mencatat total korban mencapai 223 siswa hingga Selasa (13/5/2025). Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor Sri Nowo Retno menjelaskan bahwa data ini diperoleh dari hasil penyelidikan epidemiologi terbaru.

Dari total korban, 27 siswa telah diperbolehkan pulang, sedangkan 18 lainnya masih dirawat di sejumlah rumah sakit, seperti RS Hermina, RS Islam, RSUD Kota Bogor, dan RS PMI.

Bagaimana Kesaksian Orangtua Korban?

Akbar, salah satu orangtua murid korban, menceritakan pengalaman anaknya, YA. Menurut dia, anaknya mulai merasa tidak enak badan setelah mengonsumsi MBG. Kondisi memburuk pada malam harinya dengan gejala diare dan muntah.

"Setelah mengonsumsi MBG, anak saya mengalami tidak enak badan sehingga dia meminta pulang cepat. Malam harinya anak saya mengalami diare dan muntah," ungkap Akbar.

Gejala tersebut makin parah pada Rabu (7/5/2025), ketika tubuh YA menunjukkan memar keunguan hingga diare sampai 10 kali sehari.

"Pada jam 17.15 di hari Rabu, hasil lab menyatakan adanya amoeba Entamoeba histolytica di tubuh anak saya. Itu merupakan penyebab diare yang dialami anak saya," tambahnya.

Akbar juga menyampaikan kekhawatirannya terhadap program MBG ke depan. Ia mengaku mengalami masalah kepercayaan dan trauma untuk kembali mengizinkan anaknya mengonsumsi makanan dari program tersebut.

"Kami trust issue, agak sedikit trauma konsumsi MBG ke depannya," tuturnya.

Apakah Ada Tanggung Jawab dari Pihak Sekolah dan Pemerintah?

Pihak sekolah disebut telah menyatakan akan memberikan pertanggungjawaban dalam bentuk klaim penggantian biaya pengobatan.

Sementara itu, Pemerintah Kota Bogor menawarkan bantuan asuransi meskipun Akbar mengaku telah menggunakan asuransi pribadi.

"Pihak sekolah akan memberikan pertanggungjawaban dengan mengeklaim ganti rugi terhadap biaya yang kami keluarkan. Dari Pemerintah Kota Bogor memberikan asuransi dengan syarat tidak menggunakan asuransi, tapi saya sudah pakai asuransi," jelasnya.

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Ratusan Anak Keracunan MBG di Bogor, Kepala BGN: Penyebab Kontaminasi Salmonella dan E. Coli".

REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR — Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menjelaskan kronologi kasus keracunan makanan bergizi gratis (MBG) yang terjadi Kota Bogor. Insiden ini kemudian ditetapkan sebagai kejadian luar biasa (KLB) oleh Dinas Kesehatan setempat setelah lonjakan jumlah siswa yang mengalami keluhan kesehatan.

Dadan menjelaskan dipilihnya kantin Sekolah Bosowa Bina Insani dipilih sebagai lokasi proyek percontohan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) karena memiliki fasilitas kantin yang dinilai memadai. Ia mengatakan sejak 6 SPPG tersebut berjalan tidak terjadi masalah.

"itu sudah berlangsung sejak 6 Januari. Jadi sudah mulai dari awal ini menjadi proyek percontohan dan sejauh ini kan baik-baik saja," ujarnya, Selasa (14/5/2025).

Ia menyebutkan, SPPG di sekolah tersebut bertujuan menunjukkan bahwa program makan bergizi bisa dijalankan dengan baik melalui kantin sekolah, dengan sistem distribusi in-house yang efisien. Namun, insiden yang terjadi pada pekan lalu menjadi perhatian serius.

"Sampai akhirnya terjadi pada hari Selasa kemarin," katanya.

Dadan menjelaskan, kasus keracunan di Bogor memiliki karakteristik berbeda dibanding daerah lain. "Yang di Bogor ini agak slow reaksi, jadi reaksi lambat. Jadi makannya hari Selasa, reaksinya baru diketahui hari Rabu. Dan peningkatan yang mengeluhnya justru terjadi di hari Kamis dan Jumat," katanya.

Akibat lambatnya reaksi, pelayanan SPPG sempat masih berlangsung pada Rabu dan Kamis. Namun, setelah Dinas Kesehatan Kota Bogor melakukan penelusuran dan mencatat peningkatan signifikan jumlah siswa yang terdampak, status KLB akhirnya ditetapkan.

Penetapan status KLB, menurut Dadan penting untuk memastikan seluruh siswa yang terdampak bisa mendapatkan penanganan medis secara menyeluruh, dengan dukungan penuh dari pemerintah daerah.

"Nah ini penting sekali penetapan KLB ini agar pemerintah daerah bisa menangani seluruh penerima manfaat yang berobat. Itu penetapan KLB untuk seperti itu," katanya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan, pemilihan bahan baku untuk menu makan bergizi gratis (MBG) akan lebih diselektif.

Hal ini menyusul adanya temuan ratusan anak keracunan MBG yang terkontaminasi dua jenis bakteri, Escherichia coli (E. coli) dan Salmonella, di Bogor, Jawa Barat.

"Kami menetapkan beberapa langkah, pertama lebih selektif dalam penilihan bahan baku dan memendekan waktu antara penyiapan dan pemrosesan, termasuk penyiapan untuk pengiriman," kata Dadan, di Gedung Ombudsman, Jakarta, Rabu (14/5/2025).

Dadan menyampaikan, BGN juga bakal memperketat waktu pengiriman MBG sampai ke sekolah dengan waktu konsumsi.

"Karena ada kejadian, pengirimannya tepat waktu, tapi karena ada kegiatan di sekolah, makannya agak terlambat. Makanan itu terlalu lama disimpan," kata dia.

Menurut Dadan, SPPG membutuhkan penyegaran setiap dua sampai tiga bulan sekali agar tetap menjaga kualitas MBG.

"Standar kualitas tetap dijaga supaya tidak membiuskan mereka, kelancaran yang sama ini juga tidak membuat mereka ternina-bobokan," imbuh dia.

Sebagai informasi, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bogor mencatat total korban mencapai 223 orang hingga Selasa (13/5/2025).

Kepala Dinkes Kota Bogor, Sri Nowo Retno, menyampaikan bahwa data ini merupakan hasil dari penyelidikan epidemiologi terbaru.

Sebanyak 27 siswa sudah diperbolehkan pulang dari rumah sakit, sementara 18 lainnya masih dirawat di beberapa fasilitas kesehatan seperti RS Hermina, RS Islam, RSUD Kota Bogor, RS PMI, dan lainnya.

Bakteri muncul dari ceplok telur yang dipakai bumbu barbeque.

Kemudian, ada juga tumis tauge dan tahu yang terindikasi mengandung Salmonella.

Jakarta -

Badan Gizi Nasional (BGN) berencana membangun 1.542 unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) baru. SPPG ini akan dibangun menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan ditargetkan rampung pada Agustus 2025.

Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan, saat ini ada 1.286 unit SPPG yang telah beroperasi. Namun SPPG tersebut seluruhnya dibangun oleh mitra Makan Bergizi Gratis (MBG). Ke depan, pihaknya membangun 1.542 unit SPPG baru.

"Ini sudah ada anggarannya, dalam tahap konsultan perencanaan. Akhir bulan ini akan ditender, dan selesai paling lambat Agustus lah sudah selesai bangunan itu," kata Dadan di Kantor Ombudsman, Jakarta Selatan, Rabu (14/5/2025).

Dadan menjelaskan, SPPG atau dapur MBG ini akan dibangun di daerah-daerah yang sulit dijangkau oleh mitra MBG. Ditargetkan dibangun 3 dapur MBG per kabupaten di seluruh Indonesia.

Daerah terpencil menjadi prioritas utama pembangunan dapur MBG. Menurutnya, pembangunan dapur di daerah terpencil itu perlu mendapat dukungan dari pemerintah karena jumlah penerima manfaat yang minim sehingga mitra keberatan masuk.

"Di daerah terpencil, di daerah yang paling membutuhkan, yang mungkin jumlah penerima manfaatnya hanya 200, 300, 500 (orang). Di daerah seperti itu, mitra akan keberatan masuk. Makanya negara hadir di daerah seperti itu, dan kami belum bisa melakukannya karena itu kan menggunakan uang negara," ujarnya.

Untuk mulai pembangunan dapur MBG diperlukan prosedur penggunaan anggaran hingga penetapan lokasi. Proses ini masih membutuhkan waktu beberapa bulan, sehingga ditargetkan baru bisa selesai pada Agustus 2025.

Meski dapur MBG akan dibangun di tempat terpencil, Dadan memastikan bahwa operasional di daerah tersebut akan aman, termasuk dari kasus keracunan seperti yang terjadi di beberapa daerah belakangan ini karena akan ada kepala satuan yang berjaga dari perwakilan pusat.

"Seluruhnya (Kepala Satuan) dari pusat. Semua program makan bergizi tidak ada yang dilepas ke pihak lain. Langsung diawasi oleh pusat, dilakukan oleh pusat," tegasnya.

Sebagai informasi, untuk membangun SPPG ini diperlukan dana Rp 6 triliun. BGN telah menyiapkan anggaran untuk pembangunan SPPG tersebut.

"Kurang lebih sekitar Rp 6 triliun (hanya untuk yang) baru ya," kata Dadan di Kompleks DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (6/5/2025).

Simak juga Video 'BGN Kaji Skema Asuransi untuk Program Makan Gratis':

(shc/ara)

Bisnis.com, JAKARTA – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, mengklaim pemerintah daerah merespons secara positif imbauan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait peminjaman lahan untuk mendukung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menurut Dadan, banyak kepala daerah yang mulai mengajukan lahan untuk dipinjam pakaikan kepada BGN demi mendukung kelancaran program nasional tersebut.

“Respons sangat positif, dan para kepala daerah telah mulai menyampaikan ajuan-ajuan lahan yang dapat dipinjam pakaikan," ujar Dadan saat dihubungi Bisnis, Rabu (14/5/2025).

Dukungan tidak hanya datang dari wilayah Pulau Jawa. Dadan menekankan bahaw beberapa daerah luar Jawa juga sudah mulai menyampaikan pengajuan lahan, di antaranya Jawa Tengah, Sumatera Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Aceh.

Dadan menyebut, Provinsi Banten menjadi salah satu daerah yang paling sigap dalam mendukung inisiatif ini. “Provinsi Banten sudah semua [mengajukan lahan]," pungkas Dadan.

Sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri minta kepala daerah meminjamkan tanah kepada Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengemukakan pihaknya telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 500.12/2119/SJ ihwal Dukungan Pemerintah Daerah dalam Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Dalam SE itu, kata Tito, seluruh gubernur, bupati, dan wali kota diminta untuk meminjamkan tanah milik pemerintah daerah kepada Badan Gizi Nasional.

Setiap kepala daerah diminta mengusulkan tiga titik lokasi tanah di wilayah masing-masing provinsi, kabupaten, dan kota. Langkah ini diharapkan dapat membantu mengatasi keterbatasan jangkauan BGN, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), dengan menyiapkan lahan yang dapat dimanfaatkan sebagai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

"Tentunya kita harus dorong, kita dukung Kepala Badan Gizi Nasional agar terjadi percepatan untuk realisasinya, artinya program beliau harus bisa dipercepat," tuturnya di Jakarta, akhir pekan lalu.

Tito membeberkan selain untuk pemenuhan gizi, program MBG juga menjadi bagian dari upaya mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, serta membuka peluang yang dapat dimanfaatkan oleh daerah.

Peluang pertama, menurut Tito, program MBG akan menyerap tenaga kerja. Artinya, masyarakat di daerah dapat dilibatkan dalam penyelenggaraan program MBG karena diperkirakan setiap SPPG butuh lebih dari 50 orang relawan untuk membuat MBG tersebut.

Kedua, program ini juga akan mendorong terwujudnya ekonomi sirkular melalui rantai pasok pangan yang saling terhubung dan berkelanjutan. Pola ini akan menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi daerah.

Maka dari itu, Tito meminta agar hasil efisiensi anggaran yang telah dilakukan Pemda dapat dialihkan untuk mendukung pelaksanaan MBG, terlebih menurutnya, Pemda juga diminta agar merealisasikan belanja APBD untuk program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dan memicu aktivitas ekonomi, termasuk MBG.

“Ini harus cepat untuk direalisasikan supaya terjadi peredaran uang di masyarakat,” kata Tito.

IDXChannel - Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkap penyebab ratusan siswa di Kota Bogor keracunan usai menyantap menu program Makan Bergizi Gratis (MBG). Diduga, makanan itu telah terkontaminasi bakteri.

"Kami sudah cek bahwa penyebabnya, ini sudah keluar dari lab bahwa ada istilahnya kontaminasi Salmonella dan E. Coli ya, dari bakteri," kata Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana di Kantor Ombudsman, Jakarta, Rabu (14/5/2025).

Bakteri-bakteri itu, kata dia, datang dari bahan baku makanan seperti telur dan sayuran. Dadan menyebut makanan itu tidak dicurigai terkontaminasi saat pertama kali disajikan.

"(Terkontaminasi) Itu dari air, ada di bahan baku, telur dan juga ada di sayuran. Saya bertanya juga kepada korbannya bahwa tidak ada hal yang mencurigakan terkait hal itu (makanan terkontaminasi)," ujar Dadan.

Merespons hal ini, Dadan menegaskan, BGN akan memperpendek waktu penyajian makanan hingga bisa dikonsumsi oleh penerima manfaat. Artinya, makanan yang disajikan harus lebih cepat dikonsumsi.

"Kita mungkin sudah harus perketat supaya tidak terjadi lagi. Karena masakan ini kan ada batas waktunya untuk konsumsi," kata Dadan.

Sebagai informasi, hingga Selasa (13/5/2025), Dinas Kesehatan Kota Bogor mencatat setidaknya terdapat 223 siswa yang keracunan diduga karena menyantap makanan dari program MBG.

Rincian kasus keracunan makanan sejak 7-12 Mei 2025 secara kumulatif 45 orang menjalani rawat inap, 49 orang menjalani rawat jalan, dan 129 orang mengalami keluhan ringan.

(Dhera Arizona)

Jakarta -

Kepala Badan Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menegaskan bahwa asuransi untuk korban keracunan program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih wacana. Hal ini juga masih perlu didiskusikan lebih lanjut dengan Presiden Prabowo Subianto.

Hal ini disampaikan Dadan usai Rapat Koordinasi bersama Ombudsman RI. Menurutnya, asuransi tersebut masih perlu dikaji lebih lanjut, mengingat produk serupa belum pernah ada di Indonesia.

"Terkait dengan asuransi untuk penerima manfaat, ini masih dalam wacana ya, karena wacana, karena produknya pun belum ada di Indonesia," kata Dadan di Kantor Ombudsman, Jakarta Selatan, Rabu (14/5/2025).

BGN telah berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membahas produk asuransi untuk penerima MBG. Selain itu, juga akan ada dua asosiasi yang terlibat dalam pembahasannya yakni Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) dan Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI).

Dadan menambahkan, asuransi untuk para penerima MBG juga belum secara detail dibahas mekanisme pemberiannya hingga besaran premi yang akan dibayarkan. Dengan demikian, prosesnya masih cukup panjang untuk sampai tahap realisasi.

"Kita belum secara detail bagaimana mekanismenya, kemudian berapa besar premi yang harus dikeluarkan. Jadi, belum sampai ke arah situ, dan terus terang, kita belum secara intensif juga berbicara terkait dengan ini, dengan Pak Presiden (Prabowo)," ujar dia.

"Jadi nanti apakah diizinkan atau tidak atau ada mekanisme lain. Ini baru kita sedang melihat ada usulan dari Komisioner OJK untuk melihat peran asuransi di dalam program MBG ini," sambungnya.

Sebagai informasi, sebelumnya rencana BGN agar korban keracunan dari program MBG ditanggung asuransi disampaikan oleh Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola BGN, Tigor Pangaribuan.

Hal ini disampaikannya merespons terkait ratusan pelajar di Bogor, Jawa Barat mengalami keracunan dengan dugaan karena menu Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, BGN telah bekerja sama dengan Puskesmas setempat untuk menanggung biaya pengobatannya.

"Kemudian yang kedua, yang menjadi korban, diberikan asuransi untuk membayar biaya kesehatannya. Kita bekerja sama dengan Puskesmas (menanggung) seluruh biaya pengobatan itu oleh BGN," kata Tigor dalam keterangannya, dikutip Selasa (13/5/2025).

Dalam kesempatan terpisah, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP), OJK Ogi Prastomiyono menyampaikan saat ini asosiasi asuransi tengah menyusun proposal awal agar industri asuransi masuk ke program pemerintah, termasuk program MBG.

"Asosiasi telah mengidentifikasi berbagai risiko yang berpotensi dihadapi, baik penyediaan bahan baku pengolahan dan distribusi dan konsumen telah diidentifikasi risiko," kata Ogi dalam acara Konferensi Pers yang disiarkan secara daring, Jumat (9/5/2025).

Ogi menerangkan ada beberapa risiko dalam program tersebut yang dapat dijamin oleh asuransi. Pertama, risiko keracunan bagi para penerima MBG. Kedua risiko kecelakaan untuk para pihak yang menyelenggarakan MBG, seperti Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) dan pekerja di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi.

"Saat ini kami sedang berkoordinasi dengan asosiasi dan menyampaikan proposal untuk dukungan industri asuransi kepada program MBG. Tentunya nanti kita akan membicarakan masalah besarnya, pertanggungan atau santunan yang diberikan dan premi yang harus dibayarkan," terang Ogi.

(shc/ara)

BOGOR - Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkap penyebab ratusan siswa di Kota Bogor keracunan usai menyantap program Makan Bergizi Gratis (MBG) . Ternyata, makanan itu telah terkontaminasi bakteri.

"Kami sudah cek bahwa penyebabnya, ini sudah keluar dari lab bahwa ada istilahnya kontaminasi Salmonella dan E.coli ya, dari bakteri," kata Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, di Kantor Ombudsman, Rabu (14/5/2025).

Bakteri-bakteri itu menurutnya datang dari bahan baku makanan seperti telur dan sayuran. Dadan menyebut makanan itu tidak dicurigai terkontaminasi saat pertama kali disajikan.

"(terkontaminasi) Itu dari air, ada di bahan baku, telur dan juga ada di sayuran. Saya bertanya juga kepada korbannya bahwa tidak ada hal yang mencurigakan terkait hal itu (makanan terkontaminasi)," ujar Dadan.



Sebagai informasi, hingga Selasa, 13 Mei 2025 Dinas Kesehatan Kota Bogor mencatat setidaknya terdapat 223 siswa yang keracunan diduga karena menyantap makanan dari program MBG.

Rinciannya kasus keracunan makanan sejak 7-12 Mei 2025 secara kumulatif 45 orang menjalani rawat inap, 49 orang menjalani rawat jalan, dan 129 orang mengalami keluhan ringan.

Jakarta -

Ombudsman RI mencatat banyak persoalan di lapangan terkait dengan realisasi program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kondisi ini disinyalir karena program MBG belum didukung dengan kebijakan anggaran yang memadai.

Hal ini disampaikan Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika usai bertemu Kepala Badan Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana. Keduanya melakukan rapat koordinasi menyusul beberapa keluhan langsung maupun tidak langsung yang dilaporkan kepada Ombudsman.

Yeka mengatakan, ada beberapa isu yang tadi didiskusikan bersama secara mendalam. Isu pertama terkait peningkatan transparansi dan akuntabilitas.

"Memang diakui bahwa selama dari Januari sampai April lah kami catat banyak persoalan-persoalan di lapangan, karena Ombudsman melihat program ini belum didukung oleh kebijakan anggaran yang memadai," kata Yeka di Kantor Ombudsman, Jakarta Selatan, Rabu (14/5/2025).

Padahal, menurut dia, seharusnya persoalan-persoalan tersebut dapat diselesaikan melalui Standar Operasional Prosedur (SOP) yang matang dari BGN sejak Desember lalu, sehingga pada Januari program berjalan bisa langsung dioptimalkan

"Harapannya Januari running. Persiapan teknis kan tentunya dilakukan jauh sebelum itu sehingga tidak mungkin Januari, Februari itu disetop. Apalagi program ini bobot politiknya sudah sangat tinggi sekali," ujarnya.

"Jadi tensi politik terhadap program ini tinggi sekali oleh karena itu jalan yang harus dilakukan oleh BGN adalah memang bahwa program ini harus running dengan berbagai macam keterbatasan yang ada," sambungnya.

Oleh karena itu, dengan evaluasi yang telah dilakukan, dapat dipastikan mulai bulan Mei ini hingga ke depannya tidak ada lagi persoalan masalah anggaran. Hal ini termasuk juga dengan persoalan pembayaran ke mitra.

"Memang ada mekanisme yang katakanlah selama ini masih belum, masih sifatnya itu bukan trial and error, tapi masih, artinya gini, BGN intinya di lapangan itu satu pemilik. Antara yayasan dengan pemilik dapur gitu, asumsi itu. Ternyata, ini bahasa saya bukan bahasanya Pak Dadan, saya melihat bahwa bergentayanganlah calo-calo yayasan," kata dia.

Yeka mengatakan, BGN sudah meminta Kementerian Hukum untuk mempermudah proses yayasan terutama bagi masyarakat yang sudah memiliki kesiapan berkontribusi dalam membangun dapurnya. Ombudsman juga mendorong agar SOP tetap dilaksanakan oleh semua Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di daerah untuk mencegah isu kualitas makanan hingga keracunan.

(shc/ara)

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan, penyebab ratusan anak keracunan makan bergizi gratis (MBG) di Bogor adalah kontaminasi dua jenis bakteri, Escherichia coli (E. coli) dan Salmonella.

Dadan menyatakan, kedua bakteri tersebut ditemukan pada bahan baku makanan, yang terdapat di telur dan sayuran yang dikonsumsi anak-anak.

"Kami sudah cek bahwa penyebabnya ini sudah keluar dari lab, bahwa ada kontaminasi Salmonella dan E. coli ya dari bakteri," kata Dadan, di Gedung Ombudsman, Jakarta Selatan, Rabu (14/5/2025).

"Itu ada di air, ada di bahan baku, di telur, dan juga ada di sayuran," tambah Dadan.

Dadan mengungkapkan, dari hasil laporan di lapangan, tidak ditemukan adanya kecurigaan bahwa makanan tersebut telah terkontaminasi bakteri.

"Dari laporan saya bertanya juga dengan korbannya, bahwa tidak ada hal yang mencurigakan terkait dengan itu, karena waktu makan pun bisa dengan lahap mengonsumsi," ucap dia.

Ia menyebut temuan keracunan akibat bakteri ini menjadi peringatan bagi BGN, untuk terus memperbaiki program MBG.

"Saya prihatin dengan kejadian ini karena Badan Gizi kan sedang menargetkan untuk nol kejadian, tapi ini kejadian (keracunan bakteri)," ucap dia.

Sebagai informasi, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bogor mencatat total korban mencapai 223 orang, hingga Selasa (13/5/2025).

Kepala Dinkes Kota Bogor Sri Nowo Retno menyampaikan, data ini merupakan hasil dari penyelidikan epidemiologi terbaru.

Sebanyak 27 siswa sudah diperbolehkan pulang dari rumah sakit, sementara 18 lainnya masih dirawat di beberapa fasilitas kesehatan seperti RS Hermina, RS Islam, RSUD Kota Bogor, RS PMI, dan lainnya.

Bakteri muncul dari ceplok telur yang dipakai bumbu barbeque.

Kemudian, ada juga tumis toge dan tahu yang terindikasi mengandung Salmonella.

Bisnis.com, JAKARTA — Pengadaan asuransi Makan Bergizi Gratis alias MBG otomatis akan menambah beban biaya program tersebut, berisiko menambah tanggungan APBN.

Wacana penyusunan asuransi makan bergizi gratis mulanya disampaikan oleh pihak Badan Gizi Nasional (BGN), yakni Deputi Bidang Sistem dan Tatakelola Program MBG Tigor Pangaribuan. Menurutnya, premi asuransi MBG menjadi bagian dari biaya operasional dan merupakan tanggung jawab pemerintah.

Dia juga berjanji bahwa asuransi itu tidak akan mengurangi jatah bahan baku makanan bagi peserta program—yang telah berkurang dari rencana awal Rp25.000, lalu menjadi Rp15.000, dan terakhir rata-rata anggaran per porsi menjadi Rp10.000.

"Memang biaya operasional akan kami berikan porsi biaya untuk pembiayaan karyawan, ada pembayaran listrik/air dan gas. Nah, nanti kami akan tambahkan porsi [asuransi] dari sana [anggaran yang sudah ada] untuk meng-cover biaya asuransi," ujar Tigor pada Sabtu (10/5/2025).

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengungkapkan bahwa pihaknya sedang menjajaki kajian dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI), dan Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) guna menentukan bentuk perlindungan yang tepat. Nantinya, proteksi akan dijalankan oleh konsorsium asuransi, alias bukan hanya satu perusahaan.

"Kalau penerima manfaat kami sedang diskusi dengan OJK untuk mendapatkan paket pelayanan yang cocok. Kami akan diskusi dengan Asosiasi Asuransi Jiwa dan Asosiasi Asuransi Umum," ujar Dadan kepada Bisnis, Selasa (13/5/2025).

Skema asuransi itu dinilai tidak sesuai dengan semangat MBG sebagai program bantuan sosial. Apalagi, wacana penambahan asuransi muncul setelah maraknya kasus keracunan yang menimpa ratusan korban, dari siswa hingga guru.

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara menilai adanya asuransi MBG justru berpotensi membebani anggaran program tersebut. Padahal, sebelum wacana asuransi itu muncul ke publik, BGN sudah mengajukan penambahan anggaran MBG walaupun penyerapannya sangat lambat.

Dia khawatir penambahan beban anggaran itu akan mengurangi manfaat yang siswa terima karena boros dalam urusan-urusan administratif dan operasional.

"Skema asuransi dalam MBG kurang tepat, karena MBG adalah program bantuan sosial," tegasnya kepada Bisnis, Selasa (13/5/2025).

Bhima menekankan bahwa prioritas utama pemerintah seharusnya adalah menjamin tidak terjadi kasus keracunan makanan dalam program MBG, bukan malah 'mengobati' keracunan dengan skema yang memerlukan tambahan biaya.

Dia mengingatkan bahwa aspek pengawasan makanan sudah menjadi tanggung jawab negara dan didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Pertama, harus dipastikan nol kasus keracunan makanan pada siswa. Dan itu tanggung jawab pemerintah dengan dana pengawasan yang sudah dialokasikan via APBN," jelasnya.

Lebih lanjut, Bhima mengingatkan bahwa menambahkan komponen asuransi justru bisa menggerus efektivitas program MBG. Dia khawatir dana premi asuransi akan menyedot anggaran yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas makanan yang disediakan bagi siswa.

"Asuransi MBG tidak diperlukan karena bisa menambah beban anggaran pemerintah dari sisi premi. Saya khawatir manfaat MBG yang diterima oleh siswa berkurang karena ada tambahan premi asuransi," ujarnya.

Melihat potensi dampak negatif terhadap efektivitas dan tujuan program MBG, Bhima secara tegas meminta agar rencana kerja sama dengan perusahaan asuransi dalam skema MBG dibatalkan.

"Oleh karena itu, wacana ini harus ditolak," ujarnya.

Sudah Ada Perusahaan Berminat Jalankan Asuransi MBG

Tigor menjelaskan bahwa saat ini Badan Gizi Nasional sedang meninjau sejumlah proposal dari perusahaan asuransi yang telah menyatakan minat untuk bekerja sama memproteksi program makan bergizi gratis. Saat ini, proses peninjauan masih berlangsung untuk memilih asuransi yang paling tepat dan efisien.

Menurutnya, setelah terdapat kesepakatan ketentuan, BGN akan menyertakannya dalam perjanjian dengan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah beroperasi. BGN akan menjelaskan besaran biaya asuransi hingga cakupan perlindungannya.

“Jadi satuan pelayanan itu akan kami bilang, biaya asuransi yang akan dikenakan sekian dan akan meng-cover apa saja. Jadi begitu, step-step-nya,” lanjutnya.

OJK juga telah buka suara, bahwa dua asosiasi asuransi yakni AAJI dan AAUI sedang menyusun proposal awal berisi mekanisme penyelenggaraan produk asuransi MBG.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun (PPDP) OJK Ogi Prastomiyono menjelaskan bahwa asosiasi telah mengidentifikasi beberapa risiko yang berpotensi terjadi pada penyelenggaraan program MBG, mulai dari tahap penyediaan bahan baku, pengolahan sampai pendistribusian kepada konsumen.

"Telah diidentifikasi beberapa risiko yang mungkin bisa didukung asuransi, yaitu risiko keracunan bagi para penerima MBG, anak sekolah, balita, ibu hamil dan menyusui," kata Ogi dalam Konferensi Pers Hasil Rapat Dewan Komisioner Bulanan (RDKB) OJK.

Selain itu, risiko yang juga diidentifikasi antara lain adalah risiko kecelakaan bagi para pihak yang menyelenggarakan program MBG, mulai dari Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) hingga Satuan Pelayan Pemenuhan Gizi (SPPG).

"Saat ini kami sedang berkoordinasi dengan asosiasi untuk menyampaikan proposal dukungan asuransi terhadap program MBG, dan nanti kita bicarakan masalah besarnya pertanggungan dan santunan yang diberikan, serta premi yang harus dibayarkan," ujarnya.

Ogi memastikan besaran premi untuk asuransi program MBG ini tidak terlalu besar sehingga proteksi atas risiko program MBG bisa berjalan sesuai harapan.

"Karena ini menyeluruh, mungkin tidak terlalu besar sehingga bisa memenuhi harapan bagi risiko-risiko untuk keracunan makanan atau kecelakaan kerja," pungkasnya.

Badan Gizi Nasional mencatat setidaknya terdapat 6 kasus kejadian keracunan dalam penyelenggaraan program MBG yang dialami oleh 327 siswa sejak program MBG dijalankan pada Januari 2025.

Penanganan Kasus Keracunan

Tigor menyampaikan pihaknya bekerja sama dengan Puskesmas setempat akan menanggung seluruh biaya pengobatan korban.

"Yang menjadi korban, diberikan asuransi untuk membayar biaya kesehatannya. Kami bekerja sama dengan Puskesmas [menanggung] seluruh biaya pengobatan itu oleh BGN," kata Tigor.

Adapun, pernyataan tersebut disampaikan Tigor untuk menanggapi kasus keracunan ratusan pelajar di Bogor, Jawa Barat, yang diduga akibat MBG.

Tigor mengatakan, timnya langsung mengambil tindakan dengan melakukan uji lab mulai dari bahan serta makanan yang dimasak, untuk mengetahui penyebabnya.

"Jika terjadi seperti ini kami itu biasa langsung ambil tindakan. Satu, cek sampel makanannya, benar enggak? Ini valid enggak? Memang benar dari makanannya? Sampel makanan selalu ada," tuturnya.

Jika memang terbukti bahwa makanan tersebut menjadi pemicu keracunan, Tigor memastikan bahwa pihaknya akan melakukan teguran keras kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang bertanggung jawab dalam pengelolaan makanan tersebut.

Tak hanya sebatas memberikan teguran, Tigor juga mengungkap bahwa SPPG tersebut akan kembali diberikan pelatihan terutama bagian penjamah makanan. Harapannya, tidak terjadi lagi keracunan akibat MBG.

Selain itu, kata dia, BGN juga akan menelusuri pihak suplier bahan makanan. Tigor mengatakan, pihaknya akan menghentikan pemasok bahan makanan tersebut apabila ditemukan kejanggalan lainnya.

"Begitu kita tahu supplier-nya, maka kita akan berikan teguran ke supplier tersebut. Kalau dia tidak ada perbaikan kita stop supplier tersebut," ujarnya.

Adapun, dia mengharapkan agar kejadian ini tidak terulang lagi ke depannya. Untuk itu, pihaknya akan terus melakukan berbagai upaya untuk mengantisiapsi kasus serupa di masa mendatang.
(Akbar Maulana al Ishaqi, Ni Luh Anggela)